DUMMY ATR BPN Edisi 54 Desember

Edisi 54 Desember 2019 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 tata ruang 5 sosok inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Editorial Sinergi Perbaiki RDTR, Rapat Koordinasi Nasional Tingkatkan Investasi (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, pada Rabu, 13 November 2019. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil selaku salah satu narasumber yang diundang menyampaikan materi terkait transformasi ekonomi mengatakan, Kementerian ATR/ BPN telah melakukan banyak perubahan dalam bidang pertanahan dan tata ruang untuk mendukung peningkatan perekonomian di Indonesia. Salah satu yang sedang diupayakan adalah melakukan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum pertanahan, serta konflik dan sengketa tanah bisa dihindari. Tahun ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah berhasil mendaftarkan lebih dari 10 juta bidang, dan diharapkan tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar. Pelindung: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc., Mochamad Sauki, S.H., M.H., Desain Grafis: Tuti Rohayati, S.H., Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Nur Adhani, S.Sos., Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum., Widya Nuryana, S.P., M.Si., Kartika Dewi Karuniasari, S.H., Hesty Febriarty, S.H., Yanti Kusumadewi, Ahmad Zamroni‘Aziiz, S.Kom.I., Ristafiniliza, S.P., Nanda iffa Chaerunnisa, A.Md., Rini Nur Rizky, Luthfi Sulistyo, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Sinergi Perbaiki RDTR, Tingkatkan Investasi program PTSL ini sebagai program yang mendapatkan prioritas yang tinggi,” ungkap Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, menghadiri Tata Ruang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Selain itu, Sofyan A. Djalil mengajak Pusat dan Daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan pemerintah daerah untuk bersinergi Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention menuntaskan permasalahan tata ruang Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11). Pelaksanaan Rakornas yang menghambat lajunya investasi. ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi visi Karena banyak sekali keluhan mengenai pembangunan 2020—2024 pemerintahan Presiden Republik tata ruang, rencana pembangunan tidak Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, baik bisa dilaksanakan dengan baik karena dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah. terhambat tata ruang. PTSL “Tata ruang kita sebenarnya jika ditulis Presiden RI, dalam arahannya menyampaikan iklim investasi dan dipersiapkan dengan baik tidak akan harus betul-betul diperbaiki, “Kalau ada investasi datang ke ada masalah. Sayang, kualitas Rencana sebuah daerah bukan urusannya gubernur atau walikota saja. Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Semuanya, mulai dari keamanan dan lainnya, harus memberikan beberapa daerah masih sangat rendah. dukungan sehingga investasi itu muncul ke daerah dan dapat Penyebabnya, Pemerintah Daerah belum dibagi-bagi,” ujar Joko Widodo. mengalokasikan biaya yang cukup untuk penyusunan tata ruang. Tahun depan, kita Hadir sebagai salah seorang narasumber, Sofyan A. Djalil akan perjuangkan Dana Alokasi Khusus menyampaikan materi terkait transformasi ekonomi. Kementerian (DAK) untuk tata ruang sehingga tata ATR/BPN telah melakukan banyak perubahan dalam bidang ruang mendapatkan pembiayaan yang pertanahan dan tata ruang untuk mendukung peningkatan khusus,” tegas Sofyan A. Djalil. perekonomian di Indonesia. Sofyan A. Djalil juga mengatakan, jika tata “Salah satu yang sedang kita upayakan, melakukan pendaftaran ruang sudah bagus dan diikuti dengan RTRW tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum pertanahan, serta bagus pula, investasi akan lebih mudah konflik dan sengketa tanah bisa dihindari. Tahun ini kita sudah masuk ke Indonesia. Ia juga mengatakan, berhasil mendaftarkan lebih dari 10 juta bidang, diharapkan tahun jika di kabupaten mendapatkan ada 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” ujar Sofyan A. Djalil. ketidaksesuaian tata ruang, para Gubernur bisa memberikan pandangan atau fatwa Sofyan A. Djalil menambahkan, dengan