PLBN BADAU: MENYAMBUT ASA, BERJUANG MENJADI LEBIH BAIK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PLBN BADAU BMerejLnueyabanimhgbMBuaetinkAjsaad,i 1

Motif Borneo 2

PLBN BADAU BMerejLnueyabanimhgbMBuaetinkAjsaad,i 3

TESTIMONI 4

Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau- pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia 5



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan infrastruktur penting bukan hanya dalam bidang politik dan kedaulatan, tetapi juga sebagai embrio pertumbuhan perekonomian lokal. PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. M. Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TESTIMONI SAMBUTAN Danis H Sumadilaga Direktur Jenderal Cipta Karya Bangkitnya Optimisme dari Perbatasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Perbatasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang Pertahanan dan Keamanan. Penetapan Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional menegaskan strategisnya fungsi kawasan ini sebagai bagian dari kebesaran bangsa kita. Selama puluhan tahun Pemerintah Indonesia mengedepankan faktor pertahanan dan keamanan (hankam) dalam melakukan pengelolaan kawasan perbatasan. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi dunia, Pemerintah Indonesia mengubah paradigma dan orientasi pengembangan kawasan perbatasan menjadi lebih berorientasi ekonomi dan kegiatan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan langkah strategis dengan melakukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Penataan, pembangunan dan pengembangan di kawasan perbatasan dilakukan secara terencana dan terpadu sehingga masyarakat perbatasan bangkit semangat dan kebanggaannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 88

Kawasan Perbatasan adalah representasi wajah bangsa, pintu masuk, beranda depan, bagian pertama yang dilihat oleh bangsa lain ketika memasuki wilayah negara kita. Kawasan perbatasan adalah bukti kebesaran dan kedaulatan bangsa kita. Dengan komitmen tersebut, pemerintah memacu Melalui upaya ini, diharapkan ketergantungan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga juga secara serentak dan terpadu, dimulai dengan semakin berkurang, dan segera menuju kemandirian. pembangunan tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Program pemerintah memajukan daerah perbatasan, Terpadu. Ke tujuh PLBN Terpadu tersebut terdiri dari : sejalan dengan sembilan (9) agenda prioritas Presiden, tiga (3) PLBN Terpadu yang berlokasi di Provinsi Nusa Ir Joko Widodo, yang dikenal dengan Nawacita, Tenggara Timur (NTT), tiga (3) PLBN Terpadu di Provinsi khususnya Nawacita butir ketiga yaitu membangun Kalimantan Barat dan satu (1) PLBN Terpadu di Provinsi Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- Papua. daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan dari pembangunan PLBN Terpadu tersebut Dengan selesainya pembangunan tujuh (7) PLBN adalah menciptakan sentra-sentra pertumbuhan Terpadu tersebut, masyarakat di daerah perbatasan ekonomi baru yang dampaknya segera dapat siap menyongsong kemandirian dan masa depan yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan lebih baik. kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat perbatasan. Danis H Sumadilaga Direktur Jenderal Cipta Karya 9

KATA PENGANTAR Diana Kusumastuti Direktur Bina Penataan Bangunan Harapan yang Menggugah Semangat Kendala infrastruktur dengan jalan sebagai salah satu infrastruktur yang terpenting telah membuat masyarakat di perbatasan tertinggal jauh dibandingkan daerah lainnya. Karena itulah maka pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sejak awal menjadi perhatian pemerintah saat membangun beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di berbagai daerah perbatasan di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur jalan telah lama dirasakan sebagai salah satu faktor penghambat pengembangan daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Keterbatasan infrastruktur jalan tersebut semakin terasa di daerah-daerah perbatasan yang berjarak ratusan kilometer dari ibu kota provinsi. Keterbatasan akses itu pula yang telah menjadi salah satu penyebab sulitnya mencapai wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia yang berdampak pada sulitnya distribusi barang dan juga jasa. Pembangunan PLBN Terpadu hadir untuk mengatasi persoalan tersebut. Menjadi solusi yang tepat agar masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan dapat melihat dunia luar dan memiliki kesempatan yang sama dengan saudara-saudara sebangsa lainnya. 10

