ATR BPN Edisi 62 AGUSTUS 2020

Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 reformasi birokrasi 5 Tata Ruang 6 Kabar Agraria dan Tata Ruang 7 ATR/BPN Goes to Campus Editorial SELAMAT TINGGAL HT KONVENSIONAL, Kementerian Agraria dan Tata SELAMAT DATANG Ruang/Badan Pertanahan HT-ELEKTRONIK! Nasional (ATR/BPN) mulai melaksanakan pelayanan Hak ATR/BPN Tanggungan Elektronik pada 8 Juli 2020, di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) Indonesia. Dengan demikian, pelayanan Hak Tanggungan Konvensional ditutup pada saat itu juga. Hak Tanggungan ini merupakan hak jaminan yang dibebankan dalam hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. HT-el diberlakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman di bank untuk kebutuhan investasi. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan 1.700 lembaga di Indonesia, baik bank, lembaga pinjaman, koperasi, maupun lainnya. Saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah memiliki sebanyak 7.385 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat dalam penerbitan HT-el yang tersebar di seluruh Indonesia dan 470 Kantor Pertanahan pun siap melaksanakan program tersebut. Layanan HT-el diharapkan dapat mengurangi 40 persen antrean di loket Kantor Pertanahan, mengurangi potensi fraud (penipuan), mengurangi warkah yang menumpuk di Kantor Pertanahan, serta memberikan kepastian waktu dan biaya kepada masyarakat. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama SELAMAT TINGGAL HT KONVENSIONAL, SELAMAT DATANG HT-ELEKTRONIK! Sejak dilakukan soft launching pada September 2019 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetapkan 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai pilot project layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Implementasi HT-el merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN akan akuntabilitas layanan sekaligus kesiapan dalam integrasi layanan melalui digitalisasi. Peningkatan Peresmian HT-el secara nasional ini dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Pada Januari 2020, pelaksanaan layanan HT-el tercatat Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris baru 12,59 persen. Layanan ini pun terus menunjukkan Jenderal, Himawan Arief Sugoto; peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari data yang Inspektur Jenderal, Sunraizal; Jajaran dirilis Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Direktorat Jenderal Kementerian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin dan LP2B). ATR/BPN; para Staf Ahli Menteri Data menunjukkan, pelaksanaan HT-el hingga Juni 2020 sudah ATR/Kepala BPN; para Staf Khusus mencapai 82,7 persen. Menteri ATR/Kepala BPN; para Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan BPN; para Pejabat Pimpinan Tinggi bahwa misi dari layanan HT-el adalah terus bergerak maju, Pratama; serta diikuti oleh Kakanwil menuju transformasi ke layanan elektronik. \"We are moving BPN Provinsi se-Indonesia melalui forward! Mulai jam 12 siang hari ini, layanan hak tanggungan video conference. konvensional akan hilang dan akan mulai berlaku layanan hak tanggungan elektronik secara nasional,\" kata Menteri ATR/ Sinergi Kepala BPN saat meresmikan HT-el secara nasional, dalam Kepala Pusdatin dan LP2B, Virgo Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Eresta Jaya mengatakan bahwa dalam Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (08 Juli 2020). penerbitan HT-el ini juga melibatkan 7.385 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga 10 provinsi yang sudah menerapkannya menyampaikan bahwa penerapan HT-el akan dilengkapi dengan 100 persen. \"Ada continuous improvement panduan. Khususnya, panduan bagi pelaksana layanan HT-el, juga dalam HT-el, antara lain debitur seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan perbankan. yang berbeda dari pemilik, badan usaha sebagai kreditur, bank asing sebagai Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal kreditur, yang berdasarkan verifikasi (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana Kementerian ATR/BPN, perorangan mengatakan, Kementerian ATR/BPN terbuka terhadap kreditur, pengalihan pembayaran masukan dari