terdaftarnya seluruh bidang kesesuaian tata ruang dan itu sudah ada tanah di Indonesia maka bisa dibuat peta lengkap, mulai dari tingkat petunjuknya, sehingga masalah hambatan desa per desa, kecamatan per kecamatan, kabupaten per kabupaten tata ruang untuk investasi bisa diatasi. dan seterusnya. Selain itu, juga akan sangat membantu dari segi financial inclusion karena pemerintah akan banyak sekali memberikan “Kalau di tingkat kabupaten diatasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika semua tanah terdaftar berdasarkan pemerintah daerah, untuk tingkat provinsi persil itu juga akan sangat membantu dalam penataan ruang. kalau Gubernur tidak bisa mengatasi Kementerian ATR/BPN bisa memberikan “Kami mengharapkan para Gubernur, Wali Kota dan Bupati fatwa kesesuaian seperti pada proyek membantu program PTSL ini agar berjalan dengan baik, dan terima Program Strategis Nasional (PSN),” kasih kepada Wali Kota, Bupati, Gubernur yang telah menjadikan tambah Sofyan A. Djalil. Scan di sini untuk melihat Tayangan Beritanya 2 Edisi 54 Desember 2019 Newsletter

Agenda ATR-BPN Rapat Perdana Periode 2019—2024 HANTARU 2019 Resmi Ditutup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) tahun Nasional (ATR/BPN) gelar rapat pembahasan perdana tentang 2019 resmi ditutup. Penutupan secara resmi oleh Menteri rencana program kerja untuk periode 2019--2024 bersama Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR RI pada Senin (11 November 2019). Menteri ATR/Kepala (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, di Pusat Pengembangan BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, program kerja periode kabinet Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, baru ini adalah kerangka kerja yang mengarah pada kebijakan Cikeas, Jawa Barat (17 November 2019). \"Ini merupakan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia perayaan HANTARU yang paling meriah dan saya berharap yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan Kementerian ATR/BPN semakin maju dan modern,\" ujar pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan Sofyan A. Djalil saat menyampaikan sambutannya. keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Ajukan Solusi Sengketa Tanah Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Berantas Mafia Tanah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Untuk menciptakan solusi penyelesaiaan atas kendala dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Muhammad hambatan terkait pertanahan yang dihadapi, diperlukan Ikhsan dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan adanya koordinasi dari seluruh pihak terkait. Menteri ATR/ Ruang dan Tanah, RB. Agus Widjayanto menghadiri rapat Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan solusi penyelesaian dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Komite I, Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jakarta, Rabu (20 kasus sengketa dan konflik pertanahan sangat penting, November 2019). Ini merupakan rapat perdana Kementerian karena masih terdapat permasalahan yang menyangkut ATR/BPN dengan Komite I DPD RI periode 2019-2024. Dalam pertanahan. “Salah satu yang menyebabkan Ease of Doing kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN mengemukakan solusi sengketa tanah kepada DPD RI. Business (EoDB) rendah di Indonesia karena dianggap masalah pertanahan ini belum cukup baik,” ungkap Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (20 November 2019). Edisi 54 Desember 2019 Newsletter Dukungan Kementerian ATR/BPN bagi PLN Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN siap membantu PLN untuk menyelesaikan permasalahan tanahnya. “Kita ingin semua aset BUMN, PLN itu tertib, kami bantu untuk PLN dapat selesaikan proyeknya,” ungkap Himawan Arief Sugoto pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) Unit Induk dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia di Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jakarta, Rabu (27 November 2019). 3

