LAMPIRAN • Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020; • Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2020; • Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2020; • Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2020 Revisi; dan • Matriks Renstra 2020-2024. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 51 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI ▪ Perjanjian Kinerja (PK) 2020 52 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 53 37 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 54 38 LAPORAN KINERJA 2020 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN ▪ Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Revisi KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 55 39 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 56 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 40 LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 57 41 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN K KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RU Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi AlokaTasrgiet(dalam juta rupiah) Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2022 2023KANTOR BPN PROVINSI BANTEN 2024 2020 2021 2022 2023 Sasaran Strategis 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif Daerah Indeks Penurunan Indeks Gini Ketimpangan 1.1 Pemilikan Tanah 1.2. Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah Persentase Penerima Reforma Agraria Pusat dan Daerah Nilai Indikator Kinerja 1.3 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Sasaran Strategis 1: Atas Tanah 1.4 Peningkatan kemudahan investasi Pusat dan Daerah Peringkat, (Registering Property dalam EoDB) Skor (0-100) Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Indeks Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang Indeks Indikator Kinerja Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Pusat Sasaran Strategis 2: Pusat Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang Sasaran Strategis 3: komprehensif dan berstandar kepemerintahan yang baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3: Indeks Reformasi Birokrasi Program A: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Kegiatan 1.1: Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, 1.1 Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Indikator Kinerja Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Daerah Rasio 100 100 100 100 100 Kegiatan 1.1 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Pusat Materi Teknis/ Rancangan Daerah - - 150 100 100 Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Daerah Peraturan - - 150 100 100 Daerah Hektar 100 150 150 100 100 Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pusat Hektar 1 Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Hektar 100 100 100 100 100 Daerah dan Pemanfaatan Tanah Dokumen 2 Data Indikasi Pelanggaran P4T Rasio - - Output (RO) 3 Rekomendasi Penertiban penguasaan 197 dan pemilikan tanah - 4 Rekomendasi Penertiban Penggunan dan Pemanfaatan Tanah Dokumen perencanaan dan 5 Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan 1.2: Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Sasaran Kegiatan 1.2 Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Indikator Kinerja Kegiatan Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar 1.2 Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 58 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN UANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 1. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 3. Ditjen Penataan Agraria; 4. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 1. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 2. Ditjen Penataan Agraria. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 1. Ditjen Tata Ruang; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 2. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 3. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 4. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Ditjen Tata Ruang; 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 3. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 4. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi (fungsi di PGT) 5. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (fungsi di PGT) 6. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 1. Ditjen Tata Ruang; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 2. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 3. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1. Sekretariat Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Sekretariat Direktorat Jenderal. 1. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 2. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 3. Ditjen Penataan Agraria; 4. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 5. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Bidang Pertanahan); 6. Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.(Bidang Pertanahan) ---- Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.(Bidang Pertanahan) ---- 295 295 210 235 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ---- KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 59 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) 2021 Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pusat Materi Teknis/ Rancangan 1 Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Peraturan Kepulauan dan Wilayah Tertentu 2 Data Pengendalian Hak Atas Daerah Bidang 18 6 11 11 11 60 Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah 3 Data Pengendalian Alih Fungsi Lahan Daerah Hektare 1 -1 11 79 Sawah Daerah Hektare - - Output (RO) 2,261 Data Pengendalian Penguasaan dan 2,887 2,410 4 Pemilikan Tanah di Wilayah Pesisir, - - 50 50 50 Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan 243 122 Wilayah Tertentu - 1,612 Data Hasil Pengendalian HGU Habis, Daerah Bidang - - 15 20 250 482 5 Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sebagian Dokumen Perencanaan dan 6 Pemantauan Kinerja serta Kebijakan Pusat Dokumen Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Daerah Bidang Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Pusat NSPK Bidang Kegiatan 2.1: Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Data Kegiatan 2.2: Tanah Data Kegiatan 2.3: Sasaran Kegiatan 2.1 Teredistribusikannya tanah objek Kepala Keluarga Reforma Agraria NSPK Indikator Kinerja KK Kegiatan 2.1 Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Data 100 100 100 100 100 1 Rancangan NSPK Data NSPK 2 SK Redistribusi Pusat dan Daerah Neraca 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3 Data GTRA Pusat dan Daerah 8 9 Output (RO) 3,500 500 436 Data dan Informasi Penguasaan, Pusat dan Daerah 20,000 5,000 1,000 4 Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform ) Sasaran Kegiatan 2.2 Terwujudnya pemberian Akses Reforma Agraria Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Daerah 19,202 1,175 2,000 2,000 2,200 RA 1 Rancangan NSPK Pusat Output (RO) 2 Akses Reforma Agraria Pusat dan Daerah 19,202 1,175 2,000 2,000 2,200 1 1 1 1 1 3 Database Penerima Akses Reforma Pusat dan Daerah Agraria Daerah Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah Pusat Terwujudnya penggunaan dan Sasaran Kegiatan 2.3 pemanfaatan tanah yang optimal dan --- -- 21 20 Indikator Kinerja berkelanjutan Kegiatan Jumlah data dan informasi spasial yang 2.3 berbasis wilayah dalam rangka 4,755 6 10 menunjang penyelenggaraan reforma agraria 1 Rancangan NSPK 2 Neraca Penatagunaan Tanah (Regional Pusat dan Daerah 432 11 9 dan Sektoral) 60 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 0 3,437,017 3,437,026 3,437,027 3,437,029 9 - 79 87 93 ----- ----- 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Ditjen Penataan Agraria 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 1,000 1,015 1,030 1,046 2,253 3,995 5,210 5,875 454 277 328 333 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Ditjen Penataan Agraria 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Penataan Agraria 793 1,369 1,390 1,552 61 2 89 90 91 93 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi LAPORAN KINERJA 2020 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ---- 2 1,843 1,184 2,974 2,247 1,452 306 1,856 1,117 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Output (RO) Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) Data 4,750 2021 9 9 1,088 