COVER EDISI 13 (Depan) FINAL

Tahun XXIV/ 21 Januari 2016 Kartun Opini02 | FORUM PEMBACA 06FORUM24 | FORUT UTAMA UTAMA WAWANCARA ● Prof.RhenaldKasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia ● FredrichYunadi, Pengacara RJ Lino26 | WAWANCARA KHUSUS ● HarryAzharAzis, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua BPK35 | PROFIL ● Hilmar Farid, PhD Direktur Jenderal Kebudayaan42 | EKONOMI46 | PESONA48 | FOKUS58 | KASUS82 | RESENSI FILM83 | RESENSI BUKU84 | NUSANTARACOVER 1 COVER 2 FAKTA DI BALIKDesign : Mh Karim Design : Mh Karim PENGGULINGAN LINO Definisi umum “kriminalisasi” adalah upaya aparat penegak hukum menjerat seseorang dengan pasal-pasal pidana tertentu atas suatu peristiwa yang tidak ada atau bukan orang tersebut yang melakukan dengan tujuan memeras atau menjatuhkan nama baik yang bersangkutan. Apakah yang mendera mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino sekarang termasuk kriminalisasi?FORUM KEADILAN SIUPP: No. 265/SK/MENPEN/SIUPP/D2/1990Tanggal: 25 April 1990 PEMIMPIN UMUM Panda Nababan WAKIL PEMIMPIN UMUM Kisman Latumakulita, Benny K Harman PEMIMPINPERUSAHAANKismanLatumakulitaPEMIMPIN REDAKSITonyHasyimKORDINATOR REPORTASEPenerusBonar,DEWAN REDAKSIPandaNababan,KismanLatumakulita,TonyHasyim,BennyKHarman,Margarito Kamis, Rahmat Ismail, Zulvan Lindan, Bursah Zarmubi, M. Hatta Taliwang, Despen Ompusunggu, Haris Rusly, Benny Kisworo, Shandy Witanto, Penerus Bonar, Salamuddin Daeng, Latihono Sujantio,Genot Widjoseno REDAKSI Syamsul Mahmuddin, Zulkarmedi Siregar, AM Putra, Darmansyah Tanjung, Erwin S. Purba, Adyan Soeseno, Irman Robiawan, Iwan Sumule, Luthfi Pattimura, Pontas Limbong, RyanBakhtiar, Wahid Rahmanto, Hartsa Mashirul, Parwito, Djony Edward, Zaki M. Irpan, Jims Muhammad Alfatih, Windarto Welim, Faizal Assegaf , Dimeitri N. Marilyn, Ranap Simanjuntak, Hamdun Pattilouw, OktasariSabil, Muhammad Iskandar, Haeri Parani, Fatri Burhan, Abdul Djen , Noho Lailatu, Hamdani Laturua,Teddy Anwar, Odie Krisno,Yosef S. Nggarang, Chaerul Zein KORESPONDEN FahmiTuhulele, Lutfi Pulu, DjalilPattiiha, Alpan Assel, Maman Kaisuku, Sahlan Pulu, Asep Suhendar (Bogor), MochamadToha (Surabaya), Robert Samosir (Jambi), Sahlan Heluth, Erick Rumluan, Nour Payapo (Ambon), Moh. Nasir Sukunwatan(Sorong), Sapto Firmansis (Lampung) , Muhammad Islam ( Kaltara), Saaludin (Kaltim), DL. Lindan (Kalteng), Hardiman (Sulteng), Ulfah Sari Sakti (Sultra), Jurichal Antameng (Sulut), Joniasyah (Babel), AlphonsiusAssan Kerans (Mataram), Cece Endang Kusuma (Kalbar), Syarifuddin Usaman (Malut) FOTOGRAFER Tatan Agus RST, Robinsar Opak, Daniel Sinaulan DESIGN VISUAL Muhammad Karim,YayanTaryana, Urip JRIT Mahdar Kamarus A BAGIAN UMUM Ila J Syahuddin, Nurmasari, Ipang, Yudi, Rohman, Mujid Assel, Rahim Lussy SIRKULASI/DISTRIBUSI Junius Manurung (Manager), Iwan Setiawan, PutraCahya PENERBIT PT Forum Adil Mandiri DIREKTUR UTAMA Kisman Latumakulita KOMISARIS UTAMA Rahmat Ismail NPWP: 1.593.126.4-013 REKENING BANK BCA No. Rek: 539-5395600,BANK MANDIRI No. Rek: 124-0004590155, BANK BNI No. Rek: 019-2568552 PERCETAKAN Triputra Mitra Globalindo (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan), ALAMAT REDAKSI: RUMAHKEADILAN Jalan Sungai Gerong NO.12, JAKARTA PUSAT (10230), INDONESIA, Telp: (+6221) 3901135/36/37, Fax: (+6221) 31931787, Email: [email protected]. Website: forumkeadilan.co EDISI 13, 21 Januari 2016 1

BANTAHAN PT NUSANTARA RAGA WISATA ATAS Berita FORUM Keadilan Edisi 10, Tahun XXIV/01 Desember 2015 dengan judul “Plt Sekjen BPN Terlibat Mafia Tanah?”SETELAH berjuang selama yang bergerak di bidang perhotelan. dan Perundang-undangan 100% saham PT NRW (Michael dua belas tahun, Mahkamah Semula PT NRW adalah milik Kementerian Hukum dan HAM. Massa 95% dan Christoforus 5%), Agung mengukuhkan hak Raditya Rizki dengan saham dengan akta jual beli sahamkepemilikan dua bidang tanah di sebanyak 90%, dan almarhum Dalam pembelian itu, perusahaan No. 2, 3 dan 4Ungasan, Bali, kepada PT Darmadji Satiman yang memiliki Christoforus Richard harus tertanggal 10 Juni 2005. AktaNusantara Raga Wisata. saham 10%. Saat itu, kepemilikan menanggung dan menyelesaikan perubahan pemilik saham PT NRW saham almarhum Darmadji Satiman seluruh hutang milik PT NRW, dan ini, kemudian didaftar ke Direktorat Rekayasa kasus bisa diwakili oleh isterinya Ny Loekri dan menerima hak berupa aset-aset Jenderal Hukum dan Perundang-dirancang, strategi pengaburan tiga orang anaknya. yang dimiliki PT NRW. Berdasarkan undangan pada tanggal 2fakta bisa diatur, tapi kebenaran data perusahaan asset tidak Agustus 2005 dengan No.hukum akhirnya terungkap juga. Pengangkatan Christoforus bergerak milik PT NRW ada lahan C-UM.02.0111082.Hal itulah terjadi dalam liku-liku Richard sebagai Dirut PT NRW dengan Sertifikat Hak Gunaperjalanan kasus sengketa dua tercatat dalam Akta Perusahaan Bangunan (SHGB) No. 72/Desa Sebagai pemilik dan Dirut PTbidang tanah seluas total 13 No. 10, tanggal 20 Desember 2003. Ungasan, dan SHGB No. 73/Desa NRW, Christoforus Richard laluhektare di Desa Ungasan, Hari itu juga dilakukan pengikatan Ungasan, dimana sudah berdiri mengecek berbagai dokumenKecamatan Kuta Selatan, jual beli dengan Akta Perusahaan Hotel Bali Cliff dan sudah perusahaan. Ternyata SHGB No.Kabupaten Badung, Bali, sejak No. 11, tanggal 20 Desember 2003, mendapatkan pengesahan dari 72 dan 74 Desa Ungasan taktahun 2013 lalu. Dengan dalil-dalil antara Raditya Rizky (90% saham) Kementerian Hukum dan HAM ditemukan. Maka, Christoforusyang kongkrit, Putusan Pengadilan dengan Christoforus Richard. Pada (catatan tambahan: Tidak satu Richard kemudian mengajukanCibinong tingkat PK dan Pengadilan hari yang sama juga dilakukan surat atau satu akta yang Permohonan PemblokiranTinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pengikatan jual beli saham menyatakan sudah melepaskan Sertifiikat Tanah milik PT NRWMahkamah Agung Republik almarhum Darmadji Satiman yang aset-aset tersebut, dan tidak kepada Kantor Badan PertahanIndonesia memberikan kepastian diwakilkan isterinya, dan kemudian tercatat adanya uang masuk dalam Nasional (BPN) Denpasar.hukum kepada pemilik yang sah, memberikan kuasa kepada Raditya pembukuan keuangan PT NRW Permohonan terhitung mulaiDirektur PT Nusantara Raga Wisata Rizky, sebesar 10%. Pengikatan atas pembayaran ke-2 aset tanah tanggal 30 Mei 2005 dan 30(NRW) Christoforus Richard. ini tercatat dalam Akta Perusahaan tersebut). Agustus 2005. BPN Denpasar lalu No. 12, tanggal Desember 2003. memblokir semua permohonan Kasus bermula, pada 20 Akta perusahaan No. 10, 11, dan Pada tanggal 10 Juni 2005, pengajuan sertifikat atas keduaDesember 2003, ketika Christoforus 12 ini sudah mendapatkan sebagai Direktur Utama lahan di Desa Ungasan itu,Richard diangkat menjadi Direktur pengesahan dari Direktorat Hukum Christoforus Richard dan Komisaris sementara secara fisik keduaUtama PT NRW, sebuah perusahaan Michael Massa telah memilikiFormulir Berlangganan Majalah Forum Harap saya dicatat sebagai pelanggan Majalah Forum Keadilan :Mulai Bulan: B. 12 bulan Rp 902.400,- A. 6 bulan Rp 479.400,-Nama :Alamat :Pembayaran : Transfer Melalui Bank BCA No. Rek. 539-5395600 / Bank Mandiri No.Rek. 124-0004590155 / Bank BNI No.Rek. 019-2568552 RUMAH KEADILAN Jl. Sungai Gerong No. 12, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, Telp. : 021 3901135, 3901136, 3901137, Fax : 021 31931787. Email : [email protected] EDISI 13, 21 Januari 2016

lahan itu tetap dalam perjajian jual beli No. 12 tanggal karenanya pemohon bermaksud dan dilakukan oleh keputusan PK.penguasaan PT NRW. 20 Desember 2003, dan dilanjutkan dan berkeinginan untuk membuat Dengan berlandaskan Salinan ke pengikatan jual beli akta No. akta jual beli atas ke dua tanahDUGAAN REKAYASA AKTA 04 tanggal 10 Juni 2005, yang tersebut..” penetapan PN Cibinong (yang Tiba-tiba Richard mendapatkan semuanya terdaftar di Kementerian tidak mempunyai kekuatan Hukum dan HAM. Pada halaman 3 alinea 3 yang Hukum Tetap), Hal ini dapat dilihatinformasi bahwa pada tahun 2010 menyatakan bahwa untuk dari Yurisprudensi MARI tanggalBPN Denpasar telah membalik- Meskipun akta-akta perusahaan mendapatkan penetapan 26 Juli 1972, No. 165 K/SIP/1971:namakan sertifikat SHGB No. 72/ yang dibuat oleh saudara Judio permohonan akta jual beli tersebut “dalam pertimbangan suatuDesa Ungasan kepada PT Mutiara Rizal di depan Notaris Supriyanto diperlukan suatu penetapan perkara dengan menujukan padaSulawesi (MS), dan sebagian dari SH, yang tanggalnya itu dibuat pengadilan negeri setempat dalam suatu putusan yang belum jelaslahan dengan SHGB No. 74/Desa satu setengah bulan sebelum hal ini Pengadilan Negeri yaitu putusan tersebut belumUngasan kepada seseorang Christoforus Richard menjadi Cibinong..” mempunyai kekuatan hukum ataubernama Karna Brata Lesmana. direktur utama dan melakukan belum, maka kurang tepatRichard kemudian pengikatan jual beli seluruh saham Pada halaman 9 yang keputusan demikian dipakaimempertanyakan dasar hukum PT NRW, dokumen itu tidak pernah menyatakan bahwa “… bahwa sebagai dasar dalam mengambilBPN membalik nama kedua SHGB ada dalam bundel dokumen yang benar maksud dan tujuan keputusan”. PPAT Mahayaniyang sudah diblokir itu. dilaporkan ke Kementerian Hukum permohonan mengajukan Widiana Kendel di Kabupaten dan HAM. Christoforus Richard permohonan ini adalah untuk Badung, Bali, membuat Akta jual- BPN Denpasar berdalih bahwa yang sebenarnya sudah mulai diberikan ijin membuat akta jual beli No. 41/2005 tanggal 24mereka membalik nama SHGB masuk ke PT NRW tahun 2002 itu beli atas ke dua tersebut yang November 2005.milik PT NRW kepada PT MS dan juga tidak pernah melihat dan sampai saat ini belum ada akteKarna Brata Lesmana karena mengetahui kedua akta jual beli lainnya..” Belakangan PPAT Mahayaniadanya tiga hal. Pertama, perusahaan itu (akta Saudara Widiana Kendel mengelak (dalamKeputusan Pengadilan Negeri (PN) Judio Rizal di depan Notaris Pada 28 Oktober 2005, PN persidangan TUN Bali) bahwa diaCibinong tanggal 28 Oktober 2005; Supriyanto SH). Cibinong mengeluarkan penetapan membuat akta tidak berdasarkankedua, akta jual beli atas kedua No. 127.Pdt.P/2005/PN.Cbn yang Keputusan PN Cibinong, tapilahan itu; ketiga, ada pencabutan Dugaan rekayasa semakin mengabulkan semua permohonan berdasarkan Akta Kuasa Menjualblokir atas kedua lahan itu oleh menguat karena ternyata Akta penetapan Ernes Ibrahim dan Akta-akta lain. Padahal jikaChristoforus Richard ke BPN Perubahan txepemilikan Saham, Palendeng. Dalam amar penetapan berlandaskan Akta Kuasa Menjual,Denpasar. dan Akta Perubahan Pengurus itu, PN Cibinong memberikan izin maupun Akta-akta Iain yang tidak Perusahaan dipakai untuk kepada Ernes Ibrahim Palendeng terdaftar di Kementerian Hukum Setelah ditelusuri, terungkaplah melakukan transaksi jual beli tanah sebagai pemohon untuk mengurus dan HAM, maka Akta itu tidakdugaan rekayasa dua akta tersebut dan kedua akta itu tidak Akta Jual Beli atas kedua bidang dapat mengikat pihak ketiga (PTperusahaan PT Nusantara Raga pernah dilaporkan ke Direktorat tanah, di Provinsi Bali, Kabupaten NRW). Patut diduga notaris telahWisata. Akta pertama adalah Akta Jenderal Hukum dan Perundang Badung, Kecamatan Kuta, Desa melakukan akta jual beli tanpaPengangkatan Judio Jose Rizal undangan, Kementerian Hukum Ungasan. Dalam penetapannya, memeriksa data-data yang sahIskandar Manopo menjadi Direktur dan HAM. Menurut Undang PN Cibinong juga melampaui dan tanpa dasar hukum yang baik.No. 01 tanggal 1 Oktober 2003, Undang, harus dilaporkan, kalau kewenangan dengan Karena itu dia patut diduga turutakta itu dibuat di depan Supriyanto, tidak dilaporkan maka Akta memerintahkan PPAT Badung serta dalam melakukan kejahatan.SH, seorang Notaris di Depok, tersebut tidak bisa mengikat pihak untuk melakukan pembuatanJawa Barat (tidak terdaftar ke-3 (termasuk PT NRW). Diduga akta jual beli, dan memberi Setelah mendapatkanKementerian Hukum dan HAM). kuat, kedua akta itu telah kesempatan kepada Ernes Ibrahim penetapan PN Cibinong, Direktur dimundurkan tanggalnya, sehingga Palendeng untuk membalik- Utama PT Mutiara Sulawesi Ernes Akta kedua adalah akta seolah-olah terjadi sebelum namakan HGB No 72/Ungasan, Ibrahim Palendeng memprosesperubahan pemegang saham No.9 Christoforus Richard mengambil dan HGB No 74/Ungasan yang balik nama kedua Sertifikat HGBpada 31 Oktober 2003, dihadapan alih seluruh saham PT NRW. pada tahun 2010, sebagian telah di Ungasan itu (terbukti denganSupriyanto SH, yang isinya dijual kepada Karna Brata didahului oleh tanggal penetapanmenyetujui penjualan seluruh Pihak Ernes Ibrahim Palendeng Lesmana. Bagaimana mungkin PN Cibinong tanggal 28 Oktobersaham milik Darmadji Satiman melengkapi langkah rekayasanya keputusan yang belum 2005, baru dilakukan pengikatankepada saudara Judio Jose Rizal dengan memohon penetapan ke mempunyai kekuatan hukum jual beli pada tanggal 24 NovemberIskandar Manopo (tidak terdaftar Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. tetap (belum inkracht) dijadikan 2005 oleh Mahayani Widia Kendel,Kementerian Hukum dan HAM ), Isi permohonan itu adalah: dasar untuk melakukan jual beli, sebagai catatan Christoforuspadahal ahli waris Darmaji Satiman dan dalam kenyataan yang tidak Richard melakukan pemblokirantelah menjual Sahamnya kepada Pada halaman 3 alinea 2 yang terbantahkan bahwa keputusan sertifikat 2 kali yaitu; pada tanggalChristoforus Richard dan Michael menyatakan bahwa kedua tanah PN Cibinong tersebut telah 30 Mei 2005 dan 30 Agustus 2005).Massa, dan semua akta sudah tersebut sampai saat ini belum dibatalkan oleh Mahkamah Agungdidaftarkan sesuai dangan akta dibuatkan Akta Jual belinya, oleh Christoforus Richard menduga EDISI 13, 21 Januari 2016 3

