ATR BPN Edisi 67 Januari 2021

Edisi 67 Januari 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Tutup tahun 2020, Kementerian Agraria TUTUP dan Tata Ruang/Badan Pertanahan TAHUN Nasional (ATR/BPN) menerima 9 2020 penghargaan. 1. Meraih predikat Wajar Tanpa DENGAN 9 PENGHARGAAN Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 4Hal. 6Hal. Indonesia (BPK RI). (11 Agustus 2020) 2. Penghargaan atas Praktik Baik Ditjen Tata Ruang Kolom Agraria dan Pemanfaatan Peta Digital dalam Tata Ruang Pelayanan Perizinan Berusaha dari RPP: Terobosan Baru UUCK Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai salah satu pengampu Kementerian ATR/BPN Ada (KPK). (26 Agustus 2020) amanat Undang-Undang Cipta Untuk Melayani Masyarakat 3. Penghargaan atas laporan keuangan Kerja (UUCK), Kementerian Agraria Salah satu peran serta tugas dengan Opini Wajar Tanpa dan Tata Ruang/Badan Pertanahan utama dari pemerintah adalah Pengecualian (WTP), Pengelolaan Nasional (ATR/BPN) telah menyelenggarakan pelayanan Penghargaan Barang Milik Negara menyelesaikan lima Rancangan publik sesuai dengan kebutuhan untuk Kategori Kualitas Pelaporan Peraturan Pemerintah (RPP). dan perubahan di berbagai bidang BMN, dan Peer Colaboration Melalui kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah sekaligus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (22 September 2020) 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Telah Terintegrasi Dengan Sistem JDIHN. (15 Oktober 2020) 5. PT PLN (Persero) memberik an penghargaan atas kerja keras Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan asset-aset tanah PT PLN (Persero). (18 November 2020) 6. Kementerian ATR/BPN meraih TOP 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 dengan Kategori Instansi Pemerintah. (17 November 2020) 7. Kementerian ATR/BPN raih kualifikasi Cukup Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. (25 November 2020) 8. Sofyan A. Djalil Menerima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari KAPOLRI. (21 Desember 2020) 9. Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Tahun 2020. (21 Desember 2020) Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama TUTUP TAHUN 2020 DENGAN 9 PENGHARGAAN (11 Agustus 2020) (26 Agustus 2020) Meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Penghargaan atas Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha dari Komisi (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemberantasan Korupsi (KPK). (22 September 2020) (15 Oktober 2020) Penghargaan atas laporan keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dengan Opini Wajar Tanpa Pertanahan Nasional Pengecualian (WTP), Pengelolaan (ATR/BPN) Anggota Penghargaan Barang Milik Negara Jaringan Dokumentasi untuk Kategori Kualitas Pelaporan dan Informasi Hukum BMN, dan Peer Colaboration Melalui yang Telah Terintegrasi Pelaksanaan Percepatan Sertipikasi Dengan Sistem JDIHN. BMN Berupa Tanah sekaligus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (18 November 2020) PT PLN (Persero) memberikan penghargaan (17 November 2020) atas kerja keras Kementerian ATR/BPN dalam Kementerian ATR/BPN meraih mendaftarkan aset-aset tanah PT PLN (Persero). TOP 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (25 November 2020) Tahun 2020 dengan Kategori Kementerian ATR/BPN raih kualifikasi Cukup Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Instansi Pemerintah. (21 Desember 2020) (21 Desember 2020) Sofyan A. Djalil Menerima Tanda Kehormatan Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bintang Bhayangkara Utama dari KAPOLRI. Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Tahun 2020. 2 Edisi 67 Januari 2021 Newsletter