Data Potensi Penataan Wilayah Pesisir, Pusat dan Daerah Layanan 27 3 Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Data Wilayah Tertentu NSPK Keputusan 4 Layanan Penatagunaan Tanah (PNBP) Daerah 836 780 780 780 780 488 NSPK 5 Data Penatagunaan Tanah Pusat dan Daerah SK 111 11 241 Kegiatan 3.1: Penetapan Hak Tanah dan Ruang Laporan SK Kegiatan 3.2: Sasaran Kegiatan 3.1.1 Terwujudnya pengaturan dan penetapan Unit --- -- - Kegiatan 3.3: Indikator Kinerja 3.1.2 hak atas tanah ruang atas dan ruang --- -- - Kegiatan 1 bawah untuk badan hukum dan Database perorangan NSPK Output (RO) Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang Keputusan bawah untuk instansi pemerintah, NSPK BUMN, dan BUMD Bidang Laporan Jumlah kebijakan teknis pengaturan Pusat SK 3.1.1.1 penetapan hak atas tanah dan ruang Bidang Daerah Bidang badan hukum dan perorangan Pusat Pusat dan Daerah Database 3.1.1.2 Jumlah bidang tanah badan hukum dan Pusat 2,349 7,282 7,291 6,802 6,312 49 perorangan yang ditetapkan Daerah NSPK - - - - - - Pusat Bidang Tanah Rancangan Norma, Standard, Prosedur 4,552 9,497 9,700 9,340 8,455 1,032 1 dan Kriteria untuk pengaturan hak atas NSPK 1 1 1 1 1 16 Bidang - - tanah Bidang - 200 200 200 200 - Bidang - - - - - - 2 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas - - - - Tanah Perorangan dan Badan Hukum Pembinaan/Monitoring/Evaluasi 3 Penetapan Hak Tanah dan Ruang Perorangan dan Badan Hukum Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang 4 Bawah dan Ruang Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum 5 Unit Layanan Pertanahan Khusus 6 Data Penetapan Hak atas tanah Badan Pusat Hukum dan Perorangan Indikator Kinerja Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan Pusat Kegiatan 2 3.1.2.1 penetapan hak atas tanah instansi Daerah Output (RO) pemerintah, BUMN dan BUMD Pusat Pusat dan Daerah Jumlah bidang tanah instansi Pusat 100 100 80 60 50 - 3.1.2.2 pemerintah, BUMN dan BUMD yang Daerah Daerah 120 1,440 2,845 1,520 1,400 28,400,031 ditetapkan Rancangan Norma, Standard, Prosedur --- -- - 1 dan Kriteria untuk pengaturan hak atas - - 20 20 20 - tanah dan ruang Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Penetapan Hak Atas 2 Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD Pembinaan/Monitoring/Evaluasi 3 Penetapan Hak Tanah dan Ruang Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang 4 Bawah dan Ruang Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD 5 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan 6 Surat Keputusan Penetapan Hak Pusat Pengelolaan 7 Data Tanah Tanah Instansi Pemerintah, Pusat BUMN, dan BUMD Pendaftaran Tanah dan Ruang Terlaksananya pendaftaran tanah dan Sasaran Kegiatan 3.2 pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian Indikator Kinerja Kegiatan hukum dan berbasis elektronik Jumlah kebijakan teknis terkait Pusat 3.2.1 pengaturan pendaftaran tanah, Daerah pemeliharaan data dan informasi Pusat Daerah 3.2.2 Jumlah bidang tanah dan ruang yang Daerah 44,600 222,284 251,210 307,586 254,977 - 1 terdaftar Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Output (RO) 2 Bidang tanah terdaftar 105,499 427,452 498,664 551,326 504,994 114,848,447 3 Layanan informasi Pertanahan 157,357 179,097 186,635 196,306 208,624 120,103,056 231,912 238,653 235,630 249,639 254,419 1,646,422,771 4 Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan Daerah Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT 62 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 1,033 Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 344 831 1,070 Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 8 331 331 331 331 1 46 47 48 97 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ----- ----- 9 52 54 57 60 ----- 2 851,659,645 851,659,711 851,659,604 851,659,393 6 7 16 16 16 - 57 57 57 57 ----- ----- ----- 1 214 187 150 116 ----- ----- 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ----- Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 7 13,422,402,468 18,566,431,000 20,706,395,146 15,963,689,671 6 113,938,026 144,752,068 164,052,098 193,002,167 1 689,123,271 689,123,225 689,123,464 689,123,556 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 63 