KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGADAAN TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK BANDAR UDARA DAN PELABUHAN BANDAR UDARA PELABUHAN Pengadaan tanah seluas Pengadaan tanah seluas 753,58 ha 283 ha untuk pembangunan 4 Proyek untuk pembangunan 1 Proyek Pengadaan tanah Bandara untuk mendukung pengembangan wisata Bali Baru, dengan adanya Bandara sebagai akses pintu masuk wisatawan khususnya wisatawan mancanegara, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang juga dapat meningkatkan devisa negara KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 48
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGADAAN TANAH HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI Lemahnya Lokasi Masih terjadi Peraturan pemahaman pengadaan sengketa, perundangan penyusunan tanah yang tidak yang belum diukung data keberatan nilai dokumen awal, tidak ganti rugi, efisien. perencanaan sesuai dengan maupun pada instansi RTRW, dan persyaratan berada di yang kawasan hutan. perizinan yang memerlukan tidak lengkap oleh instansi tanah. yang membutuhkan tanah. 49 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
50
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 07 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAANTANAH TERLANTAR 24 SK Tanah yang dilepas SK peruntukan tanah cadangan Penetapan Tanah Terlantar pemegang hak umum negara (SKTCUN) dengan jumlah luas 7.072,57 ha 4.275,16 ha 415,52 ha Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) merupakan tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang juga perlu dikelola. 52 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 08 PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT 2015 2016 2015 2017 2019 Bangka Sulawesi Selatan Maluku Utara Aceh Belitung 2016 Sumatra Selatan 2015 Yogyakarta 2016 2016 Banten Bali 2018 2019 Sulawesi Tenggara 2018 2015 2015 Bengkulu 2016 NTB 2017 2019 2018 Lampung Jawa Tengah 2017 2018 Jawa Timur 2015 2016 2017 2018 2019 l Budidaya rumput laut l Budidaya dan penang- l Perikanan budidaya darat l Budidaya perikanan dan l Pengrajin Tapis dan Sulam l Perternakan dan usaha kapan perikanan laut l Perternakan industri kecil pengolahan ikan Usus Waway l Industri kecil dan rumah biogas dan pakan ternak l Pertanian tanaman l Perkebunan cokelat dan l Pengrajin Rajut Wukirsari l Hortikultura pangan tangga industri pengolahannya l Buah-buahan l Pemberdayaan lingkungan l Anyaman Pandan l Industri untuk mendukung kegiatan perikanan 54 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT FARMMEARRKET Bantuan modal dan Bantuan langsung untuk Bantuan teknologi Penyediaan akses akses kepada kegiatan produksi dan industri pengolahan pemasaran perbankan distribusi Koneksi, Kerja sama Pembentukan Sosialisasi dan dan kemitraan dengan kelompok-kelompok pembinaan secara menyeluruh terhadap pihak lainnya usaha kegiatan usaha KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 55
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT JUMLAH HAK TANGGUNGAN AKTIF 1.200.000 1.200 1.000.000 922.675 933.745 900.477 956.820 1.023.813 1.000 800.000BIDANG 840,71 876,74 845,81 800 600.000 TRILIUN RUPIAH600 400.000 782,95 821,25 400 200.000 200 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH PENERBITAN HAK TANGGUNGAN NILAI HAK TANGGUNGAN Hingga Desember 2019, terdapat 5.951.280 hak tanggungan aktif senilai Rp 4.649 triliun Dengan semakin meningkatnya penerbitan Hak Tanggungan, mengindikasikan keberhasilan hak atas tanah untuk diagunkan dan menciptakan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. 56 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI Lemahnya Perbedaan sistem SDM di Kantor ksotaokrdehinoaldsei rdteenrkgaaint antara PTSL Pertanahan belum dengan kondisi fokus pada bidang tanah yang pelaksanaan pemberdayaan sporadis masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 57
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 09 REFORMA AGRARIA
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 REFORMA AGRARIA Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia Reforma Agraria hadir karena melihat berbagai persoalan umum di bidang Agraria, Sosial, Ekonomi, Politik, Pertahanan & Keamanan Ketimpangan Sengketa dan Alih fungsi Turunnya Kemiskinan dan Kesenjangan penguasaan, Konflik Agraria lahan pertanian kualitas Pengangguran Sosial lingkungan pemilikan, yang masif hidup penggunaan dan pemanfaatan tanah 60 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 REFORMA AGRARIA KEBANGSAAN KEADILAN tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Reforma Agraria harus menjamin semua pihak Indonesia mempunyai hubungan yang abadi diperlakukan adil dalam penguasaan, pemilikan, dengan bangsa