e-Magz_KORIDOR

JALAN TERJALMAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 DAERAH OTONOMI BARU SOFIFI  EDISI JUNI | 2023 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH MTAAUDFJIIKD KEMESDNEATKEERRR(EAKITAHETRNMAATDREENENRISSSTDMAIEJNI,GSEPGRNPEGADMDASTLEBIT,RA)DNAAGLNUNAN ’TEKAD’ MAJUKAN MALUKU UTARA TEKAD: Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 1 Harga: Rp 42.500,- | Luar Jawa: Rp 43.500,-

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 2 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 PEMIMPIN UMUM Hendra Karianga  Muhammad bin Taher PEMIMPIN REDAKSI PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Muhammad Bin Taher TEKAD REDAKTUR PELAKSANA Bambang Widodo M EMBINCANGKAN tentang Kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, tingkat REDAKTUR Kesehatan yang buruk, dan berbagai indikator Laily Anissa | Fenty Risya W | Fenny Yanti | Mulya keterbelakangan lainnya di Republik yg gemah ripah ini, maka sejatinya kita sedang Achdami membincangkan nasib mayoritas rakyat Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan. Jika keterbelakangan itu dianggap sebagai REPORTER suatu masalah yang dihadapi Indonesia maka sesungguhnya Tegar Rizqon Alfian | Bernard Trifosa | Henny S akar masalah itu berada di desa. Karena itu cara yang tepat | Raiss Maharani | Irawan S. Harahap | Nursalim menyelesaikan masalah adalah memberikan solusi yang | Adi Prasetyo Utomo | Ahmad Taufik | Delmon langsung menyentuh akar masalahnya, yaitu rakyat desa. A. Tabem Negara berdasarkan amanat UUD 1945 menguasai bumi, PERWAKILAN DAERAH air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dan  MALUKU UTARA: Kusnadi | Rahmat A. Abdina | dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Faizal Nazar | Mansyur Armain | Arafik Hamid | Semua potensi kekayaan itu umumnya terdapat di desa atau Samuel Latumanase (Halmahera Utara) | Harun dapat dikatakan milik orang desa. Pertanyaannya sejak mereka Hamisi | Anwar Jabid | Irfan Abdurrahim | Abdul merdeka tahun 1945 sampai di bawah tahun 2000 apa yang telah Khalil Husain | Sarmin Drakel | Rismanto Tari diberikan oleh negara kepada rakyat desa sebagai manisfestasi  JAWA TENGAH: Julius Kasino  JAWA TIMUR: Chris dari penggunaan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sanggelorang  SULAWESI SELATAN: Andi Baso Matutu | Amrin Yogi | Hamzah Lau | Saifullah Karena itu jika saat ini Pemerintah memberikan Dana Desa | Andi Machmud Matutu | Andi Marsudi | Fira sesungguhnya merupakan suatu kebijakan yang relefan dengan Nurahmadhany | Sukma Aji  SULAWESI UTARA: amanat UUD 1945 sekaligus sebagai penebus kealpaan Negara Douglas Panit | Simon Manorek  PAPUA BARAT: yang telah mengabaikan hak-hak orang desa lebih dari 60 tahun. Wajah Indonesia akan berubah jika kebijakan untuk mendorong Yasin Jamaluddin kemandirian desa melalui dana desa terus ditingkatkan. FOTOGRAFER Pembangunan berbasis rakyat kampung yang sudah dikenalkan melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Rizky Adhitya | Dedy Saptajaya (TEKAD) oleh Kemendes PDTT itu perlu terus didorong bagi DESAIN DAN TATA LETAK: kemajuan dan kemandirian desa. Angger | Didik Suprapto SEKRETARIS REDAKSI: Anggi Maharani PENGEMBANGAN USAHA: M. Hasan KEUANGAN: Ine M IKLAN/SIRKULSI: Dede Halimah (Manajer) | Nia | Dede | Henny ALAMAT REDAKSI & USAHA: Gedung Gajah Mada Tower Lantai 21 Jl. Gajah Mada Kav.19-26, Jakarta Pusat Telepon: (021) 63 865 805 Fax: (021) 63 865 805 No. Rekening: Bank BNI 673984690 a/n PT KORIDOR INDOMEDIA PERSADA Bank BNI Cabang Kramat Jakarta Pusat PENERBIT PT KORIDOR INDOMEDIA PERSADA Semua wartawan KORIDOR dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan meminta apa pun dari nara sumber REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 1

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 sajian edisi. Juni 2023 PENERBIT No. Rekening: 673984690 PT KORIDOR INDOMEDIA PERSADA a/n PT KORIDOR INDOMEDIA PERSADA Bank BNI Cabang Kramat Jakarta Pusat  KORIDOR UTAMA  KORIDOR NASIONAL TEKAD Majukan Maluku Utara | 04 Menakar Elektabilitas Calon Presiden 2024: Tantangan dan Prospek | 18 Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) hadir untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku Utara. Pemilihan Presiden merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi sebuah negara. Di tahun 2024, rakyat Indonesia akan Taufik Madjid: “Pendapatan Keluarga kembali berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka untuk Meningkat, Kemiskinan Menurun” | 10 masa depan negara ini. Proses menentukan calon presiden (capres) dan mengukur elektabilitasnya menjadi fokus perhatian yang Tekad Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah besar bagi masyarakat, partai politik, dan media. Artikel ini akan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid untuk mengeksplorasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mengentaskan kemiskinan di Maluku Utara tidak diragukan lagi. elektabilitas capres di tahun 2024. Salah satunya dengan menggelontorkan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Apa keunggulan program Menyambut Pemilu tersebut dan sejauh mana TEKAD dapat mengentaskan kemiskinan 2024: Regulasi Baru di Maluku Utara? Diperkenalkan demi Tingkatkan Transparansi dan Partisipasi | 20 Dalam upaya untuk memastikan Pemilu 2024 yang adil, transparan, dan partisipatif, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan serangkaian regulasi baru yang mengatur berbagai aspek pemilihan umum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi pelanggaran dalam proses pemilu yang akan datang.  KORIDOR PROFILE  KORIDOR OTONOMI Bekerja Baik, Melayani Ikhlas, Jalan Terjal Daerah Otonomi Baru Sofifi | 22 dan Tegak Lurus | 14 Upaya mewujudkan Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru Nama Taufik Madjid sudah tidak asing bagi Masyarakat (DOB) tak kunjung membuahkan hasil. Perlu terobosan Maluku Utara. Kiprahnya dalam memperjuangkan baru agar nasib Sofifi tidak terkatung-katung. kesejahteraan masyarakat Maluku Utara sudah tidak disangsikan lagi. Ada banyak hasil kerjanya yang telah  KORIDOR HUKUM dirasakan masyarakat Maluku Utara. Tidak heran bila Optimalkan BPKP Kunci Atasi Korupsi belakangan ini namanya digadang-gadang masyarakat Kepala Daerah | 28 Maluku Utara, sebagai calon kuat Gubernur Maluku Utara. Maraknya peristiwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hokum serta beratnya hukuman yang ditimpakan, seharusnya menyadarkan dan memberikan efek jera khususnya bagi penyelenggara Negara untuk tidak lagi bermain-main dengan uang rakyat. Karakter dan Korupsi di Negeri Relijius | 32 Menciptakan manusia berakhlak merupakan inti semua ajaran agama, sebagaimana tugas mulia yang diemban Nabi Muhammad SAW, di mana beberapa hari lalu, tepatnya 01 Desember 2017 kita baru saja memberi makna atas kelahiran Rasulullah SAW melalui acara Maulid yang dirayakan secara semarak. Seminggu kemudian, 09 Desember 2017 kita juga memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Dua momen yang teramat penting dan sangat vital, saling terkait, yang kita peringati di bulan yang sama. 2 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 ALAMAT REDAKSI & USAHA: Gedung Gajah Mada Tower Lantai 21 Jl. Gajah Mada Kav.19-26, Jakarta Pusat Telepon: (021) 63 865 805 | Fax: (021) 63 865 805  KORIDOR KEBIJAKAN Kebijakan Mayoritas Pimpinan Daerah Tidak Berbasis Green Policy | 36 Mayoritas pimpinan daerah di Indonesia hingga kini tidak mempunyai wawasan dan kepekaan lingkungan. “Itulah sebabnya tata letak lingkungan daerah dan kota di rawan pencemaran, polusi dan tidak menyehatkan,” tutur Suparto Wijoyo, saat dihubungi KORIDOR di salah satu Universitas swasta di Surabaya.  KORIDOR DESA MANDIRI Tertinggi Nasional, Jatim Memiliki 1.490 Desa Mandiri | 40 Jawa Timur membuktikan sebagai provinsi dengan gudangnya desa mandiri. Terbaru, berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia. Seriwe Desa Mandiri Energi dari Lombok:  KORIDOR KULINER Mendorong Keberlanjutan Energi dan Kuliner Khas Desa Gandu, Kemajuan Sosial | 42 Ayam Panggang Menggugah Selera yang Menggoda Lidah | 48 Di tengah upaya global untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mendorong keberlanjutan energi, Desa Gandu yang terletak di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten sebuah inisiatif menarik telah diluncurkan di Lombok, yaitu Seriwe Magetan, Jawa Timur terkenal dengan kuliner khasnya yang Desa Mandiri Energi. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan menggugah selera, yaitu Ayam Panggang Gandu. Ayam panggang desa-desa yang mandiri dalam penggunaan energi terbarukan dan ini telah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun menciptakan dampak positif bagi kemajuan sosial. mancanegara yang mengunjungi desa ini, dengan cita rasa yang khas dan menggoda lidah.  KORIDOR BUDAYA Subak Bali Warisan Budaya Dunia | 44 Budaya subak Bali sebagai cermin Tri Hita Karana, selalu mengupayakan adanya keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Sistem pengairan khas masyarakat Bali itu kini ditetapkan serbagai warisan Budaya Dunia oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).  KORIDOR WISATA Pujon Kidul, Destinasi Wisata Tersembunyi yang Menawarkan Pesona Alam yang Memukau | 50 Tersembunyi di lereng Gunung Arjuno, terdapat sebuah desa wisata yang menawarkan pesona alam yang memukau, Pujon Kidul. Terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, desa ini telah menjadi destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan yang mencari pengalaman alam yang autentik dan ketenangan yang menyejukkan. REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 3

KORIDOR UTAMA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 TEKAD Majukan Maluku Utara Program Transformasi Ekonomi Sektor perikanan juga tidak kalah hebatnya. Badan Pusat Sta­ Kampung Terpadu (TEKAD) hadir untuk tistik (BPS) mencatat, produksi perikanan tangkap laut di Maluku mengentaskan kemiskinan di Maluku Utara. Utara sebesar 288,2 ribu ton pada 2020. Produsen perikanan tang­ M ALUKU Utara pu­ Nilai ekspor industri tambang kap laut terbesar di Ternate. Pro­ nya segudang sumber dari Maluku Utara juga cukup be­ duksinya mencapai 55,8 ribu ton. daya alam. Mulai sar. Data Bea dan Cukai Ternate Disusul Halmahera Selatan dengan dari sektor pertam­ menyebutkan, ekspor bahan tam­ hasil tangkap laut sebesar 52,9 ribu bangan, perikanan, bang feronikel di Halmahera Te­ ton. Produksi perikanan terbesar berikutnya Tidore Kepulauan, yaitu pertanian hingga ngah pada triwulan pertama 2022, sebesar 46,1 ribu ton. Kemudian Halmahera Utara sebesar 28,8 ribu perkebunan. Di sektor tambang, mencapai Rp31,1 triliun dengan ton dan Halmahera Tengah sebesar 23,8 ribu ton. Maluku Utara memiliki nikel-ko­ tonase nikel mencapai 781. 274,075 Begitu juga sektor perkebunan. balt, tembaga, uranium, batubara, ton. Begitu juga di Pulau Obi de­ aluminium, magnesit, pasir besi, ngan nilai ekspor triwulan 1 2022 emas, dan perak. senilai Rp7,296 triliun. 4 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR UTAMA Maluku Utara memiliki kelapa, ka­ Badan Pusat Statistik (BPS) orang miskin di desa. “Ini berarti kao, dan tanaman rempah seperti Provinsi Maluku Utara (Malut) ada sesuatu yang harus dibenahi,” Cengkeh dan pala. Ketiga komoditi mencatat, jumlah penduduk mis­ kata Taufik Madjid saat ditemui perkebunan tersebut banyak diha­ kin di Maluku Utara mencapai Majalah KORIDOR dikantornya. silkan di Kabupaten Halmahera 82,13 ribu orang, pada September Selatan, Halmahera Utara dan Hal­ 2022. Dibandingkan pada Maret Menurut Taufik Madjid, meski mahera Barat. Bahkan hasil produk­ 2022, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara memiliki potensi be­ si tanaman kakao Maluku Utara Maluku Utara mengalami kenaikan sar, tapi disparitasnya juga tinggi. berhasil menembus pasar ekspor. 2,26 ribu orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar 25 persen belum berban­ding Ironisnya, potensi besar terse­ Kondisi itu membuat Sekretaris lurus dengan kesejahteraan masya­ but belum dirasakan manfaatnya Jenderal Kementerian Desa Pem­ rakat. Padahal seharusnya sumber oleh masyarakat Maluku Utara. ba­ngunan Daerah Tertinggal dan daya alam yang besar, dapat memu­ Tingkat kesejahteraan masyarakat Transmigrasi (Kemendes PDTT) tus mata rantai kemiskinan “Sektor di sana masih jauh dari yang diha­ Taufik Madjid merasa prihatin.Ia pertambangan yang selama ini rapkan. Kemiskinan masih menjadi kerap mempertanyakan, Maluku menjadi andalan di Maluku Utara persoalan yang harus dihadapi Utara yang memiliki sumber daya belum berdampak pada kesejah­ Provinsi Maluku Utara. alam yang besar, tapi masih ada teraan masyarakat,” katanya. REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 5