telah terjadi rekayasa dan dianggap tidak cair, karena tidak yang menguatkan Putusan MA Sertifikat Hak Guna Bangunanpenggunaan surat palsu yang mengundang pihak yang terlibat No. 3280 K/Pdt/2010. Nomor Nomor 72 dan 74/Ungasanseolah-olah dibuatnya untuk dalam kasus ini (PT NRW) dan Masing-masing atas nama PTpencabutan blokir itu, dan juga dikuatkan juga dengan Putusan Hal ini sejalan dengan maksud Nusantara Raga Wisata.ditemukan ada surat di BPN, yang Kasasi No. 3280 K/Pdt/2010, Yurisprudensi Mahkamah Agungdiduga palsu, yang menyatakan dengan keluarnya putusan kasasi No 350k/SlP1968, Tanggal 3 Maret Kakanwil BPN Bali kemudianbahwa Christoforus Richard tidak PIC bermakna bahwa urusan 1969 yaitu: mengeluarkan SK No. 0196/Pbt/keberatan dilakukan balik nama kepemilikan perdata kembali BPN.51/2013 tanggal 29 Oktoberatas ke-2 sertifikat tersebut, karena kepada keadaan semula, yaitu “Untuk menyatakan batal surat 2013, tentang pembatalandianggap pemasalahannya sudah dimiliki oleh PT NRW. bukti hak milik (sertipikat) yang Pendaftaran Peralihan Hakselesai. Karena itu Michael Massa dikeluarkan oleh instansi agraria terhadap SHGB No. 72/Ungasansebagai pemegang saham Karena permohonan Kasasi- secara sah tidak termasuk (yang telah menjadi HGB no. 61/mayoritas PT NRW (95 persen), nya dikabulkan, Dirut PT NRW wewenang pengadilan melainkan Kutuh), atas nama PT MS, seluaskemudian melaporkan dugaan Christoforus Richard lalu memohon semata-mata wewenangnya 71.700 m2 dan SHGB No. 1678/pemberian laporan palsu dan kepada BPN Denpasar untuk adminsitrasi. Sehingga pihak yang Ungasan berturut-turut atas namamempergunakan surat palsu untuk membalik nama pemilik sertifikat oleh pengadilan dimenangkan wajib Karna Berata Lesmana dan PTmengalihkan kedua SHGB oleh HGB No. 72 dan 74 Ungasan meminta pembatalan surat hak MS, seluas 29.900 m2, karenaPT MS. Laporan tercatat dengan menjadi milik PT NRW lagi (seperti milik (sertipikat) itu kepada instansi terjadi cacat hukum administrasiNo Polisi: STPL/26/I/2006/ keadaan semula). Sebab, kedua agraria berdasarkan putusan berdasarkan putusan pengadilanDitreskrim POLDA Bali. SHGB itu sudah diatasnamakan pengadilan yang sudah yang telah memperoleh kekuatan PT MS. Menanggapi permintaan memperoleh kekuatan hukum yang hukum tetap (sesuai surat dan Namun upaya pengalihan hak Richard, BPN Denpasar berjanji tetap (inkracht).” hasil gelar perkara di BPN pusat).atas kedua lahan di Ungasan terus meneliti kasus ini (satu tahun).dilakukan Ernes Ibrahim Palendeng. Dan, perlu kami tambahkan Tapi upaya perebutan tanahBahkan pada tanggal 23 Desember Menanggapi putusan MA yang Peraturan Kepala Badan itu belum selesai juga. Karna Brata2005, terjadi pencatatan peralihan memenangkan PT NRW pihak Pertanahan Nasional Republik Lesmana dan Ernes Ibrahimhak pada Kantor Pertanahan Ernes Ibrahim Palendeng dan Indonesia no 3 tahun 2011 bahwa- Palendeng menggugat BPN BaliBadung SHGB No. 72/Ungasan Karna Brata Lesmana mengajukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.dari atas nama PT NRW menjadi Peninjauan Kembali ke MA. Namun, ayat (2) huruf F: Menurut pendapat mereka, Kepalaatas nama PT MS. Lalu, terjadilah Majelis Hakim Agung yang Kanwil BPN Bali telah salahpemekaran desa, sehingga data menangani PK memutuskan Ditentukan bahwa tidak harus menerapkan hukum sehingga terjadiSHGB No72/Ungasan menjadi menolak PK yang diajukan Ernes amar putusan pengadilan pengalihan sertifikat dari PT MS keSHGB No. 61/Kutuh PT MS. Ibrahim Palendeng, dan menyatakan batal/tidak sah/tidak PT NRW. Christoforus Richard laluDengan SU tanggal 3 Desember menguatkan keputusan MA No. mempunyai kekuatan hukum hak mengajukan gugatan Intervensi di2010, No. 616/2010. 3280 K/Pdt/2010, dengan atas tanah menyatakan tanda bukti PTUN Bali dalam kasus sengketa mengeluarkan putusan PK No. hak tidak sah/tidak berkekuatan lahan di Ungasan itu. Dan padaMA Membatalkan Penetapan 681/PK/Pdt/2012. hukum, perintah dilakukan akhirnya PTUN MA menyatakanPN Cibinong pencatatan atau pencoretan dalam bahwa proses yang dijalankan oleh Christoforus Richard dengan buku tanah, perintah penerbitan BPN Bali sudah benar dan sesuai Karena Putusan PN Cibinong Keputusan MA dan dikuatkan hak atas tanah, tetapi dapat juga dengan prosedur yang berlaku.dinilai sangat merugikan pihak Keputusan PK maka memohon amar yang bermakna menimbulkanDirut PT NRW Christoforus Richard ke BPN untuk memproses balik akibat hukum batalnya hak, yang Putusan Kasasi Mahkamah Agungmengadakan upaya hukum banding nama, dengan melakukan gelar dalam perkara a quo yaitu dengan Dalam putusannya, Majelisatas penetapan PN Cibinong ke perkara di Kabupaten kemudian dibatalkannya PenetapanMahkamah Agung. Christofòrus di BPN Wilayah Bali, dan dilanjutkan Pengadilan Negeri Cibinong Kasasi MA yang diketuai Dr Imammemohon agar MA membatalkan ke BPN Pusat. Hasilnva BPN tanggal 28 Oktober 2005 Nomor Subechi SH., MH., menetapkanpenetapan PN Cibinong- No.127. menilai kasus gugatan melawan 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, yang putusan PT TUN Surabaya danPdt.P/2005/PN.Cbn. Pada 21 April hukum di PN Cibinong adalah dalam penetapan tersebut PN Denpasar tidak berwenang2011, MA mengeluarkan putusan perkara pribadi yang tidak ada memberikan ijin kepada, Ernes atau melampaui batas wewenangKasasi No. 3280 yang mengabulkan kaitannya dengan keputusan Ibrahim Palendeng/Pemohon untuk dalam mengadili perkara sengketapermohonan Kasasi pemohon, Kasasi dan PK atas objek tanah. mengurus pembuatan akta jual itu. Sebab, perkara itu bukandan membatalkan penetapan PN BPN memutuskan untuk beli atas Serifikat Hak guna merupakan perkara Tata UsahaCibinong No.127.Pdt.P/2005/ memproses balik nama kedua Bangunan Nomor 72 dan 74/ Negara, tetapi merupakan perkaraPN.Cbn. lahan, dari PT MS kembali ke PT Ungasan masing-masing atas keperdataan, berkaitan dengan NRW, dan menjalankan keputusan nama PT Nusantara Raga Wisata pendaftaran tanah sebagaimana Mahkamah Agung membatalkan Pengadilan yang sudah memiliki dan memberikan ijin kepada diatur dalam peraturan PemerintahKeputusan PN Cibinong, karena kekuatan hukum tetap, yakni PK Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk No. 24 tahun 1997 tentang membuat Akta Jual Beli atas4 EDISI 13, 21 Januari 2016

Pendaftaran Tanah. KTP dan alamat Ernes ibrahim tidak Jakarta Timur, dengan surat No Mei 2013. Dengan Fakta Yuridis Dalam pertimbangan Majelis dicantumkan di dalam putusan, 394/-1.755.15, bahwa Saudara ini, PT NRW sudah mempunyai tetapi memakai alamat kuasa Ernes İbrahim juga tidak terdaftar kekuatan hukum tetap sampaiHakim Kasasi MA mempertanyakan hukumnya, sehingga bisa diduga di data base Kelurahan Cililitan. dengan PK No 681/PK/Pdt/2012keabsahan jual beli dari pihak PT tidak sesuai dengan kebenaran. dan sudah memenangkan PTUNMS. Bahwa menjadi persoalan Dari Majelis Hakim Kasasi MA MA No 27/K/TUN/2015. Secarahukum di ranah perdata, apakah Sebagai bukti tambahan Ketua yang telah membaca dan de Facto (Fisik), lahan masihjual beli yang dilakukan dengan RT/RW 06/010 Asrama BS, mempelajari dengan seksama dikuasai oleh PT NRW, Sejak tahunAkta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kelurahan Cililitan, Kecamatan jawaban Memori Kasasi dari Para 2003 sampai sekarang, bahwa(PPAT) yang telah mendapatkan Kramat Jati, Jakarta Timur, John Termohon Kasasi tidak ditemukan tidak ada satupun bukti yang sah,Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Edi Budi menyatakan bahwa Ernes hal-hal yang dapat melemahkan 2 bidang tanah yang atas namaCibinong, dan telah dibatalkan oleh ibrahim Palendeng tidak pernah alasan Kasasi dari pemohon Kasasi PT NRW tersebut, dikeluarkanMahkamah Agung tersebut, apakah tercatat kartu keluarga dan KTP- I, Kepala Kanwil BPN Denpasar atau dijual kepada pihak lain.sah secara hukum atau tidak. nya. Lurah Cililitan, Wawa Kartiwa dan Pemohon Kasasi II/Dirut PT juga membuat surat keterangan NRW Christoforus Richard. Karena Dengan rentetan peristiwa Dalam pertimbangannya Majelis No 119/1751 pada tanggal 10 itu, Majelis Hakim Kasasi MA hukum seperti di atas, ChristoforusHakim Kasasi MA juga Maret 2014, bahwa hasil mengabulkan permohonan Kasasi Richard berharap publik bisamempertanyakan ketidaktelitian pengecekan lapangan, saudara Pemohon Kasasi I dan II, menilai siapa yang melakukanPN Denpasar dan PT TUN Surabaya Ernes İbrahim Palendeng, Fisik membatalkan Putusan PT TUN rekayasa hukum.mengenai KTP Ernes İbrahim yang maupun Administrasinya tidak Surabaya dengan putusan No.digunakan pada waktu menggugat terdaftar di Kelurahan Cililitan, 139/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal Salam Hormatdi tahun 2013 dan tahun 2014, Kecamatan Kramat Jati. Dan 3 September 2014, dan Putusan Christoforus Richardpadahal KTP tersebut masa diperkuat juga dari surat keterangan Pengadilan TUN Denpasar Noberlakunya sudah berakhir di tahun Dinas Kependudukan Daerah 24/G/2013/PTUN.DPS tanggal 8 Direktur Utama2006 dan dalam putusan TUN Bali, PT Nusantara Raga Wisata EDISI 13, 21 Januari 2016 5

FAKTA DI BALIKPENGGULINGAN LINODefinisi umum “kriminalisasi” adalah upaya aparat penegak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).hukum menjerat seseorang dengan pasal-pasal pidanatertentu atas suatu peristiwa yang tidak ada atau bukan Unsur-unsur delik pasal 2 ayat 1:orang tersebut yang melakukan dengan tujuan memeras 1. Ada perbuatan melawan hukumatau menjatuhkan nama baik yang bersangkutan. Apakah 2. Ada perbuatan memperkaya diriyang mendera mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard sendiri, orang lain atau korporasiJoost Lino sekarang termasuk kriminalisasi? 3. Ada kerugian negara atau perekonomian negaraP ada Jumat, 18 Desember 2015, atau suatu korporasi yang dapat merugikan Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan Pelaksana Harian Kepala Biro negara atau perekonomian negara dipidana menguntungkan diri sendiri atau orang Humas KPK Yuyuk Andriati Pada dengan pidana seumur hidup atau dipidana lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan Jumat, 18 Desember 2015, Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling kewenangan, kesempatan atau sarana yang Harian Kepala Biro Humas KPK lama 20 (duapuluh) tahun dan denda ada padanya karena jabatan atau karena Yuyuk Andriati mengumumkan paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus kedudukan yang dapat merugikan keuangan penetapan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino juta rupiah) dan paling banyak negara atau pereko nomian negara,dipidana sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengadaan dengan pidana penjara seumur hidup atau Quay Container Crane (QCC) atau kran peti kemas pelabuhan tahun 2010. Surat perintah penyidikan kasus ini sudah diteken pimpinan KPK pada 15 Desember 2015. Humas KPK tidak menyebutkan berapa kerugian Negara dalam kasus ini, karena KPK baru minta bantuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengauditnya. Kala itu hanya diterangkan bahwa Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi dengan cara memerintahkan penunjukan langsung dalam pengadaan 3 QCC tahun 2010. Atas perbuatan tersebut, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP. Pasal 2 ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain6 EDISI 13, 21 Januari 2016

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun Tangkap Tangan (OTT), yang sangat mudah Dalam mencari unsur kerugiandan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dibuktikan di pengadilan. Kasus yang keuangan atau perekonomian negara, KPKatau denda paling sendikit Rp50.000.000,00 dituduhkan Lino adalah peristiwa tender selama ini memang sesuka hatinya saja.(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak pengadaan barang yang terjadi 2010. Yaitu Kalau misalnya BPKP tidak menemukanRp1.ooo.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). berupa 3 Quay Container Crane (QCC) atau unsur kerugian negara, maka KPK minta kran peti kemas pelabuhan yang barangnya bantuan BPK. Sebaliknya kalau BPKP tidakUnsur-unsur delik pasal 3: saat ini masih berfungsi dengan baik di menemukan kerugaian negara, maka KPK 1. Ada perbuatan menyalahgunakan pelabuhan Palembang-Sumatera Selatan, mencari ke BPK. Kalau kedua lembaga kewenanang, kesempatan atau sarana Pajang-Lampung dan Pontianak-Kalimantan tersebut sama-sama tidak menemukan yang melekat pada jabatan atau Barat. Menurut sumber di KPK, pelapor adanya kerugian keuangan atau kedudukan Lino ke KPK adalah mantan karyawan perekonomian negara, KPK bisa minta 2. Ada upaya menguntungkan diri Pelindo II yang dipecat Lino karena kasus bantuan ahli dari akuntan publik. Tapi yang sendiri, orang lain atau korporasi internal. jelas, dalam kasus ini KPK sendiri memang 3. Ada kerugian keuangan negara atau baru meminta bantuan BPKP untuk mencari perekonomian negara. Fakta kedua, KPK sendiri sampai pekan kerugian negara setelah penetapan Lino Unsur-unsur delik adalah suatu kedua Januari 2016, atau lebih tiga minggu sebagai tersangka. Singkatnya, Lino setelah menetapkan Lino sebagai tersangka, dijadikan tersangka dulu. Apakah nanti diarangkaian peristiwa yang saling terkait atau belum bisa menyebut perkiraan kerugian terbukti korupsi atau tidak, bagi KPK urusanmempunyai hubungan sebab akibat. Dalam negara dalam kasus tersebut. belakangan.tindak pidana korupsi jika seseorang Masalahnya,bukannya KPK tidak tahumelakukan perbuatan melawan dengan berapa nilai kerugian dalam kasus tersebut, Fakta ketiga, Lino ditetapkan sebagaimaksud untuk memperkaya diri sendiri, karena sebetulnya Badan Pemeriksa tersangka pada 15 Desember 2015 atautapi tidak terbukti ada kerugian negara, Keuangan (BPK) pada 4 Desember 2015 hanya sehari sebelum masa jabatanmaka ia tidak dapat dipidana korupsi. sudah menyatakan tidak ada kerugian Pimpinan KPK habis pada 16 DesemberSebaliknya, suatu perbuatan yang merugikan dalam kasus tersebut. Tapi KPK tidak mau 2016. Pimpinan KPK waktu itu adalah Pltkeuangan negara atau perekonomian negara, memakai hasil audit BPK itu sebagai acuan, Ketua Taufiequrachman Ruki, Plt Wakiltapi tidak melawan hukum dan juga tidak melainkan minta bantuan ke lembaga lain, Ketua Johan Budi Sapto Pribowo, Plt Wakilmemperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu BPKP, sebuah lembaga yang Ketua Indriyanto Seno Adji, Wakil Ketuajuga tidak dapat dipidana korupsi. legitimasinya dibentuk berdasarkan Zulkarnain dan Wakil Ketua Adnan Pandu Peraturan Pemerintah, bukan dibentuk Praja. Tiga nama pertama adalah pimpinan Fakta pertama dalam kasus ini, Lino berdasarkan Undang-Undang seperti BPK. KPK yang ditunjuk bukan melalui prosedurbukan tersangka korupsi dari suatu Operasi normal, melainkan dalam keadaan darurat, berdasarkan Peraturan Pemerintah FOTO: ILUSTRASI Pengganti UU (Perppu) pasca terjadinya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang sah, yaitu Abraham Samad (ketua) dan Bambang Widjojanto (wakil ketua). Fakta keempat, Lino dijadikan tersangka atas adanya sebuah laporan ke KPK –sampai kini belum diketahui persis siapa pelapornya— pada 8 Desember 2015. Anehnya, Lino sudah dijadikan tersangka seminggu kemudian. Karena kasus ini bukan OTT, maka kecepatan penyelidikan kasus ini “sangat luar biasa” kalau bukan dibilang“tidak masuk akal”. Menurut sebuah sumber, KPK langsung lompat ke fase penyidikan (pemeriksaan tersangka), tanpa melalu fase penyelidikan (mencari bukti- bukti unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain dan unsur kerugian keuangan/ perekonomian negara). Pertanyaannya sekarang: mengapa pimpinan “KPK lama” begitu tergesa-gesa EDISI 13, 21 Januari 2016 7

menetapkan Lino sebagai tersangka? konsultan senior di perusahaan menyebabkan ongkos angkut kapal keMengapa mereka tidak menyerahkan pembangunan pelabuhan, PT Dwipantara pemakai jasa menjadi sangat tinggi. Untukpenyelidikan kasus pengadaan QCC itu Transconsult, Jakarta. itulah, menajemen Pelindo II segerakepada pimpinan KPK baru? melakukan tender pengadaan. Proses pengadaan 3 QCC yang sekarangProses Pengadaan QCC “dikriminaliasikan” oleh KPK sekarang ini Masalahnya, setelah melalui 10 kali sebetulnya sudah dimulai jauh hari sebelum tender, dari Juli 2007 hingga Januari 2010, Lino menjabat sebagai Dirut Pelindo Lino masuk ke Pelindo II.Yaitu sejak tahun tidak berhasil dipilih siapa pemenangnyaII sejak 11 Mei 2009, yakni di penghujung 2007, ketika tiga cabang pelabuhan Pelindo yang berakibat terjadi kongesti di pelabuhan,masa jabatan presiden SBY periode pertama. II, di Palembang, Pajang-Lampung dan sehingga untuk menekan kerugian duniaIa memang terkenal sebagai seorang ahli Pontianak meminta pengadaan QCC untuk usaha dan perusahaan (Pelindo II)perencana pelabuhan. Sebelum diangkat masing-masing pelabuhan. diputuskan untuk diadakan pelelanganmenjadi Dirut Pelindo II, ia bekerja di negeri dengan penunjukan langsung yangTirai Bambu, China, sebagai Direktur Utama Kebutuhan QCC di tiga pelabuhan dipermasalahkan oleh KPK saat ini (lihatdi sebuah pelabuhan di Guanxi (2005-2008). tersebut memang sudah sangat mendesak. Kronologis Tender 3 Unit QCC).Sebelumnya lagi, Lino adalah seorang Di Pontianak, misalnya, waktu tunggu kapal ke pelabuhan lebih dari 14 hari. Ini Bahkan sebelum itu, karena pelelangan sebelumhya selalu gagal, pada akhir tahun yaitu akhir 2009, manajemen Pelindo II telah melakukan pengadaan barang secara langsung melalui penunjukan langsung kepada PT Barata, sebuah BUMN yang bergerak di bidang alat berat. Tapi itu pun juga gagal karena penawaran dari PT Barata di atas anggaran dan PT Barata sendiri menyatakan tidak sanggup memenuhi jika dipaksakan berdasarkan anggaran dari Pelindo II, yakni sebesar USD18 juta. Karena itulah di awal 2010, Pelindo II melakukan pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) butir C, SK Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelindo II yang juga berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang mana Pelindo sebagai BUMN diperbolehkan membuat peraturan sendiri mengenai Pengadaan, tak perlu sama dengan pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam SK itu diatur mengenai proses pelelangan, proses pemilihan langsung (minimum 3 peserta ) dalam proses penunjukan langsung. Keputusan Menteri Negara BUMN No 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 9 menyebutkan; Pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan penunjukan langsung 1 (satu) atau lebih penyedia barang dan jasa. Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan sepanjang direksi terlebih dahulu8 EDISI 13, 21 Januari 2016

