Newsletter ATR-BPN Edisi 81 Maret 2022

Edisi 81 Maret 2022 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial BPJS KESEHATAN JADI SYARAT JUAL Kartu BPJS Kesehatan akan BELI TANAH, menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan MENTERI ATR/KEPALA BPN hak atas tanah. Hal ini tertuang BERI PENJELASAN dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil pun angkat bicara mengenai kebijakan penggunaan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Sebagai informasi, permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tanah dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Arina Widya Kurniawati, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPJS KESEHATAN JADI Kepala Badan Pertanahan Nasional SYARAT JUAL BELI TANAH, (Menteri ATR/Kepala BPN) MENTERI ATR/KEPALA BPN BERI PENJELASAN Sofyan A. Djalil Program ini adalah program yang harus kita dukung bersama seluruh rakyat Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan “Dalam hal ini, jika orang ingin jual tanah atau rumah atau Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), beli rumah, dia ingat kalau belum bayar BPJS Kesehatannya. Sofyan A. Djalil angkat bicara mengenai kebijakan Begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain, misalnya penggunaan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli Online Single Submission (OSS), itu perlu diingatkan tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. tentang status keaktifan BPJS Kesehatannya.” Menurut Sofyan A. Djalil, aturan ini sesuai dengan diberlakukannya \"Mungkin Inpres ini mengingatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor kepada saudara-saudara yang 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi lebih beruntung bahwa Anda Pelaksanaan Program Jaminan punya kewajiban chip in dalam Kesehatan Nasional (JKN). Inpres rangka membantu saudara kita tersebut ditujukan terhadap lainnya, dengan gotong royong 30 kementerian atau lembaga kesehatan rakyat Indonesia ini termasuk Kementerian ATR/BPN. bisa terjamin,” terang pria yang pernah menjabat Menteri BUMN. “Program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling Aturan BPJS Kesehatan baik, serta merupakan tanggung sebagai syarat jual beli jawab negara sebagai amanat tanah memicu kontroversi di konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat kalangan masyarakat. Mereka Indonesia. Sehingga, harus didukung oleh semua pihak,” kebanyakan beranggapan aturan tersebut justru makin ucapnya, Senin, 21 Februari 2022. menghambat pelayanan pertanahan. Sofyan A. Djalil menyanggah anggapan tersebut, dia memastikan saat ini “Program ini adalah program yang harus kita dukung BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem untuk cek status bersama seluruh rakyat Indonesia. Kedua, program ini adalah kepesertaan dengan cepat. sistem gotong royong, semua rakyat Indonesia harus chip in, berpartisipasi supaya program ini berjalan,” ia menambahkan. Bila ditemukan pelayanan di kantor pertanahan terkesan lama, kata dia, karena pegawai BPN harus memastikan Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan Inpres tersebut bahwa status BPJS Kesehatan orang yang mengajukan menginstruksikan kepada 30 kementerian atau lembaga layanan masih aktif. untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan publik yang ada dapat membantu memeriksa soal status keaktifan Kartu “Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu kan sudah terkoneksi, BPJS Kesehatan masyarakat. selama ada kartu penduduk, maka orang akan bisa langsung diketahui apakah kartu BPJS-nya aktif atau tidak,\" tegasnya. Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan. Sebagai informasi, permohonan pelayanan pendaftaran Adapun partisipasi ini sifatnya mandatori atau wajib kepada peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan orang Rumah Susun karena jual beli tanah dengan persyaratan yang mampu secara finansial. melampirkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022. 2 Newsletter Edisi 81 Maret 2022