masyarakat pengguna layanan dan pelaksana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan HT-el, seperti Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ke berkas baru apabila terjadi force serta Kepala Kantor Pertanahan untuk menyempurnakan majeure,\" kata Kapusdatin dan LP2B. peraturan-peraturan pendukung pelaksanaan layanan ini. Sebagai informasi, layanan HT-el ini \"Kendati demikian, layanan HT-el ini bisa menjadi bentuk diatur dalam Peraturan Menteri ATR/ akuntabilitas layanan pertanahan di Kantor Pertanahan serta Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 menjadi dasar kesiapan dalam mengintegrasikan layanan tentang Pelayanan Hak Tanggungan pertanahan menjadi layanan elektronik serta sertipikat Terintegrasi Secara Elektronik. Layanan elektronik,\" kata Suyus Windayana. yang dapat dilayani secara elektronik adalah Hak Tanggungan (pendaftaran, peralihan, penghapusan, perubahan nama, serta perbaikan data), Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertipikat tanah, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Dalam pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik (HT-el), Kementerian ATR/BPN akan bermitra dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta perbankan. 2 Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rakor GTRA Pusat Dorong Pengembangan JBS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Hasil analisis Universitas Brawijaya pada tahun 2005 silam Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil melantik 10 orang menunjukkan pembangunan antara Jawa Bagian Utara (JBU) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Sebanyak 8 orang dilantik lebih pesat dibandingkan Jawa Bagian Selatan (JBS). Dalam kembali berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor rangka pengembangan JBS, khususnya Jawa Barat (Jabar) 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bagian Selatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, 2 orang dilantik Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengoordinasikan para menjadi Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. Pelantikan kepala daerah Jawa Barat untuk menjadikan pengembangan tersebut dilaksanakan di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13 Juli 2020). Jabar Bagian Selatan sebagai salah satu program Reforma Agraria. Hal tersebut disampaikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Barat yang diadakan di The Trans Luxury Hotel Bandung dan melalui sambungan video conference, Selasa (21 Juli 2020). Inisiasi Pengembangan Ekonomi JBS KPK Serahkan BMN kepada Kementerian ATR/BPN Melalui wadah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Barang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Korupsi KPK Nasional (ATR/BPN) akan menginisiasi pengembangan kawasan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan perekonomian masyarakat di Jawa Bagian Selatan atau JBS. Hal Nasional (ATR/BPN). Penyerahan berlangsung di Aula Prona Lt. ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah. \"Buku ini berjudul Penyusunan Ketersediaan Tanah 7 Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (16 Juli 2020). Sektoral dan Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Bagian Selatan. Data dalam buku ini sangat berguna untuk mengembangkan potensi ekonomi di Jawa bagian selatan,\" kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, saat membuka rapat konsolidasi di Sekretariat GTRA Pusat, Jakarta, Senin (13 Juli 2020). Pendaftaran Bidang Tanah di Indonesia Rampung Tahun 2024 Pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah RI oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ditargetkan selesai pada tahun 2024. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Rabu (22 Juli 2020), Kementerian ATR/BPN mampu mendaftarkan kurang lebih 21 juta bidang tanah di seluruh Indonesia dalam kurun 2017—2019. Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter 3