Agenda ATR-BPN 7 Langkah Strategis Kementerian ATR/BPN Hingga 2024 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa, terdapat 7 langkah strategis Kementerian ATR/BPN hingga 2024. Hal ini dikatakan saat membuka acara Workshop Internalisasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2020—2024 dan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Kamis (17 Desember 2020). Secara garis besar, tujuh langkah strategis tersebut, yaitu 1) Terwujudnya keadilan pertanahan; 2) Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; 3) Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia; 5) Mewujudkan kantor layanan modern; 6) Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang; 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif. Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama adalah tanda kehormatan tertinggi Bhayangkara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Penghargaan ini diberikan oleh Presiden atas usulan Kapolri. Bintang Bhayangkara Utama dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa terhadap kemajuan. Bersama dengan MenPAN-RB Tjahyo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menerima tanda kehormatan ini, langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, di Rupattama Mabes POLRI Jakarta, Jumat (18 Desember 2020). Sociopreneur: Hadirkan Solusi Efektif dan Taktis “Sociopreneur mampu menjadi solusi, karena selain bersifat sustainable pada perekonomian, sociopreneur mampu memberikan solusi efektif dan taktis terhadap permasalahan perekonomian Indonesia,” ungkap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, saat menjadi narasumber dalam acara PDM TALK bertema “Sociopreneur: Penggerak Ekonomi Lokal Melalui Pengoptimalan Potensi Wilayah”. Kegiatan yang diadakan oleh Universitas Bina Nusantara (Binus) dan Putra Daerah Membangun (PDM) ini dilaksanakan melalui video conference, Minggu (20 Desember 2020). Kementerian ATR/BPN Dukung Pemberantasan Korupsi dengan Whistleblowing System Dalam membangun pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai dengan beberapa tahap, yakni perbaikan sistem serta ajakan kepada para aparatur pengawas internal pemerintah untuk menjadi kuat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dalam sambutannya pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Whistleblowing System antara KPK dan Mitra Kerja yang dilaksanakan secara langsung di Gedung Merah Putih KPK dan secara virtual pada Senin (21 Desember 2020). Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal \"Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu terutama ibu perkasa di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Saya yakin para ibu di sini adalah orang-orang yang kuat karena sanggup memiliki peran ganda, bekerja di kantor dan merawat keluarga di rumah,\" ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Sofyan A. Djalil, dalam acara Talkshow Peringatan Hari Ibu (PHI) Tahun 2020 dengan tema \"Perempuan Penyemangat dan Garda Terdepan di Era New Normal\", di Aula Prona Kementerian ATR/ BPN, Rabu (23 Desember 2020). Edisi 67 Januari 2021 Newsletter 3

Ditjen Tata Ruang RPP: Terobosan Baru UUCK Sebagai salah satu pengampu amanat Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Kelima RPP adalah 1) RPP mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) RPP mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; 3) RPP mengenai Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; 4) RPP mengenai Bank Tanah; 5) RPP mengenai Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam bidang tata ruang, atau KKPR dan diperlukan kawasan dan tanah terlantar, Kementerian ATR/BPN Amdal,\" kata Dirjen Tata Ruang melalui RPP tentang Penertiban telah menyelesaikan RPP pada kegiatan \"Serap Aspirasi Kawasan dan Tanah Terlantar. mengenai Penyelenggaraan Implementasi UUCK\" di Amel Direktur Penertiban Ruang Penataan Ruang. Dalam RPP Convention Hall, Banda Aceh, Kementerian ATR/BPN, Andi tersebut, Kementerian ATR/BPN Kamis (17 Desember 2020). Rhenald mengatakan bahwa mengenalkan perizinan berbasis pendayagunaan kawasan