Newsletter ATR-BPN Edisi 97 Juli 2023

Edisi 97 Juli 2023 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Lanjutkan Kerja Sama dengan Ombudsman RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kementerian ATR/BPN Badan Pertanahan Terus Tingkatkan Kualitas Nasional (Menteri ATR/Kepala Pelayanan BPN) Hadi Tjahjanto dan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, Jumat (16/6). Kerja sama yang berjalan sejak 2018 ini akan dilanjutkan hingga lima tahun ke depan. Hadi Tjahjanto mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Kementerian ATR/ BPN dan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara di bidang pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dengan kerjasama ini, Menteri ATR/Kepala BPN ingin terus memberikan kemudahan masyarakat melalui pelayanan yang prima. Selama turun ke lapangan dan mendengarkan keluhan dari masyarakat, Hadi Tjahjanto mengetahui mahalnya biaya pelayanan pertanahan karena adanya praktik calo. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Suyus klik untuk melihat Windayana, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.H., M.M., Penyunting/Editor: Arie Satya Dwipraja, S.Tr.; Risdianto tayangan seputar Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, ATR/BPN S.H., M.Kn.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA Lanjutkan Kerja Sama terima dan kami laksanakan masukan-masukan tersebut,“ dengan Ombudsman RI, tutur Menteri ATR/Kepala BPN. Kementerian Bersamaan dengan penandatangan ini, Hadi Tjahjanto ATR/BPN Terus mendorong seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN untuk Tingkatkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Saya Kualitas sampaikan kepada seluruh anggota Kementerian ATR/BPN Pelayanan tidak boleh bosan mendengarkan keluhan dan melayani masyarakat. Kita harus cari jalan keluar untuk melayani “Sepanjang kita hidup di atas tanah, masyarakat dengan baik,” imbaunya. masalah tanah akan terus ada. Kementerian ATR/BPN ini sebagai Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih berharap dengan penyelenggara layanan pertanahan berlanjutnya kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN bisa yang mempunyai tugas pokok cukup semakin baik dan berkualitas. “Sepanjang kita hidup di berat.\" atas tanah, masalah tanah akan terus ada. Kementerian ATR/BPN ini sebagai penyelenggara layanan pertanahan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih yang mempunyai tugas pokok cukup berat. Ombudsman juga berharap kerja sama ini mampu mendukung, saling Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan bersinergi agar setiap permasalah pertanahan yang ragam Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi bekerja sama masalahnya berbeda dapat terselesaikan dengan baik,” dengan Ombudsman. Kerja sama ini dilakukan ucapnya. di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (16/6/2023). Nota Kesepahaman diteken oleh Menteri Berdasarkan data Ombudsman RI tahun 2022, laporan ATR/BPN Hadi Tjahjanto dengan Ketua Ombudsman RI masyarakat yang diterima oleh Ombudsman terkait Mokhammad Najih. Penandatanganan Nota Kesepahaman masalah agraria sebanyak 1.301. Mokhammad Najih tersebut terkait dengan peningkatan kualitas menilai bahwa banyaknya laporan masyarakat yang masuk penyelenggaraan pelayanan publik di bidang agraria dan kepada Ombudsman di tahun 2022 lebih sedikit dibanding tata ruang. tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya yang cukup baik dalam Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi menyelesaikan laporan masyarakat perihal pertanahan. Tjahjanto menyatakan bahwa sinergi dua pihak ini perlu dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan “Pak Menteri bilang sekarang Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat. Seperti yang punya mekanisme pengaduan internal yang mudah- diketahui, Ombudsman RI berperan sebagai institusi mudahan bisa menyelesaikan setiap isu pertanahan. Ini pengawas eksternal yang melaksanakan dua fungsi, yaitu tentu Ombudsman sangat bangga dan mendukung upaya fungsi pencegahan maladministrasi dan penyelesaian yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujar Ketua laporan masyarakat. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN Ombudsman RI. sebagai penyelenggara pelayanan publik sangat senang dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para “Hari ini adalah penandatanganan MoU antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri Ombudsman dengan Kementerian ATR/BPN dan ATR/Kepala BPN; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama semoga bisa terlaksana dengan baik. Kami terus mohon dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. Sementara itu, pengawasan, kami tidak akan marah dan komplain apabila hadir secara langsung Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby ada konflik laporan masyarakat, karena tugas Ombudsman Hamzar Rafinus dan secara daring para Kepala Kantor adalah harus menerima pengaduan masyarakat. oleh Wilayah BPN serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. sebab itu masukan, saran dari Ombudsman akan kita 2 Newsletter Edisi 97 Juli 2023

