Newsletter ATR-BPN Edisi 98 Agustus 2023

Edisi 98 Agustus 2023 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Sertipikat Elektronik Kementerian Agraria Bentuk Optimalisasi dan Tata Ruang/Badan Sistem Elektronik Pertanahan Nasional bagi Layanan Publik (ATR/BPN) terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT), Kementerian ATR/BPN membuat terobosan dengan mengoptimalkan pelayanan melalui sistem elektronik. Pada 26-28 Juli 2023, Ditjen PHPT menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Sistem Elektronik” di Hotel Pullman Central Park Jakarta. Sejalan dengan tema tersebut, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, salah satu wujud digitalisasi yang harus segera direalisasikan adalah sertipikasi elektronik, yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan sertipikasi elektronik kepada aset Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selengkapnya di Newsletter ATR/ BPN edisi Agustus 2023. Selamat membaca. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Suyus klik untuk melihat Windayana, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.H., M.M., Penyunting/Editor: Arie Satya Dwipraja, S.Tr.; Risdianto tayangan seputar Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, ATR/BPN S.H., M.Kn.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA Sertipikat Elektronik Lebih lanjut ia mengungkapkan, salah satu wujud digitalisasi yang harus segera direalisasikan adalah sertipikasi elektronik, Bentuk Optimalisasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sejauh Sistem Elektronik bagi ini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan sertipikasi elektronik Layanan Publik kepada aset Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh sebab itu, Hadi Tjahjanto mengimbau untuk segera menyelesaikan sistem dan urusan teknis sertipikat secara elektronik agar di akhir tahun sertipikat elektronik untuk masyarakat sudah dapat berjalan. Dengan begitu, diharapkan kualitas pelayanan publik yang berbasis sistem elektronik benar-benar dapat dilaksanakan. “Kelebihan kita masuk kepada 4.0 yang “Saya tadi sampaikan kepada Pak Sekjen, jika harus dibenahi pertama adalah meningkatkan efisiensi dulu sistemnya atau tools-nya, payung hukumnya bisa sampai dan produktivitas, kedua meningkatkan di akhir tahun ini paling tidak sudah selesai, bahwa sistem kita mutu layanan, ketiga jelas meningkatkan sudah bagus, yaitu menggunakan sistem elektronik sebagai keamanan. Dari ketiga hal ini tepat layanan yang berkualitas. Karena, peningkatan efisiensi ini juga sekali apabila tahun 2023 kita semangat penting, tentunya kertas sudah tidak begitu banyak. Mudah- melakukan perubahan, yaitu dengan sistem mudahan nanti pada akhir tahun atau November kita bisa me- elektronik,” launching sertipikat untuk masyarakat secara elektronik,” ujar Hadi Tjahjanto. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) PHPT, Yagus Suyadi berpendapat bahwa Ditjen PHPT merupakan Ditjen yang Kementerian Agraria dan Tata sangat strategis karena sebagian besar tugas dan fungsinya Ruang/Badan Pertanahan cukup lekat dengan pelayanan ke masyarakat. Untuk itu, Nasional (ATR/BPN) terus Rakernis ini memiliki tujuan membuat terobosan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan untuk terus meningkatkan pelayanan berbasis elektronik. publik. Sebagai pemangku hampir 80 persen pelayanan publik “Pak Menteri, kami laporkan bahwa terkait pertanahan, Direktorat Rakernis pada hari ini sebenarnya Jenderal Penetapan Hak dan merupakan kesempatan kita untuk Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) mengambil langkah-langkah membuat terobosan dengan strategis, merumuskan kebijakan- mengoptimalkan pelayanan kebijakan terkait dengan kendala- melalui sistem elektronik. Sejalan kendala teknis di dalam pelayanan dengan itu, Ditjen PHPT menggelar pertanahan. Ke depannya dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun rangka menyongsong pelayanan 2023 dengan tema “Peningkatan pertanahan yang berbasis elektronik, Kualitas Pelayanan Publik Melalui sehingga kita dapat merumuskan Optimalisasi Sistem Elektronik” di Hotel Pullman Central Park kebijakan-kebijakan di dalam Jakarta, pada 26-28 Juli 2023. pelaksanaan transformasi digital pada Kementerian ATR/BPN,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang membuka Plt. Dirjen PHPT. Rakernis, Rabu (26/07/2023), menilai tema tersebut sangatlah penting, mengingat saat ini sudah memasuki revolusi