Edisi 25 - 2017 Sinergi

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 25/Januari 2018BPIW • Kementerian PUPR Mendorong Implementasi Program Prioritas PUPR 2018 Info Produk BPIW: Rencana Pengembangan Kawasan Kota Baru Maja

badan pengembangan infrastruktur wilAYAH (BPIW) kementerian pupr infrastruktur PUPR terpadu untuk negeri Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] Telp. +6221-2751 58042 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Salam RedaksiSalam SinergiPembaca yang terhormat, tidak terasa tahun 2017 sudah berlalu, tidak perlumenengok kebelakang atas semua yang sudah terjadi, marilah segera menatapkedepan, masih banyak tantangan untuk diselesaikan, dengan semangat demibangsa kita lebih maju kami terus berkomitmen, untuk menyajikan BuletinSinergi BPIW menjadi sebuah bagian dari informasi dan edukasi bagi semuapenggiat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyatdi negeri ini.Edisi awal 2018 ini ada beberapa perubahan yang merupakan bagian dariinovasi dan kreatifitas dengan menghadirkan rubrik-rubrik baru. Kemudian jugaada Kuis BPIW, dimana para pembaca dapat menjawab pertanyaan-pertanyaanseputar BPIW dan Kementerian PUPR. Jawaban bisa dikirim via email dan akandiumumkan pada edisi mendatang.Selanjutnya ada rubrik Sosok yang menampilkan pejabat baik didalam maupundiluar Kementerian PUPR maupun pegawai BPIW yang memiliki prestasi yangdapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Rubrik ini menggantikan rubrikTokoh.Pada edisi kali ini, fokus utamanya terkait program-program yang dilaksanakanBPIW sepanjang 2018. Hal ini tertuang pada rubrik Kabar Utama. Kemudian diLaporan Khusus membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pra KonsultasiRegional (Pra Konreg). Rangkuman berita selama bulan Januari ditampilkandalam rubrik Kilas BPIW.Pada Rubrik Wawancara menampikan Sekretaris BPIW, Ir.Firman HatoranganNapitupulu, MURP. Dalam rubrik tersebut, ia menyampaikan beberapa halseperti pandangannya mengenai kegiatan BPIW selama ini dan kegiatanstrategis yang akan dilaksanakan mulai awal tahun hingga akhir tahun nanti.Kami juga akan mengupas buku “Panduan Praktis Implementasi AgendaBaru Perkotaan (New Urban Agenda): Buku 3 Kebencanaan dan LingkunganPerkotaan Membangun Ketahanan Kota yang Berwawasan Lingkungan”. Bukuyang dikarang UN Habitat ini diterbitkan Pusat Pengembangan KawasanPerkotaan BPIW.Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-jalanyang membahas keindahan Pulau Sumba, rubrik Teknologi yang membahasBendung Knock Down, dan ulasan berita yang terbit di media massa dalamrubrik Teropong Media.Kami berharap dengan tampilan wajah baru Buletin Sinergi pada tahun ini dapatmemenuhi harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan dan informasipembangunan infrastruktur bidang pekerjaan unum dan perumahan rakyat.Salam hormat,Pemimpin Redaksi SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 1

Tim Penyusun: 04 Kabar Utama: Mendorong Implementasi Pelindung: Program Prioritas PUPR 2018 Lana Winayanti 54 Potret: Pengarah: Bapemperda DPRD Kabupaten Firman Hatorangan Napitupulu Magelang Kunjungi BPIW Penasehat Bobby Prabowo Iwan Nurwanto Hadi Sucahyono Agusta Ersada Sinulingga Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi: P. Yudantoro Redaktur Pelaksana: Shoviah Editor : Hendra Djamal Mutri Batul Aini Tim Pembuat Artikel: Indira Dwi Kusumatuti Daris Anugrah Alis Listalatu Rian Farhan Fitri Selva Sekretariat: Untung Priyono Nur Wahyu Diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Alamat Redaksi: Gedung G, BPIW Lantai 1 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Email: [email protected], [email protected] Website: bpiw.pu.go.id No. Telp. +6221-2751 5804 Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruk- tur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik. Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected], [email protected] Design : Heri Hito Infografis : Ajeng Ayuning Pertiwi Kartunis: Aghni Ghofarun Auliya2 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Perspektif daftar isiEdisi 25/Januari 201812 Wawancara: 42 Lapsus: Ir.Firman Hatorangan Napitupulu, MURP BPIW Siap Susun Program dan Anggaran BPIW Harus Selalu Bersinergi Infrastruktur 201956 Serba Serbi 60 Teknologi: Tahukah Anda Jalan Tol Bendung Knock Down yang Beroperasi di Indonesaia? SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 3

Kabar utamaMendorong ImplementasiProgram Prioritas PUPR 2018 Sederet program telah siap dijalankan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program yang dibuat BPIW itu untuk mendorong implementasi program prioritas sektor PUPR di tahun 2018. Jembatan Holtekamp, Papua Sumber: Dok. PUPR4 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Kabar utamaSepanjang tahun 2017 lalu, BPIW telah pada tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Arah kebijakan dan strategi melaksanakan berbagai program dan kegiatan BPIW, juga tidak terlepas pada dukungan program BPIW tahun ini, diarahkan dalam rangka menerpadukan rencana dan pembangunan nasional yang tertuang dalam untuk mendukung wilayahsinkronisasi program Kementerian PUPR. Beberapa Rencana Pembangunan Jangka Menengah pengembangan ekonomi,capaian yang telah dihasilkan tersebut antara lain Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. kawasan strategis pariwisataReview Rencana Strategis (Renstra) Kementerian nasional, pengembanganPUPR untuk mewujudkan sasaran pembangunan Arah kebijakan dan strategi BPIW tahun kawasan perbatasan, daerahnasional serta agenda Nawa Cita. ini, diarahkan untuk mendukung wilayah tertinggal, kota kecil, dan pengembangan ekonomi, kawasan strategis pusat pertumbuhan baru/Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan pariwisata nasional, pengembangan kawasan Kawasan Perdesaan Nasional.infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah/ perbatasan, daerah tertinggal, kota kecil, dan pusatkawasan, BPIW juga telah menyusun sejumlah pertumbuhan baru/Kawasan Perdesaan Nasional.masterplan dan development plan (MPDP) sepertiMPDP pengembangan infrastruktur PUPR untuk “BPIW menyusun Kebijakan Teknis Pengembanganpulau-pulau besar di Indonesia seperti Pulau infrastruktur PUPR. Selain itu BPIW menyiapkanSumatera hingga Papua. program 2019 yang terencana, terukur, akurat, dan telah disinkronkan dengan program strategisUntuk menghasilkan sinkronisasi program, tahun nasional, program kementerian atau lembaga2017 BPIW telah melaksanakan Pra Konsultasi terkait, program provinsi dan kabupaten/kotaRegional (Pra Konreg) di 4 lokasi, yaitu Palembang, terkait,” jelas Lana beberapa waktu lalu.Surabaya, Manado, dan Kupang bersama unitorganisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR Berbagai strategi juga telah dibuat untuk beberapabalai/satker/SNVT di daerah dan turut melibatkan program. Pertama, strategi Masterplan, danpemerintah daerah (Dinas PU/Bappeda) yang Program Pembangunan Wilayah Pengembangandiakhiri acara Konreg PUPR di Jakarta. Ekonomi dan Kawasan Pariwisata.Pada tahun 2018 ini, sejumlah kegiatan siap Terkait hal itu BPIW telah menyusun perencanaandiemban BPIW. Menurut Pelaksana tugas (Plt) infrastruktur antara lain untuk Kawasan EkonomiKepala BPIW, Lana Winayanti, kegiatan yang (KEK)/ Kawasan Industri Bitung, KEK Sorong,menjadi prioritas BPIW tahun ini, selain mengacu Corridor Development Padang-Pekanbaru, Corridor SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 5

Kabar utama Strategi dan Program Development Semarang-Surabaya, dan Selingkar Dalam kaitannya dengan Kebijakan Teknis Pembangunan Willis. Selanjutnya ada penyusunan masterplan Pengembangan infrastruktur PUPR, BPIW tahun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ini akan melakukan Implementasi Strategi danPengembangan Perbatasan Danau Toba, KSPN Muaro Jambi, Tasikmalaya, Prioritas Program Infrastuktur PUPR Tahun 2019 dan Daerah Tertinggal. KSPN Joglosemar (termasuk Borobudur dan melalui mekanisme Pra Konsultasi Regional dan Merapi-Merbabu), dan KSPN Mandalika. Selanjutnya Perumusan Program Arahan Pengembangan Hal ini dituangkan dalam disusun Pengembangan Pulau Halmahera, Banggai Wilayah Kementerian PUPR. Rencana Pengembangan dan Kep. Banggai. Terkait Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Infrastruktur PUPR di Strategi kedua, adalah Strategi Masterplan dan Perubahan Iklim (RAN MAPI), Lana juga menegaskan perbatasan yang telah Program pembangunan Wilayah juga disusun untuk bahwa BPIW menjamin keberlangsungan RAN tersedia jalan nasional Kota Prabumulih, Lubuklinggau, Palangkaraya, MAPI tersebut. “BPIW juga melakukan dukungan juga termasuk kawasan di Kotamobagu, Tondano, Ambon, Kota Baru Padang, terhadap MAPI dan Mitigasi Bencana PUPR,” tegas sekitar Pos Lintas Batas Kota Baru berbasis Transit MajaKota Pemerintahan Lana. Banjar Baru, Jakarta National Capital Integrated Negara (PLBN). Coastal Development (NCICD), Cirebon Raya Raya, Tidak hanya membuat perencanaan, menurut Lana Kartamantul, Mataram raya, Sambo Tenggarong, evaluasi juga menjadi bagian penting, agar selalu dan Bimindo. ada perbaikan demi meningkatnya kinerja BPIW. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah Evaluasi Strategis ketiga, yakni Strategi dan Program Keterpaduan Perencanaan, Pemograman, dan Pembangunan Pengembangan Perbatasan dan Penganggaran Infrastruktur PUPR. Daerah Tertinggal. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR di perbatasan Kajian-kajian strategis tahun 2018 ini, menjadi yang telah tersedia jalan nasional juga termasuk perhatian yang tak luput dari perhatian BPIW. kawasan di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kajian-kajian strategis tersebut seperti kajian terkait Pulau-pulau Kecil Tertinggal, Terdepan, dan Terluar isu Ibu Kota Pemerintahan Baru, Kota Metropolitan, untuk Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Utara KSPN Mandeh, WPS/Kawasan Strategis Halmahera, dan Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Papua dan Kawasan Strategis Nasional Pare-Pare. Barat, Kota Kecil Motamasin, Kota Kecil Winni, Kota Kecil Entikong, dan Kota Kecil Skouw. Beberapa program lain yang akan dilakukan BPIW tahun 2018 ini yakni Monitoring dan Analisa Hasil Pada strategi keempat yakni Strategi dan dan Manfaat Pengembangan Infrastruktur Terpadu Pengembangan Kota Kecil dan Pusat Pertumbuhan Bidang PUPR, Rencana Aksi (Roadmap) Skema Baru/Kawasan Perdesaan Nasional dituangkan Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2020-2024, dan dalam Penyusunan MPDP Kawasan Pusat Skema Kerja Sama Regional dan Global (kerjasama Pertumbuhan Baru untuk Kab. Phakphak Barat, Kab. Indonesia - Belanda, Indonesia – Timor Leste, Ogan Komering Ulu Timur dam Kab. Belitung Timur. Indonesia – Fiji, dan Indonesia – Perancis). Kemudian Kemudian untuk Kab. Berau, Kab. Barito Kuala, Kab. ada Materi Teknis Renstra PUPR 2020-2024 dan Boalemo, Kab. Sidenreng Rapang, Kab. Konawe Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Pengadaan Selatan, dan Kota Kecil Motaain Timur. Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) PUPR. Stadion Bung Karno Jakarta setelah direnovasi Kementerian PUPR Sumber: Dok. PUPR6 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Kabar utama Meski baru 4 tahun eksis di Kementerian PUPR, di Kalimantan, NTT, dan Papua serta 10 Pusat BPIW mempunyainamun menurut Lana BPIW mempunyai peran Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Selanjutnya peran strategisstrategis dalam mengarahkan dan menerpadukan ada dukungan infrastruktur terkait Konektivitas dalam mengarahkanpembangunan infrastruktur PUPR dengan Multimoda yakni 20 Pelabuhan baru, Pelabuhan dan menerpadukanpengembangan wilayah melalui pengembangan Perikanan, 40 Pelabuhan ASDP, 15 Bandara Baru, pembangunankebijakan dan strategi perencanaan (planning) dan dan Kereta Api. infrastruktursinkronisasi program (programming) Infrastruktur PUPR denganPUPR. Tantangan BPIW pengembangan Dalam melaksanakan tugasnya, Lana tak menampik wilayahDalam melaksanakan fungsi perencanaan dan bahwa BPIW dihadapkan beberapa tantanganpemrograman tersebut, BPIW akan menerpadukan seperti: tantangan terkait kapasitas BPIW untukpembangunan infrastruktur PUPR dengan program- mampu mengarahkan, mensinkronkan perencanaanprogram prioritas nasional sektor lainnya termasuk dan pemrograman; tantangan terkait pembangunanprogram strategis nasional berdasarkan Keppres infrastruktur PUPR; serta tantangan rencana danNo. 3 Tahun 2016. program kementerian atau lembaga lain maupun program pemerintah daerah terkait.Program strategis nasional yang tertuang dalamKeppres tersebut seperti intermoda pelabuhan, Tantangan lain menurut Lana adalah terkaitbandar udara, serta dengan pengembangan pelaksanaan bisnis proses BPIW. Menyinggungkawasan seperti KEK, Kawasan Industri (KI), KSPN, masalah ini, menurut Lana diperlukan optimalisasiPembangunan Jalan Tol, Daerah Irigasi/Rawa. pelaksanaan bisnis proses untuk memperoleh input program, sehingga bahan usulan program yangDitegaskannya, BPIW telah membuat program disampaikan dalam Pra Konreg merupakan programketerpaduan pengembangan infrastruktur PUPR yang disusun dari proses perencanaan yang baik,dengan prioritas Nasional 2015 – 2019 yaitu untuk tepat, dan matang.12+10 kawasan strategis metropolitan dan kotabaru, 17 kawasan Industri Prioritas + 11 kawasan Kemudian ada tantangan mengenai pedoman/ekonomi khusus, 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkaitNasional, 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, perencanaan dan pemrograman keterpaduan18 Provinsi Lumbung Pangan, Perbatasan Nasional pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR. SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 7