Daerah perbatasan merupakan beranda terdepan negara, wajah negara yang pertama kali dilihat dan dipertontonkan, serta meninggalkan kesan penting tentang keberdaaan bangsa kita. Sebagai kawasan yang sangat strategis, daerah untuk menciptakan pusat pertumbuhan perbatasan yang merupakan beranda terdepan ekonomi baru sehingga masyarakatnya bisa negara sudah sepantasnya mendapatkan hidup lebih sejahtera. Jalan telah terbuka, tidak perhatian yang serius. Karena dari sanalah wajah ada alasan untuk tidak semangat menyambut negara untuk pertama kali dipertontonkan. berbagai peluang yang tumbuh seiring dengan Kondisi di wilayah perbatasan mau tidak mau keberadaan PLBN. akan meninggalkan 'kesan pertama' mengenai kondisi negara kita. Tujuh (7) PLBN yang dibangun dalam tahap pertama pembangunan PLBN ini Setelah perhatian yang ditandai dengan harus diapresiasi, didukung dan dimaknai pembangunan pos lintas batas negara yang sebagai keseriusan komitmen pemerintah megah dan membanggakan, pemerintah tentu untuk melepaskan belenggu ketertinggalan berharap agar berbagai fasilitas tersebut dapat masyarakat perbatasan dan mengantarkan dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai mereka untuk menjadi lebih maju, mandiri dan pembuka jalan bagi masyarakat perbatasan sejahtera. Diana Kusumastuti Direktur Bina Penataan Bangunan 11

DAFTAR ISI 8 61 • Sambutan Ekspor Sawit dari Badau • Kata Pengantar • Daftar Isi • Memanfaatkan fasilitas pendukung dorong pertumbuhan 23 Mengenal PLBN 71 Terpadu Badau • Menembus Area Zona Pendukung PLBN Terpadu Badau Perbatasan Tahap 2 31 85 Kesempatan Melihat Zona Pendukung Dunia Luar PLBN Terpadu Badau • PLBN dan Tantangan Tahap 3 Perubahan 43 95 Pentingnya SDM dan Testimoni Regulasi yang Pasti 53 103 Mendorong Tumbuhnya Penutup Usaha Baru 12

13

Membuktikan Janji Nawacita Butir Ketiga Agenda penguatan wilayah-wilayah perbatasan sangat strategis maknanya karena perbatasan tidak hanya 'wajah', representasi, gerbang menuju dan keluar Indonesia tapi sekaligus benteng penting pertahanan dan keamanan negara, sekaligus embrio pertumbuhan ekonomi baru yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintahaan Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla menetapkan sembilan (9) program prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Kesembilan program pembangunan tersebut didesain untuk menjadi jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. Nawacita butir ketiga menegaskan strategi pemerintah untuk memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai basis kekuatan dalam membangun negara. Karena itu perhatian yang diberikan melalui pembangunan Pos-Pos Lintas Batas Negara (PLBN) lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung layanan serta sarana dan prasarana secara terintegrasi membuktikan bahwa pemerintah sungguh sangat serius menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa yang siap tumbuh dan berkembang hingga sejajar atau bahkan lebih baik dari wilayah perbatasan negara tetangga. 14

Perbatasan Adalah Prioritas Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) PLBN Terpadu dan Perhatian besar pemerintah terhadap pembangunan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, 7 (tujuh) PLBN ditunjukkan dengan lahirnya beberapa Perpres RI Nomor 3 tahun 2016, Perpres RI Nomor peraturan perundangan. Hal tersebut dilakukan untuk 58 tahun 2017 dan Perpres RI Nomor 56 tahun 2018 memastikan bahwa proses pembangunan di wilayah- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden wilayah perbatasan melalui pembangunan PLBN serta Nomor 3 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan Proyek Sarana Prasarana Penunjang tersebut dapat dilakukan Strategis Nasional. dengan cepat dengan mengajak seluruh stakeholder terkait ikut mendukung gerak cepat pemerintah pusat. Langkah cepat pemerintah untuk membangun wilayah Untuk mendukung hal tersebut telah dikeluarkan perbatasan dimulai dari pembangunan 7 (tujuh) PLBN 15