merumuskan ketentuan internal dan kriteria Sebagai perbandingan, Perbaikan pelayanan di Pelabuhanyang memenuhi kriteria sebagaimana pada tahun 2012, Pelindo II Pontianak sendiri sudah dapat dirasakandimaksud dalam padal 2 dan pasal 3 dengan juga pernah melakukan sejak 2014. Di tahun itu volume containernyamemperhatikan ketentuan ayat (3) pasal pelelangan QCC 65 ton crane 227.130 teu (twenty-foot equivalent unit)ini. twin lift yang harganya dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar ternyata harganya lebih 219.700 teu, sehingga total penghematan Penunjukan langsung sebagaimana mahal USD670 ribu dollar uang masyarakat adalah 446.830 teudimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan (Rp 9,2 miliar) per unit dikalikan dengan saving Rp4 juta perapabila memenuhi minimal salah satu dari dibanding dengan harga container, sehingga total penghematanpersyaratan sebagai berikut : twinlift yang ditawarkan dalam dua tahun terakhir adalah sebesar dalam pengadaan Rp1,8 trilliun. Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi berdasarkan penunjukankinerja perusahaan dan tidak dapat ditunda langsung tahun 2010. Dari sisi pendapatan negara, di tahunkeberadaannya (business critical asset) 2009 pendapatan Pelindo II cabang Jadi, sebenarnya tidak ada unsur Pelabuhan Pontianak hanya Rp87 millar Penyedia barang dan jasa dimaksud kerugian negara dalam pengadaan barang dan keuntungan hanya Rp8 Millar. Sekarang,hanya satu-satunya (barang spesifik) yang dipersoalkan KPK sekarang ini. Alat- di tahun 2015 pendapatan sudah meningkat alat tersebut sampai sekarang masih menjadi Rp245 millar (meningkat 181 %) (lihat c sampai j) merupakan andalan di masing-masing dan keuntungan meningkat menjadi Rp47 Dari ketentuan-ketentunan dalam pasal pelabuhan dan hingga saat ini alat-alat millar (meningkat 487 % ).9 di atas, jelas aksi penunjukan langsung tersebut masih berfungsi sebagaimanaoleh Lino atas pengadaan QCC bukan suatu seharusnya. Sebagai contoh di Pontianak Praktis, di pelabuhan Pontianak saja,perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pada tahun 2009 produktifitas QCC sebanyak penghematan uang masyarakat dalam duapenunjukan langsung yang dilakukan Lino 7 box per jam. Saat ini, tahun 2015 rata- tahun terakhir ini sebesar Rp1,8 trilliun, dimasuk dalam pengadaan barang kriteria rata produktivitasnya mencapai 28 box per samping meningkatnya keuntunganbusiness critical asset jam. pelabuhan Pontianak yang menjadi Rp47 milliar di tahun 2015 atau meningkat sebesar Maka, pada awal tahun 2010, Jadi kebijakan direksi Pelindo II saat itu 487 % dibanding dengan tahun 2009.diadakanlah proses pemilihan langsung sebetulnya sudah tepat. Sebagai gambaran, Sehingga sangat jelas investasi pengadaandengan mengundang 3 (tiga) pabrikan, angkutan container antar pulau di Indonesia alat-alat tersebut sangat menguntungkanyaitu Wuxi Hua Dong Heavy Machinery lebih dari 90% adalah container 20 ft. negara (masyarakat dan Pelindo II). Ini(HDHM), Zhenhua Heavy Industry Co.LtD Sehingga pemilihan QCC twin lift berkapsitas belum dimasukan keuntungan yang di(ZPMC), keduanya dari Cina dan Dossan 65 ton memang sangat menguntungkan dapat di pelabuhan Panjang-Lampung danHeavy Industries and Construction Co LTD dan jelas akan meningkatkan produktifitas Palembang Sumatera Selatan.dari Korea Selatan. bongkar muat. Kebijakan direksi Pelindo II memutuskan membatalkan lelang QCC Hasil Audit BPK Awalnya yang dilelang adalah QCC 45 ton dan selanjutnya memprosessingle lift (hanya dapat mengangkat satu penunjukan langsung HDHM untuk Pada 4 Desember 2015, BPK menerbitkancontainer) kapasitas 45 ton. Ternyata dari pengadaan QCC 65 ton sebetulnya tidak Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil3 pabrik itu yang memasukan penawaran bisa disalahkan dari sisi bisnis. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atashanya dua perusahaan: HDHM (penawar Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biayapertama) menawarkan harga terendah di Sekarang lihat saja hasilnya. Di tahun Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)bawah owner estimate dan di bawah budget. 2009, pelabuhan Pontianak pernah macet sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2014 –Sedangkan ZPMC (penawar kedua) memberi total karena kapal-kapal harus menunggu berdasarkan Surat Keluar Tortama KN VIIharga di atas budget. Sehingga kalau waktu lebih dari 10 hari sebelum masuk pelabuhan, Nomor: 450/S/XX/12/2015,tanggal 4itu ditunjuk HDHM sebagai pemenang akibat ketiadaan kran kontainer yangpengadaan QCC 45 ton, sebetulnya pasti memadai. Akibatnya ongkos angkut daritidak menimbulkan hal yang saat ini Jakarta-Pontianak waktu itu sekitar Rp6,5dipersoalkan KPK sekarang ini. juta per container. Setelah pembenahan manajemen dan pengadaan alat QCC 65 Tapi proses tersebut, HDHM juga ton, hari ini pelabuhan Pontianak tidakmenawarkan pilihan yang tidak diminta macet lagi. Penumpukan barang di dermagaPelindo II, yaitu berupa QCC 65 ton tween yang semula di atas 100%, sekarang hanyalift yang bisa mengangkat dua container sekitar 40%. Tak ada lagi kapal lagi kapal20 ft sekaligus. Selain kapasitasnya lebih yang menunggu lama di pelabuhan. Ongkosbesar, HDHM juga menyodorkan harga angkut yang semula Rp6,5 juta turunbawah anggaran, USD15,55 atau 16% di menjadi sekitar Rp2,5 juta per container .bawah anggaran (USD18 juta). Realisasiharga twinlift dari HDHM ini juga lebihrendah dari QCC kapasitas 45 ton yangditawarkan oleh ZPMC. EDISI 13, 21 Januari 2016 9

tindak pidana korupsi pengadaan Container Terminal (JICT). Dalam pansus 3 (tiga) unit Quay Container Crane tersebut, bahkan Fraksi PDIP sejak awal (QCC) di Pelindo II pada 4 April 2014 sudah mendesak Presiden Jokowi untuk atau di jaman pemerintahan mencopot Lino sebagai Dirut Pelindo dan Presiden SBY. Tapi entah apa Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. sebabnya, penyelidikan dugaan korupsi tersebut tidak diteruskan. Praktis, beberapa bulan terakhir, Lino sebetulnya sudah dikeroyok oleh Bareskrim, Tiba-tiba, ditengah-tengah Kejaksaan Agung dan DPR dengan jerat gencarnya Bareskrim dan Pansus kasus yang berbeda. Dengan diumumkan DPR menekan Lino terkait dugaan- sebagai tersangka oleh KPK pada 18 dugaan korupsi kasus lain di Pelindo, Desember 2015 lalu, praktis saat ini Lino pada 18 Desember 2015, KPK dikeroyok oleh 4 lembaga dalam kasus yang mengumumkan Lino sebagai berbeda pula. Menariknya, pengumuman tersangka dalam kasus yang berbeda Lino sebagai tersangka oleh KPK dilakukan hanya satu hari sebelum selesainya masa lagi (lihat Kronologis Pengeroyokan tugas pimpinan KPK yang diketuai Taufiqurrachman Ruki yakni 16 Desember Lino). 2015 (serah terima jabatan kepada pimpian KPK baru dilaksanakan 21 Desember 2015). Sebagai catatan, pada 28 Agustus 2015, Bareskrim Polri telah Sampai saat ini KPK sendiri belum menggeledah kantor Pelindo II membeberkan kepada publik apa saja bukti terkait dugaan korupsi pengadaan yang sudah dimiliki dan bagaimana 10 mobile crane di Pelabuhan Desember 2015. Tanjung Priok tahun 2011. Pihak Dalam matrik tersebut sama sekali tidak Kejaksaan Agungada penyataan dari BPK tentang adanya sendiri sejakkerugian keuangan atau perekonomian 11September 2015negara dalam pengelolaan Pelindo II sejak sudah menerima Surattahun 2010 hingga 2014. Pemberitahuan Dimulainya Khusus mengenai pengadaan 3 QCC Penyidikan (SPDP) perkaratahun 2010 yang dipersoalkan oleh KPK dugaan korupsi pengadaaansekarang ada dalam Temuan Pemeriksaan mobil crane tersebut dariNo. 10 (temuan awal) dengan Judul penyidik Polri.“Pengadaan Tiga Unit Quayside Container Sebelumnya KejaksaanCrane (QCC) Twinlift tahun 2010 untuk Agung dan Bareskrim sempatPelabuhan Panjang, Palembang dan berebut menangani kasusPontianak tidak Sesuai Ketentuan atau tersebut. Sebab, KejaksaanTerdapat Kekurangan Penerimaan atau Agung mengaku sudahDenda Keterlambatan Pelaksanaan melakukan penyelidikan danPekerjaan sebesar USD777,200.00.” penyidikan kasus yang sama Atas temuan-temuan tersebut BPK telah (pengadaan 10 crane) sejakmemberi rekomendasi-rekomendasi kepada Mei 2015. Belakangan, karenaDireksi Pelindo II dan BPK memberi Bareskrim tetap ngototketerangan bahwa rekomendasi- menyelidiki kasus tersebut,rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan akhirnya pihak Kejaksaanoleh Direksi Pelindo II. Artinya, menurut Agung “mengalah” ataupendapat BPK, investasi 3 QCC 65 ton di membiarkan kasus tersebutPelindo II tahun 2010 adalah “clear & clean”. diselidiki oleh Bareskrim Polri.Kejanggalan Penetapan Tersangka Nah, di DPR sendiri sejak 17 September 2015 atas Sebetulnya, KPK sudah pernah inisiatif Fraksi PDIP – sudahmemanggil Lino untuk dimintai klarifikasi melancarkan pansus Pelindoatau didengar keterangannya dalam dugaan II terkait perpanjangan kerjasama Pelindo II dengan PT Jakarta Internationganal10 EDISI 13, 21 Januari 2016

konstruksi hukumnya sehingga sampai dalam performance yang keuntungan bagi negara baik dari segimenetapkan Lino menjadi tersangka. sangat tinggi. Pelindo II keuangan maupun perekonomian sedang mempercepat (membangun pelabuhan yang hebat). Yang jelas, penetapan Lino sebagai pengembangan pelabuhantersangka berdasarkan Laporan Kejadian sesuai kebijakan Presiden Secara personal, Lino adalah salah satuTindak Pidana Korupsi (LKTPK) tertanggal terkaitTol Laut, pembangunan direksi BUMN yang dikenal paling sukses,8 Desember 2015 (Laporan Kejadian Tindak pelabuhan di kawasan sehingga dia bisa bertahan sampai 6 tahunPidana Korupsi Nomor: LKTPK-30/ Indonesia Timur dan proyek di Pelindo II dari jaman Presiden SBY hinggaKPK/12/2015 tanggal 8 Desember 2015. Indonesia sebagai Poros Presiden Jokowi. Pada awal pembentukanLino sendiri ditetapkan butuh 7 hari Maritim Dunia. Bahkan saat Kabinet Presiden Jokowi, Lino bahkanmenyelidiki laporan korupsi tersebut dan ini Pelindo II sedang dalam disebut-sebut sudah diajukan sebagai calonlangsung menetapkan tersangka. Padahal, proses pelelangan calon menteri. Tapi gagal, karena namanya dicoretkasus tersebut adalah peristiwa 5 tahun partner dalam pembangunan oleh KPK gara-gara sebelumnya ada laporanyang lalu. Siapapun yang menjadi penyidik Terminal 2 dan 3 di Tanjung dugaan korupsi di Pelindo II yangkasus ini pasti butuh banyak waktu untuk Priok dan terakhir sudah masuk dalam dimasukkan oleh karyawan yang pernahmelalukan beberapa klarifikasi kepada proses penetapan pemenang. Berdasarkan dipecat Lino.beberapa saksi. offer yang diterima, risk free cash flow akan meningkat menjadi USD288 juta per tahun. Penetapan Lino sebagai tersangka olehPeran Lino di Pelindo II Bahkan kalau misalnya besok Pelindo KPK sehari sebelum masa tugas pimpinan menerbitkan global bond baru bisa KPK lama selesai, patut dicurigai ada Waktu Lino masuk ke Pelindo II tahun mendapatkan USD4 millar (Rp 55 trilliun). pesanan dari sponsor yang ingin menguasai2009, aset Pelindo II hanya Rp6,5 triliun Pelindo II yang memiliki aset dan simpanantapi pada akhir tahun 2015, aset Pelindo II Sebelumnya, pada bulan Mei 2015, uang tunai sangat besar.sudah mencapai Rp 45 triliun. Sehingga ketika melakukan issue global bond, PelindoLino sudah memperkaya Pelindo II sebanyak II meraih dana USD1,6 Millar dengan bunga Dari pola pengeroyokan oleh KPK,7 kali lipat hanya dalam enam tahun. Pada 4,25% per tahun untuk tenor 10 tahun. Ini Bareskrim, Kejaksaaan dan DPR –yangsaat Lino masuk tahun 2009, uang cash merupakan bunga terendah yang pernah berujung pada rekomendasi Pansus Pelindoyang dimiliki Pelindo II hanya Rp1,2 triliun. didapat di negeri ini dibanding dengan yang dimotori PDIP untuk mencopot RiniTapi pada posisi Desember 2015, Pelindo semua BUMN selama republik ini merdeka. Soemarno sebagai Menteri BUMN dan LinoII punya cash di perbankanRp 18,5 trilliun sebagai Dirut Pelindo— jelas ada upayatermasuk risk free cash flow USD176 juta. Dari fakta-fakta di atas, secara hukum terencana dari kelompok tertentu yang sebetulnya penunjukan langsung yang ingin menggulingkan Lino-Rini Soemarno Sejak Lino menjabat Dirut Pelindo dilakukan Lino atas pengadaan 3 QCC dari posisinya sekarang ini. Bahkan lebihkaryawan Pelindo II menjadi karyawan tahun 2010 bukan merupakan tindak pidana dari itu, tampaknya mereka inginBUMN yang memiliki standar kesejahteraan korupsi karena perbuatannya tidak mensabotase kebijakan Jokowi terkait proyektertinggi saat ini. Selama Lino memimpin melanggar hukum dan juga tidak merugikan Tol Laut, Pembangunan Pelabuhan diPelindo II lebih 250 orang disekolahkan ke Negara. Justru yang sebenarnya terjadi, Indonesia Timur dan Indonesia sebagailuar negeri untuk mengambil gelar master. Lino adalah orang yang berjasa kepada Poros Maritim Dunia. Sebab itu Lino negara karena telah banyak memberi menyebut apa yang terjadi pada dirinya Pelindo II sebelum Lino dicopot sebagai sekarang ini bukan masalah kriminal,Dirut pada 23 Desember 2015 sebetulnya melainkan masalah “komersil”. ● GENOT WIDJOSENO, UFI PATTIMURA EDISI 13, 21 Januari 2016 11

MATRIKS PEMANTAUAN BPK ATAS PENGADAAN QCC DAN MKRONOLOGI “PENGEROYOKAN” TERHADAP LINO 4 April 2014: Lino dipanggil ke Mabes Polri mengeluarkan Surat Perintah penyelidikan kasus korupsi 10 crane diKPK untuk dimintai keterangan atas Penyelidikan No. SP. Lidik/240/VIII/2015/ Pelindo II.dugaan tindak pidana korupsi Dit Tipideksus tanggal 18 Agustus 2015,pengadaan 3 unit Quay Container Crane terkait dugaan korupsi pengadaan 10 5 Oktober 2015: DPR RI menyetujui(QCC) di Pelindo II tahun 2010. Pelapor crane di Pelindo II tahun 2012. pembentukan Panitia Khusus (Pansus)kasus ini adalah Serikat Pekerja Pelindo Pelindo II melalui rapat paripurna.II. 28 Agustus 2015: Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso memimpin langsung 22 Oktober 2015: Dalam rapat 7 Juli 2015: Jampidsus Kejaksaan penggeledahan di kantor Pelindo II tertutup dengan Pansus Pelindo II, KepalaAgung mengeluarkan Surat Perintah Tanjung Priok terkait penyelidikan dugaan Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiPenyelidikan No. Print-107/F.2/ korupsi pengadaan 10 crane di Pelindo II. Keuangan (PPATK), Muhammad YusufFd.1/07/2015, terkait dugaan korupsi menyarankan Pansus Angket Pelindo IIatas pengadaan 10 crane di Pelindo II 3 September 2015: Direktur Operasi meminta kepada Badan Pemeriksatahun 2012. Kejaksaan mengaku sudah dan Teknik Pelindo II, Ferialdy Nurlan Keuangan (BPK) terlebih dahulu soal datamengumpulkan data sejak Mei 2015. dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. audit Pelindo. Sebab dengan begitu bisa Tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 dipetakan data aliran dana mana yang 9 Agustus 2015: Dalam rapat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dibutuhkan Pansus.kerja dengan Kapolri, Fraksi PDIP tentang Pemberantasan Tindak Pidanamelontarkan usulan pembentukan Korupsi. 4 Desember 2014: BPK menerbitkanPansus Pelindo II. Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pertengahan September 2015: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas 18 Agustus 2015: Bareskrim Kejaksaan Agung mundur dari Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya12 EDISI 13, 21 Januari 2016

