Preview ATR BPN Edisi 57 Maret 2020

Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 Ditjen PMAPRT 5 inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Sofyan A. Djalil: Omnibus Law Jalan Keluar Editorial Penciptaan Lapangan Kerja Pemerintah dan DPR RI terus bersinergi dalam menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain mempermudah inverstasi, Omnibus Law Cipta lapangan kerja juga diyakini mampu meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Untuk itu, Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (HIMPUNI) mengadakan diskusi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Diskusi dengan tema \"Pengendalian Lahan dan Kemudahan Proyek Pemerintah\" ini, diselenggarakan di Kantor Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) Menteng. “Omnibus law ini jalan keluar yang sangat kita butuhkan dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini, intinya kita harus respons permasalahan yang dihadapi anak-anak kita untuk mendapatkan lapangan kerja,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil saat menjadi Narasumber dalam diskusi tersebut. Perlu diketahui Kementerian ATR/BPN sendiri bertangung jawab terhadap 3 klaster, yaitu kemudahan berinvestasi, pengadaan tanah, dan kemudahan dalam perijinan. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M.i, Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Sofyan A. Djalil: Omnibus Law Jalan Keluar Penciptaan Lapangan Kerja dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini, intinya kita harus respons permasalahan yang dihadapi anak-anak kita untuk mendapatkan lapangan kerja,” tambah Sofyan A.Djalil. Perlu diketahui Kementerian ATR/ BPN sendiri bertangung jawab terhadap 3 klaster, yaitu kemudahan berinvestasi, pengadaan tanah, dan kemudahan dalam perijinan. Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak (HIMPUNI) mengadakan diskusi Omnibus Law RUU Cipta Atas Tanah Masyarakat Kementerian Kerja. Diskusi dengan tema \"Pengendalian Lahan dan ATR/BPN, Andi Tenrisau dalam Kemudahan Proyek Pemerintah\" ini diselenggarakan di kesempatan ini menyampaikan Kantor Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Diponegoro beberapa manfaat terciptanya (IKA UNDIP) Menteng, pada Kamis (27 Februari 2020). RUU Cipta Kerja. “Ini merupakan kesempatan kita karena dengan Latar Belakang RUU Cipta Kerja adanya Undang Undang Cipta Kerja ini sangat merubah iklim investasi, Salah satu yang melatarbelakangi pembentukan RUU iklim berusaha, sehinga kesempatan Cipta Kerja ini adalah untuk mewujudkan masyarakat kerja untuk masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan jauh lebih terbuka dan harus kita Pancasila dan UUD 1945. \"Negara perlu melakukan perjuangkan agar betul-betul kita berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas wujudkan,” ujar Andi Tenrisau. pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja,\" ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan “Harapannya dengan diskusi ini bisa Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. memberikan saran, pendapat untuk Djalil saat menjadi Narasumber dalam diskusi tersebut. lebih lengkapnya Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ini,” pungkas “Dalam era disruptif saat ini 7 juta orang mengangur dan Andi Tenrisau. hari ini bertambah sampai 2,4 juta orang yang akan masuk ke lapangan kerja dan lebih bahayanya pengangguran Turut Hadir pada diskusi tersebut ini banyak yang berasal dari kaum intelektual,” tambah Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Sofyan A. Djalil. Hukum UGM Prof. Dr. Maria S.W.; Soemardjono, S.H., M.C.L., MPA; Staf Sofyan A.Djalil mengungkapkan Pemerintah harus Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi merespons masalah tersebut dengan menciptakan dan Investasi Ir. Mohammad Zainal rancangan undang-undang cipta lapangan kerja ini. \"Bahwa Fatah, serta peserta dari organisasi omnibus law ini jalan keluar yang sangat kita butuhkan alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Scan