TPESRTBIAMTAOSNAI N DAN NAWA KETIGA NAWACITA Terpadu di 7 (tujuh) lokasi. Lokasinya terdiri dari : 1) Kabupaten Belu dan PLBN Terpadu Motamasin di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meliputi PLBN Kabupaten Malaka; 3) Provinsi Papua ada PLBN Terpadu Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Terpadu Skouw di Kota Jayapura. Aruk di Kabupaten Sambas dan PLBN Terpadu Badau di Kabupaten Kapuas Hulu; 2) Provinsi Nusa Tenggara Tidak ada lagi perbatasan terabaikan Timur (NTT) meliputi : PLBN Terpadu Wini di Kabupaten Kawasan perbatasan adalah bagian wilayah provinsi, Timor Tengah Utara/TTU, PLBN Terpadu Motaain di kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan 16

Cerita tentang kondisi daerah perbatasan yang kurang mendapatkan perhatian sekarang tidak ada lagi. Jika dulu pos perbatasan negara kita diasosiasikan dengan kesan kumuh dan tidak terurus, sekarang terbukti sebaliknya. Pembangunan tahap pertama pos-pos perbatasan lintas negara melalui pembangunan tujuh (7) PLBN Terpadu, tiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tiga di Provinsi Kalimantan Barat dan satu di Papua menggantikan pos perbatasan yang lama membuat masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat negara-negara tetangga kaget dan terkesan. Dengan telah terbangun dan beroperasinya pembangunan tahap pertama ketujuh PLBN Terpadu tersebut pemerintah tentu berharap agar masyarakat di daerah perbatasan tidak lagi mengalami ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu kendala pertumbuhan di daerah perbatasan nantinya diharapkan akan membebaskan masyarakatnya dari ketertinggalan lainnya seperti ketertinggalan ekonomi maupun sosial. Bersamaan dengan itu kegiatan ilegal yang menjadi penyebab munculnya berbagai ancaman keamanan dan kerawanan sosial juga diharapkan akan berkurang dengan sendirinya. dengan garis batas negara (atau wilayah negara) dan/ Pengelolaan Tepat Kunci Keberhasilan atau yang memiliki hubungan fungsional (keterkaitan). Saat ini pembangunan tahap pertama 7 (tujuh) PLBN Sedangkan Garis Batas Antar Negara adalah suatu garis Terpadu tersebut telah selesai dilakukan. Pembangunan yang memisahkan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi sarana prasarana penunjangnya sebagian telah selesai satu negara dengan negara lain yang berbatasan, dan sebagian lainnya sedang berlangsung. Wajah baik itu yang letaknya berhadapan (opposite) maupun 7 (tujuh) PLBN Terpadu yang dibangun tersebut berdampingan/berdekatan. telah berubah total. Masyarakat di ketujuh wilayah 17

MEMBUKTIKAN JANJI NAWACITA BUTIR KETIGA perbatasan tersebut mengaku sangat bangga memiliki tepat. Program-program yang membuat PLBN Terpadu PLBN Terpadu yang tidak hanya megah dan indah, dengan seluruh sarana dan prasarana pendukungnya tapi juga lengkap dengan berbagai fasilitas pelayanan berfungsi secara maksimal sesuai rencana awal perlu keimigrasian dalam satu atap. Hal ini tentu memberikan diintensifkan dan dilakukan secara berkesinambungan. kenyamanan, membanggakan serta menumbuhkan optimisme bagi masyarakat perbatasan, juga Indonesia. Gerbang Kedaulatan Sebagai Pusat Namun demikian, pekerjaan belum selesai. Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi yang bagus tidak serta merta berdampak pada Program pengembangan potensi di wilayah perbatasan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal harus dilakukan sejalan dengan pengembangan di sekitarnya. Untuk memastikan pemanfaatan secara infrastruktur di kawasan tersebut. Rencana optimal dan keberadaannya berdampak positif, Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2004- diperlukan strategi pengelolaan dan pemanfaatan yang 2009) yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan 18

Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Keterbatasan infrastruktur Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah menempatkan jalan semakin terasa di pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama. daerah-daerah perbatasan yang berjarak ratusan Keputusan ini ditindaklanjuti dengan penetapan garis kilometer dari ibukota batas negara dan garis batas administratif, peningkatan provinsi, yang sekaligus penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, menjadi penyebab sulitnya distribusi barang dan juga jasa. karantina, komunikasi, informasi, pertahanan di wilayah perbatasan negara (CIQS); serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah perbatasan negara. Tujuan besar dari pelaksanaan program ini yaitu : a. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional serta; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta memanfaatkan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Keberhasilan penataan kawasan-kawasan perbatasan tidak hanya akan memperkuat kebanggaan dan 19

