erika dyas kusuma_1888201020

Hello! ERIKA DYAS KUSUMA MAWARTIKA 1888201020 1

ALIRAN- ALIRAN BESAR JURNALISTIK DUNIA

SISTEM PERS DI DUNIA Menurut Fred S Slebert dan kawan-kawan dalam buku \"Four Theories Of The Press\" (1956) pada awalnya dibagi menjadi empat, yaitu:  Authoritarian Theory Sumber keyakinannya bahwa tidak setiap orang memeroleh kekuasaan mutlak dan bahwa setiap anggota masyarakat tanpa “Reserve” diwajibkan tunduk dan taat kepada kekuasaan tersebut. berkembang hingga abad 18 dan mendapat ‘tantangan’ dari para penganut pers liberal yang muncul kemudian. 3

 Libertarian Theory Dipengaruhi paham liberal klasik yang menempatkan pers sebagai ‘free market place of ideas’ dimana ide yang baik akan dipakai orang sedangkan ide yang terburuk akan gagal memengaruhi orang. Dua konsep penting yang dianut teori Libertarian adalah “freedom of expression” dan “freedom of property”. Artinya, konsep pers liberal ini sangat mengagungkan kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam hal kepemilikan. mulai berkembang pada abad 17  Social Responsibiility Theory Muncul di era 1947-an dan sangat dipengaruhi oleh terbentuknya Komisi Kebebasan Press di Amerika. Pada tahun 1947, di AS dibentuk sebuah komisi yang diketuai oleh Prof Robert M Hutchins dari Universitas Chicago. Komisi ini kemudian dikenal sebagai ‘Commission on Freedom Of The Press’ yang beranggotakan 7 orang guru besar dari pelbagai universitas di Amerika. Komisi ini dibentuk atas saran Henry R Luce. Tugasnya adalah mengadakan riset mengenai kehidupan pers di AS dan prospeknya di masa depan. 4

LANJUTAN  Soviet Communis Concept Ajaran komunisme yang berasal dari Marxis-Leninisme. Filsafat historis- materialisme adalah dasarnya, sedangkan penilaian baik buruk diukur dengan dogma marxisme dan leninisme. Teori ini muncul sekitar tahun 1917 setelah peristiwa Revolusi Oktober meletus yang mampu mengubah wajah Rusia. Di negara komunis, media adalah alat ‘public opinion’ untuk tujuan dan kepentingan rakyat pekerja dan memperkuat sistem sosialis. Secara formal, sebenarnya ada kebebasan rakyat untuk menyatakan pendapatnya 5

Denis McQuail kemudian menambahkan dua teori atau sistem pers lain, yakni: 1. Teori Media 2. Teori Media demokratik- partisipan Pembangunan Istilah demokratik partisipan juga Titik tolak “teori pembangunan” mengungkapkan rasa kecewa terhadap tentang media massa ialah partai politik yang ada. Selain itu juga terhadap sistem demokrasi parlementer adanya fakta beberapa kondisi yang telah tercabut dari akarnya yang asli umum negara berkembang yang sehingga menghalangi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan membatasi aplikasi teori lain sosial. Teori pers bebas dianggap gagal yang mengurangi kemungkinan karena subversinya berdasarkan pasar kegunaannya 6

“ Bagaimana teori di Indonesia? 7

TEORI DI INDONESIA Meski belum separah di negara barat, nampaknya pers Indonesia sudah mulai memasuki fase sistem pers liberal. Meskipun demikian dalam berbagai situasi peranan penguasa dan kekuatan massa masih bisa memengaruhi kinerja pers Indonesia. Di era Orde Lama dan Orde Baru, kebebasan pers sendiri di era itu masih dibayang-bayangi ancaman dan momok pembredelan pers, bila memuat berita- berita yang mengkritik pemerintah atau penguasa. Di era reformasi, tak ada lagi yang bisa mengendalikan media massa kecuali media massa sendiri. Tekanan masyarakat memang selalu ada tetapi sifatnya hanya sporadis tidak otomatis muncul begitu saja. Akan tetapi, bila muncul gerakan massa melawan media massa, dampaknya terkadang menyakitkan. 8