AN MOBILE CRANE DI PELINDO II (4 DESEMBER 2015)Pada PT Pelindo II Sejak Tahun 2010 dan ke 11, maupun 20 tahun 2010Sampai Dengan 2014. Masalah pengadaan temuan yang ada, BPK sama 16 Desember 2015: Masa jabatan3 QCC (kasus di KPK) dan 10 crane (kasus sekali tidak menyebut adadi Bareskrim) masuk dalam daftar temuan kerugian negara. Pimpinan KPK habis (serah terimake-10 dan ke-11 (dari 20 temuan). Dalam jabatan kepada pimpinan KPK barumatrik tersebut, baik untuk temuan ke-10 8 Desember 2015: KPK dilaksanakan 21 Desember 2015) menerima Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi 17 Desember 2015: Sidang Nomor: LKTPK-30/ Paripurna DPR menerima 7 KPK/12/2015 tanggal 8 rekomendasi dari Pansus DPR tentang Desember 2015 tentang Pelindo II. Rekomendasi pertama adalah dugaan korupsi 3 unit QCC di memberhentikan Menteri BUMN Rini Pelindo tahun 2010. Sampai Soemarno dan Dirut Pelindo RJ Lino. saat ini tidak diketahui siapa yang melapor. Tapi karena 18 Desember 2015: Humas KPK hal yang dilaporkan sama mengumumkan penetapan Lino dengan yang sudah diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi KPK pada April 2014, maka pengadaan 3 QCC tahun 2010. laporan dugaan korupsi pada April tahun 2014 otomatis sudah “gugur” atau tidak 23 Desember 2015: Lino terbukti. diberhentikan sebagai Dirut Pelindo 15 Desember 2015: KPK oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. menetapkan Lino sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan 3 QCC di Pelindo II 6 Januari 2016: Lino diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan kasus korupsi pengadaan 10 crane di Pelindo II tahun 2012. *** EDISI 13, 21 Januari 2016 13

KRONOLOGISPENGADAAN 3 QCC1. Juli 2007 : Tender dilaksanakan oleh Pelindo II cabang Palembang. Gagal karena hanya ada satu peserta tender. : Tender ulang oleh cabang Palembang. Gagal karena jumlah peserta tidak mencukupi kuorum.2. Agustus 2007 : Tender oleh cabang Palembang dan Panjang-Lampung. Gagal karena tidak mencukupi perserta. : Tender oleh cabang Palembang dan Panjang-Lampung. Gagal karena tidak memenuhi kuorum.3. Oktober 2007 : Tender Ulang oleh cabang Palembang dan Panjang-Lampung . Gagal karena hanya 1 peserta yang4. Januari 2008 memenuhi syarat administrasi dan penilaian teknis. : Tender dengan penunjukan langsung oleh cabang Palembang dan Panjang-Lampung.5. Maret 2008 Gagal karena kedua peserta tidak menyerahkan penawaran. - Manajemen Pelindo memutuskan untuk membeli 3 unit QCC baru untuk Pelindo II6. Juli 2008 cabang Palembang, Panjang dan Pontianak. - 2 Mei 2009 : Lino diangkat sebagai Dirut Pelindo II. : Tender oleh Biro Pengadaan Pelindo II. Gagal karena hanya ada 1 peserta. : Tender oleh Biro Pengdaan Pelindo II. Gagal karena hanya 1 peserta yang menyerahkan dokumen penawaran yang layak. : Tender dengan undangan oleh Biro Pengadaan Pelindo II. Gagal karena harga penawaran dari peserta diatas estimasi Pelindo II. : Tender dengan undangan oleh Biro Pengadaan Pelindo II. Hanya perusahaan internasional yang ikut, yaitu HDHM, ZPMC dan Doosan. Doosan kemudian mundur. Tender kali ini akhirnya berhasil dengan HDHM sebagai pemenang (setelah HDHM menawarkan opsi twinlift QCC yang harganya7. 2009 ternyata lebih murah dari singlelift crane yang ditawarkan ZPMC).8. 2009 9. 2009 10. Januari 2010 14 EEDDIISSII 1133,, 2211 JJaannuuaarrii 22001166

Grafis : Perbandingan Harga Penawaran 3 QCCPosisi Penawaran 10 Januari 2010 : Peserta ZPMC, HDHM dan Doosan (kemudian mundur)Posisi Penawaran 25 Maret 2010 (Melibatkan PT Batara Persero)Posisi Negoisasi Harga Terakhir dengan HDHM per 27 April 2010 EEDDIISSII 1133,, 2211 JJaannuuaarrii 22001166 15

Prof. Rhenald Kasali,Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia\"LINO ADALAH ORANG YR ichard Joost Lino sebetulnya FOTO: WWW.INDONESIAX.CO.ID dikenal luas sebagai salah seorang CEO BUMN yang sukses. Ia dikompensasi dengan pendapatan yang itu sekarang sangat terbuka. Hal ini membuat diangkat sebagai Direktur Utama lebih baik . manajer dan para karyawan mencari teman Pelindo II tahun 2009 ketika aset di luar dalam rangka memperkuat posisi BUMN sektor pelabuhan itu Di Pelindo II hal itu sudah dilakukan mereka di dalam perusahaan. Yang mau hanya Rp6,5 triliun. Tapi di akhir 2015, di bawah oleh Lino. Pendapatan karyawan jauh lebih jadi direktur mencari teman di luar. Kita kepemimpinan Lino, asetnya sudah mencapai baik dibanding sebelum dia masuk. Tetapi kan sering mendengar ada politisi yang Rp45 triliun. Artinya Lino sudah memperkaya masalahnya dalam sistem perusahaan kita, bisa menjanjikan seseorang menjadi direksi Pelindo II tujuh kali lipat hanya dalam enam terutama perusahaan negara atau BUMN tahun. Tahun 2009, uang tunai (cash) yang dimiliki Pelindo II hanya Rp1,2 triliun. Tapi pada posisi Desember 2015, Pelindo II punya cash di perbankan Rp18,5 trilliun. Tapi apa ganjaran yang diterimanya sekarang ini? Lino kini dijadikan tersangka korupsi pengadaan tiga biji quay container crane oleh KPK. Selain itu, ia juga diadili di Pansus DPR dan akhirnya dipaksa mundur dari jabatannya karena dituding tidak nasionalis hanya karena memperpanjang kontrak kerjasama Pelindo II dengan sebuah perusahaan asing. Berikut petikan wawancara FORUM dengan Prof Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia dan pengamat BUMN tentang kasus Lino. Bagaimana pandangan Anda tentang kasus yang mendera Lino saat ini? Pertama, saya lihat Lino itu adalah CEO yang membawa banyak perubahan di Pelindo II. Tapi dia ditentang oleh orang lama. Kalau kita menjadi anak buah yang menjadi objek perubahan, setelah bertahun- tahun nyaman dengan birokrasi lama, terus kemudian datang pemimpin baru yang menuntut kita bekerja lebih baik dan melayani lebih baik, rasanya bagi kita yang dibongkar, rasanya tidak adil. Nah ketidakadilan ini sebetulnya sudah16 EDISI 13, 21 Januari 2016

G YANG TERANIAYA\"di BUMN. Ingat saja kasus pembunuhan organisasi buruh. Mereka bisa mendatangkan berkompromi dalam banyak hal. KarenaNasrudin Zulkarnaen, seorang manajer di teman ke dalam masalah perusahaan. kalau komproni, mungkin pertumbuhanRNI (BUMN), yang ditembak itu. Pelindo II tidak akan secepat ini. Dan celakanya di luar itu banyak aparat Sampai sekarang kan ada bunyi-bunyi penegak hukum yang dengan mudah Yang ketiga, kita semua yang pernahbahwa banyak manajer-manajer yang diundang masuk ke perusahaan. Hanya berhubungan dengan pemerintah, semuadijanjikan menjadi direksi oleh politisi. dengan sebuah laporan saja, mereka dengan tahulah bahwa yang namanya tender ituNah, kemudian ada juga yang atas nama mudah bergerak ke dalam perusahaan. tidak selamanya benar. Bahkan 90% tender Karena ini era kamera, semua orang berlagak yang ada menipu kita. Hampir semuanya di depan kamera untuk terlihat sebagai menipu kita. Sudah ada yang ngatur, sudah orang yang berkinerja. ada pemenangnya dari awal, biaya jadi tinggi, sandiwara besar dan sebagainya. Lihat saja, saja para menteri. Semuanya Apa bangsa ini mau terus hidup dengan kan membutuhkan kamera. Pak Yuddy, sandiwara-sandiwara seperti itu? Akhirnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara seorang pemimpin yang baik, karena tidak dan Reformasi Birokrasi. Waktu kasus sabar ingin memberi kontribusi kepada Angeline (pembunuhan bocah usia 8 tahun bangsa dan negaranya, terpaksa dia di Bali) saja dia sampai pergi ke Bali bersama melakukan terobosan terhadap sandiwara- rombongan wartawan. Itu bawa kamera sandiwara seperti itu. kan. Demikian juga waktu Pak Buwas melakukan penggeledahan di Pelindo II. Jadi Lino sekadar menerobos‘sandiwara’, Dia bawa begitu banyak cameraman. tapi akhirnya dipidanakan? Walaupun bukti-buktinya gak ketemu sampai saat ini. Iya. Salah satu basis ilmu perubahan itu namanya breakthrough. Dia tidak mau Jadi kalau seseorang sudah menjanjikan naik ke atas gunung, karena kalau dia naik sesuatu di depan kamera, dia pantang ke atas gunung, di atas gunung itu sudah mundur. Akibatnya semua orang mencari ada penunggunya semua. Penunggunya pembenaran atas tuduhan-tuduhan awal. minta fee semua. Nah Lino melakukan “Saya kan sudah geledah, masa saya terobosan. Karena yang saya tahu, di Pelindo gegabah,” kata Buwas kan. Nah tindakan- II itu sejak dulu banyak tender yang sering tindakan seperti itulah yang melumpuhkan gagal. Kenapa gagal? Karena kalau lewat agen-agen perubahan seperti Lino. Dan tender harga justru jadi lebih mahal. agen-agen perubahan ini sulit tergantikan. Makanya dia lakukan terobosan dengan mengundang beberapa vendor dari luar Yang kedua, kita tidak bisa dong negeri. Ternyata setelah diundang dari luar melupakan jasa orang-orang hebat seperti baru bisa harga di bawah budget. Sebelumnya ini. Dalam hal ini, Lino memang biasa tidak bisa. Bahkan BUMN Barata tidak bisa bekerja cepat, keras, tegas dan sebagainya. menyediakan alat sesuai bugdet dari Pelindo Ada yang mengatakan kepada saya, II. masalahnya Pak Lino ini kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi apa Jadi ketika dia mendapat harga lebih yang dikatakan banyak orang itu sebetulnya murah dari budget, di mana unsur kedua adalah cerminan untuk berkompromi. Dan dari korupsi, yaitu memperkaya diri, Lino adalah orang yang tidak mau EDISI 13, 21 Januari 2016 17

sebenarnya tidak terjadi. Karena memberikan draft report. Yang namanya direksi BUMN ini kan tidak punya keahlian kenyataannya Lino ini justru memperkaya draft report itu kan belum lengkap. Tapi menghadapi gerakan politik dari buruh. perusahaan. Itu yang jadi tanda tanya: apa yang namanya draft report itu jaman yang sebenarnya terjadi di balik kasus Lino sekarang bisa bocor. Padahal belum tentu Yang ketiga, mereka merasa tidak ini? benar informasinya. Tapi draft seperti itu nyaman dengan prosedur yang ada karena bisa dijadikan alat pemerasan oleh berbagai semuanya mengakibatkan ekonomi biaya Menurut Anda apa saja? pihak. tinggi. Mereka mau melakukan terobosan. Tapi mereka tidak punya pilihan. Pilihannya Pertama, ada penyidik yang tidak mau Yang kedua, direksi BUMN sekarang adalah kalau mereka menerobos, mereka mundur karena sudah berjanji di depan terancam dengan orang-orang lama yang ditangkap. Suasana kegalauan itu sangat kamera. Kedua, ada prestasi seseorang yang sudah merasa nyaman dengan birokrasi besar. tidak dihargai. Ketiga, ada unsur-unsur lama. Terjadilah konflik antara direksi pidana korupsi yang tidak terpenuhi, dengan pekerja. Sebetulnya di dalam Yang keempat, di BUMN itu banyak misalnya memperkaya orang lain dan perusahaan hal ini bisa diselesaikan melalui sekali warisan aset yang mangkrak. Karena merugikan negara. Nah ini kan mengusik mediasi. Tapi sekarang mereka (orang lama sistemnya gak beres di masa lalu. Barang semua orang yang banyak terlibat di BUMN. di BUMN) sering memakai kekuatan dari dibeli begitu saja, penggunaannya tidak Saya kan jadi tempat mengadu orang-orang luar, yaitu partai politik. Nah orang-orang jelas, akhirnya ditumpuk begitu saja oleh BUMN. Kegelisahan mereka sangat besar. partai ini kemudian menekan ke dalam. manajemen lama. Begitu direksi baru Begitu banyak yang mengadu sama saya. Repotnya di BUMN itu ada karyawan yang menjual barang-barang itu, tahu-tahunya punya ambisi, lalu masuk menjadi anggota mereka diperiksa oleh penegak hukum. Mengadu tentang apa? partai politik, lalu menunggangi buruh, Padahal yang dijual barang mangkrak. sehingga mereka menjadi kekuatan besar Mereka merasa terancam. Terancam untuk menentang direksi yang didatangkan Hal-hal seperti itu banyak dihadapi oleh berbagai pihak. Pertama, terancam dari luar perusahaan. Sementara itu para oleh para CEO BUMN. Sehingga pimpinan oleh auditor. Auditor itu kan seringkali BUMN itu jadi terkesan keras. Tapi karena mereka keras, akhirnya merekaFOTO: BERITASATU.COM 18 EDISI 13, 21 Januari 2016

dikriminalisasi, baik oleh anak buah yang banyak yang pintar dan ingin memberi berhadapan dengan buruh, pastipunya kepentingan maupun aparat penegak kontribusi kepada bangsanya takut berhadapan dengan orang lama yanghukum yang diundang ke dalam oleh anak melalukan terobosan karena takut ditangkap bekerjasama dengan aparat. Itulah yangbuah. penegak hukum. terjadi di BUMN kita sekarang. Yang namanya perubahan, pasti akan mengubahJadi Lino ini dikudeta dengan cara Menurut Anda kasus Lino ini adalah kebiasaan buruk. Orang yang membawadikriminalisasi oleh orang dalam? kriminalisasi? perubahan seperti Lino pasti akan memperbaiki keadaan yang tidak beres. Yang jelas ini adalah suatu gerakan Menurut saya ini penganiayaan. Karenaperubahan yang akhirnya dilawan oleh Lino dikeroyoknya gila-gilaan. Kasusnya Masih inget gak waktu Sudirman Saidorang dalam. Lihat waktu Emirsyah Satar diada-adain. Bareskrim punya kasus sendiri, membikin Integrated Supply Chain (ISC)melakukan perubahan di Garuda, didemo DPR punya kasus sendiri, KPK punya kasus untuk mengatasi mafia impor BBM (waktukaryawan kan dia. Lihat waktu Agus sendiri. Padahal kasusnya kan sederhana. itu ia menjabat Deputi Direktur ISC, 2008-Martowardojo melakukan perubahan di 2009). Dia bikin sistem baru untukMandiri, didemo juga dia. Hanya saja, Kalau ini menggantikan Petral.Yang terjadi dia waktustakeholder BUMN pada masa itu (jaman itu malah digusur, dikeroyok sama pemasok.Presiden SBY) tidak terpengaruh oleh demo- menyangkut korupsi, ada Dia sebenernya pengen memberantas mafiademo karyawan BUMN. Kalo sekarangbeda. Stakeholder-nya sekarang Ibu permainan uang, kan tinggal minta bantuan migas. Tapi dengan kebijakan baru ISCRini terpengaruh. Karena yang jadi itu para pemasok harus daftar ulang.sasaran utama sekarang ini kan Ibu PPATK. Pansus kan sudah minta ke PPATK Sudirman Said malah waktu itu sudahRini. Kalau Lino itu cuma sasaran pasang iklan di Kompas agar paraantara. dan PPATK-nya sudah memberi laporan pemasok Pertamina mendaftar ulang. Tapi akibatya dia digusur. AdaPemicunya apa? ke Pansus, kok Pansusnya gak buka ke banyak yang terganggu akibat perubahan. Pokoknya siapa pun Karena selama ini Menteri publik? Sampai hari ini apa hasilnya kita orang yang mau melakukanBUMN itu yang paling diperebutkan perubahan pastilah hidupnyaoleh orang politik. Coba sejak Tanri gak tahu. terancam. Harusnya aparat penegakAbeng jadi Menteri BUMN (jaman hukum melindungi mereka. Tapi yangPresiden Habibie), 17 tahun lalu, Kabarnya, dalam laporan itu PPATK terjadi justru sebaliknya, mereka malahsampai sekarang sudah ada terjadi menyatakan tidak ada aliran dana yangpergantian 8 kali menteri BUMN. Jadi dua tidak wajar ke Lino dan laporan BPK juga dihabisi.tahun sekali diganti. Artinya kementerian tidak mengatakan ada kerugian dalamBUMN itu, paling tidak sejak jaman pengelolaan Pelindo II di bawah Lino... Setelah Lino, kira-kira siapa lagi yangreformasi selalu menjadi sasaran utama akan dihabisi?pihak luar untuk direbut dan dikuasai. Makanya. Kok gak dibuka ke publik oleh Pansus DPR. Kok malah nuntut Lino Saya khawatir itu akan terjadi juga diManariknya, Lino sekarang dikepung dan Rini mundur. BUMN yang sekarang bergerak cepat,oleh Bareskrim, Kejaksaan Agung, misalnya BUMN sektor infrastruktur. KarenaPansus DPR dan bahkan akhirnya KPK Jadi ini permainan politik? mereka sekarang kan lagi banyak proyek.ikut-ikutan... Mereka ini berpotensi dikriminalisasikan. Pokoknya siapapun CEO BUMN yang Saya juga gak mengerti kenapa KPK mau melakukan perubahan, pasti akan Yang kedua adalah BUMN yang uangnyaikut-ikutan begitu. Saya berharap adik-adik banyak. Makanya saya sarankan BUMNsaya di KPK tetap berpikir jernih, tidak yang besar-besar dan banyak uangnyamemposisikan diri sebagai alat politik. segeralah menjadi TBK. Karena denganKarena bagaimana pun juga kita tetap menjadi TBK mereka lebih aman, gak akanmembutuhkan KPK. Kita hanya berharap diganggu oleh pihak luar.KPK sekarang ini berproses yang baik.Jangan sampai karena hal-hal seperti ini Anda percaya gak Lino korupsi?pada akhirnya KPK kehilangankredibilitasnya. KPK sekarang justru harus Saya sih gak melihat dia korupsi apamendorong terjadi perubahan seperti yang gak. Saya justru melihat Lino ini adalahdilalukan CEO-CEO BUMN seperti Lino. orang yang teraniaya. Sangat teraniaya.Jangan malah jadi penghambat. Kalau tidak Semua orang tahu dia adalah CEO yangdireksi-direksi BUMN yang sebetulnya berprestasi, banyak memberi keuntungan negara, tiba-tiba sekarang dia kriminalisasi dari kasus-kasus yang mengada-ada. Ini sungguh mengusik rasa keadilan saya. EDISI 13, 21 Januari 2016 19

