No PROYEK INFRASTRUKTUR Kementerian PUPR Kementerian PUPR 1 Pembangunan Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal Kementerian Perhubungan 2 Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Kementerian PUPR 3 Pembangunan Jembatan Akses Pelabuhan Ujung Jabung Kementerian ESDM 4 Pembangunan Intake Air Baku Kawasan Strategis Nasional Desa Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi Kementerian ESDM 5 Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestic dan industry Kementerian Kesehatan/DAK/Pemda 6 Pembangunan PLTGU Payo Selincah Kementerian PUPR 7 Peningkatan fasilitas kesehatan yang berkualitas Kementerian PUPR 8 Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN Kementerian PUPR 9 Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kementerian PUPR 10 Perluasan SPAM Kabupaten/Kota (viii) Kementerian ESDM 11 Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (ix) Kementerian PUPR 12 Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas) 13 SPAL6D-T Skala Kota/Regional 14 SPALD-T Skala Permukiman Kementerian PUPR 15 SPALD-S Skala Kota (IPLT) Kementerian PUPR 16 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) Kementerian PUPR 17 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) Kementerian PUPR 18 Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kementerian PUPR 19 Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kementerian PUPR 20 Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R Kementerian PUPR 21 Pengembangan Bandara Sultan Thaha Kementerian Perhubungan 22 Pembangunan Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (x) Kementerian PUPR 23 Pembangunan Jaringan Jalan Tol pada ruas Jambi- Rengat (x) Kementerian PUPR 24 Pembangunan Jalan Lintas Barat Jambi Kementerian PUPR 25 Pembangunan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota ruas Muaro Bulian (Jambi) – Betung Kementerian Perhubungan 26 Pembangunan KA Trans Sumatera (Palembang - Betung - Jambi) Kementerian Perhubungan 27 Pengembangan dan pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian Selatan ruas Sangeti-Jambi-Muara Sabak Kementerian Perhubungan
No PROYEK NON INFRASTRUKTUR Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian 1 Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat (i) Kementerian Pertanian 2 Pengembangan kawasan kopi (ii) Kementerian Pertanian 3 Pengembangan kawasan karet (ii) Kementerian Dalam negeri 4 Pengembangan kawasan kelapa (ii) 5 Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Kementerian Pertanian Kementerian Desa PDTT Wilayah Kementerian UKMK 6 Pengembangan Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu) (ii) BKPM 7 Peningkatan kapasitas dan pemasaran BUMDes bersama Kementerian Dalam Negeri 8 Penguatan kapasitas usaha melalui kemitraan KUKM bidang pertanian dan perkebunan (ii) Kementerian Perdagangan 9 Penyelesaian masalah investasi 10 Simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN 11 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Skema Perdagangan dan Ketentuan Asal Barang Ekspor Badan Usaha Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12 Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota 13 Peningkatan kehandalan sistem Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB) (iv) 14 Peningkatan tenaga pendidikan dasar dan menengah yang merata 15 Peningkatan layanan pendidikan menengah dan luar biasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16 Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17 Pengembangan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 18 Kurikulum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri dan Pengembangan Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 19 Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) (xi) Kementerian Ketenagakerjaan 20 Pelatihan peningkatan kompetensi yang diperoleh peserta didik/penguji/pengelola kursus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21 Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, Kementerian Dalam negeri pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
No PROYEK NON INFRASTRUKTUR Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 22 Peningkatan tenaga kesehatan yang merata Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 23 Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim Kementerian Kesehatan 24 Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu Kementerian Kesehatan 25 Pelaksanaan kesehatan kerja di tempat kerja Kementerian Kesehatan 26 Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/kota (vi) Kementerian Sosial 27 Pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal (vi) Kementerian Sosial 28 Pelatihan strategis sumber daya manusia kesehatan Kementerian Sosial 39 Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kementerian Sosial Kementerian Sosial 30 Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (vii) Kementerian Kesehatan 31 Pemberian Jaminan Sosial, Bantuan Sosial dan Insentif Modal Usaha kepada KPM 32 Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) (vii) Proyek Prita Barata 2022 33 Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin Proyek PSN 34 Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (ix) Major Project (i) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit (ii) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan (iv) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA (vi) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting (vii) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (viii) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (ix) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) (x) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung (xi) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
4 KETERKAITAN RKP DAN RKPD 54
KONSEP DASAR KETERKAITAN RKP DAN RKPD DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (diserasikan dalam ▪ RPJP Nasional Rakorpus dan menjadi acuan Trilateral Meeting) terhadap RPJP Daerah Berpedoman pada UU 23/2014 ▪ RPJMD dan RKPD memperhatikan UU 17/2003 RPJMN dan RKP dalam UU 25/2004 penyusunannya ▪ Penyerasian RKP dan RKPD difokuskan pada: Penyelarasan Program dan Proyek Prioritas 55
PENYELARASAN PROGRAM DAN PROYEK PRIORITAS STRUKTUR RPJMN 2020-2024 Posisi Posisi Program dan Major Major Proyek Prioritas Project Project dalam RPJMN (MP)* (MP)* 2020-2024 (baik MP maupun non- MP) perlu didukung dengan program dan proyek Pemerintah Daerah di dalam RPJMD dan RKPD *MP dapat berupa Proyek Prioritas Nasional (ProPN) maupun Proyek Prioritas K/L (Pro KL) 56
TERIMA KASIH
Search