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) 2021 NSPK Sasaran Kegiatan 3.3 Terwujudnya pengaturan dan Pusat Satuan Kerja 3.3.1 pendaftaran tanah komunal dan Pusat Bidang Tanah penatausahaan tanah ulayat serta Pusat terwujudnya kerja sama kelembagaan Pusat Laporan yang terintegrasi Pusat Keputusan Jumlah kebijakan teknis pengaturan Orang tanah komunal, Hubungan NSPK Kelembagaan dan KePPATan Satker Bidang 3.3.2 Jumlah satker yang menjadi tujuan Laporan sosialisasi tanah ulayat Keputusan Orang Indikator Kinerja 3.3.3 Jumlah Pendaftaran Hak Komunal Kegiatan Kasus Kasus 3.3.4 Jumlah peningkatan kerja sama NSPK lembaga atau instansi yang bermitra Satker Satker 3.3.5 Jumlah Lisensi PPAT Kasus 3.3.6 Jumlah Analis Yuridis berlisensi Pusat Kasus Pusat Kasus 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur Pusat Satker dan Kriteria Kasus 2 sosialisasi tanah ulayat Kasus Persentase Output (RO) 3 Hak Komunal Pusat 4 Mitra Kelembagaan Pusat 5 Lisensi PPAT Pusat 6 Lisensi Analis Yuridis Pusat Kegiatan 4.1: Penanganan sengketa pertanahan Sasaran Kegiatan 4.1 Terselesaikannya sengketa Pertanahan 100 100 100 100 100 100 9 2 27 Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Penyelesaian Sengketa Daerah 28 29 - Kegiatan pertanahan 24 26 61 1 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pusat dan Daerah 65 67 37,684,522 2 Rancangan NSPK (Pusat) Pusat Pusat Output (RO) 3 Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Pertanahan 4 Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsulta Daerah 637 77 73 si 100 100 100 Kegiatan 4.2: Penanganan perkara pertanahan 8 15 38 Kegiatan 4.3: Sasaran Kegiatan 4.2 Terselesaikannya penanganan perkara 26 37 71 100 100 100 pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 4.2 Jumlah penyelesaian penanganan Daerah 58 78 - Perkara Pertanahan Pusat dan Daerah 1 Penanganan Perkara Pertanahan Pusat 91 112 42,345,793 Pusat Output (RO) 2 Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan 3 Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan 4.3.1 Terselesaikannya konflik dan kejahatan - 100 100 100 100 100 pertanahan secara holistik antar instansi --- -- - 211 11 - Sasaran Kegiatan Terciptanya pemahaman yang sama 421 11 4.3.2 dalam masyarakat mengenai pertanahan --- -- 298 Indikator Kinerja - Kegiatan dan ruang 4.3.1.1 Jumlah penyelesaian konflik pertanahan Daerah secara holistik antar instansi/lembaga. Daerah Daerah Jumlah penyelesaian kejahatan 4.3.1.2 pertanahan pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga. Penurunan pengaduan masyarakat atas 4.3.2 permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 64 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 100 100 100 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan - - - 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 100 Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 4,380,762 41,000,909 45,001,284 Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan - 65 49,001,437 LAPORAN KINERJA 2020 84 7,500,139 7,500,155 7,500,177 100 100 100 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi - - - 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 100 198,351,481 317,363,129 317,364,342 - 317,365,555 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 100 100 100 100 ---- 145 145 145 145 99 99 101 106 ---- KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) Kasus 2 2021 1 1 38 Kegiatan 1 Penyelesaian konflik pertanahan secara Pusat dan Daerah Kasus 11 holistik antarinstansi/lembaga. NSPK Kegiatan 2 Pembinaan Pencegahan kejahatan Pusat Rekomendasi pertanahan Satker 3 Penyelesaian kejahatan pertanahan Daerah Hektar 421 11 298 NSPK Output (RO) 4 Rancangan NSPK Pusat Data set Data Set 5 Pembinaan Pencegahan Sengketa, Pusat dan Daerah 188 99 9 Konflik dan Perkara Pertanahan Pusat dan Daerah - 88 88 1 Rekomendasi upaya pencegahan Pusat 6 sengketa, konflik dan perkara pertanahan 7 Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik Kegiatan 5.1: Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Sasaran Kegiatan 5.1 Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Indikator Kinerja Kegiatan Realisasi Luas Tanah yang disediakan Daerah - 100 100 100 100 5.1 bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur, Pusat dan Kriteria (NSPK) IKK 1 2 Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah Pusat dan Daerah -7 7 77 IKK 1 -1 1 11 Output (RO) 3 Basis Data Pengadaan Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah 4 Pencadangan Tanah/Bank Tanah IKK 1 Pusat Lokasi Satuan Kerja 5 Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Daerah -8 8 88 Pencadangan Tanah IKK 1 Persentase Bidang Kegiatan 5.2: Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Persentase Sasaran Kegiatan 5.2 Terwujudnya bidang-bidang tanah yang Daerah Persentase - 100 100 100 100 5.2.1 tertata pada lokasi konsolidasi tanah dan Daerah - Indikator Kinerja peningkatan nilai tanah pada lokasi Daerah NSPK - 100 100 100 100 Kegiatan konsolidasi tanah dan pengembangan Daerah Kecamatan - 100 100 100 100 pertanahan Pusat Bidang Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan 5.2.2 Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah 5.2.3 Tingkat keikutsertaan jumlah peserta Konsolidasi tanah Persentase luas sumbangan tanah 5.2.4 konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IKK 1 2 Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Pusat dan Daerah - 22 22 Tanah IKK 3 - 200 200 200 200 3 Berita Acara Penerapan Desain Pusat dan Daerah Konsolidasi Tanah IKK 4 66 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 52 Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 46 48 50 99 99 101 106 640 660 683 707 35 36 37 38 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 90 90 90 90 Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 48 48 48 48 17 17 17 17 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 238 238 238 238 67 109 109 109 109 LAPORAN KINERJA 2020 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) Bidang - 2021 100 100 4 Konsolidasi Tanah Swadaya IKK 4 Daerah Data 100 100 Data set Output (RO) Data Set Satuan Kerja 5 Data Spasial dan Tekstual Konsolidasi Pusat Tanah (data) IKK 2 Persentase Persentase Bantuan Teknis pengembangan Keputusan - 6 pertanahan dan pemanfaatan tanah IKK Pusat dan Daerah - 33 NSPK - 88 1 SK Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pusat dan Daerah Layanan 33 7 Pengebangan Pertanahan Data Set 88 IKK 1 Aset Bidang 8 Fasilitasi Konsolidasi Tanah dan Daerah Satuan Kerja Pengembangan Pertanahan Persentase Kegiatan 5.3: Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Persentase Persentase Sasaran Kegiatan 5.3 Tersedianya informasi nilai tanah, Daerah 71.42 100 100 100 100 5.3.1 ekonomi pertanahan dan Lisensi Penilai Daerah NSPK 100 100 100 100 Indikator Kinerja Pertanahan Pusat Hektar Kegiatan Orang Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan Km Dataset 5.3.2 Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan TDT Unit 5.3.3 Jumlah lisensi penilai pertanahan 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur, Pusat dan Kriteria (NSPK), IKK 1 2 Peta Zona Nilai Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah - 20,000 20,000 20,000 20,000 - 3 Peta Nilai Bidang Tanah IKK 1 Pusat dan Daerah 4 Lisensi Penilai Tanah (PNBP Pusat Operasional) IKK 3 Daerah Daerah Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Output (RO) 5 Tanah (termasuk layanan permohonan - 1,550 250 250 250 pemetaan nilai tanah/PNBP operasional) IKK 1 6 Bantuan Teknis Pemanfaatan Peta Nilai - Tanah IKK 2 7 Nilai Aset Properti IKK 1 Daerah -11 1 1 3,200 3,200 8 Pembaruan Peta Nilai Tanah IKK 1 Daerah - 3,200 3,200 8 8 9 Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Daerah -88 Pertanahan IKK 1 Daerah Kegiatan 6.1: Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Sasaran Kegiatan Tersedianya Infrastruktur Dasar 6.1 Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang 6.1.1 Cakupan luas Peta Dasar Pertanahan Indikator Kinerja 6.1.2 Surveyor Kadastral berkualitas yang Daerah Kegiatan dihasilkan (termasuk Penata kadastral) 6.