Newsletter ATR-BPN Edisi 97 Juli 2023

Edisi 97 Juli 2023 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Lantik Dua Pimpinan Tinggi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Menteri ATR/BPN Tekankan Pertanahan Nasional Penerapan Transformasi Digital (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi dan Penguatan Kerja Sama Tjahjanto, melantik dan mengambil sumpah/janji dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/ BPN Suyus Windayana sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/6). Suyus Windayana merupakan Plt. Sekjen sekaligus Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT). Sementara itu selain Sekjen, dilantik pula Yulia Jaya Nirmawati sebagai Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Yulia Jaya Nirmawati merupakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN. Hadi Tjahjanto berpesan kepada pejabat tinggi yang baru dilantik untuk mempercepat layanan elektronik agar tak menyulitkan masyarakat. Tak hanya itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau kepada Sekjen Kementerian ATR/BPN agar terus mengawal implementasi rencana strategis yang masuk ke dalam strategic goals Kementerian ATR/BPN hingga tahun 2025. Selengkapnya di Newsletter ATR/ BPN edisi Juli 2023. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Suyus klik untuk melihat Windayana, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.H., M.M., Penyunting/Editor: Arie Satya Dwipraja, S.Tr.; Risdianto tayangan seputar Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, ATR/BPN S.H., M.Kn.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA Lantik Dua Pimpinan Tinggi, Menteri ATR/BPN Tekankan Penerapan Transformasi Digital dan Penguatan Kerja Sama “Ingat, jabatan yang kita emban hanyalah sementara dan tidak ada yang abadi. Sebagai pelayan masyarakat, bersikaplah rendah hati dan tetap membumi.” Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/ BPN di Aulo Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/6). Adapun dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah Suyus Windayana sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Yulia Jaya Nirmawati sebagai Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kepada dua pejabat pelaksanaan pelaksanaan Program Strategis baru tersebut, Menteri penerbitan Nasional (PSN) Kementerian ATR/ Hadi Tjahjanto mengamanahkan sertifikat elektronik,” BPN melalui pendekatan sinergis pentingnya penerapan ucap Hadi Tjahjanto. dan kolaboratif. transformasi digital pada layanan Dalam konteks yang sama, Hadi “Ingat, jabatan yang kita emban pertanahan serta meminta terus Tjahjanto juga menekankan hanyalah sementara dan tidak mengawal implementasi rencana pentingnya penguatan kerja ada yang abadi. Sebagai pelayan strategis yang masuk ke dalam sama internal dan eksternal yang masyarakat, bersikaplah rendah strategic goals Kementerian ATR/ melibatkan kementerian, lembaga, hati dan tetap membumi,” BPN hingga tahun 2025. dan pemerintah daerah. pungkasnya. “Selain itu, juga mendorong Hadi Tjahjanto menegaskan percepatan pengembangan dua hal tersebut memainkan layanan elektronik, terutama peran penting dalam akselerasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar 2 Newsletter Edisi 97 Juli 2023

AGENDA ATR-BPN Upacara Peringatan Hari Lahir Wamen ATR/Waka BPN Tinjau Lokasi Pancasila Sengketa di Amurva Bhumi Vihara Kementerian Wakil Menteri Agraria dan Tata Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen Pertanahan ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni Nasional (ATR/BPN) meninjau lokasi sengketa menggelar Upacara pertanahan di Amurva Bhumi Peringatan Hari Vihara, Jakarta Selatan, Senin Lahir Pancasila, Kamis (19/06/2023). Pada peninjauan (01/06/2023), ini, ia didampingi Kepala Kantor di Lapangan Kementerian ATR/BPN. Bertindak sebagai Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, pembina upacara dalam peringatan hari bersejarah ini, Wartomo dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suyus Windayana. Selatan, Tentrem Prihatin beserta jajaran. Pada kesempatan ini, Suyus Windayana menyampaikan Dalam kunjungannya, Raja Juli Antoni memastikan titik lokasi amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia sengketa di wihara yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun tersebut. (RI), Joko Widodo. Dalam amanatnya, Presiden RI Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar menyatakan Indonesia berhasil bertahan di tengah memudahkan umat beragama dalam beribadah, Kementerian ATR/ ketidakstabilan dunia. Mulai dari aspek geopolitik hingga BPN menginisiasi Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan krisis kesehatan, pangan, energi, dan keuangan. Pesantren. Menteri ATR/Kepala BPN Tinjau Progres Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin, Selasa (20/06/2023). Dalam kunjungan ini, ia menerima laporan proses pembangunan dari Hutama Karya selaku pihak yang melakukan pembangunan fisik tol. Ia pun sempat menyusuri jalan tol tersebut untuk meninjau dari progres pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin. “Saat ini saya on the spot Tol Padang-Sicincin yang sepanjang 36,6 Kilometer. Untuk urusan Penlok (penetapan lokasi) satu dan dua sudah selesai, tidak ada masalah. Tinggal satu lagi untuk exit di daerah Lubuk Alung,” kata Hadi Tjahjanto pada awak media di lokasi pembangunan tol. Menteri ATR/Kepala BPN Wamen ATR/Waka BPN Tinjau Ajak Mahasiswa UNP Bersiap Langsung Lokasi Prioritas Reforma Menyongsong Indonesia Emas Agraria di Ciamis 2045 Kementerian Agraria dan Tata Menteri Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Tata Ruang/Kepala Nasional (ATR/BPN) berusaha Badan Pertanahan untuk segera menyelesaikan Nasional (ATR/BPN), konflik agraria pada sejumlah Hadi Tjahjanto menjadi titik di Lokasi Prioritas pembicara dalam kuliah Reforma Agraria (LPRA). umum di Universitas Pada Senin (15/05/2023), Wakil Negeri Padang (UNP), Selasa Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli (20/06/2023). Di depan para Antoni meninjau salah satu lokasi LPRA, yakni di Desa Muktisari, Mahasiswa, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Indonesia sedang bersiap dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen ATR/Waka BPN meninjau langsung tanah negara eks Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Menteri ATR/Kepala BPN menerangkan, Indonesia akan PT Maloya dengan hasil pengukuran kadastral seluas 1.031.533 m2 menghadapi puncak demografi tepat di saat ulang tahun yang telah berakhir pada 31 Desember 2010. Ia mengungkapkan, kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Pada tahun tersebut, amanat Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala para mahasiswa saat ini akan masuk di usia produktif. BPN adalah supaya negara hadir di tengah-tengah masyarakat menjalankan Reforma Agraria dengan niat tulus dan ikhlas. Edisi 97 Juli 2023 3 Newsletter

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN (DITJEN PSKP) Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Jajaran Berantas Mafia Tanah sampai ke Akar \"Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam memberantas mafia tanah. Oleh karena itu, saya Ditjen PSKP, yakni tidak ada lagi meminta agar segenap pejabat di Kementerian ATR/BPN sengketa, konflik, dan perkara dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik pertanahan pada saat Indonesia pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), badan Emas 2045.\" peradilan,” ujarnya. Direktur Jenderal PSKP, Iljas Tedjo Prijono Hadi Tjahjanto berharap, dengan dilaksanakannya Rakernis ini, terdapat langkah-langkah konkret dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mencegah dan menyelesaikan berbagai permasalahan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen sengketa dan konflik pertanahan, termasuk memberantas menuntaskan sengketa dan konflik pertanahan, mafia tanah secara tegas, tuntas, dan terukur. “Ini sekaligus memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. komitmen kita bersama dan kita Pasalnya, ulah mafia tanah pastikan bahwa prosedur hukum berdampak pada tidak dilanjutkan dengan baik. Saya terwujudnya kepastian juga memberikan jaminan hukum dan keadilan bagi untuk tidak ragu-ragu dalam masyarakat, serta dapat melakukan tugas kalau menghambat investasi di itu memang masih dalam Indonesia. aturan, kerja sesuai aturan dan spartan untuk rakyat,” Hal tersebut disampaikan ungkapnya. oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat Direktur Jenderal membuka Rapat Kerja Teknis PSKP, Iljas Tedjo Prijono (Rakernis) Direktorat Jenderal mengungkapkan, tujuan Penanganan Sengketa dan Konflik akhir yang ingin dicapai Pertanahan (Ditjen PSKP) Tahun 2023. Kali ini, tema yang Ditjen PSKP, yakni tidak ada dipilih sebagai fokus bahasan ialah “Mewujudkan Kualitas