Tata Ruang Pendaftaran dan Penertiban Aset Tanah BUMN Kementerian ATR/BPN terus berupaya menciptakan kepastian hukum atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah. Selain mendaftarkan tanah-tanah milik masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan pendaftaran tanah milik Kementerian/Lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Arief Sugoto dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT BNI (Persero) Tbk, Adi Sulistyowati. Pendaftaran Aset Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu melakukan penertiban aset-aset tanah milik BUMN. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya aset-aset tanah BUMN saja yang tidak tertib. \"Aset tanah milik Kementerian/Lembaga maupun TNI juga tidak tertib,\" ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Penandatanganan Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN meminta kepada jajarannya Pada rangkaian Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) agar dapat membuat database Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan terkait aset-aset tanah milik BUMN. Pertanahan Nasional (BPN), telah dilaksanakan Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja nantinya melalui komputer, kita bisa Sama terkait usaha mendaftarkan tanah-tanah BUMN yang mengakses data pertanahan BUMN. berlangsung pada 12—14 November 2019. Rakertas diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan \"Keinginan ini juga harus didukung Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana oleh BUMN. BUMN harus proaktif, di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kantor serta Kantor Pertanahan harus Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, serta beberapa Kepala bekerja sama dengan BUMN di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. daerah dalam mendaftarkan serta menertibkan aset-aset mereka,\" Penandatanganan Nota Kesepahaman berlangsung kata Menteri ATR/Kepala BPN. antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, PT Bank Negara Indonesia Pada kesempatan yang sama, (BNI) Persero Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Wakil Menteri II Kementerian Persero. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri ATR/ BUMN, Kartika Wirjoatmodjo Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dengan Direktur Utama mengapresiasi peran Kementerian (Dirut) PT BNI (Persero) Tbk, Ahmad Baiquni, Plt. Dirut ATR/BPN dalam mendaftarkan PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani, dan Dirut PT aset-aset tanah milik BUMN. KAI (Persero), Edi Sukmoro. \"Kementerian ATR/BPN banyak berperan dalam menerbitkan Sementara, pada Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian sertipikat tanah terutama untuk ATR/BPN dengan PT BNI (Persero) Tbk., dilakukan oleh aset kami berupa tanah. Selain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan itu, banyak membantu kami dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang melibatkan aset tanah BUMN,\" kata Wakil Menteri II Kementerian BUMN. 4 Edisi 54 Desember 2019 Newsletter

Sosok Inspiratif Inspirasi “Rumah Kedua” Nutrifood “Serasa berada di rumah kedua”, itulah yang tebersit saat kami menjejakkan kaki di Kantor Nutrifood untuk pertama kalinya. Hari itu, 18 November 2019, Kami—Rombongan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang digawangi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra berkesempatan untuk mengunjungi Kantor Nutrifood yang berlokasi di Jalan Rawabali, Jakarta. bisa merasa nyaman, makanya ada fasilitas ini,” ungkap Mardi Wu. Kepercayaan Usia berkeliling ruangan, rombongan diajak untuk berdiskusi satu sama lain. Mardi Wu menjelaskan, “Sejak 30 tahun lalu, Nutrifood sudah menerapkan kepercayaannya bahwa hampir setiap orang itu ingin melakukan atau memberikan yang terbaik. Jadi, kami percaya pada karyawan. Kami bangun perusahaan seperti rumah kedua dengan suasana kekeluargaan,” ujarnya. Rumah Kedua Mardi Wu menambahkan, Nutrifood memberikan perhatian yang besar Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah berbenah untuk terhadap proses penyeleksian karyawan, menjadi organisasi pertanahan dan tata ruang yang berkelas sehingga orang-orang yang direkrut dunia dan mampu bertransformasi ke dalam industri 4.0. itu bisa dipercaya. Nutrifood percaya, Oleh karena itu, kunjungan kali ini menjadi momentum yang karyawannya itu seseorang yang baik, sangat tepat untuk memetik ilmu dari Nutrifood yang telah senang bekerja, serta