Kabar utama BPIW dihadapkan Untuk itu menurut Lana, diperlukan penetapan arahan jangka pendek 2019-2021. “Perlu juga beberapa tantangan pedoman/NSPK terkait Rancangan Peraturan ditingkatkan frekuensi koordinasi bersama Unit seperti: tantangan terkait Menteri PUPR tentang Penyusunan Rencana dan Organisasi terkait pembahasan arahan awal,” tutur kapasitas BPIW untuk Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Lana. mampu mengarahkan, PUPR. Kemudian perlu adanya Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rencana Induk Tantangan selanjutnya adalah penyiapan Integrated mensinkronkan Pengembangan Infrastruktur PUPR Secara Terpadu Tourism Masterplan untuk 3 lokasi yakni Danau perencanaan dan Untuk Pulau Dan Kepulauan. Toba, Borobudur, dan Lombok. Integrated Tourism pemrograman; tantangan Masterplan ini didukung oleh World Bank atau Bank terkait pembangunan Pra Konreg dan Konreg bagi Lana juga menjadi Dunia. Pengawalan pelaksanaan Integrated Tourism infrastruktur PUPR; serta tantangan tersendiri bagi BPIW. Dilaksanakannya Masterplan ini menurut Lana, tidak hanya menyusun tantangan rencana dan Pra Konreg dan Konreg adalah untuk meningkatkan perencanaan dukungan infrastruktur PUPR program kementerian keterpaduan infrastruktur Bidang PUPR Berbasis terhadap pariwisata, tetapi mengintegrasikannya atau lembaga lain maupun WPS. Pra Konreg dan Konreg memiliki empat tujuan, dengan perencanaan pembangunan pariwisata dariprogram pemerintah daerah yaitu, pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu sektor-sektor terkait. strategis PUPR. Kedua, melakukan identifikasi awal terkait. terkait rencana aksi atau output pekerjaan strategis Menurut Lana terbatasnya sumber daya manusia dalam RPJMN. (SDM) PNS juga menjadi tantangan. “Ini tantangan kita, bagaimana melakukan pembinaan SDM BPIW Tujuan ketiga adalah melakukan konsolidasi yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja program tahunan antara Kementerian PUPR dengan organisasi,” ucap Lana. pemerintah daerah melalui dinas yang menangani bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar Dari sisi Evaluasi Pembangunan Infrastruktur sektor. Kemudian tujuan Pra Konreg dan Konreg (metodologi, variabel, dan indikator), tantangannya yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, terlihat dari perlunya mengembangkan metodologi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan variabel, dan indikator yang cermat untuk infrastruktur di masing-masing WPS. mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur PUPR. Tidak terbatas beberapa hal tersebut, kata Lana program arahan jangka pendek 2019-2021 juga Tantangan lain yang perlu dihadapi BPIW adalah menjadi tantangan BPIW. Untuk itu menurutnya mengawal isu pengembangan Kota baru dan perlu optimalisasi persiapan perumusan program koordinasi pelaksanaan agenda internasional seperti World Urban Forum (WUF), New Urban8 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Kabar utamaWisma Atlet Kemayoran, DKI Jakarta. Sejak dibentuk 2015, BPIW takAgenda (NUA), dan National Urban Development Project (NUDP). pernah berhenti untuk melakukanNUA merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan sinkronisasi danyang disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia,untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan keterpaduan(Sustainable Urbanization). NUA berupaya untuk mendorong aksi- pembangunanaksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan,khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin infrastruktur.meningkatnya urbanisasi. lintas wilayah,” ujar Lana.Perencanaan kota dan wilayah dapat berkontribusi untukpembangunan berkelanjutan dalam berbagai cara. Hal ini terkait Untuk itu menurutnya, pendekatan pembangunan infrastrukturerat dengan 3 dimensi yang saling melengkapi pembangunan terpadu berbasis WPS dilakukan dengan memadukan perencanaanberkelanjutan: pembangunan sosial dan inklusi, pertumbuhan ekonomi antarsektor, wilayah, dan pemangku kepentingan dalam upayayang berlanjut, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan. membangun konektivitas, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi wilayah,Integrasi tiga dimensi secara sinergis memerlukan komitmen dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam dan antarkawasanketerlibatan seluruh pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi pertumbuhan dengan kawasan pendukung dalam mewujudkandalam proses perencanaan kota dan wilayah. keseimbangan pembangunan antarkawasan.Dalam mengimplementasikan International Guidelines on Urban Dengan demikian, dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan,and Territorial Planning, BPIW melaksanakan perencanaan terpadu diperlukan keterpaduan rencana antara pembangunan infrastrukturyang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan pengembangan wilayah/kawasan. Selain itu juga diperlukandengan hasil yang diinginkan dalam jangka panjang dari kegiatan sinkronisasi program yang sesuai dengan fungsi, lokasi, waktu,ekonomi yang kompetitif, kehidupan yang berkualitas, dan lingkungan besaran, dan dana. Keduanya juga diikuti dengan koordinasi danyang berkelanjutan. Selain itu, disusun rencana yang fleksibel dalam sinkronisasi dalam tahapan pelaksanaan.rangka penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomidari waktu ke waktu sekaligus meningkatkan inovasi dalam teknologi Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 WPS yanguntuk menghasilkan lingkungan kehidupan yang lebih baik. mencakup 97 kawasan strategis. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.Pengembangan Wilayah Sebagai Solusi Dalam MengatasiTantangan Pembangunan Infastruktur PUPR Terkait dengan kebutuhan infrastruktur PUPR, Lana menegaskan bahwa BPIW akan mendorong unit organisasi (unor) di lingkunganDalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR untuk berinovasi, sehingga penyediaanKementerian PUPR mengembangkan infrastruktur PUPR berbasis infrastruktur PUPR lebih cepat masa konstruksinya, lebih murah, danpengembangan wilayah. Konsep konsentrasi pembangunan lebih tahan lama. “Dengan terobosan tersebut, diharapkan lebihinfrastruktur PUPR yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran banyak infrastruktur bidang PUPR dapat dipersiapkan secara baik danpembangunan nasional 2015-2019 dilaksanakan melalui pembentukan tepat,” ucap Lana.WPS. Sejak dibentuk 2015, BPIW tak pernah berhenti untuk melakukanWPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Namunantara pengembangan wilayah dengan pembangungan infrastruktur untuk saat ini, pola sinkronisasi dan keterpaduan pembangunanPUPR sesuai dengan “market driven”, daya dukung dan daya infrastruktur yang dilakukan BPIW, dimulai dari upaya keterpaduantampungnya dengan fokus pengembangan infrastruktur di kawasan rencana berupa penyusunan Rencana Induk Pengembanganpertumbuhan/perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan Infrastruktur untuk 7 Pulau/Kepulauan serta penyusunan MPDP baikpembangunan infrastruktur berkelanjutan. “Struktur suatu WPS sejalan dalam lingkup WPS, kawasan strategis dan perkotaan, maupun untukdengan struktur dan pola ruang wilayah tersebut terkadang harus antar WPS. Kemudian, pembangunan antar kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/ Kota. SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 9

Kabar utamaRencana pembangunan infrastruktur terpadu berupa MPDP tersebut Selain itu, dalam upaya menerpadukan pengembangan infrastrukturselanjutnya menjadi acuan dalam melakukan sinkronisasi program PUPR dengan prioritas Nasional, proses sinkronisasi dan keterpaduaninfrastruktur PUPR untuk menghasilkan program 5 Tahun (New pembangunan infrastruktur diharapkan tidak terhenti dalamDevelopment/ Belanja tidak mengikat) dan Program 3 Tahun APBN. lingkungan Kementerian PUPR, tetapi juga melibatkan Kementerian/ Lembaga lain agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat lebihSelanjutnya, melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra-Konreg) optimal mendukung pengembangan kawasan, terutama kawasanbersama unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, balai/ strategis/prioritas nasional.satker/SNVT di daerah dan pemerintah daerah, dihasilkan programtahunan dengan prioritisasi program berdasarkan arahan Direktif Lana menargetkan hingga akhir Desember 2018, BPIW diharapkandapatPresiden, Menteri, DPR/DPD, maupun arahan kebijakan nasional yang mencapai target-target prioritas dalam mendukung pembangunantercantum dalam RPJMN dan RKP serta adanya budget constrain. nasional, baik untuk mendukung wilayah pengembangan ekonomi, kawasan pariwisata, pengembangan perbatasan, daerah tertinggal,Dalam tahap pelaksanaan, program tahunan yang dihasilkan dari Pra kota kecil, dan pusat pertumbuhan baru/Kawasan Perdesaan Nasional.Konreg ditajamkan untuk dibawa kepada Konsultasi Regional agar “Dengan demikian kawasan tersebut dapat berfungsi secara optimaldapat dilanjutkan ke tahap penetapan pagu dan dilaksanakan oleh dan memberikan menfaat yang nyata untuk masyarakat,” ulas Lana.semua stakeholder. Melalui berbagai perencanaan dan program yang disusun, LanaMengoptimalkan Pelaksanaan Sinkronisasi dan Keterpaduan berharap BPIW dapat menerpadukan rencana dan mensinkronkanPembangunan Infrastruktur PUPR program dengan berbagai pihak, baik dengan internal Kementerian PUPR, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah untukUntuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan sinkronisasi dan menghasilkan program yang mendukung berfungsinya kawasanketerpaduan pembangunan infrastruktur di lingkungan kementerian yang strategis dan prioritas agar dapat dirasakan manfaatnya olehPUPR, saat ini menurut Lana, sedang disusun pedoman Keterpaduan masyarakat.Rencana dan Sinkronisasi Program di lingkungan Kementerian PUPR. Penggunaan Big-Data, sistem pemrograman yang terpadu denganPedoman tersebut menurutnya diharapkan dapat disusun secara instansi, perencanaan, pemrograman, serta SDM yang ada, menurutkomprehensif dan sejalan dengan perencanaan teknis yang dihasilkan Lana, akan meningkatkan kualitas program, anggaran, dan produkoleh Unor di lingkungan Kementerian PUPR. “Dengan demikian konstruksi infrastruktur bidang PUPR. (Tim Redaksi)program yang dihasilkan dalam Pra Konreg dapat dilaksanakan olehseluruh pihak dengan lebih optimal,” ungkapnya. Hingga akhir Desember 2018, BPIW diharapkan dapat mencapaitarget-target prioritas dalam mendukung pembangunan nasional Jalan Tol Manado - Bitung10 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Review Membangun Ketahanan Kota yang Berwawasan LingkunganJudul Buku : Dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan kitaPanduan Praktis Implementasi Agenda tidak dapat melupakan tiga pilar utama pembangunan, yaitu: sosial,Baru Perkotaan (New Urban Agenda): Buku 3 ekonomi, dan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk perkotaan yangKebencanaan dan Lingkungan Perkotaan Membangun makin meningkat membuat pemakaian energi dan air, produksi sampah danKetahanan Kota yang Berwawasan Lingkungan limbah, serta penggunaan transportasi juga makin meningkat. Selain itu,Pengarang : UN Habitat dampak bencana dan perubahan iklim akan semakin terasa di perkotaan karenaPenerbit : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan intensitas aktivitas yang terpusat di perkotaan. Kerentanan di perkotaan akanTahun Terbit : 2017 semakin bertambah.Jumlah Halaman : 103 halaman Perencanaan dan rancang kota pada semua tingkat harus melindungi sumberBuku ini akan memberikan daya alam dan fitur lahan, mengontrol polusi, mengurangi kerentanan,panduan yang fokus pada aspek memprioritaskan penggunaan energi terbarukan, mengadopsi efisiensi energikebencanaan dan lingkungan dan sumber daya alam. Menyediakan ruang untuk taman, habitat liar dan pusatperkotaan yang ingin diwujudkan keanekaragaman hayati.berdasarkan kesepakatan NUAdengan mengaitkan dengan Kebencanaan dan lingkungan perkotaan menjadi komponen yang sangatisu-isu perkotaan yang dihadapi diperhatikan dalam mewujudkan visi, prinsip, dan komitmen yang di sepakatioleh aktor-aktor pembangunan dalam agenda baru perkotaan (NUA). Buku ini akan memberikan panduandi tingkat lokal yang fokus pada aspek kebencanaan dan lingkungan perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA dengan mengaitkan dengan isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal. Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep besar dari aspek terkait bencana dan lingkungan perkotaan, termasuk di dalamnya kondisi yang ingin dicapai, prinsip-prinsip yang perlu diterapkan, serta keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bagian kedua dari buku ini lebih menguraikan isu-isu terkait kebencanaan dan lingkungan perkotaan yang sering dihadapi oleh pelaku pembangunan di tingkat lokal serta dilengkapi dengan konsep pendekatan yang dapat digunakan untuk panduan dalam membangun ketahanan kota yang berwawasan lingkungan hidup. Pada bagian akhir, panduan ini memberikan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan yang ingin turut aktif berperan dalam mewujudkan ketahanan kota yang berwawasan lingkungan hidup. (Mutri) SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 11

wawancaraBPIW Harus Selalu Bersinergi Ir.Firman Hatorangan Napitupulu, MURP ............................................................. Sekretaris BPIW Kementerian PUPRBerat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ungkapan BPIW harus selalu bersinergi dan bekerja sama ini merupakan sebuah peribahasa yang agar kinerjanya selalu meningkat dan menghasilkanmengandung arti bersama-sama dalam suka dan produk-produk yang berkualitas.duka, baik buruk sama sama ditanggung. Peribahasa Tidak hanya itu, dalam rubrik wawancara kali ini,itu menggambarkan kerja sama yang baik seluruh banyak hal yang disampaikan sekretaris bersuarapihak. Bagi Sekretaris BPIW Kementerian PUPR lantang ini terkait kegiatan yang akan dilakukanIr. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP, seluruh BPIW sepanjang tahun 2018. Berikut wawancarainsan BPIW mulai dari eselon 1 hingga pegawai di .lengkapnya12 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