KORIDOR UTAMA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Karena itulah, sebagai putra ”Program ini daerah asal Maluku Utara, Taufik bertujuan untuk Madjid merasa terpanggil untuk menurunkan mengentaskan kemiskinan di Ma­ kemiskinan, luku Utara. Salah satunya dengan meningkatkan menginisiasi program Transfor­ kesejahteraan dan masi Ekonomi Kampung Terpadu kualitas sumber (TEKAD) di Maluku Utara. daya manusia, serta menekan Sekadar untuk diketahui, pro­ tingginya gram TEKAD merupakan kerja­ kesenjangan,” sama Kemendes PDTT dengan International Fund for Agriculture dilakukan percepatan kemandirian masi dan pertumbuhan ekonomi Development (IFAD). Program ini ekonomi masyarakat. “Dengan yang adil dan merata,” ujarnya. sudah dimulai sejak tahun 2019 ada­nya kemandirian ekonomi dan akan berakhir tahun 2025. yang berbasis potensi desa, akan Hanya saja, Taufik mengingat­ meningkatkan kesejahteraan ma­ kan, percepatan kemandirian “Program ini bertujuan untuk syarakat desa secara berkelanju­ ekonomi membutuhkan upaya menurunkan kemiskinan, mening­ tan dan menekan angka kemis­ yang terintegrasi dari berbagai pi­ katkan kesejahteraan dan kualitas kinan,”ujarnya. hak. Mulai dari pemerintah pusat, sumber daya manusia, serta mene­ pemerintah daerah, pemerintah kan tingginya kesenjangan,” jelas Hadirnya program TEKAD juga desa, hingga masyarakat. “Dengan Taufik. meningkatkan efektivitas penggu­ adanya sinergi ini, program ini naan dana desa, terutama dalam dapat memberikan manfaat bagi Sebelumnya, program ini dilak­ meningkatkan partisipasi masya­ kesejahteraan dan kemakmuran sanakan di Papua dan Papua Barat. rakat dalam pembangunan dan masyarakat desa,” ujarnya. Hasilnya, program tersebut tidak menstabilkan pendapatan warga saja telah menguatkan ekonomi desa dari kegiatan produksi berba­ Untuk itu Taufik mengajak kampung, tapi juga pembangunan sis potensi desa. semua pihak, terutama peme­ pedesaan di Papua Barat. rintah kabupaten untuk sinergi Taufik meyakini, kemandi­ dan bekerja sama dalam meren­ Berangkat dari keberhasilan­ rian ekonomi masyarakat desa, canakan, melaksanakan, dan nya itulah, program TEKAD kini dapat menghasilkan pendapatan mengintervensi program ini agar menyasar 9 provinsi di wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan efektif dan tepat sasaran. Indonesia Timur. Diantaranya, hidupnya secara mandiri. ”Melalui Maluku, Maluku Utara, Nusa Teng­ program ini, warga desa dapat Berbeda dengan program pe­ gara Timur, Papua, Papua Barat berkontribusi terhadap transfor­ nangg­ ulangan kemiskinan lain­ Daya, Papua Barat, Papua Tengah, ya, menurut Taufik, program ini Papua Pegunungan dan Papua Se­ latan. “Kalau program ini berhasil, bisa kita tambah di provinsi lain di kawasan Indonesia Timur lainnya,” tambah Taufik. Di Provinsi Maluku Utara, pro­ gram TEKAD berada di tiga kabu­ paten, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Hal­ mahera Tengah “Setiap kabupa­ten ada 20 desa yang menjadi sasaran program ini. Kalau sudah berhasil kita akan perluas di kabupaten lain di Maluku Utara,”ujar Taufik. KEMANDIRIAN EKONOMI Bagi Taufik, untuk mengatasi kemiskinan di Maluku Utara, perlu 6 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR UTAMA menjembatani masyarakat lokal dilakukan agar jika masyarakat yang dibina ada terutama petani dalam memanfaat­ pro­duk unggulan yang bisa dijual kan sumber daya yang ada di desa, dampak program ini juga dan ada pasar yang bisa diakses se­perti menjembatani produk-pro­ oleh masyarakat,” ujar Taufik Mad­ duk unggulan di desa dengan dapat dirasakan masyarakat di de­ jid. pasar. “Selama ini kelemahan kita di Indonesia Timur adalah akses sa sekitar. Selain itu juga untuk Hanya saja untuk tahun 2023 pasar yang terbatas,” katanya. ini, program TEKAD lebih mene­ melihat perbandingannya antara kankan pada soal ketahanan pa­ Selain menjembatani pasar, ngan. Hal ini sesuai dengan Pera­ program ini juga mendorong para desa yang diintervensi program turan Menteri Kemendes PDTT petani mempunyai skill. Dengan yang menyebutkan, minimal 20 adanya skill, pemanfaatan sum­ TEKAD dengan yang tidak.“Kalau persen dana desa dipakai untuk ber daya lokal akan memiliki nilai ketahanan pangan. tambah. “Ini dilakukan karena hasilnya sama, berarti program ini prog­ ram ini ingin menambah pen­ Hebatnya lagi, program TEKAD dapatan keluarga, sebagai upaya gagal, karena desa yang diinterven­ juga dapat diintegrasikan dengan untuk mengurangi kemiskinan ter­ program konvergensi penc­ egahan utama di desa,” jelas Taufik. si harus lebih baik dengan desa di stunting di desa. Seperti diketahui, pemerintah pusat sedang berusaha Untuk mengukur keberhasilan sekitar,” jelas Taufik. untuk menurunkan angka stunting program ini, evaluasinya tidak dari 21 persen men­jadi 14 persen se­batas pada desa yang menja­ Dalam pelaksanaannya, pro­ dan angka kemis­kinan dari 9 men­ di sasaran program, tapi juga jadi 2 persen. menyasar ke desa sekitar. Hal ini gram ini juga mendorong untuk Melalui program ini Taufik memanfaatkan dana desa, sebagai Madjid ingin agar target besar pe­ merintah tersebut bisa tercapai, stimulus untuk menggerakan sum­ mulai dari ketahanan pangan, penurunan kemiskinan dan pe­ ber daya keuangan desa. Karena ningkatan pendapatan keluarga. “Kalau pendapatan keluarga me­ itulah, dalam program ini ada pela­ ningkat, otomatis angka kemis­ kinan menurun,” ujarnya. tihan manajemen kepada peme­ Lebih jauh Taufik menjelaskan, rintah desa untuk memanfaatkan tujuan dari pembangunan desa ti­ dak lain untuk mengurangi angka sumber daya finansial yang dimi­ kemiskinan, mengurangi kesen­ janga­ n sosial, mendorong pemba­ liki desa agar dapat menggerakan ngunan infrastruktur di desa, dan pemanfaatan sumber daya alam ekonomi masyarakat. dan lingkungan secara berkelanjut­ an. “Karena itu, masyarakat desa “Program ini dianggap berhasil harus menjadi subjek utama dari pembangunan dan kebijakan yang ada di desa,” jelasnya. Saat ini kata Taufik, program ini telah memasuki tahun ketiga. Salah satu capain di tahun ketiga ini yakni dengan instalasi program. Sebelumnya di tahun pertama dan kedua, telah dilakukan rekrutmen pendamping dan meletakkan pon­ dasi programnya, mulai dari desain hingga skema programnya. REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 7

KORIDOR UTAMA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Taufik sangat mengharapkan Karena itu dalam strategi en- kuat,”ujar Taufik Madjid. program ini mendapat dukungan abling ini harus ada penyadaran, Hanya saja persoalannya, me­ pemerintah daerah, terutama di bahwa sebetulnya masyarakat itu kabupaten. Hal ini karena program memiliki kemampuan, tapi tidak nurut Taufik, diperlukan kemam­ ini ada di desa. “Kita mendorong diberikan kesempatan, tidak di puan menginventarisasi sumber supaya ada konvergensi program afirmasi dengan baik oleh peme­ daya yang dimiliki. Terlebih sela­ma yang memiliki tujuan sama untuk rintah, sehingga tertinggal dan ini, dukungan pemerintah pu­sat meningkatkan pendapatan keluar­ miskin. baik dari regulasi dan anggaran su­ ga,” katanya. dah sangat besar. Sejak tahun 2015, Strategi berikutnya empower- Kemendes PDTT, telah menggelon­ STRATEGI PEMBERDAYAAN ing, yaitu meningkatkan kapasitas torkan Rp500 triliun dana desa. dengan memperkuat potensi atau Taufik menjelaskan, ada sejum­ daya yang dimiliki oleh masya­ra­ “Kalau dikombinasikan kita lah strategi yang diterapkan dalam kat. Dalam strategi ini kewenangan punya banyak anggaran. Regulasi pemberdayaan masyarakat desa. separuh ada di pemerintah, dan pemerintah pusat yang memihak Salah satunya strategi enabling, separuh lagi kewenangan itu ada ke masyarakat juga sudah banyak. yaitu menciptakan iklim yang me­ di desa. Tapi kenapa masih ada orang mi­ mungkinkan potensi masyarakat skin,” kata Taufik. berkembang. Dalam strategi ini, Selanjutnya strategi delegative, negara hadir lebih dominan, baik dimana seluruh urusan diserah­ Justru tantangan terbesar saat dalam bentuk anggaran, maupun kan ke desa. “Karena itulah proses ini adalah kapasitas daerah, yakni pendampingan, dibandingkan de­ pemberdayaan, kita buat supaya kemampuan pemerintah daerah ngan pemerintah desa. ada kemandirian, ada transfor­ mengelola sumber daya yang dimi­ masi supaya desa itu mandiri dan liki. Karena itu fungsi pemerintah daerah, terutama kabupaten harus 8 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR UTAMA hadir melayani masyarakat desa. datanya factual, bukan persepsi. “Kalau “Kalau desanya maju, kabupaten­ “Dalam menangani kemiskinan, dikombinasikan nya juga maju,” Taufik. kita dasarnya data yang ada dalam kita punya banyak sistem informasi desa,” kata Taufik. anggaran. Regulasi Bagi Taufik Madjid, desa adalah pemerintah pusat halaman depan Indonesia. Kare­ Taufik berharap, dengan ada­ yang memihak ke na itulah, Kemendes PDTT telah nya penataan desa dengan platform masyarakat juga menginiasi platform SDGs Desa SDGs Desa, dapat melakukan sudah banyak. Tapi yang akan menjadi kompas dalam trans­formasi agar ekonomi di desa kenapa masih ada pembangunan desa. Dengan ada­ ini bisa berjalan dan bisa menjadi orang miskin?” nya SDGs Desa, semua kebijakan desa mandiri. “Takeline kita, Saya tidak terlepas dari menjaga kearif­ desa, desa bisa,”katanya.  Taufik Madjid an lokal. “Simpul pembangunan yang hakiki ada di desa. Jadi rawat Kedepan Taufik juga tengah SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA apa yang menjadi nilai dasar terse­ mengembangkan konsep desa PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN but,” tambahnya. cerdas (smart village), yakni de­ TRANSMIGRASI (KEMENDES PDTT) sa yang mampu meningkatkan Melalui program ini SDGs Desa, kesejahteraan dan kualitas hidup Kemendes PDTT telah melaku­ masya­rakatnya melalui pemanfa­ kan pendataan desa. Saat ini ada atan teknologi dalam berbagai 75.264 ribu desa yang ada di Indo­ aspek pembangunan desa. Dengan nesia. Pendataan dilakukan oleh adanya smart village, nantinya mas­ yarakat desa dibantu aparat petani dapat menjual hasil bumi de­sa dan pendamping, sehingga melalui digital. Semoga.WID REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 9

KORIDOR UTAMA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 TAUFIK MADJID SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (KEMENDES PDTT) ”KPeemndiaspkaitnaannKeMlueanrguarMuenn”ingkat, Tekad Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku Utara tidak diragukan lagi. Salah satunya dengan menggelontorkan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Apa keunggulan program tersebut dan sejauh mana TEKAD dapat mengentaskan kemiskinan di Maluku Utara? Berikut petikan wawancara Majalah KORIDOR dengan Taufik Madjid: 10 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR UTAMA Bagaimana Anda melihat yang memihak pada masyarakat. Halmahera barat, Halmahera sela­ Maluku Utara? tan dan Halmahera tengah. Kalau Maluku Utara mempunyai berhasil di tiga kabupaten itu bisa Saya kira Maluku utara memi­ sumber daya yang besar tapi kita dikembangkan di kabupaten liki potensi besar. Ada banyak kenapa masih kemiskinan? lain di Maluku Utara. sumber daya alam disana. Maluku Utara punya mineral yang besar. Ini berarti ada sesuatu yang ha­ Bisa dijelaskan seperti apa Ada nikel yang kadarnya juga luar rus dibenahi, tidak hanya kualitas Program TEKAD? biasa. Selain itu Maluku Utara juga SDM masyarakatnya tapi juga tata punya potensi sektor pertanian, kelola pemerintah agar dapat me­ Program TEKAD merupakan per­kebunan dan perikanan yang manfaatkan sumber daya alam itu kerjasama Kemendes PDTT dengan besar. Karena itu pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat. International Fund for Agriculture ekonominya juga tinggi, mencapai Development (IFAD). Program ini sekitar 25 persen. Tapi disparitas­ Solusi apa yang Anda sudah dimulai sejak tahun 2019 nya juga tinggi. Artinya pertum­ tawarkan untuk mengatasi dan akan berakhir tahun 2025. buhan itu belum berbanding lurus persoalan kemiskinan di Program ini bertujuan untuk me­ dengan kesejahteraan masyarakat. Maluku Utara? nurunkan kemiskinan, meningkat­ kan kesejahteraan  dan kualitas Selama ini sektor Untuk mengatasi kemiskinan, sumber daya manusia, serta mene­ pertambangan menjadi terutama di desa kita menginisia­ kan tingginya kesenjangan. penopang ekonomi Maluku si program Transformasi Ekonomi Utara? Kampung Terpadu (TEKAD) di Bisa dijelaskan progress Maluku Utara.  Nomenklatur kam­ program tersebut? Selama ini memang sektor per­ pung karena awal dari program tambangan menjadi andalan di ini ada di Papua dan Papua Barat Saat ini program ini sudah me­ Maluku Utara. Banyak perusahaan dengan nama program Pengem­ masuki tahapan tahun ketiga yang tambang yang beroperasi disana. bangan Pemberdayaan Masyarakat dimulai dengan instalasi program. Tapi belum berdampak pada kese­ Kampung. Di sana desa namanya Sebelumnya, di tahun pertama jahteraan masyarakatnya. Artinya kampung. Sekarang saya ekspant kita melakukan rekrutmen tenaga pertambangan belum dimanfa­ ke Maluku Utara, sebagai penyang­ pendamping. Di tahun 2020 kita atkan untuk kepentingan masya­ ga di kawasan timur. Kalau saja meletakkan pondasi programnya, rakat. Memang banyak anak muda program ini berhasil, bisa saja ada desain dan dan skema programnya. disana yang bekerja di tambang, penambahan di provinsi lain, di Di tahun 2021 kita lakukan penata­ tapi hanya sebagai pekerja kasar, kawasan timur. an dan di tahun 2022 dan 2023 su­ karena Pendidikan yang rendah. dah mulai melakukan penyuluh­an. Di mana saja program Artinya perlu ditingkatkan TEKAD dilaksanakan di Apa keunggulan Program kualitas SDMnya? Indonesia Timur? TEKAD dibandingkan program program Itu yang kita mau dorong, ada Awalnya program ini ada di 5 penanggulangan kemiskinan peningkatan SDM Maluku Utara. wilayah di Indonesia Timur, tapi lain? Kita juga merekomendasikan ke karena ada pemekaran kini pro­ pemerintah daerah agar investasi gram TEKAD ada di 9 provinsi di  Ada banyak keunggulan. Salah yang besar itu harus diikuti dengan wilayah Indonesia Timur. Dian­ satunya, program ini bisa menjem­ akses pengetahuan ke masyarakat. taranya, Maluku, Maluku Utara, batani masyarakat lokal terutama Seperti sekolah tambang harus Nusa Tenggara Timur, Papua, petani dalam memanfaatkan sum­ lahir di Maluku Utara. Dengan be­ Pap­ ua Barat Daya, Papua Barat, ber daya lokal yang ada dengan gitu, sumber daya alam yang kita Pa­pua Tengah, Papua Pegunungan dengan pasar. Selama ini kelemah­ miliki dapat memutus mata rantai dan Papua Selatan. an kita di Indonesia Timur itu kemiskinan. Saya kira sumber da­ adalah akses pasar yang terbatas. ya alam yang besar harus harus Di Maluku Utara dimana saja Tidak hanya menjembatani pasar, diperkuat dengan Sumber Daya program itu dilaksanakan? program ini juga mendorong petani Manusia yang kuat. Ini harus jalan untuk memiliki skill. Dengan ada­ seiring, ditambah adanya kebijakan Kalau di Maluku utara itu ada nya skill tersebut pemanfaatan tiga kabupaten, yakni di kabupaten REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 11

KORIDOR UTAMA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 sumber daya lokal akan memiliki turan Menteri desa, bahwa minimal nilai tambah. Program TEKAD 20 persen dana desa dipakai untuk ingin menambah pendapatan ke­ ketahanan pangan. Itu yang kita luarga. dorong disamping untuk peman­ faatan yang lain. Bagaimana hubungan program ini dengan program Sebenarnya apa tujuan nasional? utama dari pembangunan desa? Program ini juga bagian dari program besar pemerintah pusat Tujuan pembangunan desa ada­ dalam mengurangi kemiskinan ter­ lah untuk mengurangi angka kemi­ utama di desa. Artinya kita sudah skinan, mengurangi kesenjanga­ n inline dengan program nasional sosial, mendorong infrastruk di untuk mewujudkan Indonesia yang desa, pemanfaatan sumber daya kuat, maju, dengan negara ber­ alam dan lingkungan secara berke­ pendapat menengah atas. Sesuai lanjutan. Dalam pembangunan de­ program Nawacita, membangun sa, masyarakat desa harus menjadi Indonesia dari desa. Sebab desa subjek utama dari seluruh kebijak­ adalah halaman depan Indonesia. an yang ada di desa. Bagaimana pelaksanaan Bagaimana korelasi program Bagaimana dengan program tersebut di Maluku TEKAD dengan program dukungan pemerintah Utara? penanggulangan kemiskinan daerah? lain?. Kalau di Maluku Utara core Kita sangat mengharapkan business kita di perkebunan dan Sebenarnya program ini juga dukungan pemerintah daerah, perikanan serta hortikultura. Pro­ bisa diintegrasikan dengan pro­ terutama di kabupaten. Mestinya gram ini di tiga kabupaten. Setiap gram apapun termasuk program program ini diperhatikan betul kabupaten ada 20 desa yang menja­ konvergensi pencegahan stunting oleh pemerintah kabupaten kare­ di pilot project program ini.Melalui di desa. Kita tahu target pemerin­ na titik tekan program ini ada di program ini masyarakat desa kita tah menurunkan angka stunting desa. Kita dorong supaya ada kon­ berikan pendampingan, mulai dari dari 21 persen menjadi 14 persen vergensi program yang memiliki perencanaan, hingga sarana dan dan angka kemiskinan dari 9 per­ tujuan sama untuk meningkatkan prasarananya. Selain itu melalui sen menjadi nol persen. Karena itu pendapatan keluarga. program ini kita juga latih kemam­ program yang kita mediasi dengan puan manajemen dari pemerintah IFAD agar target besar pemerintah Program ini menitik beratkan desa untuk bisa memanfaatkan bisa tercapai, mulai dari ketahanan pada kemiskinan di desa? sumber daya lokal yang dimilikin­ pangan, penurunan kemiskinan, ya untuk menggerakan ekonomi dan peningkatan pendapatan Kita ingin mengatasi kemis­ masya­rakat. keluarg­ a. Kalau pendapatan keluar­ kinan dengan menekan angka ga meningkat, otomatis angka ke­ pengeluaran, menambah jumlah Apa acuan keberhasilan miskinan menurun. pendapatan. Karena itu, proses program TEKAD? pem­berdayaan itu kita buat supaya Selain dengan IFAD, program ada kemandirian. Ada transformasi Program ini dianggap berhasil ini Kerjasama dengan pihak agar desa itu mandiri dan kuat. Ha­ kalau masyarakat yang kita bina mana saja? nya saja persoalannya, sejauh mana ada produk unggulan yang bisa dijual dengan maksimal, ada pasar Kita kerjasama dengan berba­ yang bisa diakses oleh masyarakat gai pihak, mulai dari pemerintah dan dana desa dipakai untuk itu. provinsi, kabupaten hingga peme­ Sekarang ini di tahun 2023 dan rint­ ah desa, dan stakeholder terma­ 2024, konsentrasinya pada isu soal suk perguruan tinggi. Kalau di Ma­ ketahanan pangan. Hal ini karena luku Utara kita kerja sama dengan secara eksplisit diatur dalam pera­ Universitas Khairun Ternate. 12 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR UTAMA kemampuan kita menginventarisasi pa masih ada orang miskin di desa, daerah, terutama kabupaten harus sumber daya yang kita punya. berarti ada yang harus kita benahi, hadir melayani masyarakat, teruta­ seperti tata kelola nya. ma masyarakat desa. Sebab kalau Bagaimana dukungan desanya maju, kabupatennya dan pemerintah pusat? Apa yang harus dilakukan provinsi juga maju. pemerintah daerah dengan Sekarang dukungan pemer­ adanya dukungan penuh dari Dukungan lain untuk intah pusat sangat besar, mulai pemerintah pusat? mensukseskan program dari kebijakan, regulasi hingga TEKAD? dukungan anggaran yang langsung Sebenarnya pemerintah pusat disalurkan ke desa. Bayangkan sudah luar biasa, tinggal pemerin­ Kita juga backup dengan kon­ Kemendes PDTT sudah mengge­ tah daerah yang perlu kerjasama sep desa cerdas (smart village). lontorkan lebih Rp500 triliun Dana antar daerah, kerjasama antar de­ Melalui program ini kita ingin di Desa sejak tahun 2015. Dana itu sa. Harus ada kolaborasi, buka po­ desa Malut ada literasi digital. diberikan ke seluruh desa di Indo­ larisasi. Seharusnya kepala daerah Ekosistem baru digital harus kita nesia. Belum lagi ditambah dana punya inovasi, kita kasih anggaran masuki. Lanskap ini tidak bisa kita dari kementerian dan Lembaga dan pendampingan harus diman­ tinggalkan. Nantinya, petani bisa yang langsung diberikan ke desa, faatkan betul. menjual hasil bumi dengan cara seperti dari Kementerian Pertani­ digital. Kita kirim duta digital di an, Kementerian Pekerjaan Umum Apa tantangan terbesar dari tiga kabupaten ini. Nanti ada satu dan Perumahan Rakyat, hingga Ke­ program ini? ruang informasi di desa yang bisa menterian Kelautan dan Perikanan. mengakses informasi dan pengeta­ Kalau dikombinasikan desa memi­ Tantangan kita pada kapasitas huan dengan cepat. Kecepatan itu liki banyak anggaran. Pemerintah daerah, kemampuan daerah me­ menentukan keberhasilan suatu sudah sangat afirmatif. Tapi kena­ nge­lola sumber daya yang dimiliki. bangsa.WID Dalam program ini pemerintah REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 13