SERANGANEMPATPENJURU ANGINRJ Lino saat akan diperiksa KPK. FOTO: GRESSNEWS.COM RJ Lino akhirnya tumbang dari J AKARTA, Rabu 23 Desember Minggu yang merupakan hari libur reguler Pelindo II. Selama dua tahun ia 2015. Hari itu adalah hari tiap pekan. terakhir para pegawai diserang dari empat penjuru pemerintah dan swasta masuk Bila pegawai pemerintah dan swastaangin: Kepolisian, Kejaksaan, KPK kerja. Setelah itu mereka akan pada Rabu sore itu bersiap untuk menikmati menikmati empat hari libur. liburan, maka bagi Richard Joost Lino hari dan Pansus Angket DPR. Maklum, pemerintah sudah menetapkan itu adalah hari untuk berkemas. Pasalnya, tanggal 24, 25 dan 26 sebagai hari libur anak pantai kelahiran Pulau Rote 7 Mei nasional. Sedangkan tanggal 27 adalah Hari 1953 tersebut hari itu resmi diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Pelindo II.20 EDISI 13, 21 Januari 2016

FOTO: MERDEKA.COM Budi Waseso pimpin penggerebekan Pelindo II \"Keputusan ini saya terima dengan terhadap proyek pengadaan crane yang dibangun KPK untuk mengusut Lino besar hati, lapang dada, senang tetapi juga dilakukan oleh PT Pelindo II pada tahun setidaknya terlihat dari pernyataan Johan sedih karena harus meninggalkan semua 2010. Pengadaan itu diduga dilakukan dengan Budi SP di semua kliping tersebut. Johan saudaraku yang selama lebih dari 6 tahun melanggar ketentuan dan merugikan negara. yang saat itu masih menjabat Juru Bicara ini telah bersama-sama membangun IPC KPK mengatakan konstruksi hukum (Pelindo II) menjadi IPC yang kita banggakan KPK melakukan pengusutan kasus penyelidikan terkait penyimpangan bersama,\" tulis Lino dalam surat yang korupsi pengadaan crane ini atas laporan pengadaan crane di beberapa dermaga dikirim kepada karyawan Pelindo II. Serikat Pekerja PT Pelindo II. Waktu itu pada tahun anggaran 2010. Serikat Pekerja Pelindo II melaporkan Lino juga berpesan kepada seluruh manajemen Pelindo II. Diantaranya soal Usai dimintai keterangan pada 14 dan karyawan PT Pelino II untuk tetap bekerja pengadaan crane di Jakarta dan dermaga- 15 April 2014 itu, Lino saat itu mengklaim keras. \"Saya sangat berharap semua dermaga di luar Jakarta yang sangat ganjil. sudah mengambil kebijakan tepat terkait saudaraku tetap semangat, kerja keras, pengadaan crane di beberapa dermaga itu. tetap gembira, persistence, berani dan Diantaranya pengadaan dua unit Quay Bahkan, Lino menyebut dirinya pantas diberi lakukan yang terbaik seperti yang selama Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan penghargaan lantaran sudah ‘berhasil’ ini telah semua saudaraku tunjukkan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan membeli alat yang dipesan dengan harga bersama-sama membangun IPC yang kita Palembang dan Pontianak, penggunaan yang murah. banggakan,\" tulis Lino. tenaga ahli dan konsultan tak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru dan Lino mengaku, proyek tahun anggaran Tergulingnya Lino dari kursi orang nomor perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta 2010 itu sebenarnya memiliki nilai sekitar satu Pelindo II pada 23 Desember 2015 silam International Container Terminal (JICT). Rp100 miliar. Alat yang dibeli itu sudah sebenarnya tidak lah mengherankan. dipesan sejak 2007. Namun, sejak tahun Bagaimana pun juga cepat atau lambat daya Dalam penyelidikan perkara korupsi 2007 proses lelang selalu gagal. Untuk tahan alumnus Institut Teknologi Bandung yang dilaporkan Serikat Pekerja Pelindo II mencegah kegagalan lagi, dia akhirnya (ITB) ini akan habis. Bayangkan selama ini, KPK sudah terbilang aktif. Tercatat pada mengambil kebijakan untuk melakukan hampir dua tahun terakhir ini ia dihantam 14 dan 15 April 2014, lembaga anti korupsi penunjukan langsung. badai dari empat penjuru. itu memanggil Lino untuk dimintai keterangan di Gedung KPK. Bukti adanya \"Aturan kita ada. Jadi kalau lelang gagal Badai pertama datang pada awal tahun pemeriksaan KPK tersebut setidaknya itu bisa ada pemilihan langsung. Kalau 2014. Badai itu berhembus dari Komisi terlihat dari kliping-kliping media massa pemilihan langsung gagal maka ada Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga pada April 2014. penunjukan langsung. Apalagi di lapangan anti rasuah itu melakukan penyelidikan kalian tahulah,\" ujar dia saat itu. Seperti apa konstruksi hukum yang EDISI 13, 21 Januari 2016 21

Setelah pemeriksaan 14 dan 15 April Tipideksus tanggal 18 Agustus 2015. Secara terbuka Lino mengatakan kepada 2014 tersebut, laju penyelidikan kasus Dalam dokumen yang sempat diperoleh Menteri Sofyan Djalil untuk disampaikan Pelindo II di KPK perlahan-lahan mulai kepada Presiden JokoWidodo bahwa dirinya senyap dari liputan media massa. FORUM disebutkan bahwa Polri menyelidiki tak terima tindakan Mabes Polri. Dalam Penyebabnya, tidak ada hasil perkembangan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang percakapan itu Sofyan Djalil terdengar berarti dari penyelidikan yang dilakukan (TPPU) di Pelindo II. Dimana tindak pidana menenangkan Lino yang saat itu sempat KPK. Selain itu perhatian awak media massa pokoknya adalah tindak pidana korupsi mengancam mundur dari Pelindo II. juga teralihkan dengan kasus-kasus baru pengadaan 10 unit mobile crane dengan yang ditangani KPK. menggunakan anggaran tahun 2011 di Penyelidikan ini semakin gaduh karena Pelindo II. Nilainya mencapai Rp45 miliar. Mabes Polri terindikasi melanggar Setelah setahun senyap, tiba-tiba Lino Memorandum of Understanding (MoU) 3 kembali digoyang aparat penegak hukum. Ke-10 mobile crane awalnya untuk Maret 2012 antara Kapolri, Jaksa Agung dan Ini badai kedua. Datang dari Markas Besar operasional di delapan cabang pelabuhan Ketua KPK. Dimana dalam MoU ini, tiga Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Pelindo II, antara lain Bengkulu, Teluk Bayur, lembaga itu bersepakat tak akan melakukan Kehebohan kedua ini dipicu oleh Palembang, Banten, Pontianak, Jambi dan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penggeledahan yang dilakukan Badan Cirebon. Namun, 10 mobile crane yang yang sedang ditangani lembaga lain. Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes diterima Pelindo II sejak 2013 belum bisa Polri pada 28 Agustus 2015 silam. dioperasikan delapan pelabuhan itu hingga Indikasi pelanggaran MoU ini terungkap ditarik ke Pelabuhan Tanjung Priok. karena belakangan muncul fakta bahwa Saat itu sekitar 50 personel Brimob Kejaksaan Agung ternyata sudah melakukan bersenjata dan penyidik menggeledah Kantor Kehebohan penggeledahan yang penyelidikan pengadaan 10 mobile crane Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Tanjung dilakukan Bareskrim Mabes Polri dan ini pada Mei 2015 silam. Adanya penyelidikan Priok. Ruangan Lino disisir habis-habisan. perlawanan Lino membuat kasus Pelindo itu akhirnya diakui Jaksa Agung Muda Pidana Tidak tanggung-tanggung, penggeledahan II versi Mabes Polri menjadi isu nasional. Khusus (Jampidsus) yang saat itu dijabat ini dipimpin langsung Kepala Bareskrim Situasi makin heboh karena Lino secara R Widyo Pramono. Mabes Polri yang saat itu dijabat Komjen terbuka dihadapan wartawan menelepon Polisi Budi Waseso. Menteri Kordinator Perekonomian yang Sebagaimana ditulis majalah ini pada saat itu dijabat Sofyan Djalil. edisi 07, Widyo saat itu mengatakan bahwa Proses penggeledahan ini membuat Lino kesepakatan yang tertuang dalam MoU berang. Pemicunya festivalisasi penggeledahan Dalam percakapan telepon yang tersebut meski tidak berkonsekuensi pidana dengan mengundang banyak wartawan. diperdengarkan kepada awak media massa tapi memiliki konsekuensi moral berat. Selain itu, yang paling fatal, penggeledahan melalui pengeras suara tersebut, terlihat Pasalnya kesepakatan ini menyangkut etika. dilakukan pada saat kasus masih berstatus Lino begitu percaya diri. Ia terkesan membalas “Etika bagi penegak hukum adalah aturan penyelidikan. Setidaknya itu terlihat dari dasar tekanan ‘power’ dari kepolisian yang hukum tertinggi,” tuturnya saat itu. penggeledahan yaitu Surat Perintah menggeledah kantornya di hadapan media Penyelidikan No. SP. Lidik/240/VIII/2015/Dit massa dengan memperlihatkan‘power’-nya Namun Mabes Polri tak bergeming. dalam pemerintahan yang berkuasa. Kepolisian juga membantah menggeledah saat penyelidikan. Menurut mereka, sehariFOTO: SP.BERITASATU.COM sebelum penggeledahan perkara sudah naik ke penyidikan. Bukti yang disodorkan Budi Waseso pimpin penggerebekan Pelindo II adalah pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung. Belakangan bantahan ini menimbulkan polemik. Pasalnya SPDP yang dimaksud diduga SPDP perkara Dwelling Time. Awalnya perkara ini diusut Polda Metro Jaya. Namun dalam perjalanannya perkara ini diambil alih Mabes Polri dan dijadikan landasan penggeledahan untuk perkara pengadaan mobile crane. Di tengah polemik dan kegaduhan penanganan kasus ini, Bareskrim saat dipimpin Budi Waseso sempat menetapkan Direktor Operasi Pelindo II berinisial FN sebagai tersangka. Penetapan anak buah Lino sebagai tersangka ini disampaikan kepada publik 22 EDISI 13, 21 Januari 2016

pada 3 September 2015 silam. “Tersangka Namun‘kemenangan berganda’ Agustus- pansus itu dibacakan Ketuanya, Rieke Diahsatu, FN,” kata Budi Waseso saat itu. September 2015 silam itu tak bisa dinikmati Pitaloka dari Fraksi PDIP, KPK menetapkan lama-lama oleh anak Pulau Rote, Nusa Lino sebagai tersangka kasus korupsi di Langkah Mabes Polri ini lah akhirnya Tenggara Timur, itu. Tidak lama setelah perusahaan yang dipimpinnya. Penetapanmembuat Kejaksaan mengalah. Sesuai MoU, ‘dibungkamnya’ Mabes Polri dan Kejagung status tersangka ini akhirnya membuat LinoJampidsus Widyo Pramono, saat itu melalui ‘pencopotan’ Budi Waseso, DPR akhirnya tumbang. Kursinya di Pelindo IImemutuskan tidak meneruskan menggelar panitia khusus (Pansus) Angket pun melayang 23 Desember 2015 silam.penyelidikan. Arminsyah yang 30 Oktober Pelindo II.2015 silam menggantikan Widyo sebagai Penetapan tersangka oleh KPK ini sempatJampidsus, saat dikonfirmasi, membenarkan. Hak Angket yang menjadi‘badai keempat’ menimbulkan polemik. Lembaga anti“Betul, tidak kita teruskan,” ujarnya baru- bagi Lino ini adalah hak penyelidikan yang korupsi ini disebut melanggar MoU 2012baru ini. dimiliki DPR. Meski perlemen pada silam yang dibuat lembaga itu dengan Polri hakikatnya bukan lembaga penegak hukum, dan Kejaksaan. Alasannya Mabes Polri sudah Walau anak buahnya sempat menjadi namun melalui hak angket DPR bisa duluan melakukan penyidikan perkaratersangka, perseteruan Lino dengan Mabes melakukan penyelidikan bila pemerintah pengadaan crane di Pelindo II.Polri pada Agustus dan September 2015 dalam kebijakannya diduga melakukansilam itu akhirnya dimenangkan Lino. pelanggaran terhadap undang-undang. Namun KPK membantah dugaanPresiden Joko Widodo dikabarkan marah pelanggaran etik tersebut. Alasannya,kepada Budi Waseso. Dampaknya, Komjen Panitia Angket DPR saat bekerja nyaris sebagaimana dikatakan Kepala BagianPolisi BudiWaseso digantikan Komjen Polisi tanpa liputan media massa. Pasalnya, saat Pemberitaan dan Publikasi KPK, PriharsaAnang Iskandar. itu ruang publik dihebohkan soal pencatutan Nugraha, perkara yang ditangani KPK nama Presiden Joko Widodo oleh Setya berbeda dengan Mabes Polri. \"Berbeda Menurut informasi, salah satu penyebab Novanto yang saat itu menjadi Ketua DPR dengan kasus yang ditangani oleh Bareskrim,\"Presiden marah adalah gaduhnya soal perpanjangan kontrak PT Freeport kata Priharsa saat ini.penyelidikan itu. Hal ini dianggap Indonesia di Timika Papua.membangkang perintah Presiden kepada Pelaksana Harian Kepala Biro HumasKapolri, Jaksa Agung, Kepala Polda dan Alhasil, setelah kehebohan kasus Setya KPK Yuyuk Andriati menambahkan bahwaKepala Kejati seluruh Indonesia. Salah Novanto berakhir, Panitia Angket Pelindosatunya adalah tak boleh menimbulkan pada 17 Desember 2015 silam mengeluarkan perbedaan antara perkara yangkegaduhan dalam penyelidikan. keputusan garang. Isinya meminta Presiden ditangani institusinya Joko Widodo mencopot Menteri Badan dengan Bareskrim Keberhasilan meredam serangan ‘badai’ Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Polri adalah dari jeniskedua dari Bareskrim menghasilkan Soemarno dan Direktur Utama alatnya. \"Jenis alatnya‘kemenangan berganda’ bagi Lino. Sebab, PT Pelindo II RJ Lino. beda. Kalau disekaligus meredam ‘badai’ ketiga dari Bareskrim itu Mobilekejaksaan yang sempat melakukan Menurut pansus, Crane, di sini Quaypenyelidikan. Mabes Polri akhirnya terkesan Lino telah Container Cranetak meneruskan penyidikan, kejaksaan pun melanggartak pula meneruskan penyelidikan. UU ( Q CC ) , \" k a t a Yuyuk. Terkait pengadaan 3 unit QCC tersebut, No. 17/2008 tentang tambah Yayuk, KPK menduga telah ada Pelayaran, karena telah penyimpangan karena diduga ada penunjukkan langsung yang dilakukan memperpanjang kontrak Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. Lino diduga telah menunjuk langsung pengelolaan JICT kepada perusahaan dari China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co. Ltd untuk pengadaan perusahaan asal Hong Kong. 3 unit QCC tersebut. Sedangkan, Rini dinilai telah KPK kemudian menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan membiarkan tindakan RJ Lino sebagai tersangka. Lino disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Lino dan terindikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan merugikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. keuangan ● SYAMSUL MAHMUDDIN negara sebesar Rp38 triliun. Dan sehari setelah putusan EDISI 13, 21 Januari 2016 23

Fredrich Yunadi, Pengacara RJ Lino“INI POLITIK BALAS DENDAM”J UMAT (18/12) lalu, hanya dua FOTO: FORUM/IRMAN ROBIAWAN hari jelang demisioner, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar hukum tata negara. memiliki kewenangan apapun. pimpinan Taufiequrrachman Kedua, ada unsur balas dendam yang Ruki cs menetapkan status Anda mengatakan ada unsur politis tersangka terhadap Richard dilakukan KPK lantaran tidak ada satu dalam kasus Lino. Apa buktinya?Joost Lino, Direktur PT Pelindo II. Ia disangka komisioner lama yang kembali terpilih.korupsi atas pengadaan 3 unit Quay Container Mereka sakit hati lantaran tidak terbendung Kenapa mereka ingin menggoyangCrane (QCC) tahun 2010. Penetapan ini lagi rencana revisi UU KPK. Bahkan, saya Lino? Karena mereka tahu Pelindo kuedinilai lebih bernuansa politik dibandingkan mendengar informasi salah satu mantan paling cantik dan manis di Indonesia.aspek hukumnya. komisioner KPK membuat ancaman, apa Mereka ingin merebut dan bisa korupsi di yang sudah diputuskan wajib dilanjutkan sana. Kalau bisa diambil, mereka bisa bagi- “Ini tindakan semena-mena dari oleh penggantinya. Jika itu tidak bagi. Tujuan mereka sebenarnya maukomisioner KPK yang saat ini sudah lengser,” dilaksanakan, berarti pimpinan KPK yang merampok.kata Fredrich Yunadi, pengacara Lino. baru akan berhadapan dengan rakyat. Begitu yang saya dengar. Jadi siapa yang sangat berkepentingan FredrichYunadi merupakan pengacara dalam kasus ini?Lino saat diperiksa Bareskrim Mabes Polri Apa bukti ada pesanan di balikdalam kasus dugaan korupsi pengadaan penetapan Lino sebagai tersangka? Pelindo ini akan dijadikan bancakan10 mobile crane Pelindo II, Tanjung Priok, parpol. Partai ini memiliki ambisi untukJakarta Utara. Iya jelas. Unsur politiknya sangat kuat. menghimpun kekuatan dana untuk biaya Mereka itu berupaya bagaimana agar Lino politiknya. Jadi kalau pansus ingin Meskipun bukan pengacara pada kasus dicopot. Rekomendasi Pansus DPR Pelindo menjatuhkan Lino, itu tujuannya apa?yang tengah disidik KPK ini namun Yunadi II kepada Presiden Jokowi untuk mencopotlantang menyatakan penetapan Lino sebagai Lino sudah sangat keterlaluan. Pansus ini Lino‘dikerubuti’empat institusi negara:tersangka lebih bernuansa politis daripada seperti sudah lupa daratan. Pansus itu tidak KPK, Polri, Kejagung dan Pansus DPR.aspek hukumnya. Berikut penjelasanFredrich Yunadi:Bagaimana Anda menanggapi kasus RJLino? Kasus ini lebih banyak unsur politiknyadari pada aspek hukumnya. Saya menilaitindakan itu semena-mena dari komisionerKPK sebelum lengser. Menurut hukumtata negara, 30 hari sebelum pejabat itulengser tak boleh mengeluarkan keputusanyang bersifat mengikat. Karena jika inidilakukan akan berdampak terhadappejabat selanjutnya. Saya melihat adaunsur kesengajaan di mana komisionerlama KPK menandatangani surat penyidikandengan menetapkan Lino menjaditersangka.Jadi menurut Anda penetapan Lino jaditersangka tidak sah? Iya. Penetapan itu tidak sah. Karena24 EDISI 13, 21 Januari 2016

