ATR BPN Edisi 71 Mei 2021

Edisi 71 Mei 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Rakernas Kementerian ATR/BPN 2021: apat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021 Ubah Paradigma Kementerian Agraria dan untuk ATR/BPN Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi dibuka Lebih Baik oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Selasa (6 April 2021). Kegiatan Rakernas ini berlangsung secara luring dan daring selama empat hari (5—8 April 2021). Turut hadir dalam pembukaan Rakernas, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/ BPN, Sunraizal; dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/ BPN sekaligus Ketua Panitia Rakernas, Suwito. Rangkaian kegiatan dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT RNI (Persero), Perum BULOG, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, serta Pemberian Hibah Sarana Kerja dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Rakernas Kementerian ATR/BPN 2021: Paradigma Lebih Baik Insan ATR/BPN di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama untuk memajukan Kementerian ATR/BPN. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021 Daya Manusia (SDM) dengan mengutamakan kemampuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dan prestasi. \"Ayo sama-sama kita tingkatkan terus Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi dibuka kualitas untuk menciptakan administrasi pertanahan yang pada Selasa (06 April 2021). Rangkaian kegiatan lebih baik,\" tegas Sofyan A. Djalil. dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Selanjutnya, dengan menerapkan Undang-Undang Nomor atau MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Bank 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT RNI (Persero), Perum ATR/BPN akan mengalami banyak perubahan paradigma BULOG, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, ke arah yang lebih baik. Sebab, esensi UUCK di antaranya Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, serta mengurangi regulasi, komplikasi, hingga panjangnya mata Pemberian Hibah Sarana Kerja dari PT PLN (Persero). rantai dalam layanan publik. Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. \"Ini sudah tradisi birokrasi kita. Saya pikir harus diubah Djalil menyampaikan rasa bangganya kepada insan ATR/ mindset-nya. UUCK menyederhanakan masalah tanpa BPN di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama untuk mengurangi substansi. Waktu sangat sedikit, kita bersaing memajukan Kementerian ATR/BPN. Hingga pemerintah ke seluruh dunia yang bergerak sangat cepat. Kualitas beserta para pemangku kepentingan, telah mengakui sudah lebih baik, pelayanan kita semakin hari semakin \"ATR/BPN Kini Lebih Baik\". baik, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) makin \"Semua achievement ini adalah capaian Saudara-Saudara baik,\" papar Menteri ATR/Kepala BPN. sekalian. Saya kadang diminta menerima awards, Turut hadir dalam pembukaan Rakernas, Wakil Menteri penghargaan dari lembaga lain, saya merasa risih, saya ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris tidak berhak, yang berhak adalah Saudara-Saudara Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan sekalian. Saya sangat bangga kepada seluruh insan ATR/ Arief Sugoto; Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian BPN yang telah bekerja dengan baik sekali,\" ujarnya. ATR/BPN, Sunraizal; dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perubahan Paradigma (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Seiring dengan perbaikan dalam hal pelayanan, Kementerian ATR/BPN sekaligus Ketua Panitia Rakernas, Kementerian ATR/BPN juga memperbaiki kualitas Sumber Suwito. Kegiatan Rakernas berlangsung secara luring dan daring pada 5—8 April 2021. 2 Newsletter Edisi 71 Mei 2021

Agenda ATR-BPN Dirut PLN: PLN Terima 20.000 Sertipikat Tanah Gerak perubahan terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dapat dilihat dari suksesnya pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga aktif mendaftarkan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja keras Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini. \"Selama tahun 2020 lalu, kami mendapat 20.000 sertipikat tanah dari Kementerian ATR/BPN dengan total nilai aset Rp6,3 triliun,\" kata Dirut PLN, saat menghadiri Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2021, Selasa (06 April 2021). Vaksin Dosis II Selesai, Tetap Taat Protokol dan Prosedur Kesehatan Pada 5-7 April 2021, jajaran Kementerian ATR/BPN menerima vaksin Covid-19 dosis II. Namun setelah vaksin, kita tidak begitu saja bebas dari pandemi, tetap mengikuti dan menjalankan protokol dan prosedur kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agustin I. Samosir, saat ditemui tim humas pada hari terakhir pelaksanaan vaksin Covid-19, Rabu (07 April 2021) di Gedung Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN Terima Barang Rampasan Negara dari KPK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) ini diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (07 April 2021). Peringati Hari Kartini, Kementerian ATR/BPN Siap Wujudkan Karyawati Tangguh Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan nilai-nilai organisasi, yakni Melayani, Profesional, dan Tepercaya. Kementerian ATR/BPN pun senantiasa melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut kepada seluruh jajaran, baik karyawan maupun karyawati. “Untuk itu, Kementerian ATR/BPN terus memberikan momen maupun kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dari karyawati Kementerian ATR/BPN serta terus melakukan internalisasi nilai-nilai organisasi kita, yakni Melayani, Profesional, dan Tepercaya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Sugoto, saat membuka Webinar Peningkatan Kapasitas Pegawai Tahun 2021 sekaligus memperingati Hari Kartini melalui video conference, Jumat (09 April 2021). Sinergi dengan Polri, Tangani Kasus Mafia Tanah Dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan, diperlukan kerja sama yang baik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan berbagai pihak terkait. Salah satunya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Propam Polri Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (13 April 2021), Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, peran Polri sangat penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan hingga kasus mafia tanah. 3 Newsletter Edisi 71 Mei 2021

