ATR BPN Edisi 63 SEPTEMBER 2020

Edisi 63 September 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 reformasi birokrasi 5 Ditjen PTPP 6 Kabar Agraria dan Tata Ruang 7 ATR/BPN Goes to Campus Editorial ATASI BANJIR: Kementerian Agraria dan Tata SINKRONISASI SEKTOR Ruang/Badan Pertanahan HULU HINGGA HILIR Nasional (ATR/BPN) melakukan pemasangan plang ATR/BPN peringatan banjir di lima kelurahan rawan banjir di Jakarta.  Scan di sini untuk membaca Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, E-Magazine Semanan, Kamal, dan Pagedangan. Pemasangan 73 plang tersebut merupakan program Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Tujuannya untuk memberikan early warning system atau sistem peringatan dini serta informasi kepada masyarakat bahwa daerah tersebut rawan banjir.  Informasi pada plang tersebut berbasis teknologi yang ditandai dengan barcode yang menunjukkan informasi peta banjir, ruang evakuasi bencana terdekat, serta rute tercepat menuju ruang evakuasi. Menanggapi hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Dalam Perpres tersebut nantinya akan dilakukan pembenahan masalah di perkotaan, salah satunya banjir. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama ATASI BANJIR: SINKRONISASI SEKTOR HULU HINGGA HILIR Sebagai bentuk implementasi sistem peringatan dini (early warning system), Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang melakukan pemasangan plang peringatan banjir di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, Rabu (5 Agustus 2020). Selain itu, pemasangan plang juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait daerah rawan bencana banjir. Puncak dan Cianjur. Dalam Perpres itu nantinya akan dilakukan pembenahan masalah di perkotaan, salah satunya banjir. \"Dalam mengatasi banjir, perlu sinkronisasi mulai dari hulu, tengah, sampai hilir,\" kata Sofyan A. Djalil. Berbasis Teknologi Sinkronisasi tersebut diwujudkan melalui perbaikan di semua sektor. Pemasangan plang dilakukan langsung oleh Menteri Di sektor hulu, pemerintah sudah Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan membangun dua bendungan di wilayah Nasional, Sofyan A. Djalil yang didampingi Direktur Puncak, yakni Bendungan Sukamahi dan Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Bendungan Ciawi. Situmorang serta Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia. \"Perbaikan di tengah, yakni dengan Kegiatan pemasangan plang juga dilakukan di Kelurahan memfungsikan kembali situ-situ. Kalideres, Kelurahan Semanan, Kelurahan Kamal, serta Contohnya, di wilayah Tangerang. Kelurahan Pegadungan. Sekarang ini, banyak situ yang berubah fungsi, bahkan sudah bersertipikat. Ini Total sebanyak 73 plang berbasis teknologi telah dipasang. akan ditertibkan. Di hilir, kami terapkan Unsur teknologi tampak dari barcode yang disematkan early warning system, seperti yang kami dalam papan informasi tersebut. Dengan memindai lakukan pada hari ini,\" papar Menteri barcode, masyarakat bisa memperoleh informasi tentang ATR/Kepala BPN. peta banjir, ruang evakuasi bencana terdekat, serta rute tercepat menuju ruang evakuasi. Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa dilakukan secara Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN cepat. Khusus Kali Semongol, Sofyan beraudiensi dengan perwakilan masyarakat yang tinggal di A. Djalil menyarankan agar dapat Sungai Semongol, yang merupakan wilayah rawan banjir. melihat ini merupakan kewenangan Suriji, Lurah Kelurahan Tegal Alur di Kecamatan Kalideres siapa, apakah Pemerintah Daerah atau mengungkapkan rasa senang atas kunjungan Menteri Kementerian PUPR. Ia menandaskan ATR/Kepala BPN. Menurutnya, kondisi tanah di wilayah normalisasi kali bukan kewenangan kelurahannya terus mengalami penurunan. dari Kementerian ATR/BPN. Turut hadir dalam kegiatan, Direktur Pengendalian \"Namun, yang jelas perlu peran semua Pemanfaatan Ruang, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, stakeholder. Ada kerja sama untuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kepala Balai Besar Wilayah mengatasi banjir yang terjadi selama ini. Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR, Kepala Dinas Semakin kita banyak lakukan perbaikan, SDA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah maka semakin banyak pula manfaatnya,\" BPN Provinsi DKI Jakarta, serta unsur Musyawarah Pimpinan tutur Sofyan A. Djalil. Daerah (Muspida) wilayah DKI Jakarta. Scan di sini Sinkronisasi untuk melihat Terkait penanganan banjir, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan bahwa saat ini sudah ada Peraturan Presiden Tayangan (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Beritanya Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, 2 Edisi 63 September 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN MoU Kementerian ATR/BPN - Kadaster Raihan Predikat WTP BPK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi Nasional (ATR/BPN) memperoleh predikat Wajar Tanpa kelembagaan menuju organisasi berkelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan reformasi kebijakan Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan menyeluruh, infrastruktur yang memadai, transformasi Republik Indonesia (BPK RI). Penghargaan Opini WTP digital dan memaksimalkan penggunaan teknologi, sumber ini diperoleh selama 7 tahun berturut-turut. Penyerahan daya manusia yang berkualitas dan sumber daya keuangan yang memadai. Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ATR/BPN menandatangani Memorandum of Understanding Tahun 2019, dilaksanakan di Aula Prona Kementerian (MoU) dengan The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster). Penandatanganan dilaksanakan ATR/BPN, Selasa (11 Agustus 2020). secara virtual dan berlangsung di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (05 Agustus 2020). Penyerahan Sertipikat Hak Pakai TNI AD Penyerahan Sertipikat Hak Pakai dan Redistribusi Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sembilan sertipikat tanah Hak Pakai kepada TNI Angkatan Darat (TNI AD) di Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyerahkan 72 Markas Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro, sertipikat tanah Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatra kepada Kabupaten Semarang, Rabu (12 Agustus 2020). Sembilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan RI tersebut diterima oleh Kepala dan Kementerian Keuangan secara simbolis melalui video Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa. conference. Selain itu, juga diserahkan 4.000 bidang sertipikat Penghargaan Praktik Baik KPK redistribusi tanah yang diwakilkan kepada empat perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dari masyarakat penerima di Kantor Pertanahan Kota Bandar Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan atas Praktik Baik Pemanfaatan Lampung, Rabu (19 Agustus 2020). Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Pimpinan KPK, Nurul Ghufron kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Gedung Juang KPK, Rabu, (26 Agustus 2020). Edisi 63 September 2020 Newsletter 3

Reformasi Birokrasi KEMENTERIAN ATR/BPN: ASN MUDA UNTUK AGEN PERUBAHAN Generasi muda menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karakteristik anak muda yang kreatif dan memiliki idealisme, dapat diberdayakan sebagai agen perubahan dan daya pendorong utama lahirnya birokrasi organisasi. Untuk mendorong hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menyelenggarakan webinar bertema \"Birokrat Muda sebagai Agen Perubahan\" pada Kamis, (13 Agustus 2020). Integritas Selain Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, webinar juga menghadirkan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. Pada kesempatan ini, Rini Widyantini menjelaskan bahwa agen perubahan ditujukan kepada anak muda. Tepatnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) muda yang mempunyai talenta yang baik dan harus ditanamkan dengan integritas yang kuat. Komitmen \"Yang namanya perubahan, tidak selalu dari usia. Terkadang, anak Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan muda mempunyai pemikiran yang Arief Sugoto yang menjadi narasumber pada bagus dan pintar. Yang terpenting, webinar kali ini menjelaskan, dalam bekerja harus integritas. Integritas harus menjadi bersungguh-sungguh serta mempunyai nilai-nilai yang prinsip dasar kita dalam menjalankan berdampak positif pada lingkungan