wawancaraBagaimana Bapak menilai kinerja BPIW di tahun membuat masterplan yang benar-benar prioritas “Saya melihat di 2018 ini,2017 lalu? di suatu kawasan prioritas nasional. salah satu kegiatan strategis yang dilakukan BPIW yakniSecara umum di tahun 2017, BPIW melakukan Masterplan itu diharapkan bisa digunakan unor- merumuskan Rencanabusiness as usual. Masih banyak hal yang harus kita unor sebagai acuan program prioritas. Ini yang Strategis atau Renstra PUPRsamakan terkait pola pikir mengenai tugas-tugas harus kita sikapi. Kita juga perlu mengkaji isi dari 2020-2024. Pembenahanyang ada di BPIW. Hal ini perlu menjadi perhatian rencana induk tersebut dan development plan, tugas-tugas BPIW bisakita, karena tingginya harapan dari unit organisasi karena belum diuji institusi lain secara formal. Selain difokuskan pada perumusanatau unor di Kementerian PUPR bahwa BPIW bisa itu tidak semua unor mengetahui produk BPIW Renstra tersebut. Salah satumengarahkan mereka. Kita dapat mengarahkan tersebut. Kita juga perlu mengetahui secara jelas, yang perlu dibenahi adalahseperti apa unor unor melaksanakan program apakah masterplan dan development plan atau masterplan terkait kawasantahunan, misalnya, yang diturunkan dari kebijakan MPDP sebagai dokumen acuan yang secara legal yang diprioritaskan”pemerintah seperti RPJMN 2015-2019, dan bisa kita gunakan. Bila ada surat keputusan atauterutama dari direktif Presiden. SK dari Menteri PUPR yang mengesahkan MPDP ini, maka sudah pasti MPDP itu bisa kita gunakan.Ketika kita bisa mengarahkan para unor, maka Sementara MPDP itu hanya untuk “contekan” kitakita bisa mengawal atau memastikan bahwa saja yang dapat disesuaikan dilapangan dalamkeinginan Menteri PUPR maupun Presiden terkait melaksanakan pada prakonreg.terlaksananya pembangunan infrastruktur di seluruhIndonesia, dapat terealisasi dengan baik, oleh Program infrastruktur yang kita buat harus jelas,karena itu BPIW harus banyak berkonsultasi dengan dimana kawasan yang harus didukung dan bentukkementerian atau lembaga (K/L) seperti Bappenas dukungannya apakah dalam bentuk penyediaanatau Kementerian Koordinator Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan,Manusia dan Kebudayaan. perumahan, ataukah sanitasi maupun penyediaan air minum.Untuk tahun 2018 ini, kegiatan apa saja yangdianggap strategis bagi BPIW? Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah, kita dorong sektor lain untuk ikutSaya melihat di 2018 ini, salah satu kegiatan membangun daerah tersebut. Misalkan bila suatustrategis yang dilakukan BPIW yakni merumuskan daerah punya potensi hasil laut, maka kita dorongRencana Strategis atau Renstra PUPR 2020-2024. sektor perikanan untuk mengembangkan potensiPembenahan tugas-tugas BPIW bisa difokuskan yang ada tersebut. Sedangkan untuk sektor PUPR,pada perumusan Renstra tersebut. Salah satu yang kita yang mengarahkan, kebutuhan infrastrukturperlu dibenahi adalah masterplan atau rencana PUPR seperti apa yang harus dibangun di daerahinduk terkait kawasan yang diprioritaskan. Hal yang memiliki potensi laut tadi.ini merupakan amanah dari Menteri PUPR, yakni SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 13

wawancara POLA KERJA PEMROGRAMAN DAN 35 WPS EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR Program Jangka Pendek 3 Tahun, Program Tahunan dan Evaluasi Keterpaduan • RPJP Penyusunan Sinkronisasi Pemantauan • RPJMN Program Program dan dan Evalausi • Perpres Pembiayaan • Direktif Fasilitasi Sinkronisasi Pagu • RTRW Program Baseline Usulan Unor Koordinasi Tahunan • Mnjmen Aset Pusat 3 Pra Konsultasi • Committed • MPDP WPS Pemrograman dan • Kewenangan Regional MYC Perumusan Indikator dan Kriteria • Fungsi, Lokasi, • Administrasi Pemantauan dan Evaluasi dan Kawasan Pembiayaan Waktu, Kesepakatan Pra Besaran Dana Konreg Pusat 1 Jangka Pendek • Skema • Baseline • Renstra PUPR Pembiayaan • Stok • RIP Analisis Kriteria • Readiness Pemantauan: Evaluasi: • RPITJM kelayak- program Criteria • Renstra • LAKIP • ABM • RKAKL • E-Monitoring • PJM an • Prograss • Pelaporan Keterpaduan program IPUPR Fisik/Keu Kinerja • Kawasan • Fungsi • Kendala/ Pusat 4 terdu- • Lokasi • MPDP kung • Waktu Masalah • Besaran Metropolitan, • Fungsi • Biaya Program Penajaman bersama Unor Musrenbang Prov Indeks Kota • Jangka • Kewe- Arahan Pagu Keterpaduan Besar/Baru, Tahun T+2 Hasil Konreg Indikatif • WPS Perdesaan waktu nangan • Baseline • Kawasan • Potensi (P/Prov/ Stok dan Sisa Penajaman • Stok MUSRENBANGNAS • Provinsi Renstra UNOR • Tantang Kab/Kot) PUPR Sinkronisasi Konsultasi dan Pagu Stakeholder an dan Program Harmonisasi Dana Definitif terkait RPJMD PEMDA isu Tahunan DAK Alokasi Khusus Mekanisme RKAKL/DIPA Tahun Rumusan Draft Penyusunan RKP Berjalan Program (Renja K/L PUPR) Jangka Pendek Biro PAKLN dan (3 Tahunan) Unor SDA,BM,CK, PnP) Pengumpulan Data Koordinasi Matriks Program Biro PAKLN dan dan Survey Pembiayaan Tahunan DAK Unor SDA,BM,CK, PnP KPBU Matriks Program dan Pemda KPBU  Kertas Kerja DAK Dukungan Anggaran dan Umum “Yang penting Bagaimana Bapak melihat kinerja BPIW sampai tersebut, yang semestinya dapat dilakukan dengan harus kita saat ini? cepat dan lebih akurat dengan menggunakan sistem informasi berbasis peta GIS. Dari sistemperhatikan adalah Soal kinerja BPIW sampai sekarang masih perlu informasi berbasis peta GIS tersebut kita juga dapat bahwa kebijakan ditingkatkan. Kita harus berbenah diri. Kesempatan mengetahui kinerja pertumbuhan suatu daerah. utama terkait berbenah itu melalui penyiapan Renstra periode pembangunan 5 tahunan berikutnya yakni 2020-2024 tersebut. Selain itu, yang penting harus kita perhatikan adalahinfrastruktur PUPR Dengan mengetahui apa yang harus kita perbaiki, bahwa kebijakan utama terkait pembangunan yakni membuat maka melalui penyusunan Renstra, kita menyiapkan infrastruktur PUPR yakni membuat pertumbuhan pertumbuhan arahan program pembangunan. Untuk itu kita harus ekonomi agar bisa bergerak. Bila pertumbuhan lebih fokus dalam menyiapkan arahan untuk unor- ekonomi kita tidak bergerak, maka kita harusekonomi agar bisa unor terkait progam pembangunan infrasruktur. memberi arahan kebijakan pengembangan program bergerak”. pembangunan infrastruktur untuk mendukung Tantangan apa dalam merealisasikan Renstra pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut? di kota metro/besar, dan kawasan ekonomi prioritas seperti kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan, Tantangan dalam menyiapkan Renstra ini adalah tambang, dan permukiman. bagaimana kita bisa mampu duduk bersama dengan unor-unor di Kementerian PUPR maupun Selain itu, kita perlu mengembangkan kebijakan kementerian atau lembaga lainnya. Jadi BPIW tidak strategis berdasarkan utama yang kita buat didasari hanya berhubungan dengan unor-unor yang ada di pada direktif Presiden untuk dukungan sektor- kementeriannya saja, tapi juga dengan kementerian sektor ekonomi. Biasanya Presiden berbicara terkait lainnya seperti Menko Ekonomi dan Maritim. secara umum, misalnya soal pengurangan Apalagi kalau kita perhatikan, kita di BPIW ini hanya kemiskinan, peningkatan angka tenaga kerja, dan masih merasa nyaman berdiskusi di “kandang” pengurangan disparitas antar daerah. Kita yang sendiri. menterjemahkan apa yang disampaikan Presiden dengan menentukan dimana lokasi program Sebelum melakukan koordinasi dengan unor dukungan infrastruktur PUPR dan seperti apa maupun kementerian lain, maka banyak hal bentuk dukungannya. yang harus kita siapkan, salah satunya adalah dengan menetapkan deniliasi prioritas kawasan Adakah kegiatan yang bisa disebut akan menjadi strategis. Setelah kita tetapkan prioritas dukungan prestasinya BPIW di tahun 2018 ini ? infrastruktur seperti apa yang perlu kita tetapkan di suatu daerah berdasarkan hasil identifikasi Ada, yakni integrated tourism masterplan, dimana14 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

wawancaraBPIW dipercaya pemerintah untuk mengawal bukan hal yang mudah namun pertumbuhan di “Kita harus betul-betulpenyusunan integrated tourism masterplan kawasan remote seperti di Papua harus dilakukan, mempelajari sepertitersebut. Hal ini merupakan prestasi dan merupakan khususnya oleh jajaran BPIW, melalui pengawalan apa yang menjadikesempatan besar untuk membuktikan BPIW agenda-agenda prioritas nasional, baik di kawasan arahan baru darimampu melaksanakan kepercayaan pemerintah perkotaan maupun kawasan perdesaan yang Presiden. Hal itu dapattersebut. Kepercayaan itu diberikan disebabkan menjadi andalan produk-produk primer. dipahami dari arahankompetensi kita dalam mengembangkan suatu Bapak Menteri. Arahankawasan secara terpadu. Kita juga perlu memperhatikan fenomena baru tersebut harus kita di era digital sekarang ini. Misalnya kita melihat terjemahkan dalamKetika BPIW membuat integrated tourism bagaimana kita bisa melakukan kegiatan tanpa bentuk perencanaanmasterplan, maka hal itu seperti diluar tugas dan perlu pergi jauh dari tempat tinggal kita. Artinya, dan program. Detailfungsinya. Namun bila fungsinya terkait penyediaan kegiatan bisnis bisa dilakukan di tempat tinggal rumusan konsepinfrastruktur untuk mendukung kawasan pariwisata, dengan menggunakan teknologi. Dengan kondisi perencanaan dansaya kira itu fungsi dari BPIW, dimana kita harus tersebut, ada pengurangan kepadatan lalu lintas program itulah yangmampu memberikan arahan yang tepat dengan di jalan. Dengan demikian berarti ada prioritas kemudian yang haruskebijakan pengembangan kawasan pariwisata, pembangunan infrastruktur berupa fasilitas kita diskusikan dengankarena sangat terkait erat dengan daya dukung permukiman masyarakat, seperti air bersih, taman, unor-unor”.pelayanan infrastrukur yang kita bangun atau tempat bermain, dan juga fasilitas sanitasi atau airsiapkan. Hal lain juga yang perlu kita perhatikan limbah.di BPIW, dan ini sangat strategis, yaitu adalah ikutberperan memberikan rekomendasi teknis untuk Seperti apa semestinya perencanaan dan programinput rumusan kebijakan RPJMN 2020 – 2024. infrastruktur dibuat?Apa sasaran yang ingin dicapai BPIW dalam Semestinya, kita harus betul-betul mempelajarimelaksanakan kegiatannya? seperti apa yang menjadi arahan baru dari Presiden. Hal itu dapat dipahami dari arahan BapakKementerian PUPR sudah banyak menyiapkan Menteri. Arahan tersebut harus kita terjemahkaninfrastruktur dalam ruang lingkup regional dalam bentuk perencanaan dan program. Detailataupun wilayah. Namun yang menjadi sasaran rumusan konsep perencanaan dan programkita dalam mengembangkan suatu wilayah yakni itulah yang kemudian yang harus kita diskusikantempat dimana penduduk bermukim. Jadi semua dengan unor-unor. Contohnya seperti ini, salah satuinfrastruktur yang kita bangun untuk mendukung keinginan Presiden yaitu mendorong pertumbuhanpermukiman masyarakat. sebuah kawasan untuk mengurangi kemiskinan, dan berdasarkan hal itulah kita harus mampuNamun ketika Kementerian PUPR membangun menentukan kawasan-kawasan prioritas mana yangdaerah yang kepadatan penduduknya kurang perlu ditumbuhkan tersebut, dan selanjutnya kitaseperti di Pulau Papua, itu sebetulnya yang diskusikan dengan Unor dan K/L terkait.diinginkan adalah bagaimana agar kota-kotaatau pusat-pusat permukiman yang berada di Selanjutnya misalnya arahan Presiden terkaitremote area itu dapat terhubung, seperti kota- kawasan perkotaan yang diprioritaskan untukkota yang berada di daerah pinggiran atau dikembangkan, maka kita yang mengarahkantertinggal seperti misalnya di Papua, dari Jayapura kawasan mana yang perlu dikembangkan yang lebihhingga ke Merauke. Jadi kota yang ada di daerah komprehensif, karena ‘membaca’ kota-kota yangtersebut kita tumbuhkan dengan memberikan akan dikembangkan baik kota metro/besar, sedang,fasilitas infrastruktur PUPR sebagai infrastruktur dan kecil itu dapat berbeda-beda approach-nya biladasar pendorong pengembangan wilayah. Meski kita salah membaca arahan Presiden tersebut. BPIW dipercaya pemerintah un- tuk mengawal penyusunan inte- grated tourism masterplan terse- but. Hal ini merupakan prestasi dan merupakan kesempatan besar untuk membuktikan BPIW mampu melaksanakan kepercay- aan pemerintah tersebut. Keper- cayaan itu diberikan disebabkan kompetensi kita dalam mengem- bangkan suatu kawasan secara terpadu. SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 15

