Newsletter ATR-BPN Edisi 95 Mei 2023

Edisi 95 Mei 2023 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial GTRA Menteri Agraria dan Tata Summit Road Ruang/Kepala Badan to Karimun 2023 Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto, membuka Kick Off Meeting GTRA Summit Road to Karimun 2023 di Hotel Artotel Suite Mangkuluhur, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Kick off meeting tersebut, merupakan rangkaian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, yang akan berlangsung pada Agustus 2023 mendatang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. GTRA Summit 2023 ini merupakan keberlanjutan dari GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan GTRA Summit 2023 ini mengusung tema “Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat”. Dengan dimulainya Kickoff Meeting GTRA Summit 2023, ke depannya akan berlangsung beberapa forum terbuka yang akan membahas berbagai isu pertanahan. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief klik untuk melihat Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Shinta Purwitasari, S.H., S.T., M.H., Penyunting/Editor: Arie tayangan seputar Satya Dwipraja, S.Tr.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘ Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari ATR/BPN Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA GTRA Saat membuka pertemuan, Menteri ATR/Kepala BPN, Summit Road Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali tentang instruksi to Karimun Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit yang lampau. 2023 “Presiden tidak menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat, yang disebabkan oleh ego “Forum GTRA diharapkan dapat sektoral dan ego lembaga. Yang kedua, Forum GTRA harus mengintegrasikan, memadukan menjadi forum yang dapat menghancurkan persoalan seluruh kementerian/lembaga ego sektoral yang menghambat pelaksanaan Reforma dan juga pemerintah daerah Agraria,” kata Hadi Tjahjanto di lokasi. untuk menyelesaikan persoalan pertanahan.” Menurutnya, GTRA Summit ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk kementerian/lembaga serta pemerintah Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto daerah meruntuhkan ego sektoral tersebut demi menyejahterakan rakyat. “Forum GTRA diharapkan dapat Pada tahun 2022 lalu, Kementerian Agraria dan mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/ Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lembaga dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan berhasil menyelenggarakan Gugus Tugas Reforma persoalan pertanahan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Agraria (GTRA) Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Melalui kegiatan tersebut Dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Perekonominan, lahirlah Deklarasi Wakatobi yang intinya berisi komitmen Airlangga Hartanto lewat rekaman video menyampaikan, antar kementerian/lembaga untuk saling berkoordinasi GTRA harus menjadi komitmen bersama setiap lapisan menyelesaikan berbagai permasalahan agraria demi pemerintahan karena dampak dari Reforma Agraria kesejahteraan masyarakat. yang cukup besar bagi masyarakat. “Reforma Agraria Untuk memastikan berjalannya poin-poin yang tertuang merupakan Proyek Strategis Nasional yang dampaknya pada deklarasi tersebut, Kementerian ATR/BPN kembali langsung memberi pemerataan perekonomian rakyat dan menggelar GTRA Summit di tahun 2023. Kali ini, wilayah terhadap pemulihan ekonomi pasca Covid-19, khususnya yang menjadi tuan rumah adalah Kabupaten Karimun, bagi rakyat kecil di pedesaan melalui perkebunan dan Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan pada 29-31 lain-lain,” jelas Airlangga Hartanto. Agustus 2023. Mulainya rangkaian kegiatan GTRA Summit tahun ini ditandai dengan Kickoff Meeting GTRA Summit Dengan dimulainya Kickoff Meeting GTRA Summit 2023, Road to Karimun 2023 yang diselenggarakan di Artotel ke depannya akan berlangsung beberapa forum terbuka Mangkuluhur, Jakarta, Selasa (11/04/2023). yang membahas berbagai isu pertanahan. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni lantas berharap, melalui forum ini akan melahirkan solusi-solusi terkait masalah pertanahan tersebut. “Dengan forum-forum berseri, apakah itu diskusi, FGD (focus group discussion, red), seminar sampai akhirnya summit nanti kami berharap banyak persoalan yang bisa terselesaikan terkait urusan pertanahan di Indonesia ini. Tentu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Karimun yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengakomodasi kegiatan ini,” ujar Raja Juli Antoni. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah GTRA Summit 2023. “Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya sejak GTRA Summit tahun lalu di Wakatobi kami ditunjuk sebagai tuan rumah. Secara tegas kami sampaikan kami dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun, siap sebagai tuan rumah penyelenggaraan GTRA Summit 2023,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Saiful Haq; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.(*) 2 Newsletter Edisi 95 Mei 2023

AGENDA ATR-BPN Bontang Dideklarasikan sebagai Kota IKAWATI Kementerian ATR/ Lengkap Pertama di Bumi Borneo BPN Gelar Bazar Ramadan di Seluruh Menteri Agraria dan Tata Indonesia Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ikatan Istri (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto Karyawan mendeklarasikan Kota dan Karyawati Bontang sebagai Kota (IKAWATI) Lengkap, Rabu (05/04/2023). Kementerian Pendeklarasian dilakukan di Agraria dan Tata Pendopo Odah Etam, Kantor Ruang/Badan Gubernur Provinsi Kalimantan Pertanahan Timur. Deklarasi ini kemudian Nasional (ATR/BPN) menggelar Bazar Ramadan tahun menjadikan Bontang sebagai Kota Lengkap pertama di Pulau 2023, bertempat di halaman Kantor Kementerian ATR/ Kalimantan dan ketiga di Indonesia. BPN, Jakarta, Rabu (12/04/2023). Bazar ini merupakan bentuk kepedulian Kementerian ATR/BPN kepada Selain Bontang, Kota lain yang telah dideklarasikan sebagai kota pegawai dan masyarakat sekitar yang membutuhkan lengkap antara lain Denpasar, Madiun, Tegal, Surakarta, Yogyakarta, berbagai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Jakarta Pusat, dan Badung. Kementerian ATR/BPN Kerja Sama dengan Korea Real Estate Board Informasi nilai tanah merupakan informasi vital yang bersifat sensitif. Untuk itu, butuh kehati-hatian, integritas, serta kewajaran/keadilan dalam perhitungan dan penyajiannya. Demi mewujudkan informasi nilai tanah yang berkualitas, diperlukan studi komparasi dengan negara-negara yang telah terbukti dapat menyajikan informasi nilai tanah yang wajar, reliabel, adil, dan transparan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Korea Real Estate Board (REB) dalam bidang sistem penetapan harga real estat dan pembangunan informasi digital. Kegiatan penandatanganan ini diselenggarakan di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (11/04/2023). Kolaborasi dengan Penegak Hukum, Wamen ATR/Waka BPN: Kita Dorong Penyelesaian Sengketa Adalah Orang Terpilih untuk Perbaiki Manajemen Pertanahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Dalam rangkaian Pertanahan Nasional kunjungan kerjanya (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto di Pekanbaru, Sabtu mengunjungi sekaligus (15/04/2023), Wakil memberikan pengarahan Menteri Agraria kepada jajaran Kantor dan Tata Ruang/ Wilayah (Kanwil) BPN Wakil Kepala Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pertanahan Selasa (11/04/2023). Ia Nasional (Wamen menyampaikan kembali ATR/Waka BPN) amanah Presiden Joko Widodo untuk mengakselerasi program melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan peninjauan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau. sengketa dan konflik pertanahan, serta terkait tata ruang. Saat memberikan pengarahan kepada jajarannya, Wamen ATR/Waka BPN menggarisbawahi bahwa tugas Kementerian Dalam hal penyelesaian sengketa di Sumatra Selatan, Hadi ATR/BPN dalam memperbaiki tata kelola pertanahan bukan Tjahjanto melihat tipologi permasalahan yang ada, salah satunya sekadar mengurus soal teknis administrasi, namun turut banyak tumpang tindih atau overlapping. Untuk itu Ia mendorong berkontribusi dalam membangun identitas bangsa. kerja sama antara Kepala Kanwil (Kakanwil) dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan hal tersebut. Edisi 95 Mei 2023 3 Newsletter

