ATR BPN Edisi 68 Februari 2021

Edisi 68 Februari 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Menteri Agraria dan Tata Menteri ATR/Kepala BPN Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tinjau Kawasan (BPN) Sofyan A. Djalil dan Grand Kota Bintang Menteri Pekerjaan Umum dan Bekasi Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi 4Hal. 6Hal. perumahan Grand Kota Bintang Bekasi. Kedatangan kedua Ditjen Pengendalian Kolom Agraria dan menteri itu terkait pelanggaran dan Penertiban Tanah Tata Ruang pemanfaatan ruang. dan Ruang (PPTR) Pentingnya Penataan Ruang Dalam kesempatan ini, Rencana Kementerian ATR/ untuk Ciptakan Lingkungan turut hadir Wakil Wali Kota BPN, Pulihkan Kawasan yang Aman, Nyaman Produktif Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono Puncak dan Berkelanjutan mendampingi Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selain itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang (PPTR), Budi Situmorang; Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto; Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko; dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Bambang Heri Mulyono. Adapun kawasan Grand Kota Bintang Kalimalang, Bekasi merupakan pusat bisnis yang rencananya akan dibangun perumahan. Beberapa waktu lalu, area depan Grand Kota Bintang digenangi banjir. Jalan yang digenangi banjir itu merupakan akses jalan dari Bekasi menuju Cawang, Jakarta Timur, ataupun sebaliknya. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Menteri ATR/Kepala BPN Tinjau Kawasan Grand Kota Bintang Bekasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ mengungkapkan akan diselesaikan Kepala Badan Pertanahan dengan pemberlakuan restorative Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. justice serta kolaboratif Djalil beserta Menteri Pekerjaan antara para pemangku Umum dan Perumahan kepentingan terkait. “Karena Rakyat (PUPR), Basuki ini sebuah keteledoran dan Hadimuljono didampingi keterlanjuran yang sudah Direktur Jenderal (Dirjen) terjadi, oleh sebab itu ada Pengendalian dan mekanisme hukum yang Pemanfaatan Tanah disebut dengan restorative dan Ruang (PPTR), Budi justice yang, artinya Situmorang, Staf Khusus mengembalikan kondisi Menteri ATR/KBPN Bidang yang keliru itu kepada fungsi Penanganan Sengketa dan sebelumnya,” jelasnya. Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto dan Dirjen Sumber “Kalau pidana kan menghukum Daya Air (SDA) Jarot Widyoko beserta orang, tapi restorative justice juga jajaran terkait lainnya, meninjau lokasi diperlakukan dalam pidana. Oleh sebab yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu, kami tidak menggunakan pidana selama pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota bisa berkolaborasi untuk mengembalikan Bintang, Kota Bekasi, pada Rabu (27 Januari fungsi sungai, seperti yang ada sebelumnya,” 2021). tambah Menteri ATR/Kepala BPN. Sofyan A. Djalil mengatakan, peninjauan Penataan ruang lokasi kali ini merupakan bagian dari program Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR mengatasi banjir yang terjadi di beberapa menyatakan pemerintah akan terus melakukan wilayah, seperti Jakarta, Bogor, Depok, fungsi pengawasan dengan mengidentifikasi Tangerang, Bekasi, Puncak, hingga Cianjur. beberapa tempat yang memiliki pelanggaran “Kami ke sini untuk melihat bagaimana penataan ruang yang menyebabkan terjadinya mekanisme mengatasi banjir yang terjadi di banjir. “Intinya, hari ini kami melihat dan ingin Jabodetabek-Punjur, kebetulan ini menjadi mengembalikan fungsi sungai dan ini bukan salah satu yang menjadi fokus karena terjadi yang pertama kali, seperti sebelumnya yang penyempitan badan sungai,” tutur Sofyan A. kami lakukan di Cibeet. Ini juga merupakan D jalil. salah satunya fungsi pengawasan supaya masyarakat bahkan developer tahu agar Terjadinya penyempitan sungai pada lokasi tidak melakukan pelanggaran lagi yang tersebut, diungkapkan Menteri ATR/Kepala menyebabkan pembongkaran,” ujar Basuki BPN karena developer yang membangun tidak Hadimuljono. sesuai dengan standar, dan seharusnya badan sungai tidak berkurang sama sekali, serta ada Dalam melakukan penataan ruang, Pemerintah pula pengalihan sungai. “Intinya adalah ini Daerah sangat menyadari bahwa tidak bisa harus kita kembalikan fungsinya, fungsi sungai diselesaikan oleh satu pihak. Seperti yang harus dikembalikan sebagai badan air sehingga diungkapkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tidak terjadi yang disebabkan pembangunan yang membutuhkan bantuan serta kerja properti,” ucap Sofyan A. Djalil. sama dari Pemerintah Pusat. “Kami sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dalam Terkait dengan mekanisme pengembalian perencanaan tata ruang serta pelaksanaan fungsi sungai, Menteri ATR/Kepala BPN pengendalian,” kata Rahmat Effendi.  2 Edisi 68 Februari 2021 Newsletter