“Langkah yang harus Pengembangan kebijakan program pembangunan Sumber: Dok. PUPR kita lakukan, pertama, kota harus dimulai dengan mengembangkan sistem mengevaluasi apa yang kota-kota, secara nasional yang diterjemahkan ke di daerah pinggiran yang pertumbuhannya lambat sudah dilakukan. Kita tingkat daerah, dan yang berdasrkan hal tersebut tesebut, namun dengan adanya kebijakan Presiden kita akan mampu mengembangkan kebutuhan melalui Nawacita untuk membangun dari pinggiran, harus sepakat untuk dukungan infrastruktur kota-kota seperti apa sesuai termasuk di Papua, maka harus kita dorong suatu peningkatan atau dengan fungsi masing-masing kota dalam sistem program-program pembangunan infrastruktur dasarperbaikan peran. Kedua, wilayah nasional yang tertuang dalam PP 13/2017 di bidang PUPR. kita harus mengevaluasi tentang RTRWN. Jadi kita tidak hanya memikirkan pembangunan capain yang sudah Apakah semua kawasan dapat didukung infrastruktur di pulau yang padat penduduk dan kita buat agar kita pembangunan infrastruktur PUPR? memberikan pertumbuhan investasi yang cepat mengetahui kelemahan seperti di Pulau Jawa saja. Bila hanya Pulau Jawa dari produk yang kita Belum tentu semua kawasan perlu didukung melalui yang dibangun, maka itu tidak adil. Sebab undang- hasilkan untuk kita pembangunan infrastruktur PUPR yang berlaku undang menyatakan pemerintah harus melayani perbaiki kedepannya”. sama di setiap wilayah. Selain karena anggaran kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok- yang terbatas juga karena potensi atau konstrain pelosok. geografis yang berbeda-beda. Banyak potensi yang ada di seluruh daerah di Indonesia, tapi tidak semua Oleh karenanya kita pilih daerahnya yang akan dapat terjangkau oleh PUPR. Kita harus menentukan dorong pembangunannya. Biasanya bila suatu kawasan mana yang dapat secara optimal kita perlu daerah sudah memiliki pusat kegiatan, maka didukung, yang selanjutnya dapat mempengaruhi dikasih suntikan dana sedikit daerahnya dapat daerah di sekitarnya. Untuk menentukan kawasan tumbuh. Namun ada daerah yang dikasih suntikan tersebut kita dapat melihat dari kawasan mana yang dana banyak, tapi dia tidak terlalu tumbuh signifikan, merupakan aglomerasi atau gabungan dari pusat- karena memang membutuhkan waktu lama yang pusat pertumbuhan industri ekonomi lokal maupun lama untuk tumbuh cepat. Biasanya daerah yang permukiman penduduk. lambat pertumbuhannya, karena memang sudah terlalu jauh tertinggal tapi tetap kita sentuh dengan Jadi salah satu yang perlu pula kita fokuskan adalah infrastruktur. pula mendorong tempat permukiman penduduk, dimana kalau kita lakukan investasi, maka kawasan Bila tadi aglomerasi dari sisi pendekatan potensi permukiman ini dapat tumbuh cepat. Namun yang ada, maka disisi yang lain, ada daerah memiliki tidak semua daerah di Indonesia memiliki banyak potensi karena kedekatannya dengan pusat-pusat permukiman penduduk yang cukup feasible untuk pertumbuhan dunia, contohnya Pulau Batam dan cepat didorong, misalnya di Pulau Papua. Tetapi hal Natuna. Pulau-pulau tersebut berbatasan laut ini tetap harus diperhatikan oleh Negara melalui dengan negara lain seperti Singapura. Daerah Kementerian PUPR sebagai bentuk affirmative action. tersebut tergolong tertinggal, sehingga kita dorong pembangunanya, melalui kerja sama Dengan kondisi seperti ini daerah-daerah yang ada dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Pariwisata, dan Perikanan.16 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

wawancaraLangkah apa yang harus dilakukan BPIW untuk kita buat harus menjadi hasil kajian yang dilihat dari “Saya berharap setiapmeningkatkan kinerjanya? konstelasi (keadaan, tatanan, red) perubahan sosial unit kerja yang ada ekonomi secara nasional. di BPIW harus selaluLangkah yang harus kita lakukan, pertama, Hasil kajian itu juga merupakan konstelasi bersinergi, berkoordinasi,mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Kita harus perkembangan sosial ekonomi dunia yang kita dan melebur. Dengansepakat untuk suatu peningkatan atau perbaikan terjemahkan di dalam kebutuhan-kebutuhan demikian kinerjanyaperan. Kedua, kita harus mengevaluasi capain yang pembangunan infrastuktur PUPR di seluruh akan terus meningkatsudah kita buat agar kita mengetahui kelemahan Indonesia. Disitulah kita minta unor-unor untuk dan BPIW dapatdari produk yang kita hasilkan untuk kita perbaiki memrogramkan dukungan infrastrukturnya. menghasilkan produkkedepannya. Langkah ketiga yang harus kita Dengan demikian kita tidak mendikte mereka untuk yang berkualitas. Untuklakukan adalah mencari atau mengindentifikasi melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan itu perlu ditunjangpilihan-pilihan prioritas kebijakan program MPDP yang kita buat. seorang pemimpinseperti apa yang sudah dan segera didorong Harapan kerja seluruh unit kerja di BPIW? yang mempunyai jiwauntuk dilakukan dengan pendekatan wilayah Saya berharap setiap unit kerja yang ada di leadership yang kuat”.pengembangan kawasan strategis naional. BPIW harus selalu bersinergi, berkoordinasi, dan melebur. Dengan demikian kinerjanya akan terus Sumber: Dok. PUPRDan hal yang paling penting dilakukan pula adalah meningkat dan BPIW dapat menghasilkan produkkita duduk bersama menyusun roadmap kerja yang berkualitas. Untuk itu perlu ditunjang seorangBPIW yang lebih realistis, yang dituangan ke dalam pemimpin yang mempunyai jiwa leadership yangrenstra. Pembahasan mengenai renstra ini tidak saja kuat.dengan unor-unor yang ada di Kementerian PUPR, Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai juga harustapi juga dengan kementerian maupun lembaga K/L mendukung peran strategis BPIW ini yang akanterkait. Hal ini perlu dilakukan agar Renstra ini dapat menjadi think-thank bagi pimpinan di Kementerianmemenuhi kebutuhan arahan kebijakan program PUPR. Tidak hanya itu, BPIW diharapkan jugapembangunan di masing-masing Unor, termasuk berdiri sejajar dan bekerjasama bersinergi dengankementerian maupun lembaga lain. Mengapa punggawa-punggawa pemikir infrastruktur wilayahharus seperti itu, karena infrastruktur merupakan dari K/L terkait untuk memberikan acuan pada unorkebutuhan untuk membantu meningkatkan lainnya terkait arahan pembangunan yang konkretperekonomian bagi pengguna infrastruktur yang di dan sekaligus dapat memberikan arahan terkaitluar Kementerian PUPR. daya dukung lingkungan strategis. (Tim Redaksi)Output dari produk BPIW yang berupa perencanaan Jalur Lintas Selatan Yogyakartadan program, harusnya dapat dilaksanakan unor-unor sehingga output dan outcomenya jelas, yakniberupa infrastruktur yang memenuhi kebutuhanmasyarakat di suatu wilayah.Saya mengajak pimpinan di BPIW duduk bersamamelalui berbagai forum, mendiskusikan berbagaihal terkait BPIW, mengingat banyak orang yangmenginginkan eksistensi dari BPIW. Kita harus dapatmenunjukkan mana prioritas-prioritas programnasional yang harus benar-benar kita dukung danmenjadi prioritas dari Kementerian PUPR.Terobosan seperti apa yang harus dilakukanBPIW, agar program yang sudah dibuat dapatdirealisasikan oleh para unor?Kita perlu 'jemput bola', yakni dengan mendatangiunor-unor untuk melakukan diskusi mengenaibeberapa hal, salah satunya mengenai sepertiapa mereka merumuskan program infrastruktur.Disitulah nanti kita memberikan intervensi kebijakan-kebijakan yang seharusnya mereka perhatikan.Mereka dapat merumuskan secara detail kebutuhanprogram prioritas kawasan straegis maupun kota-kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan industri jasadan innovasi teknologi, sesuai perannya masing-masing dalm sebaran wilayah nasional. Padaakhirnya, akan ada kesepakatan terkait kebijakanyang harus kita dukung bersama dengan masing-masing unor.Dengan demikian kita di BPIW harus mencaripemahaman dulu, apa yang menjadi kebijakan kitayang mau diarahkan ke unor-unor. Kebijakan yang SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 17

Teropong Media Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu,dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini 2 potongan pemberitaan tersebut.18 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Teropong Media Ulasan Teropong Media edisi kali, terkait berita di media Investor Strategis (WPS). Hal itu dimaksudkan agar wilayah tersebut Daily pada hari Kamis, 2 November 2017 lalu, yang diberi judul dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan “PUPR Fokus Hunian Layak Huni”. Berikut ulasannya : pertumbuhannya saling terhubung satu sama lain. Dengan demikian dengan segala potensi yang ada, kedepan kawasan Dukungan Infrastruktur PUPR pariwisata dapat memiliki daya saing tinggi. Untuk Sektor Pariwisata Esensi dari pembangunan berbasis WPS merupakan Berbasis WPS suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven” Ulasan Teropong Media pertama, terkait berita di Bisnis dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Indonesia pada Sabtu, 13 Januari 2018, yang diberi judul lingkungan. “Pariwisata Sumbar Dapat Terpacu”. Berikut ulasannya : Esensi lain dari pembangunan berbasis WPS yakni fokus Berita yang terdapat di Rubrik Regional pada halaman 12 ini pada pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, terkait pembangunan Jalan tol Padang-Pekanbaru. Dalam mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan berita itu disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pertumbuhan di WPS, dan mengurangi disparitas antar mengharapkan pembangunan jalan tol tersebut akan menjadi kawasan di dalam WPS. pendorong untuk pengembangan pariwisata setempat, dengan terpenuhinya akses infrastruktur yang memadai. Selain Jalan tol Padang-Pekanbaru, beberapa program di kawasan tersebut seperti Kehadiran jalan tol ini diharapkan jadi stimulus untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan pengembangan wisata, dimana titik utama wisatawan di prvinsi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Siak. tersebut adalah Kota Padang dan Bukittinggi. Kehadiran jalan tol itu penting untuk memudahkan akses dan mobilitas Pemerintah saat ini tengah memfokuskan pengembangan 3 wisatawan yang ingin mengunjungi beberapa tempat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau seperti Padang, Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Toba, Borobudur, dan Mandalika. Pengembangan 3 KSPN Payakumbuh. tersebut mendapat bantuan dari World Bank. Kota Padang dan Pekanbaru tersebut merupakan bagian dari Terkait hal itu, BPIW dipercaya pemerintah untuk mengawal 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dari Kementerian integrated tourism masterplan atau integrasi rencana induk Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni WPS pariwisata. Dalam proses penyusunan integrated tourism 2 Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru dan WPS 4 Sibolga- masterplan ini BPIW bekerja sama dengan Bank Dunia. Padang-Bengkulu. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pariwisata, Kemenko Maritim, dan Badan Pengembangan kawasan pariwisata mendapat dukungan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). penuh dari Kementerian PUPR melalui perencanaan yang dibuat Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah (BPIW). Perencanaan infrastruktur di kawasan pariwisata tersebut dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 19

Teropong Media20 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Teropong MediaUlasan Teropong Media kedua terkait berita di Bisnis hanya infrastruktur, tapi juga analisasi mengenaiIndonesia pada Senin, 29 Januari 2018, yang diberi lingkungan dan sosial.judul “Pengembangan Destinasi Wisata Prioritas, TakMelulu Infrastruktur”. Berikut ulasannya : Ketika BPIW dipercaya untuk menangani tourism integrated masterplan, maka hal itu merupakanPengembangan Destinasi Wisata kehormatan tapi juga tantangan tersendiri, karenaPrioritasi Melalui Rencana Induk aspek yang ditangani tidak hanya masalahPariwisata yang Terintegrasi infrastruktur tapi juga aspek diluar infrastruktur. Jadi sinkronisasi dan keterpaduan yang dilakukanBerita yang menjadi headline koran tersebut BPIW tidak hanya di internal tapi juga eksternalmembahas mengenai fokus pada pengembangan Kementerian PUPR.infrastruktur pariwisata di Indonesia, dimanabeberapa waktu lalu sempat disuarakan pemerintah Dengan adanya tantangan tadi, semua sumber dayaterkait ’10 Bali Baru” yang akan menjadi destinasi manusia atau SDM di BPIW mendapat pengalamanwisata andalan di tanah air. berharga, terutama terkait perkembangan yang ada di dunia internasional. Disamping itu, programDalam berita tersebut Kepala Pusat Pengembangan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tahunKawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Hadi ini diharapkan dapat memberikan outcome atauSucahyono menyatakan pembangunan infrastruktur manfaat yang nyata bagi masyarakat.di destinasi wisata prioritas membutuhkan biaya 700juta dolar Amerika.Terkait hal itu, BPIW dipercaya untuk mengawalpenyusunan integrated tourism masterplanatau rencana induk terpadu pariwisata untukpengembangan 3 Kawasan Strategis PariwisataNasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara),Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika (Lombok).Penyusunan integrated tourism masterplan inimendapatkan bantuan pinjaman dari World Bankatau Bank Dunia.Dalam masterplan tersebut seluruh sektordintegrasikan untuk mendukung pengembanganinfrastruktur untuk mencapai target 20 juta wisatawanmancanegara di tahun 2019 mendatang.Dengan dibuatnya integrated tourism masterplan,maka BPIW menangani lelang internasional. Halini menjadi tantangan tersendiri bagi BPIW, karenaharus mempelajari persyaratan lelang Bank Duniadan memahami kontrak internasional. Selain itu, darisegi substansi, aspek yang ditangani BPIW tidak SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 21

Kilas BPIW Tingkatkan Daya Saing dengan Percepatan Pengembangan InfrastrukturBadan Pengembangan Infrastruktur Indonesia dihadapkan pada beberapa pada tahun 2016 masih didominasi oleh Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan tantangan. Salah satunya terkait provinsi di Pulau Jawa yang memberikanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) indeks daya saing. Pada tahun 2017- kontribusi terhadap PDB sebesar 58.49saat ini senantiasa memacu percepatan 2018 Indeks Daya Saing Infrastruktur persen,” terangnya.pengembangan infrastruktur wilayah, Indonesia menempati rangking 52 dariharapannya hasil pembangunan tahun sebelumnya 2016-2017 rangking Rido menerangkan, arah kebijakan daninfrastruktur dapat mewujudkan 60. “Kemudian, Indek Daya Saing Global strategi Kementerian PUPR yang telahpeningkatan daya saing. Indonesia tahun 2017-2018 menempati ditetapkan dalam menunjang sasaran RPJMN 2015-2019 tersebut, yakniHal ini sejalan dengan amanat RPJMN meningkatkan ketahanan air,(Rencana Pembangunan Jangka Sektor infrastruktur Indone- kedaulatan pangan dan energi,Menengah Nasional,-red) III tahun agar pengembangan infrastruktur2015-2019, yakni Memantapkan dapat mempercepat serta menggerakkan sektor-sektorsia dihadapkan pada bebera-pembangunan secara menyeluruhdengan menekankan pembangunan strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirianpa tantangan. Salah satunyakeunggulan kompetitif perekonomianyang berbasis pada SDA (Sumber ekonomi.Daya Alam,-red) yang tersedia, SDM terkait indeks daya saing(Sumber Daya Manusia,-red) yangberkualitas serta kemampuan IPTEK Selain itu, memberikan dukungan(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,- konektivitas agar dapatred). rangking 36 yang tahun sebelumnya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 2016-2017 rangking 41,” terang Rido. pelayanan sistem logistik nasional bagiDemikian diungkapkan Kepala BPIW penguatan daya saing.Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan Selain itu, pemberlakuan pasar Masyarakatsaat paparan Pengembangan Wilayah Ekonomi Asean (MEA) menuntut adanya Ada juga memberikan dukunganIndonesia Berbasiskan Sumber Daya peningkatan konektivitas di kawasan terhadap peningkatan kualitas dandalam acara “Diskusi Bareng Pakar” di Asean. permukiman di perkotaan dan perdesaanKantor Badan Pengkajian dan Penerapan serta meningkatkan keseimbanganTeknologi (BPPT), Tangerang Selatan, “Ada juga tingginya disparitas ekonomi pembangunan antardaerah, terutama diBanten, beberapa waktu lalu. dan sosial antar daerah. Dimana struktur kawasan tertinggal, kawasan perbatasanRido menjelaskan, sektor infrastruktur perekonomian Indonesia secara spasial dan kawasan perdesaan.22 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Kilas BPIWRido menerangkan, Kementerian PUPR rumah khusus 3.800 unit, pembangunan pengembangan sumberdaya di wilayah.dalam melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas rumah swadayainfrastruktur juga menerapkan berbasis 180.000 unit, penyediaan PSU bagi “Agar semakin bersinergi dan mengisi halkewilayahan atau Wilayah Pengembangan pembangunan perumahan 15.400 unit, yang menjadi kebutuhan setiap sektor,Strategis (WPS). dimana seluruh serta bantuan pembiayaan perumahan/ PTPSW BPPT rutin melakukan diskusi,”wilayah yang ada semuanya menjadi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk terangnya.terkelompokan dalam 35 WPS. MBR 267.000 unit. Dalam diskusi tersebut, IaUntuk sasaran pembangunan berharap, jajarannya dapatinfrastruktur PUPR tahun Untuk sasaran pembangunan infra- mengetahui lebih banyakanggaran 2018 sendiri, antara struktur PUPR tahun anggaran 2018, terkait rencana pengembanganlain terbangunnya 14 bendungan infrastruktur PUPR, agarbaru, 45,4 ha irigasi baru, jalan antara lain terbangunnya 14 bendungan dapat melakukan kajian sertatol 851 KM, jalan nasional 832 KM, menyampaikan rekomendasijembatan 15,57 M, peningkatan baru, 45,4 ha irigasi baru, jalan tol 851 dalam rangka mencapai tujuanjalan nasional 58 KM, peningkatan nasional.(ris/infoBPIW)jembatan 934 M. KM, jalan nasional 832 KM, jembatan“Kemudian, peningkatan akses 15,57 M, peningkatan jalan nasional 58terhadap air minum 73,71%, KM, peningkatan jembatan 934 M.penurunan luas kawasankumuh perkotaan 1,991 ha sertapeningkatan akses terhadap sanitasi79,9%,” jelas Rido. Di tempat sama, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya WilayahSelain itu, ada juga pembangunan rumah (PTPSW) BPPT, Yudi Anantasenasusun bagi Masyarakat Berpenghasilan mengakui, pihaknya memiliki tugas danRendah (MBR) 13.405 unit, pembangunan pokok melakukan kajian dalam mendukung SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 23