MEMBUKTIKAN JANJI NAWACITA BUTIR KETIGA Kesempatan untuk mengembangkan wilayah perbatasan semakin terbuka lebar dengan pemberlakuan era perdagangan bebas baik di ASEAN maupun internasional. kedaulatan kita sebagai bangsa besar yang merdeka dan berdaulat, tapi juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Keberadaan sarana dan sarana pendukung di masing-masing PLBN jika dimanfaatkan dengan baik seharusnya dapat menjadi pembuka jalan kesejahteraan yang akan mengurangi ketergantungan secara ekonomi dengan negara tetangga. Kesempatan untuk mengembangkan wilayah perbatasan semakin terbuka lebar dengan pemberlakuan era perdagangan bebas baik di ASEAN maupun internasional. Semakin banyaknya kesepakatan dan kerjasama ekonomi baik di tingkat regional maupun internasional juga membuka peluang baru yang menjanjikan bagi pengembangan wilayah perbatasan. Dalam situasi ini, keberadaan PLBN Terpadu dengan pengelolaan yang baik akan sangat dirasakan manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 20

21

TESTIMONI 22

PLBNMTeernpgaednualBadau 23

Mengenal PLBN Terpadu Badau Menembus Area Perbatasan PLBN Terpadu Badau berlokasi di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Posisinya menempel dengan Kota Lubok Antu, Distrik Sri Aman, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Sebagian besar penduduk Badau maupun Lubok Antu berasal dari suku yang sama yakni Dayak Iban. Kecamatan Badau beribu kota Nanga Badau. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, yakni Badau, Janting, Semuntik, Sebindang, Kekurak, Pulau Majang, Seriang, Titing Selinggi, dan Tajum. Jumlah penduduk Badau di tahun 2017 sebanyak 6.185 jiwa. Dari jumlah tersebut kebanyakan penduduk Badau bekerja di perkebunan, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun perkebunan di wilayah Malaysia. Luas kecamatan yang berada di bagian utara Kapuas Hulu ini 574 km persegi atau sekitar 2,35 persen saja dari keseluruhan wilayah kabupaten tersebut. Jarak antara Badau dengan Putussibau, ibu kota kabupaten Kapuas Hulu, sejauh 177 km. Keduanya dihubungkan oleh jalan Trans Kalimantan dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih empat jam. Kapuas Hulu yang merupakan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 29.842 km persegi. Kabupaten ini terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, 278 desa. Selain Badau, ada lima kecamatan di Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Malaysia. Yaitu Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, dan Kecamatan Putussibau Selatan. 24

AKSES JALAN LINTAS Kualitas jalan lintas dari dan menuju PLBN Terpadu Badau sangat baik. Jalan aspal mulus ini dapat dilalui kendaraan pribadi maupun truk angkut barang sebagai upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan 25

MENGENAL PLBN TERPADU BADAU Luas Lahan : 8,8 Ha Pembangunannya meliputi : 1. Bangunan Utama Luas Bangunan : 7.619 m2 2. Bangunan Pemeriksaan Terpadu Waktu pelaksanaan 23 Desember 2015 - 16 Desember 2016 Kedatangan Biaya Pelaksanaan 3. Bangunan Klinik Rp153.875.236.000,- 4. Bangunan Carwash/Disinfectant 5. Bangunan Jembatan Timbang 6. Bangunan Pemindai Truk 7. Bangunan Pemeriksaan Terpadu Keberangkatan 8. Bangungan Gudang Sita 9. Kennel 10. Bangunan Utilitas 11. Bangunan Check Point 12. Monumen Tasbara 26