AGENDA ATR-BPN Upacara Peringatan Hari Lahir Wamen ATR/Waka BPN Tinjau Lokasi Pancasila Sengketa di Amurva Bhumi Vihara Kementerian Agraria dan Tata Wakil Menteri Agraria dan Ruang/Badan Tata Ruang/Wakil Kepala Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Nasional (ATR/ (Wamen ATR/Waka BPN), BPN) menggelar Raja Juli Antoni meninjau Upacara Peringatan lokasi sengketa pertanahan di Hari Lahir Pancasila, Amurva Bhumi Vihara, Jakarta Kamis (01/06/2023), di Selatan, Senin (19/06/2023). Lapangan Kementerian ATR/BPN. Bertindak sebagai Pada peninjauan ini, ia didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN pembina upacara dalam peringatan hari bersejarah ini, Provinsi DKI Jakarta, Wartomo dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suyus Windayana. Administrasi Jakarta Selatan, Tentrem Prihatin beserta jajaran. Pada kesempatan ini, Suyus Windayana menyampaikan Dalam kunjungannya, Raja Juli Antoni memastikan titik lokasi amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia sengketa di wihara yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun tersebut. (RI), Joko Widodo. Dalam amanatnya, Presiden RI Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar menyatakan Indonesia berhasil bertahan di tengah memudahkan umat beragama dalam beribadah, Kementerian ATR/ ketidakstabilan dunia. Mulai dari aspek geopolitik hingga BPN menginisiasi Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan krisis kesehatan, pangan, energi, dan keuangan. Pesantren. Menteri ATR/Kepala BPN Tinjau Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi lokasi pembangunan jalan Tol Padang- Sicincin, Selasa (20/06/2023). Dalam kunjungan ini, ia menerima laporan proses pembangunan dari Hutama Karya selaku pihak yang melakukan pembangunan fisik tol. Ia pun sempat menyusuri jalan tol tersebut untuk meninjau dari progres pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin. “Saat ini saya on the spot Tol Padang-Sicincin yang sepanjang 36,6 Kilometer. Untuk urusan Penlok (penetapan lokasi) satu dan dua sudah selesai, tidak ada masalah. Tinggal satu lagi untuk exit di daerah Lubuk Alung,” kata Hadi Tjahjanto pada awak media di lokasi pembangunan tol. Menteri ATR/Kepala BPN Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Ajak Mahasiswa UNP Bersiap BPN Tutup Rakernis Ditjen Penataan Menyongsong Indonesia Emas 2045 Agraria Menteri Agraria dan Tata Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Ruang/Kepala Badan Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ (ATR/BPN), Hadi Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Tjahjanto menjadi BPN) resmi ditutup oleh Wakil Menteri pembicara dalam ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, kuliah umum di Selasa (20/06/2023). Pertemuan yang Universitas Negeri berlangsung di HARRIS Vertu Hotel, Padang (UNP), Selasa Jakarta ini telah menghasilkan beberapa (20/06/2023). Di depan para rumusan sebagai upaya percepatan Mahasiswa, Menteri ATR/Kepala pelaksanaan Reforma Agraria. BPN menyampaikan bahwa Indonesia sedang bersiap dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyoroti keterlibatan CSO dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Menteri ATR/Kepala BPN menerangkan, Indonesia akan Menurutnya, keterlibatan CSO dalam menyukseskan Reforma menghadapi puncak demografi tepat di saat ulang tahun Agraria khususnya dalam redistribusi tanah menjadi sangat kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Pada tahun tersebut, penting karena berkat kerja sama yang baik dengan perwakilan para mahasiswa saat ini akan masuk di usia produktif. masyarakat dapat memudahkan pelaksanaan redistribusi tanah. Edisi 97 Juli 2023 3 Newsletter