kerja. \"Saya selalu tugas,\" ungkapnya. berusaha untuk memberikan yang terbaik setiap saya bekerja. Begitu kita komitmen dan sungguh-sungguh, Perubahan suatu organisasi untuk maka dalam bekerja akan mendapatkan hasil yang lebih maju, salah satunya ditunjukkan baik. Prinsip lainnya, bagaimana kita menjadi manusia dengan digitalisasi pelayanan. yang bisa menjadi nilai tambah di lingkungan kita,\" kata Naiknya indeks UN e-Government Himawan Arief Sugoto. Indonesia tahun 2020 menjadi buktinya. \"Saya apresiasi atas Pada webinar series ketiga ini, Sekretaris Jenderal juga kontribusi Kementerian ATR/BPN berbagi pengalaman saat ia memulai karier di Jepang. terhadap indeks UN e-Government \"Pada saat datang ke Jepang, saya tidak bisa bahasa menjadi 88, meningkat 19 level dari Jepang. Tetapi, saya mendapatkan mentor yang baik untuk 2018. Salah satunya, seperti layanan membimbing saya hingga bisa belajar banyak. Orang ATR/BPN sudah banyak yang beralih Jepang dalam bekerja luar biasa dan disiplin, itulah yang ke digital,\" tambah Rini Widyantini. mengubah mindset saya di usia muda,\" ujarnya di hadapan 1.500 peserta yang hadir secara virtual. Webinar kali ini dimoderatori oleh Kepala Biro Organisasi dan Himawan Arief Sugoto juga berpesan bahwa anak muda Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, harus peka pada situasi global saat ini. \"Anak muda dengan Dalu Agung Darmawan dan diikuti semangat baru untuk merevolusi, mencari cara mendisrupsi oleh jajaran ASN muda Kementerian segala jenis produk dan jasa, menjadi lebih murah dan ATR/BPN yang tersebar di Kantor mudah\" tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN. Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. 4 Edisi 63 September 2020 Newsletter

Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN KEMENTERIAN ATR/BPN PENGADAAN TANAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual, pada Jumat (28 Agustus 2020). Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. akan dibangun pada kurun waktu 2020—2024. “Untuk itu, kami harapkan dukungan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, khususnya untuk bendungan. Kami yakin, dengan dukungan dari jajaran Kementerian ATR/BPN, proyek bendungan PSN maupun Non-PSN bisa terselesaikan,” tambahnya. Evaluasi Percepat Koordinasi Adapun kebutuhan pengadaan tanah Rapat dilaksanakan dengan agenda utama evaluasi PSN bendungan, umumnya merupakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tanah masyarakat yang bisa diproses bendungan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Perpres 71 Tahun 2012. Kendati demikian, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hingga Banten. terdapat juga tanah yang memiliki karakteristik khusus, seperti tanah wakaf, Turut hadir dalam rapat ini Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala tanah kas desa, dan tanah milik instansi. BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Menteri dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Jarot Widyoko beserta ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan jajaran; Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Tanah Arie Yuriwin menyampaikan Managemen Aset Negara (LMAN), Qoswara; serta seluruh kepada jajaran Kementerian ATR/BPN Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor untuk mempercepat koordinasi dengan Pertanahan Kabupaten/Kota. pihak-pihak terkait. “Segerakan saja koordinasi dengan pihak pemerintah Dalam kesempatan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PUPR, daerah setempat untuk mempercepat Jarot Widyoko menyampaikan apresiasinya kepada jajaran proses pembangunan bendungan, supaya Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di setiap kabupaten/ lebih cepat lebih baik,” tutur Arie Yuriwin. kota atas kerja sama yang dilakukan dalam menyelesaikan pembangunan bendungan. Seperti diketahu, pembangunan Di akhir kesempatan, Menteri bendungan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil maupun Non-PSN. menyampaikan apresiasinya kepada jajarannya yang telah bekerja cepat “Atas kerja sama yang baik sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, untuk mewujudkan pembangunan kami telah berhasil menyelesaikan 