risiko. Dalam penjelasannya, Kemudian, dalam RPP bidang terlantar dan Tanah Cadangan Direktur Jenderal (Dirjen) pertanahan—Penyelenggaraan Untuk Negara (TCUN), dapat Tata Ruang, Abdul Kamarzuki Pengadaan Tanah Bagi dilaksanakan apabila izin, konsesi mengatakan bahwa apabila Pembangunan untuk atau perizinan berusaha yang suatu Usaha Mikro Kecil (UMK) Kepentingan Umum, Tenaga Ahli telah dicabut dapat dialihkan telah menginput rencana usaha Menteri ATR/Kepala BPN Bidang kepada pihak lain secara melalui Sistem Pelayanan Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin transparan dan kompetitif oleh Informasi (SPI), risiko usahanya mengatakan RPP tersebut akan pimpinan instansi. Namun, akan diidentifikasi. mengatur serta memperkuat apabila tidak dialihkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun pimpinan instansi, akan \"Apabila risikonya rendah, 2012 tentang Pengadaan Tanah dilakukan oleh Menteri ATR/ pemohon dapat langsung Bagi Pembangunan untuk Kepala BPN. self declaration atau respon Kepentingan Umum. otomatis serta tidak perlu izin Terobosan dalam UUCK Analisis Menengah Dampak Dalam RPP mengenai Hak selanjutnya adalah Bank Tanah. Lingkungan (Amdal). Sedangkan Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Dalam RPP mengenai Bank UMK yang dinilai memiliki Satuan Rumah Susun dan Tanah, dijelaskan bahwa Bank risiko tinggi harus dilakukan Pendaftaran Tanah, UUCK Tanah merupakan bentuk pengecekan Rencana Tata mengenalkan Ruang Atas optimalisasi peran pemerintah Ruang (RTR) dan Persetujuan Tanah dan Ruang Bawah Tanah. di bidang pertanahan. Dalam Teknis (Pertek) untuk Pengaturan ini dilatarbelakangi RPP tersebut, Kementerian Persetujuan KKPR. Barulah masalah pengelolaan tanah di ATR/BPN menjalankan fungsi kemudian, disetujui atau ditolak kota-kota besar serta kebutuhan administrator pertanahan, terhadap pengembangan sedangkan Bank Tanah hunian secara vertikal. Terkait menjalankan fungsi land Ruang Atas Tanah dan Ruang manager. Bawah Tanah, dapat diberikan Hak Pengelolaan, Hak Guna Dalam Bank Tanah, nantinya Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. akan dibentuk pula suatu Apabila di atas permukaan laut, Komite Bank Tanah serta Dewan diperlukan izin oleh Kementerian Pengawas Bank Tanah. Bank KKP. Tanah juga tidak menghidupkan kembali asas domein verklaring, Bank Tanah karena pendiriannya merupakan Lebih lanjut, Kementerian ATR/ aktualisasi fungsi negara sebagai BPN juga mengatur penertiban pengelola tanah. 4 Edisi 67 Januari 2021 Newsletter

Reformasi Birokrasi Aksi Perubahan: Wujudkan Nilai Kementerian ATR/BPN Era global menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) berbuat dan bertindak secara kreatif dan inovatif demi menghasilkan karya yang hebat. Untuk itu, dilakukan pelatihan kepimpinan agar menghasilkan ASN dengan karya perubahan yang nyata dan dapat segera dilaksanakan. Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dengan peserta dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, untuk dapat mengetahui capaian peningkatan pengetahuan dan keterampilan selama mengikuti PKA, dilakukan penilaian berupa pre-test dan post-test. Sedangkan, untuk mengukur keberhasilan program pelatihan, dilakukan penilaian terhadap peserta yang meliputi evaluasi sikap perilaku, evaluasi substansi dengan metode learning journal, evaluasi studi lapang, dan evaluasi aksi perubahan. \"Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Aksi Perubahan Manusia (SDM) yang unggul untuk dapat Pada penutupan PKA Angkatan III yang diikuti menyukseskan program strategis Kementerian oleh 40 peserta, diumumkan 2 kategori penilaian ATR/BPN, PPSDM secara progresif terus melakukan terbaik. Pertama, kategori Peserta Pelatihan pengembangan SDM salah satunya melalui Terbaik dengan peringkat I Maria Iriana Puji Pelatihan PKA ini,\" ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lestari (Kepala Bagian Program dan Hukum– Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan pada penutupan PKA Angkatan III secara daring Sengketa dan Konflik Pertanahan), peringkat II pada Jumat, (11 Desember 2020). Harison Mocodompis (Kepala Bagian Tata Usaha– Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Lebih lanjut, Sekjen Kementerian ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta), dan peringkat III Heri menambahkan bahwa seluruh peserta PKA Purwanto (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Angkatan III diharapkan dapat membawa Musi Rawas Utara). semangat untuk perubahan. Kemudian, diharapkan pula dapat menanamkan tata nilai Kedua, kategori Aksi Perubahan Terbaik dengan Kementerian ATR/BPN, yaitu melayani, profesional, peringkat I Sudarman Harjasaputra (Kepala dan tepercaya serta menghasilkan kreativitas dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta inovasi di manapun bekerja dan selalu menjadi Timur), peringkat II Nurhidayat Agam (Kepala pemimpin yang baik bagi lingkungannya. Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Ruang- Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral), dan peringkat III Sri Damar Agustina (Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I-Direktorat Sinkronisasi Pemanfataan Ruang). Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/ \"Aksi perubahan diharapkan dapat menghasilkan Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan prosedur yang lebih mudah dan efektif (waktu bahwa birokrasi memiliki 2 tugas yang harus dan biaya), tersedia database pertanahan dikerjakan. \"Pertama, melayani masyarakat. Kedua, pelayanan terpadu atau Samsat pertanahan, serta menyelesaikan masalah. Kedua tugas tersebut terbangunnya administration coverage dengan akan terus dihadapi oleh birokrasi sehingga kualitas yang baik,\" ujar Sudarman Harjasaputra, dibutuhkan SDM yang memiliki skill, kreativitas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi dan inovasi untuk dapat membawa perubahan Jakarta Timur, yang dinobatkan sebagai peringkat I yang lebih baik di Kementerian ATR/BPN,\" tuturnya. Aksi Perubahan Terbaik PKA Angkatan III. Edisi 67 Januari 2021 Newsletter 5

Kolom Agraria dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Ada Untuk Melayani Masyarakat Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian dalam perilaku (SDM), Adriani Sukmoro. bekerja. Salah satu peran serta Prosedur pelayanan \"Kementerian ATR/BPN tugas utama dari publik yang diberikan oleh bergerak menuju pencapaian pemerintah adalah Kementerian ATR/BPN sumber daya manusia yang menyelenggarakan pelayanan diharapkan tidak berbelit- unggul. Saya lihat banyak publik sesuai dengan belit, mudah dipahami program yang diadakan dalam kebutuhan dan perubahan di dan transparan. \"Di jaman menggalakkan pengembangan berbagai bidang kehidupan sekarang ini masyarakat kompetensi pegawai dan masyarakat. Aparatur Sipil mempunyai tuntutan meningkatkan kinerja. Nilai- Negara (ASN) dituntut untuk pelayanan yang berbeda nilai Kementerian Melayani, menjalankan amanahnya dengan sepuluh tahun Profesional, Terpercaya yang sebagai abdi negara yang lalu. Kemajuan teknologi, ditetapkan bulan Mei tahun bekerja demi kesejahteraan kemudahan mendapatkan 2020 semakin memperkuat masyarakat, tak terkecuali ASN informasi dari internet, upaya kita menuju SDM unggul. Kementerian Agraria dan Tata kemudahan transaksi Saya percaya jika seluruh Ruang/Badan Pertanahan secara elektronik membuat kantor dari pusat hingga Nasional (ATR/BPN). masyarakat menuntut daerah menerapkan nilai-nilai pelayanan instansi pemerintah Kementerian itu, kepercayaan \"Secara filosofi Kementerian yang cepat, akurat, murah, masyarakat terhadap ATR/BPN berdiri karena tepat waktu, dan penuh Kementerian ATR/BPN akan adanya kebutuhan dari informasi. Karena itu penting meningkat. Kepercayaan itu