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN (DITJEN PSKP) Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Jajaran Berantas Mafia Tanah sampai ke Akar \"Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam memberantas mafia tanah. Oleh karena itu, saya Ditjen PSKP, yakni tidak ada lagi meminta agar segenap pejabat di Kementerian ATR/BPN sengketa, konflik, dan perkara dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik pertanahan pada saat Indonesia pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), badan Emas 2045.\" peradilan,” ujarnya. Direktur Jenderal PSKP, Iljas Tedjo Prijono Hadi Tjahjanto berharap, dengan dilaksanakannya Rakernis ini, terdapat langkah-langkah konkret dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen sengketa dan konflik pertanahan, termasuk memberantas menuntaskan sengketa dan konflik pertanahan, mafia tanah secara tegas, tuntas, dan terukur. “Ini sekaligus memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. komitmen kita bersama dan kita Pasalnya, ulah mafia tanah pastikan bahwa prosedur hukum berdampak pada tidak dilanjutkan dengan baik. Saya terwujudnya kepastian juga memberikan jaminan hukum dan keadilan bagi untuk tidak ragu-ragu dalam masyarakat, serta dapat melakukan tugas kalau menghambat investasi di itu memang masih dalam Indonesia. aturan, kerja sesuai aturan dan spartan untuk rakyat,” Hal tersebut disampaikan ungkapnya. oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat Direktur Jenderal membuka Rapat Kerja Teknis PSKP, Iljas Tedjo Prijono (Rakernis) Direktorat Jenderal mengungkapkan, tujuan Penanganan Sengketa dan Konflik akhir yang ingin dicapai Pertanahan (Ditjen PSKP) Tahun 2023. Kali ini, tema yang Ditjen PSKP, yakni tidak ada dipilih sebagai fokus bahasan ialah “Mewujudkan Kualitas lagi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada Penanganan Kasus Pertanahan secara Tegas, Tuntas, dan saat Indonesia Emas 2045. “Kondisi yang diharapkan, Terukur Melalui Harmonisasi Regulasi, Digitalisasi Data, kasus bisa cepat terselesaikan, berkurangnya jumlah dan Peningkatan Kualitas SDM”. kasus, pencegahan timbul kasus baru, mengurangi kejahatan pertanahan, dan di tahun 2045 pada saat kita “Bapak Presiden secara khusus memberikan tugas mencapai Indonesia Emas adalah 0 kasus,” tuturnya. kepada saya untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Khusus terkait permasalahan mafia tanah, Demi mencapai tujuan tersebut, Ditjen PSKP telah pesan Bapak Presiden jangan beri ampun karena masalah membuat delapan langkah strategis. Salah satu pertanahan menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka, langkahnya ialah memperkuat regulasi pertanahan. jika masih ada mafia tanah, mari bersama-sama kita “Penyempurnaan regulasi ini perlu dilakukan. Kita gebuk dan cabut sampai akarnya!” tegas Hadi Tjahjanto menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas ini dalam rakernis yang berlangsung di Ballroom Hotel Hilton ada beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dan Garden Inn, Jakarta, Rabu (07/06/2023). diharmonisasikan. Ada pula yang perlu kita perbaiki dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” Untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, ucap Iljas Tedjo Prijono. menurut Hadi Tjahjanto, dibutuhkan komitmen bersama dalam menjalankannya. “Saya ingin menyampaikan Turut hadir dalam rakernis ini, Pejabat Pimpinan Tinggi bahwa sinergi dan kolaborasi yang baik adalah kunci Madya dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran Ditjen PSKP permasalahan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk di Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. 4 Newsletter Edisi 97 Juli 2023

KOLOM INFORMASI PUBLIK Keterlibatan Masyarakat dapat Meruntuhkan Ego Sektoral dalam Pelaksanaan Reforma Agraria “Saya sangat setuju, perlibatan CSO “Saya sangat setuju, menjadi sangat penting karena ini perlibatan CSO menjadi tidak mudah, maka perlu kerja sama sangat penting karena dengan CSO untuk meyakinkan ini tidak mudah, maka stakeholders lain dalam rangka perlu kerja sama dengan meruntuhkan ego sektoral agar CSO untuk meyakinkan program (Reforma Agraria, red) stakeholders lain dalam berjalan dengan baik.” rangka meruntuhkan ego sektoral agar program (Reforma Agraria, red) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan berjalan dengan baik,” kata Raja Juli Antoni. Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni Lebih lanjut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal menuturkan bahwa penyelesaian Reforma Agraria (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria seharusnya tidak menjadi business as usual, artinya dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional para jajaran harus mengurai permasalahan di berbagai (ATR/BPN) resmi ditutup oleh Wakil Menteri ATR/Wakil wilayah melalui redistribusi tanah. Maka dari itu, Kepala BPN, Raja Juli Antoni, Selasa (20/06/2023). diperlukan cara yang lebih progresif seperti peningkatan Pertemuan yang berlangsung di HARRIS Vertu Hotel, kapasitas berkomunikasi dengan berbagai pemangku Jakarta ini telah menghasilkan beberapa rumusan kepentingan. sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. “Dalam rangka itu lah