Kilas BPIWWujudkan Infrastruktur TanggapPerubahan Iklim dan Risiko BencanaBPIW Susun Rapermen RAN MAPI & PRB Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pelaporan terkait perhitungan emisi gas kaca,î (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum ujarnya. dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Rapermen RAN MAPI PRB terbaru, lanjutnya, (Rapermen) PUPR tentang Rencana Aksi disusun dalam rangka mewujudkan infrastruktur Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim PUPR yang tanggap terhadap perubahan iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI dan risiko bencana. PRB) Kementerian PUPR. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pelaksana strategi dalam penyelenggaran kegiatan sektor PUPR yang terpadu dan sinkron. ìKonsep MAPI dan PRB Kementerian PUPR yang dibuka strateginya itu perlu tertuang dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah berbentuk langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antartingkat pemerintah dan PUPR, BPIW yang juga Ketua Tim Pelaksana antarpulau,î papar Bobby. MAPI dan PRB Dengan begitu, Rapermen RAN MAPI PRB diharapkan dapat menjadi pedoman dalam Kementerian menghasilkan infrastruktur PUPR, terutama dalam memiliki kemampuan pengurangan risikoRapermen RAN MAPI PRB diharapkan PUPR, Bobby dan kerugian dari bencana. Prabowo didapat menjadi pedoman dalam meng- Kantor BPIW, Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Pusat Perencanaan Infrastrukturhasilkan infrastruktur PUPR, terutama Jakarta, Rabu PUPR, BPIW, Maulidya Indah Junica memaparkan, (24/1). mitigasi perubahan iklim merupakan usahadalam memiliki kemampuan pengura- pengendalian dalam mengurangi risiko akibat Dalam perubahan iklim.ngan risiko dan kerugian dari bencana. rapat yang Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan dihadiri para perwakilan Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR tersebut, Bobby menjelaskan, saat ini BPIW menginisiasi penyusunan Rapermen RAN MAPI PRB setelah terbit surat izin prakasa rapermennya dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. ìDalam surat tersebut, juga ada penetapan tim pelaksana24 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Sumber: Dok. BPIWyang dapat menurunkan emisi atau akibat perubahan iklim dapat diatasi,\" kerusakan aset infrastruktur PUPR,meningkatkan penyerapan gas rumah terang Maulidya. kematian, luka, sakit, jiwa terancam,kaca dari berbagai sumber emisi, serta hilangnya rasa aman, mengungsi,stabilisasi stok karbon,î terangnya. Dia mencontohkan, arahan pengembangan kerusakan atau kehilangan harta, dan teknologi infrastruktur PUPR yang ramah gangguan kegiatan masyarakat,î paparnya.Ia mencontohkan, Kementerian PUPR lingkungan seperti drainase berkelanjutantelah melakukan penggalakan penanaman yaitu meresapkan air kembali ke tanah Ia menjelaskan, seperti arahanpohon sesuai Surat Edaran Menteri sebelum dialirkan ke saluran pembuangan. pembangunan rumah susun tahan gempaPUPR no. 67/SE/M/2015 tentang pada daerah yang rawanPenggalakan Penanaman Pohon di gempa. ìKemudian kegiatanlingkungan infrastruktur PUPR untuk Hadirnya rapermen tersebut, lan- memperbarui peta sumber danmengurangi emisi. bahaya gempa Indonesia 2017.Contoh lain menurutnya adalah jutnya, diharapkan seluruh Unor Hadirnya rapermen tersebut,pembangunan Tempat Pemrosesan di Kementerian PUPR untuk dapat lanjutnya, diharapkanSampah Terpadu (TPST) di Bantar semakin meningkatkan peranannya seluruh Unor di KementerianGebang, Bekasi yang ditangani PUPR untuk dapat semakinDirektorat Jenderal (Ditjen) Cipta dalam melakukan MAPI PRB meningkatkan peranannyaKarya. dalam melakukan MAPI PRB. (ris/infoBPIWAdapun adaptasi perubahan iklimmerupakan upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kemampuan dalam Kemudian seperti rencana pembangunanmenyesuaikan diri terhadap perubahan Rumah Susun PNS di Batam yang adaptifiklim, termasuk keragaman iklim dan terhadap MAPI dan PRB pada tahun 2019,îkejadian iklim ekstrim, sehingga potensi jelasnya.kerusakan akibat perubahan iklimberkurang. Untuk pengurangan risiko bencana, ungkapnya, upaya pengurangan potensi\"Peluang yang ditimbulkan oleh perubahan kerugian yang ditimbulkan akibat bencanaiklim dapat dimanfaatkan, mengontrol pada suatu wilayah dan kurun waktubahaya dan konsekuensi yang timbul tertentu. ìKerugian itu dapat berupa SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 25

Kilas BPIWBPIW Arahkan PengembanganInfrastruktur PUPR Arah kebijakan nasional infrastruktur lanjutnya, BPIW perlu semakin meningkatkan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kualitas produk perencanaannya, agar dapat (PUPR) ke depan dititikberatkan pada tiga semakin berperan sebagai pemandu bagi Unit hal, yakni pengembangan infrastruktur Organisasi (unor) di Kementerian PUPR. untuk penunjang pemberantasan kemiskinan, penunjang bangkitan ekonomi masyarakat Menurutnya, BPIW sebetulnya memiliki serta penunjang dalam mengurangi kesenjangan antar kawasan. kewenangan untuk pengendalian Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) pengembangan infrastruktur wilayah di Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, BPIW Kementerian PUPR, Lana Indonesia. Hal itu berlaku baik untuk unor- BPIW sebetulnya memiliki ke- unor di lingkungan Kementerian PUPRwenangan untuk pengendalian maupun pemangku kepentingan lainnya. pengembangan infrastruktur wilayah di Indonesia. Hal itu Ia menjelaskan, wewenang tersebut adalahberlaku baik untuk unor-unor di rekomendasi teknis BPIW yang merupakan lingkungan Kementerian PUPR hasil kajian komprehensif. \"Misalnya,maupun pemangku kepentingan rekomendasi teknis perlunya pembangunan jalan dari titik A ke titik B kepada Ditjen Bina lainnya Marga, dimana dalam rekomendasi teknis tersebut diungkapkan alasan mendasar perlunya jalan tersebut dari kajian-kajian objektif serta komprehensif,\" papar Lana. Winayanti saat membuka Pembahasan Arah Selain itu, ungkap Lana, BPIW dapat juga Kebijakan Nasional Bidang Infrastruktur PUPR memberikan rekomendasi teknis untuk di Bandung, (25-26/1). pemangku kepentingan di luar Kementerian PUPR. ìMisalnya, terkait dampak dari Lana menjelaskan, BPIW mendapat amanat pembangunan megaproyek Meikarta. dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Rekomendasi teknis tersebut selanjutnya agar produk perencanaan dan program ke disampaikan kepada Menteri, untuk kemudian depan mencapai tiga hal tersebut. Selain itu, menjadi masukan kebijakan Menteri,\" ungkapnya seraya menambahkan, saat ini Unor di Kementerian PUPR sedang menanti berbagai rekomendasi teknis dari BPIW. Menurutnya, saat ini produk BPIW belum diketahui secara luas oleh pengguna. îDengan26 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

begitu, jajaran BPIW perlu semakin Nasional (Bappenas), Abdul Malik pembangunan infrastruktur yangpercaya diri menyampaikan produk mengatakan, dalam menguatkan kinerja berkualitas akan memudahkan unorperencanaannya,î ungkap Lana. perencanaan memang Bappenas dan teknis pengembangan infrastruktur dalam BPIW perlu semakin berkolaborasi. mencapai sasaran Visi Indonesia 2045.Di tempat sama, Sekretaris BPIWKementerian PUPR, Firman Hatorangan ìTerlebih dalam Visi Indonesia 2045, DI tempat sama, Perwakilan BiroNapitupulu mengatakan, sudah saatnya Presiden menginginkan infrastuktur Perencanaan Anggaran dan KerjasamaBPIW semakin gencar dalam Luar Negeri, Kementerian PUPR,mengkomunikasikan produk Sudah saatnya BPIW semakin Arifin mengatakan, dalam mencapai produk perencanaan berkualitasberupa hasil kajian. Dengan begitu,keberadaan BPIW akan sangat gencar dalam mengkomunikasi- ada beberapa catatan yang perludirasakan berbagai kalangan kan produk berupa hasil kajian. diperhatikan lebih dalam.masyarakat.Firman juga meminta, segenap Dengan begitu, keberadaan \"Pertama, perencanaan program dan anggaran perlu memenuhi standarinsan BPIW semakin berani dalam BPIW akan sangat dirasakan yang telah ditentukan pemerintah\"menyampaikan hasil kajian-kajian berbagai kalangan masyarakat terangnya. Kemudian, lanjut Arifin,yang selama ini telah disusun. ìKita perlu ada tindak lanjut pertemuanharus percaya diri menyampaikan, dengan unor teknis.agar BPIW memang kelihatankaryanya. Soalnya, kajian-kajian yang merata di seluruh Indonesia,î ungkap Artinya, terang Arifin, koordinasi dandilakukan selama ini bisa kurang optimal Abdul. sinkronisasi merupakan hal yang wajibpemanfaatannya kalau tidak diketahui dalam mengkomunikasikan berbagaiuser, minimal BPIW banyak memberikan Terjalinnya kolaborasi dan sinergi yang produk perencanaan yang telah disusun,hasil kajian untuk pertimbangan kebijakan kuat antar Bappenas dan BPIW, lanjut terutama terkait program dan anggaran.bapak Menteriî tegasnya. Abdul, membuka peluang terciptanya (ris/dra/infoBPIW) banyak produk perencanaan pembangunanDi sesi berbeda, Direktur Pengairan dan infrastruktur yang berkualitas.Irigasi, Badan Perencanaan Pembangunan Ia yakin, hadirnya produk perencanaan SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 27

Kilas BPIWBPIW-Ditjen Tata Ruang LakukanSinkronisasi Program Terkait NUDPBadan Pengembangan Infrastruktur penduduk Indonesia akan tinggal di bukan hanya didorong menanggulanginya, Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan perkotaan. namun bagaimana pengolahan sampahUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan itu agar menjadi sebagai sumber energi,”Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, “Dengan begitu permasalahan- terang Firman. Ia menambahkan, cara-Kementerian Agraria dan Tata Ruang permasalahan perkotaan yang akan cara seperti itu perlu dilakukan untuk(ATR) melakukan sinkronisasi program muncul juga semakin kompleks, mulai dari menciptakan kota-kota di Indonesiaterkait National Urban Development kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, sangat efisien serta mampu meminimalisirStrategy (NUDS) melalui National Urban ketersediaan air baku, air bersih, sanitasi, dampak-dampak negatif dari permasalahanDevelopment Program (NUDP). Hal itu persampahan dan lainnya,” ungkap Firman. perkotaan.terungkap dalam Diskusi PembahasanPersiapan Pelaksanaan NUDS Terlebih, ungkap Firman, saat inimelalui NUDP di Ruang Rapat Sebuah kota masa depan kondisi lingkungan di perkotaanDitjen Tata Ruang, Kementerian semakin menurun, struktur kotaATR, Jakarta, Kamis (18/1). bukan hanya sekadar kota, sudah semakin kurang memadai, pertumbuhan kota besar timpang dariDiskusi yang dibuka langsung kota kecil dan sedang, “Kemudian kondisi tata ruang makin sulit diaturtetapi harus menjadi kota yangDirjen Tata Ruang KementerianATR/BPN, Abdul Kamarzuki lagi,” jelasnya.ini menghadirkan narasumber pembangunannya berkelanju-Sekretaris BPIW Kementerian Menurutnya, sebuah kota masa depan bukan hanya sekadar kota,tan. Kota yang membuat semuaPUPR, Firman Napitupulu sertaTenaga Ahli Direktorat Cipta Karya orang nyaman tetapi harus menjadi kota yangKementerian PUPR, Maurin Sitorus. pembangunannya berkelanjutan. KotaDiskusi tersebut juga dihadiri yang membuat semua orang nyaman,perwakilan dari Unit Organisasi di akses masyarakat terhadap pelayananKementerian ATR. BPIW dalam inovasi penanganan perkotaan publik dapat diperoleh dengan mudah, ada menyusun konsep dan perencanaan kemudahan pelayanan melalui aplikasiFirman Napitupulu memaparkan, pengelolaan perkotaan layak huni, kota teknologi yang lebih inovatif dan lainnya.perkembangan kota saat ini sangat cepat hijau, serta kota cerdas berdaya saing yangseiring dengan tingginya jumlah penduduk berbasis teknologi. Dalam penanganan kota yang lebih baikyang tinggal di perkotaan. Bahkan, pada ke depannya, Firman mengakui, BPIWtahun 2045 diprediksi 82% populasi “Misalnya dalam pengelolaan sampah, kota dan ATR perlu pengambil peran dalam28 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Kilas BPIWkebijakan tata ruang konstruksi kawasan. ruang, pengamanan zona penyangga, pengelolaan kota, agar didapat bahan peningkatan fungsi kota-kota satelit untuk menyusun program terkait NUDP,”Lebih lanjut dikatakannya, saat ini sekitar kota inti dan lainnya,” ungkapnya terangnya.pemerintah melalui Badan Perencanaan seraya menambahkan, pengembanganPembangunan Nasional (Bappenas) kota diarahkan pada pembangunan Menurutnya, tantangan perkotaan ketelah menggulirkan program nasional berkelanjutan dan berdaya saing untuk depan menuntut semua pihak untukuntuk penanganan kota-kota yang dinilai kesejahteraan masyarakat. banyak berinovatif dalam mengantisipasisudah mendesak. Sehingga muncul dampak negatifnyanya.program pengembangan infrastrukturdengan melihat kemampuan daerah Dalam kebijakan pemba- “Kami menilai dalam merumuskanyang melibatkan kerjasama dengan ngunan perkotaan ke depan, program terkait NUDP yangswasta. pemerintah telah menuangkan lebih tajam, perlu dibentuk tim gabungan dari Kementerian PUPR,Di tempat sama, Tenaga Ahli seperti BPIW, Ditjen Cipta Karya,Direktorat Cipta Karya, Maurin Sitorus Ditjen Penyediaan Perumahan serta Kementerian ATR, agar dapatdalam Rencana Pembangunanmenerangkan, dalam kebijakanpembangunan perkotaan ke depan, lebih fokus dalam penyusunanpemerintah telah menuangkan dalam Jangka Panjang (RPJP) 2005- programnya,” tegasnya.(ris/Rencana Pembangunan Jangka 2025 infoBPIW)Panjang (RPJP) 2005-2025. “Yangsalah satu amanatnya, kota-kota diluar Jawa didorong berkembang sebagaicounter magnet dari kota besar di Jawa,” Sebelum menutup kegiatan, Abdulterangnya. Kamarzuki menyatakan, kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan untuk melakukanMenurutnya, kota-kota menengah dan sinkronisasi program terkait NUDP antarkecil tersebut diarahkan melakukan kementerian PUPR dan ATR, khususnyapengembangan industri, penyediaan peran BPIW dan ATR dalam pelaksanaanprasarana dan sarana, penguatan kapasitas NUDS melalui NUDP yang digulirkanpemda dan lainnya. “Adapun untuk Bappenas.urban sprawl di kota-kota besar di Jawa, “Kami ingin banyak mengetahui yangdikelola melalui optimasi pemanfaatan dilakukan BPIW dalam perencanaan SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 29