Ditjen Tata Ruang Abdul Kamarzuki Percepatan Penataan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PRuPanNg moemlaluoi r 21 Tahun 2021 Pertanahan Nasional (ATR/BPN) \"Tata ruang harus menjadi makrifat bagi perizinan pemanfaatan ruang, produk tata ruang ini harus dijaga kualitasnya\" Penataan ruang mempunyai peran strategis dalam evaluasi Rancangan Perda RTRW sebelum penetapan dari pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki mengatakan Kesesuaian Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diberikan sebagai terobosan percepatan penataan ruang dengan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun Rencana Tata Ruang dan sebagai dasar administrasi 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Disahkannya pertanahan. Selain itu, KKPR juga diberikan sebagai peraturan ini merupakan langkah strategis dalam pengaturan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan penataan ruang, baik dalam lingkup nasional maupun di Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui ketentuan. daerah. \"Namun disadari, banyaknya daerah yang belum mempunyai Salah satu poin penting dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 RDTR, maka dibuka peluang kawasan-kawasan yang belum adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha ada RDTR. Kita menggunakan yang namanya persetujuan dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang. \"Tata KKPR. Persetujuan ini diterbitkan dengan menilai seluruh tata ruang harus menjadi makrifat bagi perizinan pemanfaatan ruang yang ada,\" kata Dirjen Tata Ruang. ruang, produk tata ruang ini harus dijaga kualitasnya,\" ujar Kementerian ATR/BPN bersama perangkat pemerintah Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki daerah berupaya untuk melaksanakan percepatan pada Rapat Lintas Sektor dalam pembentukan RDTR untuk membangun penataan ruang yang rangka Pembahasan Rancangan adil di setiap daerah Kabupaten/Kota. \"Kami sudah menyurati Peraturan Daerah tentang seluruh Bupati, Wali Kota untuk membangun data base. Nanti, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Hotel Sheraton kami akan siapkan aplikasinya,\" ungkap Abdul Jakarta, Senin (26 April Kamarzuki. 2021). Dalam Pembahasan Rancangan kegiatan Peraturan Daerah yang juga tentang Rencana Tata diikuti secara Ruang Wilayah kali daring ini, ini ditujukan Dirjen Tata Ruang kepada mengatakan bahwa 3 (tiga) terobosan penetapan RTRW Kabupaten/ pada PP No 21 Tahun 2021 Kota, yaitu dalam Pasal 60—84, yaitu jangka Kota Bandar waktu penyusunan dan penetapan Lampung, RTRW dibatasi paling lama 18 Kabupaten Purworejo, bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. Khusus RTRW dan Kabupaten Konawe. Kabupaten/Kota, adanya alih tugas 4 Newsletter Edisi 71 Mei 2021

Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi: Penyederhanaan Birokrasi, Optimalisasi Layanan Publik “Semoga atas dukungan dari semua, “Tolong dibaca betul-betul, hal itu menjadi tolak ukur Kementerian ATR/BPN akan semakin baik”. utama dalam melihat perilaku seorang pegawai negeri sipil,” tuturnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Lintas Bidang, Direktorat, dan Seksi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melantik Dalam konteks Jabatan Fungsional, akan banyak 121 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat perubahan terutama dalam hal dinamika pekerjaan. Pada Fungsional di Lingkungan Kementerian ATR/ Jabatan Fungsional, memungkinkan para pegawai untuk BPN. Pelantikan ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan ditunjuk bekerja pada tempat yang berbeda seperti lintas Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan bertempat di Aula bidang, lintas direktorat, bahkan lintas seksi. Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Senin (05 April 2011). Sebagai contoh Pranata Keuangan APBN, dapat bekerja Dalam sambutannya, Dalu Agung Darmawan menjelaskan tak hanya di Biro Keuangan. Namun, juga berada di bahwa saat ini terdapat 121 peserta pelantikan yang Direktorat lain, tentu tetap berkinerja di ranah keuangan. terdiri dari 50 peserta untuk Jabatan Fungsional serta 71 Meski implementasi wacana tersebut masih membutuhkan PNS. Jabatan Fungsional yang dilantik terdiri dari Analis banyak improvisasi dan evaluasi, harapannya semua Kepegawaian, Arsiparis Ahli, Analis Pengelolaan Keuangan dapat diimplementasikan. Masih dalam sambutannya, APBN, Pranata Keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa pembentukan Barang/Jasa, Penata Laksana Barang, serta Penata Ruang. Jabatan Fungsional ini merupakan wujud reformasi Kepada para PNS yang baru dilantik, Dalu Agung birokrasi sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan Darmawan berpesan, dalam mengemban tugas baru juga optimalisasi pelayanan publik. sebagai PNS ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ia juga terus mengimbau agar semua pihak memahami seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) serta senantiasa sejalan untuk mendukung aktivitas Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri antar satuan kerja. “Semoga atas dukungan dari semua, Sipil. Ia juga mengimbau agar para PNS yang baru dilantik Kementerian ATR/BPN akan semakin baik,” tutup Dalu untuk memahami betul terkait PP tersebut, baik peraturan, Agung Darmawan. kewajiban, maupun larangan. 5 Newsletter Edisi 71 Mei 2021