Agenda ATR-BPN Presiden Jokowi Wamen ATR/Waka Serahkan 584.407 BPN Salurkan Sertipikat Tanah di Bantuan ATR/BPN Seluruh Indonesia Peduli Bencana Longsor di Sumedang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kementerian Agraria dan didampingi Menteri ATR/ Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf membentuk program ATR/BPN Peduli Bencana. Presiden (KSP) Moeldoko, menyerahkan sertipikat Bantuan yang terkumpul dari kepedulian seluruh tanah kepada 584.407 penerima sertipikat di 26 jajaran Kementerian ATR/BPN, diberikan secara Provinsi secara virtual melalui video konferensi dari langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Istana Negara, Jakarta, Selasa, (5 Januari 2021). Sebagai Surya Tjandra yang juga berkesempatan meninjau perwakilan, sebanyak 30 penerima sertipikat tanah kondisi terkini pengungsi korban bencana longsor di yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Banten SMA Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi hadir langsung di Istana Negara Jawa Barat, Selasa, (19 Januari 2021). Kementerian ATR/ Laksanakan BPN Dukung Penuh Pelatihan Program Vaksinasi Sistem Informasi dan Percepatan Pertanahan Modern Pemulihan Ekonomi untuk Menuju Nasional Transformasi Digital Dalam rangka mengamankan pelaksanaan Salah satu langkah untuk dapat mewujudkan visi pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, besar sebagai instansi pengelola pertanahan dan tata serta percepatan pemulihan ekonomi nasional yang ruang yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Agraria dan 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama ikut serta memberikan dukungan penuh dengan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, melaksanakan Refocusing dan Realokasi Belanja salah satunya adalah dengan Center for Spatial Data Tahun Anggaran (TA) 2021. Hal tersebut tertuang Infrastructures and Land Administration (CSDILA) dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Melbourne University Australia untuk pelatihan secara Nomor PR.02.01/58-100/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 virtual terkait program Kementerian ATR/BPN yaitu hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM), pada ATR/BPN Tahun 2021, sebagai tindak lanjut Surat 27-29 Januari 2021. Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Sistem Merit ASN dari KASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan atas Inovasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan Kategori \"Sangat Baik\" dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo dan didampingi Ketua KASN, Agus Pramusinto, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28 Januari 2021). Edisi 68 Februari 2021 Newsletter 3

Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Pulihkan Kawasan Puncak Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Presiden Nomor 60 Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang “Mudah-mudahan dengan lindung dan ruang terbuka Kawasan Perkotaan Jakarta, kebersamaan ini, bisa hijau. \"Hal ini kami lakukan Bogor, Depok, Tangerang, mengurangi ego sektoral yang dalam rangka mendukung Bekasi, Puncak, dan Cianjur selama ini dirasakan,\" tambah pembangunan berkelanjutan yang kemudian disingkat Budi Situmorang. yang dapat menjamin Jabodetabek-Punjur, keberlangsungan penyediaan Kementerian Agraria Pemulihan Kawasan Puncak air tanah dan air permukaan, dan Tata Ruang/Badan Selain itu, untuk mempercepat konservasi air dan tanah, Pertanahan Nasional (ATR/ pemulihan kawasan Puncak, serta menanggulangi banjir,\" BPN) turut berperan dalam Kementerian ATR/BPN melalui paparnya. pemulihan kawasan puncak Direktorat Jenderal PPTR dan sekitarnya. Salah satu juga mendorong penguatan Dengan kerja sama melalui strateginya yaitu dengan partisipasi