KKOORIDROIRDDAOERRAHPROFILE MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 TMAAUDFJIIKD SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & TRANSMIGRASI (KEMENDES PDTT) Bekerja Baik, Melayani Ikhlas, dan Tegak Lurus 14 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR PROFILE Nama Taufik Madjid sudah tidak asing bagi Masyarakat “Ada ukuran Maluku Utara. Kiprahnya dalam memperjuangkan dan kualifikasi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara sudah tidak disangsikan lagi. Ada banyak hasil kerjanya yang telah yang harus dirasakan masyarakat Maluku Utara. Tidak heran bila dipenuhi oleh belakangan ini namanya digadang-gadang masyarakat seseorang TMaluku Utara, sebagai calon kuat Gubernur Maluku Utara. ketika AUFIK yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting­ menerima gal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tidak sebuah menafikan bahwa kebanggaan seorang pegawai adalah ketika menjadi kepala daerah. Hanya saja, ia jabatan.” menyadari, setiap orang memiliki garis tangannya. Baginya berbuat untuk daerah bisa dilakukan de­ ngan jabatan apapun. “Kita harus mengukur, apakah kita mampu atau tidak, meski terpikir untuk bisa kembali bersama masyarakat untuk membangun Maluku Utara,” ujar kepada Majalah KORIDOR. Bagi Taufik, jabatan adalah amanah. Prinsip itu yang selalu ia pegang sepanjang karirnya sebagai seorang birokrat. Karena itu ia mengaku tak pernah meminta jabatan. Kalaupun sejumlah jabatan pernah disadan­ gnya itu semata amanah yang harus ia tunaikan secara konsisten. “Ada ukura­ n dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menerim­ a sebuah jabatan,” katanya. Karena itu, sebelum menduduki jabatan tertentu, satu hal yang kerap ia pikirkan untuk siapa jabatan itu. Baginya jabatan adalah untuk masya­ rakat. Artinya, masyarakat menjadi bagian yang harus diperjuangkan, terutama kesejahteraannya. “Sebagai birokrat yang penting integritas dan loyalitas, tidak hanya kepada pimpinan tapi juga kepada bangsa dan nega­ra,”tutur Taufik. Berbekal prinsip itulah yang membuat karir Taufik di birokrat terbil­ ang cukup cemerlang. Mengawali karirnya sebagai seorang birokrat di Kabupaten Maluku Utara, saat belum dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara, karir Taufik terus melejit. Di kabupaten Maluku Utara ia pernah menduduki jabatan terendah, eselon lima. Berkat kerja kerasnya, ia kini mencapai puncak, menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT. Pangkat terkini adalah Pembina Utama Madya. “Alhamdulillah, saya sekarang berada di eselon satu,” ungkapnya merendah. Sebelum mencapai puncak karir sebagai birokrat, berbagai jabatan strategis pernah diembannya. Di Provinsi Maluku Utara misalnya, pada tahun 2012 hingga 2014 Taufik pernah menjadi Kepala Dinas Perhubung­ an dan Kominfo Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, tahun 2014 hingga 2015 Taufik hijrah ke Badan Litbang Kementerian Perhubungan, menjadi Analis Perencanaan Perhubungan. Karirnya semakin moncer ketika bertugas di Kemendes PDTT. Disana karirnya dilalui secara berjenjang. Ia pernah menjabat Direktur Pengem­ bangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kaw­ asan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Jabatan REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 15

KORIDOR PROFILE MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 itu diemban selama setahun, yakni puncak karir birokrat juga karena Taufik. Setidaknya, pengalaman 2015 hingga 2016. ada orang tua yang hebat, dan istri hidup itu telah mengajarkan un­ Selanjutnya, tahun 2016 hingga serta anak yang menjadi sumber tuk bekerja dengan baik, melayani 2017, Taufik dipercaya menjadi Di­ inspirasi. “Keluarga adalah harta dengan ikhlas, dan tegak lurus. rektur Pemberdayaan Masyarakat yang tidak ternilai,” ujarnya. “Itu memang berat. Kadang saya Desa, Ditjen Pembangunan dan Taufik masih ingat betul, ba­ berpikir bisa tidak seperti itu. Bisa Pemb­ erdayaan Masyarakat De­ gaimana keluarga telah mengajari tidak kita memanggul amanah itu. sa, Kementerian Desa, PDT dan banyak hal. Ia selalu diajarkan un­ Jabatan itu kalau tidak dikelola Transmigrasi. Berkat keberhasilan tuk tidak membeda-bedakan orang dengan baik menjadi bara api. Ja­ mengembangkan desa, ia dipercaya dari suku dan agama. Karena itu, ngan sampai kita salah jalan,” ujar sebagai Direktur Jenderal Pemba­ meski kakeknya pernah menjadi Taufik. ngunan dan Pemberdayaan Masya­ Sekda pertama di Maluku Utara, Menurut Taufik, nikmat batin rakat Desa, PDT, dan Transmigrasi tapi Taufik selalu bergaul dengan sebagai pelayan masyarakat ketika pada tahun 2017 hingga 2020. siapapun tanpa melihat suku dan bisa berbagi dan bisa melayani. Jenjang karir di Kemendes agama. Kehidupan yang dilaluinya Baginya ada kepuasan tersendiri PDTT mencapai puncaknya, se­ juga seperti kebanyakan orang di ketika ia bisa berbuat untuk ma­ bagai Sekretaris Jenderal Kemen­ Maluku Utara. syarakat, bisa melayani masya­ terian Desa, Pembangunan rakat dimana saja. “Ada Daerah Tertinggal dan Menyinggung soal kebahagiaan kalau bisa mem­ Transmigrasi. Jabatan stra­ Maluku Utara, Taufik bahagiakan dan menyenang­ tegis itu dimanfaatkan sejak melihat seharusnya kan orang lain,” ujarnya. 2020 hingga sekarang. “Di Malut sudah maju. Kemendes PDTT karir saya Jangan lagi duduk di Bagi taufik apa yang su­ dah diraihnya sudah lebih berjenjang, mulai direktur, dari cukup bagi dirinya. Na­ Dirjen hingga Sekjen. Ini saya mun kadang ia merasa ada syukuri, dan menjadi bekal dorongan untuk berbuat lebih dan inspirasi,” ujar Taufik. peringkat terbawah bagi orang lain. Ia merasa Sederet jabatan yang di­ dalam ukuran apapun. ada masyarakat yang mem­ butuhkan uluran tangan, pegangnya ia selalu berusaha untuk menjalani dengan pe­ Malut harus naik kelas. pikiran, dan waktunya. “Kita nuh tanggungjawab. Bagi­nya Malut memiliki sumber mau berbuat membutuhkan menjadi Aparatur Sipil Nega­ daya yang berlimpah. dukungan. Masyarakat ada­ ra (ASN) tidak hanya mem­ lah kekuatannya,” katanya. punyai tanggung jawab secara Menurut Taufik, untuk struktural, tapi juga moral melakukan sesuatu membu­ untuk memberikan pelayanan tuhkan orang lain. Meski ada kepada masyarakat melalui tugas “Kakek saya mengajarkan ja­ yang di depan menjadi leadership, yang diamanatkannya. batan bukan warisan. Kami tidak tetap butuh dukungan. Sebagai Menurutnya, hal yang pa­ mengenal dinasti. Kami, anak-cucu pimpinan membutuhkan staf yang ling penting dalam mengemban suruh berjuang sendiri,” ujar Tau­ kuat. Karena itu ia selalu menjadi­ amanah itu harus kerjasama de­ fik. kan kesejahteraan pegawai sebagai ngan orang lain. Semua orang bisa Terbukti sejak kecil Taufik su­ hal utama. dan memiliki kesempatan yang dah diajarkan untuk bekerja. Ia “Pegawai harus diberikan ke­ sama,tapi tidak semua orang bisa su­dah dikenalkan bagaimana men­ pastian masa depan. Kita bekali merawat amanah yang diberikan cari nafkah. “Sejak sekolah dasar kompetensi. Kesejahteraan juga itu. “Jabatan itu amanah yang ha­ sampai menengah saya sudah ang­ harus kita perhatikan,” katanya. rus ditunaikan dengan konsisten­ kut kayu bakar untuk restoran di Menyinggung soal Maluku si,” katanya. Ternate. Saya bawa kayu bakar dari Utara, Taufik melihat seharusnya Taufik menyadari, keberhasilan satu restoran ke restoran lain,”ka­ Malut sudah maju. Jangan lagi karirnya juga tidak lepas dari peran tanya mengenang masa kecilnya. duduk di peringkat terbawah da­ keluarga. Baginya keluarga sangat Perjalanan pahit di masa kecil, lam ukuran apapun. Malut harus penting. Ia mengaku bisa mencapai telah dirasakan manfaatnya oleh naik kelas. Malut memiliki sumber 16 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR PROFILE daya yang berlimpah. “Malut pu­ nya kesempatan untuk lebih maju,” ujarnya. Karena itu paling pokok yang mesti dibenahi di Malut adalah tata Kelola pemerintah. Sebab pemerin­ tahan adalah ujung tombak. “Kita harus berbenah. Termasuk inte­ gritas pegawai juga harus dibenahi. Saya percaya SDM Malut hebat. Hanya belum dikelola dengan baik,” katanya. Tantangannya juga banyak. Mu­ lai dari infrastruktur yang ha­rus dibenahi hingga perlunya tero­bosan kesejahteraan pegawai. “Tantangan itu transpirasi, sarana dan prasa­ rana untuk menunjang pemerin­ tah,”katanya. Karena itu Taufik mengajak se­ mua pihak untuk bersama-sama mem­ ikirkan Maluku Utara. “Mimpi besar kita, dengan potensi yang kita miliki kita mencapai kesejahtera­an masyarakat Maluku Utara,” katanya. Karena itu ia melihat Pilkada Malut sebagai sebuah kesempat­ an bersama membangun Maluku Utara. Baginya, semua orang me­mi­ liki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. “Kita harus berikan kesempatan yang sama un­ tuk menjadi pemim­pin di Malut. Asal niatnya benar untuk Malut,” katanya. Taufik punya prinsip, jangan engkau mengejar sesuatu, yakinlah kalau itu sudah jalanmu, pasti Allah akan mudahkan, karena takdirmu akan mencari jalan untuk menemu­ kanmu. “Kita harus berusaha, tapi jangan sampai mengorbankan orang lain,” katanya. Selama ini kebanyakan orang, bekerja dengan bertumpu pada kin­ erja otak, tapi tidak bertumpu pada kinerja hati. Menurutnya harus ada transformasi dari kinerja otak ke kinerja hati. “Bekerja dengan hati, melayani dengan baik adalah wari­ san kuat dari nenek moyang,” tam­ bah Taufik.WID REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 17