15 bendungan, yaitu 8 (delapan) bendungan yang merupakan PSN bendungan yang masuk ke dalam PSN dan 7 (tujuh) bendungan maupun Non-PSN. Non-PSN yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Jarot Widyoko. “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Hingga saat ini, terdapat 42 bendungan yang masih terus Kanwil yang sudah bekerja baik sekali, berproses dan ada 16 bendungan baru yang direncanakan terima kasih juga kepada LMAN yang sangat progresif. Saya senang sekali dengan koordinasi seperti ini yang dilakukan dalam semua lini. Saya yakin, target Indonesia menjadi negara maju dan modern akan tercapai dengan kerja cepat kita semua,” imbuh Sofyan A. Djalil. Edisi 63 September 2020 Newsletter 5

Kabar Agraria dan Tata Ruang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TENAGA AHLI MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BIDANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PLASMA SEKALIGUS PEMERHATI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Bagian Empat) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang berada di bawah binaan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam model bisnis ini, penerima TORA membentuk Pembinaan dan pendampingan kepada dan tergabung dalam wadah usaha seperti koperasi subjek penerima Tanah Objek Reforma yang selanjutnya melakukan perjanjian kerja sama Agraria (TORA) dapat melibatkan dengan perusahaan bonafide. Peran perusahaan yang akan pihak-pihak di luar pemerintahan, menjadi mitra diatur dalam perjanjian kerja sama, antara seperti kerja sama dengan Perguruan lain membantu petani mendapatkan akses permodalan, Tinggi dalam hal penggunaan teknologi dalam kondisi tertentu perusahaan mitra dapat menjadi pertanian dan keterlibatan mahasiswa guarantor atas kredit yang diterima penerima TORA dalam memberikan pelatihan atau (petani), menyediakan bibit unggul, pengelolaan lahan pendampingan kepada masayarakat, dengan teknologi yang sama dengan yang diterapkan termasuk juga keterlibatan LSM perusahaan, jaminan pembelian hasil panen (off take yang memiliki kepedulian terhadap guarantee), dan memberikan pelatihan kepada petani pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dalam pemanfaatan lahannya. pembinaan dan pendampingan tersebut, termasuk juga kegiatan Menutup pembahasan tersebut, ketersediaan anggaran perencanaan, monitoring dan evaluasi dapat dipenuhi dengan melibatkan kementerian/lembaga kegiataan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah terkait seperti anggaran untuk dapat menggunakan anggaran pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan ketersediaan Kementerian ATR/BPN. air bersih dapat dikoordinasikan pemenuhannya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tulisan bersambung ke Bagian 5 di Edisi Transmigrasi, serta Pemda Kabupaten/Kota setempat. berikutnya. Pemenuhan anggaran penyediaan sarana penerangan listrik, Informasi Penulis: sarana sekolah dan kesehatan, dan rumah ibadah dapat Penulis merupakan pemerhati bidang dikoordinasikan pemenuhannya dengan Pemda Kabupaten/ pemberdayaan masyarakat dengan Kota setempat atau memanfaatkan dana tanggung jawab latar belakang pendidikan Sarjana sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Ekonomi, saat ini sedang mengikuti BUMN/perusahaan swasta. program Magister Manajemen di PPM School of Management. Memiliki Anggaran untuk penyediaan bibit dan sarana produksi pengalaman di bidang perbankan, pertanian dapat dikoordinasikan pemenuhannya dengan khususnya segmen usaha kecil dan memanfaatkan berbagai program yang terdapat di menengah, dengan title terakhir Kementerian Pertanian. sebagai Senior Vice President, dan juga pengalaman di salah satu multinational Anggaran penguatan lembaga koperasi meliputi company dengan title terakhir sebagai penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi pengurus, serta Vice President. Saat ini penulis aktif di pembinaan dan pengawasan koperasi dapat dikoordinasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mandiri Badan Pertanahan Nasional. (UKM), termasuk pemberian akses permodalan kepada koperasi yang memenuhi persyaratan melalui keterlibatan Catatan Redaksi: Artikel penuh sudah pernah dimuat di situs www.atrbpn.go.id dengan tautan lengkap https://www.atrbpn.go.id/?menu=ba- ca&kd=Omn85SpuMvodq8hgps115ii6B- BRpZ4bEN9dT995yOlic1YrHZik7kce- H4yH/zufq 6 Edisi 63 September 2020 Newsletter