industri Lebih lanjut, Yagus Suyadi juga 4.0 atau cyber physical system yang menggunakan teknologi menyampaikan hasil evaluasi beberapa program strategis informasi dalam proses pengaplikasiannya. Dengan demikian, yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen PHPT. “Meskipun tugas ia berpesan agar menggunakan kemajuan teknologi pintar berat ada di pundak jajaran Ditjen PHPT, saya mengharapkan 4.0 sebaik mungkin untuk efektivitas dan efisiensi kinerja untuk selalu menjaga performanya. Hal-hal yang sudah dicapai pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN. untuk dipertahankan dan terus berpikir maju ke depan agar pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN yang “Kelebihan kita masuk kepada 4.0 yang pertama adalah menjadi tugas dan fungsi Ditjen PHPT dapat dijalankan dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kedua meningkatkan seoptimal mungkin,” imbaunya kepada jajaran Ditjen PHPT. mutu layanan, ketiga jelas meningkatkan keamanan. Dari ketiga hal ini tepat sekali apabila tahun 2023 kita semangat Program Ditjen PHPT melakukan perubahan, yaitu dengan sistem elektronik,” kata l Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); Hadi Tjahjanto. l Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak; l 7 Layanan Prioritas Pertanahan; l Transformasi digital; l Pembinaan dan pengawasan PPAT; l Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat; dan l Kerja sama antar lembaga. 2 Newsletter Edisi 97 Agustus 2023

AGENDA ATR-BPN Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Menteri ATR/Kepala BPN Lantik Sertipikat Tanah Wakaf pada Pengprov FORKI D.I. Yogyakarta Momen Iduladha Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kementerian Agraria Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melantik 25 Pengurus dan Tata Ruang/Badan Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Pertanahan Nasional (FORKI) D.I. Yogyakarta periode 2023 s.d. 2027 di The Rich Hotel (ATR/BPN) terus berupaya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Jumat (07/07/2023). Setelah memberi kepastian sebelumnya juga melantik Pengurus Provinsi (Pengprov) hukum terhadap seluruh FORKI Sumatra Utara dan Kalimantan Selatan. Selaku Ketua rumah ibadah yang ada di Indonesia. Tepat di momen Umum Pengurus Hari Raya Iduladha 1444 Besar (PB) FORKI, ia hijriah ini, Menteri ATR/ pun memberikan Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan 10 sertipikat untuk pengarahan kepada rumah ibadah yang ada di Kota Malang. Sertipikat tersebut jajaran baru Pengprov diserahkan setelah salat iduladha di Masjid Agung Jami’, Kota FORKI D.I. Yogyakarta Malang, Kamis (29/06/2023). tersebut. “Baru saja kita serahkan 10 sertipikat tanah wakaf. Hal ini tentunya “Saya menyambut menunjukkan komitmen saya bersama jajaran Kementerian ATR/ gembira atas BPN dalam melaksanakan Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah dilantiknya Ibadah dan Pesantren. Gerakan ini sejalan dengan arahan Bapak kepengurusan Presiden Jokowi yang meminta agar kebebasan beragama dapat FORKI Provinsi D.I. Yogyakarta. Saya berharap, setelah dilantik dijamin dan seluruh umat beragama dapat merasa aman dan pengurus dapat melakukan langkah-langkah konkret dalam nyaman,” kata Hadi Tjahjanto, meningkatkan kinerja kepengurusan, terutama dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan prestasi bersama seluruh perguruan yang ada di Yogyakarta,” ujar Hadi Tjahjanto. Hadir di Kantah Kota Cilegon, Wamen ATR/Waka BPN Serahkan Langsung Sertipikat Hasil Layanan Nampol Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cilegon, Jumat (14/07/2023). Pada kesempatan ini, ia berkeliling untuk memastikan pelayanan berlangsung dengan baik, berdialog dengan masyarakat, serta menyerahkan sertipikat hasil layanan Nampol atau eNam Puluh Menit. Adapun sertipikat tersebut merupakan hasil dari pelayanan Nampol Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) Hak Milik atas tanah salah seorang warga di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Menteri ATR/Kepala BPN Raja Juli Antoni Kagum Masih Ada Hadiri Upacara Hari Bakti TNI AU Warkah Zaman Belanda di Yogyakarta Wakil Menteri Agraria Menteri Agraria dan dan Tata Ruang (Wamen Tata Ruang/Kepala ATR)/Wakil Kepala Badan Badan Pertanahan Pertanahan Nasional Nasional (ATR/ (Waka BPN), Raja Juli BPN), Hadi Tjahjanto Antoni berkunjung ke menghadiri Upacara Kantor Pertanahan Peringatan ke-76 Hari (Kantah) Kota Yogyakarta, Bakti