Ada yang istimewa? lakukan selanjutnya? koordinasi antara Polri dan BPK dalam Masalah di KPK saya tidak berwenang penanganan kasus Pelindo. Sehingga yang Pertama: mereka semua itu punya legal dimaksud BPK itu siapa? Mereka (Bareskrim)standing atau tidak? Ini penting sekali. Contoh, untuk berbicara. Karena saya bukan tak bisa jawab.Pansus diketuai oleh pemain sinetron. Hukum pengacaranya. Itu yang berwenang berbicaradia nggak ngerti, ekonomi dia juga nggak rekan Yusril (Yusril Ihza Mahendra). Saya Jika penyidik tidak bisa menunjukanpaham. Bisanya cuman bersandiwara. tidak berwenang (tertawa). (Rabu sore, 23 berapa nilai kerugian negara, apa landasanKeahlian orang sana kan cuman bersandiwara. Desember 2015, beberapa saat setelah penyidik melakukan penyidikan? KentaraItulah yang membuat saya prihatin. Hanya wawancara ini berlangsung, Yusril sekali penyidik hanya menunjukansegitu kah kapasitas pansus? menyatakan mundur, red) kekuasaannya. Bukan mengedepankan aspek hukum. Tuduhan penyidik yangBukankah Lino dapat beking orang- Lalu bagaimana penanganan kasus menyatakan 10 unit mobile crane tidakorang berkuasa. Sedekat apa Lino dan Lino yang tengah dilakukan oleh berfungsi itu fitnah. Semua crane berjalanJusuf Kalla (JK)? Bareskrim? normal. Bahkan melebihi dari kapasitasnya. Lino kenal JK sekitar tahun 80-an dalam Saya sudah berulang kali meminta Apa strategi Anda menghadapi perkarakapasitasnya sebagai teman. Mereka berdua kepada penyidik untuk menunjukkan letak yang tengah ditangani Bareskrim?saling menghormati. Jadi kedekatannya kerugian negara. Selama ini tidak adahanya sebatas profesi dan sebagai teman Pada kasus dugaan korupsi 10 unitbaik. Jadi kalau dikatakan JK punya saham Pelindo ini akan mobile crane pihak penyidik sudahdi Pelindo atau punya bisnis di Pelindo, dijadikan bancakan memeriksa Lino sebanyak dua kali dansilakan aja cek. Tapi ketika Anda tidak bisa parpol.Partai ini memiliki ambisi meminta keterangan lebih dari 50 saksi.membuktikannya, kita akan tuntut atas menghimpun kekuatan dana Tapi penyidik belum juga berhasiltuduhan pencemaran nama baik. Tidak untuk biaya politiknya.Jadi kalau menemukan kesalahan. Ini sepertiada satu pun perusahaan JK ataupun pansus ingin menjatuhkan Lino, memaksakan terjadinya kesalahan. Kitakerabatnya di Pelindo II. itu tujuannya apa? ” akan ikuti apa maunya penyidik.Apa dan berapa kerugian negara dalam Richard Joost Lino di kediamannya. Kalau dia mau melakukankasus Lino? penggeledahan kedua, silakan geledah. Jika ingin kembali mengadakan uji crane, Ini yang justru saya sesalkan. Di media silakan diuji.KPK menyatakan masih menunggu hasilperhitungan kerugian negara yang ● IRMAN ROBIAWANditimbulkan dalam kasus korupsi pengadaan3 unit Quay Container Crane tahun 2010. FOTO: FORUM/YOSEF NGGARANGKPK seakan-akan ingin mengadu dombaantara BPK dengan BPKP. Sikap itu jugamenunjukan kesewenang-wenangan Polridan KPK dalam menangani kasus Lino.Apakah BPKP berwenang menetapkankerugian negara? Pasal 4 butir 14 UU BPK sangat jelasmenyatakan bahwa hasil audit BPK bersifatakhir dan mengikat. Presiden pun haruspatuh dan tunduk. Tapi dalam hal iniBareskrim dan KPK tidak tunduk. Di sinilahtimbul overlapping. Kedua instansi penegakhukum ini tidak taat dan patuh terhadapundang-undang. Semua proyek yang disidik KPK maupunyang tengah disidik oleh Polri sudah diauditBPK dari tahun 2010 sampai 2015. Secararesmi hasil audit itu menyakatakan tidakada kerugian negara termasuk pada kasusyang disangkakan KPK.Lalu apa upaya hukum yang akan Anda EDISI 13, 21 Januari 2016 25

WAWANCARA KHUSUS Harry Azhar Azis, Ketua BPK “BPK YANG BERHAK MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA”26 EDISI 13, 21 Januari 2016FOTO:FORUM/DANIEL SINAULAN FOTO:FORUM/DANIEL SINAULAN

B ADAN Pemeriksa Tabel Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tidak setuju, tidak jadi UU APBN, Keuangan (BPK) satu- Semester I/2015. berarti kembali kepada ketetapan satunya lembaga UU APBN tahun sebelumnya. Kalau pemeriksa keuangan misalnya APBN 2015 tidak disetujui yang dalam menjalankan oleh DPR, kembali ke APBN 2014. tugasnya didasari Tetapi dalam sejarahnya belum undang-undang (UU). Anehnya, pernah terjadi APBN itu ditolak.KPK dengan UU yang menaunginya Bukankah APBD DKI 2015 ditolak?bisa pula menggunakan audit BPKP APBD DKI itu ada Peraturandan Kantor Akuntan Publik (KAP). Menteri Dalam Negeri (Permendagri), kalau APBD DKI 2015 ditolak DPRDDampaknya, lembaga anti rasuah itu pada tingkat tertentu si Gubernur bisa membuat sendiri denganbisa sesuka hati memilih sesuai persetujuan Mendagri.Walaupun itu sebenarnya banyak perdebatandengan keinginannya. apakah itu boleh atau tidak, apakah DPRD itu bagian dari pemerintahBanyak hal terkait tidak atau terpisah seperti DPR dengan pemerintah.singkronnya penegakan hukum Nah di tingkat pemerintahan daerah situasinya adalah kalau pada 2009 yangdengan hasil audit yang dilakukan mendapat opiniWTP itu baru 3%, pada 2015 sudah meningkat menjadi 51%. LaporanBPK terungkap dalam wawancara keuangan Pemerintah DKI Jakarta mendapat opini WDP.khusus Tim FORUM Keadilan Mengapa pada 2009 kecil sekali daerahdengan Ketua BPK Harry Azhar Azis, (Sumber: BPK) yang mendapat opini audit WTP?Senin 4 Januari lalu. Petikannya. Salah satunya adalah karena sumber daya manusia di kota, kabupaten, danBagaimana kecenderungan pengelolaan Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan provinsi yang memahami tentanguang negara dalam lima tahun terakhir? Negara, bahwa pemeriksaan harus pengelolaan dan sistem pelaporan keuangan menggunakan metode pencatatan accrual itu rupanya sedikit.Yang banyak mengetahui umumnya orang-orang pusat. Jadi waktuBPK memiliki 4 jenis hasil pemeriksaan basis, selama ini kita masih menggunakan masih di DPR, saya meminta kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunandenganopiniwajartanpapengecualian(WTP), metode cash basis. Cash basis itu metode (BPKP) untuk membina daerah, beberapa kepala dinas pendapatan daerah danwajardenganpengecualian(WDP),disclaimer pemeriksaan berdasarkan uang yang masuk beberapa yang berhubungan dengan keuangan itu banyak melibatkan orang-dan adverse. Kalau dalam kuliah, WTP itu dan keluar, sedangkan accrual basis metode orang BPKP dalam menyusun laporan keuangan daerah.ibarat nilai A,WDP nilai B, disclaimer nilai C pemeriksaan mulai dari perencanaan Hasilnya tampak sekarang. Dari 539dan adverse nilai D. Kira-kira seperti itu. termasuk juga kewajibannya. Jadi lebih daerah (provinsi, kota dan kabupaten) yang diperiksa, yang mendapat opini auditWTPAmbil contoh laporan keuangan panjang dan juga lebih dalam, kita bisa lebih meningkat. Dari sebelumnya hanya 3% sekarang menjadi 51%. Sementara yangpemerintah pusat dalam lima tahun terakhir. tahu secara komprehensif tentang pola mendapat opini audit WDP ada 10%, dan sisanya 39% daerah masih mendapat opiniAda sekitar 88 Kementerian Lembaga (KL) keuangan yang terjadi di suatu lembaga. audit disclaimer dan adverse.yang kita periksa dari hampir sekitar 120-an Bagaimana benchmarking internasional? Bagaimana dengan laporan keuanganKL.Yang memperoleh hasil auditWTP pada Lebih menggunakan metode yang mana? BUMN, apakah BPK berhak memeriksa?2009 baru 57%, nah pada 2014 yang lalu naikmenjadi 71%. Artinya ada peningkatan yang Benchmarking dunia sekarang sudahsangat signifikan dalam perbaikan laporan menggunakan accrual basis, karenakeuangan pemerintah pusat. pemeriksa bisa menengok mulai dariTetapi kalau kita baca target Rencana perencanaan hingga implementasi anggaran.Pembangunan Jangka Menengah Nasional Dalam UU dinyatakan bahwa proses(RPJMN)-nyaPakSusiloBambangYudhoyono, perencanaan anggaran itu ada pada wilayahpemerintah pusat ditargetkan pada 2014 pemerintah dan DPR, sedangkanmemperoleh predikat audit WTP hingga implementasi anggaran khusus wilayah100%. jadi sebenarnya belum memenuhi pemerintah. Fungsi DPR dalam hal initarget. Nah, di masa Pak Jokowi saya bertanya mengawasi penggunaan anggaran. Kalaulagi, apakah targetnya tetap sampai 100%? di dalam penetapan UU, kedua-duanyaBeliau bilang ya. Nanti akan kita lihat laporan punya hak. Jadi DPR dan Pemerintah punyaakhir, bagaimana perkembangannya, apakah hak. Cuma kalau di Undang-Undang Dasarnaik dari 71% atau tidak. (UUD), perencanaan dan persiapan rencanaApa lagi challenge yang dilakukan BPK APBN dan APBD oleh pemerintah/setahun terakhir? pemerintah daerah dan DPR atau DPRD. Jadi pemerintah dan DPR membahasPada 2015 ini kita juga mengubah metode perencanaan dan persiapan rencanapemeriksaan dan itu sesuai perintah Undang- anggaran bersama-sama. Kalau salah satu EDISI 13, 21 Januari 2016 27

WAWANCARA KHUSUS Saat ini BUMN ada 148 perusahaan. FOTO:DOKUMENTASI BPKMenurut UU BPK wajib memeriksa semuaBUMN. Tetapi dalam kenyataannya kita Suasana jumpa Pers pimpinan BPK dan KPK. Kita lakukan audit-audit yang terkait tidaktidak dapat memeriksa secara langsung. dengan laporan keuangan, tetapi auditKarena apa? Karena mereka oleh UU, BUMN diamendemen dan disinkronkan sehingga kinerja dan investigasi. Itu dua hal yangitu juga menyatakan bisa diperiksa oleh jelas siapa otoritas yang menentukan berbeda. Di laporan keuangan satu jenisakuntan publik. besaran kerugian negara. UU BPK pemeriksaan, yang kedua kinerja, yang menyatakan itu, BPKP tidak ada UU khusus, ketiga pemeriksaan dan investigasi. Seperti UU BPK-nya menyatakan seluruh uang begitu pula KAP. apa? Pelindo II misalnya, kita melakukannegara diperiksa oleh BPK. Sementara pemeriksaan investigasi.menurut UU Keuangan Negara, siapa saja Itu sebabnya mengapa ada kasus yangyang termasuk pengelola uang negara? dinyatakan BPK merugikan negara sampai Pemeriksaan itu atas permintaan atauUang negara yang dipisahkan dan dikelola triliunan tapi tak diproses oleh aparat karena inisiatif BPK?oleh BUMN itu disebut dengan keuangan hukum. Sebaliknya BPK menyatakan tidaknegara. UU BPK mengatakan Rp1 uang ada kerugian negara, tapi aparat hukum Tidak. Itu (pemeriksaan) kita sendiri. UUnegara, termasuk keuangan negara yang berebut mengejar proses hukumnya? memberikan kewenangan kepada BPK. Bahkandipisahkan, wajib diperiksa oleh BPK. kita bisa menolak permintaan kalau pemintaan Kalau hal itu tanyakan langsung kepada yang diajukan oleh DPR. Tetapi DPR tidak Jadi artinya apa? Kantor Akuntan aparat penegak hukum, BPK tidak berwenang bisa atas nama individu anggota DPR.Publik (KAP) itu subjek juga yang bisa di- menjawab itu karena amanat UU. UU itureview oleh BPK. BPK bisa mengatakan masih berlaku, baca UU itu. Jadi mesti Kalau di Amerika Serikat anggota DPR-hasil dari laporan KAP tidak valid, karena diubah UU itu. Siapa yang bisa mengubah nya bisa minta ke BPK mereka melakukanKAP itu diminta oleh rapat umum UU itu? DPR dan pemerintah. Berarti DPR pemeriksaan. Di sini tidak bisa. Kita itupemegang saham (RUPS). RUPS itu terdiri dan Pemerintah membiarkan konflik itu melakukan pemeriksaan atas permintaandari, kalau di negara kita BUMN hanya terjadi. sidang paripurna DPR.Menteri BUMN, karena kuasa pemegangsaham BUMN adalah Menteri BUMN. Dari 148 BUMN, yang diperiksa oleh BPK Dalam Pansus Pelindo II, auditnya atasDia yang menunjuk dirut, dia yang berapa? Statistiknya bagaimana? Apakah permintaan siapa?menunjuk komisaris. Jadi seluruh dirut ada perbaikan atau memburuk?dan seluruh komisaris BUMN itu Permintaan DPRtergantung kehendak Menteri BUMN. BPK tidak memeriksa secara langsung.Yang berhak menyatakan besarnyakerugian negara bukannya hanya BPK? Berdasarkan UU Tipikor, perhitungankerugian negara bisa dilakukan oleh BPK,BPKP dan KAP. Jadi rumitnya di sini. Di satusisi BPK diberi amanat oleh UU untukmenghitung kerugian negara, tapi UUTipikormenyatakan yang bisa menghitung besarnyakerugian negara tidak hanya BPK, tapi jugaBPKP dan KAP. Hal ini seringkali menjadi dispute. KalauBPK mengatakan tidak ada kerugian negara,tapi BPKP atau KAP menyatakan adakerugian negara. Sehingga aparat hukumbisa memilih BPK, BPKP dan KAP untukkepentingan menegakkan hukum. Tapi initidak elok.Siapa yang bertanggung jawab atastidak jelasnya otoritas penentu besarankerugian negara? Tentu pemerintah dan DPR. Merekamendiamkan proses ini berlangsungbertahun-tahun. Harusnya UU-nya28 EDISI 13, 21 Januari 2016

Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tidak. Kita standarnya itu hanya Semester I/2015 administrasi keuangan negara, kita bukan bagian dari penegakkan hukum. Bagian (Sumber: BPK) sudah kita serahkan KPK. penindakan hukum itu ada tiga: Polisi, KPK Masalah kemudian tidak ditindaklanjuti dan Kejaksaan. Ini yang masih menjadiApa hasil audit investigasi BPK soal masalah. Saya membaca di media, pimpinanPelindo II? oleh KPK dalam proses penegakkan hukum, KPK baru akan meningkatkan koordinasi tanyakan itu kepada KPK. Tugas BPK sudah dengan dua lembaga penegak hukum lain, Hasil investigasi Pelindo II itu ada yang selesai, ada unsur kerugian negara sebesar tetapi itu di tingkat Memorandum ofberdasarkan permintaan DPR dan ada dari Rp191 miliar. Understanding (MoU), bukan undang-permintaan Bareskrim. Nah yang undang. Jadi undang-undangnya itu haruspermintaan Bareskrim tidak dapat kita Dalam kasus Pelindo II, audit BPK disempurnakan. Mana yang jadi kewenanganpublikasikan. Kita diikat oleh undang- menyatakan clear, sehingga KPK pada 12 KPK, mana yang jadi kewenangan Kepolisian,undang kebebasan informasi. Di dalam Desember 2015 meminta BPKP mana yang jadi kewenangan Kejaksaan.undang-undang kebebasan informasi itu melakukan audit atas obyek yang sama. Sekarang ini tidak ada. Jadi main ambilada dua yang tidak boleh kita publikasi. Mengapa bisa seperti itu? sesuai selera.Pertama, yang menyangkut rahasia negara;kedua, yang menyangkut informasi yang BPK melakukan audit Pelindo II atas Sebetulnya perbedaan prinsip BPKapabila dibuka itu akan menyebabkan permintaan Bareskrim dan hasilnya sudah dengan BPKP itu apa?proses penegakan hukum terganggu. Jadi, kita serahkan (tidak ada kerugian negara,Bareskrim meminta kepada kita. Kita sudah red). Nah sekarang KPK minta BPKP BPKP itu bukan pemeriksa, tetapi Badanmelakukan investigasi dan kita sudah kirim melakukan audit ke Pelindo II.Ya suka-suka Pengawas Keuangan dan Pembangunanke Bareskrim. penegak hukum lah. Kan UU-nya (BPKP). Jadi dia bukan pemeriksa, dia menyatakan yang berhak memeriksa dan pengawas dan tidak diatur dalam UU.Kecuali hasil audit Pemda DKI terkait menentukan besaran kerugian negara itu Sementara BPK adalah lembaga pemeriksapembelian lahan RS Sumber Waras oleh BPK, BPKP dan KAP. UU ini harus dan asas kerjanya didasarkan UU khusus,Ahok? diamendemen. yakni UU BPK. Oh ya kita ambil contoh yang dekat. Kok jadi tidak ada standarnya. Jadi Jadi BPKP tidak boleh kasih opini?Pemerintah DKI Jakarta sudah kita lakukan suka-suka saja aparat hukum saja?audit investigasi atas permintaan Komisi Yang mengatakan tidak boleh siapa? UUPemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya Tipikor yang mengatakan boleh menghitung kerugian negara itu BPK, BPKP dan KAP Jika penegakkan hukum masih melakukan penyelidikan berdasarkan selera, ini berbahaya karena penegak hukum terkadang dikendalikan partai berkuasa? Itu urusan penegak hukum. Kasus BLBI Rp138 triliun, Bank Century Rp6,7 triliun, PLN Rp37 triliun ada kerugian negara tapi tidak diproses hukum. Kasus Dahlan Iskan yang Rp32 miliar diproses hukum. Jadi standarnya apa? Itu urusan penegak hukum. Kamu tidak bisa tanya ke saya. Kamu tanya ke KPK, Kepolisian, Kejaksaan. Kamu tidak bisa membuat saya memaksa mereka untuk memproses hukum. Tetapi kan Anda bisa melapor kalau ada kerugian? Kita sudah laporkan. Tetapi mereka EDISI 13, 21 Januari 2016 29