masyarakat. \"Kami PMO, diharapkan juga dapat memperkuat lembaga sudah lakukan juga pendekatan dilakukan pengembangan kerja sama antar daerah dengan persatuan hotel dan dan pemantapan kawasan dan kemitraan pemangku restoran di sana. Kami meminta budi daya dengan tetap kepentingan. semua hotel dan restoran untuk memperhatikan aspek menanam pohon. Mudah- daya dukung dan daya \"Khusus untuk merapikan mudahan dengan cara seperti tampung lingkungan hidup Jabodetabek-Punjur, kami ini, target kami dalam waktu serta aspek berkelanjutan sudah bentuk tim koordinasi 2 sampai 3 tahun ke depan ekologis. \"Tentunya harus yang kemudian kami sebut akan membuat Puncak hijau sesuai kriteria teknis dengan Project Manajement Officer kembali,\" tutur Budi Situmorang. mempertimbangkan faktor (PMO). PMO berperan dalam fisik lingkungan, ekonomi, meningkatkan koordinasi, Lebih lanjut, Budi Situmorang sosial, dan budaya serta sinkronisasi, dan keterpaduan memaparkan kebijakan dan harus sesuai dengan prinsip pembangunan,\" kata Direktur strategi penataan ruang pada Zero Delta Q Policy terhadap Jenderal Pengendalian kawasan Puncak dengan setiap kegiatan budi daya dan Pemanfaatan Tanah melakukan penetapan dan terbangun,\" ujar Budi dan Ruang (Dirjen PPTR) pemantapan fungsi kawasan Situmorang. Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang saat diwawancarai Tim Harian Kompas di kantornya, Selasa, (26 Januari 2021). Budi Situmorang menambahkan, berpegangan tangan pada waktunya itu menjadi sangat penting. 4 Edisi 68 Februari 2021 Newsletter

Reformasi Birokrasi MPeelnatuihjanuSiTstremaInnfosrmfaosirPemrtaansahiaDn Migodietran: l Salah satu langkah untuk dapat mewujudkan visi besar sebagai instansi pengelola pertanahan dan tata ruang yang tepercaya dan berstandar dunia di tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Salah satunya adalah Center for Spatial Data Infrastructures and Land Administration (CSDILA) Melbourne University Australia. \"Langkah transformasi digital ini mencakup Sistem benchmark E-plan system di Australia, pengambilan Informasi Pertanahan Modern (SIPM) dan quick wins. data dan lainnya,\" tuturnya. Untuk menyusun hal tersebut, Kementerian ATR/ BPN bekerja sama dengan CSDILA, University of KPBU Melbourne,\" ujar Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Perlu diketahui CSDILA adalah konsultan dalam Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della rangka pelaksanaan skema kerja sama Pemerintah R. Abdullah, dalam pelatihan secara virtual terkait dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private program Kementerian ATR/BPN, yaitu Sistem Informasi Partnership (PPP). KPBU merupakan skema penyediaan Pertanahan Modern (SIPM), Rabu (27 Januari 2021). infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. KPBU pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Lebih lanjut Della R. Abdullah menjelaskan bahwa No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan adanya capacity building ini, diharapkan Swasta (KPS). Peraturan tersebut diperbarui dengan dapat memberikan wawasan baru dalam hal disahkannya Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU. transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. \"Capacity building diharapkan dapat memberikan Narasumber lain yang berasal dari CSDILA dalam pemahaman dan wawasan terkait SIPM, sehingga Pelatihan Sistem Informasi Pertanahan Modern adalah dapat memberikan arah terhadap perkembangan Soheil Sabri, Hamed Olfat, Behnam Atazadeh, Afshin SIPM di era digital,\" ungkapnya. Mesbah, Farshad Badiee, dan Ali Aien. Direktur CSDILA, Prof. Abbas Rajabifard, mengatakan Pelatihan yang dilaksanakan melalui video conference jika modernisasi sistem informasi pertanahan ini diselenggarakan selama 3 hari, 27 s.d. 29 Januari diharapkan dapat mempermudah dalam 2021. Kegiatan diikuti oleh Para Pejabat Pimpinan pengambilan kebijakan nantinya. \"Selama 3 hari ini, Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, akan dibahas 9 hal, seperti validasi data, skema PPP, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kepala arsitektur SIPM, aplikasi SIPM, teknis SIPM dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia. Edisi 68 Februari 2021 Newsletter 5