AGENDA ATR-BPN Masyarakat Kabupaten Kapuas Matangkan Renja Terima Sertipikat Tanah Pembangunan IKN Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Wakil Kepala Badan Pertanahan (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), menyerahkan sebanyak 11.780 Sertipikat Surya Tjandra menghadiri Diskusi tanah kepada 105 perwakilan masyarakat Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara, Rabu, 23 Februari 2022. Diskusi Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini membahas terkait penyusunan rencana kerja untuk memastikan status kawasan inti dan Tengah, Selasa, 8 Februari 2022. Kesempatan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) berstatus clean and clear. ini merupakan hasil dari program strategis unggulan Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Wamen ATR/Waka BPN menyoroti sedikitnya tiga hal; (1) Kanalisasi untuk Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. memitigasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, (2) Sinkronisasi kerja antar kementerian/lembaga maupun secara internal, (3) Pergerakan Kunci Humas Hadapi ekonomi melalui jual beli tanah yang terjadi di kawasan IKN, sementara perlu Keterbukaan Informasi dilakukan land freezing. Dalam menyampaikan Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat informasi, Kementerian Implementasikan Inpres 1/2022 ATR/BPN melalui Biro Humas menerapkan Kementerian Agraria dan Tata strategi komunikasi untuk Ruang/Badan Pertanahan mendukung pelaksanaan Nasional (ATR/BPN) mengambil program strategis dan langkah solutif sebagai tindak kegiatan Kementerian lanjut Instruksi Presiden (Inpres) ATR/BPN. Hal tersebut di Nomor 1 Tahun 2022 tentang sampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Optimalisasi Program Jaminan Jaya Nirmawati dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kesehatan Nasional. (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I yang dilaksanakan secara daring, Jumat, 18 Februari 2022. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, instansi yang dipimpinnya terus berusaha mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Strategi komunikasi publik Kementerian ATR/BPN di era nasional tersebut. Menurut Sofyan A. Djalil, Prorgam Jaminan Kesehatan digital dan era industri 4.0. di antaranya, mengaktifkan situs Nasional merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin hak web, pembinaan dan kerja sama dengan media massa, warga negara dalam memperoleh jaminan kesehatan. pemantauan media mengenai berita pertanahan dan tata ruang, pengelolaan media sosial, peliputan, pameran, dan \"Bagi orang yang tidak mampu, pemerintah yang akan bayar, 96 juta orang penerbitan brosur. yang kurang mampu dibayar iurannya oleh pemerintah. Tapi program ini harus didukung oleh seluruh rakyat,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil Semakin Dekat dengan dalam program HotRoom Bersama Hotman Paris dengan tajuk Kartu Sakti Sentuh Tanahku BPJS, Rabu, 23 Februari 2022. Pemerintah terus berupaya memanfaatkan Berkontribusi dalam perkembangan teknologi untuk meningkatkan Pembangunan Infrastruktur kualitas pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah selalu berupaya untuk menyejahterakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat rakyatnya. Berbagai rencana pembangunan dan Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati pengembangan diusung dalam berbagai bermacam sektor, menyatakan digitalisasi di era 4.0 bukan termasuk sektor infrastruktur. sekadar kebutuhan, tetapi sebuah keniscayaan. Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, Layanan Pertanahan akan Pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dengan faktor semakin dekat kepada masyarakat. pertanahan. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara maksimal mendukung percepatan “Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden mengarahkan pembangunan infrastruktur dan berupaya agar pengadaan tanah berjalan untuk mempercepat digitalisasi layanan di kementerian atau tanpa kendala. pemerintahan. Kita kenal dengan Dilan, Digital Melayani. Dari sisi masyarakat pun, tentunya mereka menginginkan “Tugas kami mengupayakan ketersediaan tanah yang clean dan clear,” ujar kemudahan dalam layanan pemerintahan, termasuk seputar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam paparannya di Infrastructure pertanahan,” ujar Yulia Jaya Nirmawati dalam dialog interaktif Outlook 2022 CNBC Indonesia, Kamis, 24 Februari 2022. program Prime Time News, Metro TV, Jumat, 18 Februari 2022. 3 Newsletter Edisi 81 Maret 2022