KORIDOR NASIONAL MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 MENAKAR ELEKTABILITAS CALON PRESIDEN 2024: Tantangan & Prospek Pemilihan Presiden merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi sebuah negara. Di tahun 2024, rakyat Indonesia akan kembali berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka untuk masa depan negara ini. Proses menentukan calon presiden (capres) dan mengukur elektabilitasnya menjadi fokus perhatian yang besar bagi masyarakat, partai politik, dan media. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi elektabilitas capres di tahun 2024. D ALAM mengevaluasi elektabilitas seorang calon faktor penting dalam menilai elek­ guran, kemiskinan, perubahan presiden, karakteristik tabilitasnya. Masyarakat akan iklim, korupsi, keadilan sosial, dan dan kualitas pribadi serta meng­evaluasi rekam jejak calon keamanan nasional dapat menjadi integritasnya sangat pen­ terkait dengan isu-isu yang rele­ sorotan utama dalam debat dan ting. Rakyat mengingin­ van, seperti ekonomi, pendidikan, kampanye politik. Kemampuan kesehatan, infrastruktur, dan ke­ seorang calon presiden untuk kan pemimpin yang dapat bijakan luar negeri. Keberhasilan men­ yampaikan pesan yang kuat dipercaya, memiliki visi yang jelas, dalam mengatasi tantangan dan dan meyakinkan tentang solusi dan memahami kebutuhan serta as­ memberi­kan solusi konkret dapat untuk isu-isu ini dapat membantu pirasi mereka. Kepemimpinan yang meningkatkan elektabilitas seorang meningkatkan elektabilitasnya. efektif, kemampuan komunikasi calon presiden. Dukungan partai politik dan yang baik, rekam jejak yang bersih, Isu-isu yang akan menjadi fo­ aliansi politik juga berperan dan integritas yang tinggi adalah kus kampanye dalam pemilihan signifikan dalam menentukan beberapa atribut yang dicari dalam presiden 2024 akan memainkan elektabilitas seorang calon presi­ seorang calon presiden. peran penting dalam menentukan den. Partai politik memiliki basis Kinerja dan prestasi politik elektabilitas capres. Isu-isu seperti pendukung yang kuat, infrastruk­ calon presiden juga merupakan ketimpangan ekonomi, pengang­ tur kampanye, dan sumber daya 18 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR NASIONAL politik yang dapat memberikan ka ini memiliki peluang yang lebih terkini untuk mendapatkan pema­ keu­ ntung­an kepada calon presiden baik untuk meningkatkan elektabil­ haman yang lebih baik tentang yang mereka usung. Dukungan da­ itas mereka. calon presiden dan visi mereka. ri partai politik yang populer dan berpengaruh dapat memberikan Kualitas kampanye dan ke­ Selain itu, partai politik, kelom­ kekuatan politik dan legitimasi ke­ mampuan komunikasi seorang pok masyarakat sipil, dan media pada seorang calon presiden. calon presiden juga berperan juga memiliki tanggung jawab penting dalam menarik pemilih penting dalam menyampaikan in­ Peran media dan teknologi da­ dan meningkatkan elektabilitas. formasi yang akurat dan obyektif lam mempengaruhi elektabilitas Kampanye yang baik harus mampu tentang calon presiden kepada calon presiden semakin penting menggerakkan massa, menyam­ masyarakat. Diskusi terbuka, de­ seiring dengan kemajuan teknologi paikan pesan yang jelas, dan men­ bat, dan pertemuan publik antara informasi dan komunikasi. Media gajak partisipasi aktif dari pemilih. calon presiden dan pemilih juga massa, media sosial, dan platform Gaya komunikasi yang autentik, dapat membantu pemilih dalam digital telah menjadi sarana yang empatik, dan mampu menginspira­ mengevaluasi dan memahami lebih kuat untuk mengkomunikasikan si dapat membantu calon presiden lanjut tentang visi, rencana, dan pesan politik kepada masyarakat. untuk membangun ikatan emo­ kepemimpinan calon presiden. sional dengan pemilih. Calon presiden yang dapat me­ Pada akhirnya, elektabilitas manfaatkan media dan teknologi Keadaan ekonomi dan sosial calon presiden bukanlah satu-sa­ dengan baik dapat meningkatkan pada saat pemilihan presiden juga tunya faktor penting dalam me­ visibilitas dan popularitas mereka. dapat memengaruhi elektabilitas nentukan masa depan negara. Kampanye digital, debat politik calon. Perekonomian yang stabil, Part­ isipasi aktif masyarakat dalam yang disiarkan secara langsung, peningkatan kesejahteraan mas­ proses politik, pemilihan yang ber­ dan interaksi langsung dengan yarakat, dan kebijakan yang me­ dasarkan penilaian yang jelas dan pemilih melalui media sosial dapat nguntungkan dapat memberikan akurat, serta kemampuan calon membantu calon presiden untuk keunggulan kepada calon presiden presiden untuk memimpin dan membangun hubungan yang lebih yang terkait. Pemilih cenderung mewujudkan kepentingan rakyat dekat dengan pemilih. mencari pemimpin yang dapat menjadi kunci penting untuk men­ memperbaiki keadaan ekonomi capai kemajuan dan keberhasilan Namun, penting juga untuk di­ dan meningkatkan kesejahteraan bersama. ingat bahwa media dan teknologi mereka. juga dapat menjadi senjata bermata Sebagai pemilih, penting untuk dua. Informasi yang tidak akurat Menakar elektabilitas calon menjaga kritis, mempertimbang­ atau hoaks dapat dengan mudah presiden untuk pemilihan tahun kan berbagai aspek dan faktor yang menyebar dan mempengaruhi 2024 melibatkan berbagai faktor terlibat dalam menentukan elekta­ persepsi publik. Oleh karena itu, yang saling terkait. Karakteristik bilitas calon presiden. Dengan de­ kemampuan calon presiden untuk pribadi, kinerja politik, isu-isu mikian, masyarakat dapat memilih menjaga integritas dan menangani kampanye, dukungan partai poli­ pemimpin yang memiliki kualitas, serangan politik atau propaganda tik, media dan teknologi, dinami­ integritas, dan kemampuan untuk negatif melalui media menjadi pen­ ka politik dan perubahan sosial, mengemban tanggung jawab seba­ ting. kualitas kampanye, dan keadaan gai kepala negara. ekonomi dan sosial adalah bebera­ DINAMIKA POLITIK DAN pa faktor utama yang perlu diper­ Pemilihan presiden adalah PERUBAHAN SOSIAL hatikan. momen penting dalam menentu­ kan arah dan masa depan sebuah Elektabilitas calon presiden Proses mengevaluasi elekta­ negara. Oleh karena itu, proses ju­ga dipengaruhi oleh dinamika bilitas tidaklah mudah dan dapat menakar elektabilitas calon presi­ po­litik dan perubahan sosial yang berubah seiring waktu. Pemilih den harus dilakukan secara bijak­ terjadi di masyarakat. Perubah­ memiliki peran penting dalam me­ sana dan berdasarkan pemahaman an preferensi pemilih, polarisasi nentukan arah politik negara ini yang komprehensif. Dengan meli­ politik, isu-isu identitas, dan per­ melalui pemilihan presiden. Oleh batkan diri dalam proses politik ge­seran demografis dapat mem­ karena itu, penting bagi pemilih dan mengevaluasi calon presiden pengaruhi cara masyarakat menilai untuk melakukan analisis yang berdasarkan karakteristik, kinerja, seorang calon presiden. Calon cermat, mendengarkan pesan dari dan visi mereka, kita dapat berkon­ pre­siden yang dapat membaca dan berbagai calon, serta mengikuti tribusi untuk membangun negara menyesuaikan diri dengan dinami­ perkembangan politik dan berita yang lebih baik dan maju. REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 19

KORIDOR NASIONAL MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 MENYAMBUT PEMILU 2024 Regulasi Baru Diperkenalkan demi Tingkatkan Transparansi dan Partisipasi Dalam upaya untuk memastikan Pemilu 2024 yang adil, transparan, dan partisipatif, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan serangkaian regulasi baru yang mengatur berbagai aspek pemilihan umum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan Skepercayaan publik dan mengurangi pelanggaran dalam proses pemilu yang akan datang.ALAH satu peru­ bahan signifikan Untuk memastikan integritas untuk menyampaikan laporan yang diumumkan dan keamanan e-voting, regulasi keuangan secara terbuka. Partai adalah pelaksa­ baru juga mengamanatkan pener­ politik diharuskan secara rutin dan naan pemungutan apan teknologi terkini dalam pen­ berkala mengungkapkan sumber gamanan data dan sistem. Komisi pendanaan dan penggunaan dana suara elektronik Pemilihan Umum (KPU) bekerja partai secara transparan kepada (e-voting) di seluruh Indonesia. sama dengan Kementerian Komu­ publik. Hal ini bertujuan untuk Dalam pemilu sebelumnya, e-vot­ nikasi dan Informatika dan Badan mengurangi praktik politik uang ing hanya diterapkan di beberapa Siber dan Sandi Negara untuk me­ dan memastikan bahwa partai daerah terpilih. Namun, dengan mastikan bahwa platform e-voting politik beroperasi secara jujur dan kemajuan teknologi dan kesuk­ yang digunakan memiliki standar akuntabel. sesan percobaan sebelumnya, pe­ keamanan yang tinggi dan tidak Regulasi baru juga memberikan merintah yakin bahwa implemen­ dapat diretas oleh pihak yang tidak perhatian khusus pada partisipa­ tasi e-voting di seluruh negeri akan bertanggung jawab. si pemilih muda. Melihat bahwa meningkatkan efisiensi, kecepatan, Selain itu, dalam rangka pemilih muda memiliki peran dan keakuratan dalam proses meningkatkan transparansi, regu­ penting dalam proses demokra­ pemilihan. lasi baru mewajibkan partai politik si, regulasi ini mendorong partai 20 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR NASIONAL politik untuk mengintensifkan akan secara aktif memantau dan Pemilu 2024 kampanye sosialisasi dan pendi­ menindak tindakan yang melang­ diharapkan menjadi dikan politik di kalangan generasi gar etika politik di dunia maya. muda. Selain itu, langkah-langkah tonggak sejarah konkret diambil untuk memfasili­ Salah satu inovasi terpenting bagi Indonesia, tasi pendaftaran pemilih muda dan dari regulasi baru ini adalah pendi­ memastikan kehadiran mereka di rian Komisi Independen untuk dengan penerapan tempat pemungutan suara. Pemilihan (KIP). Komisi ini ber­ regulasi baru tugas untuk mengawasi dan men­ Dalam menyambut regulasi ba­ jamin kelancaran seluruh proses yang menciptakan ru ini, berbagai pemangku kepent­ pemilu. pemilihan umum ingan, termasuk partai politik, kelompok pemantau pemilu, dan Komisi ini terdiri dari anggota yang lebih terbuka organisasi masyarakat sipil, men­ independen yang dipilih ber­ dan demokratis. yambut positif langkah-langkah dasarkan kriteria profesionalisme, Regulasi baru ini tersebut. Mereka melihat regulasi integritas, dan pengetahuan yang juga diharapkan baru ini sebagai langkah yang tepat mendalam tentang sistem pemilu. dapat menjamin untuk memperkuat demokrasi di Diharapkan bahwa kehadiran KIP Indonesia dan memastikan bahwa akan meningkatkan kepercayaan integritas pemilu dan suara setiap pemilih dihargai dan publik terhadap proses pemilihan mengurangi potensi diakui. dan menjamin keadilan serta trans­ paransi dalam setiap tahap pemilu. manipulasi serta Pemilu 2024 diharapkan men­ pelanggaran hukum. jadi tonggak sejarah bagi Indo­ Para pemimpin partai politik nesia, dengan penerapan regulasi dan anggota parlemen menyambut baru yang menciptakan pemilihan baik langkah-langkah baru ini. umum yang lebih terbuka dan Mereka berpendapat bahwa regula­ demokratis. Regulasi baru ini juga si ini merupakan langkah maju da­ diharapkan dapat menjamin integ­ lam memperkuat sistem demokrasi ritas pemilu dan mengurangi po­ Indonesia. Para pemimpin partai tensi manipulasi serta pelanggaran politik juga berjanji untuk bekerja hukum. sama dengan pemerintah dan lem­ baga terkait untuk menjalankan Beberapa elemen penting dari regulasi ini dengan sebaik-baiknya. regulasi baru ini termasuk pen­ ingkatan pengawasan terhadap Dalam menyambut pemilu kampanye politik dan iklan, serta 2024 yang akan datang, regulasi pembatasan penggunaan dana baru ini diharapkan dapat mencip­ dalam kampanye. Partai politik takan pemilihan yang transparan, diharuskan untuk melaporkan adil, dan partisipatif. Dengan secara terperinci sumber dan peng­ meningkatnya kesadaran publik gunaan dana kampanye mereka, akan pentingnya pemilu yang serta mematuhi batas-batas yang demokratis, masyarakat diharap­ ditetapkan untuk menghindari kan dapat menggunakan hak suara penyalahgunaan keuangan dalam mereka dengan bijaksana dan upaya meraih suara. memilih pemimpin yang mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Selain itu, regulasi baru juga memberikan perhatian khusus pa­ Pemerintah Indonesia ber­ da pengawasan dan pemantauan komitmen untuk terus memper­ terhadap media sosial dan platform baiki regulasi pemilu berdasarkan digital. Dalam era digital yang pengalaman dan masukan dari pe­ semakin berkembang, regulasi ini mangku kepentingan yang berbe­ memastikan bahwa penyebaran da. Dalam meningkatkan kualitas berita palsu (hoaks) dan propagan­ demokrasi di negara ini, regulasi da politik yang merugikan dapat pemilu yang canggih dan efektif diminimalkan. Pihak berwenang akan terus dikembangkan untuk masa depan yang lebih baik. REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 21

KORIDOR OTONOMI MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Jalan Terjal Daerah Otonomi Baru Sofifi Upaya mewujudkan Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) tak kunjung membuahkan hasil. Perlu terobosan baru agar nasib Sofifi tidak terkatung-katung. NASIB Sofifi sebagai Daerah Salah satu persoalanya, karena Hanya saja, masalahnya belum Otonomi Baru (DOB)  tak kunjung Pemerintah Kota Tidore Kepulau­ final di tingkat pemkot Tikep, Ke­ mendapat kejelasan. Hingga ki­ an (TIkep) dan Kesultanan Tidore  sultanan Tidore dan pemprov,” ni, status Sofifi sebagai  Ibu Kota menolak melepas Sofifi untuk men­ ujarnya. Provinsi Maluku Utara (Malut) jadi daerah otonom. masih terkatung-katung. Sofifi Alien berjanji akan melakukan masih menjadi  sebuah kelurahan Anggota DPR RI daerah pemi­ komunikasi di pusat. “Di tingkat di  Pulau Halmahera. Wilayahnya lihan Malut Alien Mus, mengung­ pusat, saya tetap memperjuang­ termasuk dalam Kecamatan Oba kapkan  untuk menjawab problem kannya, karena saya merasa perlu Utara, Kota Tidore Kepulauan. tersebut dibutuhkan  komunikasi untuk mendorong kemajuan ibu Akibatnya,  pembangunan di Sofifi yang intensif. “Kalau tidak ada titik kota provinsi agar bisa seperti seperti mandek. Fasilitas umum  di temu,  sampai kapan pun, Sofifi provinsi lain,” tegasnya. kota itu masih sangat minim.  bakal tidak bisa dimekarkan,”u­ jarnya seperti dikutip Malut Post. Menurut Alien untuk memban­ Padahal saat mengunjungi Ter­ gun daerah, harus ada komunikasi nate beberapa waktu lalu, Wakil Sebenarnya menurut Alien,  antar kepala daerah .Sofifi adalah Presiden Ma’ruf Amin pernah ber­ Komisi II DPR RI, memiliki atensi wilayahnya Pemkot Tikep, maka janji akan mempercepat pemben­ besar untuk mendorong peme­ komunikasi antara pemkot dan tukan DOB Sofifi. Tapi nyatanya karan Sofifi.  Hanya saja, agar lang­ pemprov ini harus mendapatkan hingga kini janji itu tak kunjung kah pemekaran berjalan mulus, jalan tengah dalam membangun terwujud. butuh sinergitas semua pihak di Sofifi. daerah. “  Mereka siap mendorong. Karena diketahui, mandeknya 22 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR OTONOMI pembangunan Sofifi lantaran tidak partai politik, komunikasi akan su­ Anggotanya  ini terdiri dari ada sinkronisasi dan persetujuan lit dilakukan,” kata Alien. DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, bersama antara Pemkot Tikep pemprov, akademisi dari berbagai dengan pemprov. “Berarti ini Sebagai anggota DPR seharus­ kampus dan pihak terkait lainnya pembangunan Sofifi,  memang be­ nya  bukan lagi representasi partai,  untuk mengkolaborasikan peran­ lum konkret. Saya pernah ketemu melainkan perwakilan masyarakat nya dalam memperjuangkan pem­ pimpinan Komisi II dan itu yang Malut. “ Saya kira  masih ada ten­ bangunan ibu Kota Sofifi termasuk saya dapatkan. Jadi ini lah yang densi politik. Padahal demi mem­ DOB. saya bilang, perlu ada komunikasi bangun daerah, tidak  usah lagi yang bank dan intens antara pi­ berpikiran begitu,” tugasnya. “Tim ini bertugas khusus untuk hak-pihak terkait,” ungkapnya. mengawal percepatan pembangu­ SATGAS SOFIFI nan Ibu Kota Sofifi agar bisa diba­ Selain masalah belum satu wa ke tingkat nasional, misalnya sikap pemerintah daerah dan ke­ Akademisi Universitas Khairun Kementerian, Bappenas, bahkan di sultanan, sebelumnya, Mantan (Unkhair) Nurdin I. Muhammad level wapres dan presiden,” tandas Ketua DPRD Provinsi ini mengaku, mengusulkan untuk  mendorong Dosen Fakultas Ekonomi  superit kendala lain untuk menyuarakan percepatan pembangunan Sofifi, dikutip  Malut Post. kepentingan pembangunan Malut termasuk pembentukan DOB,  di pusat, termasuk soal DOB Sofifi pemprov Malut harusnya mempu­ Nurdin khawatirkan jika pem­ adalah, belum menyatunya anggota nyai satu tim khusus seperti satuan prov tidak  mengambil langkah DPR RI dapil Malut.  “Jika berbeda tugas (Satgas) percepatan pemban­ konkret,  pembangunan Sofifi ini gunan kota Sofifi. selamanya hanya sebatas wacana. Apalagi jika pemprov tidak mem­ bentuk satgas tersebut. Alhasil, pembangunan Sofifi akan terus mandek. Karena dari pengalaman yang ada, mulai dari kedatangan Menkomarves hingga Wapres ba­ ru-baru ini, menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota Sofifi selalu dianak tirikan. Selama ini katet Nurdin, Sofifi tidak mendapatkan prioritas dan action lebih dari pemerintah pusat (Pempus). Dalam kondisi demiki­ an, Pemprov mau tidak mau juga harus terus mendorong pempus untuk segera membangun Sofifi. “Daerah harus memberitahu pu­ sat bahwa kita memiliki problem pembangunan Sofifi yang stagnan. Tanpa itu, kita akan terus berada dalam kondisi seperti ini, yaitu ti­ dak mendapat perhatian serius dari pempus,” jelasnya. Nurdin menilai,  kebuntuan pembangunan Sofifi salah satunya juga karena pempus tidak mener­ bitkan payung hukum yang men­ jadi sandaran untuk percepatan pembangunan ibu kota Sofifi. Aki­ batnya, tidak ada alokasi anggaran yang pasti dalam pembangunan tersebut.  “Perlu ada ketegasan dari daerah. Baik pemprov, DPRD 23REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 provinsi hingga wakil Malut yang Begitu juga dari sisi pertahanan menjadi Ibu Kota. ada di pusat. Baik DPR RI hingga dan keamanan, ketika ada gejolak Dalam perjalanannya, Sofifi  DPD RI,” katana. di Sofifi, orang bisa dengan cepat bergerak ke daerah-daerah yang terus dibangun. Sejumlah gedung JALAN PANJANG  SOFIFI lain. Namun bila  berada di Ter­ milik pemerintah mulai berdiri. nate, segala akses darat akan ter­ Akses jalan nasional dan provin­ Sejak berpisah dari Maluku putus dengan daerah-daerah yang si pun dibangun. Bahkan  pada pada 1999, Ibu Kota  Maluku Utara  lain di Maluku Utara. 2017,  Gubernur Maluku Utara untuk sementara di Kota Ternate. Abdul Gani Kasuba, telah mengin­ Hal ini  dilakukan karena ibu kota Untuk memindahkan ibu kota struksikan semua satuan kerja definitif, Sofifi   belum memiliki sa­ ke Sofifi juga sudah dilakukan kaji­ perangkat daerah (SKPD) berkan­ rana infrastruktur pemerintah yang an. Peneliti dari Institut Pertanian tor di Sofifi.  Tidak ada lagi SKPD memadai.Sedangkan  Ternate  saat Bogor turut diundang untuk meng­ beraktivitas di Ternate. Pemprov itu Ternate merupakan kota yang kaji Sofifi dengan beberapa daerah Malut juga  telah membangun jar­ ramai karena menjadi pusat perda­ lain termasuk Goal dan Sidangoli ingan internet dilengkapi fasilitas gangan barang dan jasa. di wilayah Halmahera Barat .Hasil­ pendukung. nya Sofifi dianggap paling layak Baru pada 4 Agustus 2010, Ibu Maklum saat itu , sebagian be­ kota Malut berpindah dari Ternate  ke   Sofifi. Pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara. Rais Sahan Marsaoly,  mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi  Malut, yang saat itu ikut membidani pe­ mindahan ibu kota Provinsi Malu­ ku Utara mengungkapkan, bahwa perpindahan  tersebut karena  Ter­ nate merupakan sebuah kota kecil, padat, dan tidak bisa dikembang­ kan lagi. Wilayahnya juga di atas gunung berapi. Sementara, Sofifi berada di tengah daratan Halma­ hera. Dipilihnya, Soffi sebagai ibu kota Malut  menurut Rais, kare­ na secara ekonomi, Sofifi berada pada poros daratan Halmahera. Selain itu  Sofifi juga  menjadi pen­ ghubung bagi daerah-daerah yang lain. Dengan begitu sarana pro­ duksi seperti hasil pertanian akan dengan lancar dipasok melalui jalur darat. Selain itu  Sofifi menjadi pen­ ghubung bagi daerah-daerah yang lain. Sehingga sarana-sarana pro­ duksi seperti hasil pertanian akan dengan lancar dipasok melalui jalur darat jika ibu kota Provinsi Maluku Utara telah berpindah ke Sofifi. 24 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 masuk menata ibu kota provinsi. Namun meski  sudah berjalan 15 tahun, pertumbuhan kota tidak beranjak naik. Kondisinya berbeda jauh dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia yang berkembang pesat.  sar PNS  telah memiliki rumah di KAWASAN KOTA  BARU SOFIFI Setelah Sofifi Ternate. Untuk bertugas di Sofifi  ditetapkan sebagai mereka harus melintasi laut. Jarak Tentu bukanlah waktu yang se­ ibu kota provinsi antara Ternate dan Sofifi sekitar bentar bagi Malut untuk memban­ melalui UU, pengambil 13 mil laut atau 24 kilometer. Per­ gun Kota Sofifi. Kementerian PUPR kebijakan merancang jalanan dapat ditempuh  dalam melalui Pusat Pengembangan In­ pembangunan di waktu 45 menit dengan menggu­ frastruktur PUPR Wilayah III terus daerah itu, termasuk nakan speedboat.  Bila menggu­ memacu percepatan pengemban­ menata ibu kota nakan jasa feri milik PT Angkutan, gan Kota Baru Sofifi. Setidaknya provinsi. Namun Sungai, Danau dan Penyeberangan,  awal pengembangan Kota Baru meski  sudah perjalanan Ternate – Sofifi  ditem­ Sofifi digagas pada tahun 2010, berjalan 15 tahun, puh 1 jam 20 menit. saat Kota Baru Sofifi diresmikan pertumbuhan kota sebagai Ibukota Provinsi Maluku tidak beranjak naik. Setelah Sofifi ditetapkan se­ Utara. Kondisinya berbeda bagai ibu kota provinsi melalui UU, jauh dengan ibu pengambil kebijakan merancang Kepala Bidang Pengembangan kota provinsi lain pembangunan di daerah itu, ter­ Infrastruktur PUPR Wilayah III.B, di Indonesia yang BPIW Kementerian PUPR , Melva berkembang pesat. Eryani Marpaung, menceritakan,  pada tahun 2015 Presiden Jokowi 25REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH mencanangkan pembangunan Kota Baru Sofifi. Bappenas menyusun Master Plan Kota Baru Sofifi. Selanjutnya, pada 2016, Ke­ menterian PUPR menyusun ren­ cana pengembangan Kawasan Kota Baru Sofifi-Tidore. Pada 2019, BPIW Kementerian PUPR meny­ usun strategi implementasi keter­ paduan infrastruktur PUPR dan non PUPR. Menurut Melva  ada sejumlah isu strategis pengembangan Kota Baru Sofifi. Diantaranya, secara ad­ ministrasi Kota Baru Sofifi masih berupa kecamatan di bawah ad­ ministrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga tidak ada kel­ uasan kewenangan. Dengan begitu, implikasinya Sofifi hanya berkembang sebagai ibukota kecamatan dengan skala pelayanan desa yang berada di sekitarnya, belum menjadi ibukota provinsi dengan skala pelayanan regional. Kemudian,  di Kota Sofifi masih