di sini untuk melihat Tayangan Beritanya 2 Edisi 57 Maret 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN Pembekalan Teknis 450 Calon PPAT Baru Kombinasikan Niat Baik dengan Strategi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Lampaui Rintangan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan melalui Direktorat Pengaturan dan Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian yang sangat Pendaftaran Tanah, Ruang bersama Pejabat Pembuat Akta besar terhadap konflik dan sengketa pertanahan serta Tanah (PPAT) melakukan pembekalan teknis dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 450 calon PPAT yang memenuhi menjadikan isu prioritas yang harus segera dituntaskan. kualifikasi dan telah berhasil lolos seleksi di Aula Buya Hamka, Untuk menyelesaikannya, kita butuh kerja sama karena konflik Universitas Al-Azhar, Jakarta, Selasa 4 Februari 2020. agraria itu kompleks, seperti yang diungkapkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2020, Senin 17 Februari 2020 di Bogor, Jawa Barat. \"Niat baik harus juga dikombinasikan dengan strategi sehingga setiap rintangan serta halangan dapat terlewati,\" kata Surya Tjandra. Presiden Jokowi Serahkan 2.576 Sertipikat Tanah Kementerian ATR/BPN dan Polri Berhasil Selamatkan 85 Miliar di Kota Juang Rupiah Dari Ulah Mafia Tanah Kabupaten Bireun memiliki sejarah panjang perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota ini pernah menjadi Ibukota Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan selama 48 jam pada masa Agresi Militer Belanda kedua. Oleh Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Negara Republik sebab itu, Kabupaten Bireun pun dijuluki \"Kota Juang\". Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kabupaten Bireun selain Indonesia (Polri), kembali sukses berkolaborasi dalam menghadiri acara Kenduri Kebangsaan, juga berkesempatan memberantas tuntas sengketa dan konflik pertanahan akibat menyerahkan 2.576 sertipikat tanah untuk rakyat yang dilaksanakan di Lapangan Los Galacticos, Bireun, Aceh, Sabtu mafia tanah. Kali ini, terungkap kasus sindikat mafia tanah 22 Februari 2020. dengan menggunakan sertipikat palsu dan e-ktp ilegal. Kasus tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Irjen. Pol. Nana Sudjana pada saat melakukan konferensi pers ungkap kasus sindikat mafia tanah dengan menggunakan sertipikat palsu dan e-ktp ilegal di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020. Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang dari Hulu sampai Hilir Sejumlah titik di Jakarta dan Bekasi terendam banjir, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT) Budi Situmorang, menyebut hal ini terjadi akibat kepadatan pembangunan Jakarta dan kurang taatnya tata ruang dari hulu hingga hilir. Budi Situmorang menjelaskan tahun ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mengaudit tata ruang dari hulu hingga hilir. “Dari hulu kita mau menanam kembali, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” tegasnya pada acara #TanyaATRBPN di Gedung Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa 25 Februari 2020. Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 3

Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Sinergi Kementerian ATR/BPN-Polri: Lakukan Pra-Operasi Berantas Mafia Tanah Keberadaan mafia tanah masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Mafia tanah sampai saat ini menjadi salah satu aktor yang menyebabkan maraknya sengketa tanah. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah bersinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas mafia tanah. dapat memberi efek jera pada pelaku mafia tanah. \"Tahun lalu, ditarget 63 operasi mafia tanah dan 57 dapat terselesaikan. Dengan adanya hambatan dan kendala, maka diperlukan untuk menentukan target operasi sehingga dapat memberikan efek jera pada mafia tanah,\" ujar Ferdy Sambo. Pra-Operasi Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Arief Sugoto menjelaskan, acara Pra-Operasi Kegiatan dan Tanah, RB Agus Widjayanto Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di mengungkapkan pada tahun 2015 Jakarta, pada Rabu 12 Februari 2020, merupakan kelanjutan hingga 2019 jumlah sengketa dan dari MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri dalam konflik pertanahan sebanyak 9.124 memberantas mafia tanah di tahun 2017. kasus dan terdapat 13.300 perkara. Sedangkan, penanganan sengketa \"Saya menyambut gembira pra-operasi yang dilakukan. Dari terindikasi mafia tanah terdapat sini dapat dikumpulkan target operasi tahun 2020. Apa saja 61 kasus. \"Kami terus lakukan yang dapat ditetapkan sehingga penyelesaiannya tepat pencegahan serta percepatan dalam sasaran serta efektif,\" ujar Himawan Arief Sugoto. penyelesaian kasus mafia tanah secara terukur dan sistematis,\" ujar Kegiatan yang dilaksanakan pada 12—14 Februari 2020 ini, RB Agus Widjayanto. turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Hary Sudwijanto; Pejabat Pimpinan Tinggi Dengan dilakukannya kegiatan Madya; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat pra-operasi pencegahan dan Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan pemberantasan mafia tanah ini, Tanah; Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah bertujuan membahas dan memilih seluruh Indonesia; Anggota Tim Pencegahan dan Pemberantasan kasus pertanahan yang akan dijadikan Mafia Tanah dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri; target penyelesaian oleh Tim serta Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pelaksana Satgas Pencegahan dan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. Pemberantasan Mafia Tanah yang mengandung indikasi pidana dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara cacat administrasi pertanahan agar Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur penanganannya dapat ditindak lanjuti Tindak Pidana Umum Ferdy Sambo, mengatakan bahwa dengan baik oleh jajaran Kementerian pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah menjadi ATR/BPN dan Polri. atensi dari Presiden RI. \"Karena tanah merupakan hal terpenting untuk masyarakat. Tanah juga menjadi nilai Ke depannya, Kementerian ATR/BPN ekonomis, sehingga banyak pihak yang ingin merebut dan diharapkan dapat melakukan muncul adanya mafia tanah,\" kata Ferdy Sambo. koordinasi dengan Polri untuk mempercepat penyelesaian mafia Efek Jera tanah sehingga akan berjalan lebih Ferdy Sambo juga mengharapkan, sinergi yang dilakukan efektif serta tepat sasaran. 4 Edisi 57 Maret 2020 Newsletter

Inspiratif Tanah Berdaya, Ekonomi Daerah Bertumbuh Sertipikat tanah tidak hanya sekadar buku hijau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Ahli Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ratmono Widyaiswara menyampaikan bahwa terbitnya sertipikat membawa dua implikasi. Pertama, kepastian pemegang hak atas tanah, kepastian letak tanah, batas dan luas bidang tanahnya. Sedangkan yang kedua adalah untuk akses modal. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat, Kulon Progo, Jumat 31 Januari 2020. untuk membina pelaku usaha perikanan. Mardiyanto dan 39 pembudidaya ikan di kecamatannya merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Manfaat Sertipikat Peningkatan Ekonomi Sebelum mendapat suntikan Agaknya dua manfaat sertipikat ini telah dirasakan modal, usaha Mardiyanto hanya oleh Mardiyanto (33), warga Hargomulyo, beromzet Rp 30 juta setahun. Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Setelah mengembangkan usaha Lulusan SMK Muhammadiyah 2 Wates ini telah udang Vaname, omzet Mardiyanto memanfaatkan sertipikat tanahnya untuk memperoleh saat ini sekitar Rp 100 juta hingga tambahan modal usaha perikanan miliknya. \"Tiga bulan Rp 120 juta per tiga bulan. Belum setelah sertipikat keluar, saya ambil pinjaman di BRI unit lagi, ditambah usaha budidaya Pripih,\" ujarnya. guramenya yang dapat dipanen setelah satu tahun, bukan nilai yang Mardiyanto menggeluti usaha perikanan sejak lima kecil, tentunya. tahun yang lalu. Pada awalnya, bapak dua putra ini mengembangkan usaha gurame dan lele di pekarangan Dalam laman website resminya, miliknya. Dengan tambahan modal hasil “menyekolahkan” Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sertipikat tanahnya, Mardiyanto kini bisa menyewa empat menyampaikan pada media 2019 petak kolam untuk budidaya udang Vaname di Desa lalu ekonominya tumbuh 10,6%, Pasirmedit, Kecamatan Temon. angka pengangguran berkurang dari 3,8% menjadi 1,4%. Sektor yang \"Gurame bisa dipanen kurang lebih setahun, kalau udang digeluti Mardiyanto ini merupakan tiga bulan sudah dapat dipanen,\" ujarnya saat ditanya sektor penyumbang perekonomian alasannya melebarkan usaha ke bidang usaha perikanan terbesar. Data Kabupaten Kulon air payau ini. Progo, dalam angka menyebutkan bahwa 17,64% dari total Pendapatan Kondisi geografis Kulon Progo memungkinkan budidaya Domestik Regional Bruto Kabupaten perikanan air tawar, payau, hingga perikanan tangkap. Kulon Progo disumbangkan oleh Tak heran, jika Pemerintah Kulon Progo melalui Dinas sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo gencar Kehutanan. Apabila ada banyak Mardiyanto- Mardiyanto lainnya, wirausaha andal, asetnya telah bersertipikat, dan memanfaatkan sertipikat tanah tersebut untuk mendapatkan modal, maka dapat dihitung nilai uang yang berputar dan juga jumlah tenaga kerja yang terserap. Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Inisiatif Strategis Menuju Instansi Berstandar Dunia Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, sebagai Pelaksana Layanan Digital dan Inovasi Terbaik serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terbaik, untuk kategori Target Sedang pada acara Rapat Kerja Nasional bulan Januari lalu, memberikan semangat yang tinggi kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali. Hal tersebut dibuktikan Provinsi Bali menuju Provinsi Lengkap di tahun 2020. Roadmap depan. “Jika melihat dari referensi seluruh negara maju itu sudah selesai Hal tersebut diungkapkan juga oleh Sekretaris pendaftaran tanahnya, karena tidak Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ mungkin negara maju bisa melakukan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan perencanaan pembangunan secara Arief Sugoto saat membuka Rapat Kerja Daerah dengan nasional kalau seluruh peta bidang tema “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Layanan tanah yang produktif belum terpetakan,” Elektronik untuk Mendukung Lembaga Pertanahan dan Tata lanjut Himawan Arief Sugoto. Ruang Berstandar Dunia”, yang diselenggarakan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat 7 Februari 2020. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan mengenai inisiatif \"Semangat kerja dari jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali ini strategis yang berarti kondisi tidak boleh menurun. Saya berharap tahun ini Provinsi Bali atau rencana jangka panjang bisa benar-benar menjadi Provinsi lengkap karena memang yang diinginkan sebagai tahapan jika melihat roadmap Kementerian ATR/BPN di tahun 2020 dalam mewujudkan visi dan misi minimal di tahun ini terdapat 10 Kota Lengkap, apalagi ini Kementerian ATR/BPN. \"Kita harus akan menuju Provinsi lengkap,\" ujar Sekretaris Jenderal. selektif dalam merencanakan inisiatif strategis karena itu dibuat untuk Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi merencanakan tujuan atau visi dari Rubijaya menjelaskan Rakerda ini dilaksanakan dalam Kementerian untuk mencapai instansi rangka mengevaluasi dan menyusun strategi menuju Bali yang berstandar dunia,\" tambahnya. lengkap di tahun 2020. \"Roadmap kerja kami di tahun ini, yaitu menjadi provinsi lengkap, adanya validasi buku Salah satu contoh dari inisiatif strategis tanah, validasi surat ukur, validasi peta, dan akan 100% yang akan dilakukan oleh Kementerian menggunakan HT-el. Mohon dukungan dari seluruh jajaran ATR/BPN adalah ketika nanti semua Kantor Pertanahan di Provinsi Bali, mari kita wujudkan ini tanah