Reformasi Birokrasi WUJUDKAN ASN BERKUALITAS, KEMENTERIAN ATR/BPN BENCHMARKING KE KEMENTERIAN PUPR Dalam rangka membentuk ASN yang berkualitas melalui penerapan manajemen talenta dengan dukungan sistem merit, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan benchmarking mengenai Manajamen Talenta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kegiatan yang dipimpin Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan dilaksanakan Kamis (02 Juli 2020). Manajemen Talenta ATR/BPN dapat efisien dalam rangka pembelajaran dari institusi yang sudah Manajemen Talenta merupakan inovasi pemerintah terbukti berhasil melakukannya. dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. Lebih dari itu, pengembangan Dalu Agung Darmawan menambahkan manajemen talenta yang didukung dengan penerapan sistem bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN baru merit menciptakan sumber daya manusia yang memiliki saja memiliki 2 (dua) jabatan fungsional potensi yang sesuai dengan posisi yang akan diduduki. tertentu, dan perlu ditambahkan mengingat visi misi Presiden yang akan meniadakan Kementerian PUPR adalah salah satu Kementerian yang jabatan struktural Eselon III dan IV dapat dianggap paling siap oleh Kementerian Pendayagunaan dipenuhi. Ke depan Kementerian ATR/BPN Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam akan membuat JFT Penata Pertanahan, rangka menerapkan Manajemen Talenta. Hal tersebut sehingga Kementerian ATR/BPN memiliki dibuktikan dengan diperolehnya Anugerah dari KASN dengan JFT yang membidangi pertanahan. Kategori Penilaian Kompetensi Teknis pada tahun 2017 dan Kategori Inovasi Manajemen Talenta pada tahun 2018. \"Untuk tahap awal setidaknya kita memiliki gambaran bagaimana Turut hadir dalam kesempatan tersebut dari Kementerian Kementerian PUPR dulu menyambungkan ATR/BPN Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang kinerja dan kompetensi sehingga Reformasi Birokrasi, Andriani Sukmoro; Kepala Biro Hubungan memperoleh format yang pas,\" ujarnya. Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati: dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deni Santo. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Talenta, R.Adj. Canka ASN Berkualitas Amprawati Suryadi Putri, dalam Dalam kesempatan tersebut jajaran Kementerian ATR/ paparannya mengatakan manajemen BPN disambut hangat secara langsung oleh Kepala Badan talenta di Kementerian PUPR merupakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Sugiyartanto, proses untuk mengidentifikasi, memilih, yang didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Talenta, dan mempertahankan pegawai yang R.Adj. Canka Amprawati Suryadi Putri, dan Sekretaris Kepala memiliki potensi, kompetensi, dan Badan, serta para jajaran BPSDM PUPR. kinerja tinggi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kepala BPSDM PUPR, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam sambutan Sugiyartanto pun menegaskan bahwa pengantarnya mengatakan bahwa komitmen Kementerian saat ini Kementerian PUPR tengah fokus ATR/BPN dalam rangka mewujudkan ASN yang berkualitas pada pengembangan kompetensi sesuai sangat kuat. Untuk menuju ke sana tentu tidak mudah, namun dengan perkiraan waktu. dengan melakukan benchmarking ini setidaknya Kementerian 4 Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter

Tata Ruang DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG KEMENTERIAN ATR/BPN SIAPKAN REGULASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUATAN HAK PENGELOLAAN Jajaran pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung, baik secara virtual maupun tatap muka di Aula Prona lantai 7, gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (30 Juli 2020). Rapim kali ini membahas tentang rancangan peraturan menteri terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang dipaparkan oleh Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang dan Penguatan Konsep Hak Pengelolaan yang dipaparkan oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Andi Tenrisau. Rapim yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala sejalan dengan RTR. “Paling sedikit, yang BPN Sofyan A. Djalil, juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri ke depan sudah tidak boleh lagi dan ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, dan seluruh jajaran yang sudah ada akan kita perbaiki,” sahut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Sofyan