KORIDOR NASIONAL MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 terbatasnya skala pelayanan fasili­ misalnya, alokasi peruntukkan la­ kuantitas, kebutuhan jaringan jalan tas, sehingga belum menarik minat han perumahan Kota Sofifi  dalam Kota Sofifi sudah terpenuhi oleh warga untuk bermukim. “Sofifi RDTR Kota Sofifi sekitar 1,125.88 jaringan jalan yang ada. belum tumbuh sebagai kota yang Ha. Jumlah tersebut dinilai  masih mandiri secara ekonomi, dikare­ mencukupi untuk menampung ke­ Untuk memenuhi kebutuhan nakan masih tergantung dari kota butuhan rumah Sofifi hingga 2025. listrik Maluku Utara, PLN meren­ Ternate sebagai kota induk.”jelas  canakan pembangunan PLTU dan Melva. Sementara untuk kebutuhan PLTP (kapasitas total 115 MW ) dan kebutuhan air bersih tahun 2025 pengembangan MPP dan PLTMG Dalam dokumen Rencana diperkirakan  sekitar 144.538 l/ (kapasitas total 220 MW ). Pengembangan Kawasan Kota Baru dt ditambah dengan kebutuhan Sofifi, disebutkan Kota Baru  Sofifi industri 25.24 l/dt. Sedangkan Pengembangan Kota Baru Sofifi berpotensi menjadi pusat Jasa cakupan pelayanan SPAM eksisting secara makro,  disebutkan adan­ Perdagangan  dan Logistik. Sofifi  sekitar 49%.  Karena itu perlu ada ya rencana pengembangan KEK dikembangkan sebagai pusat Pe­ mengembangkan SDA dan jaringan. industri seluas 1.100 ha  dan KEK merintahan Provinsi Maluku Utara.  wisata bahari-sejarah ‘kelas dunia Hanya saja, tingkat Kemandirian Begitu juga soal pengelolaan seluas 200 ha di Pulau Morotai. Keuangan Daerah masih rendah, sampah, saat ini masih dilakukan PAD dengan APBD di Bawah 25%. secara mandiri oleh masyarakat. Sofifi  sebagai Kota Pusat Pe­ Karena itu perlu merealisasikan merintahan Provinsi Maluku Utara,  Sedangkan analisa terhadap Rencana pengembangan TPA akan dikembangkan sebagai pusat kebutuhan infrastruktur Kota Ba­ di Oba Utara serta pengelolaan logistic,  jasa  dan perdagangan un­ ru Sofifi, terdiri dari  perumahan, sampah berbasis 3R. tuk menunjang  Hinterland dengan kebutuhan air bersih, sampah, potensi perkebunan seperti pala limbah cair, jaringan jalan dan Sedangkan penanganan limbah dan  cengkeh,  perikanan, tambang, listrik. Untuk  pengembangan cair perlu dilakukan secara terpu­ kehutanan. infrastruktur  bidang perumahan sat sesuai standar penduduk Kota Sedang (100 ribu orang). Secara Untuk mewujudkan itu ada sejumlah strategi yang dilakukan. 26 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR NASIONAL Diantaranya yakni mendorong Sekilas Tentang perangkat pemerintahan untuk Kota Sofifi tinggal di Sofifi dengan menye­ diakan hunian dan fasilitas KOTA Sofifi atau Kota Baru Sofifi adalah ibu kota dari Provinsi Maluku dasar yang memadai untuk Utara (Malut). Kota Sofifi berada di Pulau Halmahera, pulau terbesar di menciptakan skala ekonomi kepulauan Maluku Utara.Selain menjadi sebuah wilayah administratif, kota. Kota Sofifi juga berstatus sebagai kota otonom. Tidak kalah pentingnya juga Kota Sofifi pada masa lalu, merupakan wilayah bagi Kesultanan membangun prasarana trans­ Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan. Sejarah Kota Sofifi sebagai ibu kota portasi seperti pelabuhan laut berawal dari pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999. Se- dan bandara  untuk menam­ belum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian pung penumpang dan pengem­ dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten bangan koleksi distribusi Halmahera Tengah. barang. Upaya lain mengem­ bangkan industri sumberdaya Provinsi Maluku Utara kemudian resmi terbentuk pada tanggal 4 Ok- kelautan dan mendorong tober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Ta- pengembangan industri di hun 2003. Pasal 9 ayat 1 UU RI Nomor 46 Tahun 1999 juncto UU RI Nomor hinterland (Halmahera Utara, 6 Tahun 2000 berbunyi “Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan Timur, Tengah dan Selatan). di Sofifi.” Walaupun sejak awal berdiri telah ditentukan bahwa ibu kota akan berada di Sofifi, namun di awal pendirian ibu kota Provinsi Maluku Sepertinya, dengan dukun­ Utara masih berada di Ternate. gan kolaborasi Kementerian dan Lembaga (K/L), Pemerin­ Terpilihnya Sofifi sebagai ibu kota provinsi tak lepas dari kajian tah Daerah (Pemda) dan mas­ pengembangan kawasan kepulauan tersebut, termasuk aspek geografis. yarakat,  Kota Baru Sofifi  akan Kota Ternate sendiri dikenal sebagai kota terbesar di Maluku Utara yang terwujud. Semoga.WID berlokasi di kaki Gunung Gamalama, namun kondisinya tidak memun- gkinkan untuk dikembangkan sebagai ibu kota. Kondisi ini berlangsung selama 11 (sebelas) tahun, sambil menunggu selesainya proses pemban- gunan infrastruktur di daerah tersebut. Peresmian Sofifi sebagai ibu kota provinsi dilakukan pada 4 Agus- tus 2010. Geografi Kota Sofifi Secara geografis, Kota Sofifi merupakan bagian dari poros Pulau Halmahera dan Pulau Tidore yang terletak di seberang Pulau Ternate. Dalam RDTR Kota Sofifi tahun 2009 sudah ditetapkan dan fungsinya sebagai pusat pelayanan pemerintahan yang terbagi atas 5 BWK yaitu: BWK I pusat kegiatan pemerintahan. BWK II pusat kegiatan pemerintah- an. BWK III pusat perdagangan dan jasa. BWK IV pusat kegiatan industri dan transportasi. BWK Penunjang sebagai pusat kegiatan permukiman dan fasilitas umum. Pembangunan Kota Sofifi juga telah menjadi salah satu agenda prioritas nasional sejak RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 (Major Pro- ject).WID 27REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

KORIDOR HUKUM MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 MARGARITO | PAKAR HUKUM TATA NEGARA Optimalkan BPKP Kunci Atasi Korupsi Kepala Daerah Maraknya peristiwa penangkapan terhadap daerah akhir-akhir ini? pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hokum serta beratnya hukuman yang ditimpakan, Tentu kita prihatin sekali. Ku­ seharusnya menyadarkan dan memberikan efek rangnya kapasitas dan integritas jera khususnya bagi penyelenggara Negara untuk kepala daerah merupakan salah tidak lagi bermain-main dengan uang rakyat. satu maraknya kasus korupsi kepa­ la daerah ini, jiwa kepemimpinan TAPI nyatanya, masih saja ada Kamis, doktor ilmu hukum lulusan atau leadership kepala daerah san­ yang nekat memanfaatkan setiap Universitas Indonesia dan staf pen­ gat rendah bahkan tidak bermutu. celah untuk memperkaya diri yang gajar Universitas Sultan Khairun Terbukti banyaknya kepala daerah bukan haknya yang berakibat pada Ternate. yang berusan dengan KPK karena kerugian keuangan Negara. Pang­ korupsi. Dan ini akan terus terjadi gung penegakan hokum dinegeri Bagaimana Anda melihat kalau etika dan moral para kepala ini seakan tak pernah sepi dari maraknya kasus korupsi daerah itu rendah, kita lihat saja kasus korupsi yang melibatkan yang menjerat sekarang, bagaimana para kepala kepala daerah. kepala daerah ini beruntun ditangkap KPK. Bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai Selain masalah penangkapan oleh institusi pen­ kepemimpinan atau egak hukum terus saja mewarnai tata kelola keuangan dinegeri ini, leadership, menurut Anda baik yang terkait dengan pen­ faktor apa lagi penyebab gelolaan APBN maupun APBD. maraknya korupsi Tentu ada yang masih harus kepala daerah ? dikoreksi untuk segera dibena­ hi agar kebocoran sia-sia keuan­ Tatanan pengawasan gan Negara tidak lagi terjadi. di daerah selama ini tidak bekerja maksimal Pakar Hukum Tata Negara, sehingga kepala daerah Margarito Kamis, menganggap dua bebas bertindak semaun­ hal yang mendesak untuk diper­ ya, kita tahu ada dua baiki. Pertama, system rekrutmen pengawas, yakni Inspek­ calon kepala daerah maupun upaya torat Daerah dan Badan untuk memenangkan kontestasi Pemeriksa Keuangan dan pilkada yang masih kental den­ Pembangunan (BPKP). gan praktik politik uang. Kedua, lemahnya fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerin­ tahan, pembangunan dan keuangan daerah. Berikut petikan wawancara Muh. Hajoran Pulungan, Majalah KORIDOR dengan Margarito 28 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR HUKUM Di mana Inspektorat merupakan ya, dengan begitu kepala daerah BPKP ini sebenarnya pengawasan yang berada langsung dan SKPD yang ada tentu akan tidak ada kaitannya di bahwah kepala daerah, sehingga berhati-hati dalam membuat suatu dengan kepala pergerakan dari instutusi ini pasti kebijakan dan tindakan. daerah dan politik, tidak maksimal, sementara BPKP jadi masa bodoh pengawas yang tidak secara rutin Selain BPKP apakah perlu dengan ekspektasi- melakukan pengawasan terhadap ada pengawas lain untuk ekspektasi dan daerah, hanya kalau keadaan ter­ mencegah korupsi di daerah? apa yang dilakukan tentu saja, seperti ada permintaan. kepala daerah. Bisa Optimalkan saja BPKP, apa lagi dikatakan bentuk Apa yang menyebabkan selama ini kan sudah ada Kemen­ pengawasan BPKP Inspektorat Daerah ini tidak pan-RB dan KASN yang bisa men­ yang terbaik, hanya bekerja maksimal seperti dampingi untuk mengawasi kepala saja bisa bertindak yang diharapkan? daerah. Sebenarnya, maraknya kalau ada permintaan korupsi kapala daerah ini dipen­ dari kepala daerah, Inspektorat inikan berada di garuhi juga oleh kepemimpinan na­ untuk itu perlu bawah kepala daerah, jadi kualitas sional kita. Misalnya, kalau sudah penguatan tugas dan Inspektorat di daerah itu tergan­ kalah di PTUN copot saja kepala wewenang BPKP, tung mutu dari leadership kepala daerah, kalau macam-macam ber­ melihat lembaga ini daerah. Sehebat apa pun Inspek­ ikan teguran. Selama ini tidak ada di luar lingkup kepala torat Daerah kalau daerahnya tindakan dari pemimpin nasional daerah. memang punya kebiasan meneri­ kita, kurangnya ketegasan. Apa lagi ma suap dengan berbagai macam BPKP itu adalah lembaga Pusat, 29REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH proyek tentu menjadi tidak efektif kalau ada ketegasan pasti semua penegawasannya. Karena Inspek­ bisa diatasi. torat ini tidak bisa lepas dari eks­ pektasi dan referansi politik dari Untuk KPK sendiri, menurut kepala daerah. Anda apakah sudah efektif melakukan pencegahan Bagaimana dengan BPKP korupsi di daerah? sendiri? KPK itu cukup fokus dalam BPKP ini sebenarnya tidak ada penindakan saja dan untuk pence­ kaitannya dengan kepala daerah gahan bikin saja badan khusus dan politik, jadi masa bodoh den­ yang mempunyai kewenagaan gan ekspektasi-ekspektasi dan apa termasuk penyadapan. Karena se­ yang dilakukan kepala daerah. lama ini terbukti pencegahan yang Bisa dikatakan bentuk pengawasan dilakukan oleh KPK kurang efeke­ BPKP yang terbaik, hanya saja bisa tif, mereka hanya roadshow saja ke bertindak kalau ada permintaan daerah-daerah dengan waktu cuk­ dari kepala daerah, untuk itu perlu up singkat, sementara pemerintah­ penguatan tugas dan wewenang an di daerah itu kan berjalan menit BPKP, melihat lembaga ini di luar per menit dan tidak bisa dikontrol, lingkup kepala daerah. Badan khusus seperti apa Penguatan seperti apa yang Anda maksudkan? nantinya BPKP ini? Bisa jadi Dewan Pertimbangan BPKP bisa melakukan audit ke Otonomi daerah itu diberikan tam­ daerah tanpa harus ada permint­ bahan wewenang lebih untuk men­ aan dari kepala daerah, sehingga gawasi pemerintahan daeran yang BPKP bisa mengawasi pergerakan di dalamnya ada mencegahan peny­ pemerintah daerah itu kapan pun impangan administrasi daerah yang lembaga tersebut menginginkann­ selama ini salah satu timbulnya ko­ ya. Dan ini tentu harus ada aturan rupsi di daerah. Makanya perlu de­ untuk penguatan BPKP ini nantin­ wan pertimbangan otonomi daerah