Kilas BPIWPengembangan InfrastrukturPUPR bakal Diselaraskan padaIndonesia Visi 2045 Badan Pengembangan Infrastruktur Visi Indonesia 2045, lanjutnya, peta Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan jalan untuk menuju bangsa yang Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mandiri dan kuat. Saat ini pemerintah memastikan dukungan untuk dapat sudah memulai menguatkan fondasi mewujudkan Visi Indonesia 2045. dengan memperbanyak pembangunan infrastruktur yang mantap. BPIW juga akan menyelaraskan Rencana “Terkait pembangunan infrastruktur, misalnya saat ini bagaimana BPIW Strategis (Renstra) Kementerian PUPR membumikan konsep Wilayah dengan Visi Indonesia 2045 serta men- Pengembangan Strategis (WPS) dukung tercapainya visi tersebut. “Se- agar dapat diaplikasikan oleh gala hal-hal masukan untuk penguatan Unit organisasi (Unor) teknis di Visi Indonesia 2045, akan disampaikan lingkungan Kementerian PUPR,” terang Lana. kepada Bappenas,” terang Lana. Menurutnya, BPIW juga akan menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR “Saat ini salah satu tantangan berat dengan Visi Indonesia 2045 serta untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 mendukung tercapainya visi tersebut. yakni koordinasi antar lembaga negara,” “Segala hal-hal masukan untuk penguatan ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIW Visi Indonesia 2045, akan disampaikan Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat kepada Bappenas,” terang Lana. membuka rapat koordinasi “Visi Indonesia 2045” di ruang Rapat BPIW, Jakarta, Kamis Di tempat sama, Staf Ahli Menteri (11/1). Perencanaan Pembangunan Nasional30 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Kilas BPIWPlt.Kepala BPIW, Lana Winayanti saat memberikan penjelasan Sumber: Dok. BPIW(PPN/Bappenas) Bidang Pembangunan Menurutnya, untuk tahun 2045 padasektor dalam mematangkan Visi Indonesia 2045.Sektor Unggulan dan Infrastruktur, infrastruktur yakni terwujud 100% AksesBambang Prijambodo menerangkan, Prasarana Dasar, 8% Biaya Logistik Di sisi lain, Rido Matari Ichwan, WidyaiswaraVisi Indonesia 2045 terbentuk berawal terhadap PDB, 100 gbps Konektivitas Utama, saat ini lebih dari 50% pendudukperintah presiden kepeda Bappenas untuk Broadband, 2 Pelabuhan Hub Internasional, tinggal di perkotaan, namun perkotaanmenginisiasi Visi Indonesia 2045. “Visi 7000 Kwh Konsumsi Listrik per Kapita, belum dibahas secara fokus dalam VisiIndonesia 2045 ini akan dilaunching pada 100% Literasi ICT, 40% Share Transportasi Indonesia 2045.Februari 2018,” ungkap Bambang. Laut, 0% Backlog Perumahan, 30% Peran “Kami menilai perkotaan perluMenurutnya, Visi Indonesia Visi Indonesia 2045 sendiri, terdapat 4 pilar dimasukan, terlebih melihat2045 merupakan penjabaran perkotaan juga harus mengkajidari gagasan Presiden Jowo pembangunan, yakni pembangunan manu- terkait sosial budaya danWidodo mengenai “Impian sia dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan lainnya. Dengan begitu, perluIndonesia 2015-2085” yang ditulis Teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi ada dipertajam dan dielaborasitangan saat berada di Merauke, lagi, khususnya terkait temaPapua 2015. Gagasan tersebut berkelanjutan, pemerataan pembangunan, perkotaan, “ terang Ridho.(ris/menggambarkan gambaran ideal serta ketahanan nasional dan tata kelola infoBPIW)Indonesia 2085. kepemerintahan.Dalam Visi Indonesia 2045, Energi Terbarukan, 40% Layanan Wadukterdapat 4 pilar pembangunan, Irigasi, 4 Kota Aerotropolis, 0% Kawasanyakni pembangunan manusia dan Kumuh Perkotaan.penguasaan Ilmu Pengetahuan danTeknologi (Iptek), pembangunan ekonomi Ia berharap, dalam pertemuan tersebutberkelanjutan, pemerataan pembangunan, akan banyak masukan untuk Bappenasserta ketahanan nasional dan tata kelolakepemerintahan. SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 31

Info Produk BPIWRencana PengembanganKawasan Kota Baru MajaKota Baru Maja merupakan satu dari 10 kota kawasan permukiman skala luas, karena Kota Baru Maja juga didukung dengan baru publik yang ditetapkan sebagai kota mempunyai keunggulan komparatif penetapan kebijakan ruang serta dukunganmandiri dan terpadu sesuai dengan sasaran dengan wilayah lainnya, terutama dalam dalam bentuk pembangunan infrastruktur.yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2015- hal ketersediaan lahan (dapat dikonversi Kota Baru Maja dikembangkan dengan2019. Sesuai dengan amanat RPJMN terse- ke permukiman) dan harga lahan yang konsep kota mandiri yang memiliki basisbut, fokus pengembangan Kota Baru Maja terjangkau khususnya bagi perumahan ekonomi kota yakni industri dan jasa yangyakni sebagai pusat permukiman baru yang segmen masyarakat berpenghasilan rendah mampu menyediakan pekerjaan bagilayak huni dan didukung oleh fasilitas eko- (MBR). penduduknya. Konsep pengembangan basisnomi dan sosial budaya yang lengkap. ekonomi sejalan dengan kondisi Maja yang Keberadaan Kota Baru Maja ini tidak hanya tingkat pertumbuhan ekonominya masihGunanya untuk mencegah terjadinya sebagai penyedia permukiman dalam skala rendah dibandingkan wilayah lainnya dipermukiman tidak terkendali (urban sprawl) besar saja, namun juga sebagai pusat Provinsi Banten.akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya. pertumbuhan ekonomi baru di wilayahPengembangan kawasan kota baru ini Banten dan sekitarnya. Pusat pertumbuhan Pengembangan awal Kota Baru Majadiharapkan dapat menjadi counter magnet ekonomi baru mempertimbangkan beberapa dilakukan dengan mengembangkan aksesbagi perkembangan metropolitan Jabotabek aspek seperti pemerataan kesejahteraan Jalan Maja yang memadukan jalan eksistingsekaligus menjadi titik awal mengatasi dan peningkatan ekonomi regional dengan jalan yang sama sekali belum ada.kesenjangan dalam penyediaan kota yang maupun nasional. Dengan pertimbanganlayak huni, khususnya di sektor infrastruktur tersebut, dimungkinkan target pencapaian Diharapkan nantinya ada perpaduanperkotaan. pertumbuhan ekonomi regional dan jalan nasional dengan jalur kereta api, pemerataan hasil pembangunan ekonomi agar terdapat alternatif transportasi bagiSecara garis besar, posisi Kota Baru Maja dapat terjadi. masyarakat. Berdasarkan potensi wilayahdalam konteks regional maupun global dapat tersebut dan kondisi perizinan yangmenjadi sebuah alternatif pengembangan Untuk mendukung peran sebagai pusat berkembang, delineasi Kota Baru Maja juga pertumbuhan baru di wilayah timur Banten, turut mengalami perubahan. Gambar 1. Delineasi Wilayah Kota Baru Maja32 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Delineasi Kota Baru Maja berdasarkan dengan ROW 40 meterkondisi yang berkembang saat ini terkait oleh Kementerianperizinan, ketersediaan infrastruktur dan PUPR menghubungkanrencana infrastruktur regional, serta rencana Serpong/Pamulang-trase jalan akses dari Pamulang sampai Parung-Tenjo-Maja;Maja, berkembang dari seluas + 18.276 hamenjadi 15.511, 07 Ha yang meliputi 6 wilayah 7. RencanaKecamatan yaitu: pembangunan Waduk• Kecamatan Maja (Kab. Lebak): 5.771,93 Ha;• Kecamatan Curugbitung (Kab. Karian meliputiLebak):4853,59 Ha;• Kecamatan Solear (Kab. Tangerang): Kecamatan Sajira, Maja,1164,65 Ha;• Kecamatan Tigaraksa (Kab. Tangerang) Rangkasbitung, dan352,73 Ha;• Kecamatan Tenjo (Kab. Bogor): 3241,46 Ha; Cimarga sebagai sumber• Kecamatan Jasinga (Kab. Bogor) 126,67 Ha. air baku;Sebagai sebuah kota baru (new town),Kota Baru Maja membutuhkan berbagai 8. Pembangunaninfrastruktur dasar (PUPR) perkotaan yangdiharapan menjadi trigger bagi pertumbuhan dan pengembanganinvestasi, pertumbuhan local economicbased, dan masuknya populasi ke dalam Kota kawasan industriBaru Maja. pertambangan di wilayahInfrastruktur dasar PUPR dalamdevelopment plan Kota Baru Maja sendiri Selatan;mempertimbangkan berbagai aspek analisisdan skenario pengembangan Kota Baru 9. RencanaMaja, antara lain berdasarkan tinjauananalisis dari sisi fisik, ekonomi, dan sosial. pembangunan jalanSedangkan skenario pengembanganmempertimbangkan konstelasi regional, bebas hambatanisu strategis pembangunan nasional, dandampak dari pembangunan kota yaitu Kragilan–Panimbanangtumbuhnya populasi. yang melalui wilayahIsu strategis pembangunan nasionalmerupakan salah satu yang harus Kabupaten Lebakdiperhatikan dan dikedepankan dalamperencanaan pembangunan Kota Baru sebagai penunjangMaja mengingat dampaknya yang signifikanbagi entitas (daerah/masyarakat) di masa Kawasan Ekonomimendatang. Beberapa isu strategis terkaitKota Baru Maja meliputi: Khusus (KEK) Panimbang;1. Tingginya kebutuhan akan pengembangan 10. Rencanaperumahan (housing backlog) di sekitar pembangunan jalanJabodetabek, dan pengimplementasian kereta api Jalur Gandaprogram 1 juta rumah bagi kalangan MBR; Maja-Rangkasbitung;2. Tingginya harga lahan di Jakarta dan 11. Belum adanya (reducing of poverty). Pengembangan Kotasekitarnya menyebabkan harga rumah, lembaga koordinasi antar 3 pemerintah Baru Maja mempunyai konsep kota mandiri.sehingga tidak dapat dijangkau bagi kalangan daerah, meliputi Kab. Lebak, Kab. Tangerang,MBR; dan Kab. Bogor yang mengendalikan dan Hal ini menjadi misi yang tepat untuk Kawasan memonitor pengembangan kawasan Kota Kota Baru Maja yang secara ekonomi3. Perlunya pengembangan hunian skala Baru Maja; kehidupan masyarakat di lokasi yangbesar mandiri yang mendapat dukungan direncanakan masih dibawah rata-rata untukinfrastruktur dasar, dan memiliki economic 12. Pembangunan Kota Baru memerlukan regional Provinsi Banten. Pembangunan danbased berupa kawasan industri; koordinasi lintas Kementerian/Lembaga pengembangan infrastruktur juga diharapkan (K/L), karena kewenangan masing-masing dapat membuka keterisolasian di kawasan4. Masih rendahnya realisasi pembangunan K/L terbatas. (contoh: Grand Design Kota Baru Maja, meningkatkan interkoneksiperumahan di lokasi yang sudah mendapat oleh Bappenas; Fasilitasi Rencana Detail wilayah, yang pada akhirnya meningkatkanizin pembangunan perumahan, hanya Tata Ruang  (RDTR) dan pengendalian mobilitas dengan wilayah disekitarnya.±0,5% atau 2.975 unit dari target sebanyak pemanfaatan ruang oleh Kementerian ATR, Untuk itu konsep pengembangan Kota Baru545.000 unit (Ditjen Penyediaan Perumahan, dsb. / Kementerian PUPR hanya sebatas Maja dapat dijelaskan ke dalam beberapaKementerian PUPR); mendukung pengembangan infrastruktur aspek yaitu: jaringan jalan utama kota, PUPR). sistem pusat-pusat kegiatan, basis ekonomi5. Perubahan kepemilikan izin pengembang kota, permukiman MBR, dan kebijakanperumahan di wilayah Maja; Berdasarkan studi terkait potensi serta pembangunan. isu strategis pengembangan Kota Baru6. Rencana pembangunan jalan arteri primer Maja tersebut, Rencana Pengembangan Pengembangan infrastruktur perkotaan Infrastruktur Kawasan Kota Baru Maja disusun merupakan program jangka panjang (long dengan visi “Kota Mandiri dan Inklusif”. term program) dikarenakan pengembangan Dasar pertimbangan pentingnya infrastruktur secara menyeluruh dan ter-integrasi kawasan perkotaan dalam pengembangan membutuhkan investasi dengan biaya tinggi. sebuah kota baru (new town) dikarenakan Jangka waktu pemenuhan infrastruktur dasar infrastruktur dapat meningkatkan (improving) Kota Baru Maja tersebut dicanangkan sampai produksi (production) dan peningkatan dengan tahun 2025, sebagaimana ditetapkan pendapatan/kesejahteraan dalam jangka dalam Rencana Pembangunan Jangka panjang (Sawada, Y., 2015). Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Bentuk dari rencana infrastruktur tersebut Infrastruktur perkotaan merupakan adalah Rencana ultimate Infrastruktur Kota prasyarat utama untuk industrialisasi Baru Maja 2025. dan pembangunan ekonomi (perkotaan). Dampak pengembangan infrastruktur Dalam rangka pencapaian ultimate perkotaan dalam peningkatan kesejahteraan infrastructure plan untuk Kota Baru Maja pada masyarakat adalah pengurangan kemiskinan tahun 2025 itu, konsep pengembangan Kota Baru Maja bertumpu pada 2 skenario utama, yakni; SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 33