27

TESTIMONI





KDeuMsneeimalihpLaauttaarn 31

Kesempatan Melihat Dunia Luar “Saya sangat berkesan sekali pada pembangunan PLBN. PLBN Terpadu Badau adalah implementasi, bukti janji Bapak Presiden sesuai Nawacita, membangun dari pinggiran, dari desa. Pembangunan yang dilakukan dari daerah-daerah yang termarginalkan, tentunya diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat yang ada disana. Seperti PLBN Terpadu Badau ini. Kalau Anda tahu sebelumnya seperti apa, pasti tidak akan pernah terbayang, akan ada bangunan semegah dan sebagus ini disini. Apalagi di tengah kondisi ekonomi dunia yang cukup berat sekarang, pemerintah masih memberikan perhatian sebesar ini, sungguh luar biasa. Presiden tidak main-main mengambil langkah ini, langkah besar yang selamanya dikenang, tidak hanya oleh masyarakat Badau, tapi juga bangsa Indonesia. Alhamdulilah,” ungkap Adenan, Camat Badau yang dilantik menjelang selesainya pembangunan PLBN Terpadu Badau. 32

Berdiri di atas lahan seluas 8,8 hektar, serta luas bangunan Rumah panjang dipandang cocok dan dipilih sebagai 7.619m2, PLBN Terpadu Badau memang memukau. tampilan bangunan utama karena sangat konstekstual Konsep bangunan utamanya mengadopsi konsep khas dengan lokasi dan kondisi masyarakat disekitarnya. bangunan Kalimantan yaitu Rumah Panjang. Rumah Melalui konsep bangunan tersebut, berbagai aktivitas panjang adalah rumah adat yang dapat digunakan dapat diwadahi. Suasana nyaman juga tercipta karena sebagai tempat tinggal beberapa keluarga. karena bangunan bergaya arsitektur seperti ini memiliki 33

KESEMPATAN MELIHAT DUNIA LUAR sirkulasi yang bagus. Konsep ruangnya yang lapang Melihat jauhnya jarak dan sulitnya medan untuk juga sangat menyenangkan untuk melakukan berbagai mencapai lokasi PLBN Terpadu Badau, rasanya sangat aktivitas. dapat dimaklumi jika selama puluhan tahun warga perbatasan Badau mengalami keterpencilan dan Apa yang diungkapkan Adenan mewakili perasaan ketertinggalan. Bagaimanapun juga, kesulitan akses warga masyarakat yang tinggal di sekitar PLBN Terpadu secara otomatis akan menghambat pergerakan Badau yang sekarang tidak hanya punya bangunan PLBN orang dan barang, sehingga masyarakat kesulitan yang bagus, tapi juga infrastruktur jalan, serta berbagai mendapatkan berbagai kebutuhan, termasuk fasilitas penunjang lain yang memang disiapkan kebutuhan pangan keseharian seperti sembilan bahan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat pokok (sembako). perbatasan untuk segera dapat mengembangkan perekonomiannya. Hal itu pula yang menyebabkan warga perbatasan Badau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap “Infrastruktur, terutama jalan sudah bagus dan sangat negara tetangga. Jarak yang lebih dekat serta akses membantu memudahkan mobilitas dengan kendaraan. yang lebih mudah dan bagus, membuat mereka lebih Suatu hal yang dulu sangat sulit dilakukan. Kalau senang dan praktis belanja atau melakukan aktivitas masalah jalan, kami di Kalimantan, tidak hanya Badau perdagangan di wilayah negara Malaysia. dulu sangat ketinggalan. Jalan negara, atau provinsi dari Pontianak saja sulit, apalagi di tempat kami yang WargamasyarakatBadautentusenangdan bersemangat relatif sangat jauh lokasinya dengan ibukota provinsi. melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi Sekarang jalan di sekitar PLBN Terpadu Badau mulus diwilayah PLBN-nya. Keberadaan PLBN Terpadu Badau dan lebar. Dalam waktu dekat, jika tidak ada perubahan telah membuat mereka bisa melihat dunia luar. Satu hal saya dengar juga akan ada penambahan lajur. Wah yang dulu sangat sulit mereka lakukan. Tidak hanya itu ini sungguh luar biasa”, Mat Thohir Kasubdit Fasilitasi saja, Adenan menceritakan bahwa sekarang warganya PLBN Terpadu Badau menyampaikan rasa syukur atas mulai punya keinginan untuk memperbaiki tempat perubahan luar biasa yang terjadi di Badau saat ini. tinggal, termasuk membangun fasilitas sanitasi seperti toilet. Infrastruktur jalan menuju Badau memang sangat penting. Daerah yang berjarak 466, 9 km jika ditempuh “Saya sempat melihat rombongan warga datang dan dari Pontianak menuju Badau dengan jalan darat bisa berkeliling melihat-lihat bangunan PLBN. Tapi mereka menghabiskan waktu sekitar 18 jam. Bayangkan, jika tidak sekedar jalan-jalan, mereka terlihat seperti sedang jarak yang panjang tersebut jalannya tidak memadai. mengamati sesuatu dengan serius. Ketika saya tanyakan Mungkin dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa mereka datang untuk tujuan apa, mereka menjawab tiba kesitu. 34