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Upayakan Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Melalui GTRA “Forum GTRA menjadi wadah koordinasi lintas sektoral untuk mendukung percepatan program strategis ini.” Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan Setelah Kickoff Meeting Gugus Tugas Dalu Agung Darmawan kemudian mengatakan, Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to agar tujuan dari Reforma Agraria itu bisa terwujud, Karimun 2023 dibuka oleh Menteri Agraria di situlah peran GTRA dari berbagai tingkatan mulai dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan dari kabupaten/kota hingga tingkat nasional. “Forum Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Selasa GTRA menjadi wadah koordinasi lintas sektoral untuk (11/04/2023), maka resmi pula seluruh rangkaian GTRA mendukung percepatan program strategis ini,” mulai dijalankan. jelasnya. Menuju pertemuan Sementara itu, GTRA puncak yang akan Summit 2023 merupakan berlangsung pada sebuah puncak dari Agustus mendatang, koordinasi tersebut. agenda GTRA Diharapkan, dengan akan diisi berbagai wadah ini dapat muncul panel diskusi kebijakan-kebijakan yang membahas yang bertujuan untuk seputar upaya mengurai masalah memberikan solusi pertanahan. “Jadi terkait persoalan di bulan Agustus pertanahan nanti ada pertemuan di kalangan puncak yang difasilitasi masyarakat. oleh GTRA untuk Pada rangkaian awal mengkoordinasikan dan kegiatan ini, Direktur memadukan kebijakan- Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga menjelaskan terkait arti penting menyukseskan dan pemerintah daerah untuk merealisasikan Reforma Reforma Agraria bagi masyarakat. “Reforma Agraria ini Agraria,” terang Direktur Jenderal Penataan Agraria. harus kita optimalkan secara terus-menerus karena Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia ada dua hal yang diupayakan, yakni keadilan dan GTRA Summit 2023 Road to Karimun, Sudaryanto kemakmuran. Ini memang harus terus-menerus kita memaparkan sejumlah agenda yang akan dilakukan lakukan karena keadilan dan kemakmuran itu sesuatu dalam rangkaian GTRA tahun ini. “Road to Karimun ini yang kita terus cari sebagai pemerintah,” kata Dalu akan diawali dari berbagai diskusi, seminar, webinar, Agung Darmawan di Artotel Mangkuluhur, Jakarta, dan focus group discussion dalam rangka pemahaman Selasa (11/04/2023). tema dan isu strategis dengan melibatkan kementerian Menurut Direktur Jenderal Penataan Agraria, dan lembaga terkait,” tuturnya. keadilan dan kemakmuran itu diwujudkan Reforma Adapun pada kegiatan ini turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Agraria melalui penataan aset dan akses pertanahan. perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga dan Masyarakat tidak hanya diberikan hak atas tanah tapi juga diberikan akses untuk mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan perekonomiannya. pemerintah daerah. 4 Newsletter Edisi 95 Mei 2023

KOLOM INFORMASI PUBLIK Wamen ATR/Waka BPN: Transaksi Tanah di IKN Tidak akan Diakui! \"Tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara tidak bisa diperjualbelikan.\" Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni Meski secara legal tanah di IKN tidak bisa dijualbelikan, namun masih banyak spekulan yang melakukan transaksi tersebut secara informal. Hal ini dinilai bisa membuat harga tanah di IKN melambung tinggi sehingga menghambat proses pembangunan. “Oleh karena itu, kami akan menerbitkan surat edaran baru yang lebih kuat sesuai dengan instruksi Pak Presiden,” ujar Raja Juli Antoni. W akil Menteri Agraria dan Tata Dalam kunjungan kali ini, Wamen ATR/Waka BPN Ruang/Wakil Kepala Badan hadir di IKN, Nusantara bersama dengan Menteri Pertanahan Nasional (Wamen Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ATR/Waka BPN), Raja Juli (Menko Polhukam), Mahfud M. D.; Menteri Antoni menegaskan bahwa Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tanah di kawasan Ibu Kota Basuki Hadimuljono; Kepala Otorita IKN, Bambang Negara (IKN), Nusantara Susantono; dan Imam Besar Masjid Istiqlal, tidak bisa diperjualbelikan. Nasaruddin Umar. Rombongan mengunjungi Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke sejumlah titik pembangunan di IKN, yakni IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis Bendungan Sepaku Semoi, Titik Nol IKN, Sumbu (13/04/2023). Kebangsaan Barat IKN, dan Istana Negara. “Kami nanti akan menerbitkan sebuah edaran baru Melihat proses pembangunan yang sedang yang menyatakan bahwa transaksi yang terjadi berjalan, Mahfud M. D. mengaku optimis proyek setelah IKN di-launching, tidak akan diakui sebagai tersebut akan berhasil. “Hari