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG (Ditjen Tata Ruang) RDTR CEPET, IZIN USAHA MUDAH Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang RDTR ini masuk OSS secara otomatis, sehingga kami Kementerian ATR/BPN mengharapkan Kepala Daerah agar tahu jika produk ini tak main-main. Abdul Kamarzuki Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang nyaman Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan di Kabupaten Jeneponto. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia. RDTR disusun sebagai salah satu “Dalam rancangan ini, kami bertujuan agar dapat upaya memudahkan proses perizinan usaha. mewujudkan ekonomi baru Mallasoro dan sekitarnya untuk pengembangan Agro-Mina Industri dan pariwisata yang Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata produktif dan berkelanjutan,” terangnya. Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor secara daring dan luring di Sheraton Grand Jakarta Hotel, Hal serupa disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Selasa, 15 Februari 2022. Agenda rapat membahas Hasan Ali Bassam Kasuba. Ia menyebut bahwa Kabupaten Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jeneponto Halmahera Selatan bukan hanya memiliki potensi pariwisata, tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mallasoro dan Ranperbup tetapi juga potensi sektor perikanan. Halmahera Selatan tentang RDTR Kawasan Wayaua Bibinoi. “Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dikenal sebagai lumbung ikan nasional. Namun kami belum menjelaskan bahwa rancangan RDTR ini penting untuk mempunyai industri khusus untuk pengembangan sektor diketahui semua pihak, khususnya terkait rekomendasi perikanan,” kata Hasan Ali. masing-masing Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasan Ali menyebut Kawasan Wayaua Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kawasan pengembangan “Terkait RDTR, langsung masuk dalam ketetapan Peraturan wilayah dengan sektor unggulan perikanan dan perkebunan. Bupati, bukan Peraturan Daerah (Perda) lagi, sehingga Namun demikian, pengembangan wilayah tersebut perlu semua pihak, baik Pemprov dan DPRD diharapkan tetap ikut perencanaan matang, khususnya dalam hal kebencanaan. mengawal substansi yang dimuat dalam RDTR ini,” jelas Abdul Kamarzuki. “Selain untuk pertumbuhan ekonomi, wilayah Wayaua Bibinoi terletak di daerah rawan bencana sehingga pembangunan Menurut Abdul Kamarzuki, RDTR yang terkoneksi secara juga dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan otomatis pada Online Single Submission (OSS) akan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana,” pungkasnya. mempercepat penerbitan izin usaha. “RDTR ini masuk OSS secara otomatis, sehingga kami mengharapkan Kepala Daerah agar tahu jika produk ini tak main-main,” katanya menambahkan. Sementara itu, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengatakan Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sehingga Kawasan Perkotaan Mallasoro diharapkan akan berkembang menjadi kawasan pengembangan industri dan pariwisata. Iksan juga berharap program RDTR berbasis OSS ini dapat memfasilitasi perizinan secara aman, cepat dan tepat 4 Newsletter Edisi 81 Maret 2022

REFORMASI BIROKRASI MENCAPAI SASARAN STRATEGIS INDEKS REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kita mewajibkan seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) dan Kementerian ATR/BPN Kanwil (Kantor Wilayah) BPN Provinsi membuat akun media sosial dan menunjuk admin mengelolanya. Yulia Jaya Nirmawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan “Respons ideal juga dilakukan secara bijak terbuka kepada publik Nasional (ATR/BPN) memiliki sasaran strategis dengan untuk hal-hal yang bersifat publik, menjalin komunikasi dan Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya tata koordinasi yang baik antar organisasi pemerintah maupun antar kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar level satuan kerja dalam Kementerian ATR/BPN, dan meningkatkan kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen dan peran serta partisipasi masyarakat dalam feedback kebijakan dan pengawasan. informasi.” Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat “Kementerian ATR/BPN juga harus melakukan penguatan strategi (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, dalam komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun strategis kementerian, peningkatan pelayanan informasi publik 2022 yang diselenggarakan secara daring, Jumat, 25 Februari dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan 2022. Yulia Jaya Nirmawati mengatakan untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan pengaduan dan penerangan masyarakat Indeks Reformsi Birokrasi yang diharapkan perlu strategi terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang. Goals-nya adalah komunikasi publik ideal. menjadikan ATR/BPN sebagai sumber referensi, sumber klarifikasi, serta sumber edukasi utama dalam bidang pertanahan dan tata “Masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media, kita ruang,” pungkasnya. tidak dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat apalagi di masa pandemi saat ini. Informasi dapat diberikan salah Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) satunya dengan