ATR/BPN Goes to Campus MENTERI ATR/BPN: MELURUSKAN MISPERSEPSI RUU CIPTA KERJA Pro dan kontra terhadap RUU Cipta Kerja masih berlanjut. Informasi tidak utuh yang berkembang di masyarakat menyebabkan muatan RUU ini diterjemahkan tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu, sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam penyusunan RUU tersebut, Kementerian ATR/BPN berupaya untuk meluruskan berbagai informasi seputar RUU Cipta Kerja yang menjadi perdebatan. Caranya, dengan memberi penjelasan langsung kepada masyarakat tentang seluk beluk RUU Cipta Kerja. pelaku UMKM akan mudah membuka usaha,\" tambah Sofyan A. Djalil. Apresiasi Selain Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau. Pada kesempatan tersebut, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa tidak benar jika RUU Cipta Kerja akan menghapuskan perizinan sepenuhnya sehingga akan menimbulkan chaos. Penyederhanaan \"Dalam RUU Cipta Kerja, perizinan berusaha itu akan berbasis risiko, Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Menteri dihitung dari tingkat dan potensi Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan bahaya terkait dengan kesehatan, Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat diskusi keselamatan, lingkungan dan virtual dengan civitas academica Universitas Sembilan Belas pemanfaatan sumber daya. Apabila November Kolaka, Selasa (25 Agustus 2020). \"Ada dua risikonya tinggi, tentu harus tetap penyebab penolakan RUU cipta kerja ini. Pertama, karena menggunakan izin, beda dengan yang ketidaktahuan akan isi RUU. Kedua, karena kepentingannya risikonya rendah,\" ujar Andi Tenrisau. terganggu,\" ujarnya. Diskusi yang dimoderatori dengan Pada diskusi virtual tentang RUU Cipta Kerja ke-15 tersebut, apik oleh Dekan Fakultas Hukum Sofyan A.Djalil juga menjelaskan bahwa pemerintah Universitas Sembilan Belas November menginisiasi peraturan ini untuk menyederhanakan regulasi. Kolaka, Yahyanto ini diikuti dengan \"Negara kita tidak bisa bertumbuh cepat karena terlalu antusias oleh 300 orang. Peserta tidak banyak aturan. RUU ini menyederhanakan 79 undang-undang, hanya berasal dari civitas academica 1.203 pasal,” lanjut Mantan Menteri Koordinator Bidang Universitas Sembilan Belas November Perekonomian ini. Kolaka, melainkan juga beberapa pengurus LSM, notaris, serta jajaran \"Barangkali ada yang pernah mendengar RUU Cipta Kerja Kementerian ATR/BPN. ini pro pengusaha besar, itu tidak benar sama sekali. RUU ini diciptakan pemerintah untuk menyederhanakan izin, Rektor Universitas Sembilan Belas sehingga yang kecil-kecil bisa membuka usaha dengan mudah, November Kolaka, Azhari sangat ekonomi dapat bertumbuh. Saya yakin ini sangat bermanfaat, mengapresiasi kegiatan ini. \"Terima mahasiswa yang lulus akan mudah mendapat pekerjaan, kasih Pak Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN, ini langkah yang baik, di saat seperti ini melakukan webinar, termasuk dengan kami yang di pelosok diberikan kepercayaan untuk berdiskusi secara langsung, menjadi mitra kementerian ATR/BPN untuk mendiskusikan kebijakannya,\" tutup Azhari. Edisi 63 September 2020 Newsletter 7

MENTERI ATR/KEPALA BPN SOSIALISASIKAN PENATAAN RUANG JABODETABEK PUNJUR KEPADA GUBERNUR BANTEN - Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim guna menyosialisasikan Perpres No. 60 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Lembaga (Badan) Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur, sekaligus menyampaikan permasalahan lintas wilayah yang perlu diupayakan untuk dapat diselesaikan. - Jabodetabekpunjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi dengan konstribusi terhadap PDRB nasional sebesar 19,93%. Beberapa Isu yang akan ditangani : Perkembangan kota yang tak Limbah Banjir terkoordinasi (Urban Sprawling) dan kemacetan Daya dukung dan daya Pengembangan tampung lahan kawasan pesisir www.atrbpn.go.id dan penurunan muka tanah kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN nredom nad ujam