tumbuh dengan berhasil menjadikan kantornya sebagai “rumah kedua” bagi tujuan, cinta, dan kesabaran. karyawannya dan tetap memberi makna melalui visinya, yaitu “menginspirasi hidup sehat masyarakat Indonesia”. Tidak ada hirarki di kantor Nutrifood. Semua orang sama. Setiap orang memiliki peran yang besar dan mampu berkontribusi yang besar. Setiap orang bebas berkarya dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. “Selamat datang di rumah kedua, Kantor Nutrifood,” sambut “Itulah mengapa, kami tidak ada hangat CEO Nutrifood Mardi Wu, kepada rombongan sistem penilaian kinerja, insentif, Kementerian ATR/BPN yang mulai memasuki ruangan. dan hukuman. Kami menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan Rombongan pun diajak berkeliling Kantor Nutrifood yang dan ingin memberikan yang terbaik terasa begitu nyaman dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan sehingga semua orang bekerja perusahaan ini mampu menata tiap inci ruangannya dengan penuh semangat dan motivasi. Kami tatanan yang unik dan memiliki makna yang mendalam. memiliki budaya ‘ICARE’ (Integrity, Colaboration, Inovation, Respect, Selain itu, sisi keterbukaan, kekeluargaan, dan kebersamaan Excellence),” tutup Mardi Wu. tergambar jelas dengan tatanan ruang yang serba terbuka. Meja yang tanpa sekat, memudahkan terjalinnya komunikasi Pada kesempatan tersebut, Surya dan saling sapa satu sama lain. Tjandra mewakili seluruh rombongan Kementerian ATR/BPN mengucapkan “Di kantor ini, semua tidak punya rahasia. Kami bisa saling terima kasih karena telah diberikan terbuka satu sama lain dan ruangannya memang sengaja banyak pengalaman dan sharing dibuat seperti ini. Salah satu fasilitas yang kami punya, yaitu inovasi yang sangat bermanfaat. Hal tempat untuk konsultasi dengan psikolog. Kami merasa tersebut diharapkan dapat diterapkan kesehatan mental karyawan itu penting, kami ingin karyawan di Kementerian ATR/BPN. Edisi 54 Desember 2019 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Penilaian Kinerja untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan rata Kementerian/Lembaga yang Pertanahan Nasional (BPN), pelayanan publik dinilai. merupakan unsur yang paling utama. Kegiatan pelayanan publik di Kantor-kantor Pertanahan hingga saat Atas prestasi tersebut, Kantor ini terus mendapat perhatian dari masyarakat dan institusi Pertanahan Kota Administrasi Jakarta penegak hukum. Bahkan, Menteri ATR/Kepala BPN, dalam Utara mendapatkan penghargaan dari beberapa kesempatan, turun langsung melihat kegiatan KemenPANRB. Penghargaan diserahkan pelayanan di Kantor Pertanahan. pada Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Unit Penilaian Pelayanan Publik Dibawah Binaan Menyadari pentingnya pelayanan publik tersebut, Kementerian/Lembaga, pada hari Kementerian ATR/BPN melalui Tim Evaluasi Penilaian Selasa (19 November 2019). Kinerja Pelayanan Publik turut berpartisipasi dalam kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik yang Penghargaan diterima oleh Heri diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Laksana, Heri Mulianto, mewakili Kantor Pertanahan Kota Administrasi Berdasarkan hasil Tim Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Jakarta Utara. Usai menerima Publik ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN mengikutsertakan penghargaan, Heri mengungkapkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara harapannya agar ke depan, Kantor sebagai perwakilan. Sebelumnya, pelaksanaan penilaian Pertanahan Kabupaten/Kota kinerja pelayanan publik juga telah dimulai di tingkat terus melakukan inovasi serta Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia. meningkatkan kualitas pelayanan, Kemudian, penilaian diusulkan kepada Biro Organisasi sehingga pelayanan pada seluruh dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN dengan usulan Kantor Pertanahan dapat memenuhi berdasarkan tipologi pelayanan masing-masing Kantor standar pelayanan yang telah Pertanahan di seluruh Indonesia. ditetapkan Pemerintah. Penghargaan Mari, terus tingkatkan kualitas serta Hasil penilaian oleh Tim Kementerian PANRB boleh kinerja pelayanan publik di bidang dikatakan sangat memuaskan. Kantor Pertanahan Kota pertanahan guna menuju ATR/BPN Administrasi Jakarta Utara memperoleh nilai di atas rata- yang maju dan modern. 6 Edisi 54 Desember 2019 Newsletter