A. Djalil. Pratama Kementerian ATR/BPN. Pada kesempatan yang sama, Staf Pada rapim kali ini, Dirjen PPRPT menyampaikan bahwa dalam Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang melakukan percepatan perwujudan ruang yang berkualitas dan Landreform dan Hak Masyarakat Atas percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan Tanah Andi Tenrisau menyampaikan dengan Rencana Tata Ruang (RTR), perlu adanya perangkat implikasi terhadap penguatan konsep pengendalian pemanfaatan ruang. “Instrumen pengendalian hak pengelolaan. “Penguatan konsep pemanfaatan ruang, bersifat pencegahan terhadap hak pengelolaan merupakan upaya pelanggaran pemanfaatan ruang tapi bukan pengenaan sanksi meningkatkan kehadiran pemerintah dan sangat penting diterapkan sebagai upaya percepatan terhadap pengelolaan tanah yang langsung perwujudan ruang yang berkualitas dalam menjawab dinamika dikuasai oleh negara sehingga penggunaan pembangunan,” ujar Budi Situmorang. tanah dapat lebih efektif, efisien dan berhasil guna serta berdaya guna. Sehingga Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan diharapkan tanah yang langsung dikuasai dengan adanya peraturan menteri ini nantinya harus menjadi oleh negara dapat dikembangkan sehingga solusi bagi pelanggaran yang sudah terjadi agar bisa diperbaiki siap untuk didistribusikan terhadap dan memperketat pengendalian pemanfaatan ruang yang berbagai kepentingan,” tutur Andi Tenrisau. Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter 5

Kabar Agraria dan Tata Ruang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENULIS: HERMAWAN TENAGA AHLI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BIDANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PLASMA SEKALIGUS PEMERHATI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Bagian Ketiga) Berbagai tantangan mengakses sumber pembiayaan Objek Reforma Agraria (TORA). Model tersebut menyebabkan masih banyaknya masyarakat bisnis kemitraan dapat menjadi yang berusaha mendapatkan pinjaman dari lembaga salah satu solusi. Model bisnis ini pembiayaan non formal meskipun dengan tingkat suku bunga membutuhkan kerja sama antara yang tinggi, atau mendapatkan pendanan dengan pola ijon penerima TORA dengan perusahaan yang cenderung merugikan. bonafide, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan Selain akses sumber modal, tantangan lainnya dapat swasta, berdasarkan prinsip saling berupa rendahnya kemampuan mengakses pasar yang menguntungkan, menghargai, mengakibatkan posisi tawar yang rendah dan berpotensi membutuhkan, memperkuat, dan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh, keterbatasan mengedepankan prinsip transparancy, kemampuan mendapatkan bibit unggul dan penerapkan fairness & accountability. Model teknologi budidaya yang baik sehingga mempengaruhi bisnis kemitraan ini efektif dalam produktivitas dan kualitas hasil produksi. Hal ini bisa pemanfaatan lahan TORA berskala disebabkan program pelatihan & pendampingan yang besar, kondisi jenis tanaman diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah homogen, dengan bentuk kepemilikan belum sepenuhnya berjalan dan terkoordinir secara baik. lahan penerima TORA dilakukan secara kolektif (misalnya HGU atas Untuk meningkatkan posisi tawar, sudah seharusnya nama Koperasi). Melalui model penerima TORA berkelompok dan membentuk wadah usaha kemitraan ini diharapkan berbagai seperti Koperasi, namun sayangnya banyak juga Koperasi keterbatasan akses sumber ekonomi yang tidak berjalan dengan baik disebabkan kapabilitas & dapat teratasi. profesionalitas pengurus belum memadai, lemah dalam struktur permodalan & manajemen usaha, pembinaan dan Tulisan bersambung ke Bagian 4 di Edisi pengawasan koperasi belum sepenuhnya berjalan intensif. berikutnya. Padahal di sisi lain jumlah koperasi saat ini sudah mencapai 126.343 (Data Kemenkop UKM per 31 Desember 2018) yang Informasi Penulis: jika dikelola dengan baik tentu akan menjadi kekauatan Penulis merupakan pemerhati bidang ekonomi yang luar biasa. pemberdayaan masyarakat dengan latar belakang pendidikan Sarjana Di sisi lain, terdapat juga pekerjaan rumah kementerian/ Ekonomi, saat