media, baik cetak, online maupun sosial. Kita dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun mewajibkan seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) dan Kanwil 2022 ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya (Kantor Wilayah) BPN Provinsi membuat akun media sosial dan Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN. Pelatihan ini dimulai menunjuk admin mengelolanya,” jelas Yulia Jaya Nirmawati. pada 9 Februari-10 Juni 2022 dan diikuti oleh 40 orang peserta, masing-masing pelatihan dengan Metode Blended Learning. Implementasinya, lanjut Yulia, Kementerian ATR/BPN gencar menggunakan media sosial untuk mempublikasi berita dan konten Strategi komunikasi publik terkait pertanahan. Selain itu, media sosial yang dimiliki Kanwil Kementerian ATR/BPN di era BPN Provinsi dan kantor pertanahan (kantah) juga diwajibkan me- digital dan era industri 4.0 repost konten media sosial Kementerian ATR/BPN. l Pengaktifan portal website; “Kantah juga selain me-repost, mereka juga kita wajibkan untuk mengunggah informasi-informasi internal yang dapat diketahui l Pembinaan dan kerja sama media massa; masyarakat sekitar. Jadi misalnya seperti pengumuman atau kegiatan yang memang harus diketahui masyarakat sekitar,” ia l Pengelolaan media sosial; pendokumentasian, menambahkan. peliputan, dan kehumasan; Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa strategi komunikasi publik l Media monitoring berita pertanahan dan tata ruang; lainnya yang harus dijalankan yaitu aktif merespons segala pertanyaan ataupun kekhawatiran masyarakat. Menurutnya, l Pameran, penerbitan newsletter, dan brosur (Hal ini publik mengharapkan respons ideal dalam bentuk cepat harus dimasifkan agar masyarakat dapat menerima memberikan jawaban berbasis data valid dan terbaru, tidak informasi dengan baik, cepat, dan akurat). reaktif, serta keteraturan dalam pengelolaan informasi publik. Dia juga memandang perlu adanya agenda setting yang jelas, narasi tunggal di setiap level unit organisasi dan mampu melakukan framing isu positif. 5 Newsletter Edisi 81 Maret 2022

ATR/BPN INSPIRATIF SELURUH KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA TERIMA PENGHARGAAN Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sebagai informasi, hasil penilaian kepatuhan pada kementerian/ Kementerian ATR/BPN lembaga ditentukan oleh nilai rata-rata terhadap seluruh produk layanan yang terdapat dalam unit pelayanan publik. Yulia Jaya Nirmawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan BPN Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan Publik. atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Penghargaan diserahkan \"Penilaian kepatuhan yang dilakukan di seluruh Indonesia, oleh Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy hasilnya Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta selalu masuk Irsan, kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil BPN zona hijau. Kami berharap dan mendorong Bapak/Ibu sekalian Provinsi DKI Jakarta. untuk mengefektifkan unit pengelola pengaduan internal. Kami juga berharap bahwa prestasi ini bisa dipertahankan bahkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia ditingkatkan dengan sense of belonging yang besar,\" tutur Dedy Jaya Nirmawati, menyampaikan Kementerian ATR/BPN terus Irsan. berupaya memenuhi kebutuhan bagi setiap warga negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Ini Sebagai informasi, hasil penilaian kepatuhan pada sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 kementerian/lembaga ditentukan oleh nilai rata-rata terhadap tentang Pelayanan Publik. seluruh produk layanan yang terdapat dalam unit pelayanan publik. Produk pelayanan yang diambil pada Kantah antara lain \"Sejalan dengan tujuan Kementerian ATR/BPN yaitu pengukuran dan pemberian hak milik perorangan. Sementara, menciptakan pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan nilai pada Kanwil BPN diberikan berdasarkan fungsi pembinaan yang berkualitas dan berdaya saing, jajaran Kementerian ATR/ terhadap pelayanan di setiap Kanwil. BPN senantiasa memberikan layanan publik prima dengan terus berubah ke arah yang lebih baik dan terus berinovasi,\" ujar Berdasarkan produk-produk pelayanan tersebut, Yulia Jaya Nirmawati dalam sambutannya, Selasa, 22 Februari didapatkan hasil yaitu: 2022. 1. Kantor Pertanahan Jakarta Barat: 98,63; \"Selamat kepada seluruh Kantah (Kantor Pertanahan). 2. Kantor Pertanahan Jakarta Pusat: 97,23; Tentunya ini juga tidak terlepas dari pembina yang luar biasa, 3. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan: 89,75; dari Pak Kanwil-nya,\" tambahnya. 