35

KESEMPATAN MELIHAT DUNIA LUAR 36

ingin meniru bangunan PLBN. Saya sempat kaget pada tikus yang mereka manfaatkan untuk menyeberang awalnya, tapi di sisi lain setelah saya amati memang secara ilegal yang luput dari perhatian kami. Kami tentu benar demikian. Ada beberapa warga kami yang dulu tidak membiarkan hal itu terjadi. Bersama-sama aparat punya uang tidak tahu buat apa, sekarang sudah mau keamanan, terus memeriksa pintu perlintasan ilegal memperbaiki rumahnya menjadi lebih bagus, kata atau jalan-jalan tikus tersebut dengan harapan agar mereka agar seperti bangunan di PLBN. Bagi saya semua warga yang menyeberang ke Malaysia hanya sebagai kepala daerah, ini menarik. Itu artinya, warga melewati jalur resmi yaitu melalui PLBN”, Agato Kepala kami sudah mulai belajar untuk melangkah lebih maju Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) PLBN setelah melihat perkembangan yang terjadi di luar sana. Terpadu Badau menuturkan permasalahan yang terjadi Perubahan memang tidak bisa cepat, tapi langkah ke di daerahnya. arah itu sudah mulai terlihat”. Hal tersebut diamini Adenan. Ia menuturkan bahwa PLBN dan Tantangan Perubahan saat pertama bertugas di Badau, ia juga dihadapkan dan ikut menangani berbagai permasalahan ilegal. Untuk Sebuah perubahan tidak selalu menyenangkan. Orang memberi pengertian kepada masyarakat, ia bersama atau masyarakat umumnya agak keberatan jika karena aparat, serta petugas PLBN membantu menjelaskan perubahan yang dilakukan, terjadi perubahan sistem pentingnya menggikuti berbagai aturan baik terkait atau cara yang dipandangnya menyulitkan. Begitupun orang maupun barang. “Mengubah mindset, pola pikir yang sempat terjadi di PLBN Terpadu Badau. Masyarakat dan membuat mereka mau bertindak menggikuti cara- yang sebelumnya leluasa bepergian atau berbelanja cara baru tentunya bukan hal yang mudah. Apalagi di Malaysia melalui perbatasan, sempat agak ‘protes’ ini menyangkut kebiasaan yang sudah lama sekali ketika diminta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. mereka lakukan, dan terbukti semua baik-baik saja. Akhirnya kami kumpulkan masyarakat, kami jelaskan “Adanya PLBN Terpadu dengan berbagai peralatan untuk apa ada PLBN, apa gunanya, bagaimana aturan pelayanan yang canggih seperti sekarang ini membuat dan caranya. Semua kita jelaskan. Tapi apakah dengan pengawasan lebih ketat. Pelanggaran-pelanggaran kita begitu semua masalah selesai? Tidak juga. Masih tekan, sambil perlahan-lahan mendidik warga agar taat banyak yang keberatan terutama mengenai batasan aturan, tidak bisa semaunya sendiri. Jika kurang tertib, nilai barang saat berbelanja, yang saat ini sesuai aturan kami dan teman-teman di pelayanan baik imigrasi, bea dibatasi hanya sampai 600 Ringgit perbulan untuk satu cukai, karantina bekerja untuk menertibkan, harapannya pemilik kartu Kartu Identitas Belanja (KIB). Protes datang nanti tentu agar warga semakin terbiasa bersikap tertib. dari pemilik warung, atau usaha kecil yang memang Di Badau yang jauh dari mana-mana, selama bertahun- kebutuhannya lebih besar dibandingkan masyarakat tahun khan warga melintas dengan leluasa. Ada yang biasa. Ketergantungan terhadap bahan pangan pokok hanya dengan menyeberang pagar atau jalan saja sudah atau Sembako warga Badau terhadap Malaysia memang sampai di Malaysia. Akibatnya, banyak muncul jalan-jalan sangat tinggi. Itu karena secara jarak dan akses Malaysia 37