Tentara Nasional pada Jumat (21/07/2023). Indonesia Angkatan Di kesempatan tersebut, Udara (TNI AU), Raja Juli Antoni meninjau Sabtu (29/07/2023) beberapa fasilitas dan layanan yang ada di Kantah Kota di Lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Adapun fasilitas yang ditinjau meliputi loket Yogyakarta. Seperti diketahui, Hadi Tjahjanto merupakan layanan, ruangan seksi Survei dan Pemetaan (SP), ruang arsip Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2017-2018 dan buku tanah, dan ruang seksi PHP. Pada ruang SP, terdapat pimpinan tertinggi TNI, yakni Panglima TNI periode 2017-2021. sejumlah berkas warkah dari zaman Belanda yang masih tersimpan dengan baik. Edisi 97 Agustus 2023 3 Newsletter

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG (DITJEN TATA RUANG) Rencana Tata Ruang Menjadi Wadah dalam Pembangunan yang Berkelanjutan “Pada hakikatnya, di dalam dan pertanahan tidak menjadi satu kesatuan. “Jika ada Undang-Undang Cipta Kerja kendala karena tidak sinkronnya pertanahan dan tata (UUCK) tata ruang menjadi ruang, tampaknya akan membuat pemerintah daerah panglima pembangunan, yang kesulitan dalam melaksanakan pembangunan di mana direpresentasikan dengan daerahnya tersebut,” pungkas Gabriel Triwibawa. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menyatakan Ruang (KKPR).” bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tana Tidung berkomitmen Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, menindaklanjuti segala masukan Gabriel Triwibawa dari kementerian/lembaga yang disampaikan Rencana Tata Ruang (RTR) disusun dalam rapat koordinasi ini. Tak hanya itu, ia akan sebagai suatu wadah yang dapat mengintegrasikannya dalam Ranperda RT/RW mewujudkan pembangunan yang Kabupaten Tana Tidung serta melakukan penetapan berkelanjutan. Terdapat tiga aspek yang peraturan daerah sesuai ketentuan perundang- perlu dicermati dalam penyusunannya undangan. agar pembangunan dapat terlaksana Dalam rapat koordinasi lintas sektor ini, hadir secara berkelanjutan. Aspek tersebut sebagai pemapar dari tiap daerah, yakni Pj. Bupati meliputi ekonomi, sosial, dan politik. Banggai Kepulauan, Ihsan Basir; Pj. Bupati Takalar, Setiawan Aswad; dan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Demikian disampaikan oleh Direktur Azhar. Rapat ini juga mengundang perwakilan dari Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Gabriel kementerian/lembaga terkait yang hadir secara daring Triwibawa pada Rapat Koordinasi Lintas maupun luring. Sektor di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (26/06/2023). Rapat ini diadakan untuk fokus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung, Ranperda RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan, Ranperda RTRW Kabupaten Takalar, dan Ranperda RTRW Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Tata Ruang juga menegaskan bahwa tata ruang merupakan panglima dalam pembangunan. “Pada hakikatnya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) tata ruang menjadi panglima pembangunan, yang mana direpresentasikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tuturnya. Lebih lanjut ia mengingatkan, jangan sampai pembangunan di daerah terkendala karena tata ruang 4 Newsletter Edisi 97 Agustus 2023

KOLOM AGRARIA DAN TATA RUANG Wamen ATR/Waka BPN Ingatkan Implementasi Tujuh Layanan Prioritas “Tujuh layanan itu meng- cover 79% layanan dari seluruh layanan di daerah. Jika tujuh layanan tersebut berhasil dimaksimalkan artinya 79% pelayanan kepada masyarakat di daerah berhasil dibenahi.” Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni Wakil Menteri Agraria masyarakat. Kita ini adalah pelayan. 7. serta Perubahan Hak Guna dan Tata Ruang/ Dan sebagai pelayan kita harus Bangunan/Hak Pengelolaan Wakil Kepala Badan melayani masyarakat,” ungkap (HGB/HPL) menjadi Hak Milik Pertanahan Nasional (Wamen Wamen ATR/Waka BPN. (HM) untuk rumah tinggal, ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni rumah toko, dan rumah kantor. mengunjungi Kantor Pertanahan Raja Juli Antoni juga mengingatkan (Kantah) Kabupaten Maros, Kamis kembali mengenai Tujuh Layanan Di akhir pengarahan, Raja Juli (27/07/2023). Dalam kunjungan Prioritas yang diluncurkan pada Antoni juga mengimbau jajaran tersebut, Raja Juli Antoni berdialog Rapat Kerja Nasional (Rakernas) agar meningkatkan layanan dengan masyarakat yang sedang 2023. “Tujuh layanan itu meng- dengan memanfaatkan media mengajukan permohonan