neswletter JAN-APR

@atrkanwilbpn @atrkanwilbpn Kanwil BPN Provinsi Sul-Sel @atrbpnsulsel NEWSLETTER KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Post Jan-April 2021 RReancpaantaKerja Tahun PENYERAHAN SERTIPIKAT ASET TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin Bambang Priono Melayani, Profesional, Terpercaya www.atrbpn.go.id

1 Topik “Siapa yang tercepat, itulah yang akan RAPAT KERJA menjadi PEMENANG.\" Kerja kualitas saja tidak cukup, tetapi juga harus RAPAT KERJAAWALTAHUN 2021 dan menjadi yang tercepat” juga Evaluasi Kinerja seluruh staf. Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Bapak Kakanwil, Bambang Priono. Rapat dihadiri oleh seluruh staf struktural yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan demi menjaga peningkatan penyebaran COVID-19. Dalam pengarahannya, Bapak Kakanwil juga menyambut para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2020 yang telah melapor diawal tahun 2021 ini. Bapak kakanwil juga berharap di tahun 2021 ini, seluruh staf dapat memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk memberikan nilai tambah bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas RAPAT RENCANA AKSI “Sekarang bukan saatnya lagi kita berbicara kerja RAPAT RENCANA AKSI KINERJA 2021 KANWIL ATR/BPN kualitas, kualitas sudah PROV. SUL-SEL dihadiri oleh para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Kantor Wilayah menjadi harga mati. Yang ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat dipimpin langsung saat ini kita butuhkan oleh bapak Kakanwil Bambang Priono, didampingi oleh Kepala adalah KERJA yang Bagian Tata Usaha, Marliana, Kepala Bidang Survei Pengukuran, KERAS, KERJA yang Zahirullah, Kepala Bidang Penataan Agraria, Achmad Kadir dan CEPAT, KERJA yang Kepala Bidang Sengketa dan Perkara, Muh.Asdar. memiliki INTEGRITAS.\" Bapak Kakanwil bersama Kabag TU dan Para Kabid memakai jaket biru polos yang menjadi simbol pekerja. Hal ini menggambarkan ATR/BPN Prov. Sul-Sel yang SIAPPP!!! Bekerja KERAS, Bekerja CEPAT & Bekerja INTEGRITAS di tahun 2021.

2 Topik PENYERAHAN SK HUTAN SOSIAL,ADAT DAN TORA PENYERAHAN SECARA VIRTUAL SK HUTAN SOSIAL, HUTAN ADAT DAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA). Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, 07 Januari 2021, dilaksanakan Penyerahan Surat Keputusan (SK), Hutan Sosial, Hutan Adat dan TORA Secara Virtual dari Istana Negara. Sebanyak 2929 SK Perhutanan Sosial dengan luas 3.442.460,20 Ha di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri diserahkan sebanyak 35 SK Hutan Adat, seluas 37.526 Ha dan 58 SK TORA, seluas 72.074,81 Ha kepada Masyarakat. Acara Penyerahan Surat Keputusan ini dihadiri langsung oleh Bapak Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Kementerian ATR/BPN berperan dalam pengelolaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Dalam Video Conference ini, juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,Andi Sudirman Sulaiman. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas NORMALISASI KANAL NORMALISASI KANAL SELATAN CPI MAKASSAR. berlokasi di Centre \"Lokasi ini nantinya, juga Point of Indonesia (CPI) area Selatan, dilaksanakan Peresmian dapat dijadikan objek Normalisasi Kanal Selatan CPI. Peresmian ini dilakukan langsung oleh wisata baru bagi warga Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Kakanwil Kota Makassar dan ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono dan FORKOPIMDA sekitar.\" Provinsi Sulawesi Selatan. Kanal ini berfungsi untuk membersihkan (flushing) kanal jongaya (kanal existing Jongaya) sehingga buangan tidak ke arah Foto by Gino Pantai, melainkan ke arah Kanal Selatan ini. Sehingga, diharapkan nantinya air laut di sekitar Losari tidak lagi berwarna hitam dan berbau tidak sedap. Ucap, NurdinAbdullah

