Newsletter ATR-BPN Edisi 80 Februari 2022

Edisi 80 Februari 2022 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial PENDAFTARAN TANAH, AMANKAN ASET Kementerian Agraria dan Tata PEMDA DAN BUMN Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pendaftaran tanah. Tidak hanya tanah milik masyarakat, melainkan juga tanah wakaf serta tanah aset milik pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyadari, setiap pihak memiliki masalah tanah. Mulai dari dokumentasi yang tidak jelas, sampai tanah-tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris. Oleh sebab itulah, Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa kini Kementerian ATR/ BPN menjalankan program untuk mempercepat pendaftaran tanah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Arina Widya Kurniawati, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA PENDAFTARAN TANAH, AMANKAN ASET PEMDA DAN BUMN Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen Kepala Badan Pertanahan Nasional mendaftarkan aset milik Pemda. (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil Kementerian Agraria dan Tata bawah kendali negara, supaya tidak dikelola Ruang/Badan Pertanahan oleh kelompok-kelompok,\" kata Andi Nasional (ATR/BPN) Sulaiman. terus melakukan percepatan pendaftaran tanah. Aset BUMN Tidak hanya tanah milik Lebih lanjut, Sofyan A. masyarakat, melainkan juga tanah Djalil menyatakan bahwa wakaf serta tanah aset milik pemerintah daerah (Pemda) pendaftaran tanah aset dan Badan Usaha Milik Negara milik BUMN juga menjadi (BUMN). perhatian Kementerian ATR/BPN. Ia menyebutkan Menteri ATR/Kepala BPN bahwa aset milik PT PLN menyadari, setiap pihak (Persero) banyak dan saat memiliki masalah tanah. Mulai dari dokumentasi yang tidak ini terus didaftarkan oleh jelas, sampai tanah-tanah Kementerian ATR/BPN. wakaf yang digugat oleh ahli waris. Oleh sebab itulah, Sofyan \"Banyak yang sudah A. Djalil mengungkapkan bahwa kini diselesaikan dan ada yang Kementerian ATR/BPN menjalankan program untuk bermasalah, yang memang mempercepat pendaftaran tanah. membutuhkan ekstra efforts,\" ujar \"Semua tanah wakaf disertipikatkan. Untuk Sofyan A. Djalil. mempermudah hal itu, sudah ada peraturan menterinya, yang menyatakan jika tidak ada wakif, maka cari dua Sementara, Direktur Bisnis PT PLN Regional Sulawesi, Maluku, orang saksi yang mengatakan ini tanah wakaf, itu sudah Papua, dan Nusa Tenggara, Adi Priyanto mengapresiasi kerja cukup,\" kata Sofyan A. Djalil usai menyerahkan sertipikat keras Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan aset-aset tanah kepada masyarakat di Hotel The Rinra, Makassar tanah PT PLN. \"Selama tahun 2021, Kementerian ATR/BPN Rabu, 5 Januari 2022. telah menerbitkan 22.106 sertipikat atas aset PT PLN di seluruh Indonesia. Riwayat ini merupakan bukti nyata Kementerian ATR/ Pada kesempatan yang sama, Plt. Gubernur Sulawesi BPN dalam mengamankan aset negara,\" ujar Adi Priyanto. Selatan, Andi Sulaiman mengatakan bahwa terkait adanya rumah ibadah yang tanahnya digugat oleh ahli Pada kesempatan tersebut, Sofyan A. Djalil juga menyerahkan waris, hendaknya dibuat suatu khusus ataupun sertipikat sertipikat Hak Pakai kepada para Bupati/Wali Kota se- khusus. Sulawesi Selatan. \"Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen mendaftarkan aset milik Pemda. Sertipikat Hak Pakai yang Bapak terima hari ini merupakan simbol supaya aset tanah dapat menjadi tertib,\" ujar Sofyan A. Djalil. \"Baik rumah ibadah maupun sekolah itu bukan milik Dengan diberikan sertipikat Hak Pakai itu, Sofyan A. pribadi, melainkan harus dikelola negara. Aturan Islam Djalil berharap aset tanah Pemda tidak hilang dan dapat mengatakan bahwa semua rumah ibadah harus di didokumentasikan dengan baik. 2 Newsletter Edisi 80 Februari 2022