cover 79% layanan dari seluruh sosial untuk memberikan informasi di Kantah Kabupaten Maros. layanan di daerah. Jika tujuh yang maksimal kepada seluruh Setelahnya, ia meninjau langsung layanan tersebut berhasil masyarakat. Khususnya, kepada fasilitas layanan serta ruangan dari dimaksimalkan artinya 79% anak muda dengan konten-konten tiap-tiap seksi yang menunjang pelayanan kepada masyarakat di yang menarik, sehingga pelayanan layanan pertanahan. daerah berhasil dibenahi,” tegas yang sudah dibangun bisa sampai Wamen ATR/Waka BPN. dan dipahami oleh masyarakat. Usai melakukan peninjauan, Raja Juli Antoni memberikan arahan 7 Layanan Prioritas Dalam kunjungan kerja tersebut, kepada jajaran Kantah Kabupaten 1. Pengecekan Sertipikat, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Maros. Ia mengingatkan terkait 2. Surat Keterangan Pendaftaran oleh Kepala Kantor Wilayah BPN pentingnya tugas dan tanggung Provinsi Sulawesi Selatan, Tri jawab sebagai pelayan masyarakat, Tanah (SKPT), Wibisono. Turut hadir, sejumlah khususnya di bidang pertanahan 3. Hak Tanggungan Elektronik, Kepala Kantah di Provinsi Sulawesi dan tata ruang. 4. Roya, Selatan beserta jajaran di Kantah 5. Peralihan, Kabupaten Maros. “Apa yang selama ini kita konsep 6. Pendaftaran SK, dan rancang bersama (kebijakan di pusat, red), pada intinya adalah meningkatkan layanan untuk Edisi 97 Agustus 2023 5 Newsletter

REFORMASI BIROKRASI Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama, Inventarisasi untuk Percepat Legalisasi \"Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah tindak lanjut dari Memorandum of Aset, serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Understanding (MoU) dan Perjanjian Permasalahan Pertanahan Aset Persyarikatan Kerja Sama yang telah ditandatangani Muhammadiyah. oleh Menteri ATR/ Kepala BPN dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Raja Juli Antoni mengatakan, Perjanjian Kerja Sama pada Agustus 2022 lalu.\" ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama yang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan telah ditandatangani oleh Menteri ATR/ Kepala BPN Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni dan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Agustus 2022 lalu. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional “Hari ini, ditandatangani oleh Kepala Kanwil Sulawesi (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni Selatan dan Rektor, Perjanjian Implementasi Kerja menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sama. Ini lebih operasional. Nanti kedua belah pihak antara Universitas Muhammadiyah Makassar dan membuat tim teknis untuk menyelesaikan persoalan- Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan, persoalan pertanahan Muhammadiyah di Sulawesi Kamis (27/07/2023). Kerja sama ini berkaitan tentang Selatan,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Selain itu, Raja Juli Antoni juga mengimbau pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi kerja sama berbagai pihak untuk menginventarisasi dalam Mendukung Pelaksanaan Program Strategis data tanah di setiap kabupaten/kota. “Saya mengimbau Nasional Pertanahan. kalau bisa ada kerja sama yang baik, agar tanah-tanah di setiap kabupaten/kota yang bermasalah dapat Hal ini juga menjadi bukti keterbukaan Kementerian diinventarisasikan, sehingga nanti punya data yang ATR/BPN kepada Organisasi Masyarakat. lebih komplet,” tuturnya. Penandatanganan yang dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar ini berlangsung Menurutnya, setelah dilakukan inventarisasi maka sebelum Raja Juli Antoni menyampaikan kuliah umum data yang didapat bisa mempermudah proses dengan tema “Peran Kader Muhammadiyah dalam legalisasi aset-aset Muhammadiyah ke depannya. Dinamika Keumatan dan Kebangsaan”. Dengan demikian, percepatan sertipikasi tanah aset Muhammadiyah dapat diakselerasi oleh pihak Kanwil Pada kesempatan tersebut, ia juga menyaksikan BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan Perjanjian Implementasi Kerja Sama antara Pimpinan se-Sulawesi Selatan. Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan tentang Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran. 6 Newsletter Edisi 97 Agustus 2023