Kolom Agraria dan Tata Ruang Parman Nataatmadja Perempuan Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Berdaya di Kampung Nasional Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria Reforma Agraria Para perempuan di Desa Mekarsari \"Dilakukan program landreform dalam bentuk redistribusi dilatih untuk membuat usaha rumahan, tanah di Desa Mekarsari sebanyak 48 Ha, terdiri dari 30 Ha dengan mendapat kredit antara 2-10 juta kepada Bumdes dengan tanaman terbanyak adalah buah perorang. kelapa dan kepada 225 Kepala Keluarga (KK) prasejahtera yang mana setiap KK mendapatkan 200 Meter dalam bentuk SHM,\" tuturnya. Perekonomian Indonesia sedang berubah dan Jika sebelumnya para perempuan di Desa Mekarsari memberikan kesempatan yang lebih luas dan hanya mengandalkan pemasukan ekonomi keluarga lebih baik kepada perempuan. Pemanfaatan dari suami yang rata-rata penghasilannya Rp. 500.000 kemampuan perempuan dan peningkatan sampai dengan Rp. 1.000.000 perbulan, kali ini para partisipasi mereka dalam perekonomian dapat menjadi perempuan di Desa Mekarsari dilatih untuk membuat kebijakan yang cerdas untuk pemulihan ekonomi usaha rumahan, dengan mendapat kredit antara 2-10 juta Indonesia. perorang sehinga para perempuan di Desa Mekarsari bisa Sebagai kelompok yang saat ini mengisi hampir setengah memperoleh penghasilan sendiri untuk keluarganya. dari populasi penduduk Indonesia, di mana 70 persen \"Karena Panimbang terkenal dengan bahan dasar berada pada usia produktif, perempuan bisa menjadi singkong dan ikan, maka dibuat lah usaha yang ‘pahlawan’ ekonomi bagi keluarganya. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah dilakukan pelatihan untuk pembuatan perempuan adalah sosok yang kreatif dan pekerja keras keripik dan singkong. Ternyata ibu-ibu ini antusias dan di dalam keluarga. Banyak hal yang bisa dilakukan berinovasi dengan membuat juga keripik pisang serta perempuan, misalnya, menjadi pelaku usaha. Perempuan keripik dari ubi ungu. Kita terus melakukan monitor bisa mencoba meraih penghasilan dengan berjualan hasil bersama pengusahanya sehingga bagaimana kita produk olahan dari rumah. membuka wawasan mereka dalam berusaha yang bagus, Melihat potensi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata kalau sudah sesuai pengusahanya akan mengambil,\" Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus ungkapnya. untuk meningkatkan kewirausahaan para perempuan Dengan dijadikannya Kampung Reforma Agraria melalui Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Desa Mekarsari sebagai salah satu lokasi pilot project, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi diharapkan akan memperbesar skala kegiatan Banten, hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli penataan akses di wilayah tersebut dengan melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kementerian, Dinas, atau pihak terkait lainnya yang dapat Nasional Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma membantu berkembangnya pelaksanaan penataan akses Agraria, Parman Nataatmadja. di Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari. 6 Newsletter Edisi 71 Mei 2021