Info Produk BPIW Gambar 3. Kondisi Infrastruktur di Wilayah Kota Baru Maja dan SekitarnyaPengembangan secara massif, cepat, dan kehidupan bagi masyarakat yang tinggal (MoU) yang telah ditandatangani pada 27 Juniberkelanjutan perumahan dan penghunian di Kota Baru Maja, serta mendukung 2016.perumahan dalam rangka membentuk keberadaan industri yang dikembangkan“hunian non dormitori” untuk Jakarta; sebagai ekonomi penggerak Kota Baru Maja. Mengingat sudah ada kesepakatan antara PDAM dan Cipta Karya terkait penyediaanTerbentuk basis ekonomi kota berupa Pengembangan sektor non PUPR yakni air minum dari Waduk Karian serta telahkegiatan industry yang berkembang pada sektor perhubungan yang menjadi bagian adanya pengembang, yaitu Citra Maja Rayakawasan industri baru di sekitar permukiman. penting dalam rencana ultimate infrastruktur yang sedang membangun perumahan yang Kota Baru Maja. Kemudian, pengembangan berimbang di Kota Maja, perlu ada upayaDengan mengacu pada skenario tersebut, sektor non PUPR lainnya yakni sektor untuk terus mendorong percepatan para telekomunikasi. stakeholder dalam mengembangkan Kotaprogram pengembangan ultimate Baru Maja. Selanjutnya development plan infrastrukturinfrastructure plan sampai dengan tahun Kota Baru Maja menjadi penerjemahan Diharapkan kegiatan tersebut dapat Masterplan Infrastruktur Kota Baru Maja pada mendukung Rencana Aksi Keterpaduan2025 untuk Kota Baru Maja secara garis skala implementasi yang lebih pendek jangka Program dan Penyusunan Pra Desain waktunya, dan siap untuk dimulai pada tahun Infrastruktur Kawasan Prioritas Kota Barubesar diuraikan sebagai berikut: 2018, 2019, dan 2020. Maja yang akan disusun BPIW pada Tahun 2018.Interkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan Development plan infrastruktur menjadi titik(center of activity) dalam skala regional di awal pembangunan Kota Baru Maja, atau Sebagai langkah untuk mempercepatsekitar Kota Baru Maja dan interkoneksi diharapkan menjadi trigger pembangunan pengembangan Kota Baru Maja, makadengan sistem jaringan jalan nasional/ Kota Baru Maja dengan pembangunan diperlukan penyusunan Tim Adhoc dariprovinsi. infrastruktur sebagai ujung tombak stakeholder yang terlibat baik Pemerintah pembangunan kota secara keseluruhan. Pusat, Pemerintah Provinsi, PemerintahPengembangan sektor sumber daya air Daerah, dan para pengembang, sehinggadalam rangka penyediaan air baku bagi air Menindaklanjuti Rencana Pengembangan dapat fokus melakukan monitoringminum, penyediaan air baku bagi pertanian, Kawasan Kota Baru Maja yang disusun pada perkembangan Kota Baru Maja.serta sistem pengendali banjir. Secara garis Tahun 2016, pada Tahun 2017 BPIW melakukanbesar masterplan merupakan infrastruktur kegiatan pemantauan implementasi Selain itu juga diperlukan koordinasi bersamasektor sumber daya air. pengembangannya. Kegiatan tersebut K/L terkait untuk menyediakan infrastruktur dilaksanakan untuk melakukan evaluasi non PUPR, serta melakukan pengembanganPengembangan sektor perumahan, secara menyeluruh serta mempercepat kawasan industri sebagai economic growthkhususnya perumahan sehat sederhana pengembangan Kawasan Kota Baru Publik bagi Kota Baru Maja. (Alis/Fitri/Farhan/Azim)sebagai bagian dari visi Kota Baru Maja yaitu Maja sesuai Memorandum of Understandingmandiri dan inklusif. Inklusif menjadi bagianadalah penyediaan perumahan bagi MBR.Pengembangan sektor ke Cipta-karyaandikhususkan untuk menunjang sistem34 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Gambar 4. Skenario Pengembangan Kota Baru MajaGambar 5. Masterplan Infrastruktur Jaringan Jalan Tahun 2025 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 35

Info Produk BPIWMasterplan PengembanganKawasan Perdesaan PrioritasNasional TabananKawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tabanan merupakan salah satu dari 40 Pusat Pertumbuhan Baru dalam hal keterkaitan kota – desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019. Kawasan Tabanan ini merupakan bagian dari WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata Gilimanuk-Denpasar- Padang Bay. KPPN Tabanan memiliki luas wilayah 267,12 km2 dengan potensi utama pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Gambar 1. KPPN Tabanan dalam WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay36 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Tabanan merupakan lumbung padi Provinsi Bali dengan Optimalisasi potensi yang dimiliki KPPN Tabanan dihadapkanpotensi lahan sawah yang mampu menghasilkan produksi pada beberapa kendala, antara lain infrastruktur penunjang78.863 ton/tahun. Perkebunan juga menjadi sektor pertanian dan perkebunan yang belum sepenuhnya mampupenggerak di KPPN Tabanan dengan produksi kopi robusta mengoptimalkan produksi, seperti jaringan irigasi danmencapai 4.339 ton/tahun dan kakao mencapai 1.501 ton/ jaringan jalan yang belum memadai (Gambar 2).tahun. Potensi lainnya yang dimiliki Kawasan Tabanan yaitubentang alam pegunungan dan area pesawahan terasering, Selain itu, belum tersedianya industri skala mikro yangsehingga potensial untuk dikembangkan sebagai desa dapat mengolah hasil produksi petani menjadi hambatanwisata atau nature and eco-tourism attractions. dalam peningkatan produktivitas pengolahan komoditas. Saat ini, sistem pengolahan masih bersifat PJ (Petik Jual)Dari sisi infrastruktur PUPR eksiting, Kabupaten Tabanan dan belum mengimplementasikan sistem POJ (Petik Olahmemiliki 92,69% panjang jalan yang sudah diaspal (2014), Jual). Kendala yang lain yaitu bentuk pengelolaan danBendungan Telaga Tunjung yang merupakan sumber air peningkatan produksi pertanian dan perkebunan yangbaku dan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masih bersifat individu dan kelompok kecil, sehingga perludengan debit air 300 Liter/detik di Desa Timpag, Kecamatan membentuk lembaga khusus pengelolaan dan pengawasan.Kerambitan, serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampahdi Kecamatan Kerambitan dan TPA Suwung di Kota Denpasar Untuk menunjang proses distribusi produksi hasil komoditassebagai bagian kerja sama perkotaan Sarbagita (Denpasar, dari KPPN Tabanan perlu dilakukan pendekatan kolaborasiBadung, Gianyar, dan Tabanan) serta TPS yang tersebar di yang melibatkan Kelompok Tani (Poktan) Desa sebagaiseluruh kecamatan. penghasil komoditas, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemodal/pembeli, dan Badan Usaha Milik Daerah SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 37

Info Produk BPIW(Bumda) sebagai rantai terakhir untuk pemasaran hasil komoditas hasil perkebunan dan pertanian Tabanan dapatkomoditas (Gambar 3). dimanfaatkan oleh kawasan-kawasan sekitar, seperti untuk menunjang sektor restoran dan perhotelan di KabupatenDengan pendekatan ini diharapkan, jalur distribusi dari hulu Badung dan Kota Denpasar.ke hilir yang sudah eksisting dapat di reduksi, sehingga Gambar 3. Pendekatan Kolaborasi antara Kelompok Tani (Poktan) Desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Badan Usaha Milik Daerah (Bumda)38 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Gambar 4. StrategiPengembangan KPPN TabananStrategi Pengembangan KPPN Tabanan dilakukan dengan Dalam rangka pengembangan KPPN Tabanan yang lebihmengembangkan jalur distribusi komoditas dari Pusat implementatif, terdapat beberapa tahapan pengembanganPengembangan KPPN di Desa Batungsel sebagai sentra yang perlu dilakukan yaitu :pengolahan dan pemasaran ke Pupuan, Jembrana, Baturiti, 1. Optimalisasi potensi tanaman pangan dan perkebunanPenebel, Tabanan dan sekitarnya, serta Kabupaten Badung KPPN Tabanan;dan Kota Denpasar (Gambar 4). 2. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan KPPN Tabanan di Desa Batungsel sebagai sentra pengolahan danDalam Masterplan Pengembangan KPPN Tabanan ini pemasaran;terdapat 3 sentra produksi dan pengolahan KSP yaitu: 3. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana1. KSP 1 Desa Gadungan: Pusat Pengolahan Komoditas penunjang di sentra-sentra produksi dan pengolahan DesaTanaman Pangan, Packaging, Sortasi, Lantai Jemur dan Belimbing dan Desa Gadungan.Branding; 4. Peningkatan kerjasama Bumdes dan pembentukan2. KSP 2 Desa Belimbing: Pusat Pengolahan Komoditas Bumda sebagai koordinator pengembangan KPPN Tabanan;Campuran, Packaging, Sortasi, Lantai Jemur dan Branding; 5. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan3. KSP 3 Desa Batungsel: Pusat Pengolahan Kopi, Packaging, komoditas unggulan tanaman pangan dan perkebunan;Sortasi, Lantai Jemur dan Branding. 6. Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan SDM petani untuk meningkatkan produktivitas pada sektor unggulan. SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 39

Info Produk BPIWPengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional di Masterplan Pengembangan KPPN Tabanan disusunKabupaten Tabanan tidak lepas dari pengembangan daerah pada tahun 2016 sebagai arahan pengembangan KPPNpotensial disekitarnya. Konektivitas antar kawasan yang Tabanan yang berbasis keberlanjutan, efisiensi dannantinya diharapakan dapat terhubung akan memberikan efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta dalamdampak positif terhadap KPPN Tabanan dan daerah mengoptimalkan distribusi barang dari desa ke kota, dansekitarnya. Pusat pengembangan berada di Desa Batungsel sebagai stimulan bagi kawasan perdesaan berkembang.yang merupakan sentra pengolahan dan diarahkan menjadisentra pemasaran. Posisi tersebut sangat strategis terhadap Masterplan ini disusun dari berbagai masukan kebijakanpengembangan KPPN Tabanan dan juga mampu membuka dan indikasi program pembangunan keterpaduanakses perekonomian baru bagi Kecamatan Pupuan dan infrastruktur, program pengembangan infrastruktur PUPRKabupaten Buleleng di bagian utara KPPN Tabanan. Selain dan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) yang terpaduitu, pusat pengembangan di Desa Batungsel secara tidak antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahanlansung dapat mendukung pengembangan obyek wisata berdasarkan kebutuhan jangka panjang (20 tahun), jangkaBaturiti, karena komoditas unggulan KPPN Tabanan berupa menengah (3-5 tahunan), dan jangka pendek (1-3 tahun).kopi varietas robusta unggulan dapat menjadi produk yang (Alis/Fitri/Farhan)dipasarkan. Gambar 5. Konsep Pengembangan KPPN Tabanan40 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Gambar 6. Development Plan KPPN Tabanan 2018-2022Gambar 7. Masterplan KPPN Tabanan 2028 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 41

Laporan KhususBPIW Siap Susun Program dan Anggaran Infrastruktur 2019 Dalam rangka menyusun program dan anggaran kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran (TA) 2019, Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR pada awal Februari 2018 siap menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kegiatan ini akan diikuti dinas teknis kePUPRan seluruh provinsi, badan perencana daerah (Bappeda) seluruh provinsi. Selain itu, balai dan unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR.42 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Laporan KhususPra-Konreg merupakan kegiatan penyusunan program dan Keberadaan pembahasan pendahuluan ini memiliki nilai yang anggaran pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2019 penting, agar pelaksanaan Pra Konreg nanti dapat berjalan lancar,yang totalnya diprediksi mencapai Rp 110 triliun. Program tersebut efektif serta efisien. Selain itu, berbagai kendala yang berpotensimesti selaras dengan arah kebijakan nasional dan isu-isu strategis muncul akan dapat diminimalisir.daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan BPIW Kementerian PUPR, lanjutnya juga, sebagai penyelenggarainfrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar Wilayah Pra Konreg perlu memastikan program prioritas nasional, arahanPengembangan Strategis (WPS). masterplan development plan (MPDP) serta direktif presiden dapatUntuk memastikan kelancaran Pra terakomodir Pra Konreg.Konreg 2018, BPIW Kementerian PUPR Pembahasan materi pendahuluan Prapun telah menggelar pembahasan Konreg dilaksanakan dengan Unor-unor Terkait kepastian pelaksanaan Prapendahuluan Pra Konsultasi teknis, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Konreg, menunggu persetujuan dari Sekretariat Jenderal KementerianRegional (Pra Konreg)  yang dilakukan Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Binadengan Unit Organisasi (Unor) teknis di Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen PUPR. “Untuk pelaksanaannya sendiri,lingkungan Kementerian PUPR. Penyediaan Perumahan. Kegiatan ini BPIW mengusulkan dua skenario merupakan persiapan pelaksanaan Pra rencana lokasi dan waktu pelaksanaan,“Pembahasan materi pendahuluan Pra yakni skenario empat tempat dan tiga Konreg yang akan digelar mulai awalKonreg dilaksanakan dengan Unor- tempat,” terang Iwan. Februari nantiunor teknis, yakni Direktorat Jenderal(Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Untuk skenario 4 tempat yakni, PraBina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan. Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua akan dilaksanakanKegiatan ini merupakan persiapan pelaksanaan Pra Konreg yang di Makassar pada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg wilayah Jawa-akan digelar mulai awal Februari nanti,” ungkap Kepala Pusat Bali di Yogyakarta pada 19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayahPemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Kalimantan-Nusa Tenggara di Balikpapan pada 21-22 FebruariIwan Nurwanto saat membuka Pembahasan Pendahuluan Pra 2018 serta Pra Konreg Wilayah Sumatera di Batam atau Jambi 27Konreg BPIW dengan Unor di Jakarta, Kamis (4/1). Februari-1 Maret 2018.Suasana rapat Sumber: Dok. BPIW SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 43