maka perlu peraturan yang membuka ruang lebih fleksibel untuk bisa l Diperlukan penguatan kebijakan Reforma Agraria; menyelesaikan persoalan di level bawah. Kita hadir untuk l Pengembangan sumber daya manusia; menyelesaikan masalah ketidakadilan, menawarkan l Pelibatan Civil Society Organization (CSO) dalam keadilan di tengah masyarakat, harapan rakyat sangat besar terhadap kita. Oleh karena itu, aturan mainnya pelaksanaan penataan akses; harus extraordinary untuk capaian yang lebih baik, target l Pengembangan sistem informasi berbasis spasial lebih baik, kepuasan masyarakat terhadap rasa keadilan hadir di tengah kita,” tutur Raja Juli Antoni. yang dapat dipergunakan untuk memvisualisasikan objek Reforma Agraria; Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria melaporkan l Langkah-langkah dalam percepatan redistribusi objek reditribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari saat ini sebanyak 1,6 juta hektare dengan capaian yang pelepasan kawasan hutan; sudah terbit sertipikat sejumlah kurang lebih 348.000 l Langkah-langkah percepatan legalisasi tanah hektare dan menjadi potensi redistribusi tanah seluas transmigrasi; dan sekitar 572 ribu hektare. Ia meyakini, 572 ribu hektare l Langkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan dapat diselesaikan hingga 2024 mendatang dengan pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). target sekitar 123 ribu hektare dituntaskan pada tahun 2023. Menanggapi beberapa rumusan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyoroti terkait “Kami berharap kepada semua rekan ada 123 ribu keterlibatan CSO dalam pelaksanaan Reforma Agraria. hektare yang akan kita kerjakan tahun ini. Menurut Menurutnya, keterlibatan CSO dalam menyukseskan analisis kami 123 ribu hektare akan kita kerjakan di Reforma Agraria khususnya dalam redistribusi tanah tahun ini, jadi para jajaran harus mulai menginventarisir menjadi sangat penting karena berkat kerja sama satu per satu APL (Areal Penggunaan Lain, red) yang yang baik dengan perwakilan masyarakat dapat ada di wilayahnya masing-masing,” ucap Dalu Agung memudahkan pelaksanaan redistribusi tanah. Darmawan. Edisi 97 Juli 2023 5 Newsletter

REFORMASI BIROKRASI Kementerian ATR/BPN Sambut Baik Penguatan Anti Korupsi Melalui PAKU Integritas “Melalui pembinaan secara intensif di internal Kementerian ATR/BPN, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi indikasi pungli (pungutan liar, red) dalam proses di lapangan.\" Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto Guna menguatkan komitmen dan integritas para melakukan upaya peningkatan integritas pegawai, penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan pencegahan, serta pemberantasan korupsi,” ujarnya. Korupsi (KPK) mengundang pimpinan kementerian/lembaga serta pejabat struktural Eselon “Melalui pembinaan secara intensif di internal I untuk mengikuti Executive Briefing Pembekalan Anti Kementerian ATR/BPN, serta sosialisasi kepada masyarakat Korupsi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan untuk segera melaporkan jika terjadi indikasi pungli Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat kesempatan (pungutan liar, red) dalam proses di lapangan. Kami tidak pertama pada periode 2023 mengikuti kegiatan segan-segan untuk menindak para pelaku, terutama jika Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara berasal dari bagian Kementerian ATR/BPN,” tambah Hadi Berintegritas (PAKU Integritas) ini. Adapun kegiatan Tjahjanto. tersebut diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/05/2023). Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Firli Bahuri Hadir secara langsung menjelaskan, program Menteri ATR/Kepala BPN, PAKU Integritas merupakan Hadi Tjahjanto dengan program pencegahan didampingi Pembina korupsi melalui pendidikan Ikatan Istri Karyawan dan pelatihan dengan dan Karyawati (IKAWATI) meningkatkan kesadaran Kementerian ATR/BPN, serta pengetahuan anti Nanny Hadi Tjahjanto. korupsi. “Saat ini KPK tengah Dalam sambutannya fokus dengan pendekatan ia mengatakan, suatu konsep trisula dalam upaya kehormatan bagi Kementerian ATR/BPN penanganan korupsi di tanah untuk dapat berkoordinasi air, yaitu pendidikan masyarakat, secara aktif serta mendapatkan pencegahan, dan penindakan,” monitoring dan evaluasi secara jelasnya. berkala dan intens dari jajaran KPK. Firli Bahuri menekankan, tidak akan ada celah bagi “Adapun setiap masukan yang disampaikan oleh KPK perilaku korupsi dalam budaya demokrasi yang terbuka. selalu menjadi perhatian utama kami dalam membangun Menurutnya, tindakan korupsi juga muncul di mana ada institusi, mengingat masih banyak hal-hal yang perlu kami kekuasaan dan