Informasi Manajemen Tips Pahami Aspek Legalitas, Sebelum Membeli Apartemen Tinggal di hunian vertikal, seperti apartemen, rumah susun (rusun), kondominium, saat ini telah menjadi sebuah pilihan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum paham akan status kepemilikannya. Bagaimana cara mencari tahunya? Lakukanlah beberapa langkah berikut. - Sebelum membeli apartemen atau rumah susun, pastikan aspek legalitas atau status sertipikatnya. - Proses jual-beli rusun berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebagai surat bukti kepemilikan. Sementara, Akta Jual Beli (AJB) Kriteria diurus di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pekerja Idaman - Setelah apartemen/rusun selesai dibangun, pengembang (developer) wajib memfasilitasi Dunia usaha saat ini tengah berubah dan terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni berkembang sangat cepat. Perubahan ini Satuan Rumah Susun (PPPSRS). mendorong sejumlah perusahaan untuk bisa merekrut kandidat dengan kriteria terbaik dan - Fungsi PPPSRS salah satunya adalah memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan Lalu, apa saja kriteria dan kualifikasi “pekerja idaman” (SHGB), atas tanah bersama yang sudah berakhir perusahaan? Berikut ringkasannya. masa berlakunya. - Apartemen atau rusun juga bisa memiliki Problem Solving. Pekerja yang mandiri menjadi sertipikat hak milik berupa, Sertipikat Hak Milik salah satu kriteria karyawan teladan yang Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). banyak dicari. Pekerja yang mandiri memiliki - Proses Pengajuan SHMSRS dilakukan dengan kemampuan problem solving atau berorientasi mengisi formulir dan melengkapi fotokopi pada solusi dari suatu masalah. dokumen-dokumen lain, seperti KTP, KK, identitas Literasi Media Sosial. Media sosial memang kuasa (bila dikuasakan), sertipikat hak atas tanah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya, bersama, proposal pembangunan rusun, izin terutama dalam melakukan branding dan promosi layak huni, advis planning, dan akta pemisahan. perusahaannya. Itu sebabnya, literasi media sosial sangat penting dan berpengaruh di masa sekarang. Kreatif. Kreativitas adalah hal ketiga terpenting setelah kemampuan problem solving dan critical thinking. Orang-orang yang kreatif akan banyak dicari dan menjadi idaman di tahun 2020. Tangguh. Situasi persaingan di masa depan akan semakin tinggi dan sulit. Setiap perusahan harus selalu melakukan inovasi yang unik dan bermanfaat. Hal itu tentu membutuhkan SDM yang tangguh dan siap menghadapi tekanan kerja apa pun. Analis Data. Kemampuan ini terkait dengan pemahaman tentang konsep komputasi, pemrograman dan pengkodingan, termasuk menganalisis data sehingga bisa menjadi sesuatu yang baru dan bisa dikembangkan. Edisi 54 Desember 2019 Newsletter 7

Strategi ppeellaakkssaannaaaann pprrooggrraammssttrraatteeggiiss PPTTSSLL ddaannttrraannssffoorrmmaassii ddiiggiittaall 1. Pelaksanaan Percepatan Quality Digital PTSL terhadap Coverage Assurance Based +/- 71 juta Completeness dan Validasi Business bidang Process 2. Digitalisasi Peningkatan Digitalisasi Implementasi Dokumen kualitas data dokumen skema Pertanahan : tekstual pertanahan pendanaan +/- 64 juta bidang (validasi) dan (validasi dan KPBU data spasial (K4) alih media/ scanning) SHAT 3. Peningkatan Sporadik Kapasitas Sumber Peta Bidang Daya Manusia Sporadik (Human Capital Management) M1 M5 M4 4. Pilot Project Kota/ Kabupaten Lengkap M3 M2 01 Opname data dan dokumen Infrastruktur pertanahan Desain 02 K4 Digitalisasi Kegiatan Sporadik dan Alokasi Anggaran 03 Regulasi Bidang Tanah Belum Terdaftar Validasi Alih Kota Lengkap Bidang Tanah Terdaftar Tekstual Media Usulan 04 Nominasi Pilot Project Penetapan Keterangan : Lokasi Terhadap lokasi pilot project Kota/Kab. Lengkap yang 05 Pilot Project bidang tanahnya belum terdaftar, dilakukan kegiatan PBT Sporadik dan SHAT Sporadik; Terhadap lokasi pilot project Kota/Kab. Lengkap yang bidang tanahnya belum terdaftar, dilakukan K4 Sporadik dan Digitalisasi. Scaling Up Project 06 kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id