Album Rakor BPSDM

DAFTAR ISI Kata Pengantar 2 Tour di Provinsi DKI Jakarta 25 Sambutan 3 Testimoni Peserta Rakornas 27 Rangkaian Kegiatan Gala Dinner 4 Penutup 29 Pembukaan Gala Dinner 7 Lampiran 31 Pembukaan Rakornas 11 lampiran SK Pusat 33 Diskusi Penguatan Tematik 23 lampiran SK DKI Jakarta 35 Participant 37

PENGANTAR Puja dan puji syukur kami persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan penyusunan Album Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagai bagian dari bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023. Kita semua sungguh bersyukur bahwa seluruh rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan sukses pada tanggal 5 Juni 2023 di Hotel Borobudur Provinsi DKI Jakarta. Suksesnya acara tersebut tentu berkat sinergi dan kolaborasi yang sangat baik dari segenap pihak yang terlibat, mulai dari Pengarah, Panitia Pelaksana dari BPSDM Kemendagri dan BPSDM DKI Jakarta, serta dukungan yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh stakeholder yang terlibat. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Dalam Negeri sebagai atasan kami yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan serta Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri yang sudah memuka acara apat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023,. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan sukses. Ketua Pelaksana SUGENG HARIOYO

SAMBUTAN Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan dan perlindungan serta bimbingan-Nya, kita dapat mengikuti bersama acara Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, dengan Tema: “KOLABORASI ASN UNGGUL”, secara hybrid, luring dan daring dalam keadaan sehat wal’afiat. Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal Sumber Daya Manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Republik Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta kepemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah memfokuskan pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan dalam kerangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 baik di sektor ekonomi, Pembangunan Manusia dan IPTEK, Pemerataan Pembangunan serta Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Nasional. Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal Sumber Daya Manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Republik Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta kepemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah memfokuskan pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan dalam kerangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 baik di sektor ekonomi, Pembangunan Manusia dan IPTEK, Pemerataan Pembangunan serta Tata Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 menegaskan arah kebijakan pembangunan pada lima arahan utama, yaitu salah satunya adalah penyederhanaan Birokrasi sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional yang kukuh. Dalam hal ini penekanan pada kecepatan melayani dan mempercepat perizinan investasi secara transparan, cepat dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Reformasi kelembagaan dan Birokrasi dilakukan dalam rangka penajaman fungsi kepemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik sehingga Aparatur pemerintah secara efektif efisien dan aktif mampu menggerakkan dan mengorganisir elemen masyarakat untuk bergerak bersama mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hingga saat ini, Pemerintah telah berupaya memperbaiki Birokrasi melalui Faktanya anggaran yang teralokasi pada kegiatan pengembangan kompetensi penyederhanaan irokrasi dalam rangka mewujudkan Birokrasi sederhana, ASN belum dapat mencukupi. Anggaran pengembangan kompetensi, lincah dan cepat, Birokrasi yang berorientasi pada hasil dan Birokrasi dengan berdasarkan pedoman penyusunan APBD dimana setiap daerah diwajibkan pelayanan prima dan bebas KKN. Penyetaraan jabatan struktural menjadi mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi minimal sebesar 0,34% jabatan fungsional merupakan salah satu kebijakan yang bagi Provinsi dan 0,16% bagi Kabupaten/Kota. Alokasi tersebut hanya untuk tentunya akan sangat mendukung penguatan Reformasi Birokrasi dan Kelem- berbagai program pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. bagaan yang diarahkan melalui pengarusutamaan reformasi Birokrasi diseluruh Dengan demikian anggaran untuk gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan belanja bidang untuk mendukung Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lainnya diluar persentase tersebut. Hal ini akan dituangkan dalam permendagri berdaulat, maju, adil dan makmur. tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024. Meskipun demikian, sampai saat ini belum semua daerah mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi kunci Indonesia untuk dapat berkinerja lebih baik dalam sesuai dengan batas minimum. Oleh karena itu, Kolaborasi dalam peningkatan pembangunan dan kepercayaan global. Indonesia sebagai negara pengembangan Kompetensi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah yang menghadapi bonus demografi Tahun 2030 akan sangat menentukan satu alternatif yang perlu dilakukan. kemajuan bangsa. Peningkatan kapasitas SDM akan sangat ditentukan mulai saat ini. Bisa tidaknya kita mencapai Visi Indonesia Emas menjadi hal yang Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha dan tentunya dipertaruhkan. Bonus demografi itu sendiri bisa menjadi peluang tapi ikhtiar kita dalam mewujudkan SDM yang unggul demi Indonesia Maju. Akhir juga bisa menjadi bumerang yang ditentukan oleh kebijakan-kebijakan saat ini. kata, seyogyanya Disrupsi dan Inovasi selalu Hadir beriringan. Kehadirannya hanya bisa dihadapi dengan kolaborasi. Kemendagri siap bersinergi memban- SDM yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berakhlak adalah potret gun kompetensi SDM yang mampu mencetak Indoensia emas. Potret tersebut seharusnya dimiliki oleh ASN seluruh Indonesia sehingga tingkat kepercayaan masyarakan WAKIL MENTERI DALAM NEGERI, khususnya dan dunia umumnya dapat ditingkatkan. Pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi salah satu cara pemerintah untuk dapat memupuk kualitas JOHN WEMPI WETIPO tata kelola pemerintahan sejak dini. Pengembangan kompetensi bagi ASN merupakan salah satu investasi yang barang tentu hasilnya baru bisa dirasakan beberapa tahun mendatang.

RANGKAIAN KEGIATAN GALA DINNER DI BALAI KOTA

Tarian Tradisional Khas Betawi Cupang Menor saat pembukaan Gala Dinner.

PEMBUKAAN GALA DINNER . Kepala BPSDM Kemendagri (tengah) di dampingi oleh Kepala . Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta saat menyambut peserta BPSDM DKI Jakarta (kiri) bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi rapat koordinasi nasional pengembangan kompetensi sumber DKI Jakarta di Balai Agung Jakarta, Minggu (4/06/2023). daya manusia pemerintahan dalam negeri tahun 2023 di Balai Agung Jakarta, Minggu (4/06/2023). .

. Peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 dari seluruh indonesia Foto bersama di Balai Agung Jakarta Minggu (4/06/2023). .Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono di dampingi Sekretaris BPSDM Kemendagri T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Sibeserta sejumlah Kepala BPSDM Seluruh Indonesia saat menghadiri galla dinner di Balai Agung Jakarta, Minggu . (4/06/2023)

WISATA MONAS MALAM HARI Para peserta Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri melakukan kunjungan dan foto bersama di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional, Minggu 4/6/2023.

Seluruh Kepala BPSDM Provisi melaksanakan Gala Dinner di Balai Agung DKI Jakarta, hadir Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional, Minggu 4/6/2023.



PEMBUKAAN RARKORNAS TAHUN 2023

Kepala BPSDM Kemendagri menyambut kedatangan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan Pj. Gubernur DKI Jakarta dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional, Senin 5/6/2023. 13

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendari saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 14

Foto bersama Bapak Wakil Dalam Negeri dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 15

Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri didampingi Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Kepala BPSDM Kemendagri hadir dalam Rapat Koordinasi Nasion- al, pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri. 16

Dalam menghadapi VUCA era, Millenial dan Zellenials serta industry 4.0, Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian maka ASN perlu menjadi Super Agility ASN dimana harus mampu beradaptasi dengan perubahan apapun (change agility), mampu bertahan dalam kondisi apapun Founder ESQ Leadership Center. (mental agility), mampu bekerjasama dengan siapapun (people agility), mampu memahami dan mempelajari hal baru dengan cepat (learning agility) dan mampu tetap berprestasi dalam kondisi apapun (result agility). Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo me-launching core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan employer branding ASN #bangga melayani bangsa 17

Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkemente- rian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 9 September 2016 dijabat oleh Budi Gunawan. Intelijen diartikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU 17/2011 adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Dari pengertian tersebut, keberadaan BIN dalam melakukan intelijen diarahkan untuk penceg- ahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional Irjen Pol. Dwiyono, SIK., M.Si 18 Deputi bidang intelijen pengamanan aparatur

Arah kebijakan pembangunan karakter dan bangsa adalah terlaksananya pembangunan karakter dan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan melaksanakan pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Strategi implementasi gotong royong pembangunan karakter dan bangsa antara lain (1) penerapan kebijakan pembinaan ideologi pancasila, (2) pemberian rekomendasi hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan pancasila, (3) koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila, dan (4) standardisasi dan penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi pancasila. Dr. Drs. KARJONO, S.H., M.Hum. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 19