4. Kantor Pertanahan Jakarta Utara: 84,92; dan 5. Kantor Pertanahan Jakarta Timur: 84,50 Yulia Jaya Nirmawati berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi kantah lainnya. Mengedepankan kualitas layanan Rata-rata nilai pada Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta adalah 91,01 melalui inovasi yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi. yang masuk pada zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. \"Dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN berupaya untuk menempatkan layanan masyarakat sebagai kebutuhan yang pada era 4.0 ini tidak lagi sebuah kebutuhan, tetapi menjadi keniscayaan. Ini kewajiban supaya masyarakat terlibat aktif dalam peningkatan kinerja layanan publik Kementerian ATR/BPN,\" lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan, mengatakan pemberian penghargaan ini berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan 6 Newsletter Edisi 81 Maret 2022

KOLOM INFORMASI PUBLIK FORUM BAKOHUMAS, para pemohon tidak dikenakan biaya untuk alih media. Ia SOSIALISASIKAN menjabarkan sejak 2021, alih media sudah dimulai dari SERTIPIKAT TANAH Kementerian ATR/BPN itu sendiri. ELEKTRONIK Kemudian berikutnya baru masuk ke tiga langkah untuk alih Sejatinya sertipikat tanah elektronik akan media sertipikat elektronik. “Step pertama sementara untuk mendatangkan banyak kemudahan bagi tanah-tanah pemerintah. Nanti sertipikat kertasnya berikan masyarakat. ke kami, lalu bila dibutuhkan akan dikembalikan sertipikat lamanya dalam keadaan sudah tidak berlaku. Step kedua Kepala Biro Hubungan Masyarakat Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN lanjut ke perbankan, perusahaan BUMN. Baru kemudian Kementerian ATR/BPN Bidang Teknologi Informasi step ketiga masuk ke individual masyarakat. Untuk saat ini selain kementerian, perubahan sertipikat menjadi elektronik Yulia Jaya Nirmawati Virgo Eresta Jaya sifatnya masih voluntarily atau suka rela,” kata Virgo Eresta Jaya. Digitalisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) mendorong terciptanya berbagai layanan dan produk Sejatinya sertipikat tanah elektronik akan mendatangkan berbentuk elektronik. Sejak awal 2021, Kementerian banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ kesimpangsiuran informasi bisa saja mempengaruhi BPN) telah mengeluarkan kebijakan terkait transformasi reaksi masyarakat utamanya dalam masa-masa transisi. pada sertipikat tanah, yaitu dari analog menjadi sertipikat Keterbukaan informasi dan komunikasi yang proaktif tanah elektronik. menjadi salah satu pilar keberhasilan dalam mendukung kebijakan di lapangan. Pada 2022, Kementerian ATR/BPN akan mulai menerapkan sertipikat tanah elektronik dengan berbagai tahapan. Berperan sebagai moderator dalam diskusi pada Dengan memulai transformasi tersebut, diharapkan dapat forum BAKOHUMAS, Kepala Biro Hubungan Masyarakat memudahkan masyarakat serta memberikan keamanan Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengutarakan pada bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat. persetujuannya atas kerja sama dalam melakukan amplifikasi informasi kepada masyarakat. “Memang “Transformasi digital ini bertujuan untuk mewujudkan visi komunikasi publik itu bukan hanya kebutuhan namun sudah Kementerian ATR/BPN menjadi institusi berstandar dunia. menjadi keniscayaan. Kami senang sekali atas dukungan Keadaan teknologi yang ada juga sudah memadai untuk Bapak. Tentunya kalau berita ini keluar dari Kominfo akan peralihan ke elektronik. Masyarakat sudah semakin tidak lebih positif responsnya. Angin segar buat kita humas untuk sabar menghadapi proses yang lama. Sertipikat tanah komunikasi publik kita dapat dukungan secara all out dari elektronik ini lebih cepat dan aksesnya pun lebih jelas,” Bapak Dirjen IKP,\" ujar Yulia Jaya Nirmawati. ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya dalam Forum Badan Koordinasi Sementara, Indra Gunawan selaku Kepala Bagian Humas Pemerintahan (BAKOHUMAS), Rabu, 9 Februari 2022. Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi BAKOHUMAS Virgo Eresta Jaya menjelaskan, sebagai dorongan dalam menyampaikan, pada dasarnya forum ini bertujuan sebagai proses transformasi sertipikat tanah analog ke elektronik, media komunikasi para penyelenggara kehumasan K/L. Ia juga mengharapkan forum ini menjadi sarana penyamaan persepsi berbagai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas. 7 Newsletter Edisi 81 Maret 2022

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PPID KEMENTERIAN ATR/BPN UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Kunjungi: https://ppid.atrbpn.go.id