AGENDA ATR-BPN Menteri ATR/Kepala BPN Resmikan Renovasi 3 Gedung Kantor ATR/BPN di Sulawesi Selatan Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sofyan A. Djalil berkesempatan meresmikan dan menandatangani prasasti renovasi gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan Sinjai, serta pembangunan Masjid Nurul Ardi. Peresmian dan penandatanganan berlangsung di halaman Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa dengan renovasi kantor tersebut dapat memberikan kenyamanan sehingga pelayanan publik semakin baik. \"Yang paling penting, kantor kita semakin nyaman sehingga pelayanan kepada publik makin bagus. Kalau kantor bagus, tapi pelayanan publik tidak bagus itu tidak benar. Tapi jika kantor bagus, maka dalam melayani masyarakat makin hari makin baik,\" ujarnya. Kementerian ATR/BPN Perangi Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan terus memerangi mafia tanah untuk menutup ruang gerak mafia tanah agar keberadaannya tidak tumbuh. Upaya terus dilakukan Kementerian ATR/ BPN melalui percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal dalam Program \"Ngopi Sore\" bersama radio Sonora FM secara daring, Kamis, 6 Januari 2022. Sunraizal menuturkan, dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah, diharapkan dapat menekan ruang gerak mafia tanah. \"Kenapa pendaftaran bisa menekan mafia? Pertama, ada titik koordinat, ada NIB (Nomor Induk Bidang tanah), kemudian terpetakan. Kita digitalisasi, dengan digitalisasi warkahnya tidak mudah hilang,\" tuturnya. Perayaan Natal Bersama 2021, Persaudaraan Wujudkan Pelayanan Publik Profesional, Tepercaya, dan Berkualitas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil membuka Perayaan Natal Bersama 2021 yang mengusung tema \"Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan\". Kegiatan yang diselenggaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka Hari Raya umat Kristiani ini digelar di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 7 Januari 2022. Sejalan dengan tema Natal 2021 ini, Sofyan berharap agar persaudaraan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas sehingga terwujud pelayanan publik yang semakin baik. \"Sebagai perwujudan syukur dan harapan diimplementasikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kita berharap persaudaraan dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang tata ruang dan pertanahan yang semakin profesional, tepercaya, dan berkualitas,\" ujar Sofyan A. Djalil. Upaya Minimalisasi Sengketa dan Revisi Perpres Percepatan Pelaksanaan Konflik Pertanahan Reforma Agraria Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Pelaksanaan Reforma Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional dirasa perlu ada percepatan (BPN) Sofyan A. Djalil bersama Wakil karena begitu berdampak bagi Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya pemerataan ekonomi. Untuk itu, Tjandra, menghadiri Rapat Kerja pemerintah tengah menyusun dengan Komisi II DPR RI, Selasa, 18 Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Januari 2022 di Ruang Rapat Komisi mengenai Percepatan Pelaksanaan II Gedung Nusantara DPR RI. Rapat Reforma Agraria pada Perpres yang membahas Evaluasi Penanganan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Permasalahan Pertanahan dibuka Ketua Penyelesaian Penguasaan Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Rapat pembahasan Revisi Perpres terkait Percepatan Pelaksanaan Reforma Berbagai regulasi telah dibuat, seperti Undang-Undang Nomor Agraria diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya. dilaksanakan di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022. Dengan salah satu tujuannya, adalah memberikan perlindungan secara adil atas kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Pada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada kesempatan ini menyampaikan tentang upaya yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian dalam revisi Perpres mengenai meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan, yaitu dengan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pertama, penyelesaian legalisasi aset melakukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah tanah transmigrasi. Kedua, redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dan Sistematis Lengkap. ketiga, penyelesaian konflik agraria. 3 Newsletter Edisi 80 Februari 2022

DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN (Ditjen PSKP) Sinergi Kementerian ATR/BPN-Komisi II DPR RI, Atasi Sengketa Konflik Pertanahan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa Panja Anti-Mafia Tanah ini sebenarnya sudah ada dari beberapa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) waktu lalu dan sudah ada beberapa permintaan advokasi. Kementerian ATR/BPN R.B. Agus Widjayanto Penanganan sengketa dan konflik pertanahan terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Agar penyelesaian berjalan dengan lancar, Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya, melakukan koordinasi bersama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin, 17 Januari 2022 di gedung Kementerian ATR/BPN. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik turut berusaha bersama Kementerian ATR/BPN untuk Pertanahan (Dirjen PSKP), R.B. Agus Widjayanto mengatakan meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan, khususnya bahwa dalam melakukan pemetaan permasalahan melalui pemberantasan mafia tanah. Ia berkata bahwa Komisi pertanahan, pihaknya membagi dalam 10 (sepuluh) tipologi II DPR RI juga mempunyai Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah sebagai sumber. Ia menjelaskan salah satu contoh tipologinya sebagai salah satu alat untuk penanganan. adalah tipologi penetapan hak dan pendaftaran tanah. “Panja Anti-Mafia Tanah ini tentunya akan disesuaikan dengan “Apakah penetapannya keliru? Bagaimana proses produk dari Kementerian ATR/BPN,” tutur Riyanta. pendaftarannya? Semisal terjadi masalah di penetapan Riyanta menyebut bahwa dibutuhkan kerja sama antara batasnya, apakah overlapping atau salah letaknya?” ujarnya. Kementerian ATR/BPN beserta Komisi II DPR RI untuk Namun, beberapa kesalahan tersebut memang tak luput dari menyelesaikan kasus. Ia juga mengimbau kepada beberapa faktor. R.B. Agus Widjayanto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan integritas faktor pertama bersumber pada perkembangan teknologi dalam menangani mafia tanah. dalam aspek pertanahan. Dahulu pada kisaran 1960-1980, banyak sertipikat tanah yang ada buku tanahnya, tetapi tidak “Panja Anti-Mafia Tanah ini sebenarnya sudah ada dari ada surat ukurnya. Termasuk, ketika telah ada gambaran beberapa waktu lalu dan sudah ada beberapa permintaan situasinya, tetapi tidak dipetakan sehingga seolah-olah di advokasi. Dibutuhkan orang-orang yang bersih untuk bersama peta tanah terlihat bersih tanpa ada kepemilikan. menangani masalah ini,” ungkapnya. Faktor lainnya adalah faktor pemekaran wilayah. Dirjen PSKP Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Penanganan Sengketa menjelaskan bahwa menurut kejadian di lapangan, pemekaran dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengaku wilayah terjadi, tetapi protokol daerah pemekaran tidak optimis dengan sinergi banyak pihak. Dalam hal ini, bersama dilimpahkan secara lengkap. Komisi II DPR RI, berantas mafia tanah. “Melihat hal tersebut, sejak 1997 kami terus berkembang dan “Satgas Anti-Mafia Tanah dibentuk pada tahun 2018 melakukan perbaikan-perbaikan. Kami terapkan koordinat dengan target penyelesaian kasus sebanyak 61 kasus nasional karena sebelumnya kan memakai koordinat lokal, setiap tahunnya. Pak Riyanta, saya optimis ke depan terkait seperti pohon, sungai, dan patok-patok yang dahulu ada, pemberantasan mafia tanah, mari kita bersihkan, semangat tetapi sekarang tidak ada,” jelas R.B. Agus Widjayanto. untuk menyelesaikan,” ujar Hary Sudwijanto. Sinergi Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta yang turut hadir secara langsung mengemukakan bahwa pihaknya juga 4 Newsletter Edisi 80 Februari 2022