kesempatan yang tidak diikuti dengan benahi dan tingkatkan. Mulai dari tata kelola organisasi integritas. “Siapa pun bisa terlibat perkara korupsi atau hingga pelayanan pertanahan yang berdampak langsung menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan, untuk masyarakat,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. dan kurangnya integritas. Oleh karena itu, mari bangun, jaga, dan pelihara integritas kita sebagai penyelenggara Hadi Tjahjanto juga mengatakan, Kementerian ATR/BPN negara,” imbau Ketua KPK. berkomitmen penuh membantu KPK dalam mencegah segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil keuangan negara. “Kami selaku jajaran pimpinan pada Kepala BPN, Raja Juli Antoni; seluruh Pejabat Pimpinan Kementerian ATR/BPN terus melakukan perbaikan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Wakil Pembina dan inovasi dalam mendukung program KPK dalam IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nurlaili Haniah Kinanggi beserta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI. 6 Newsletter Edisi 97 Juli 2023

ATR/BPN INSPIRATIF Pastikan 1.922.998 bidang. Sementara itu, secara spesifik untuk Permasalahan Kabupaten Bangli, estimasi jumlah bidangnya adalah Masyarakat 109.129 dengan total yang sudah terdaftar sebanyak Selesai, 93,40%, yakni 101.968 bidang. Dengan demikian, kemungkinan konflik dan tumpang tindih sangat kecil. Menteri ATR/Kepala BPN Hal ini juga diharap bisa menutup ruang gerak mafia Kunjungi Kabupaten Bangli tanah. “Kami mohon Bapak/Ibu tetap menjaga “Kami mohon Bapak/Ibu tetap menjaga aset yang aset yang Bapak dan Ibu miliki. Bapak dan Ibu miliki. Sebaiknya tidak menjual tanahnya Sebaiknya tidak menjual tanahnya karena tanah ini adalah tanah leluhur yang harus dijaga. karena tanah ini adalah tanah leluhur Apabila terpaksa, lebih baik memberi HGB (Hak Guna yang harus dijaga.\" Bangunan, red) di atas Sertipikat Hak Milik. Sehingga, masyarakat akan tetap mendapat haknya dan menjaga Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto tanah karena ini tanah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen Hadi Tjahjanto juga berharap, kedatangannya kali ini mempercepat sertipikasi terhadap seluruh bidang dapat membantu penyelesaian masalah pertanahan di tanah di Indonesia untuk memberi kepastian hukum, masyarakat dan ekonomi masyarakat akan meningkat rasa aman bagi masyarakat, serta meminimalisir karena hak atas tanah juga menjadi hak ekonomi potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. rakyat. Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga terus Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala berupaya melindungi tanah-tanah tempat ibadah. BPN, Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Rabu (24/05/2023). Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra menuturkan Dalam kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN kegembiraannya atas program PTSL. Menurutnya, PTSL hadir di Kabupaten Bangli untuk menyerahkan 47 sangat penting karena menyangkut hak-hak masyarakat, sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis termasuk hak ekonomi masyarakat. “Saya katakan PTSL Lengkap (PTSL) yang diperuntukkan bagi perorangan, ini gratis Pak di Bali, saya jamin. Kemudian PTSL juga pura, dan masyarakat adat setempat. Melalui PTSL, reformasi ditubuh BPN sudah luar biasa,” ujarnya. Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh tanah bagi kegiatan ekonomi yang dalam hal ini sawah Dalam penyerahan sertipikat kali ini, Menteri ATR/ dan pekarangan; tanah untuk tempat tinggal; aset Kepala BPN didampingi Staf Khusus Menteri ATR/Kepala pemerintah daerah, serta rumah ibadah, termasuk pura BPN Bidang Manajemen Internal, Frederick Situmorang; agar segera terdaftar. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/ BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Menteri ATR/ “Sertipikasi (yang menunjang, red) kegiatan ibadah Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, maupun untuk kegiatan ekonomi ini harus selesai. Kevin Haikal; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Saya harapkan Bapak/Ibu apabila ada permasalahan Bali, Andri Novijandri beserta Jajaran; Kepala Kantor terkait dengan tanah khususnya tempat ibadah, kami Pertanahan Kabupaten Bangli, I Gusti Agung Gede persilakan untuk melapor ke Kakantah (Kepala Kantor Warmadewa beserta jajaran; serta perwakilan Forum Pertanahan, red) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten BPN, red) untuk segera disertipikasi,” imbau Hadi Bangli. Tjahjanto. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pendaftaran tanah melalui program PTSL di Bali totalnya sebanyak Edisi 97 Juli 2023 7 Newsletter