Kolom Agraria dan Tata Ruang Pentingnya Penataan Ruang untuk Ciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman Produktif dan Berkelanjutan Tata ruang disusun di ekonomi, berkelanjutan artinya Ada tantangan dan terobosan tingkat nasional, regional dapat terjaga kesinambungan dengan lahirnya Undang dan lokal dalam wujud kegiatan dan tidak melupakan Undang Cipta Kerja. Pertama, struktur ruang dan pola ruang. kebutuhan anak dan cucu kita adalah percepatan penyiapan Pada nasional dan provinsi lebih dimasa yang akan datang. Ini yang rencana tata ruang, terutama mengutamakan pada kebijakan diingatkan agar menggunakan penyusunan Rencana Detail dan strategi yang diwujudkan ruang itu jangan semena-mena, Tata Ruang (RDTR) pada dalam bentuk struktur, harus mengikuti prinsip-prinsip kawasan-kawasan prioritas, sedangkan pada tingkat tersebut\", ujar Tenaga Ahli selain review terhadap Rencana kabupaten, kota dan lokal atau Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Tata Ruang yang sudah detail lebih operasional yang Kelembagaan Penataan Ruang, jatuh tempo. Kedua, adalah mengutamakan pengaturan Iman Soedrajat. dilakukannya terobosan- pola ruang. Kementerian terobosan antara lain, integrasi Agraria dan Tata Ruang/ Iman Soedradjat menjelaskan jika antara Rencana Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional penataan dilakukan dengan kurang Darat, Laut dan Kehutanan, (ATR/BPN) dalam hal ini bijaksana dan terburu-buru, maka yang selama ini berjalan memiliki peran penting untuk tentunya kualitas lingkungan hidup masing-masing, pembatasan menyelenggarakan penataan juga akan terganggu. Hal tersebut waktu penetapan Rencana ruang di Indonesia, untuk tentunya dapat diwujudkan melalui Tata Ruang menjadi Peraturan mewujudkan ruang wilayah keharmonisan antara lingkungan Daerah, pembinaan profesi yang aman, nyaman, produktif alam dan lingkungan buatan, perencana Tata Ruang untuk dan berkelanjutan. keterpaduan dalam penggunaan menguatkan sumber daya sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang Tata Ruang “Aman artinya kita dapat buatan dengan memperhatikan yang dirasakan tidak merata di menghindar dari bencana sumber daya manusia serta seluruh pelosok tanah air. alam dan bencana lingkungan mewujudkan perlindungan fungsi lainnya, nyaman kita bisa ruang dan pencegahan dampak Tak lupa terobosan menikmati keasrian dan negatif terhadap lingkungan akibat penting lainnya adalah keharmonisan antara penataan ruang. dibentuknya Forum Tata lingkungan alam dan buatan, Ruang di tingkat Nasional produktif arti efisien dalam Terkait dengan Undang-Undang dan Daerah. Pembentukan Cipta Kerja (UUCK) nantinya Forum tujuannya adalah melakukan penataan ruang merupakan hal terbangunnya komunikasi usaha usaha yang krusial dalam menciptakan dengan pengambilan kegiatan hadirnya investasi guna keputusan, memberikan masukan konstruktif dalam Ir. Iman Soedrajat menciptakan lapangan kerja penyiapan rencana tata ruang, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN seluas-luasnya. Hadirnya percepatan penyusunan rencana Bidang Kelembagaan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang tata ruang terutama RDTR. (RDTR) akan mendukung \"Forum ini adalah sebagai Online Single Submission wadah pembelajaran para (OSS) yang telah dimiliki pemangku kepentingan tata oleh pemerintah perlu ruang dan masyarakat agar disambut secara positif, memahami pentingnya Tata karena ini merupakan Ruang. Keanggotaan forum ini harapan Tata Ruang sebagai terbuka secara luas, melibatkan panglima pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah Namun di sisi lembaga yang (OPD), profesi perencana Tata bertanggung jawab di bidang Ruang, perguruan tinggi dan penataan ruang, merupakan orang-orang yang berkompeten/ tantangan agar Tata Ruang tokoh masyarakat di daerah,\" dijaga berkualitas dan ujar Iman Soedradjat yang telah menjadi jaminan terciptanya menggeluti Tata Ruang hampir lingkungan aman, nyaman, setengah abad lamanya. produktif dan berkelanjutan. 6 Edisi 68 Februari 2021 Newsletter