ini saya sampai ke alas hak,” kata Wamen ATR/Waka BPN di kawasan sini, beberapa bagian sudah sampai 8%, beberapa Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). bagian sudah sampai 12%, dan dari hanya 8% dan 12% itu saya merasa takjub, gembira. Ini adalah kota Ia menjelaskan, sejatinya Kementerian ATR/BPN masa depan harapan manusia,” ujar Mahfud M. D. telah memiliki surat edaran yang mencegah terjadinya peralihan tanah (land freezing). Seusai mengunjungi sejumlah titik pembangunan, Menurut Raja Juli Antoni, kebijakan land freezing rombongan melanjutkan kunjungan ke wilayah ini sudah berlaku sejak 14 Februari 2022. HPK. Di lokasi ini kemudian dilaksanakan peringatan Nuzulul Qur’an. Pada kesempatan kali ini, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi. Sebagai informasi, sebelum mengunjungi IKN, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan dua sertipikat tanah wakaf di Masjid Al Jihad, Balikpapan. Edisi 95 Mei 2023 5 Newsletter

REFORMASI BIROKRASI Tekankan Integritas dan Kompetensi Tinggi \"Seorang PNS harus memiliki integritas yang tinggi. Mulai dari berperilaku baik, berpikir dan bertindak positif, serta menjaga kewibawaan dan nama baik organisasi.\" Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Kementerian ATR/BPN, Deni Santo Integritas merupakan satu nilai atau sikap yang terikat aturan dan kode etik seorang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil PNS. Menurutnya, seorang PNS harus (PNS). Selain berintegritas, sebagai pelayan memiliki integritas yang tinggi. “Mulai dari masyarakat, PNS juga perlu terus meningkatkan berperilaku baik, berpikir dan bertindak kompetensi diri yang dimiliki. Kedua hal tersebut positif, serta menjaga kewibawaan dan ditekankan kepada 107 PNS dan 44 Pejabat nama baik organisasi. Hindari berbagai Fungsional yang berasal dari Formasi Umum 2021 macam sifat yang mendegradasi Teman- di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ teman semua sebagai abdi negara,” Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru imbau Kepala Biro Orpeg Kementerian dilantik, Rabu (12/04/2023) di Ruang Nusantara, ATR/BPN. Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Cikeas, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan ini, telah dilantik pula sebanyak 44 pegawai Kementerian ATR/ Pada pelantikan kali ini, Kepala Biro Organisasi BPN menjadi Pejabat Fungsional. Deni dan Kepegawaian (Orpeg) Kementerian ATR/ Santo mengatakan, Pejabat Fungsional BPN, Deni Santo menyebut, pengambilan sumpah/ perlu senantiasa meningkatkan kapasitas janji ini merupakan proses yang harus dilakukan diri. “Pejabat Fungsional ini kan terbagi menjadi dua, sebagai salah satu wujud kesungguhan PNS dalam ada jabatan fungsional keterampilan dan jabatan mengemban tugas dan tanggung jawab. “Saudara- fungsional keahlian. Kalau saat ini Saudara-saudara saudara ini adalah generasi muda Kementerian ATR/ menjadi Pejabat Fungsional pertama, hendaknya BPN. Perjalanannya masih begitu panjang, hendaknya ditingkatkan lagi ke jenjang yang berikutnya, seperti Ahli menghayati hal-hal yang diucapkan saat sumpah PNS,” Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama,” imbaunya. ujarnya. Lebih lanjut, Deni Santo berkata, bukan tidak mungkin Deni Santo lanjut menjelaskan, ketika seorang pegawai suatu saat para pegawai yang saat ini dilantik, kelak telah sah menjadi PNS artinya pegawai tersebut akan mengemban amanah dalam jabatan struktural. Tentunya hal ini dipilih dalam berbagai pertimbangan seperti kompetensi teknis dan manajerial. “Kelak, Saudara-saudara semua akan menjadi seorang pemimpin. Kemampuan ini yang harus senantiasa dilatih sejak saat ini, seperti bagaimana kemampuan manajerial seorang pemimpin itu. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam mengemban tugas dan amanah,” pungkasnya. Turut hadir pada pelantikan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang, Farid Hidayat; Sesditjen Penataan Agraria, Awaludin; Sesditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Fitriyani Hasibuan; Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian; serta Plh. Kepala PPSDM, Wiwiek Yuniarti. (*) 6 Newsletter Edisi 95 Mei 2023