KORIDOR HUKUM MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 atau bisa jadi yang kita optimalkan akan mengawasi kepala daerah trilunan. Darimana mereka mem­ BPKP saja, dengan sungguh-sung­ yang secara struktutal berada di peroleh semua itu, dan tentu harus guh memperluas kewenanganya. bawah kepala daerah dan merupa­ dikembalikan kepada yang mem­ kan bagian dari kepala daerah. jadi berikan, jadi semua mempunyai Mendagri kemarin tidak akan efektif menurut saya. mata rantai yang tak terpisah. mengatakan akan memperkuat Inspektorat Sekarang kan ada namanya Bagamiana dengan Daerah guna mencegah Satgas Anti Korupsi, pengasawan dari BPK selama korupsi di daerah. pendapat Anda? ini? Bagaimana pendapat Anda? Tidak bakalan efektif juga, BPK itu pada dasarnya lembaga Sama saja, menurut saya itu karena soal korupsi ini ada banyak pengawasan yang independen, tapi tidak efektif karena Inspektorat itu faktor, mulai dari sistem yang ada, sayangnya selama ini BPK tidak pengawas internal yang otomatis tatanan soal postur penegakan pernah mempublikasikan kepada berada di lingkungan kepala daer­ hukum, sistem politik kita serta masyarakat berapa nilai kerugian ah, jadi optimalkan saja BPKP. Ka­ sistem kepemimpinan. Calon kepa­ negara atau daerah dari temuan lau kita berbicara tentang internal, la daerah saja harus mempunyai yang dilakukan oleh BPK. Kita lihat Inspektorat itu berada di bawah modal ratusan miliar bagimana saja, tindak lanjut dari temuan BPK kepala daerah jadi bagaimana ia dengan presiden yang tentunya selama ini kita tidak tahu, apakah 30 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR HUKUM ada ganti rugi dan berapa nilai pemimpin kita buta dan terlena BPK itu pada yang dikembalikan kepada negara. akan kekuasaan itu, karena mere­ dasarnya lembaga ka datang dengan kemiskinan dan pengawasan yang Menurut Anda apa yang turun dengan harta kekayaan yang independen, tapi harus dimiliki kepala daerah melimpah. Mengapa kita tidak sayangnya selama sebagai pemimpin? mengambil pelajaran dari situ. ini BPK tidak pernah mempublikasikan Saya selalu mendambakan Apa haparan Anda ke depan kepada masyarakat kepemimpinan saat zaman Rosu­ terkait pemberantasan berapa nilai kerugian lullah, khulafaur rasyidin hingga korupsi kepala daerah ini? negara atau daerah kepada dinasti Umawiyah yang dari temuan yang selalu menjadi contoh pemimpin Dengan pengawasan yang baik, dilakukan oleh BPK. yang dicintai rakyatnya. Mereka kita berharap korupsi daerah ini datang ke puncak kekuasaan den­ tidak ada lagi. Atau paling tidak gan harta melimpah dan turun korupsi kepala daerah ini bisa dari keuasaan dengan keseder­ diminimalkan dengan adanya haaan atau bahkan kemiskinan, pengawasan yang mempunyai ke­ ini sungguh contoh yang baik bagi wenangan yang kuat, yakni BPKP bangsa kita. Tapi sayangnya para dan BPK REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 31

KORIDOR HUKUM MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Karakter dan Korupsi di Negeri Relijius Menciptakan manusia berakhlak merupakan inti semua ajaran agama, sebagaimana tugas mulia yang diemban Nabi Muhammad SAW, di mana beberapa hari lalu, tepatnya 01 Desember 2017 kita baru saja memberi makna atas kelahiran Rasulullah SAW melalui acara Maulid yang dirayakan secara semarak. Seminggu kemudian, 09 Desember 2017 kita juga memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Dua momen yang teramat penting dan sangat vital, saling terkait, yang kita peringati di bulan yang sama. 32 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR HUKUM Oleh : Herman Oesman Dosen Sosiologi FISIP UMMU HIKMAH apa yang dapat dipe­ ja yang penyakitan). Masyarakat tik dari dua momen yang secara tentu tidak menginginkan Indo­ tidak langsung saling terkait erat nesia menjadi negara tertinggal itu. Fakta hari ini membuktikan, apalagi menjadi negara “halaman bangsa kita masih dikenal sebagai ’belakang’ (back yard) di Asia dan negeri yang mengidap korupsi pal­ dunia. ing akut, walau pun disadari dari tahun ke tahun upaya perbaikan Yang menjadi keprihatinan, ko­ terus dilakukan. Republika Online rupsi, kolusi, monopoli, nepotisme, (11 Desember 2017) dalam pem­ dan pungli justru telah menjadi nilai beritaannya menyebutkan Indeks kebersamaan (shared values) yang Persepsi Korupsi Indonesia berada benar-benar dianut masyarakat saat pada posisi ketiga di ASEAN. ini. Sekali pun usaha pemberan­ tasannya tengah gencar dilakukan. Sementara Transparency In­ Semua golongan, semua daerah dan ternational mengeluarkan tinjauan profesi telah terjangkit virus ini. terbaru mengenai pemeringkatan Termasuk mereka yang melegitima­ negara paling korup di planet si diri sebagai ’orang alim’. bumi, menempatkan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Bagi masyarakat Indonesia, ko­ Tahun 2016 pada posisi 90 dari 176 rupsi bukanlah sesuatu yang aneh negara dengan skor 37. Artinya, dan asing. Seluruh ruang publik perlahan-lahan endemik korupsi di dari negeri yang mengaku agama Indonesia mulai diberantas. sebagai pijakan moral ini, telah dianggap sebagai sesuatu yang bi­ Gunnar Myrdal melalui bukun­ asa-biasa saja. Tak berlebihan bila ya Asian Drama; an Inquiry into seorang pemimpin teladan yang the Poverty of Nations (1968) men­ amat bersahaja, Wakil Presiden RI yatakan negara kita dinilai sebagai Pertama Mohammad Hatta, pernah ’negara lunak’ (soft state), dalam menyebutkan secara tegas: ”korupsi hal pandangan dan sikap moral, di negeri ini telah membudaya.” utamanya moral publik. Salah satu yang menjadi persoalan adalah Menyusuri akar korupsi, dari korupsi, yang secara tegas belum mana ia muncul, apa dan bagaima­ dapat dituntaskan. na modelnya, membutuhkan waktu yang tidak pendek dan menguras Problem korupsi di Indonesia seluruh energi. Tapi, di negeri memang menjadi mata rantai yang ini, korupsi dapat ditemukan di dapat menghambat harapan Indo­ mana saja. Turun temurun secara nesia untuk menjadi negara maju, struktural dalam pola kekuasaan karena pasti terhalang oleh serious apapun. Mulai dari wilayah tert­ corruption and lousy work ethics inggi hingga terkecil, pusat hingga (korupsi yang gawat dan etika ker­ pelosok desa, sangat mudah ’dike­ nali’. 33REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

KORIDOR HUKUM MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Korupsi, telah menjadi fenom­ Demikian halnya dengan nal dengan istilah gratifikasi) pada ena endemik manakala ada yang negara tetangga kita, Philipina, penguasa untuk memperoleh ses­ tak beres dalam perilaku penguasa pernah berada di bawah rezim to­ uatu, merupakan bukti paling kuat, yang memegang kekuasaan dengan talitarianisme dengan pengendali bahwa tindakan itu justru tengah semena-mena. Korupsi telah men­ utama Ferdinand Marcos. Untuk mempersubur bibit korupsi. jadi perhatian serius semua negara Indonesia, runtuhnya rezim kekua­ di dunia, desakan dan tuntutan saan otoritarianisme Orde Baru di Sebagai negeri yang sering akan transparansi dan akuntabil­ bawah Soeharto menjadi indikator bangga memiliki semangat kea­ itas publik begitu kuat terasa. Ini penting dari kasus korup tersebut. gamaan tinggi, berbagai kasus sejalan dengan ungkapan Mochtar korupsi, pungli, dan berbagai ka­ Lubis (1922-2004) dalam salah Arnold J. Heidenheiner (1970) sus memalukan lainnya, mestinya satu tulisannya, yang menilai ko­ pernah membuat pemetaan yang tak perlu terjadi, di negara yang rupsi bagaikan udara. Terasa, na­ simplistis, dengan membagi ko­ menjunjung tinggi nilai-nilai reliji­ mun begitu sulit untuk dipegang. rupsi menjadi korupsi kecil, ko­ usitas. Tapi apa lacur, dari kenyata­ rupsi rutin dan korupsi yang men­ an yang ada, bahkan kita rasakan Mungkin, Lord Dalberg Acton jengkelkan. Korupsi kecil, mengacu sendiri, watak dan perilaku nega­ (1834-1902) benar ketika men­ pada pembelokan peraturan tif dan memalukan itu demikian gatakan, ”kekuasaan cenderung resmi demi keuntungan teman, menggelembung secara luar biasa korup, dan kekuasaan mutlak akan sebagaimana diwujudkan dalam dan meluas. korup secara mutlak pula.” Bagi laporan yang agak tidak jujur men­ Mochtar Lubis dan James C. Scott genai soal-soal rinci, pengabaian Pada konteks ini, tentu ada yang ketika menyunting buku mereka tanggal pemutusan (cut-of dates) salah dalam semangat keagamaan Korupsi Politik (1993) mencoba dan lain-lain. kita. Agama, ternyata masih belum merumuskan persepsi korupsi dari sepenuhnya berfungsi secara men­ sudut pandang John Waterbury, Sementara korupsi rutin, da­ dalam di hati dan tingkah laku kita. di mana dalam pengertian hukum, lam praktek sampai taraf tertentu, Fungsi agama sebagai pengukuh korupsi adalah perbuatan yang biasanya terjadi dalam kota-kota dan pembenar komunalisme di menguntungkan pribadi oleh pe­ yang berdasarkan warga-kebu­ kalangan kita secara lahiriah masih jabat-pejabat negara, yang secara dayaan. Akan tetapi biasanya ha­ nampak terang. Tidak demikian langsung melanggar larangan-la­ nya dalam bentuknya yang sudah halnya pada hati, amal dan akhlak, rangan hukum terhadap tingkah disaring melalui pengkolektifan justeru begitu gelap dan sepi. laku demikian. penerima, misal terima hadiah oleh pejabat pemerintah, yang biasanya Sepinya sistem pengajaran Korupsi, berkait erat dengan terjadi dalam hubungan patron - melalui pendekatan pada hati, moral dan perilaku, utamanya klien tradisional. watak, akhlak dan perilaku, menye­ anggota-anggota birokrasi yang babkan kita lebih bertumpu dan berkuasa. Mochtar Lubis dalam Thesis Arnold di atas memang menguras energi hanya untuk kata pengantar untuk buku yang bukan untuk Indonesia. Ia men­ mengasah kesalehan lahiriah tan­ disuntingnya itu, mengungkapkan, gambil sampel indikatif tersebut pa makna dan tanpa diimbangi pada akhirnya korupsi tanpa batas pada beberapa negara yang men­ dengan memperkokoh kesalehan secara besar-besaran akan meron­ jadi obyek penelitiannya sekitar sosial. Munculnya sikap hidup tokkan kekuasaan itu sendiri. tahun 1950 sampai 70-an, antara negatif, watak kesadaran penuh lain: Kota Yunani dan beberapa kepalsuan dan penyakit-penyakit Banyak contoh runtuhnya negara di bagian Amerika Latin. sosial lainnya, karena kita tidak rezim-rezim korup yang berkuasa, Namun tesis tersebut bagi Indo­ pernah peduli pada struktur tatan­ seperti di Tiongkok dengan rezim nesia, justru memberikan pembe­ an sosial yang membusuk dengan Kuomintang; di Rumania, pernah naran saat ini. Bahkan mungkin akar-akarnya yang telah meram­ hidup rezim Ceaucescu yang me­ saja di Provinsi Maluku Utara. bah dan menjalar kemana-mana, merintah bagai raja dengan kekua­ hingga memasuki sendi-sendi ke­ saan penuh. Begitu juga di Jerman Soal korupsi kecil dan korupsi hidupan kita lebih vital. Timur –sebelum terjadi reunifikasi rutin yang akhirnya menggurita dengan Jerman Barat—pernah menjadi korupsi menjengkelkan, Untuk itu, sistem pendekatan berada diketiak para pemimpin ko­ mungkin dapat ditemukan dalam pada hati, watak dan akhlak, mesti munis bergaya hidup super mewah kehidupan sehari-hari, dalam ko­ menjadi sesuatu yang lebih urgen yang lebih menonjolkan kekuasaan munitas dan hubungan dengan ses­ untuk dihidupkan, demi kualitas absolutisme. ama. Contoh paling telanjang saat moral masyarakat di masa depan memberikan “hadiah” (lebih dike­ 34 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR HUKUM dan menjadi spirit memaknai Kela­ BIODATA hiran Rasulullah SAW. Makna ke­ SINGKAT lahiran Rasulullah SAW harusnya menguatkan dan mempersiapkan Dr. Herman Oesman, M.Si, lahir 30 Agustus 1968. Sebelumnya akhlak bersama dalam memban­ dikenal sebagai jurnalis pada Tabloid Mingguan Ternate Post dan gun fondasi prasarana sosial dan Tabloid Aspirasi, lalu kemudian terjun menjadi dosen tetap pada kultural untuk menopang sebuah Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku sistem kemasyarakatan yang kokoh Utara (UMMU) dan Dosen Tidak Tetap Pascasarjana UMMU. sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Menyelesaikan pendidikan formal sejak SD Negeri Tobelo (1981), SMP Negeri Tobelo (1984), SMA Negeri Tobelo (1987), S1 Dengan begitu, membangun Sosiologi FISIP Universitas Pattimura Ambon (1994), S2 Sosiologi karakter dan akhlak mulia, dibu­ FISIP Universitas Indonesia (2005), dan S3 Sosiologi FISIP Universi- tuhkan nilai-nilai kebersamaan, tas Indonesia (2014). kerja keras, saling menghormati, jujur, peduli dan taat hukum. Semasa kuliah, aktif sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Pendekatan pengetahuan akhlak ti­ Ambon (1993-1994). Lalu berlanjut hingga kini di KAHMI, dengan dak semata diajarkan melalui kog­ jabatan yang pernah diemban: Sekretaris Umum Majelis Wilayah nitif knowing saja. Hal itu, tidaklah KAHMI Maluku Utara (2010-2015), sekarang aktif sebagai Anggota cukup. Diperlukan pendekatan Presidium Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara (2016-2021). Selain hati dan perasaan, sehingga tugas itu juga memimpin Center For Development Studies (CEFORDES) menyuruh kepada kebaikan tidak UMMU. menjadi beban apalagi sebuah pe­ maksaan. Pendekatan akan hati Aktif melakukan riset dan penelitian, serta menulis dna dan perasaan inilah yang perlu menyunting beberapa buku. Di antaranya: Menyunting buku (ber- dirancang secara lebih detil, seh­ sama M. Rahmi Husen); Potret Gelisah Negeri Pinggiran, Catatan ingga mampu menopang pendeka­ Kritis Atas Maluku Utara (2005); Salah satu penulis pada buku PEM- tan yang selama ini rapuh dan kita BERONTAKAN KATA-KATA, (2003); Menulis buku PEMBANGUNAN: terus gunakan. ANTARA KONTESTASI DAN KOMODIFIKASI (2012); Menulis Buku: TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT PULAU, DINAMIKA, PERS- Thomas Lickona dalam bukun­ PEKTIF, KRITIK, (2017). ya Raising Good Children (1994) menyatakan; akhlak atau karakter 35REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH hanya dapat terbentuk melalui proses: “mengetahui dengan baik, berperasaan dengan baik, mencin­ tai dengan baik dan bertindak dengan baik.” Karena itu, mem­ bentuk akhlak dan moral harus di­ dasari pada kecintaan akan Tuhan, rendah hati, dan kasih sayang ses­ ama manusia dengan lebih banyak melibatkan hati dan perasaan. Ini perlu dipraktekkan untuk membentuk “otot-otot akhlak dan moral” agar menjadi lebih kuat. Kiranya, ini harus ditumbuhkan di keluarga, dunia pendidikan, dan lingkungan komunitas kita. Peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi yang perlahan-lahan mulai ”membaik” itu setidaknya terus diupayakan. Tak ada kata lelah un­ tuk memberantas korupsi di negeri relijius ini.