KODE ETIK JURNALISTIK DAN DELIK PERS

KODE ETIK JURNALISTIK Kode etik adalah petunjuk untuk menjaga mutu profesi sekaligus memelihara kepercayaan masyarakat terhadap profesi kewartawanan. Ada yang melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kode etik, yaitu sebuah dewan yang merupakan perangkat dari organisasi wartawan itu sendiri (Dewan Kehormatan PWI). Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka lembaga itulah yang memberikan sanksi. Karena kode etik adalah penuntun moral wartawan kala bekerja. Wartawan yang mau dipandang harkat dan martabatnya sebagai jurnalis professional wajib menegakkan dan melaksanakan kode etiknya. Tanpa etika profesi, pers dapat menjadi sewenang-wenang 10

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI Kode etik Jurnalistik PWI terdiri atas IV Bab dan 17 pasal. Intinya sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan secara bijaksana patut tidaknya dimuat suatu karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar). Kalau membahayakan keselamatan dan keamanan negara, kalau merusak persatuan dan kesatuan bangsa, atau bakal menyinggung perasaan satu kelompok agama, sepatutnya tidak disiarkan. (pasal 2) 2. Tidak memutarbalikan fakta, tidak memfitnah, tidak cabul dan tidak sensasional. (pasal 3) 3. Tidak menerima imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan. (pasal 4) 4. Menulis berita dengan berimbang, adil, dan jujur. (pasal 5) 11

LANJUTAN 5. Menjunjung kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan tulisan yang merugikan nama baik seseorang, kecuali untuk kepentingan umum. (pasal 6) 6. Mengetahui teknik penulisan yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah serta tidak merugikan korban susila. (pasal 7 dan 8) 7. Sopan dan terhormat dalam mencari bahan berita. (pasal 9) 8. Bertanggungjawab secara moral dengan mencabut sendiri berita salah walau tanpa permintaan dan memberikan hak jawab kepada sumber atau obyek berita. (pasal 10) 9. Meneliti semua kebenaran bahan berita dan kredibilitas narasumbernya. (pasal 11) 10. Tidak melakukan plagiat. (pasal 12) 11. Harus menyebutkan sumber beritanya. (pasal 13) 12. Tidak menyiarkan keterangan yang off the record dan menghormati embargo. (pasal 14) 12

UU POKOK PERS Pada era reformasi pers seolah dimerdekakan lewat undang-undang baru, yaitu UU No40/1999 tentang Pers. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur masalah kode etik di dalam pasal 7 Bab III. Menurut RH Siregar dari PWI, sesungguhnya dapat ditafsirkan bahwa lewat pasal 7 ini UU Pers yang baru tidak memerbolehkan adanya organisasi tunggal kewartawanan. Tetapi, urusan kode etik tidak lagi sepenuhnya urusan internal wartawan. Bisa dikatakan apabila wartawan melanggar kode etik berarti juga melanggar hukum. Ini tersirat dengan ditetapkannya oleh UU Pers bahwa “wartawan mentaati kode etik”, maka secara hukum mengikat. Karena sudah merupakan ketentuan UU, maka siapapun secara hukum bisa mengatakan wartawan tertentu telah melanggar kode etik 13

LANJUTAN Bagi pers yang melanggar prinsif dasar (pasal 5) didenda paling banyak Rp 500 juta. Pasal 5 dimaksud adalah mengenai pelanggaran atas norma agama, rasa susila, dan asas praduga tak bersalah. Sementara bagi pihak di luar pers yang melanggar prinsip dasar (pasal 4 ayat 2 dan 3) dihukum penjara paling lama dua tahun dan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 500 juta. 14

DELIK PERS  Sejumlah pasal KUHP yang sering disebut sebagai pasal-pasal Delik Pers masih berlaku hingga saat ini. Salah satunya adalah soal Pembocoran Rahasia Negara (KUHP Pasal 112).  Pasal lain yang juga sering ‘dilanggar’ pers adalah Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134).  Pasal 137 KUHP “Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud supaya diketahui oleh umum  Permusuhan, Kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah melangar (Pasal 154) 15

LANJUTAN  Pasal 155 KUHP “Ujaran yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah dimuka umum”  Pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan (Pasal 156)  Penghasutan (pasal 160)  Pasal 282 mengatur soal Pelanggaran Kesusilaan  Pemberitaan Palsu Diatur dalam pasal 317 16

Thanks! 17