lagi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada Penanganan Kasus Pertanahan secara Tegas, Tuntas, dan saat Indonesia Emas 2045. “Kondisi yang diharapkan, Terukur Melalui Harmonisasi Regulasi, Digitalisasi Data, kasus bisa cepat terselesaikan, berkurangnya jumlah dan Peningkatan Kualitas SDM”. kasus, pencegahan timbul kasus baru, mengurangi kejahatan pertanahan, dan di tahun 2045 pada saat kita “Bapak Presiden secara khusus memberikan tugas mencapai Indonesia Emas adalah 0 kasus,” tuturnya. kepada saya untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Khusus terkait permasalahan mafia tanah, Demi mencapai tujuan tersebut, Ditjen PSKP telah pesan Bapak Presiden jangan beri ampun karena masalah membuat delapan langkah strategis. Salah satu pertanahan menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka, langkahnya ialah memperkuat regulasi pertanahan. jika masih ada mafia tanah, mari bersama-sama kita “Penyempurnaan regulasi ini perlu dilakukan. Kita gebuk dan cabut sampai akarnya!” tegas Hadi Tjahjanto menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas ini dalam rakernis yang berlangsung di Ballroom Hotel Hilton ada beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dan Garden Inn, Jakarta, Rabu (07/06/2023). diharmonisasikan. Ada pula yang perlu kita perbaiki dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,” Untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, ucap Iljas Tedjo Prijono. menurut Hadi Tjahjanto, dibutuhkan komitmen bersama dalam menjalankannya. “Saya ingin menyampaikan Turut hadir dalam rakernis ini, Pejabat Pimpinan Tinggi bahwa sinergi dan kolaborasi yang baik adalah kunci Madya dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat dalam mencegah dan menyelesaikan berbagai Pimpinan Tinggi Pratama beserta jajaran Ditjen PSKP permasalahan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk di Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. 4 Newsletter Edisi 97 Juli 2023

KOLOM AGRARIA DAN TATA RUANG Keterlibatan Masyarakat dapat Meruntuhkan Ego Sektoral dalam Pelaksanaan Reforma Agraria “Saya sangat setuju, perlibatan CSO “Saya sangat setuju, menjadi sangat penting karena ini perlibatan CSO menjadi tidak mudah, maka perlu kerja sama sangat penting karena dengan CSO untuk meyakinkan ini tidak mudah, maka stakeholders lain dalam rangka perlu kerja sama dengan meruntuhkan ego sektoral agar CSO untuk meyakinkan program (Reforma Agraria, red) stakeholders lain dalam berjalan dengan baik.” rangka meruntuhkan ego sektoral agar program (Reforma Agraria, red) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan berjalan dengan baik,” kata Raja Juli Antoni. Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni Lebih lanjut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal menuturkan bahwa penyelesaian Reforma Agraria (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria seharusnya tidak menjadi business as usual, artinya dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ para jajaran harus mengurai permasalahan di berbagai BPN) resmi ditutup oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala wilayah melalui redistribusi tanah. Maka dari itu, BPN, Raja Juli Antoni, Selasa (20/06/2023). Pertemuan diperlukan cara yang lebih progresif seperti peningkatan yang berlangsung di HARRIS Vertu Hotel, Jakarta ini kapasitas berkomunikasi dengan berbagai pemangku telah menghasilkan beberapa rumusan sebagai upaya kepentingan. percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. “Dalam rangka itu lah maka perlu peraturan l Diperlukan penguatan kebijakan terkait Raforma yang membuka ruang lebih fleksibel untuk bisa Agraria; menyelesaikan persoalan di level bawah. Kita hadir untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan, menawarkan l Pengembangan sumber daya manusia; keadilan di tengah masyarakat, harapan rakyat sangat l Pelibatan Civil Society Organization (CSO) dalam besar terhadap kita. Oleh karena itu, aturan mainnya harus extraordinary untuk capaian yang lebih baik, target pelaksanaan penataan akses; lebih baik, kepuasan masyarakat terhadap rasa keadilan l Pengembangan sistem informasi berbasis spasial hadir di tengah kita,” tutur Raja Juli Antoni. yang dapat dipergunakan untuk memvisualisasikan Sementara itu, Dirjen Penataan Agraria melaporkan objek Reforma Agraria; objek reditribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan l Langkah-langkah dalam percepatan redistribusi saat ini sebanyak 1,6 juta hektare dengan capaian yang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari sudah terbit sertipikat sejumlah kurang lebih 348.000 pelepasan kawasan hutan; hektare dan menjadi potensi redistribusi tanah seluas l Langkah-langkah percepatan legalisasi tanah sekitar 572 ribu hektare. Ia meyakini, 572 ribu hektare transmigrasi; dan dapat diselesaikan hingga 2024 mendatang dengan l Langkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan target sekitar 123 ribu hektare dituntaskan pada tahun pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). 