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan dengan Pusat dan Daerah APL Pusat 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 Peta Dasar Pertanahan Pusat dan daerah 3 Surveyor Kadastral Pusat 40 40 40 40 Output (RO) 4 Panjang Batas Kawasan Hutan Pusat dan Daerah Pusat 5 Basis Data dan Sistem Informasi Data Daerah Dasar Pertanahan 6 Kerangka Dasar Kadastral Nasional - 30 30 30 30 - - 44 91 91 91 - 7 Pemeliharaan Peralatan Pusat dan Daerah 68 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 78 78 78 78 130 130 130 130 Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan 17 17 17 17 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 126 126 126 126 Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 33 5 5 5 13 13 13 13 279 279 279 279 17 17 17 17 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 7,448,000 7,448,000 7,448,000 7,448,000 Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 57 57 57 57 7 125 125 125 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 69 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) 2021 Persentase Kegiatan 6.2: Survei dan Pemetaan Tematik Persentase Persentase Sasaran Kegiatan Terwujudnya Sistem Informasi 6.2 Geospasial Tematik Pertanahan dan NSPK Indikator Kinerja Bidang Kegiatan Ruang Hektar Hektar 6.2.1 Cakupan Luas Peta Tematik Pertanahan Pusat dan Daerah Hektar - 25 50 75 100 - dan Ruang --- -- - Persentase 6.2.2 Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan Pusat dan Daerah Persentase Persentase 6.2.3 Jumlah Tema Informasi Geospasial Pusat Tematik Pusat NSPK Bidang 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur Hektar/Bidang dan Kriteria (NSPK) Bidang Bidang 2 Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Pusat dan Daerah Paket - 15,010 15,510 16,510 17,010 - Laporan 12,000 12,000 - Output (RO) 3 Peta Tematik Kawasan Pusat dan Daerah W arkah - 12,000 12,000 Pusat Paket - 4 Data dan Informasi Geospatial Tematik Rekomendasi Pertanahan dan Ruang Pusat dan Daerah - - 5 Layanan Peta Tematik Kawasan - 1,515 1,515 1,515 1,515 Kegiatan 6.3: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sasaran Kegiatan 6.3 Tersedianya Informasi Bidang Tanah --- -- dan Ruang 71 56 120 160 200 6.3.1 Cakupan luas bidang tanah terpetakan Daerah tervalidasi Pusat Daerah Indikator Kinerja 6.3.2 Cakupan satuan ruang yang terpetakan Kegiatan 6.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan Lengkap dan 6 41 70 99 129 - Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Rancangan Norma, Standard, Prosedur Pusat dan Kriteria (NSPK) 2 Data dan Informasi Bidang Tanah dan Pusat Ruang 3 Peta Bidang Tanah dan Ruang Daerah 76,005 66,275 77,155 77,657 81,156 11,281 (Layanan) 4 Peta Bidang Tanah dan Ruang (Non Daerah 260,438 148,645 503,360 458,590 383,727 35,123 Layanan) 5 Peta Bidang Tanah K4 Daerah 2,837 28,250 302,937 - - 194.877000 6 Berita Acara Penyuluhan Daerah Output (RO) 306 99 410 317 269 356,646,955 7 Laporan Pembinaan, Monev Supervisi Daerah 788 8 8 114,987,333 Daerah 8 Data Infrastruktur Keagrariaan Daerah --- -- - 9 Dukungan Manajemen Kegiatan One Daerah --- -- - Map Project Daerah Rekomendasi Desa/Kelurahan Lengkap 10 dan Informasi untuk menunjang - - 30 30 30 - penanganan Sengketa, Permasalahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program B : Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan 1.2: Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah 70 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang ---- ---- 704 727 774 798 67 67 67 67 34 34 34 34 - - - 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi - - - 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota - - - - - - 11,284 13,011 13,325 13,993 Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 17,582 53,877 45,272 14,165 35,356 3,038 - 486 1,762 1,292 - 182 203 206 - 1,057 - - - - - - 210 Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 113 113 - 1. Ditjen Tata Ruang; - 2. Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Bidang Penataan Ruang). 113 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi (fungsi di PGT) Ditjen Tata Ruang 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (fungsi di PGT) 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi (fungsi di PGT) 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (fungsi di PGT) KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 71 LAPORAN KINERJA 2020
PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome )/Sasaran Lokasi Satuan 2020 Target 2022 2023 2024 2020 Kegiatan (Output )/Indikator (Kanwil/Kantah) 2021 Sasaran Kegiatan 1.2 Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas 1.2.1 Rasio pemenuhan rencana tata ruang Pusat dan Daerah daerah (Kanwil) Indikator Kinerja 1.2.2 Jumlah materi teknis dan rancangan Pusat dan Daerah Kegiatan 1.2.3 peraturan daerah RRTR/RDTR (Kantah) Kabupaten/Kota Pusat dan Daerah Jumlah materi teknis dan rancangan (Kantah) peraturan daerah RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Pusat dan Daerah (Kanwil/Kantah) 1.2.1 Materi Teknis RDTR Kab/Kota 977 6 7 1,350 Output (RO) 1.2.2 Materi Teknis (PK Revisi) RTRW Prov Pusat dan Daerah - -1 -- - (Kanwil) 1.2.3 Materi Teknis (PK Revisi) RTRW Kab/Kota Pusat dan Daerah -1 - 11 242 (Kanwil/Kantah) Program C : Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah Sasaran Kegiatan: 1.7 Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah 1.7.1 Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pusat dan Daerah Indeks Akuntabilitas 76 80 85 90 90 100 100 1.7.2 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah 98,93 100 100 (IKPA) 85 85 80 80 1.7.3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Pusat dan Daerah Indeks Profesionalitas ASN 80 80 85 80 80 Negara 80 80 90 90 1.7.4 Indeks Maturitas SPIP Pusat dan Daerah Nilai Maturitas SPIP 80 80 80 80 80 80 80 1.7.5 Persentase integritas pelayanan publik di Pusat dan Daerah Persentase 80 80 80 90 95 bidang pertanahan dan ruang Persentase 80 80 80 Indikator Kinerja Persentase 90 90 90 11 Kegiatan Persentase Capaian Kinerja Hasil Persentase 80 80 80 Pengawasan Persentase 80 80 80 1.7.6 Pusat dan Daerah Persentase 75 80 85 1.7.7 Persentase Terpenuhinya Layanan Pusat dan Daerah Perkantoran 1.7.8 Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pusat dan Daerah Pengaduan Masyarakat 1.7.9 Persentase layanan permohonan Pusat dan Daerah informasi publik 1.7.10 Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Pusat dan Daerah Metode Strategi Komunikasi Publik 1 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah Layanan 811 7,239 2 Layanan Perencanaan Daerah Layanan - 12 12 12 12 - 3 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Daerah Layanan -88 88 - Daerah Layanan 4 Layanan manajemen Sumber Daya Daerah Layanan - 11 11 11 11 - Manusia (SDM) Daerah Layanan Pusat Layanan 5 Layanan Manajemen Keuangan Lokasi LSaaytaunaann -88 88 - (KanDwaile/Kraahntah) Layanan 6 Layanan manajemen Barang Milik Daerah -88 88 - Negara (BMN) Output (RO) 7 Layanan Hukum -44 44 - Program/ Kegiatan SasarKaengPia8rtoagnra(OLImnaufoy(tOaprmnuuaattnc)s/oiIHnmduebiku)a/nStgoaarsnarMaansyarakat dan 2020 - Target 2022 8 2023 8 2024 8 2020 - 9 Layanan Reformasi Birokrasi 2021 8 8 8 - -88 10 Layanan Data dan Informasi Pusat dan Daerah Layanan - 10 10 10 10 - 11 Layanan Perkantoran Daerah Layanan 888 88 79,510 12 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Daerah Layanan 318 88 24,416 72 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020
IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 2024 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 2022 1,106 1,155 1,044 1,274 Direktorat Tata Ruang - 252 - - Kanwil BPN Provinsi Banten - - 1. Biro Perencanaan dan Kerjasama 266 280 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Orpeg 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 4. Biro Humas 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 5. Biro Umum 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 1. Biro Perencanaan dan Kerjasama 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 2. Biro Keuangan dan BMN 3. Biro Orpeg 4. Biro Humas 5. Biro Umum 6. Pusdatin (output digitalisasi data pertanahan) --- - 183 188 204 222 57 92 102 110 325 367 388 411 240 351 388 419 44 69 81 95 36 40 45 51 Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 2021 Alokasi (dalam juta rupiah) 2023 47,042 2024 51,726 Unit Organisasi Pelaksana* Unit Pengampu * 308 2022 393 926 73 595 713 867 LAPORAN KINERJA 2020 605 669 704 744 80,945 86,243 87,255 89,526 24,984 70,960 72,748 42,416 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syekh Mohammad Nawawi Al Bantani Banten, Sukajaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42171 Telp. (0254) 267037
Search