ini sedang mengikuti lembaga dan pemerintah daerah terkait dalam mengatasi program Magister Manajemen di keterbatasan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur di PPM School of Management. Memiliki cluster perdesaan penerima TORA, mengingat pemenuhan pengalaman di bidang perbankan, anggaran tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan khususnya segmen usaha kecil dan peran dan kemampuan anggaran Kementerian ATR/BPN menengah, dengan title terakhir sehingga membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai sebagai Senior Vice President, dan juga pihak terkait untuk pemenuhan anggaran dimaksud. pengalaman di salah satu multinational company dengan title terakhir sebagai Dibutuhkan solusi yang riil dan proven untuk mendukung Vice President. Saat ini penulis aktif di program pemberdayaan masyarakat penerima Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Catatan Redaksi: Artikel penuh sudah pernah dimuat di situs www.atrbpn.go.id dengan tautan lengkap https://www.atrbpn. go.id/Berita/Kolom-Agraria-Dan- Tata-Ruang/implementasi-kebijakan- reforma-agraria-dalam-meningkatkan- kesejahteraan-masyarakat-126875 6 Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter

ATR/BPN Goes to Campus BANGKITKAN INVESTASI SEKTOR PROPERTI MELALUI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam Omnibus Law Cipta Kerja, menjadi jawaban atas pengembangan hunian berimbang. Dengan aturan ini, pebisnis properti bisa lebih dinamis dikarenakan pengembangan hunian berimbang tidak hanya dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota. Mekanisme Tanah, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa warga negara asing saat Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi ini hanya memiliki Hak Pakai. Hal UU, untuk menyatukan puluhan UU yang telah ada tersebut sesuai UU No. 20 Tahun sebelumnya agar tidak lagi tumpang-tindih, mendapat 2011 tentang Sarusun. beragam masukan yang diberikan oleh publik, ada yang menolak, mengkritisi, atau menerima. Seperti salah seorang \"Kita buka kemungkinan bahwa peserta dalam ATR/BPN Goes To Campus Universitas Riau, sarusun itu boleh dimiliki oleh (20 Juli 2020), yang mempertanyakan tentang mekanisme warga negara asing dengan syarat kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing. tertentu. Salah satunya, rumah yang bisa dibeli warga negara Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa ada asing adalah rumah dengan harga kesalahpahaman yang luar biasa mengenai kepemilikan di atas Rp 5 miliar. Jadi, RUU Cipta rumah susun untuk warga negara asing. \"Industri properti Kerja membuka kemungkinan itu itu banyak mendapatkan dampak positif, oleh sebab itu dalam rangka menjalin investasi,\" industri properti itu adalah industri yang berdiri sendiri. ungkapnya. Yang diberikan kepada warga negara asing bukan tanahnya tapi mereka boleh tinggal di apartemen yang Membangkitkan Industri Properti khusus untuk warga negara asing jadi mereka tidak boleh Dalam hal ini Kementerian Agraria memperebutkan rumah rakyat dan tidak boleh membeli dan Tata Ruang/Badan Pertanahan apartemen tipe 70, nanti kita akan tentukan,\" ujarnya. Nasional (ATR/BPN) menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/ bisa kembali membangkitkan industri Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas properti yang selama ini mengalami kelesuan. Seperti salah seorang peserta dalam ATR/BPN Goes To Campus Universitas Padjadjaran (UNPAD) menanyakan mengenai apakah benar UU Cipta Kerja lebih menampakkan sebagai UU peningkatan atau kemudahan investasi dibandingkan lapangan pekerjaannya sendiri. Sofyan A. Djalil menampik hal tersebut dengan menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja ini adalah sebuah kegiatan agregat, maka jika semua orang bisa berinvestasi maka setiap orang bisa menciptakan lapangan kerja. Selain upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, perhatian publik saat ini tertuju juga pada omnibus law, yakni RUU Cipta Kerja yang telah diajukan pemerintah ke DPR RI. Edisi 62 Agustus 2020 Newsletter 7

APA ITU HAK TANGGUNGAN? kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id nredom nad ujam