KESEMPATAN MELIHAT DUNIA LUAR lebih dekat, jika dibandingkan ke Putussibau, atau Pontianak. Karena urusan jarak dan akses, tentu saja harga-harga barang dari wilayah lain di negara kita lebih mahal dibandingkan harga di Malaysia,” papar Adenan lebih lanjut. Upaya-upaya untuk membuat PLBN Terpadu Badau berfungsi secara optimal dan mampu memberikan keuntungan bagi warga sekitarnya terus dilakukan. Namun demikian, pemerintah pusat juga diharapkan terus mengamati dan memberikan solusi terhadap permasalahan terjadi di masing-masing perbatasan, sehingga masyarakat dengan senang hati mau menggikuti aturan yang ditetapkan. Misalnya saja, jika kita membatasi nilai dan jumlah pembelanjaan terutama bahan pokok (sembako), bagaimana kalau masyarakat memang benar-benar membutuhkan lebih dari ketentuan yang sudah diatur undang-undang. Apa yang harus dilakukan? Membiarkan begitu saja yang artinya kita sudah tahu pasti akan terjadi potensi pelanggaran, atau dibuat solusi riil yang memang mampu menjawab persoalan mereka. Terkait hal ini, angin segar datang dari pemerintah. Instansi-instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, sudah membuka diskusi mengenai kemungkinan dibangunnya Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai jawaban untuk mengatasi kesulitan akses bahan pokok masyarakat di perbatasan Badau. Hal-hal seperti ini, idealnya memang harus terus dipantau dan dicarikan solusi, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan PLBN dapat terwujud. 38

39

TESTIMONI



TESTIMONI 42

PednaytnainnRggenPgyauaslSatisDiM 43

Pentingnya SDM dan Regulasi yang Pasti Untuk mengelola PLBN yang luas, fungsi yang beragam serta lokasi yang umumnya terpencil memang dibutuhkan SDM yang loyal, berdedikasi, kompeten, serta tentu jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Agato, menegaskan urusan pemenuhan SDM ini bisa mengganggu kinerja jika tidak segera ditangani dengan tepat. “Bekerja di perbatasan itu tidak mudah. Lokasi yang jauh seringkali harus membuat kami atau karyawan berpisah dari keluarga. Biaya-biaya hidup di perbatasan juga relatif lebih tinggi. Jika bertugas menjaga perbatasan, kami sepanjang hari tidak peduli hari libur atau akhir pekan, tetap harus stand by, disamping karena juga sulit kemana-mana, juga sering ada kunjungan dari daerah lain yang juga harus kami terima dan layani. Aktivitas di luar jam kerja juga terbatas. Hanya orang-orang yang sangat berdedikasi yang umumnya bisa bertahan dengan kondisi yang tidak mudah tersebut. Belum lagi masalah loyalitas. Godaan bekerja di perbatasan juga besar, karena itu dibutuhkan sikap mental yang tangguh agar mereka dapat menjalankan tugas dengan tegak dan lurus. Di tempat saya saja sekarang masih ada posisi-posisi strategis yang kosong, itu artinya ada teman yang merangkap tugas, dan harus bersedia bekerja ekstra. 44