sudah terdaftar di seluruh bersama,\" ujarnya saat memberikan penjelasan kepada Indonesia, Kementerian akan isi data per Sekretaris Jenderal. bidang tanahnya. \"Bukan berarti setelah semua tanah terdaftar berarti tugas Inisiatif Strategis kita selesai. Tetapi kita harus membuat Program PTSL akan tetap menjadi program yang rencana selanjutnya. Salah satu diprioritaskan pelaksanaannya, karena jika seluruh bidang contohnya, yaitu dengan pemberdayaan,\" tanah di Indonesia sudah terdaftar maka akan membantu tutur Sekretaris Jenderal. dalam perencanaan pembangunan secara nasional ke 6 Edisi 57 Maret 2020 Newsletter

Informasi Manajemen Tips Waspada dan Tidak Panik Hadapi Covid-19 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) imbau keluarga besar Kementerian ATR/BPN dan juga masyarakat untuk waspada namun juga menyikapinya dengan tidak panik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/ BPN, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan beberapa langkah preventif yang harus dilakukan, di antaranya: Perlunya Membuat 1. Melakukan perilaku hidup sehat dengan makan makanan sehat dan bergizi seimbang serta Penilaian Kinerja rutin berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh; Sering kali fase penilaian atas kinerja karyawan dilewatkan oleh para pelaku bisnis 2. Setelah melakukan aktivitas, mencuci tangan karena dirasa tingkat urgensinya belum menggunakan sabun (atau alcohol based hand begitu terasa. Namun Anda perlu tahu bahwa rub/hand sanitizer); karyawan menantikan penilaian yang obyektif. 3. Meminimalkan kegiatan di keramaian yang Maka, berikut beberapa poin yang mungkin dapat kurang diperlukan; membuka pemahaman Anda tentang pentingnya pengelolaan nilai prestasi kerja karyawan. 4. Melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker dan mengurangi interaksi 1. Perbaikan Kinerja. Umpan balik kinerja dengan rekan kerja maupun anggota keluarga bermanfaat bagi karyawan untuk memperbaiki yang terserang influenza; kinerja mereka. Penilaian kinerja menjadi sebuah refleksi atas kinerja yang mereka 5. Banyak membaca informasi terkait COVID-19 lakukan selama ini. serta literasi kesehatan lainnya dari sumber yang dapat dipercaya serta mengabarkannya 2. Pelatihan dan Pengembangan. Karyawan tanpa membuat panik; harus terus dilatih dan dikembangkan. Penentuannya bisa didapatkan dari penilaian 6. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar terlebih prestasi. pada tempat-tempat yang sering terpegang tangan seperti meja, gagang pintu, gagang 3. Pengembangan Karir. Penilaian prestasi jendela, papan tombol lift, pegangan/rel tangga, kinerja membantu proses pengambilan dan lain-lainnya. keputusan tentang jenjang karir karyawan. Waspada terhadap bahaya COVID-19 harus 4. Koreksi Informasi. Kinerja buruk senantiasa dilakukan. Upaya preventif kita lakukan mengindikasikan jika ada kesalahan dalam bersama untuk menghindari infeksi virus ini kepada melakukan pekerjaan, rencana SDM, atau hal diri kita, keluarga serta masyarakat pada umumnya. lain dalam sistem manajemen. 5. Evaluasi Rancangan Perusahaan. Kinerja buruk bisa jadi merupakan sebuah gejala dari rancangan besar perusahaan yang kurang tepat. Lewat penilaian prestasi kerja, kesalahan-kesalahan ini dapat ditemukan secepatnya. Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 7

TiGA Klaster Tanggung Jawab Kementerian ATR/BPN Dalam Rancangan Omnibus Law Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang (UU) atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU (Tematik). Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja (job creation) serta meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja saat ini sudah diserahkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam RUU tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab terhadap 3 klaster, yaitu : 01 02 Kemudahan Pengadaan Berinvestasi Tanah 03 Kemudahan www.atrbpn.go.id dalam Perijinan nredom nad ujamkementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN