Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 - Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di seluruh Indonesia. Sejumlah 1.511 TPS telah dilaksanakan pemungutan suara baik susulan, lanjutan dan ulangan. Hal tersebut terjadi karena selain masalah ketersediaan logistik di TPS, juga disebabkan terdapatnya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili, dan pemilih yang menggunakan lebih dari satu kali memilih. Tabel 4 di bawah ini merefleksikan hubungan antara rekomendasi jajaran Bawaslu untuk dilakukan PSU, PSL dan PSS dan jumlah TPS yang telah melaksanakan agenda PSU, PSL, PSS, yaitu 10 pemungutan suara ulang, 13 pemungutan suara lanjutan, dan 1.488 pemungutan suara susulan. Tabel 4. Rekomendasi Bawaslu, PSU, PSL dan PSS No Uraian Jumlah 1. Rekomendasi Bawaslu 2767 2. Pemungutan Suara Ulang (PSU) 10 3. Pemungutan Suara Lanjutan 13 (PSL) 4. Pemungutan Suara Susulan 1488 (PSS) Sumber: Diolah (2019) 13.5.4 PengawasanPenghitunganSuaradanKetidaksesuaian Pengawasan pada sesi ini lebih pada bagaimana pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara dan hal-hal yang berkaitan dengan praktik yang tidak sesuai dengan tata laksana atau prosedur operasional standar pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa variabel yang diawasi misalnya, apakah terdapat kekurangan surat suara, apakah KPPS mencoblos sisa surat suara, ketepatan waktu penutupan TPS, kehadiran saksi apakah bertanda tangan di formulir C1-kwk, apakah saksi dan pengawas TPS mendapat salinan formulir C1-kwk. Tabel 5 menggambarkan proses pengawasan perhitungan suara dan ketidak sesuaian yang terjadi di TPS. 392

Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Tabel 5. Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian NO PERTANYAAN YA TIDAK 414.948 1. Terdapat kekurangan surat 10.474 423.505 suara 415.939 2. KPPS mencoblos sisa surat 2.190 suara (kelebihan surat 423.802 suara) 422.852 3. Pemungutan suara tutup 9.756 422.681 sebelum pukul 13.00 waktu setempat 4. Saksi yang hadir tidak 1.893 bersedia menandatangani formulir C1-kwk 5. Saksi tidak diberikan 2.843 salinan formulir C1-kwk 6. Pengawas TPS tidak 3.014 diberikan salinan formulir C1-kwk Sumber: Laporan SIWASLU, diolah (2019) Temuan pengawasan terhadap penghitungan suara dan ketidaksesuaian sebagaimana terdapat pada tabel 54 menggambarkan bahwa kekurangan suara suara sangat menonjol yaitu mencapai 10.474 temuan, selebihnya adalah ketaatan terhadap waktu penutupan pemungutan suara, saksi dan pengawas TPS tidak berikan salinan formulir C1-kwk. Temuan tersebut juga menegaskan bagaimana penyelenggara pemilu adhoc, KPPS yang mengabaikan prinsip-prinsip pemilu berintegritas sebagaimana dirumuskan oleh Electoral Integrity Projecy. Sedangkan pada saat yang bersamaan juga mengabaikan prinsip kepastian dan kejujuran serta pertanggungjawaban (akuntabilitas). 13.6 Kendala Penerapan SIWASLU SIWASLU merupakan inovasi yang dikembangkan sebagai sarana yang didesain untuk mendukung pelaksanaan 393