WAWANCARA KHUSUSFOTO:FORUM/DANIEL SINAULAN yang tindak lanjuti. Itu yang waktu saya Kembali ke soal audit BUMN. Akuntan Publik itu sesuai dengan standar membentuk UU Otoritas Jasa Keuangan Kesimpulannya bagaimana dalam 5 BPK? (UU OJK), karena saya memahami yang tahun terakhir? seperti itu. Akhirnya di UU OJK kita kasih Standar KAP lebih kemana? penyidik. Waktu itu mau saya UU OJK Sekarang belum ada. Sekarang kita seperti di Malaysia, bisa juga menuntut. sedang mengkaji untuk membuat peraturan Di KAP itu tidak terlalu memahami Sama dengan KPK di bidang keuangan. Di BPK.Tentang mekanisme, tentang prosedur. tentang prinsip kepatuhan, compliance. Malaysia OJK mereka bisa menuntut. Kalau Sebenarnya kita punya hak tetapi kan kita Kita ada compliance pada UU. Nah ketika ada perusahaan menipu masyarakat, dia harus mebuat pedomannya dahulu. Nah UU-nya misalnya aneh-aneh gitu. Sepanjang bisa ambil asetnya, ditangkap oleh OJK sekarang ini masih berpedoman pada SPKL pengelolaannya sesuai dengan UU, mereka dan bisa dituntut sampai ke harta untuk memeriksa yang di situ masih belum walaupun UU-nya aneh-aneh, tetap kita pribadi. Kita tidak. lengkap. nyatakan WTP. Saya ngotot waktu membuat UU OJK, Kalau BUMN sudah ada statistik Ambil contoh pemerintah daerah. supaya OJK bisa menutut. Punya hak pemeriksaannya Pak? Kamu misalnya jadi bupati mengusulkan menuntut sama dengan KPK. Tetapi anggaran Rp10 miliar belanja di APBD, beberapa anggota DPR mengatakan kepada BUMN itu ada. Dari 148 BUMN, itu dibawa ke DPRD untuk beli permen, saya “Pak Harry sudahlah, cukup kita dapat kemarin saya diberitahu sekitar 37 yang disetujui oleh DPRD jadi Perda, nah itu pelajaran dari KPK, nanti kita kasih menutut ok (sudah mendapat opini WTP). Cuma menjadi UU kan, menjadi peraturan. Kita kita pula yang ditangkap.” Saya katakan status saya tidak tahu, rata-rata mereka periksa berdasarkan itu kan, dilaksanakan kepada mereka “kalau kita tidak melakukan WTP kalau di Kantor Akuntan Publik. oleh kepala dinasnya di kabupaten dengan apa-apa kenapa kita mesti takut?” Namun jadi pertanyaan: apakahWTP Kantor tertib, dengan baik, kita periksa. Apa hasilnya setelah kita periksa? Tidak bisa 30 EDISI 13, 21 Januari 2016

Tabel Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat menjadi 0,42. Amerika berapa Gini Ratio-nya? (Sumber: BPK) bisa turun? Berapa kesenjangan pendapatan bisa turun? Berapa angka indeks Singapura berapa? Ternyata 0,45. Lebihlain kita katakan, WTP. pembangunan bisa naik? Ndak mau tinggi dari kita, berarti lebih jelek mereka. Pertanyaan yang lebih penting adalah pemerintahnya. “Lalu kamu kerja untuk siapa? Untuk pembangunan? Untuk Lebih senjang?apakah permen itu mensejahterakan rakyat? pertumbuhan? Siapa yang mengalamiTidak pernah terpikirkan oleh pembuat UU pertumbuhan? Siapa yang menikmati Tidak. Ternyata di balik kesenjangansatu peraturan, satu belanja itu pertumbuhan?” itu mereka punya anggaran yang betul-mensejahterakan atau tidak. Itu perintah betul tidak membolehkan orang miskinUUD. Pasal 23 E mengatakan pengelolaan Kita baca. Tahun 2009 yang menikmati mati kelaparan. Ada anggarannya disediakankeuangan negara harus bersifat terbuka, pertumbuhan itu dengan Gini Ratio oleh negara untuk kamu kalau lapar. Tidakbertanggung jawab dan digunakan untuk kesenjangan pendapatan sebesar 0,37 pada boleh mati karena miskin.sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 2009. Pada 2014 naik menjadi 0,42.Yang sudah masuk adalah unsur keterbukaan, Kalau kita tidak punya?transparansi dan bertanggung jawab. Kita Berarti kesenjangan meningkat?belum masuk kepada digunakan secara Kita, berikan bantuan langsungsebesar-besarnya untuk kesejahteraan Gini Ratio itu ukuran dari 0 menunjukan kemiskinan kalau ada kenaikan harga BBMrakyat. dari seluruh kekayaan negara dimiki oleh kita semua sama rata, 1 kekayaan negara Apakah sudah dijadikan parameter? Saya ketika di DPR bertanya kepada hanya dimiliki oleh kamu atau kamu, yangpemerintah saat itu, setiap Rp1 yang Anda lain tidak. Itu angkanya naik dari 0,37 Waktu jaman saya di DPR, 2 yang kitakeluarkan berapa angka kemiskinan yang sepakati parameternya: kemiskinan danbisa turun? Berapa angka pengangguran pengangguran. Tetapi bicara kemiskinan bicara apa? Bicara kemiskinan itupun masih problem. Nah, dengan pendekatan accrual basis semua itu bisa ter-cover pemeriksaannya? Oh, itu akan semakin memperjelas. Tetapi kesadaran rakyat tentang laporan BPK bagaimana? Sadar tidak? Hanya Majalah FORUM saja yang sadar. Berapa orang Majalah FORUM? Mungkin harus ditingkatkan satu pasal. Ada pasal di undang- undang BPK kalau ditemukan kerugian negara akibat penyalahgunaan hukum, Anda atau BPK bisa melaporkan itu ke Bareskrim atau aparat? UU-nya dulu, kita masih concern pada governance. Di Thailand sudah, kita belum. Contohnya pada 2009, hanya 3% yangWTP. Berarti kalau dikali 539 pemerintah daerah, ada 485 yang tidak jelas. Itu sebabnya di laporan saya beberapa waktu lalu dengan Presiden, Presiden mengatakan bupati, walikota, gubernur yang ditangkap KPK hampir 300-an. Karena kalau kamu jadi bupati ada anggaran Rp1 triliiun ada di APBD, dia bisa perintahkan bendaharanya “Ini Rp2 miliar kamu atur.” ”Untuk apa Pak?” “Sudah jangan tanya-tanya. Kamu tanya lagi, saya ganti kamu.” Masih banyak yang seperti itu ya? EDISI 13, 21 Januari 2016 31

WAWANCARA KHUSUS Wahhh... banyak. Sampai hari ini. 10% Penegak hukum itu punya ribuan kasus. “Pak kita punya UU juga, jadi saya mohonsaja yang seperti itu, 10% itu berapa? 53 Nah bagaimana? Itu yang saya minta kepada aparat Bapak jangan masuk. Nanti kalaupemerintah daerah. Angka yang persisnya penegak hukum, kita duduk bersama. Kita sudah lewat 60 hari silakan masuk.”bisa dicek. sama-sama satukan persepsi: mana kerugian negara yang patut ditindaklanjuti mana Seperti kasus Pemprov DKI. Ada Rp191Tetapi BPK ada upaya untuk laporan yang rugi terbesar. miliar indikasi kerugian negara. Itu kitadata-data kerugian negara itu? tulis resmi dan kita laporkan ke DPRD DKI Ada pemerintah daerah atau dirut ada. Nah ini sudah 60 hari lewat, responnya Yang bisa kita lakukan adalah tindak BUMN dikriminalisasi atas harus dikembalikan.lanjut, tindak lanjut itu 60 hari. Jadi dasar laporan?misalnya kasus Pemprov DKI yang beli Lalu setelah itu dikembalikan?lahan RS Sumber Waras, kita serahkan Kalau itu banyak. Ada beberapabulan Juni tanggal berapa, kan 60 hari itu gubernur, bupati, walikota, laporan BPK- Tidak dikembalikan2 bulan. Kalau sudah lewat 60 hari tidak nya belum selesai, sudah ada masuk aparatditindaklanjuti (oleh Ahok) urusannya hukum. Saya sudah bicara dengan Kapolri, Artinya laporan rekomendasi BPK tidakmenjadi urusan penegak hukum. saya bicara dengan Jaksa Agung saya bilang di-follow up Ahok? Tidak di-follow up oleh Ahok.32 EDISI 13, 21 Januari 2016

BPK kan bisa bilang, seharusnya sudah pelakunya jika BPK temukan kerugian abu. Contohnya bangun gedung Rp100ada tersangka? negara. Kita tidak bisa ya? miliar. Kita periksa, hasilnya kita tentukan nilai gedung itu setelah kita periksa hanya Kamu tanya ke KPK bukan ke saya. Ubah UU-nya Rp80 miiar. Kita periksa dengan ahli-ahliKenapa kamu tanya ke saya? Di Amerika itu, BPK Amerika punya konstruksi segala macamnya. Berarti si istilahnya blacklist. Kementerian- pembuat gedung itu harus mengembalikanDengan tidak di-follow up oleh KPK, kementerian di Amerika itu takut sekali Rp20 miliar ke kas negara. Pertanyaannyafeeling Anda seperti apa? kalau mereka masuk dalam daftar blacklist kenapa dia dapat proyek Rp100 miliar, tapi BPK. Kita tidak ada. bangunnya Rp80 miliar, pasti ada apa- Ya macam-macam. Saya tidak bisa Saya ambil contoh salah satu jalan apanya...menduga pemikiran orang keluarnya seperti model BPK-nyaThailand. BPK Thailand ada kerugian negara Rp100 Adakah model kerugian negara yangAnda kecewa? miliar. Siapa yang menyebabkan kerugian lain? Saya tidak perlu kecewa. Saya bekerja negara? BPK di Thailand punya wewenang membentuk pengadilan, dipanggil itu si Sebut saja pembangunan pasar rayasesuai mandat saya. pelaku, kemudian disidang kemudian dialokasikan anggaran Rp10 miliar oleh diputuskan: Anda bersalah. Kembalikan uang Kota Surabaya, Rp10 miliar untuk KotaDi AS sana, FBI bisa langsung tangkap negara Rp100 miliar, berikut denda, berikut Bandung dan Rp10 miliar di Kota Medan. bunga dan Anda saya turunkan jabatan dari Tadi kan saya katakan, tiap Rp1 itu harus kepala turun menjadi wakil kepala. menghasilkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bagaimana cara BPK diThailand sejajar dengan apa BPK RI? mengukur Rp10 miliar di Surabaya, Bandung dan di Medan? Mana yang paling Kita lebih tinggi. Mereka di bawah baik pengelolaan keuangannya? kerajaan. Jadi dia tidak bisa menyentuh Terbangunlah pasar di Surabaya, Bandung raja. Kita baru pada periode sekarang ini dan Medan. Kemudian terserap lapangan bisa memeriksa keuangan presiden kerja di sana. Di Surabaya 1.000 lapangan kerja, Bandung hanya 900, Medan 950, Sudah ada hasilnya? mana yang paling bagus pengelolaannya? Surabaya. Hasilnya ada di LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Keuangan presiden itu Pertanyaannya adalah apakah memang diatur oleh Sekretaris Negara (Sekneg).Tetapi ada kesengajaan mereka tidak sebelumnya yang item keuangan presiden memperhatikan? Atau karena ada spek itu tidak terlalu diperiksa, sekarang kita periksa. lainnya? Nah itulah sesuatu yang menyangkut kalau dalam perhitungan. Presiden itu sebagai pemerintah pusat ya? Jadi BPK mau masuk ke situ. Presiden itukan ada anggarannya. Apa yang Anda harapkan antara Anggaran itu dikelola oleh Sekneg. Pelaksana kerugian negara dan penegakkan anggarannya adalah bagian keuangan hukum? presiden. Hasilnya umum dilaporan Sekneg, termasuk laporan pengelolaan aset Gelora Intinya adalah soal bentuk kerugian Bung Karno, Kemayoran. negara itu bagaimana betul-betul bisa digarap lembaga. Apakah lembaga penegak Kalau tidak salah BPK itu bisa melapor ke hukum atau BPK. Saya bicara ke Presiden aparat hukum jika menemukan kerugian danWakil Presiden, kecenderungannya itu negara? kalau bisa BPK saja yang menangani, agar masalah-masalah yang sifatnya perdata Ya, memang. Harus. Begitu kita nyatakan bisa selesai di BPK dan tidak bikin gaduh. temuan, UU BPK menyatakan 1 bulan harus kita melapor, kalau kita tidak melapor maka BUMN akan bagus kalau dibuat seperti kita disalahkan oleh UU. itu... Dan itu tergantung kasusnya. Kalau Itu yang sekarang sedang kita usahakan. kerugiannya karena kasus suap-menyuap, Saya ambil contoh, lho BUMN untung tidak korupsi, kita ke KPK korupsi. Kalau ada ada apa-apa. BUMN kan harusnya dia pidana umum keuangan negara kita laporkan membandingkan bukan dengan sesama Kejaksaan dan Kepolisian. Nah batas antara suap-menyuap itu kadang-kadang abu- EDISI 13, 21 Januari 2016 33

WAWANCARA KHUSUSFOTO: MERDEKA.COM beberapa partai untuk bergabung. Tetapi kemudian saya memilih Golkar, walaupun BUMN, tetapi dengan BUMN yang sama sama sekali. Tetapi takdir. Jadi saya dulu waktu mahasiswa Golkar sangat saya di luar negeri biar apple to apple. Kenapa menafsirkan takdir Tuhan itu begini. Kan tentang. di luar negeri bisa menghasilkan Rp10 kata Tuhan: “kalau kamu mendekat kepada triliun sementara di sini hanya Rp3 triliun. saya maka saya akan mendekat kepadamu”. Golkar setelah reformasi menurut saya demokratis, tidak ada figur sentral Terus terang, kita belum masuk kesitu. Saya selalu berpegang pada penyair yang menentukan Partai Golkar. Itulah Itu yang sekarang kita akan coba untuk Pakistan, Muhammad Iqbal. Dia yang menyebabkan Golkar seperti memprosesnya seperti itu. mengatakan, “jadikanlah diri kamu sekarang, karena orang lain merasa sedemikian rupa, sehingga sebelum Tuhan memiliki haknya. Kalau di partai-partai Contoh laba seluruh BUMN digabungkan menjatuhkan takdir padamu, Dia bertanya lain, tidak. Hanya satu orang saja. Itu yang masih kalah besar dengan laba Singtel. padamu, apa maumu?” membuat saya pilih Golkar. Hal seperti ini perlu diaudit kah? Dalam renungan saya, begitu saya tidak Nah waktu itu saya ditawari oleh Bang Itu namanya audit kinerja. Jadi audit menjadi anggota DPR lagi di 2014 saya Akbar, “udah kamu jadi anggota DPR saja.” kinerja di BPK itu dilakukan sekarang dicurangi. Di seluruh Kepri saya menang Saya tanya berapa gaji DPR. “Bang gaji saya semester kedua. Yang mengawasi itu DPR, kecuali Batam. Di Batam saya dicurangi. lebih besar dari DPR, karena saya bekerja di fungsi follow up itu sebenarnya DPR. Kalau Tetapi saya sudah katakan itu takdir saya. USAID, saya jadi konsultan, mengajar di sana- ada di kementerian ini belum di follow up, sini. Pokoknya sudah 4 kali lipat gaji anggota DPR bisa bertanya. Kita tidak diberi Barangkali Tuhan menyatakan bahwa DPR. Marah Bang Akbar. “Kamu itu aktivis. wewenang bertanya. “kamu cukup sudah 10 tahun di DPR, saya Sekarang kamu berilmu lagi, yang kamu akan berikan kamu jabatan lagi”. Tetapi pikirkan hanya diri kamu sendiri.” Pernyataan Orang yang bagus menjabat itu apa saya tahu Tuhan bilang begitu sama itu membuat hati saya seperti ditusuk. sebaiknya orang yang mengerti UU, yang saya? Tidak tahu kan saya. mengerti historical of the law. Anda Saya bilang, “Saya mohon izin dulu termasuk yang menyusun UU BPK? Bagaimana ceritanya sebagai mantan lapor ke keluarga.” Saya tanya sama istri aktivis HMI, Anda masuk ke Partai saya, ya terserah pilihannya mau apa. Terus terang saya tidak menyangka waktu Golkar? Akhirnya saya masuk. membuat UU itu tidak pernah terbayang Jadi ceritanya begini. Saya ditawari oleh Adapun alasannya waktu itu “Kamu aktivis, kamu punya ilmu, kamu gunakan ilmu kamu untuk membangun wilayah kelahiran kamu.” Saya kan lahir di Tanjung Pinang. Nah itu yang membuat saya akhirnya bergabung ke Partai Golkar. Mengapa tidak tertarik di dunia profesional? Kalau saya bergerak di profesional barangkali saya jadi Dirut apa mungkin, dan gaji dirut Bank Mandiri berapa? Rp500 juta. Gaji DPR berapa? Tidak ada artinya, belum lagi ribut-ribut membuat politik tegang. Bikin rambut jadi botak. Kalau di Bank Mandiri, BTN, BNI, apalagi Bank CIMB, gajinya bisa Rp1,5 miliar. Jadi memang lebih besar gaji di dunia professional. Tetapi apakah hidup ini hanya untuk diri sendiri? Apakah keilmuan saya hanya untuk diri saya sendiri, untuk kenikmatan hidup. Berapa lama sih hidup ini? Akhirnya dengan bekal gelar doktor dan mantan aktivis, saya putuskan masuk dunia politik. ● DJONY EDWARD, RIMBA FATUHILAH. 34 EDISI 13, 21 Januari 2016

profilFOTO: ROBINSAR Hilmar Farid, PhD Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, PhD Direktur Jenderal Kebudayaan LANGGAM AKTIFIS MEMIMPIN ORKESTRA BIROKRAT EDISI 13, 21 Januari 2016 35