KORIDOR KEBIJAKAN MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 SUPARTO WIJOYO | PAKAR HUKUM DARI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA Kebijakan Mayoritas Pimpinan Daerah Tidak Berbasis Green Policy Mayoritas pimpinan daerah di Indonesia hingga kini tidak mempunyai wawasan dan kepekaan lingkungan. “Itulah sebabnya tata letak lingkungan daerah dan kota di rawan pencemaran, polusi dan tidak menyehatkan,” tutur Suparto Wijoyo, saat dihubungi KORIDOR di salah satu Universitas swasta di Surabaya. PAKAR hukum dari universitas kepala daerah harus mengimple­ lingkungan hidup. Airlangga ini menyoroti ragam mentasikan regilasi daerah sesuai persoalan yang berkisar dalam dengan keseimbangan lingkun­ Bagaimana cara pelbagai kebijakan kota, khusus­ gan hidup. Jangan salah, kondisi mengimplementasikan nya yang berhubungan dengan lingkungan hidup di Negara kita kebijakan daerah yang sesuai lingkungan hidup. Sikap kritis ini ini kan sedang sakit keras. Lihat dengan lingkungan hidup? seringkali berimplikasi pada reaksi saja di berbagai daerah khususnya para birokrat dan akademisi lain. perkotaan, Surabaya misalnya, Banyak sekali bentuknya. Di­ penyakit lingkungan sangat kronis. antaranya adalah, pertama mem­ Ia banyak menuangkan gagasan Polusi dari pabrik dan kendaraan inimalisir pembangunan gedung tentang pentingnya kepekaan bermotor, sampah, dan rumah pencakar langit. Saat ini kebijakan terhadap lingkungan, tidak ha­ rumah kumuh dihuni banyak pen­ mayoritas pimpinan daerah tidak nya di pelbagai seminar. Ia juga yakit. Hal itu menyebabkan rawan­ berbasis green policy. Artinya, mengeksplorasi hasil olahan ide­ nya tingkat kesehatan masyarakat. mega proyek yang dikerjakan oleh nya itu di media massa, baik local Tidak hanya itu, secara tidak sadar kepala daerah kita lebih banyak di­ maupun nasional. Berturut turut pula, kondisi dosen fakultas Unair ini mengisi kolom mingguan di berbagai media demikian juga menyebabkan massa, dengan mengkritisi ragam tingkat stress masyarakat. Bayang­ kebijakan pemerintah yang tidak kan saja setiap sore masyarakat ko­ sepihak pada masyarakat dan ta pulang dari kerja. Yang mereka lingkungan hidup. hadapi tiap harinya adalah kema­ cetan, polusi dan suhu panas yang Selain dikenal di kalangan aka­ luar biasa. Padahal mereka sedang demisi, sosok yang akrab dipanggil dalam kondisi letih sehabis beker­ Cak Parto ini juga terpandang di ja. Maka tanpa disadari, selain kalangan birokrat. Pasalnya ia menjadi factor dominan penyakit hamper tak pernah absen dalam fisik dan pemanasan global, keti­ membidani ragam perumusan ke­ dakseimbangan lingkungan juga bijakan peraturan daerah dan tata menyebabkan penyakit psikis. lingkungan di wilayah Jawa Timur dan Nasional. Dari situ mestinya aspek lingkungan hidup menjadi preor­ Lebih jauh, arek kelahiran itas utama dan kebutuhan pokok lamongan 20 Oktober 1968 ini yang harus dipenuhi oleh mas­ menuturkan sikap dan pandan­ yarakat kota. Namun mengapa gannya terkait dengan kualifikasi hingga kini Surabaya dan beberapa kepala daerah masa depan, untuk kota besar lainnta masih rawan menopang keberhasilan otonomi polusi dan pencemaran ? Hal itu daerah. Berikut wawancara KORI­ disebabkan oleh minimnya tingkat DOR dengan Suprapto Wijiyo. pemahaman kepala daerah tentang Sederhana. Maksudnya bahwa 36 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR KEBIJAKAN prioritaskan untuk pembangunan menjadi kandidat kepala daerah, ia dari campur tangan partai politik fisik yang sama sekalimenegasikan harus dicalonkan oleh partai poli­ yang mengusungnya. Padahal, sep­ keseimbangan lingkungan. Dengan tik. Dan dibalik layar ia juga harus erti yang saya katakan, partai poli­ itu, lingkungan menjadi sangat mempunyai dana besar untuk tik itu pemahamannya nol untuk panas, kering dan gersang. Kedua, susksesi, yang rata rata ditopang lingkungan. memperbanyak green zone atau zo­ oleh para pengusaha. Dari sinilah na hijau dalam bentuk pertamanan sebenarnya akar persoalannya. Lalu apa hubungan antara kota. Pertamanan di berbagai pusat pengusaha yang membackup kota tidak hanya menjadi aksesoris. Persoalan pertama datang dari kepala daerah tertentu Lebih jauh green zone ini menjadi parpol dan yang kedua lahir dari dengan lingkungan hidup ? penyeimbang bagi pencemaran pengusaha. Partai politik, selain lingkungan dan menjadi produsen urusan kenegaraan, mereka tidak Sekarang saya balik bertan­ udara bersih. Dengan itu setida­ punya konsep tentang lingkungan ya, kenapa seorang pengusaha knya kesehatan lingkungan akan hidup. Jangankan desain atau mau membac up seorang calon dapat dijaga. konsep lingkungan hidup, lhawong kepala daerah? Jawabnya seder­ memikinkan hal ini saja lho tidak. hana. Karena mereka mempunyai Selain minimnya penge- Aspaek lingkungan bagi partai poli­ kepentingan untuk membangun tahuan tentang lingkungan tik ibarat jauh api dari panggang. usaha. Lebih jauh, pengusaha ma­ hidup, apa factor lain yang Mereka hanya memikirkan regulasi na di daerah dan perkotaan yang menyebabkan pimpinan kekuasaan. Tidak lebih. Pertanyaan care terhadap dampak lingkun­ daerah tidak mengimplemen- yang mengemuka, apa hubungan­ gan hidup? Sebaliknya anda tahu tasi green policy seperti yang nya dengan kepala daerah ? Begini, sendiri, salah satu penyebab ru­ anda katakan tadi? karena kepala daerah dicalonkan saknya ekosistem dan lingkungan dari partai tertentu, maka setiap di daerah dan perkotaan adalah Kita harus mengetahui akan kebijakan dia dibawah tangan ha­ limbah pabrik dan polusi asap yang persoalan ini dari awal. Seorang rus melibatkan dan mengusung keluar dari cerobong pabrik. Lalu kepala daerah, sesuai dengan ke­ aspirasi partai tersebut. Kasarnya, bangunan real estate juga menjadi bijakan otonomi daerah dipilih kalau boleh jujur, rata rata kepala penyebab lainnya. langsung oleh rakyat. Nah, untuk daerah tidak dapat melepaskan diri Bayangkan saja jika salah satu 37REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

KORIDOR KEBIJAKAN MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 pengusaha pemilik real estate atau Benar. Ada kaitan erat antara signifikansi dampak lingkungan ini lingkungan hidup dengan per­ di daerah. pabrik di suatu daerah adalah soalan politik. Maka kami dari praktisi dan pengamat lingkungan Jika tidak berhasil ? penyandang dana kepala daerah. hudip mengusulkan agar kandi­ dat pimpinan daerah tidak harus Sekarang ini ada program dari Mereka tidak mau rugi dong. Ha­ dicalonkan oleh partai. Mereka founding yang bekerjasama dengan bisa saja mencalonkan diri Karena kepala daerah untuk memberdaya­ rus ada timbale balik daerah untuk aspek ketokohan di masyarakat. kan aspek lingkungan hidup, khu­ Untuk itulah dengan adanya RUU susnya di perkotaan. Dari situlah kepentingan usahanya. Tentu asset Paket Politik yang akan dibahas, kita akan masuk menjadi perumus kami di jajaran tim ahli departe­ dan konseptor desain penghijauan pabrik akan diperluas, kemudian men lingkungan hidup mengusul­ atau pembuatan taman kota di kan hal itu. tempat tempat strategis. pembangunan real estate di tempat Dari sisi mana anda Apa saja parameter yang strategis kota akan diperban­ memperjuangkan RUU ? lingkungan hidup untuk dikembangkan oleh daerah ? yak. Okelah barangkali kami tidak dapat langsung memantau dan Parameter pengelolaan lingkun­ Sementara itu kepala daerah turut mengambil kebijakan. Karena gan hidup mencakup tiga indika­ itu kewenangan wakil rakyat. Tapi tor. Yaitu kesamaan akses dan tidak berani tegas melarang pem­ sebisa mungkin kami memberikan penggunaan sumber daya alam, pemahaman kepada mereka partai integrasi pengelolaan lingkungan bangunan. Sebab sang pengusaha politik dan DPD untuk memikirkan dan pelestarian sumber daya alam. Pertama mencakup kesamaan adalah yang menopang kesuksesan sebagai kepala daerah. Itulah per­ soalannya. Jika demikian, persoalan lingkungan hidup erat kaitannya dengan aspek politik. Utamanya general election sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah. Bagaimana pandangan anda? 38 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR KEBIJAKAN akses penggunaan sumber-sum­ sungai, pengelolaan sampah dan Dr. Suparto Wijoyo, S.H, M.Hum ber material seperti persawahan, air yang ramah lingkungan, mana­ perkebunan dan air. Juga persa­ jemen polusi, pengembangan en­ Dosen Universitas Airlangga maan kesempatan dalam konsumsi ergy alternative ramah lingkungan energy dan pemberdayaan mas­ dan terbarukan, serta semacamnya. Program Studi: Pengembangan yarakat kecil dalam penggunaan serta pengelolaan sumberdaya Lebih jauh apakan ada Sumber Daya Manusia - S3 alam. Kedua difokuskan pada har­ regulasi khusus yang monisasi pembangunan industry, mengatur kewajiban Jabatan: Lektor Kepala ekonomi masyarakat, dan lingkun­ pemerintah daerah untuk gan. Selain itu mediasi perbedaan mengurus lingkungan hidup ? PENGHARGAAN kepentingan antar sector indudtri,  Lulusan Terbaik Program masyarakat dan pemerintah daer­ Tentu. UU No 32/2004 tentang ah. Diluar itu dipotret pula upaya Pemerintah Daerah, pengelolaan Studi Ilmu Hukum Program upaya pengarusutamaan lingkun­ dan pelestarian atau pengendalian Pascasarjana Universitas gan (environtmen mainstreaming) lingkungan hidup sebenarnya mer­ Airlangga 1995 dalam setiap kebijakan daerah. upakan urusan wajib yang menjadi  Lulusan Terbaik Program Magister Ketiga berkaitan dengan upaya dan wewenang daerah baik provinsi Program Pascasarjana Universitas kebijakan daerah dalam pelestarian maupun kabupaten/kota. Itu dapat Airlangga 1995 sumber daya alam, termasuk sum­ dibaca pada pasal 13-14. Berturut  Wisudawan Terbaik Universitas ber daya manusia. turut pada padal 22 huruf k, dite­ Airlangga 1995 gaskan pula, dalam penyelengga­  Peserta Terbaik Penataran Hukum Indikator tersebt juga mencak­ raan otonomi, daerah wajib mele­ Administrasi 1995 up aspek perlindungan situs situs starikan lingklungan hidup.  Peserta Terbaik Course on bersejarah, pelestarian hutan dan Environmental Law and Sustainable Development 1999  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2006  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2007  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2008  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2009  Pergerakan Pembebasan Surat Ijo di Kota Surabaya 2009  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2010  Guru Luar Biasa Ma’haat Teebee Indonesia 2010  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2011  Semen Gresik Award 2012  Penghargaan dari Berbagai Komunitas Sosial dan Lingkungan di Indonesia 2013  Piagam Penghargaan sebagai Penguji Eksternal Program Doktor 2015 39REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

KORIDOR DESA MANDIRI MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Tertinggi Nasional, Jatim Memiliki 1.490 Desa Mandiri Jawa Timur membuktikan sebagai provinsi dengan gudangnya desa mandiri. Terbaru, berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia. BERDASARKAN SK Menteri en), dan ketiga Kalbar dengan 586 adalah, Desa Oro Oro Ombo Keca­ PDTT RI nomor 80 tahun 2022 desa mandiri atau 9,39 persen. matan Batu Kota Batu (peringkat tentang status kemajuan dan ke­ 1), Desa Sidomulyo Kecamatan mandirian desa tahun 2022 yang Jumlah desa mandiri di Jatim Batu Kota Batu (peringkat 2), Desa ditandatangani Menteri PDTT pada 2022 naik drastis dibanding Genteng Kulon Kecamatan Gen­ Abdul Halim Iskandar pada 11 Juli tahun 2021 sebelumnya. Saat ta­ teng Kabupaten Banyuwangi (per­ 2022, jumlah desa mandiri di Ja­ hun 2021 tercatat ada 697 desa ingkat 3). tim tercatat sebanyak 1.490 desa mandiri di Jatim. dengan status mandiri, 3.906 desa Kemudian Desa Merkawang maju, dan 2.326 desa dengan sta­ \"Alhamdulillah, tahun ini Kecamatan Tambakboyo Kabu­ tus berkembang. jumlahnya bertambah lebih dari 2 paten Tuban (peringkat 7), dan kali lipat menjadi 1.490 atau naik Desa Genteng Wetan Kecamatan \"Dengan demikian, Jatim men­ 113,77 persen. Ini prestasi luar Genteng Kabupaten Banyuwangi jadi penyumbang desa mandiri biasa. Terimakasih kepads para bu­ (peringkat 10). terbanyak dibanding provinsi lain. pati dan walikota Batu yang mem­ Dari total 6.238 desa mandiri di bangun desa dengan serius dan Di Jatim sendiri, Kabupaten Indonesia, 23,88 persen atau 1.490 terukur. Juga kepada Kemendes Bojonegoro menjadi kabupaten desa mandiri ada di Jatim,\" kata yang mengguyur program dengan dengan jumlah desa mandiri ter­ Gubernur Jatim Khofifah Indar Par­ pendampingan yang terukur pula,\" banyak dengan 155 desa mandiri, tambahnya. disusul Kabupaten Gresik dengan awansa, Kamis (14/7/2022) pagi. 153 desa, dan Kabupaten Banyu­ Di posisi kedua tercatat Tidak hanya itu, 5 desa mandi­ wangi dengan 138 desa mandiri. Jabar dengan 1.130 desa ri di Jatim juga masuk dalam 10 mandiri (18,11 pers­ besar nasional dengan status IDM Menurut Gubernur Khofifah, capaian tersebut sejalan dengan Mandiri. Kelima desa tersebut 40 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR DESA MANDIRI upaya Pemprov Jatim untuk terus terutama masalah kemiskinan. kemiskinan desa dan kota di Jatim membangun dan memberdayakan Sebagaimana diketahui, kemi­ terus menyempit,\" pungkas Guber­ masyarakat desa melalui berbagai nur Khofifah. program dan kegiatan baik dari skinan perdesaan hampir 2 kali pemerintah pusat, provinsi serta lipat lebih tinggi dibanding perko­ Menurut data BPS angka kemi­ kabupaten dan kota. taan. Pada September 2018 dispar­ skinan Jawa Timur di perdesaan itas kemiskinan desa - kota men­ pada September 2021 sebesar 13,79 \"Alhamdulillah Jatim berhasil capai 8,24 persen, sementara pada prosen dan perkotaan 7,99 pros­ mempertahankan capaian Desa September 2021 sudah menyempit en.red Mandiri Tertinggi Nasional sejak menjadi 5,80 presen. \"Semoga ta­ tahun 2019. Prestasi ini adalah ben­ hun ini, disparitas tuk kerja keras kita semua khusus­ nya para Kepala Desa, Pendamping Desa, Camat, Bupati dan Walikota Batu dan semua pegiat desa yang tiada lelah untuk terus memberday­ akan masyarakat dan membangun desa. Trimakasih untuk semuanya,\" ucap guber­ nur perempuan pertama Jatim ini. Capaian tersebut menurut Guber­ nur Khofifah juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk ter­ us mengurangi disparitas antara desa dan kota, REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH 41