ATR/BPN INSPIRATIF Atasi Permasalahan Pertanahan, Berikan Kepastian Hukum Hak atas Tanah Pemerintah khususnya Kementerian ATR/ dan membuka akses ekonomi. “Harga tanah yang memiliki BPN perlu memberikan perlindungan kepada sertipikat dengan yang tidak akan berbeda. Yang memiliki masyarakat dalam bentuk sertipikat sebagai sertipikat pasti tinggi harganya, jadi jika tanah itu dijual jaminan kepastian hukum agar terhindar dari harganya pasti akan mahal. Sertipikat juga bisa menjadi konflik dan sengketa pertanahan.” modal untuk usaha dengan disekolahkan di bank, jadi manfaatnya ini sangat banyak,” tuturnya. Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Saan Mustopa Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Karawang, Nurus Sholichin mengajak masyarakat di Tanah merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Karawang untuk mengurus sendiri sertipikat yang jumlahnya tidak bertambah. Sementara tanahnya. “Yang tanahnya belum bersertipikat, segera itu, kebutuhan masyarakat akan tanah terus sertipikatkan! Tapi, kalau bisa diurus sendiri, tanpa kuasa. meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini Dengan senang hati kami melayani masyarakat yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah mengurus sendiri sertipikatnya. Di Kantor Pertanahan pertanahan seperti tumpang tindih ataupun sengketa Kabupaten Karawang kami spesialkan untuk masyarakat kepemilikan hak atas tanah. yang mau mengurus sendiri sertipikat tanah, ada namanya layanan prioritas,” ujarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kemudahan mengurus sertipikat tanah ini dirasakan oleh Saan Mustopa saat menjadi narasumber pada kegiatan Adi (35), salah satu penerima sertipikat dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata sosialisasi. Ia mengaku mengikuti program PTSL untuk Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kegiatan mendapatkan sertipikat tanahnya. “Saya ikut program PTSL yang berjalan atas kerja sama dengan Komisi II DPR RI ini, pada bulan Oktober tahun lalu, proses untuk mengikutinya berlangsung di Brits Hotel Karawang, Rabu (12/04/2023). pun mudah tidak berbelit-belit. Biaya yang dikeluarkan pun tidak ada. Saya berterima kasih sekali kepada pemerintah Ia menyampaikan, perlu ada kesadaran dari pemerintah dengan adanya program ini,” ungkapnya. untuk mengatasi permasalahan sengketa pertanahan yang timbul akibat dari kebutuhan persediaan tanah yang Adapun sosialisasi ini turut dihadiri oleh 100 peserta dan semakin meningkat. “Permasalahan pertanahan seperti dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil program ini perlu segera diselesaikan. Pemerintah khususnya PTSL kepada 10 penerima sertipikat. Sertipikat diserahkan Kementerian ATR/BPN perlu memberikan perlindungan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa kepada masyarakat dalam bentuk sertipikat sebagai yang didampingi Kepala Bidang Penetapan Hak dan jaminan kepastian hukum agar terhindar dari konflik dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Meijana sengketa pertanahan,” ujar Saan Mustopa. Irawan Sukarja; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Nurus Sholichin; Kepala Seksi Penetapan Hak Wakil Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan, sertipikat dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tanah merupakan bukti hukum tertinggi dan terkuat atas Dedi Mulyadi; serta Kepala Subbagian Media Center Biro kepemilikan tanah. “Setelah memiliki sertipikat, jika ada Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Nur Adhani. persoalan pertanahan apa pun kita sudah memiliki bukti kepemilikan yang tidak gampang di-klaim oleh orang lain. Makanya, sekarang pemerintah memiliki program yang nama PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan atau jaminan hukum terhadap kepemilikan tanah melalui sertipikat,” sebutnya. Pernyataan tersebut disetujui oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Meijana Irawan Sukarja. Ia menambahkan, sertipikat tanah juga bisa memberikan nilai Edisi 95 Mei 2023 7 Newsletter

SAMPAN Kolek Ombak Melambangkan daerah yang bercirikan bahari Melambangkan geografis Provinsi dan merupakan alat transportasi masyarakat di Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan. Provinsi Kepulauan Riau (filosofi Sampan atau Sampan Kolek dari logo Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun). Didalamnya ada keris yang melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan daerah bahari menuju kesejahteraan dan kemakmuran (filosofi keris dari logo Provinsi Kepulauan Riau).