Kami sudah mencoba mencari, tetapi mencari orang- juga aturan-aturan khusus, yang mungkin memerlukan orang yang tepat dan bersedia bekerja disini juga tidak juga sinkronisasi aturan dengan negara tetangga kita. mudah. Jika sudah begitu, iya apa boleh buat, kami Saat ini ada beberapa aturan yang belum tersambung bekerja semaksimal yang bisa dikerjakan. Tentu yang dengan baik, atau masih berbeda pemahaman terutama adalah menjaga agar pelayanan tetap dapat mengenai satu hal, sehingga membingungkan pelintas berlangsung dengan baik. Karena itulah SDM sekali batas. Sebagai contoh begini, aturan yang diperlakukan lagi saya tekankan, sangat penting untuk membuat di antara dua negara penerapan pengaturan lalu lintas operasional PLBN bisa terlaksana dengan baik”. kendaraan, road tax daln lainnya. Jika melihat seringnya muncul pertanyaan, atau keluhan terkait hal ini karena Setelah SDM, Agato menekankan pentingnya regulasi perbedaan pengertian yang menyebabkan perbedaan atau aturan-aturan yang tepat dan jelas mengenai penanganan, pasti ada yang belum sinkron. Nah, hal-hal berbagai hal menyangkut pengelolaan perbatasan. seperti ini hemat saya harus segera disinkronkan dan “Kalau aturan-aturan pokok, inti tentu sudah ada. Tapi dibuatkan aturan yang baku, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dibutuhkan teman-teman di lapangan saat menjalankan tugasnya”. 45

PENTINGNYA SDM DAN REGULASI YANG PASTI 46

Hal lain yang juga menjadi perhatian Agato terkait beroperasinya berbagai fasilitas pendukung seperti ketersediaan aturan untuk melancarkan tugas- pasar wisata, juga fasilitas lainnya yang semuanya bagus tugas di lapangan adalah mengenai kunjungan ini, masalah regulasi harus clear, jelas. Keberadaan wisatawan, yang semakin meningkat jumlahnya dari aturan yang jelas sangat dibutuhkan, agar fungsi- waktu ke waktu. Bagaimana standar penanganan, fungsi tersebut berjalan optimal. Urusan regulasi juga karena PLBN sebenarnya merupakan kawasan yang terkait posisi kami sebagai fasilitator penyelenggaraan steril. Juga pelaksaan event-event besar yang secara pelayanan di PLBN. Dengan aturan yang sekarang, otomatis dirancang untuk meningkatkan kunjungan posisi kami sama tinggi dengan yang difasilitasi. Kondisi wisata dari negara tetangga. “Menurut saya dengan ini juga sering membuat kami “kagok” saat bertugas, berkembangnya fungsi PLBN, apalagi nanti setelah karena untuk menjalankan fungsi koordinasi secara 47

PENTINGNYA SDM DAN REGULASI YANG PASTI maksimal, bisa mengkoordinir dan mengatur dengan pengalaman tersebut, ia berpendapat memang harus baik dan tegas, idealnya memang dibutuhkan posisi ada aturan khusus untuk para camat yang bertugas yang lebih tinggi.” di daerah perbatasan, sehingga tugas-tugas yang dipercayakan negara kepada mereka dapat terlaksana Terkait tugas dan regulasi, Adenan juga memiliki pen­ dengan baik. “Mungkin hanya camat yang bertugas dapat yang sejalan. Pengalamannya selama beberapa di daerah perbatasan yang memiliki dan bekerjasama tahun bertugas sebagai camat di Badau membuatnya dengan beberapa instansi vertikal di wilayahnya. Kalau paham bahwa memang ada beberapa perbedaan yang di daerah lain, umumnya hanya ada Muspika, tapi kalau nyata antara Camat dengan wilayah ‘biasa atau umum’, di perbatasan kami juga berkoordinasi dan berurusan dengan yang bertugas di perbatasan. Berdasarkan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum 48

dan Ham, Kementerian Kesehatan, Kementerian demikian, harapan saya, selaku camat yang sudah Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga pernah bertugas dan mengetahui kompleksitas urusan Kementerian Perdagangan. Jadi lingkup koordinasi di perbatasan, saya tentu berharap dimasa yang akan kami jauh lebih luas dan kompleks. Ini sangat berbeda datang, ada penyesuaian aturan-aturan yang tentu dengan camat di daerah pada umumnya. Undang- tujuannya agar pengelolaan PLBN Terpadu yang sangat undangnya saat ini memang menyatakan bahwa bagus yang telah dibangun pemerintah dengan biaya kewenangan yang diberikan pemerintah daerah yang besar ini, pengelolaannya akan semakin baik, dan kepada camat juga termasuk perbatasan. Namun semakin besar juga manfaatnya bagi masyarakat.” 49

BNPP MENGOPTIMALKAN FUNGSI PLBN 50