2023. Menanggapi beberapa rumusan tersebut, Wakil “Kami berharap kepada semua rekan ada 123 ribu Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyoroti terkait hektare yang akan kita kerjakan tahun ini. Menurut keterlibatan CSO dalam pelaksanaan Reforma Agraria. analisis kami 123 ribu hektare akan kita kerjakan di Menurutnya, keterlibatan CSO dalam menyukseskan tahun ini, jadi para jajaran harus mulai menginventarisir Reforma Agraria khususnya dalam redistribusi tanah satu per satu APL (Areal Penggunaan Lain, red) yang menjadi sangat penting karena berkat kerja sama ada di wilayahnya masing-masing,” ucap Dalu Agung yang baik dengan perwakilan masyarakat dapat Darmawan. memudahkan pelaksanaan redistribusi tanah. Edisi 97 Juli 2023 5 Newsletter

REFORMASI BIROKRASI Lanjutkan Kerja Sama terima dan kami laksanakan masukan-masukan tersebut,“ dengan Ombudsman RI, tutur Menteri ATR/Kepala BPN. Kementerian Bersamaan dengan penandatangan ini, Hadi Tjahjanto ATR/BPN Terus mendorong seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN untuk Tingkatkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Saya Kualitas sampaikan kepada seluruh anggota Kementerian ATR/BPN Pelayanan tidak boleh bosan mendengarkan keluhan dan melayani masyarakat. Kita harus cari jalan keluar untuk melayani “Sepanjang kita hidup di atas tanah, masyarakat dengan baik,” imbaunya. masalah tanah akan terus ada. Kementerian ATR/BPN ini sebagai Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih berharap dengan penyelenggara layanan pertanahan berlanjutnya kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN bisa yang mempunyai tugas pokok cukup semakin baik dan berkualitas. “Sepanjang kita hidup di berat.\" atas tanah, masalah tanah akan terus ada. Kementerian ATR/BPN ini sebagai penyelenggara layanan pertanahan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih yang mempunyai tugas pokok cukup berat. Ombudsman juga berharap kerja sama ini mampu mendukung, saling Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan bersinergi agar setiap permasalah pertanahan yang ragam Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi bekerja sama masalahnya berbeda dapat terselesaikan dengan baik,” dengan Ombudsman. Kerja sama ini dilakukan ucapnya. di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (16/6/2023). Nota Kesepahaman diteken oleh Menteri Berdasarkan data Ombudsman RI tahun 2022, laporan ATR/BPN Hadi Tjahjanto dengan Ketua Ombudsman RI masyarakat yang diterima oleh Ombudsman terkait Mokhammad Najih. Penandatanganan Nota Kesepahaman masalah agraria sebanyak 1.301. Mokhammad Najih tersebut terkait dengan peningkatan kualitas menilai bahwa banyaknya laporan masyarakat yang masuk penyelenggaraan pelayanan publik di bidang agraria dan kepada Ombudsman di tahun 2022 lebih sedikit dibanding tata ruang. tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya yang cukup baik dalam Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi menyelesaikan laporan masyarakat perihal pertanahan. Tjahjanto menyatakan bahwa sinergi dua pihak ini perlu dilakukan demi peningkatan kualitas pelayanan “Pak Menteri bilang sekarang Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat. Seperti yang punya mekanisme pengaduan internal yang mudah- diketahui, Ombudsman RI berperan sebagai institusi mudahan bisa menyelesaikan setiap isu pertanahan. Ini pengawas eksternal yang melaksanakan dua fungsi, yaitu tentu Ombudsman sangat bangga dan mendukung upaya fungsi pencegahan maladministrasi dan penyelesaian yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujar Ketua laporan masyarakat. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN Ombudsman RI. sebagai penyelenggara pelayanan publik sangat senang dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para “Hari ini adalah penandatanganan MoU antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri Ombudsman dengan Kementerian ATR/BPN dan ATR/Kepala BPN; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama semoga bisa terlaksana dengan baik. Kami terus mohon dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. Sementara itu, pengawasan, kami tidak akan marah dan komplain apabila hadir secara langsung Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby ada konflik laporan masyarakat, karena tugas Ombudsman Hamzar Rafinus dan secara daring para Kepala Kantor adalah harus menerima pengaduan masyarakat. oleh Wilayah BPN serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. sebab itu masukan, saran dari Ombudsman akan kita 6 Newsletter Edisi 97 Juli 2023

ATR/BPN INSPIRATIF Pastikan 1.922.998 bidang. Sementara itu, secara spesifik untuk Permasalahan Kabupaten Bangli, estimasi jumlah bidangnya adalah Masyarakat 109.129 dengan total yang sudah terdaftar sebanyak Selesai, 93,40%, yakni 101.968 bidang. Dengan demikian, kemungkinan konflik dan tumpang tindih sangat kecil. Menteri ATR/Kepala BPN Hal ini juga diharap bisa menutup ruang gerak mafia Kunjungi Kabupaten Bangli tanah. “Kami mohon Bapak/Ibu tetap menjaga “Kami mohon Bapak/Ibu tetap menjaga aset yang aset yang Bapak dan Ibu miliki. Bapak dan Ibu miliki. Sebaiknya tidak menjual tanahnya Sebaiknya tidak menjual tanahnya karena tanah ini adalah tanah leluhur yang harus dijaga. karena tanah ini adalah tanah leluhur Apabila terpaksa, lebih baik memberi HGB (Hak Guna yang harus dijaga.\" Bangunan, red) di atas Sertipikat Hak Milik. Sehingga, masyarakat akan tetap mendapat haknya dan menjaga Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto tanah karena ini tanah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen Hadi Tjahjanto juga berharap, kedatangannya kali ini mempercepat sertipikasi terhadap seluruh bidang dapat membantu penyelesaian masalah pertanahan di tanah di Indonesia untuk memberi kepastian hukum, masyarakat dan ekonomi masyarakat akan meningkat rasa aman bagi masyarakat, serta meminimalisir karena hak atas tanah juga menjadi hak ekonomi potensi timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. rakyat. Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga terus Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala berupaya melindungi tanah-tanah tempat ibadah. BPN, Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Rabu (24/05/2023). Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra menuturkan Dalam kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN kegembiraannya atas program PTSL. Menurutnya, PTSL hadir di Kabupaten Bangli untuk menyerahkan 47 sangat penting karena menyangkut hak-hak masyarakat, sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis termasuk hak ekonomi masyarakat. “Saya katakan PTSL Lengkap (PTSL) yang diperuntukkan bagi perorangan, ini gratis Pak di Bali, saya jamin. Kemudian PTSL juga pura, dan masyarakat adat setempat. Melalui PTSL, reformasi ditubuh BPN sudah luar biasa,” ujarnya. Kementerian ATR/BPN mendorong seluruh tanah bagi kegiatan ekonomi yang dalam hal ini sawah Dalam penyerahan sertipikat kali ini, Menteri ATR/ dan pekarangan; tanah untuk tempat tinggal; aset Kepala BPN didampingi Staf Khusus Menteri ATR/Kepala pemerintah daerah, serta rumah ibadah, termasuk pura BPN Bidang Manajemen Internal, Frederick Situmorang; agar segera terdaftar. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/ BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Menteri ATR/ “Sertipikasi (yang menunjang, red) kegiatan ibadah Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, maupun untuk kegiatan ekonomi ini harus selesai. Kevin Haikal; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Saya harapkan Bapak/Ibu apabila ada permasalahan Bali, Andri Novijandri beserta Jajaran; Kepala Kantor terkait dengan tanah khususnya tempat ibadah, kami Pertanahan Kabupaten Bangli, I Gusti Agung Gede persilakan untuk melapor ke Kakantah (Kepala Kantor Warmadewa beserta jajaran; serta perwakilan Forum Pertanahan, red) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten BPN, red) untuk segera disertipikasi,” imbau Hadi Bangli. Tjahjanto. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pendaftaran tanah melalui program PTSL di Bali totalnya sebanyak Edisi 97 Juli 2023 7 Newsletter