ATR/BPN Inspiratif Jelang Hari Kartini, Inspirasi RA Kartini: Kementerian ATR/BPN Gelar Webinar Perempuan Jangan “Keseimbangan Takut untuk Peran Perempuan” Bermimpi! \"Membiarkan Berbeda, Menguatkan Jiwa \"Perempuan Indonesia Harus Punya Raga dan Pikiran\" Mimpi, Mengejar Mimpi, dan Mewujudkan Mimpi” Menjelang peringatan Yayasan Belantara Budaya Indonesia, Hari Kartini selenggarakan kegiatan Hari yang jatuh pada 21 Kartini dengan mengambil April, Kementerian tema \"Perempuan Indonesia Agraria dan Tata Harus Punya Mimpi, Mengejar Ruang/Badan Mimpi, dan Mewujudkan Mimpi”. Pertanahan Nasional Kegiatan yang menghadirkan (ATR/BPN) menggelar 21 perempuan dari 21 profesi Webinar bertajuk berbeda ini digelar di Synthesis \"Membiarkan Berbeda, Residence Kemang, Jakarta, Rabu Menguatkan Jiwa Raga dan (21 April 2021). Pikiran\". Webinar digelar di Hotel Fairmont, Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Perempuan yang dihadirkan pada kegiatan ATR/BPN pada Kamis (01 April 2021). ini tentunya memiliki kesuksesan pada masing-masing Membuka kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bidangnya. Salah satunya Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Sofyan A. Djalil menekankan pentingnya peran seorang Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Ia perempuan, baik dalam keluarga, karir, maupun status hadir sebagai perwakilan profesi Aparatur Sipil Negara ekonomi. Menurutnya, perempuan harus memiliki (ASN). keseimbangan dalam menjalani peran-peran tersebut. \"Ibu-ibu yang bekerja, memikirkan bagaimana mencari \"Kartini yang sukses bukan hanya melalui emansipasi, keseimbangan antara pekerjaan, karir, status ekonomi, tetapi juga tidak melupakan kodratnya sebagai dan keluarga. Semoga webinar ini memberikan perempuan. Mulai dari hal sederhana dengan pencerahan, memberikan perspektif, jalan keluar bermimpi, semua perempuan bisa punya kesempatan terhadap masalah yang dibahas pada hari ini,\" ujarnya dan kesetaraan yang sama dengan para pria. Semua melalui Zoom Meeting. perempuan bisa mengenyam pendidikan, karir, hingga Hadir sebagai pembicara, founder Indonesia Heritage kesempatan lainnya. Penghargaan ini juga untuk seluruh Foundation (IHF) Ratna Megawangi. Ia mendirikan IHF, perempuan tangguh di Kementerian ATR/BPN,\" tutur sebuah organisasi nirlaba yang memberi perhatian Yulia Jaya Nirmawati. terhadap Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK), bersama suaminya Sofyan A. Djalil pada tahun 2000, “Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah silam. PHBK ini bertujuan untuk membangun manusia selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, holistik. Yaitu, manusia yang seluruh dimensinya apalah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya berkembang secara utuh dan seimbang, yang memiliki kejam.” berbagai nilai karakter mulia dan unggul melalui penanaman 9 Pilar Karakter, di mana ada konsistensi Kutipan di atas adalah sebuah kalimat inspiratif dari antara pikiran (habits of the mind), hati (habits of the Raden Ajeng Kartini. Ayo, perempuan di seluruh heart), dan tindakan nyata (habits of the hands). Nusantara, jangan takut untuk memiliki prinsip serupa dengan kutipan tersebut, yaitu terus bermimpi dan kemudian mewujudkannya. 7 Newsletter Edisi 71 Mei 2021

Roadmap Transformasi Digital Menuju 2024 Institusi Institusi Berstandar Berstandar Dunia Dunia l Peningkatan 40 EoDB l Sumber PNBP didominasi dari 2023 layanan informasi Digital Melayani l Interoperabilitas dengan badan Sepenuhnya informasi pertanahan internasional l Sentuh Tanahku menjadi l Menjadi pemimpin di kawasan leader apps dan marketplace Asia Tenggara l Informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara 2022 l Penerapan big data Era Informasi dan l Kolaborasi informasi dengan Inovasi masyarakat dan dunia usaha l RRR (Rights, Restriction, Responsibility) l Spatially enabled government l Fractional rights/co-owning 3D berbasis bidang tanah cadastre and rights l Transaksi peer to peer l Layanan derivatif informasi pertanahan l Implementasi smart contract, smart escrow 2020 2021 Titik Pengkal Digital Melayani Sepenuhnya l Penerapan digital signature untuk seluruh pegawai l Informasi pertanahan dan ruang multiguna valid dan aman l Sertipikat HT Elektronik berlaku nasional l Implemntasi Buku Tanah Elektronik l Implementasi Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik melalui digitalisasi dan validasi data pertanahan digital l Layanan Elektronik menyeluruh l Layanan data pertumbuhan untuk publik untuk masyarakat l Peningkatan kapasitas kelembagaan informasi dan inovasi l Penerapan teknologi digital dan l Percepatan pendanaan melalui user friendly implementasi KPBU Newsletter 8 Edisi 71 Mei 2021