Urgensi penyelenggaraan SPBE adalah (1) memudahkan warga dan ASN dalam Chairina, S.Kom, M.T.I. mengakses layanan public, dan (2) menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum. Ketua Tim Inovasi, Harmonisasi, Layanan dan Aplikasi SPBE Transformasi digital: Layanan digital nasional 2045 dilakukan dengan: 20 (1) Penerapan SPBE untuk wujudkan Layanan Digital Nasional dilakukan dengan prinsip keterpaduan dan interoperabilitas, (2) Prinsip keterpaduan dan interoperabilitas, dilakukan melalui penerapan Arsitektur SPBE (tematik layanan berdasarkan proses bisnis lintas sektor), (3) Aplikasi yang telah ada saat ini, diarahkan untuk dapat saling interoperabilitas melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), konsolidasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI), pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai (Pusat Data Nasional), dan mengutamakan pembentukan menjadi aplikasi umum SPBE sesuai Arsitektur SPBE, (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum SPBE, diarahkan menjadi platform digital yang terpadu, melalui pembentukan integrated e-Services untuk menjadi bagian Layanan Digital Nasional, dan (5) Terwujudnya dan operasional Layanan Digital Nasional, sebagai platform digital pemerintah berbagi pakai.

Arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi adalah (1) Birokrasi yang Berdampak, dirasakan langsung masyarakat, (2) reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan (3) birokrasi lincah dan cepat. Terdapat 4 (empat) pendekatan dalam pembelajaran terintegra- si, antara lain (1) Integrate learning with work (integrasi pembelajaran dengan pekerjaan), (2) integrate learning with HC (integrasi pembela- jaran dengan human capital architecture), (3) Integrate learning cross K/L/D (pembelajaran terintegrasi lintas Kementerian/Lembaga/Daer- ah), dan (4) Integrate learning within people to people cross K/L/D (pembelajaran terintegrasi sesama pegawai lintas Kementerian/ Lembaga/Daerah). 21 Agus Yudi Wicaksono, S.STP, M.PP Plt. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Dr. Muhammad Tau q, DEA Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI Saat ini sedang dikembangkan KEBIJAKAN ASN CORPORATE UNIVERSITY , dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan pedoman teknis pengembangan corporate university step by step. CORPU ASN adalah metode pembelajaran bagi ASN yang memadukan pendekatan klasikal dan non klasikal di tempat kerja untuk mendukung pencapaian strategi organisasi dan kebijakan nasional. (Ucap Deputi LAN RI) Program strategis BPSDM Provinsi DKI antara lain (1) Launching Core Values ASN Berakhlak & Employer Branding : Bangga Melayani Bangsa, (2) Penguatan nilai Integritas, Moralitas dan Kode Etik bagi CPNS dan PNS, (3) Talkshow Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis Berskala Global, (4) implementasi Sistem Informasi Kediklatan (SIMDIKLAT), Sistem Jakarta U-Learning (SIJULE), dan Dashboard SIBANGKOM, Knowledge Man- agement, E-Journal Monas, Podcast Rabu Belajar, dan U-Learning, (5) Public Training (Skema BLUD), Fasilitasi Studi Banding dan Kunjungan Kerja, (6) Webinar Sharing Knowledge, (7) Workshop International, dan Kolaborasi Internasional, (8) penguatan LSP BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA. (Ucap Kepala BPSDM Jakarta) Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc 22 Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

DISKUSI PENGUATAN TEMATIK T.R. Fahsul Falah, S.Sos.,M.Si PENGEMBANGAN SDM Mohammad Rizal, SE,M.SI Dr. Sugeng Hariyono Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd Anggar Pramudiani Widyaningtyas, S.Sos.,M.Si 23

Foto bersama Kepala BPSDM Kemendagri dengan Panitia Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemdagri 24

TOUR DI PROVINSI DKI JAKARTA (PT. MRT JAKARTA DAN MASJID RAYA ISTIQLAL) Para peserta Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri melakukan kunjungan dan foto bersama di Stasiun ASEAN MRT Jakarta, Selasa 6/6/2023. 25

Para peserta Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri melakukan kunjungan dan foto bersama di Masjid Raya Istiqlal Jakarta, Selasa 6/6/2023. 26

