Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Transit (TOD) Potensi Pengembangan TOD di Indonesia masih didominasi kawasan simpul transit berbasis rel kereta. Saat ini, terdapat 54 titik potensial yang terdapat dalam lokasi TOD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. 51 OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
outlook penyediaan perumahan 2021 Potensi pengembangan TOD di Jalur KRL 52 Potensi pengembangan TOD di jalur LRT Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layaak yang Berkualitas dan Terjangkau
Potensi pengembangan TOD di Perkotaan lainnya A. Kota Palembang B. Kota Surabaya 53 C. Kota Bandung OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
outlook penyediaan perumahan 2021 Pengembangan Kota Baru Publik dan Perumahan Skala Besar Pembangunan kota-kota baru dan perumahan skala besar merupakan salah satu strategi manajemen dalam mengelola tingginya urbanisasi di kota-kota metropolitan. Tingginya kebutuhan hunian khususnya di kawasan perkotaan besar dan metropolitan mendorong pemerintah dan swasta untuk melakukan berbagai strategi penyediaan perumahan, diantaranya adalah pengembangan kota-kota baru dan perumahan skala besar. Pada RPJMN diamanatkan pembangunan 10 kota baru publik yang tersebar di seluru Indonesia.Pada RPJMN ke-4 2020-2024 ditetapkan 4 major project pengembangan kota baru sebagai target indikator prioritas KP pengembangan kawasan perkotaan, yaitu: (1) Kota Baru Publik Maja di Pulau Jawa; (2) Kota Baru Publik Tanjung Selor di Pulau Kalimantan; (3) Kota Baru Publik Sofifi di Pulau Maluku; dan (4) Kota Baru Publik Sorong. Pemerintah mengembangkan perumahan skala besar dimulai dari tahun 1974 oleh Perum Perumnas di Depok (400 ha) dan Klender (200 ha) yang dilanjutkan di berbagai kota mulai dari Aceh Sampai Papua. Kemudian sektor swasta juga turut berperan dalam pengembangan perumahan skala besar yang diinisiasi melalui pengembangan kawasan Pondok Indah, Kelapa Gading, dan Bintaro. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perumahan skala besar ke depan adalah penerapan hunian berimbang, peningkatan akses bagi MBR, penguasaan tanah melalui land banking, dan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. 54 Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak yang Berkualitas dan Terjangkau
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Program BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya. BP2BT diberikan 1 (satu) kali melalui bank penyalur kepada MBR yang memenuhi persyaratan. Jenis rumah yang dapat dibiayai dengan BP2BT adalah rumah tapak dan/atau sarusun milik. Target Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan untuk MBR non-bankable/ berpenghasilan tidak tetap/ pekerja sektor informal. Skema pembiayaan mikro perumahan menggunakan pendekatan Rumah Inti Tumbuh (RIT). Rumah yang dibangun awalnya bertipe kecil dan secara bertahap dikembangkan menjadi tipe lebih besar. Sebaran Lokasi Realisasi BP2BT Tahun 2020 55 OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
outlook penyediaan perumahan 2021 TAPERA Tabungan perumahan merupakan salah satu konsep mobilisasi dana masyarakat dengan cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Masyarakat mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari LJK (dalam hal ini Bank) dengan keuntungan-keuntungan tertentu, seperti suku bunga pinjaman yang lebih rendah, masa pinjaman yang bisa lebih lama, dan lain sebagainya. 56 Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak yang Berkualitas dan Terjangkau
Pengembangan Perumahan 57 di Destinasi Wisata Super Prioritas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 terdapat 10 Destinasi Wisata prioritas yakni: l Danau Toba, Sumatera Utara l Tanjung Kelayan, Bangka Belitung l Borobudur, Jawa Tengah l Bromo-Semeru, Jawa Timur l Lombok-Mandalika, NTB l Labuan Bajo, NTT l Wakatobi, Sulawesi Tenggara l Likupang-Manado, Sulawesi Utara l Morotai, Maluku Utara l Raja Ampat, Papua Barat Dalam rangka pengembangan destinasi wisata tersebut, bentuk dukungan perumahan berupa peningkatan kualitas rumah swadaya melalui perbaikan dan pengembangan rumah dengan nominal bantuan sekitar Rp. 115 juta dan Perbaikan rumah tanpa fungsi usaha dengan nominal bantuan sekitar Rp. 35 Juta. Sebaran Lokasi Realisasi BP2BT Tahun 2020 OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
outlook penyediaan perumahan 2021 58 KSPN Toba KSPN Labuan Bajo Konsep design rumah pada pada kawasan destinasi wisata ini disusun dengan memadukan antara kualitas konstruksi bangunan dan kebudayaan lokal. Pada tahun 2020, terdapat 5 lokasi destinasi kegiatan yang mendapat bantuan perumahan melalui program peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan bajo. Peningkatan kualitas rumah swadaya umtuk sarana hunian wisata (Sarhunta) ini dengan dibangun dengan unit dan anggaran yang beragam di setiap destinasi wisata. Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak yang Berkualitas dan Terjangkau
Rekapitulasi Anggaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN BOROBUDUR 746 Rp. 45.420.839.000 UNIT KSPN MANDALIKA 915 Rp. 62.229.710.000 UNIT KSPN LIKUPANG 489 Rp. 36.732.183.950 UNIT KSPN LABUAN BAJO 660 Rp. 56.796.326.000 UNIT KSPN DANAU TOBA 1.765 Rp. 112.265.000.000 UNIT (Status per 6 November 2020) 59 KSPN Lombok-Mandalika KSPN Borobudur KSPN Likupang OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
outlook penyediaan perumahan 2021 Peningkatan Rumah Swadaya untuk Homestay 60 Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak yang Berkualitas dan Terjangkau
Penanganan Rumah di Kawasan Bencana Posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana mengakibatkan terjadinya berbagai bencana dengan tingkat kerusakan yang cukup berat. Pada tahun 2020, pemerintah telah merealisasikan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sulawesi Tengah. 61 OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
Glosarium Outlook Penyediaan Perumahan 2021 AP : Availabilty Payment APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ASN : Aparatur Sipil Negara BP2BT : Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan BPIW : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPS : Badan Pusat Statistik BSPS PB : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru BSPS PK : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas BUMN : Badan Usaha Milik Negara CSR : Corporate Social Responsibility DAK : Dana Alokasi Khusus FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan K/L : Kementerian/Lembaga KPBU : Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha KPPN : Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional KSP : Kerja Sama Pemanfaatan KSPI : Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 62 MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah NUA : New Urban Agenda PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa PJPN : Pembangunan Jangka Panjang Nasional PKP : Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Renstra : Rencana Strategis RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RTLH : Rumah Tidak Layak Huni Rusunawa : Rumah Susun Sederhana Sewa SBUM : Subsidi Bantuan Uang Muka SDGs : Sustainable Development Goals SK : Surat Keputusan SSB : Subsidi Selisih Bunga Tapera : Tabungan Perumahan Rakyat UN : United Nations (PBB) UU : Undang-Undang VGF : Viability Gap Fund Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak yang Berkualitas dan Terjangkau
63 OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2021
64 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Penyelenggaraan dan Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak yang Berkualitas dan Terjangkau
Search
