E-Newsletter ATR BPN Edisi 50 Agustus 2019

Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 tata ruang 5 sosok inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Editorial Sambut Peluang Perang Dagang Amerika-RRT K ementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Dengan Percepatan Penyelesaian Nasional (ATR/BPN) Permasalahan Tanah mengadakan Rapat Kerja Terbatas 2019 bertemakan Manajemen 40% 25% Kualitas Dalam Era Digital Menuju 35% Single Land Administration System di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu 10-12 Juli 2019. Menciptakan sebuah Institusi yang lebih maju, modern, dan berkelas dunia adalah sebuah tuntutan zaman. Diketahui bahwa populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa dimana diantaranya pengguna internet. Sehingga, mengharuskan pelayanan pertanahan sudah bertransformasi dari berbasis manual menuju digital. Demi menjawab perubahan zaman tersebut, sebanyak 34 Kantor Pertanahan deklarasikan pelayanan elektronik. Pelayanan elektronik yang dicanangkan terdiri dari layanan elektronik hak tanggungan, layanan elektronik informasi pertanahan, dan modernisasi pelayanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dideklarasikan pada penutupan Rapat Kerja Terbatas 2019. Sebagai konsekuensi dari komitmen ini, Kementerian ATR/BPN senantiasa akan meningkatkan kualitas data dalam layanan pertanahan untuk mencapai layanan berstandar dunia. Tentu, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan akan turut mempercepat penyelesaian permasalahan tanah di negeri ini. Pelindung: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc., Mochamad Sauki, S.H., M.H., Desain Grafis: Tuti Rohayati, S.H., Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Nur Adhani, S.Sos., Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum., Widya Nuryana, S.P., M.Si., Kartika Dewi Karuniasari, S.H., Hesty Febriarty, S.H., Yanti Kusumadewi, Ahmad Zamroni‘Aziiz, S.Kom.I., Ristafiniliza, S.P., Nanda iffa Chaerunnisa, A.Md., Rini Nur Rizky, Luthfi Sulistyo, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Sambut Peluang Perang Dagang Amerika-RRT Dengan Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tanah Indonesia berpeluang besar mengambil manfaat positif dari jelas Sofyan, seperti sengketa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Republik tanah di Karawang antara Legiun Rakyat Tiongkok (RRT). Kementerian Agraria dan Tata Veteran Republik Indonesia Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertekad (LVRI) dengan PT Pertiwi Lestari. mengoptimalkan peluang tersebut melalui strategi percepatan \"Sengketa tanah ini, Alhamdulillah penyelesaian permasalahan tanah. kita selesaikan dengan prinsip mediasi yang mengedepankan P erang dagang yang terjadi antara Negeri win-win solution,\" ujarnya. Paman Sam dan Negeri Tirai Bambu tersebut menghadirkan potensi positif bagi Indonesia, Ditengarai, walaupun tidak semua baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah sengketa dapat dimediasi, tapi masih satunya adalah kecenderungan para pengusaha di ada sebagian yang bisa dilakukan Tiongkok untuk memilih memindahkan lokasi usahanya dengan mediasi. Sofyan A. Djalil ke luar RRT, termasuk ke Indonesia. Upaya ini dilakukan menambahkan, penyelesaian para pengusaha untuk menghindari pajak ekspor sengketa melalui mediasi merupakan yang besar ke Amerika. \"Kita harus siap menangkap alternatif untuk menghindari peluang ini, dengan menyediakan tanah yang clean mekanisme peradilan yang and clear sehingga siap untuk investasi,\" imbuh Menteri membutuhkan waktu relatif lama, ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pada saat membuka karena harus melalui proses hukum. acara Rapat Kerja Terbatas 2019 Kementerian ATR/BPN \"Kita harus menjadikan kantor kita di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019. Sofyan A. good office yang memiliki mediator Djalil mengatakan jangan sampai investor yang hendak yang baik, dan dapat dengan efektif berinvestasi di Indonesia terkendala lahan dan takut dan efisien menyelesaikan sengketa berinvestasi karena tanahnya bermasalah. pertanahan,\" tandasnya. Terkait penyelesaian sengketa Sofyan A. Djalil Klik di sini meminta para jajaran Kementerian ATR/BPN untuk melihat mengedepankan prinsip mediasi dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Sofyan A. Djalil Tayangan menyebutkan, sudah banyak tanah sengketa yang Videonya berhasil diselesaikan Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan prinsip mediasi. Salah satu contohnya, 2 Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter

Agenda ATR-BPN Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN Siapkan Aplikasi Pemantauan Gelar Pembinaan dan Konsultasi Teknis Kasus Pertanahan Online Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) menggelar Forum Pembinaan Teknis dan Konsultasi Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) VII atau Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Kegiatan yang berlangsung pada 3-5 Juli 2019 di Hotel Grand Kemang, Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Jakarta Selatan ini bertujuan memberi kontribusi ide-ide tengah memasifkan pemantauan kasus pertanahan berbasis eksploratif, khususnya terkait penertiban pemanfaatan tanah. digital/online melalui Aplikasi Justisia (Jaringan Untuk Sistem Kegiatan diikuti 135 peserta yang terdiri dari 33 Kepala Bidang Aplikasi Sengketa di Indonesia). Guna memperlancar pemanfaatan Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN aplikasi ini, Ditjen VII mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Provinsi, 66 orang Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Admin Aplikasi SKP (Sengketa, Analis Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi, dan 36 pejabat Konflik, dan Perkara) bertema Pemantapan Penanganan dan struktural dan pejabat fungsional. Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Pelaporan Berbasis Data Digital pada 8 Juli 2019 di Hotel Ciputra, Jakarta. Wujudkan Transformasi Era Digital, Menteri ATR/Kepala BPN Harapkan Pejabat Tinggi Madya 34 Kantor Pertanahan Deklarasikan Pelayanan Elektronik Berperan Sebagai Pemimpin Perubahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam rangka menyukseskan transformasi Kementerian Agraria (ATR/BPN) konsisten berbenah mewujudkan Institusi yang maju, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuju era modern, dan berkelas dunia. Tuntutan zaman dengan populasi pengguna internet 132,7 juta jiwa mengharuskan pelayanan pertanahan digital, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil melantik Pejabat sudah bertransformasi dari berbasis manual menuju digital. Menjawab Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN di Aula Prona lantai tantangan tersebut, pada momentum penutupan Rapat Kerja Terbatas 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, (Jumat 12 Juli 2019), sebanyak VII, Gedung Kementerian ATR/BPN (Selasa, 23 Juli 2019). Pejabat 34 Kantor Pertanahan deklarasikan pelayanan elektronik. Pelayanan yang dilantik yaitu Suyus Windayana dan Gunawan Muhammad. elektronik yang dicanangkan terdiri dari layanan elektronik hak tanggungan, layanan elektronik informasi pertanahan, dan modernisasi Keduanya adalah hasil Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pelayanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Madya Kementerian ATR/BPN. Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif, serta diawasi secara langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sinergiskan Pelaksanaan Penataan Ruang, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan NSPK PPRPT di Makasar Penataan ruang, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan tata ruang, dan penguasaan tanah, harus diwujudkan dengan baik, efektif, efisien serta memberikan kepastian hukum yang jelas. Untuk itu diperlukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan dalam pelaksanaan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sosialisasikan NSPK dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah serta Lokakarya Pengawasan Teknis Penataan Ruang di Claro Hotel Makassar, Makassar (Rabu 24 Juli 2019). Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter 3