REFORMASI BIROKRASI PEMBANGUNAN ZI, UPAYA AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Dengan adanya berbagai hambatan, kendala, dan masalah Bidang Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kita harus melakukan upaya perbaikan. Gunawan Muhammad Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Jenderal (Itjen) Tahun 2022 Kementerian Agraria yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sesuai BPN) yang diselenggarakan di Hotel Novotel Golf Resort dengan prinsip good governance. and Convention Center memasuki hari terakhirnya, Jumat, 21 Januari 2022. Fokus pembahasan kali ini adalah Menurut Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Permasalahan Pelaksanaan Tata Ruang, Pengendalian, Pengembangan dan Pengawasan ZI, Ninik Maryanti, terdapat Penertiban Tanah dan Ruang; Renaksi Pengawasan Internal beberapa sasaran dari perbaikan Reformasi Birokrasi. \"Yaitu, Tahun 2022; serta Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas, bersih dari Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sert peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja,\" tutur Ninik Maryanti. Hadir sebagai narasumber pada pemaparan terkait Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan \"Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil Pembangunan ZI, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang tersebut, perlu strategi serta langkah konkret melalui upaya Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad. Ia mengatakan pembangunan ZI. Salah satunya dengan pemberian reward bahwa Kementerian ATR/BPN serta seluruh Satuan Kerja kepada satker peraih WBK/WBBM, pembimbingan teknis, (Satker) di daerah perlu menyadari adanya tantangan dan koordinasi mekanisme mutasi bagi satker yang memasuki hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi tahapan evaluasi oleh TPN, koordinasi standarisasi sarana Birokrasi (RB). Dengan demikian, dapat merumuskan dan prasarana, pendampingan satker dalam berinovasi serta strategi dan upaya perbaikan serta penanggulangannya. penambahan tim pendamping pembangunan ZI,\" jelasnya. \"Dengan adanya berbagai hambatan, kendala, dan masalah Menutup kegiatan Rakorwas, diadakan penyerahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kita harus penghargaan kepada Satker peraih predikat WBK/WBBM melakukan upaya perbaikan. Di antaranya, menyiapkan Tahun 2021. Turut hadir sebagai narasumber, Sekretaris Renaksi secara rinci, melaksanakan rapat TIM RB Ditjen Tata Ruang, Hardian; Kepala Bagian Program dan Kementerian dan Unit Eselon I secara berkala, menyiapkan aplikasi untuk membantu pelaksanaan Hukum Ditjen Pengendalian, Lisa Soraya; Inspektur monitoring dan evaluasi kegiatan Wilayah I, Munasim; Inspektur Wilayah RB serta melaksanakan II, Niken Wulandari; Sekretaris pembinaan ZI bagi satker Inspektorat Jenderal, Sri yang kurang maksimal,\" Puspita Dewi; Asisten ujarnya. Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan Reformasi dan Evaluasi RB, Birokrasi Akuntabilitas merupakan salah Aparatur, dan satu langkah awal Pengawas untuk melakukan Wilayah II, Andi Rahadian. 5 Newsletter Edisi 80 Februari 2022

ATR/BPN INSPIRATIF Perum PERURI Apresiasi Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kami berterima kasih atas apresiasi itu. Semoga kerja sama ini Kementerian ATR/BPN lebih baik ke depan. Himawan Arief Sugoto Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaaan “Golden Appreciation for Digital Product Category Ministry & Government Institution” dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI). Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN menjadi pelanggan strategis Perum PERURI, karena telah cukup lama bekerja sama untuk mewujudkan transformasi digital. \"Perum PERURI memberikan penghargaan kepada Pelanggan Strategis Kementerian ATR/BPN. Dalam rangka 50 tahun ulang Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur tahunnya, PERURI memberikan apresiasi kepada instansi Pengembangan Usaha Perum PERURI, Fajar Rizki. Ia yang menjadi mitra cukup panjang dan memiliki suatu menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan kerja sama yang strategis, terutama saat ini memasuki era pelanggan strategis yang begitu cepat melakukan digitalisasi,\" ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian digitalisasi. ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat menerima penghargaan tersebut, Kamis, 6 Januari 2022. Sejalan dengan itu, kedua pihak sudah bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi Sentuh Tanahku. Saat ini, Dalam menerapkan digitalisasi, Kementerian ATR/BPN dinilai pelanggan Sentuh Tanahku diverifikasi melalui layanan lebih cepat dan signifikan dari instansi lainnya. \"Untuk itu, digital yang disediakan Perum PERURI. Perum PERURI memberikan apresiasi karena kecepatan perubahan platform kami ke dalam transformasi digital, “Kami siap support. Kami lihat Kementerian ATR/BPN begitu dianggap salah satu yang memiliki progres yang baik dan cepat road map-nya terkait dengan digitalisasi. Kami juga signifikan terhadap perubahan,\" tutur Himawan Arief Sugoto. menyadari, yang konvensional ini, lama-lama pasti akan Ia melanjutkan, penghargaan tersebut akan memotivasi ter-distract. Sejalan dengan itu, kami juga masuk ke digital Kementerian ATR/BPN yang saat ini tengah menggencarkan security yang saat ini, pada prinsipnya apabila Kementerian transformasi digital. Seperti diketahui, berbagai pelayanan ATR/BPN juga membutuhkan digitalisasi, kami siap untuk pertanahan telah diintegrasikan menjadi layanan elektronik. support,” pungkas Fajar Rizki. Layanan tersebut antara lain Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah, dan Pengecekan Sertipikat Tanah. \"Kami berterima kasih atas apresiasi itu. Semoga kerja Turut mendampingi, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN sama ini lebih baik ke depan. Kami sudah punya program Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya; Kepala transformasi digital, yaitu pelayanan-pelayanan informasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, dan transaksi pertanahan. Nantinya, semua berbasis Gabriel Triwibawa; dan Project Manager PMO Transformasi elektronik, yang menggunakan digital signature, digital Digital, Yogi Pratomo Widhiarto. Turut hadir, Kepala Divisi materai, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam Pemasaran Strategis Perum PERURI, Hari Sukmono dan transaksi-transaksi yang awalnya manual base,\" papar Kepala Departemen Operasional Pemasaran Perum PERURI, Himawan Arief Sugoto. Srey M. Hutabarat. 6 Newsletter Edisi 80 Februari 2022

KOLOM INFORMASI PUBLIK Wujudkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Terintegrasi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai wujud komitmen Kementerian ATR/BPN kita bersama untuk menuju citra baik Kementerian ATR/BPN. Yulia Jaya Nirmawati Memasuki era revolusi industri terintegrasi kepada seluruh unit kerja proses pengaduan. \"Jadi pengadu 4.0, digital melayani pada teknis di Kementerian ATR/BPN. nantinya dapat mengakses pengaduan lembaga pemerintahan menjadi secara online dan dapat memonitor suatu keniscayaan. Kementerian \"Kita terinsipirasi dengan lapor.go.id ini, keberadaan aduannya sampai di Agraria dan Tata Ruang/Badan karena kita banyak unit kerja, kita ingin mana,\" ucap Kepala Biro Hubungan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masyarakat bisa langsung memonitor Masyarakat. sebagai lembaga pelayan masyarakat keberadaan proses penanganannya pun turut mengimplementasikan sampai di mana. Untuk itu, agar