ATR/BPN Inspiratif Pandemi Tidak Suwito Halangi Kementerian Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan ATR/BPN Capai Target Pendaftaran Tanah Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) Sejak periode pertama masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menginginkan seluruh bidang tanah di Indonesia segera terdaftar. Hal tersebut berangkat dari kepedulian Presiden terhadap banyaknya permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat, akibat tanah yang belum terdaftar. Dengan latar belakang tersebut, pendaftaran tanah kini menjadi Program Strategis Nasional Pemerintah. Capaian 2020 yang baik dari seluruh pihak yang Sertipikat dan Surat Keterangan Capaian Sertipikat Hak Atas terlibat, baik jajaran aparatur Pendaftaran Tanah. Tanah tahun 2020 sekitar Kementerian ATR/BPN, Pemerintah 98% dari target yang telah Daerah, masyarakat dan pihak Di tahun ini, seluruh satker ditentukan. Hal tersebut terkait lainnya. Kementerian ATR/BPN telah disampaikan oleh Suwito, melaksanakan Pelayanan Hak Sekretaris Direktorat Jenderal Target 2021 Tanggungan Elektronik, Roya Penetapan Hak dan Pendaftaran Memasuki tahun 2021, target Elektronik dan Pengecekan Tanah (Sesditjen PHPT) saat pendaftaran tanah Kementerian Sertipikat elektronik. Selain ditemui di ruang kerjanya, Rabu ATR/BPN semakin besar. itu, Kementerian ATR/BPN (13 Januari 2021). Tahun ini, Kementerian ATR/ akan memulai penggunaan BPN mendapatkan target sertipikat elektronik. Saat ini, Pada kesempatan ini, Sesditjen mendaftarkan bidang tanah dan tengah disusun peraturan PHPT mengungkapkan bahwa ruang kurang lebih 9 juta bidang pelaksanaannya, baik untuk pencapaian maksimal ini tanah di seluruh Indonesia, baik pendaftaran tanah pertama kali merupakan aplikasi strategi melalui kegiatan PTSL, Redistribusi maupun pemeliharaan data. Menteri ATR/Kepala BPN. Ia Tanah Sertipikasi Tanah Barang mengungkapkan bahwa, Milik Negara dan kegiatan lainnya. Pelayanan sertipikat elektronik sebelum terjadi pandemi ini dapat dilakukan apabila Covid-19, Menteri ATR/Kepala Selain itu, tahun 2021 dicanangkan data pertanahan di Kantor BPN menginstruksikan agar sebagai “Tahun Kualitas”. Tidak Pertanahan telah tervalidasi. program PTSL dapat selesai di hanya peningkatan kualitas data Hingga akhir tahun lalu, data bulan Oktober tahun 2020. pendaftaran tanah, kualitas juga pertanahan yang dinyatakan terkait erat dengan program siap elektronik yaitu sejumlah “Dengan latar belakang Transformasi Digital Kementerian 41,2%. Kementerian ATR/BPN tersebut, tim di kantor- ATR/BPN. terus mendorong tingkat kantor pertanahan sudah validasi data ini, sehingga ke mulai melakukan kegiatan Transformasi digital adalah suatu depan, pelayanan sertipikat pengukuran dan pengambilan keniscayaan, karena teknologi elektronik tidak hanya dapat data yuridis sebelum masa informasi yang terus berkembang. dilakukan di kota-kota yang data pandemi dan untuk pekerjaan Di samping itu, efek pandemi pertanahannya telah tervalidasi yang dilakukan pihak ketiga pun Covid-19 yang mendorong untuk dengan baik, tetapi juga di kami melakukan pengawasan beralih ke layanan contactless seluruh Indonesia. dan percepatan agar guna mengurangi transmisi penyelesaian sesuai dengan Covid-19. Pada pertengahan target,\" ungkap Suwito. tahun 2020 lalu, pelayanan elektronik telah mulai dilakukan Selain itu, tercapainya target pada layanan Hak Tanggungan, tersebut karena kerja bersama Zona Nilai Tanah, Pengecekan Edisi 68 Februari 2021 Newsletter 7

Apa sih PERBEDAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK & ANALOG SERTIPIKAT TANAH PERBEDAAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK ANALOG Menggunakan Kode Dokumen Kode Blanko Hashcode Nomor seri unik gabungan Kode unik dokumen huruf dan angka elektronik yang di-generate oleh sistem Menggunakan Scan QR Code Tidak menggunakan QR Code QR Code Berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik Single Identity Nomor Identitas Menggunakan Hanya menggunakan banyak Nomor satu nomor yaitu Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor Hak, Nomor Surat ukur, Nomor Identifikasi Bidang, Nomor Peta Bidang Menyatakan Aspek Ketentuan Dicatat pada kolom Kewajiban & Right, Restriction, petunjuk Larangan Responsibility Pencatatan ketentuan ini tidak seragam tergantung Ketentuan kewajiban dan Kantor Pertanahan masing- larangan dicantumkan masing Menggunakan Tanda Tanda Tangan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tangan Manual Tidak dapat dipalsukan Rawan dipalsukan Dokumen elektronik Bentuk Berbasis Kertas Dokumen Informasi yang diberikan Berupa blanko isian padat dan ringkas berlembar-lembar 8 Edisi 68 Februari 2021 Newsletter