Tata Ruang Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme ASN melalui Penguatan Reformasi Birokrasi Ditjen Tata Ruang Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap membangun Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja kementerian. “Keberhasilan RB tergantung partisipasi dari pejabat pengawas dan seluruh seluruh ASN di Ditjen Tata Ruang. Kita butuh ASN di Ditjen Tata Ruang. Prosesi komitmen kuat untuk menjalankan seluruh yang berlangsung pada kegiatan pekerjaan ini. Eselon II dan III menjadi role model yang bertajuk Penguatan Reformasi dapat memberikan keteladanan,” ujar Dirjen Tata Ruang, Birokrasi ini merupakan wujud Abdul Kamarzuki (27/6). Keteladanan yang dimaksud dukungan Ditjen Tata Ruang antara lain, absensi, jam kerja, disiplin, dan tepat waktu. terhadap pelaksanaan reformasi Selain itu juga ikut aktif melaksanakan budaya mindset birokrasi di Kementerian ATR/BPN. pelayanan publik dan pelayanan anti korupsi. Kegiatan Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai upaya dan Profesionalisme ASN melalui pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem Penguatan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan pemerintah. “Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tata Ruang inilah yang akan meningkatkan kinerja dan membangun turut mengundang narasumber pemerintahan lebih baik,” ujar perwakilan Biro Organisasi kompeten, seperti Tenaga Ahli dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Heri Mulianto. Menteri Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Integritas Upaya ini, salah satunya, diperkuat melalui kegiatan dan Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme ASN melalui Reformasi Birokrasi Akuntabilitas penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan tinggi Aparatur dan Pengawasan, madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administratif, Kementerian PANRB. 4 Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter

Sosok Inspiratif KISAH PETANI BUDIDAYA IKAN LELE DI MAGUAN, RAUP LIMA BELAS JUTA PER BULAN Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan protein tinggi. Oleh karenanya, banyak yang tertarik menjalankan usaha budidaya ikan lele, diantaranya, mayoritas penduduk Desa Maguan Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Setiap harinya, sekitar 137 orang dalam Kelompok Tani Mulyorejo I, Bidang Perikanan, Unit Pembenihan Rakyat membudidayakan bibit ikan lele. Salah satu diantaranya adalah Supani (51). Supani mengaku jumlah tersebut masih kurang karena permintaan luar biasa besar. “Pinjaman ini akan saya gunakan untuk renovasi, dan membeli sebidang tanah. Dengan begitu kapasitas produksi dapat meningkat. Saya harap dapat menghasilkan 300.000 sampai 400.000 bibit lele per bulannya,\" tandas Supani optimistik. Supani memulai usahanya sejak 2008, dengan Supani mengatakan, dengan memanfaatkan lahan terbatas warisan orang tua. kapasitas tersebut, penghasilanya Supani mengakui, pendampingan Kementerian dapat mencapai 15 juta rupiah Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pelatihan per bulan. \"Saya optimis dapat menjadikan semangat mengembangkan usaha ini. \"Saya mencicil utang, bahkan berharap merasa didampingi mengembangkan usaha ini. Tentu bisa membiayai sekolah anak-anak tidak mudah awalnya, tetapi proses dan pendampingan sampai sarjana,\" pungkasnya. pemerintah membuat kita selalu semangat dan percaya diri mengembangkan usaha ini,\" kenang Supani. Karena ketelatenan dan kerja keras, saat ini usaha budidaya Supani ingin agar usaha budidaya ikan lele yang ikan lele yang dijalankan sudah mapan saat ini terus berkembang. Untuk itu ia masyarakat Desa Maguan menyambut baik ketika Kementerian Agraria dan Tata semakin sukses. Banyak Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ingin masyarakat desa lain di Jawa menyertipikatkan tanahnya dan warga Maguan pada Timur maupun di seluruh 2018. Ia menyadari, sertipikat tanah bisa menjadi akses Indonesia yang melakukan studi memperoleh pinjaman dari bank untuk mengembangkan banding ke Desa Maguan. Forum usaha budidaya ikan lele. Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Kementerian Tak lama setelah tanahnya bersertipikat, ia langsung dan Lembaga yang difasilitasi mengajukan permohonan ke Bank BRI sebesar 100 juta Humas Kementerian ATR/BPN rupiah. Ia mengatakan, sebelum meminjam ia mengalkulasi pun berkunjung ke Desa Maguan, terlebih dahulu, sehingga berani mengajukan pinjaman dari Kamis (18/7). Harapannya, Bank BRI dengan cicilan 5 juta rupiah per bulan. kisah sukses pembudidaya ikan lele di Desa Maguan dapat Saat ini dengan tanah seluas 800 meter, Supani dapat menginspirasi masyarakat menghasilkan 150.000 bibit ikan lele setiap bulannya. Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui akses permodalan dengan memanfaatkan sertipikat tanah. Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Harus Dari Dalam Hati! Reformasi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia rangka mewujudkan pelaksanaan edisi V, diartikan sebagai perubahan secara drastis pemerintahan yang bersih dan dapat untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dipertanggungjawabkan. dalam suatu masyarakat atau agama. Pada bidang pemerintahan, kita mengenal istilah Reformasi Birokrasi, Ninik Maryanti menyebutkan, Reformasi yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip Birokrasi memerlukan komitmen penuh tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and dari pimpinan tertinggi dan seluruh good governance). Dalam Reformasi Birokrasi, pelayanan jajarannya. “Reformasi Birokrasi ini prima kepada masyarakat merupakan fokus utamanya. harus dari dalam hati. Bersihkan dulu hati kita. Jika hati kita sudah jujur, maka Reformasi birokrasi adalah proses di manapun kita akan mempunyai berkesinambungan. Berlandas pada hal tersebut integritas,” ujar mantan Inspektur Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Wilayah pada Kementerian ATR/BPN ini. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seluruh jajaran, sebagai salah satu penyelenggara layanan publik, terus Sebagai informasi, dewasa ini dikenal menggalakkan Reformasi Birokrasi. pula terminologi Zona Integritas (ZI), yang tak lain adalah “mini” “Reformasi Birokrasi adalah suatu keniscayaan untuk Reformasi Birokrasi. Reformasi kita semua. Ini adalah tekad kementerian agar birokrasi Birokrasi dilaksanakan di tingkat menjadi lebih akuntabel dan lebih dipercaya. Ditjen VII Kementerian dan Eselon I, sementara harus juga melaksanakannya,\" ujar Direktur Jenderal ZI dilaksanakan pada tingkat Eselon Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan II dan III. Pada 2018, Kementerian Tanah R. B. Agus Widjayanto dalam kegiatan Sosialisasi ATR/BPN di unit kerja Kantor Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Reformasi Pertanahan Kota Surabaya I, Kantor Birokrasi di Aula Prona Lt. 7 Kementerian ATR/BPN, Pertanahan Kota Bandung serta Kantor Jakarta Selatan, Senin (01/07). Pertanahan Kota Langsa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Direktorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Negara dan Reformasi Birokrasi Ruang dan Tanah dengan narasumber Tenaga Ahli (PAN RB). Tahun ini terdapat 28 kantor Menteri ATR/ BPN Ninik Maryanti. Melalui sosialisasi ini Pertanahan yang diusulkan berpredikat seluruh jajaran Ditjen VII diharapkan dapat mengetahui ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ hal-hal yang harus dilakukan dan harus dihindari dalam Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 6 Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter

Informasi Manajemen Tips KERJA OPTIMAL DENGAN WARNA CAT MANAJEMEN EFEKTIF UNTUK RUANG KERJA Manajemen efektif mengarahkan Anda bekerja W arna dapat mempengaruhi mood secara optimal. Manajemen efektif membantu Anda seseorang, Prinsip ini juga berlaku untuk melakukan hal yang benar dengan metode yang area ruangan kerja. Ingin tahu, apa saja tepat guna mendapatkan hasil paling optimal. pilihan warna cat tembok yang bagus untuk ruang kerja Anda? • Catat semua daftar pekerjaan. To-do-list memudahkan Anda mengingat dan • Suasana ruang kerja nan sejuk dengan menyelesaikan pekerjaan satu per satu. pilihan warna biru. Warna biru bisa memberikan energi kesejukan • Rencanakan dengan matang. yang luar biasa pada sebuah ruangan. Begitu Planning adalah kunci time management. juga manfaat yang bisa Anda rasakan jika Buat timeline kerja sesuai sumber daya yang mengaplikasikan warna biru untuk interior Anda miliki. Gagal merencanakan, berarti kita ruang kerja Anda. merencanakan kegagalan. • Warna merah menunjukkan eksistensi. • Hindari pemborosan waktu. Warna merah termasuk golongan warna primer. Fokus adalah kuncinya. Terkadang kita sering Jadi, warna ini cocok untuk diaplikasikan pada melakukan membuang waktu produktif dengan interior ruang kerja Anda yang butuh ‘eksistensi pekerjaan yang tidak memberikan hasil. diri’. Pemilihan warna merah di dalam kantor sering dijumpai pada lobby atau ruang tamu • Buatlah prioritas. kantor. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Tentukan prioritas sesuai kepentingan dan kantor itu berkelas. mendesaknya pekerjaan. Kerjakan tugas mulai dari prioritas tertinggi hingga terendah. • Warna kuning untuk konsentrasi. • Ruang kerja bagi pekerja yang • Bayangkan hasilnya. Beberapa tugas memerlukan rutinitas dan membutuhkan konsentrasi tinggi, dapat tindakan yang cepat. Membayangkan hasilnya mengimplementasikan warna kuning. membuat Anda bersemangat menyelesaikannya. • Nuansa warna pastel yang lembut, sesuai untuk millennial. • Hadapi tantangan terbesar. Era millennial yang sedang sedang “in” dapat Selesaikan tantangan terbesar terlebih dahulu, Anda hadirkan di dalam kantor dengan cara hal ini akan membuat Anda menyelesaikan memilih warna cat tembok dengan tone pekerjaan lainnya dengan lebih mudah. pastel. Pilihan warna pastel dipercaya mampu membuat suasana hati yang lelah atau tegang • Perbaikan terus-menerus. karena tekanan pekerjaan, menjadi lebih rileks. Kegagalan merupakan proses pembelajaran Hal dikarenakan kelembutan tone warna pastel. dalam menciptakan kualitas pengetahuan, perilaku dan pola pikir. Teruslah melakukan perbaikan. Edisi 50 Agustus 2019 Newsletter 7

Esensi Penguatan Reformasi Birokrasi Penguatan Peningkatan Kualitas Penataan Penataan dan Akuntabilitas (1) Pelayanan Publik (2) Tatalaksana (3) Penguatan Organisasi Bagaimana Instansi Bagaimana Instansi Bagaimana Instansi (4) mewujudkan budaya meningkatkan kualitas meningkatkan efisiensi kinerja dan capaian dan inovasi pelayanan dan efektivitas Sistem Bagaimana Instansi Kerja dan Transparansi mewujudkan kinerja organisasi publik pemerintah secara berjenjang secara berkala sesuai kepada Publik. organisasi yang melalui implementasi kebutuhan dan harapan efektif dan efisien, manajemen kinerja tepat fungsi dan tepat organisasi (SAKIP). masyarakat. ukuran. Penataan Penguatan Penataan Peraturan Manajemen Manajemen SDM (5) Pengawasan (6) Perundangan (7) Perubahan (8) Bagaimana Instansi Bagaimana Instansi Bagaimana Instansi Bagaimana Instansi meningkatkan kualitas mewujudkan praktek menata peraturan mewujudkan perubahan implementasi sistem tatakelola unit kerja secara sistematis dan organisasi yang bersih perundang- konsisten : komitmen, manajemen SDM dan bebas dari KKN undangannya agar dan mewujudkan melalui Kepatuhan tidak tumpang tindih pola pikir (mind set), profesionalisme SDM dalam Pengelolaan serta budaya kerja dan update. (culture set) seluruh aparatur. Keuangan dan individu unit kerja yang Implementasi Sistem dibangun, menjadi lebih Pencegahan terjadinya baik (budaya integritas, budaya kinerja, budaya penyimpangan/ penyalahgunaan melayani). wewenang. kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id