masyarakat. Kebutuhan yang untuk menetapkan standar tidak bisa dibeli, kepercayaan dimaksud di sini adalah dalam pelayanan prima yang terbentuk melalui proses yang bentuk jasa publik yang terkait digunakan sebagai acuan dialami,\" tuturnya. dengan pertanahan dan tata dalam melaksanakan tugas ruang. Maka dari itu Melayani pekerjaan dan memenuhi Tenaga Ahli Menteri ATR/ yang merupakan salah satu janji-janji pelayanan publik,\" Kepala BPN Bidang SDM ini nilai Kementerian ATR/BPN ungkapnya. mengatakan bahwa banyak harus terus ditingkatkan demi sekali peluang Kementerian terwujudnya masyarakat Adriani Sukmoro lebih lanjut ATR/BPN untuk maju dan yang sejahtera,\" ujar Tenaga menjelaskan pentingnya semakin baik. \"Saya setuju Ahli Menteri ATR/Kepala BPN para pemimpin untuk dengan apa yang dikatakan turut bersama tim dan Bapak Menteri ATR/Kepala anak buah dalam proses BPN, Kementerian ATR/BPN penyelenggaraan pelayanan kini lebih baik. Program- masyarakat. Seorang program yang kita canangkan pemimpin perlu turun ke dan jalankan saat ini bertujuan lapangan, melihat tim dan untuk mensejahterakan anak buah melakukan proses rakyat. Kita harus selalu ingat, pelayanan masyarakat. Hanya keberadaan Kementerian ATR/ dengan melihat langsung ke BPN ini untuk membantu lapangan, seorang pemimpin masyarakat memenuhi dapat mengetahui proses kebutuhannya dalam hal yang terjadi di lapangan. pertanahan dan tata ruang. Kebersamaan dalam proses Kita tidak bisa melawan pekerjaan akan membuat tuntutan perubahan, mereka tim dan anak buah lebih yang tidak mau berubah akan bersemangat, lebih disiplin, tergerus oleh zaman,\" ujarnya. dan menerapkan nilai-nilai (TA) 6 Edisi 67 Januari 2021 Newsletter

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Reforma Agraria di Wilayah Reforma Agraria sebagai Pesisir, Pulau-Pulau Solusi Konflik Agraria yang Kecil dan Kecil Terluar: Sistemik Menggali Potensi, Menjaga Kedaulatan Untuk menin- daklanjuti Di tahun arahan Presiden 2021 akan tentang dilaksanakan penyelesaian Rakornas GTRA konflik dan Terintegrasi eksekusi di Wakatobi, Lokasi Prioritas Sulawesi Reforma Agraria Tenggara, guna (LPRA) tahun 2021, output yang perlu bersama- membahas sama kita upayakan adalah penyerahan percepatan penataan wilayah pesisir, pulau- sertipikat hasil redistribusi dari penyelesaian pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, dari konflik dan eksekusi LPRA. Harapannya dari aspek sinkronisasi rencana tata ruang dan proses penyelesaian konflik terutama, akan rencana zonasi, perlindungan masyarakat adat diperoleh outcome berupa identifikasi dan dan masyarakat yang tinggal di pesisir, serta debottlenecking tantangan dan masalah yang kepastian hak atas tanah terhadap pulau- ditemukan untuk penyelesaian konflik yang pulau kecil di Indonesia sebagai bagian dari lebih struktural dan sistematis di kemudian hari. tugas negara menjaga kedaulatan dan untuk menggali potensi berbasis kewilayahan. Reforma Agraria Konteks Papua: Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tanggal 29 September 2020, memberikan tugas penting kepada Wakil Presiden dan berbagai Kementerian/ Lembaga. Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf, untuk melaksanakan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Khusus untuk Kementerian ATR/BPN, selaku leanding sector pelaksanaan program strategis nasional Reforma Agraria, 2 adalah untuk “meningkatkan percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua.” Dari mempelajari berbagai bahan dan dasar hukum yang ada, dilengkapi dengan kunjungan kerja dan penelusuran langsung ke Papua, ditambah diskusi dengan Orang Asli Papua (OAP) dan pemerhati, terdiri dari tokoh adat dan tokoh berbagai agama, instansi pemerintah vertikal serta kepala daerah di provinsi maupun kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat sipil yang ada, memberikan kesimpulan awal bahwa “reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua” harus dimulai dari pemetaan sosial dan spasial wilayah adat Tanah Papua. Edisi 67 Januari 2021 Newsletter 7