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 tugas-tugas pengawasan, khususnya pada pengawas TPS di lapangan. Pemanfaatan TI menggunakan aplikasi SIWASLU untuk pengawasan tidak serta merta berjalan dengan sempurna. Ada kendala dan masalah-masalah yang bersifat teknis dan nonteknis yang membuat aplikasi ini tidak berfungsi dengan maksimal dalam penerapannya di lapangan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIWASLU di lapangan terkait dengan aspek manusia, insfrastruktur jaringan dan interaksinya dengan SIWASLU. Kendala yang berkaitan dengan aspek manusia terutama faktor sumber daya pengawas TPS yang terbatas dalam hal interaksi dengan SIWASLU. Meski SIWASLU telah dirancang sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengguna, tetapi tidak seluruh pengawas TPS bisa mengoperasikan perangkat ponsel dengan sistem Android. Sementara SIWASLU basis utamanya adalah Android yang bermakna bahwa temuan pengawasan dikirim melalui perangkat berbasis Android, baik itu alat kerja pengawasan dan unggah formulir Model C1 Plano- KWK. Kendala yang berkaitan dengan dimensi teknologi yaitu jaringan internet provider yang terkendala terutama pada wilayah pulau-pulau terluar dan jauh secara geografis. Akibatnya, pengawas TPS tidak bisa melakukan pengiriman data temuan pengawasan dan hasil perolehan suara secara tepat waktu. Selain kendala di atas, terdapat juga kelemahan terutama karena belum dilibatkannya Bawaslu Provinsi dalam melakukan verifikasi terhadap data-data temuan pengawas TPS. Sehingga data-data temuan lapangan langsung masuk ke dalam sistem. Padahal untuk membangun akuntabilitas, diperlukan verifikasi terhadap temuan-temuan lapangan untuk memastikan kebenaran data unggah tersebut. Sementara pada saat yang sama tidak ada analisis terhadapat konten dan data- data temuan pengawas TPS. 13.7 Kesimpulan dan Saran Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membawa banyak perubahan dalam tata kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam konteks demokrasi dan pemilu. TI memberikan kemudahan bagi aktor-aktor pemilu dalam suatu kontestasi politik. Apalagi, dengan perkembangan 394

Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara TI berikutnya telah melahirkan berbagai bentuk aplikasi yang dapat diunduh secara gratis. SIWASLU merupakan inovasi bidang teknologi dan informasi yang dikembangkan oleh Bawaslu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan pengawasan. Aplikasi SIWASLU dikembangkan berbasis Android yang dioperasikan oleh pengawas TPS berdasarkan alat kerja yang telah disiapkan. Proses pengawasan dilakukan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dimulai dari masa tenang hingga hari pemungutan suara. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet untuk melakukan pendaftaran, daftar masuk, unggah, dan pengiriman data ke pusat data. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara menggunakan aplikasi SIWASLU mampu menangkap pelanggaran pemilu (electoral malpractice) terhadap prosedur operasi standar yang telah menjadi standar pemilu secara internasional dan standar pemilu demokratis. Meski demikian, temuan-temuan tersebut memiliki kelemahan terutama dari sisi validitasnya. SIWASLU yang dikembangkan baru sebatas proses deteksi, tetapi untuk memastikan apakah temuan- temuan tersebut bisa diproses, diperlukan validasi dan verifikasi yang lebih cermat. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, beberapa hal yang menjadi rekomendasi kajian ini, yaitu: a. Secara praktis aplikasi SIWASLU perlu terus dikembangkan agar lebih baik dan mudah dioperasikan oleh penggunanya. Terutama bagaimana aplikasi ini bisa mengimput secara luar jaringan (luring/offline) sehingga memungkinkan bagi daerah yang geografisnya kepulauan dan jauh dari jaringan internet bisa mengimput data-data temuan lapangan; b. Diperlukan pengembangan sistem SIWASLU yang memungkinkan pengawas di tingkat provinsi dapat melakukan verifikasi terkait kesahihan dan validitas temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas TPS melalui SIWASLU; dan c. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi dengan institusi perguruan tinggi dalam pengembangan sistem yang saat ini sudah dirintis. 395

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Daftar Pustaka Afifuddin, M. 2019. Inovasi Pengawasan Pemilu. Opini Jawa Pos terbit 16 April 2019. Febriananingsih, Nunuk. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dalam PemerintahanTerbuka. Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 1, Jakarta: BPHN. Norris, Pippa, and Alessandro Nai. 2017. Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity. NewYork: Oxford University Press. Workshop Report. 2017. The Use of NewTechnologies in Electoral Processes. Stockholm: International IDEA. Haris, Syamsuddin, dkk. 2014. Pemilu Nasional Serentak 2019. Position Paper. Jakarta: ERI-LIPI. 396





Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara M. Afifudin adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia periode 2017-2022 dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) periode 2013- 2015. Email: [email protected] Masmulyadi adalah Tim Asistensi Bawaslu R.I. sejak 2019-sekarang. Menyelesaikan studi magister di UGM tahun 2014. Menggeluti isu pemilu, demokrasi dan HAM sejak menjadi relawan pemantau pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) tahun 1999, Jaringan Kerja Pemilu Akses Penyandang Cacat (Jakapasca) tahun 2003-2004, Koordinator Sub Simpul Entry Data KPU RI di Pemilu 2004, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tahun 2005- 2010, Asisten Peneliti di Institute of Public Policy and Economic Studies (Yayasan Inspect)Yogyakarta tahun 2009-2011, Program Officer Religious Freedom and Woman Participation, Community Oriented Policing dan program Islam di Pusat Studi HAM UII tahun 2010-2013, dan anggota KPU Kepulauan Selayar tahun 2013-2018. Moch. Nurhasim adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 1997. Pendidikan sarjana diperolehnya dari FISIP Universitas Airlangga Tahun 1995 dan gelar pasca sarjananya diperoleh dari Universitas Indonesia Tahun 2007. Bidang studi yang digelutinya adalah partai politik, pemilu, konflik dan militer. Selama empat tahub terakhir aktif bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kajian pencegahan korupsi. Menjadi kontributor beberapa hasil kajian yang telah dibukukan, antara lain: Buku Panduan Etika Politik Parpol; Buku Panduan Kaderisasi dan Rekrutmen Parpol yang Ideal; Buku Sistem Integritas Partai Politik. Kontributor buku tentang Masa Depan Parpol Islam; Personalisasi Partai Politik; Pemilu Nasional Serentak 2019 dan Menimbang Reformasi Dua Dekade. Selain itu juga penulis aktif di opini Harian Kompas dan beberapa media cetak nasional lainnya. 399

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Khoirunnisa Nur Agustyati. Lahir di Palembang, 24 Agustus 1987. Menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Memulai kiprahnya dalam dunia kepemiluan sejak 2010 ketika bergabung sebagai peneliti di Center for Electoral Reform (CETRO). Pada tahun 2012 bergabung dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Saat ini sebagai Deputi Direktur di Perludem. Di dalam isu pemilu aktif dalam melakukan advokasi, training, dan workshop. Selain itu juga aktif dalam jejaring pemilu dan demokrasi baik di nasional maupun internasional. Isu yang didalami antara lain soal sistem pemilu, keterwakilan perempuan dalam politik, dan juga tata kelola pemilu. M. Faishal Aminuddin. Lahir di Lamongan, Jawa Timur, 22 November 1981. Sejak tahun 2008 bekerja sebagai dosen di program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang. Menamatkan studi doktoral bidang Ilmu Politik dari Universitas Heidelberg, Jerman. Afrimadona adalah peneliti Senior di Populi Center, dan Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di UPNVeteran Jakarta. Riwayat pendidikan Strata 1 di Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), pendidikan Strata 2 di bidang Ilmu Politik di Australian National University (ANU) di Australia, dan pendidikan Strata 3 di bidang Ilmu Politik di Northern Illinois University (NIU) di Amerika Serikat. Minat penelitian berfokus pada kajian mengenai kajian ekonomi politik, perdamaian, perilaku politik, dan analisa kuantitatif. Disertasi yang ditulis terkait dengan Parlemen di Amerika Serikat. Penulis dapat dihubungi melalui email di [email protected] Rafif Pamenang Imawan adalah peneliti di Populi Center. Riwayat pendidikan Strata 1 di bidang Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pendidikan Strata 2 di bidang Ilmu Politik di Uppsala University (UU) di Swedia. Minat kajian ada pada isu mengenai partai politik 400

Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara dan perilaku politik. Penulis dapat dihubungi melalui email di [email protected] Muh. Amir Nashiruddin. Lahir di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Juni 1976. Menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri/UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sejak tahun 2003 aktif di pemantauan pemilu yang bergabung dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). September 2017 terpilih sebagai anggota Bawaslu Provinsi DIY periode 2017-2022. Iskardo P. Panggar. Lahir di Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, 16 September 1979. Menyelesaikan studi sarjana dan master hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian hukum tata negara. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan selama tiga periode (2003-2008, 2008-2013, dan 2013-2017).Saat ini menjadi anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022. Lolly Suhenty. Lahir di Desa Sukamaju Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, 28 Februari 1978. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Dakwah Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung dan saat ini tengah menyelesaikan tugas akhir di program Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor. Sebelum bergabung di Bawaslu Provinsi Jawa Barat (2018-2023), ia mendedikasikan dirinya lebih dari 18 tahun di pemberdayaan perempuan dan politik, mulai dari Koalisi Perempuan Indonesia, Sekretatis Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesian (KPP RI) hingga menjadi Tenaga Ahli di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Suhadi Sukendar Situmorang adalah koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Lahir di Medan, 25 Desember 1969. Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unika Santo Thomas dan Magister Hukum Bisnis di Universitas Sumatera Utara. Tahun 2004- 401