TESTIMONI “ “ “Terima kasih untuk BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM DKI Jakarta, “ Sukses acaranya kedepan Rakor semacam ini bisa dilaksanakan juga di daerah-daerah lain di BPSDM Provinsi lainnya. Harapannya dengan Rakor ini mudah-mudahan kedepan Pengembangan Kompetensi ASN semakin lebih baik lagi. Sri Widanarni, S.IP.,M.Si Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah “ Dalam melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Riau Kita melihat materi-materi yang disampaikan sangatlah membekali kita Bagaimana kita meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara kedepan ini, Sehingga kita bisa mewujudkan ASN yang maju kedepan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara kita. Asrizal, M.Pd Kepala BPSDM Provinsi Riau “Ini Rakornas yang sangat strategis membicarakan soal Kolaborasi untuk menghasil- kan ASN yang Unggul Kami di Provinsi memang sangat mengimpikan bagaimana sebuah model Pengembangan ASN, Kompetensi ASN, yang semakin hari, semakin banyak menuntut perubahan, semakin update dan Alhamdulillah pada Rakornas ini kami bisa mendapatkan berbagai macam informasi, sharing session. Drs. Farid Wajdi, M.Pd 27 Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat

“Mengapresiasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi kami “ dalam Rakornas tahun 2023 Banyak inspirasi yang kami dapat banyak ilmu dan “ pengetahuan yang kami dapat dalam rangka kami kembangkan di daerah dan juga “ banyak inspirasi yang kami dapat. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang Dr. Ashari, S.H.,M.H memfasilitasi kami di dalam Rakornas ini. Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat “saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang sudah berkolaborasi dengan kami BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan Rakornas Kepala BPSDM Seluruh Indonesia baik itu Kementerian maupun Lembaga kegiatan ini, kami merasa sangat bermanfaat Yaitu, bagaimana kita antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP..M.T.,M.Sc Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta “ ini adalah suatu acara yang sangat penting untuk kami ikuti dan kebetulan sekali memang ada banyak hal yang dapat kami peroleh pada kegiatan Rakornas ini dalam rangka untuk menambah wawasan, tentu pengetahuan kami dalam mengelola PSDM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. saya menganggap itu semangat yang luar biasa dari pak Ary Ginanjar Bagaimana Beliau mengajak kita semua untuk berubah Dra. Susanti, M.AP 28 Kepala BPSDM Provinsi Bangka Belitung

PENUTUP 29

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unit pelaksana Menteri Dalam Negeri, dalam pelaksanaan pembi- naan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentu- an peraturan perundang- undangan. Pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dilakukan melalui Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi yaitu tatanan keterkaitan komponen kerangka kualifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri, standar kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri, standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri dan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri serta pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri. BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diamanatkan bahwa pengembangan SDM Pemerintahan Dalam Negeri diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan indikator: Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Kita menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia, seperti ketimpangan akses pengembangan kompetensi, kurangnya keterampilan yang relevan dengan tuntutan jaman, serta perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk bersama-sama mencari solusi dan mengidentifikasi langkah konkret guna meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Tujuan Rakornas Pengembangan Sumber Daya Manusia K/L (Sebutan Lain) dan Provinsi dalam rangka Penguatan Program Pengembangan SDM Aparatur Pemdagri TA. 2023, adalah terlaksananya rapat koordinasi penguatan kolaborasi Program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, antara BPSDM Kemendagri, BPSDM K/L dan BPSDM Provinsi dalam upaya pemenuhan hak dan kesempatan ASN dalam pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 Tahun untuk SDM unggul. Dengan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan peserta atas partisipasi dan kontribusi yang berharga dalam rapat koordinasi nasional ini. Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman kita tentang tantangan dan peluang yang ada dalam memperkuat SDM di negara ini. Kami berharap bahwa hasil diskusi dan keputu- san yang dihasilkan dalam rapat ini akan menjadi landasan yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami menghargai komitmen dan kerjasama dari semua pihak terlibat, dan kami berharap dapat melanjutkan kerjasama ini ke depannya. Terima kasih dan semoga kita semua dapat bekerja sama menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. 30

LAMPIRAN 31

RAKORNAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023 JAKARTA 32

LAMPIRAN SK BPSDM KEMENDAGRI 33

34

LAMPIRAN SK BPSDM DKI JAKARTA 35

36

PARTICIPANTS 37

PARTICIPANTS 38

PARTICIPANTS 39

40