Laporan KhususAdapun skenario 3 tempat yakni, Pra teknis di Kementerian PUPR. Dengan di Kementerian PUPR,” tegasnya.Konreg wilayah Sulawesi, Maluku dan begitu, dalam melakukan sinkronisasidi Makassar Papua akan dilaksanakan dengan lembaga lainnya akan bisa lebih Kepala Bidang Sinkronisasi Program danpada 13-15 Februari 2018, Pra Konreg mudah. Pembiayaan, Pusat Pemrograman danwilayah Jawa-Bali di Yogyakarta pada Evaluasi Keterpaduan, BPIW Doedoeng19-20 Februari 2018, Pra Konreg wilayah “Artinya pelaksanaan Pra Konreg Zaenal Arifin mengatakan, Pra KonregKalimantan-Nusa Tenggara di Yogyakarta diharapkan dapat semakin baik dari tahun dilakukan pada awal Februari 2018pada 21-22 Februari 2018, serta Pra ke tahunnya,” terangnya. pertimbangannya pada akhir FebruariKonreg wilayah Sumatera di Batam 2018 akan ada rapat kabinet yangatau Jambi pada 27 Februari-1 Maret “Dalam penyusunan pro- meminta semua kementeriaan/2018. lembaga mengusulkan data program“Untuk pelaksanaan Konreg sendiri gram ini, BPIW akan sangat pembangunan tahun 2019.diharapkan dapat diselenggarakan mempertimbangkan aspirasi Ia juga mengatakan, pada penyusunanpada Juni atau Juli 2018 di dari provinsi dan unor, agar program arahan tahun 2019 terdapatKementerian PUPR, Jakarta,” program yang disusun benar- sekitar 1.700 program. Hal itu munculjelasnya. benar sinergis dan sinkron,” dalam usulan dari Unor yang didapat dari workshop yang digelar waktu lalu.Di tempat sama, Kepala PusatPerencanaan Infrastruktur PUPR, “Program usulan ini perlu ditelaahBobby Prabowo mengatakan, pelaksanaan Ia melanjutkan, untuk dapat kembali, untuk menentukan apakahPra Konreg tahun lalu seyogyanya menjadi mengkondisikan Pra Konreg 2018 berjalan layak atau tidak untuk dimasukkan dalampelajaran untuk perbaikan pelaksanaan lancer serta sesuai harapan. Artinya, program arahan yang akan dibahas dalamtahun ini. persiapan dari panitia mesti matang. Pra Konreg nanti,” terangnya.Salah satu yang perlu diperkuat, salah “Utamanya yang perlu dimantapkan itu Seperti diketahui, Pra-Konreg 2018 inisatunya sinkronisasi dengan semua Unor adalah sinkroninsasi program dengan unor merupakan proses untuk mendapatkan Pembahasan persiapan Pra Konreg Sumber: Dok. BPIW44 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018

Laporan Khusus Sumber: Dok. BPIWprogram pembangunan infrastruktur memiliki arti pembangunan infrastruktur terwujud. “Misalnya pemerintah melaluiprioritas pada tahun anggaran 2019. tidak hanya menjadi tanggung pemerintah Kementerian Koordinator PerekonomianKegiatan ini dihadiri Bappeda provinsi, pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab akan membangun kawasan ekonomidinas PUPR provinsi, balai serta Unor di pihak-pihak terkait seperti pemerintah khusus, maka Kementerian PUPRlingkungan PUPR. provinsi, pemerintah kabupaten, maupun melakukan dukungan, seperti membangun pemerintah kota. Sehingga, seluruh pihak jalan untuk akses, menyediakan sarana air“Dalam penyusunan program ini, BPIW minum, dan perumahan bagi pekerjaakan sangat mempertimbangkan kawasan industri dan lainnya,” terangaspirasi dari provinsi dan unor, agar Pembangunan infrastruktur memang Doedoeng.program yang disusun benar-benar memerlukan sinkronisas, agar sasaransinergis dan sinkron,” harapnya. pembangunan nasional dapat cepat Ia menjelaskan juga setiapMenurutnya, Pra Konreg ini terwujud. “Misalnya pemerintah me- pembangunan infrastruktur yangdiharapkan juga mampu merumuskan lalui Kementerian Koordinator Pereko- dilakukan senantiasa mengacuprogram dan anggaran pembangunan arahan masterplan development plantinfrastruktur sektor PUPR yang lebih nomian akan membangun kawasan (MPDP) serta direktif presiden. ekonomi khusus, maka Kementerianefektif dan efisien. PUPR melakukan dukungan. Kemudian BPIW menterjemahkan untuk yang harus dilakukanKegiatan ini merupakan kegiatan Kementeria PUPR supayadalam rangka mendukung keterpaduanprogram pembangunan sektor PUPR, terkait perlu memiliki komitmen kuat meningkatkan daya saing negara danyakni sektor Bina Marga, sektor Cipta untuk dapat mewujudkan pengembanganKarta, sertor Sumber Daya Air dan sektor infrastruktur. meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (ris/Penyediaan Perumahan. Pembangunan infrastruktur memang infoBPIW) memerlukan sinkronisas, agar sasaranAdanya keterpaduan ini, lanjutnya, pembangunan nasional dapat cepat SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 45

Opini Saatnya Membangun Kota-kota Beridentitas Melva Eryani Marpaung, ST, MUM Kabag Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW ............................................................................................... Fenomena dunia yang mengkota membutuhkan perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia. Perspektif kota pesisir dan kota maritim dalam menghadapi fenomena urbanisme menjadi hal yang perlu dibagikan kepada dunia. Lebih jauh, keragaman budaya dan keunikan lansekap serta biodiversitas alam yang terepresentasi melalui kota-kota di Indonesia menjadi kekayaan yang perlu dipelihara dan telah memaknai proses pembangunan perkotaan Indonesia.Pentingnya membagikan perspektif urban Indonesia wilayah yang terjadi di Indonesia harus dapat menjadi dasar penulisan Buku The State of Indonesian mengoptimalkan geostrategis lokasinya dalam konektivitasCities (SOIC) 2017 yang bertema \"Transformasi Menuju global dan kekhasannya sebagai negara kepulauan tropisKota Layak Huni\". Tema tersebut dipilih untuk menunjukkan yang memiliki kekayaan biodiversitas dan keanekaragamanvisi Pemerintah yakni meningkatkan pelayanan perkotaan, budaya. Memanfaatkan kondisi perkotaan yang saat iniserta menjamin kualitas dan kuantitas infrastruktur berjumlah 21 metropolitan, 62 kota sedang-besar, danperkotaan agar memenuhi kebutuhan masyarakat. ratusan kota kecil dengan jumlah penduduk perkotaanPembangunan kawasan perkotaan perlu didukung dengan yang sudah mencapai 120 juta jiwa (2016) dan diperkirakanketerpaduan perencanaan dan sinkronisasi program yang akan mencapai 200 juta jiwa, termasuk bonus demografiefektif dan komprehensif, dalam rangka mengantisipasi pada tahun 2035 nanti menjadi isu penting saat ini.berbagai tantangan perkotaan. Membangun Budaya Perkotaan yang BerkarakterBeberapa isu penting perkotaan yang dialami kota-kota Sisi sosial dan budaya masyarakat perkotaan Indonesia.dunia dan juga kota-kota di Indonesia dan juga menjadi Kepedulian terhadap kelompok rentan dan miskin kota,tantangan perkembangan perkotaan di Indonesia, yaitu: informalitas kota, pengaruh globalisasi dan perubahan teknologi informasi merupakan pembahasan utamaMemanfaatkan Laju Urbanisasi dalam buku ini yang diharapkan dapat membantu kotaIndonesia mengkota, laju urbanisasi Indonesia menjadi mengenali potensi budaya masyarakatnya sehingga dapattercepat di Asia melebihi China dan Indonesia, diperkirakan membangun kota yang berkarakter.jumlah penduduk perkotaan mencapai 200 juta jiwa padatahun 2035. Memperkuat Resiliensi Ekonomi Kota Isu ini penting karena ke depan kota, diharapkan untukHal ini mengingatkan kembali bahwa proses pengkotaan bisa membangun resiliensi ekonomi di tengah arus46 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 *tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

Opiniglobalisasi yang semakin kencangsaat ini. Kota sebagai mesin ekonomimenjadi pasar properti yang sangatrentan terhadap ketidakpastiansituasi global. Keberpihakan padapasar tradisional, ekonomi kreatif danUMKM, serta kewaspadaan terhadapdisruptive innovation akan membantukota mempersiapkan diri membangunpondasi ekonomi kotanya.Mengelola Perubahan LingkunganKotaAspek lingkungan hidup menjadipersoalan utama ketika pembangunankota tidak terkendali. Mengelolakepadatan ruang, mengembalikankondisi lingkungan yang menurun,mengukur kemajuan penataanlingkungan kota, mendorong inovasiteknologi dalam pengelolaanlingkungan hidup merupakan sebagianupaya untuk memastikan pembangunankotanya berkelanjutan. Kota jugaharus mampu merespon tantanganperubahan lingkungan global sepertiperubahan iklim dan kebencanaan.Mengintegrasikan PembangunanInfrastruktur PerkotaanKota adalah rumah bagi sebagianbesar penduduk. Membangunperumahan tidak dapat dilepaskandari keterkaitannya dengan meningkatkan kualitas proses pengkotaan wilayah diinfrastruktur dasar. Keterpaduan pembangunan masa-masa yang akan datang dan tentu saja harus tetapinfrastruktur permukiman merupakan faktor kunci dalam mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkunganmengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki kota. Secara hidup kotanya.konsisten kota harus memberikan kualitas pelayanan yangmemadai dan inklusif. Kondisi tersebut hanya dapat dicapai Membangun Efektivitas dan Keterbukaan Tata Kelolajika seluruh elemen kota berkolaborasi dan bersinergi di Perkotaansetiap tahapan pembangunan agar tidak terjadi lagi missing Transformasi tata kelola perkotaan di Indonesia dilihat darilink ataupun overlapping. Rencana aspek politik pembangunan sampaipembangunan perkotaan berbasislingkungan terus didorong termasuk Secara konsisten kota harus mem- kepada pergeseran peran pemangku kepentingan kota. Pemilihan kepaladalam kaitannya dengan rencana berikan kualitas pelayanan yang daerah secara langsung padapembangunan infrastruktur. Tren memadai dan inklusif. Kondisi tahun 2008 menandai awal transisipenggunaan energi terbarukanserta penerapan inovasi teknologi tersebut hanya dapat dicapai jika bergesernya rencana pembangunandalam pembangunan infrastruktur seluruh elemen kota berkolaborasi yang bertumpu pada kualitas visi danperkotaan menjadi salah satu misi kepala daerah terpilih. Kehadiran dan bersinergi di setiap tahapan sistem aturan yang kuat dan konsistenupaya mewujudkan kota yang pembangunan agar tidak terjadi serta didukung dengan kapasitasberkelanjutan dan tahan bencana lagi missing link ataupun pemerintah kota yang kompeten, peran(resilience city). overlapping. aktif para pemangku kepentinganHal tersebut sudah mulai tampak perkotaan serta sinergi antar pemangkupada banyaknya penerapan konsep pembangunan kepentingan sangat dibutuhkan dalam mengefektifkaninfrastruktur yang ramah lingkungan (green infrastructure). pengelolaan kota.Percepatan pembangunan hingga integrasi pelayanan Jadi, potret permasalahan yang lengkap akan membantuinfrastruktur perkotaan menjadi salah satu strategi dalam efektivitas perumusan kebijakan perkotaan. Untuk itu SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018 47

Opinidiperlukan suatu informasi tentang Status Perkembangan ukuran kota hingga informasi lainnya, yang dapatKota-kota di Indonesia yang mampu menyajikan berbagai memberikan gambaran guna mensinergikanpermasalahan hingga pemahaman yang holistik terhadap berbagai sumber daya pembangunan kemasalah tersebut sehingga mempermudah dalam depannya.menentukan perumusan kebijakan. Upaya pencarian Buku The State of Indonesian Cities 2017 inifilosofi hidup dan konsep berkota (urbanisme Indonesia) menampilkan kekinian dan karakteristik kota-kotamembutuhkan dukungan dari kondisi yang tengah terjadi di Indonesia yang beragam. Secara deskriptif,pada kota-kota di Indonesia. Sampai saat ini hal tersebut buku ini diharapkan mampu menyuguhkan variasimasih belum utuh dipahami, dan diharapkan suatu status tantangan maupun kemajuan pembangunanini mampu menjawab filosofis berkota yang terjadi di perkotaan di Indonesia. Kedepannya diharapkanIndonesia. Untuk itu, Status Kota-kota di Indonesia (State of buku ini menjadi masukan untuk pengembanganIndonesian Cities 2017) sudah semestinya ada. kebijakan dan program pengembangan perkotaan di Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutanStatus Kota-kota di Indonesia (State of Indonesian Cities dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip2017) Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda).Ke depan, tantangan pengembangan perkotaan akansemakin kompleks, karena konektivitas jejaring kota-kota Keragaman budaya dan keunikan lanskap sertaakan semakin terbuka dan mengglobal. Kerja sama antar biodiversitas alam Indonesia sedikit banyaknyapemerintah kota dan dukungan masyarakat maupun dunia telah memaknai proses pembangunan perkotaanusaha memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia yang perlu dibagikan kepada dunia.perkotaan. Oleh karena itu, informasi tentang kondisi Upaya pencarian filosofi hidup berkota membutuhkanperkembangan kota-kota sampai saat ini, antara lain dari masukan dan dukungan dari berbagai pihak atasinformasi dasar seperti perkembangan jumlah penduduk, kondisi perkotaan yang tengah terjadi. Konsep berkota tersebut tersebar di berbagai kota-kota di Indonesia. Buku diharapkan mampu mengawali langkah Indonesia menemukan filosofi hidup berkota yang sesuai dengan jati diri bangsa. Salah satu bahasan penting dalam Status Kota-kota di Indonesia yang dimuat dalam Buku The State of Indonesian Cities 2017 ini adalah mengenai kondisi dan perkembangan terkini pelayanan infrastruktur kota-kota di Indonesia. Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang pembangunan karena berperan vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar penduduk seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam lingkup perkotaan, pelayanan infrastruktur mencakup ketersediaan akses warga kota terhadap sarana prasarana dan utilitas perkotaan yang layak melalui perwujudan keterpaduan antara pelayanan infrastruktur ke-PUPR-an dan non PUPR. Prediksi sejumlah lembaga penelitian mengatakan bahwa pada tahun 2030, sekitar 70% wilayah Indonesia akan mengkota.48 SINERGI / Edisi 25 - Januari 2018