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 2008 sebagai Anggota KPU Kabupaten Samosir. Tahun 2008-2013 dipercaya menjadi Ketua KPU Kabupaten Samosir. Galeh Akbar Tanjung lahir di Lumajang, Jawa Timur, 28 Maret 1982. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Jombang dan Lumajang. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Widya Gama Mahakam tahun 2011. Pengalaman organisasi dimulai saat aktif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sedangkan aktivitas kepemiluan dirintis ketika aktif di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan dan Panwas Kota di Samarinda. Sejak 2017 hingga saat ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Jamaludin Lado Rua. Lahir di Desa Honehama, Kecamatan Witihama, Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 26 Juli 1979. Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Magister Hukum Kenagaraan UGM. Tahun 2009-2012 staf Sub Bagian Umum di KPU Kabupaten Nabire. Tahun 2012-2018 pindah di KPU Kabupaten Jayapura. 2018-2023 menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Papua sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan membawahi 2 wilayah pengguna sistem noken yaitu Kabupaten Lany Jaya dan Kabupaten Puncak. Aktif sebagai pembicara dalam diskusi-diskusi terkait kepemiluan terutama terkait sistem noken di Provinsi Papua. Anis Hidayah. Lahir di Bojonegoro, 7 Nopember 1976. Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Ilmu Hukum UGM. Aktif dalam advokasi buruh migran sejak di Solidaritas Perempuan Jawa Timur pada 1998. Salah satu pendiri Migrant CARE pada tahun 2004. Menjabat Direktur Eksekutif Migrant CARE pada tahun 2004-2016. Saat ini merupakan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE. Terlibat dalam pemantauan Pemilu sejak tahun 1999 di JPPR. Aktif melakukan pemantaun Pemilu di luar negeri sejak Pemilu 402

Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara 2004. Aktif menulis di berbagai media massa cetak dan jurnal. Buku yang telah diterbitkan antara lain, Demokrasi Pilu, Potret Pemilu di Luar Negeri 2009, Selusur Kebijakan Migrasi Minus Perlindungan, ditulis bersama Wahyu Susilo. Menjadi kontributor buku, Gus Dur di Mata Perempuan, 2016; Indonesia in the New World (Globalization, Nationalism and Soveregnty), ISEAS 2018, dan Di Balik Remitansi, KPG, 2019. Menerima berbagai penghargaan, antara lain Perempuan Perubahan Dunia 2019, UN Women, Extra Ordinary Activism dari Human Rights Watch di NewYork pada 2011; 100 perempuan inspiratif dunia, BBC, 2013; Yap Thian Hien Award 2014; Sarinah Award 2014; 10 perempuan inspiratif majalah Forbes Indonesia 2015. 403

Perubahan skema pemilu dari yang tidak serentak seperti pada pemilu 2014 dengan pemilu serentak yang dilaksanakan tahun 2019 hasilnya tetap sama. Tidak ada hal yang signi ikan berubah, efek ekor jas (coattail effect) yang sedari awal diharapkan terjadi nyatanya tidak terbukti. Yang relatif menonjol adalah peningkatan partisipasi pemilih yang angkanya mencapai 82%. Sementara kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak tidak hanya berdampak bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi pemilih dan peserta pemilu. Kompleksitas itu pada akhirnya berdampak pada prinsip pemilu jujur dan adil. Berbagai permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak berusaha dijawab para penulis, seperti pada kasus penumpukan jumlah pemilih tambahan (DPTb) pada daerah tujuan pendidikan dan kawasan pabrik, koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara, prosedur pemungutan suara ulang dan suara lanjutan, pencegahan terhadap politik uang, praktik noken di Papua, pendataan pemilih dan mekanisme pemungutan suara di Malaysia, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. Buku ini merupakan salah satu dari serial buku yang diterbitkan oleh Bawaslu. Terdapat 7 serial buku yang fokus pada berbagai tema strategis dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. 7 Serial buku evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 mendeskripsikan dan mere leksikan berbagai masalah, kendala dan tantangan di dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selain itu, buku-buku bunga rampai yang ditulis oleh para kontributor yang berasal dari beragam latar belakang juga menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil di Indonesia. BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350 Telepon: 021 - 3905889 / 3907911