3 Topik PENCEGAHAN KORUPSI AUDIENSI & KOORDINASI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Bertempat di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka untuk mensosialisasikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan Pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas POTENSI KASUS PERTANAHAN PEMETAAN POTENSI KASUS PERTANAHAN TAHUN 2021 DI PROV. SUL-SEL. Jum'at, 05 Februari 2021, bertempat di Hotel Arthama Makassar, dilaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi Kasus Pertanahan Tahun 2021 yang diinisiasi oleh Bidang Pengendalian & Penanganan Sengketa Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, Muh. Asdhar selaku Kepala Bidang dan Nany Jumawaty, selaku koordinator Sengketa. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Marliana, mewakili Bapak Kakanwil. Kegiatan ini pun turut menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan sebagai narasumber. Sehingga, diharapkan kegiatan pemetaan potensi kasus pertanahan ini dapat dikaji lebih luas karena tidak hanya melibatkan internal KanwilATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan saja, melainkan juga dari external. Sehingga, selain terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik, juga dapat memperoleh sudut pandang yang lebih luas, sehingga kedepannya dapat dilakukan pencegahan sehingga tidak terjadi sengketa pertanahan.

4 Topik PENGHARGAAN IKPA KANWIL ATR/BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN PERINGKAT PERTAMA IKPA SEMESTER II TA. 2020. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. bertempat di Guardian Hall KPPN Makassar 1. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kepala KPPN Makassar 1, Saor Silitonga memberi apresiasi kepada satker-satker yang telah memaksimalkan Kinerja di Semester II Tahun 2020. Sehingga, Pelaksanaan Anggaran dapat terlaksana dengan baik. Dalam Rakor ini, Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh penghargaan sebagai Satker Terbaik Pertama Penilaian IKPA Semester II Tahun 2020, Kategori Pagu 50 s.d 100 Miliar. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Marliana, bersama Kepala Sub bagian Keuangan dan BMN, A. Tjartini hadir mewakili Bapak Kakanwil untuk menerima penghargaan tersebut. Kesuksesan ini pun tentunya tidak lepas dari kerja keras dan semangat Marliana dan tim di Bagian Tata Usaha Kanwil ATR/BPN Prov. Sulawesi Selatan.Dalam kegiatan ini pun dilakukan pemasangan pin dan penandatanganan Pencanangan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas PENGADAAN TANAH RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PENGADAAN TANAH DI SULAWESI SELATAN. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono didampingi Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Dwi Puji Rahayu bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi melakukan rapat Koordinasi demi percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk jalur kereta api dan juga pengadaan tanah untuk bendungan. Dalam pertemuan ini fokus pembahasan adalah bagaimana strategi untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan yang ada untuk pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini turut hadir para Kepala Kantor yang wilayahnya terkait dalam pengadaan tanah Program Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan.

5 Topik GTRA 2021 RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN GTRA TAHUN 2021 Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 telah dibentuk dan telah siap untuk melaksanakan tugas di Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat Koordinasi ini dilakukan untuk menyiapkan langkah strategis dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tentunya akan melibatkan para stakeholder yang terkait di masing-masing daerah yang akan dilaksanakan reforma agraria. Rapat yang dilaksanakan di Aulan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Filzah Wajdi, S.P.,M.Si. Koordinator Kelompok Substansi Landreform. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas KUNJUNGAN KERJA “Mari Menjalin komunikasi yang OMBUDSMAN RI baik untuk percepatan penyelesaian masalah” KUNJUNGAN KERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. OMBUDSMAN sebagai lembaga Negara pengawas pelayanan publik, menindak lanjuti laporan masyarakat mengadakan pertemuan di ruang Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, Bambang Priono, selaku Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik kunjungan ini sebagai tindak lanjut untuk percepatan penyelesaian laporan masyarakat. Sehingga, dapat terjalin komunikasi yang baik untuk percepatan penyelesaian masalah.

6 Penyerahan Sertipikat SERTIPIKAT ASET TNI-AD PENYERAHAN SERTIPIKAT ASET TNI-AD KODAM XIV HASANUDDIN Pengamanan aset negara merupakan salah satu bagian penting dalam Pengamanan Negara. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan hadir bersinergi bersama TNI-AD dalam hal ini KODAM XIV Hasanuddin Makassar, melakukan pengamanan Aset Negara berupa tanah dan bangunan melalui Pensertipikatan Aset Tanah Negara. Penyerahan Sertipikat ini dilakukan secara terbatas dan sesuai dengan protokol kesehatan dan keamanan di Makodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H. yang baru saja melakukan serah terima jabatan beberapa waktu lalu sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin Makassar. Pertemuan ini pun sebagai silaturahmi dan perkenalan antara Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono, S.H., M.H. dengan Bapak Pangdam. Dalam Penyerahan Sertipikat ini Bapak Kakanwil didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Yan Septedyas, S.T., S.H. dan Kepala Subbagian Umum dan HUMAS,AksaraAlif Raja, S.E.,M.M. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas SERTIPIKATASET PT. PLN (Persero) SULBAGSEL PENYERAHAN SERTIPIKAT & FOCUS GROUP DISCUSSION PENYELESAIAN PENSERTIPIKATAN ASET PT. PLN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. Barang Milik Negara & Barang Milik Daerah berupa Tanah merupakan aset yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT. PLN UIP Sulawesi Bagian Selatan bersinergi bersama untuk menyelesaikan pensertipikatan tanah yang merupakan aset Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pendamping pelaksanaan pengamanan aset ini sangat mengapresiasi kolaborasi ini, khususnya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono beserta seluruh jajaran yang telah bersinergi bersama serta mendukung penyelesaian kegiatan penyelamatan aset ini. Sehingga, ditahap ke-2 di tahun 2021 ini telah berhasil mensertipikatkan 774 bidang tanah yang menjadi aset negara melalui PT. PLN. Hal ini diucapkan langsung oleh Niken Ariati, Kepala Satgas Pencegahan Direktorat IV KPK RI. Dalam kesempatan ini, Ariati mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi RI berharap kepada PT. PLN dalam hal ini diwakili oleh DefiarAnis, General Manager PT. PLN Unit lnduk Pembangunan Sulawesi Bag. Selatan dan Awaluddin Hafid, General Manager PT. PLN Unit Induk Wilayah SULSELRABAR yang juga hadir dalam kegiatan ini, agar tetap menjaga komitmennya untuk bersinergi bersama Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan baru di tahun 2021 untuk menyelesaikan pensertipikatan aset PT. PLN di Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih sebanyak 1100 bidang tanah.

7 Forum “Penataan aset merupakan penataan kembali penguasaan, BIMTEK PEMBERDAYAAN pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan penguasaan dan pemilikan Pemberdayaan Tanah Masyarakat merupakan salah satu tanah” bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria yang merupakan salah satu cita-cita Pemerintah sebagaimana terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi program prioritas nasional. Reforma Agraria bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari Reforma Agraria adalah memakmurkan rakyat serta memberdayakan masyarakat yang basisnya adalah penguasaan pemilikan tanah. Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria terbagi menjadi dua fungsi besar, yaitu penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Bimbingan Teknis ini berlangsung dengan tetap mematuhi standar Protokol Kesehatan (Prokes). Hadir menjadi narasumber, Bapak Awaludin, S.H.,M.H. Sesditjen Dirjen PenataanAgraria KementerianATR/BPN. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas “Kita rapatkan barisan, Kita tuntaskan Mafia Tanah di Sulawesi Selatan.\" RAPAT KOORDINASI SATGAS RAPAT KOORDINASI SATGAS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KEJAHATAN PERTANAHAN. Meningkatnya angka kasus sengketa dan perkara Pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (Mafia Tanah), telah dibentuk Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan. Sehubungan dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan di Wilayah Sulawesi Selatan tersebut, maka dilakukan rapat koordinasi untuk menentukan strategi dan langkah penanganan penyelesaian konflik Pertanahan. Dalam Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Direskrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombespol. Turman S. Siregar, Aspidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Yudi I. Gunawan, Kepala Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan KanwilATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Muh.Asdra, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Yan Septedyas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Asmain Tombili, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Naim, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Muhallis Menca dan juga pejabat-pejabat terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini.

8 Forum RAPATPROGRES KAMKS-PARE “Anak-anak kami sudah bekerja dengan sangat maksimal pak Menteri, bahkan jikalau tidak ada kendala dari LMAN pekerjaan yang awalnya ditargetkan bulan Juni selesai, seluruh pekerjaan pengadaan tanah untuk daerah RAPAT LANJUTAN PROGRES PENGADAAN TANAH KA Pangkajene dan Kepulauan MAKASSAR-PARE PARE. yang berlangsung di Ruang Rapat sudah bisa tuntas di awal Mei. Pimpinan Kantor Gubernur Prov. Sulawesi Selatan ini dipimpin Dengan catatan tidak ada kendala oleh Plt. Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman dan dihadiri langsung dari LMAN.\" oleh Budi Karya Sumardi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini, para pejabat yang terkait dalam pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri progres atau perkembangan penyelesaian Pengadaan Lahan Jalur Kereta Api ini dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan ini. Hadir pula Anggota Komisi V DPR RI, DJKA Wilayah Timur, Sekertaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan , Bupati Kab. Maros dan Pangkep dan seluruh FORKOPIMDAyang terkait dalam pembangunan jalur KeretaApi Makassar-Parepare. Melayani, Profesional, Terpercaya KERJA Keras, KERJA Cepat, KERJA Integritas \"Mari kita bersama membangun sinergi RAPAT EVALUASI PERSIAPAN memberikan nilai tambah bagi instansi ini dengan pola Kerja Cepat, Kerja Keras dan Kerja Integritas. Ini yang harus kita wujudkan” RAPAT EVALUASI PERSIAPAN RAKERNAS ATR/BPN TAHUN 2021. Dalam rangka persiapan RAKERNAS ATR/BPN Tahun 2021, Kakanwil ATR/BPN Prov. Sulawesi Selatan, Bambang Priono mempin rapat evaluasi di ruang Aula Kanwil ATR/BPN Prov. Sulawesi Selatan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang. di ATR/BPN Sulawesi Selatan\", Ucap Bapak Kakanwil dalam arahannya kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang hadir. Dalam pertemuan ini pun dilakukan evaluasi dan juga diskusi untuk menjadi bahan laporan dan masukan pada RAKERNAS nantinya.

9 Serba Serbi FORUM DISKUSI PEACE & DEMOCRACY QOLLOQUIUM LPPM UNHAS MAKASSAR. Puslitbang Perdamaian, Konflik dan Demokrasi (CPCD) LPPM UNHAS bekerjasama dengan SDGs Center UNHAS berbagi ide serta gagasan pada forum diskusi dengan tema \" Kutukan atau Anugerah: Konflik di Wilayah Pesisir dan Laut..? \". Forum diskusi ini dilakukan melalui video conference dengan menghadirkan 3 Narasumber, yaitu Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Prov. Sulawesi Selatan, Bambang Priono, S.H.,M.H., Dekan Fak. Hukum UNHAS dan Pakar Pertanahan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH.,MH., Dekan Sekolah Pascasarjana UNHAS dan Pakar Kelautan dan Perikanan, Prof. Jamaluddin Jompa, Phd. \"KONFLIK itu ada karena EDUKASI & KOMUNIKASI tidak berjalan dengan baik.\" Ucap Bambang Priono saat closing statement.

10 Infografis Yuk liatin kegiatan dan informasi melalui Official Account INSTAGRAM kami.. jangan lupa FOLLOW ya.. Like and Subscribe Official Channel Youtube Kami ya.. Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan sertipikat tanah elektronik, pasti kalian penasaran kan seperti apa ya bentuknya? Isinya apa aja ya? Bedanya sama yang lama apa? Sssttt.. dari pada penasaran yuk simak infografis berikut..

@atrkanwilbpn @atrkanwilbpn Kanwil BPN Provinsi Sul-Sel @atrbpnsulsel