Indonesia untuk menjaga penggunaan dan pemanfaatan tanah. keberlanjutan kebangsaan Indonesia. PENGAKUAN DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Reforma Agraria mengedepankan kepastian hukum PERLINDUNGAN MASYARAKAT bagi penerima TORA, keterbukaan informasi bagi HUKUM ADAT seluruh pihak, tertib penyelenggaraan negara, Reforma Agraria mengakui dan melindungi Hak profesionalitas dan akuntabilitas. Ulayat MHA di wilayah Republik Indonesia dan hukum adat yang berlaku serta ditaati masyarakatnya. PRINSIP KEBERLANJUTAN REFORMA AGRARIA PEMBERDAYAAN Reforma Agraria harus memperhatikan kondisi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif yang dapat merusak/menghilangkan/ mengurangi Reforma Agraria juga mengedepankan kualitas lingkungan. pemberdayaan kepada penerima TORA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 61
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 REFORMA AGRARIA Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan Menangani sengketa Menciptakan lapangan kerja dan konflik agraria untuk mengurangi kemiskinan Meningkatkan ketahanan dan Memperbaiki akses masyarakat kedaulatan pangan kepada sumber ekonomi Menciptakan sumber Memperbaiki dan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria TUJUAN menjaga kualitas melalui pengaturan, penguasaan, lingkungan hidup pemilikan, penggunaan dan REFORMA AGRARIA pemanfaatan tanah 62 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA INVENTARISASI PENGUASAAN, KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH REFORMA AGRARIA 900.000 REDISTRIBUSI TANAH 600.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 50.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET REALISASI BIDANG 300.000 107.150 100.000 95.741 170.562 143.234 23.925 22.553 350.650 283.236 400.000 668.714 BIDANG 144.900 88.384 612.365 522.457 120.445 106.957 719.612 683.442 954.256 938.693 0 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET REALISASI *Realisasi tahun 2015-2019 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 63
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 10 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan tertib tata ruang diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Adapun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang mencakup peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 65
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH Capaian Penyusunan Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) WILAYAH SUNGAI TAHUN 2019 (10 WS/57 SDEW) WS Ciliwung - Cisadane WS Bengawan Solo WS Asahan Toba 1. Danau Toba (Kawasan 1. Situ Kemang 1. Waduk Cengklik 2. Situ Cogreg Simanindo) 3. Situ Iwul WS Jratunseluna 4. Situ Cihuni WS Indragiri Akuaman 5. Situ Kelapa Dua 1. Waduk Kedung Ombo 1. Danau Singkarak 6. Situ Jampang Ciala 7. Situ Jeletreng WS Brantas WS Walanae Cenranae 8. Situ Malangnengah 1. Danau Tempe 9. Situ Lengkong Barang 1. Waduk Selorejo 2. Waduk Wlingi WS Musi Sugihan Banyuasin WS Citarum 3. Waduk Lodoyo Lemau 1. Danau Ranau 1. Situ Nagrog WS Limboto Bolango Bone 2. Situ Isjan/Cerelak 3. Situ Cikalong 1. Embung Isimu Utara 4. Situ Cibugag 2. Embung Tapadaa 5. Situ Cirawad 3. Embung Bilihu Timur 6. Situ Kelen Buah 4. Danau Perintis 7. Waduk Cirata 5. Embung Dumati 6. Embung Tunggulo 7. Embung Ilangata 8. Embung Tolango 9. Embung Pontolo 66 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH Gambar Capaian Penyusunan Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Program Strategis Nasional (PSN) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 67
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH Capaian Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2019, Sensus 514 Kabupaten/Kota 68 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah III Gelar Kasus : Gelar Kasus : Gelar Kasus : Gelar Kasus : Bangka Belitung (Kasus 1.Banten (Pembangunan Sulawesi Utara (Dugaan Jayapura (Kasus Posisi Penambangan Tindak Pidana Penataan Bangunan di Kawasan Terbuka diKawasan Perumahan di RTH, Ruang Nusantara Diving Wisata Alam Teluk Hutan KoservasiGunung Kota Tangerang) Centre (NDC) Resort Yoteva Jayapura) Mangkol) sudah selesai. Kota Manado) 2.Jawa Barat (Pembangunan Perluasan Perumahan di RTH 3.Yogyakarta (Pembangunan Objek Wisata di Kawasan Rawan Bencana Bencana III, Kabupaten Sleman) 4.Bali (Pembangunan Kantor di RTH, Kota Denpasar) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL I 69
KALEIDOSKOP KINERJA KEMENTERIAN ATR/BPN 2019 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH Capaian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Tanah Terindikasi Terlantar, HGU Habis, dan Pelepasan Sebagian Tahun 2019 70 I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Search