Gerak Cepat Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Gugus Tugas Reforma Agraria Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) adalah (GTRA) telah dibentuk, terdiri dari: organisasi lintas sektor yang bertugas Tim Rencana Aksi Nasional memfasilitasi dan mendorong percepatan dan eksekusi program strategis nasional Reforma Ketua Menteri Koordinator Bid. Perekonomian Agraria (RA). Melibatkan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) di pusat pemerintah daerah, dan GTRA Pusat GTRA Provinsi GTRA Kabupaten/Kota masyarakat. Ketua Menteri Ketua: Gubernur ATR/Ka. BPN Koordinator Ketua: Bupati/ Debottlenecking Koordinator Pelaksana: Walikota Pelaksana: Wakil Melakukan identifikasi, negosiasi dan eskalasi isu yang Menteri ATR/ Sekretaris Daerah Koordinator menghambat pelaksanaan RA di antara anggota GTRA Waka. BPN Pelaksana: maupun stakeholder lain yang terkait Sekretaris Sinkronisasi Daerah Sinkronisasi perencanaan, program dan anggaran antar KL Tim Pelaksana Tim PLH GTRA Tim PLH GTRA Harian GTRA Provinsi Kabupaten/Kota Konsolidasi Rutin Data & Pengetahuan Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana Ketua Pelaksana Data mengenai objek dan subjek TORA adalah modal Harian: Dirjen Harian Kepala Harian: fundamental untuk pelaksanaan RA Kantor Wilayah Penataan Agraria, BPN Provinsi Kepala Kantor Networking Kementerian Pertanahan ATR/BPN Menjaga jaringan antara K/L pusat dan daerah, memfasilitasi partisipasi masyarakat serta menjalin GTRA terdapat di 34 Provinsi dan 97 Kabupaten/Kota kemitraan lintas sektor Kabar dari GTRA Pusat Poin-Poin Tindak Lanjut Telah dilaksanakan 4 Rakor GTRA Pusat dengan Rakor GTRA Pusat isu tematik beragam yang dapat disaksikan secara live via YouTube Reforma Agraria Guyub GTRA Pusat Indonesia, antara lain: Kelembagaan GTRA memerlukan “mesin” yang kuat yang Guyub GTRA Pusat terdiri dari: l Tim Sekretariat Langkah awal GTRA mencari permasalahan-permasalahan l Pembaharuan SK GTRA & SK PLH teknis yang menjadi penghambat tercapainya RA selama l Kerangka Panduan Strategis ini l Program Kerja 2020-2024 l Membangun jejaring pusat & daerah Rakor Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi Rakor Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi Peluang kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemendagri dan KLHK untuk Setelah rangkaian rapat tindak lanjut, telah disepakati menyelesaikan permasalahan data transmigrasi beberapa strategi penyelesaian: yang belum valid di lapangan serta memberikan nilai l Pemetaan kondisi lapangan & penerapan tipologi pemberdayaan bagi masyarakat. l Penentuan daerah pilot prioritas l Tim Lintor Es. Il untuk kerja kolaboratif Rakor Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan l Identifikasi kebutuhan regulasi Tindak lanjut: Rapat Koordinasi lanjutan terkait Rakor Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan optimalisasi lahan Ex-HGU & tanah terlantar serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kab. Garut Pengembangan Jawa Bagian Selatan bergantung pada: l Stocktaking data ex-HGU & tanah telantar yang dapat Rakor Harmonisasi Penataan Akses dimanfaatkan masyarakat Mapping peran dan fungsi masing-masing K/L dalam l Penentuan pilot project penataan akses e.g. Garut mendukung kegiatan penataan akses reform serta l Roadshow wilayah Jawa Bagian Selatan lain peluang sinergi program dan anggaran lintas K/L (pusat- daerah) Rakor Harmonisasi Penataan Akses Harmonisasi Penataan Akses dapat dilaksanakan dengan: l Membangun matriks tunggal dengan data points yang telah disepakati sebagai dasar link & match dengan program K/L lain l Penentuan lokasi-lokasi pilot pemberdayaan kolaboratif 8 Edisi 67 Januari 2021 Newsletter