kita Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan digital melayani pada berbagai bisa bekerja melalui satu pintu terkait Masyarakat mengatakan dengan aspek, salah satunya dalam lingkup proses pengaduan, kita sekarang dilakukannya pelatihan pengelolaan pengelolaan pengaduan masyarakat. membangun aplikasi yang dapat pengaduan kali ini, ia berharap Dengan memanfaatkan teknologi, mengintegrasikan ke seluruh kanal agar para peserta selain dapat Kementerian ATR/BPN akan yang ada di seluruh unit kerja,\" kata mengoperasikan aplikasi ini, juga dapat mewujudkan sistem pengelolaan Kepala Biro Hubungan Masyarakat. berperan aktif untuk menyosialisasikan pengaduan yang terintegrasi dan kepada rekan di masing-masing unit mudah ditelusuri. Dengan dilakukannya integrasi pada kerja. \"Ini menjadi tanggung jawab kita pengelolaan pengaduan, Kepala Biro bersama sebagai wujud komitmen \"Sebuah keniscayaan kalau kita tidak Hubungan Masyarakat berharap kita bersama untuk menuju citra baik ikut di dalamnya, karena sekarang salah satu dampaknya adalah dapat Kementerian ATR/BPN,\" kata Yulia Jaya kita sudah ada di era revolusi industri menjadi cerminan kinerja pengelolaan Nirmawati. 4.0, jadi digital melayani harus kita pengaduan di seluruh unit kerja baik ikuti,\" ujar Kepala Biro Hubungan di pusat maupun di daerah. \"Jadi kita Sebagai informasi, kegiatan Training Masyarakat Kementerian ATR/BPN, sama-sama perlu memonitor kinerja Aplikasi Pengelolaan Pengaduan Yulia Jaya Nirmawati saat membuka kita melalui aplikasi ini,\" terang Yulia tahap pertama ini ditujukan bagi kegiatan Training Aplikasi Pengelolaan Jaya Nirmawati. para pengelola pengaduan di seluruh Pengaduan yang diselenggarakan unit kerja di tingkat pusat. Kemudian di Westin Hotel, Jakarta, Jumat, 28 Pembangunan integrasi pengelolaan tanggal 10 Februari 2022 mendatang Januari 2022. pengaduan tentunya diharapkan akan dilakukan kegiatan tahap kedua memiliki dampak yang positif bagi sebagai pemberian pelatihan kepada Dalam mengelola pengaduan citra lembaga. Yulia Jaya Nirmawati pengelola pengaduan di tingkat daerah masyarakat, saat ini Kementerian menjelaskan beberapa manfaatnya, yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi dan ATR/BPN sudah memiliki lima kanal, di antaranya yaitu pengaduan Kantor Pertanahan kabupaten/kota. yaitu salah satunya lapor.go.id yang masuk nantinya dapat yang diprakarsai oleh Kementerian dipantau kejelasan tindak lanjutnya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan menyediakan satu data pengaduan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan yang terpusat, juga sebagai bahan dijalankan oleh seluruh kementerian/ pertimbangan pengambil kebijakan lembaga. Berkaca pada kanal tersebut, para pimpinan. Selain itu, dengan Yulia Jaya Nirmawati menganggap aplikasi yang mengintegrasikan perlu membangun suatu sistem pengaduan ini nantinya pemohon pengelolaan pengaduan yang juga dapat mendapat kejelasan pada 7 Newsletter Edisi 80 Februari 2022

SIMULASI EVAKUASI PROSEDUR EVAKUASI KEBAKARAN Waspada saat Matikan dan Jangan panik Jauhi alarm berbunyi Lepaskan serta ikuti sumber api peralatan listrik arahan petugas Segera menuju Tahan nafas Berjalan cepat Segera menuju pintu evakuasi dan menuju melalui tangga titik kumpul pintu evakuasi darurat PROSEDUR EVAKUASI GEMPA BUMI Waspada saat Matikan dan Jangan panik Segera menuju alarm berbunyi Lepaskan serta ikuti pintu evakuasi peralatan listrik arahan petugas Berjalan cepat Bila terjebak Lindungi kepala Segera menuju melalui tangga berlindung dari reruntuhan titik kumpul di bawah meja darurat PROSEDUR PENGGUNAAN TANGGA DARURAT Memegang Tidak membawa Berjalan perlahan- Tangga darurat harus sandaran tangga benda yang berat lahan saat bebas dari barang yang menghalangi menggunakan tangga KONTAK DARURAT 118/119AMBULANSAMBULANCE POLISI 110 PMI (021)4207051 PEMADAM 112 KEBAKARAN