KORIDOR DESA MANDIRI MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Seriwe Desa Mandiri Energi dari Lombok: Mendorong Keberlanjutan Energi dan Kemajuan Sosial Di tengah upaya global untuk mengurangi yang aman dan terjangkau, yang ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan berdampak positif pada kehidupan mendorong keberlanjutan energi, sebuah inisiatif menarik sehari-hari, pendidikan, dan telah diluncurkan di Lombok, yaitu Seriwe Desa Mandiri pengembangan ekonomi di de­ Energi. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan desa- sa-desa tersebut. desa yang mandiri dalam penggunaan energi terbarukan dan menciptakan dampak positif bagi kemajuan sosial. Selain itu, Seriwe Desa Mandiri Energi juga berfokus pada peman­ SERIWE, yang merupakan sing­ seperti pertanian, air bersih, dan faatan energi terbarukan dalam katan dari \"Sustainable Energy pemanasan. sektor pertanian. Misalnya, peng­ for Rural Empowerment\" (Energi gunaan pompa air tenaga surya un­ Berkelanjutan untuk Pember­ Salah satu contoh proyek yang tuk irigasi tanaman. Ini membantu dayaan Desa), bertujuan untuk telah dilaksanakan dalam Seriwe petani meningkatkan produktivitas menghadirkan akses energi yang Desa Mandiri Energi adalah insta­ dan efisiensi dalam penggunaan terjangkau, bersih, dan berkelan­ lasi panel surya di desa-desa terpi­ air, serta mengurangi ketergantun­ jutan bagi desa-desa di Lombok. lih. Dengan memanfaatkan sumber gan pada bahan bakar fosil yang Inisiatif ini tidak hanya berfokus energi matahari yang melimpah di mahal dan berpolusi. pada penyediaan listrik, tetapi juga Lombok, panel surya digunakan melibatkan penggunaan energi untuk menghasilkan listrik yang Inisiatif ini juga melibatkan terbarukan dalam sektor-sektor dapat digunakan oleh masyarakat pendidikan dan pelatihan untuk desa. Ini memberikan akses listrik masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan dan memberdayakan mereka dalam mengelola dan memanfaatkannya secara efektif. Program-program seperti workshop, pelatihan teknis, dan pembentukan kelompok mas­ yarakat energi dapat membantu memperkuat pengetahuan dan ket­ erampilan masyarakat dalam men­ gelola sistem energi terbarukan di desa mereka. Seriwe Desa Mandiri Energi telah menerima sambutan han­ gat dari masyarakat dan pihak berkepentingan di Lombok. Dalam rangka mencapai keberlanjutan energi dan pembangunan berke­ lanjutan, inisiatif ini dianggap se­ bagai langkah yang signifikan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Pemerintah setempat dan mi­ tra proyek, termasuk organisasi 42 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR DESA MANDIRI nirlaba dan sektor swasta, bekerja keberlanjutan dan ketahanan pan­ Sejak diluncurkan, sama dalam melaksanakan Seriwe gan di desa-desa tersebut. Seriwe Desa Mandiri Desa Mandiri Energi. Dukungan Energi telah mencapai keuangan, teknis, dan operasional Selain manfaat energi dan beberapa hasil yang diberikan untuk memastikan ke­ pertanian, Seriwe Desa Mandiri signifikan. Lebih dari langsungan proyek dan manfaat Energi juga telah menciptakan 20 desa di Lombok yang berkelanjutan bagi desa-desa lapangan kerja baru dan peluang telah berhasil di Lombok. ekonomi. Sebagai bagian dari ini­ mengadopsi teknologi siatif ini, pelatihan dan pembentu­ energi terbarukan dan Melalui Seriwe Desa Mandiri kan kelompok masyarakat energi memanfaatkannya Energi, Lombok menunjukkan telah memberikan keterampilan dalam kegiatan sehari- komitmen mereka untuk men­ baru kepada penduduk desa dalam hari. Penggunaan gurangi emisi gas rumah kaca, instalasi, pemeliharaan, dan ma­ panel surya, pompa memperkuat ketahanan energi, dan najemen sistem energi terbarukan. air tenaga surya, meningkatkan kualitas hidup mas­ Beberapa warga desa bahkan telah dan sistem energi yarakat desa. Diharapkan bahwa berhasil membuka usaha kecil terbarukan lainnya inisiatif ini akan menjadi contoh dalam bidang energi terbarukan, telah membantu yang menginspirasi bagi daerah seperti instalasi panel surya dan meningkatkan akses lain di Indonesia dan dunia un­ penyediaan layanan teknis. listrik, air bersih, dan tuk mengadopsi pendekatan yang efisiensi energi di berkelanjutan dalam pemenuhan Keberhasilan Seriwe Desa desa-desa tersebut. kebutuhan energi dan pembangu­ Mandiri Energi tidak lepas dari nan masyarakat. peran pemerintah, mitra proyek, 43REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH dan dukungan masyarakat. Pemer­ Sejak diluncurkan, Seriwe Desa intah setempat terus berkomitmen Mandiri Energi telah mencapai untuk melanjutkan dan memperlu­ beberapa hasil yang signifikan. as inisiatif ini ke lebih banyak desa Lebih dari 20 desa di Lombok tel­ di Lombok. Mitra proyek, termasuk ah berhasil mengadopsi teknologi organisasi nirlaba, lembaga riset, energi terbarukan dan memanfaat­ dan perusahaan swasta, terus kannya dalam kegiatan sehari-hari. memberikan dukungan teknis, Penggunaan panel surya, pompa pembiayaan, dan sumber daya air tenaga surya, dan sistem energi lainnya. terbarukan lainnya telah memban­ tu meningkatkan akses listrik, air Masyarakat desa juga terlibat bersih, dan efisiensi energi di de­ aktif dalam pengelolaan dan peme­ sa-desa tersebut. liharaan sistem energi terbarukan. Mereka telah membentuk kelom­ Masyarakat desa yang sebelum­ pok-kelompok masyarakat energi, nya mengalami keterbatasan akses yang berfungsi sebagai wadah un­ listrik kini dapat menikmati pen­ tuk kolaborasi, pemantauan, dan erangan yang aman dan terjangkau pemecahan masalah terkait energi di rumah mereka. Ini membuka di desa. Ini membantu membangun peluang baru untuk meningkatkan kapasitas lokal dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, partisipasi masyarakat dalam pen­ termasuk akses ke informasi, pen­ gambilan keputusan terkait energi. didikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Melalui Seriwe Desa Mandiri Energi, Lombok terus bergerak Di sektor pertanian, penggu­ maju dalam mewujudkan visi ke­ naan pompa air tenaga surya telah berlanjutan energi dan kemajuan mengubah cara petani mengelola sosial. Inisiatif ini bukan hanya irigasi. Mereka dapat mengop­ tentang penyediaan energi terba­ timalkan penggunaan air untuk rukan, tetapi juga tentang mem­ pertanian, mengurangi biaya op­ berdayakan masyarakat desa dan erasional, dan meningkatkan hasil menciptakan transformasi positif panen. Ini berdampak positif pada dalam kehidupan mereka.

KORIDOR BUDAYA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Subak Bali Warisan Budaya Dunia Budaya subak Bali sebagai cermin Tri Hita Karana, selalu di Jatiluwih ini, masyarakat meng­ mengupayakan adanya keseimbangan hubungan gunakan sistem pengairan subak. antara manusia dengan alam. Sistem pengairan khas Yakni sistem pengairan atau irigasi masyarakat Bali itu kini ditetapkan serbagai warisan tradisional Bali yang berbasis pada Budaya Dunia oleh United Nations Educational, masyarakat. Keberadaan subak Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). mulai ada sekitar Tahun 1072, atau 940 tahun silam setelah sistem per­ “SELAMAT Datang Di Jatilu­ Hamparan sawah terbentang luas tanian itu mulai ditemukan di Bali. wih”. Tulisan itu terpampang jelas diareal 303 hektar itu menjadi daya di pintu gerbang Desa Jatiluwih, tarik tersendiri bagi siapapun yang Selain itu dalam menjalankan Kecamatan Penebel, Kabupaten berkunjung ke Desa Jati Luwih. aktivitas pertaniannya, masyarakat Tabanan, Bali. Memasuki Desa di Jati Luwih juga masih tetap Jatiluwih, panorama yang men­ Jatiluwih yang terletak di ket­ mempertahankan Tri Hita Karana. awan mulai terlihat. Sejauh mata inggian 700 m diatas permukaan Bagi masyarakat Jati Luwih model memandang yang tampak adalah laut merupakan daerah persawa­ pertanian seperti ini telah diterap­ hamparan sawah dengan padi Bali han terasering, daerah persawa­ kan secara turun-temurun. Mas­ yang sudah mulai menguning. han yang dibuat berteras atau yarakat di desa Jatiluwih itu juga bertingkat. Untuk mengairi sawah masih menggunakan cara dan alat- alat tradisional dalam mengerjakan sawahnya. 44 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR BUDAYA Tak heran berkat keindahann­ tions Educational, Scientific, and Subak adalah ya, Desa Jati Luwih, selalu dikun­ Cultural Organization/UNESCO , sistem pengairan jungi para wisatawan. Di Jatiluwih, akhirnya mengakui subak di Bali atau irigasi para wisatawan dapat menikmati sebagai warisan budaya dunia. tradisional Bali atraksi budaya cara menanam padi, yang berbasis mulai dari proses pertanian dan Hanya saja untuk mendapat pada masyarakat. mapag toya, ngendag, mengolah pengakuan sebagai Warisan Bu­ Keberadaan subak tanah, tanam padi, sampai panen daya Dunia itu juga tidak mudah. ada sejak sekitar padi. Menariknya, di Jatiluwih ma­ Paling tdak sudah diperjuangkan Tahun 1072, atau sih dipertahankanpadi lokal serta sejak 12 tahun silam. Sesuai den­ 940 tahun silam budidayanya masih menggunakan gan pengajuannya, subak Bali setelah sistem pupuk organik. Bahkan setiap 210 luasnya sekitar 20 ribu hektare. pertanian itu mulai hari sekali di hari Rabu Kliwon Arealnya terdapat di lima kabu­ ditemukan di Bali Ugu, wisatawan dapat melihat up­ paten. Yakni di Kabupaten Bangli, acara petoyan yang diadakan di Pu­ Gianyar, Badung, Buleleng, dan Ta­ ra Petali dengan menggelar tarian banan. Kini setelah perjuangan se­ sakral, Tarian Wali Pendek. lama 12 tahun itu akhirnya budaya subak Bali sebagai cermin Tri Hita WARISAN BUDAYA DUNIA Karana, disetujui untuk ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Masyarkat Jatiluwih memang boleh berbangga hati. Selain telah Sejatinya pola bercocok tanam memiliki keindahan alammnya, dengan sistem subak menerapkan Subak, system pengairan khas prinsip Tri Hita Karana. Dalam masyarakat Bali,kini diakui sebagai penerapannya prinsip Tri Hita Warisan Budaya Dunia. Organisasi Karana selalu diupayakan adanya Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, keseimbangan hubungan antara dan Kebudayaan PBB, United Na­ manusia dengan alam yakni sawah, manusia dengan manusia sebagai 45REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

KORIDOR BUDAYA MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 pelaku anggota subak dan manusia dengan Catur lawa dan pesanakan menentukan segala hasil. Sedang­ dengan Ida Sang Hyang Widhi se­ dari Pura Batukaru. Disebelah kan manusia bertugas sebagai bagai pencipta. utara kokoh berdiri Gunung Batu­ pelaku yang harus mengupayakan karu yang berdampingan dengan secara maksimal. “Ini menjadi Karena itu bagi masyarakat Danau Tamblingan yang juga mer­ cerminan yang larut dari hubun­ Bali, prinsip Tri Hita Karana tak upakan wujud nyata lingga yoni. gan manusia dengan Sang Pencip­ hanya sekedar konsep saja. Namun ta,”kata Ketut Sadriasa . benar-benar jalankaan. Tengok sa­ Menurut Ketut Sadriasa, kelian ja apa yang dilakukan masyarakat tempek Besikalung, kegiatan petani Sedangkan untuk memulai anggota subak di Desa Jatiluwih. di Jatiluwih, dan bebarapa Desa menggarap sawah, pengaturan air Di kawasan ini berdiri Pura Batu­ disekitarnya, sebelum kegiatan serta dan kapan saatnya menanam karu yang dikelilingi 4 pura lainn­ bercocok tanam dilakukan, selalu palawija, menurut Ketut Sadriasa ya. Yakni disebelah utara ada Pura diawali dengan matur piuning atau selalu dimusyawarahkan dengan Puncak Petali, disebelah timur ada mohon restu di pelinggih ulun anggota subak lainnya. Selain itu Pura Besi Kalung , disebelah sela­ sawah dan pura besar lainnya. pemeliharaan saluran air irigasi tan ada Pura Tamba Waras, dan Seluruh kegiatan bercocok tanam juga dikerjakan dengan gotong roy­ Pura Muncak Sari di sebelah barat. mulai dari mapag toyo atau men­ ong. “Inilah pelaksanaan keseim­ Hal ini sering disebut dengan Ca­ gambil air dan mengalirkan air bangan hubungan manusia dengan tur lawa dan pesanakan dari Pura ke sawah, ngurit atau membuat manusia,”kata Ketut Sadriasa. Batukaru. benih padi, nandur atau menanam benih, padi inget, padi bunting, Lebih lanjut Ketut Sadriasa Hal ini menunjukan adanya panen sampai padi dimasukkan juga mengungkapkan masyarakat satu kesatuan dari kawasan subak. ke lumbung selalu diawali dengan di Jatiluwih tidak berani mene­ yaitu Pura Puncak Petali di sebelah upacara. bang pohon di hutan Batukaru. utara, Pura Besi Kalung sebelah Apalagi merusak kawasan hutan. Timur, Pura Tamba Waras sebelah Semua ini menurut Ketut Sa­ Semua ini didasari atas kesadaran selatan dan Pura Muncak Sari, di driasa dilakukan dengan kesadaran keberadaan hutan dan Gunung Ba­ sebelah barat, yang sering disebut adanya Sang Hyang Widhi yang tukaru sebagai sumber serapan air 46 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 KORIDOR BUDAYA yang akan menjamin keberadaan ersedian air sepanjang tahun dan Selain itu Pemda juga telah air sepanjang tahun. merawat saluran irigasi, memenuhi menetapkan management plan kecukupan benih padi, membantu pembangunan dan tata guna. Tu­ Sedangkan sawah bagi mas­ menyediakan pasar yang kindusif juanya agar perkembangannya yarakat Jatiluwih kata Ketut Sa­ untuk produk pertanian, subsidi justru tidak menimbulkan kesan driasa adalah “Ibu pertiwi\". Sebab pajak, serta membantu pendidikan semrawut.Dengan begitu siapa pun dari sanalah manusia dan tum­ putra-puri petani. Dengan demiki­ tidak akan diperkenankan mem­ buhan mendapatkan kehidupan an kelangsungan subak sebagai bangun secara sembarangan tanpa berupa makanan. Bumi dan tum­ warisan budaya dunia dapat diper­ mematuhi tata ruang tersebut. buhan sudah sewajarnya diberikan tahankan. Pembangunan fasilitas pariwisata “makanan” alami yang terbaik yang hanya diperkenakan pada kawasan bersumber dari alam, yaitu pupuk Respon positif juga telah penyangga, bukan pada areal per­ organik yang tidak mencemari Ibu dilakukan oleh Pemda Tabanan, sawahan yang menjadi kekuatan Pertiwi. “Ini juga sebagai cerminan dengan mengeluarkan PERDA pesona daerah ini. pelaksanaan yang larut hubungan yang melarang alih fungsi lahan antara manusia dengan alam.”kata subak yang menjadi kawasan wari­ Sekalipun telah ditetapkan Ketut Sadriasa. san budaya dunia.Pemda Tabanan sebagai warisan budaya dunia, menjamin areal persawahan Desa namun belum ada kompensasi ke­ Prof Dr I Wayan Windia, Jatiluwih akan mendapat perlind­ pada warga setempat. Banyak mas­ MS, yang menjabat sebagai The ungan agar tetap lestari. Melalui yarakat Jatiluwih yang menaruh secretary of the World Cultural SK Bupati Tabanan tahun 2005, harapan besar, agar potensi alam Heritage planning and proposal daerah ini telah ditetapkan sebagai yang unik dan indah itu tetap ter­ committee, berharap pencapain daerah wisata serta sebagai ka­ jaga kelestariannya. Lebih penting ini mendapatkan perhatian dari wasan lestari. Melalui SK Bupati lagi ditetapkannya Jati Luwih pemerintah pusat, Gubernur serta itu menunjukan adanya perhatian sebagai warisan budaya dunia Bupati agar menjaga kelestarian Pemda Tabanan terhadap kelestar­ juga berharap bisa meningkatkan subak. Perhatian ini ditujukan agar ian dan pembenahan daerah ber­ kesejahteraan masyarakatnya. Se­ petani bisa lebih sejahtera, dengan penduduk 2.680 jiwa tersebut. moga.BW cara menjamin dan menjaga ket­ 47REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH

KORIDOR KULINER MAJALAH KORIDOR, EDISI: JUNI | 2023 Kuliner Khas Desa Gandu, Ayam Panggang Menggugah Selera yang Menggoda Lidah Desa Gandu yang terletak di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur terkenal dengan kuliner khasnya yang menggugah selera, yaitu Ayam Panggang Gandu. Ayam panggang ini telah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi desa ini, dengan cita rasa yang khas dan menggoda lidah. 48 REFERENSI HUKUM | POLITIK | OTONOMI DAERAH