ATR/BPN INSPIRATIF Kementerian ATR/BPN Lakukan Diseminasi Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang “Kami berkomitmen untuk terus dapat membangun dan menggerakkan masyarakat berupaya meningkatkan layanan untuk memanfaatkan layanan pertanahan berbasis informasi pertanahan dan tata ruang.\" digital yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN,” katanya. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati Lebih lanjut, Usman Kansong menyatakan soal pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah terutama humas kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan agar proses diseminasi informasi yang dimiliki oleh setiap instansi berjalan secara optimal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/ Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BPN, Yulia Jaya Nirmawati yang juga selaku Plt. Kepala menyelenggarakan forum tematik Badan Koordinasi Biro Humas Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS). Mengusung untuk meningkatkan layanan pertanahan dan tata tema “Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang”, ruang serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kegiatan ini berlangsung di Swissotel PIK Avenue, yang diimplementasikan melalui program serta layanan Jakarta, Senin (10/07/2023). informasi pertanahan dan tata ruang. “Kami telah melakukan transformasi digital terhadap empat layanan Dalam sambutannya Ketua BAKOHUMAS, Usman pertanahan, di antaranya Hak Tanggungan, pengecekan Kansong, menyampaikan sebagaimana arahan Presiden sertipikat tanah, pembuatan Surat Keterangan Jokowi, sertipikat tanah penting dimiliki setiap pemilik Pendaftaran Tanah (SKPT), dan permohonan Zona Nilai tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah Tanah,” jelasnya. tersebut. Ia menyebut, sertipikasi tanah juga merupakan komitmen negara untuk benar-benar mengurangi Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan sejumlah konflik agraria yang ada, mewujudkan Reformasi Agraria inovasi layanan pertanahan dan tata ruang antara lain bagi masyarakat, serta memastikan ketersediaan dan Sentuh Tanahku, LOKETKU, Sistem Teknologi Informasi kepastian ruang hidup yang adil bagi masyarakat Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Web seperti situs layanan akses data geospasial di bhumi.atrbpn.go.id, “Hal itu menjadi landasan bagi kita insan humas untuk serta sistem informasi geografi tata ruang di GISTARU. terus bersinergi dan berkolaborasi membangun narasi yang kuat dan menggaungkan bersama Menurut Yulia Jaya Nirmawati, bukan hanya melalui saluran komunikasi yang kita kelola, demi memudahkan, Kementerian ATR/BPN juga senantiasa menumbuhkan persepsi dan minat masyarakat mendekatkan diri kepada masyarakat dengan tentang pentingnya memiliki sertipikat. Selain itu, juga menyediakan akses informasi publik melalui situs ppid.atrbpn.go.id, layanan pengaduan melalui Hotline WhatsApp Pengaduan dengan nomor 0811-1068-000, dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), serta Customer Care Tata Ruang (CETAR). “Kami berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang. Dalam forum ini kami berharap atensi Bapak/ Ibu untuk berikan kritik dan saran terkait layanan Kementerian ATR/BPN. Tentunya kritik dan saran dapat menjadi suntikan semangat untuk terus memperbaiki layanan dan program yang ada,” ucapnya. Edisi 97 Agustus 2023 7 Newsletter

Selama 1 tahun ini Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajarannya juga fokus menangani sengketa dan konflik pertanahan, di antaranya: 1. Konflik Suku Anak 2. Permasalahan Eks 3. Permasalahan 4. Permasalahan 5. Menyerahkan 6. Saat ini, Dalam (SAD) HGU PT. Jastamin masyarakat di Desa tanah Masyarakat sertipikat Kementerian ATR/ 113 di Provinsi di Kab Minahasa 3 Tambaksari, Kab di Kawasan Jambi yang telah Selatan yang Pasuruan yang Wonorejo, redistribusi tanah BPN pun tengah berlangsung ± 35 Kabupaten Blora, telah berhasil selama hampir ± Jawa Tengah dan di Pemalang memberi perhatian tahun dan berhasil Pemulihan aset diredistribusikan 100 tahun dikuasai HGU PTPN VIII di Jawa Tengah, serius terhadap diselesaikan Kebun Gadeh, kepada masyarakat. masyarakat. Kabupaten Bogor, yang merupakan 6 penyelesaian dengan diberikan 9 Jawa Barat, dimana penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi. Sertipikat Hak Milik penyelesaian tanah Eks HGU PT. Sikasur. Konflik ini Salah satunya Komunal terhadap permasalahan merupakan konflik menyelesaikan permasalahan eks 744 KK. ditempuh dengan pertanahan yang tanah transmigrasi di Kabupaten Tanah memberikan HGB diusulkan dalam Laut, Kalimantan Selatan. kepada masyarakat Lokasi Prioritas diatas HPL. Reforma Agraria (LPRA).