profilBirokrasi adalah dunia yang masih baru bagi Hilmar kerangka berpikir para birokrat, FayFarid. Ia berhasrat menerapkan digitalisasi informasi merancang jawaban tentang pentingnyakebudayaan serta mengajak partisipasi masyarakat untuk intervensi politik dan kebijakan pemerintahmengembangkan berbagai produk kebudayaan lokal. untuk meredam dampak intoleransi tersebut.Berbekal jaringan aktifis seni dan budaya, Hilmar bergantiperan sebagai fasilitator yang membentuk kultur inklusif di “Saya jawab, menghadapikalangan birokrat yang berbudaya homogen. keberagamanan dan masalah intoleransi seringkali tidak cukup dengan sekadarT anpa rambut panjang melewati Cilegon, Banten. menghargai perbedaan. Kita harus tegas, bahu, maupun kaus lengan pendek Mengapa? “Inilah satu-satunya jabatan berani melakukan intervensi dan membuat dan celana jeans yang menjadi kebijakan yang menangani dampak masalah busana kerjanya, Hilmar Farid eselon I yang dibuka untuk non PNS. Apalagi intolerasi tersebut,” jelas Hilmar Farid. Dia PhD justru ‘manglingi’ (membuat teman-teman juga mendukung saya, karena juga menjabarkan sejumlah visi dan gagasan pangling) dengan tampilan selama ini aktif dalam berbagai komunitas tentang pengembangan kebudayan, lalukelimis, kemeja batik lengan panjang dan sepatu kebudayaan, sejarah dan kampus,” ujar disesuaikan dengan kondisi lapangan yangkulit mengkilap. Dia pun mengaku makin sibuk alumnus Jurusan Sejarah di Fakultas Sastra sering dihadapinya.karena begitu banyak acara sebagai pimpinan Universitas Indonesia itu kepada FORUMbaru di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian di hari keenam dirinya menjadi ‘birokrat’. Prinsip-prinsip itu bisa disimpulkanPendidikan dan Kebudayaan. Apalagi lelang jabatan itu dikawal ketat oleh dengan mengembangkan kultur yang inklusif panitia seleksi beranggotakan mantan di kalangan pemangku kebijakan dan “Sebagai aktifis, dulu kita terbiasa dengan pimpinan KPK Erry Riana Harjapamekas, birokrasi. Kultur inklusif, menurut Fay, jauhsistem presidium. Apa-apa berunding dulu bersama Henny Supolo, Rozan Anwar, Prof berbeda dengan kultur multi kulturalismemencari konsensus. Sekarang aturannya Zaki Baridwan dan Prof Dr Ainun Naim. yang digaungkan pemerintah di masa lalu.jelas. Kewenangannya kelihatan, mana yang “Multi kulturalisme itu, kamu di sana, sayaboleh dan tidak,” ujar Hilmar Farid Namun demikian, Fay mengaku sempat di sini. Saya menghargai perbedaan, tapimembandingkan posisinya saat ini dengan gamang lantaran selama ini hanya berkiprah kita jangan dekat-dekat ya! Dalam kulturprofesi lamanya selaku aktivis, sejarawan di luar jalur-jalur kekuasaan. Dia terbiasa inklusif, konflik ditata dengansekaligus akademisi. Diperlukan kesabaran bekerja leluasa tanpa harus terikat dengan mempertemukan beragam perbedaan,”dan stamina untuk menyesuaikan diri sistem birokrasi yang terkesan simbolik dan ujar Fay. Tinggal bagaimana menjagadengan ritme kerja yang serba teratur dan bertele-tele. Namun, setelah melewati prosesnya bisa berjalan damai danterukur saat ini. perenungan bahwa perjuangan juga perlu demokratis, sehingga toleransi bisa digalang pada tataran kebijakan, Fay terbangun dan dipelihara. Fay –begitu Hilmar biasa disapa— memantapkan hati.memang menjadi satu-satunya pejabat Mengapa begitu? Fay berkeyakinan,eselon I di birokrasi pemerintahan pusat “Kenapa enggak? Masuk ke dalam sebagai bangsa yang terdiri atas ratusandengan status non pegawai negeri sipil birokrasi biar bisa meneruskan impian yang etnis dan suku bangsa, Indonesia tidak akan(PNS). Menjelang tutup tahun, Kamis selama dicita-citakan. Bisa dibawa pada mungkin dapat membangun kebudayaan(31/12/2015), Menteri Pendidikan dan tingkat yang lebih formal. Dari segi skala yang tunggal dan homogen. SementaraKebudayaan Anies Baswedan melantik Fay juga. Kalau dulu komunitas itu levelnya dengan membawa kultur inklusif, makasebagai Dirjen Kebudayaan menggantikan hanya tingkat kecamatan, kabupaten/kota, sifatnya bakal benar-benar melibatkanKacung Marijan, yang memasuki masa atau paling besar provinsi, tapi sekarang orang dalam proses berbangsa secarapensiun, setelah menjabat selama 4,5 tahun. pada tingkat nasional,” ujar aktifis SMID di keseluruhan.Ini menjadi awal mula dari realisasi program masa Orde Baru tersebut. Impian danlelang jabatan yang dirancang Presiden Joko gagasan itu lalu dijalinnya menjadi tulisan \"Kebudayaan yang inklusif itu tujuanWidodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. tiga halaman yang dibuat selama Ujian kita bersama, melibatkan semua pihak. Tertulis. Fokusnya adalah membangun Indonesia Dosen ilmu sejarah itu mengaku memang dari pinggiran sesuai dengan visi Presidensengaja mengajukan diri mengikuti proses Namun Hilmar Farid tidak ingin sekadar Jokowi,\" sambung Doktor bidang studiseleksi terbuka yang digelar Kemendikbud merangkai jargon dan kalimat bombastis. kebudayaan dari National University ofMei 2015 silam. Padahal saat itu, Hilmar Dia mencontohkan pertanyaan sederhana Singapore tersebut. Semangat kultur inklusifsudah memperoleh jabatan empuk sebagai dalam tes tertulis tentang apa yang bisa juga bermanfaat untuk menyebarkanKomisaris PT Krakatau Steel, pabrik baja dilakukan Dirjen Kebudayaan terhadap kegiatan kebudayaan ke pelosok-pelosokterbesar di Indonesia yang berada di wilayah masalah intoleransi dan pluralisme di dalam Indonesia, instansi yang dipimpinnya. Belajar dari Selama ini, kegiatan kebudayaan memang lebih banyak berlangsung di pusat atau di daerah perkotaan. Melalui kewenangan yang disandang jabatan36 EDISI 13, 21 Januari 2016

memfokuskan perhatian pada pembangunan kemanusiaan yang berbasis kebudayaan. Dia mencontohkan bagaimana pendekatan kebudayaan bisa menjadi cara untuk mencapai tujuan kedaulatan pangan bagi masyakat di seluruh Indonesia. “Selama puluhan tahun, masyarakat Papua yang punya buaya menyantap sagu dan singkong itu dipaksa untuk makan nasi.FOTO: ROBINSAR Hilmar Farid Mendikbud serta Tim Penilai Akhir (TPA). masih menjabat Walikota Solo pada awal Dipimpin langsung oleh Presiden Joko dekade 2000. Fay pernah turut mendirikan barunya, Fay berharap dapat menularkan organisasi Relawan Penggerak Jakarta Baru semangat kebudayaan kepada semua orang. Widodo, TPA menggodok calon-calon pengisi (RPJB), yang bersama sejumlah organisasi Maka akan tumbuh rasa memiliki pada 150 jabatan eselon I di kementerian dan massa lainnya sukses mengantarkan Jokowo kegiatan budaya dan peninggalan peradaban lembaga negara. Anggota TPA adalah Wakil memimpin DKI Jakarta pada 2012. Bahkan kuno yang masih banyak ditemukan di Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menteri menjelang Pemilihan Presiden 2014, Hilmar wilayah pedesaan. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Farid aktif dalam organisasi payung Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Sekretariat Nasional Jokowi yang turut Secara bertahap, Fay akhirnya lolos dari Intelijen Negara (BIN) serta para menteri membawa Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi tes administratif, tes tertulis dan tes dan kepala lembaga yang memerlukan RI-1 dan RI-2 saat ini. wawancara. Meskipun boleh mengajukan eselon I itu. diri untuk dua jabatan kosong lainnya, yaitu Setelah menjabat sebagai Dirjen Kepala Badan Bahasa dan Staf Ahli, pria Mengapa tidak bertanya, mumpung Kebudayaan, Hilmar Farid merasa mampu bujangan itu hanya memilih posisi Dirjen sudah akrab dengan Presiden Jokowi? Fay untuk tidak sekadar meneruskan berbagai Kebudayaan yang dirasa paling cocok dengan mengaku dirinya tidak suka memanfaatkan program kegiatan yang sudah dirancang latar belakang pendidikannya sebagai kedekatan pribadi untuk urusan profesional. oleh pejabat pendahulunya. Ia tak mau sejarahwan. Apalagi dirinya tahu persis watak Jokowi, mengutik-utik masalah perencanaan dan yang paling tidak senang bila diminta-minta anggaran yang sudah disusun di dalam pos- Selama berbulan-bulan berikutnya, atau didesak dalam urusan pekerjaan. pos yang jelas di instansinya. Hilmar Farid tidak mendengar kabar apapun tentang peluangnya menjadi Dirjen Padahal kalau mau, Fay bisa saja Belajar dari sejumlah kebijakan keliru Kebudayaan tersebut. Rupanya selama itu menggunakan hubungan baik dengan Jokowi dalam sejarah, Hilmar Farid ingin pula, namanya dikirim bersama sejumlah yang sudah akrab dengan dirinya sejak kandidat lain oleh panitia seleksi kepada EDISI 13, 21 Januari 2016 37

profilPohon-pohon sagu dan lahan penanamannya bertanggung jawab melakukan konsolidasi, melalui jaringan internet. Itulah esensi daridisulap menjadi lahan pertambangan re-organisasi dan berperan sebagai fasilitator program digitalisasi informasi, yang akanmineral. Namun karena tidak diajari budaya agar kesadaran kolektif itu dapat tumbuh mempermudah setiap orang yang inginmenanam padi, sampai sekarang warga asli dengan subur. mengakses pengetahuan yang tersimpanPapua justru sangat bergantung pada di museum-museum tersebut.pasokan beras dari luar pulau dan banyak Guna memperlancar program memupukwarga pedalaman yang kekurangan gizi,” kesadaran kolektif itu, Hilmar Farid “Tadi saya juga rapat dengan teman-kata Hilmar Farid. Padahal bila kearifan menyadari pentingnya memperkuat kualitas teman direktorat permuseuman untukbudaya lokal dijaga, warga Papua bisa kepemimpinan di Ditjen Kebudayaan. membuat museum virtual. Orang tidakmengelola kedaulatan pangan dengan Kemampuan memimpin, menurut dia, tak perlu ke Jakarta untuk dapat informasipohon-pohon sagu yang tumbuh alami. lain sebagai kemampuan bekerja dalam barang-barang sejarah, pembuatan tahun, keterbatasan. “Yang sudah disiapkan harus informasi lainnya di Museum Nasional. Demikian pula dengan pengembangan bisa dioptimalkan. Tidak bisa mencari Tinggal mengajak teman-teman yangkebudayaan maritim, yang sudah semestinya kemewahan, seperti mencari staf yang mengerti teknologi informasi untuk bekerjamenjadi poros kehidupan di negara handal segala bidang, itu tidak bisa. Justru sama,” sambungnya.kepulauan seperti Indonesia. Selama ini, tugasnya dengan segala keterbatasanakibat meredupnya budaya kelautan, terjadi bagaimana orkestrasi ini bisa menjawab Digitalisasi juga akan memperlancarkerancuan dalam orientasi hidup masyarakat masalah-masalah,” begitu pandangan Fay. proses memperkenalkan cagar-cagar budayayang tinggal di wilayah pesisir pulau dan potensi kebudayaan lainnya yangsekalipun. Hilmar Farid mencontohkan Salah satu cara model kepemimpinan tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Diabetapa sulitnya mengembangkan industri yang bakal ditularkan antara lain menyelami membandingkan produk warisan budayaperikanan dan meningkatkan konsumsi kerja, menggali masalah dan memberdayakan berupa bunker-bunker Jepang peninggalanikan di dalam masyarakat Indonesia. kemampuan. Misalnya pada PNS pekerja Perang Dunia II yang tersebar di Malaysia lapangan di bidang cagar budaya yang dan Filipina, seperti juga di Indonesia. Meskipun garis pantai Indonesia jauh masuk golongan II. Tidak mungkin ia Namun yang ada di Indonesia tidak seberapalebih panjang daripada Korea Selatan dan mengganti dengan baru, dengan yang dikenal.Thailand, kedua bangsa itu lebih sukses mempunyai kemampuan akademik.mengembangkan potensi kemaritiman “Tidak perlu diperbaiki macam-macam,dalam perekonomian kedua negara tersebut. “Itu tidak mungkin dan saya juga akan asalkan ada informasi lengkap seperti apaBahkan ketika sistem transportasi laut di dianggap tak memahami pasukan sendiri. yang bisa dilihat, apa yang bisa dialami diIndonesia sudah ditingkatkan, mayoritas Saya yang harus perlu ke bawah untuk situ, bagaimana caranya bisa sampai kewarga lebih suka berjejalan menggunakan mengenal pasukan. Bagaimana sana, apakah ada tempat makanan dansarana transportasi darat. Hilmar Farid mensinkronkan tenaga dengan kemampuan akomodasi. Dengan berbagai informasi itumencontohkan tidak populernya layanan akademik dengan teman-teman yang punya orang tertarik dan datang,” lanjut Fay.gratis kapal-kapal perang TNI Angkatan kemampuan pengalaman. PerluLaut, yang digandeng oleh Kementerian mengkombinasikannya. Itu fokus saya untuk Pengelolaan, Sejarah dan HukumPerhubungan untuk mengangkut para organisasi,” Fay membuka rencananya.pemudik bersepeda motor di musim Kurangnya kegiatan kebudayaan di sisiLebaran. Digitalisasi Cagar Budaya lain menjadi masalah penting yang menjadi prioritas kegiatan Hilmar Farid. Pengelolaan Kondisi yang mengenaskan itu terjadi, Sebagai Dirjen Kebudayaan baru, Hilmar kebudayan dan kesenian dinilai masihmenurut Farid, pada dasarnya masyarakat Farid mengakui pentingnya menjalin kerja terlalu kuat dikendalikan oleh para birokratIndonesia secara kolektif tak mengembangkan sama linrtas sektoral dengan instansi-instansi yang mencari untung. Fay menunjukpola hidup berbasis maritim.“Kalau sekarang lain. Fay sedang menjalin kerjasama dengan program kegiatan di Taman Ismail Marzuki,bicara poros maritim, tentu kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informasi dimana pemilihan kegiatan budaya yangmaritim menjadi sangat esensial. Nah, dari (Kemenkominfo). Dengan berbekal fasilitas layak tayang sangat bergantung pada dayamana kesadaran bakal muncul bila warga jalur pita lebar (broadband), Fay nalar dan selera pribadi pejabat pengelolaJakarta yang tinggal di pesisir saja masih mencanangkan digitalisasi informasi soal TIM..lupa bahwa mereka tinggal di dekat garis budaya. “Di sini teman-teman bilang, bisapantai dan laut?” kata Fay sambil tersenyum jadi saluran informasi cagar budaya. Jadi “Semestinya Dewan Kesenian Jakartageli. nyambung saja sebenarnya,” ungkapnya. (DKJ) bisa berpengaruh lebih besar. Karena menyangkut kurasi serahkan saja kepada Untuk menumbuhkan kembali kesadaran Selanjutnya, Fay mencanangkan rencana mereka budayawan dan seniman publik.kolektif itu, Hilmar Farid menyadari perlu untuk memperluas informasi cagar budaya Urusan content itu mestinya diserahkanupaya berkelanjutan untuk membentuk dan kegiatan kebudayaan bagi masyarakat kepada masyarakat, pemerintah tinggalekosistem berpikir yang jernih. Direktorat yang berada jauh dari lokasi cagar budaya menjadi fasilitator,” kata Fay. Kalau pun adaJenderal Kebudayaan, menurut dia, itu. Dia mencontohkan bagaimana kubu-kubu seniman yang saling memperkenalkan berbagai museum di berseberangan, biarkan mereka berdebat Jakarta dan wilayah lainnya secara virtual dan adu gagasan di lokasi yang disediakan38 EDISI 13, 21 Januari 2016

pemerintah. Itu justru bisa menjadi daya kedudukan ini untuk menulis sejarah yang lebih lancar bila akses informasi kepadatarik bagi masyarakat untuk berkunjung saya mau. Kalau begitu, saya sama saja produk sejarah dan sumber informasi sejarahdemi mengasah nalar mereka sendiri. dengan mereka yang mencatat sejarah di dalam dan luar negeri dibuka seluas- sesuai kepentingan si pemenang,” kata luasnya. Sebelum menjabat Dirjen Kebudayaan, dosen sejarah di Universitas IndonesiaHilmar Farid dikenal sering menggugat tersebut. Dia mengaku siap mendukung Maka salah satu program prioritas Faridcatatan sejarah yang terlalu berat sebelah seminar, konferensi, penulisan buku dan adalah bekerjasama untuk mengembalikankarena ditulis oleh pihak-pihak yang menang. proyek-proyek lainnya melalui sumber daya berbagai artefak budaya asal Indonesia dariSebagai sejarawan, dirinya ingin melakukan di Ditjen Kebudayaan. negara lain. “Pertama kali Kerajaan Belandakoreksi secara benar. Namun bukan berarti yang bersedia mengembalikan sejumlahhanya pendapatnya sendiri yang dianggap Secara pribadi, Fay memandang banyak artefak bersejarah. Kalaupun masih adabenar, lalu dijadikan acuan resmi hanya persoalan yang dihadapi saat ini jawabannya yang berada di luar negeri, kita bisakarena sedang menjabat Dirjen Kebudayaan. ada di dalam sejarah. Ketika sejarah melakukan rekaman digital terhadap artefak diputarbalikkan maka bakal terulang tersebut,” lanjut Fay. “Sekarang tugas saya memfasilitasi agar kesalahan yang sama akibat absennyaaspirasi perbaikan catatn sejarah itu pengetahuan sejarah. Pembelajaran ini bisa Sejauh ini, ide untuk mengembalikanterwujud. Tapi bukan dengan menggunakan kekayaan sejarah budaya Indonesia dari luar negeri terbentur persoalan teknikal. “Mungkin terselip di dalam timbunan dokumen birokrasi. Saya akan mendelegasikan tugas kepada para ahlinya, seperti masyarakat sejarawan, arkeologi atau juga Asosiasi Antropologi Indonesia. Dengan personel terbatas, Ditjen Kebudayaan cukup membantu pengurusan izin, memberikan fasilitas dan rekomendasi, biarkan masyarakat yang lebih aktif,” kata dosen yang ingin menulis buku sejarah untuk anak-anak tersebut. Masalah kedua adalah sejarah maupun kebudayaan belum dianggap cukup sentral di dalam seluruh pengelolaan masyarakat. Kedudukannya seperti hanya seperti dekorasi, ada di belakang, karena yang dianggap penting adalah ekonomi, politik, pertahanan. “Tapi, kini Menkokesra pun dirubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pak Jokowi ingin agar kebudayaan lebih mendapat perhatian cukup. Ini juga yang membuat saya ikut terlibat dalam birokrasi. Kalau dalam istilah berlayar, anginnya lagi pas,” katanya bangga. Sebagai sejarawan, Hilmar Farid merasa sangat prihatin dengan minimnya upaya menjaga dan mempertahankan artefak budaya warisan leluhur. Masih banyak artefak yang dicuri atau dipalsukan karena minimnya tenaga dan anggaran perawatannya. Dia mencontohkan situs purbakala Trowulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menjadi pusat penelitian arkeologi tentang Kerajaan Majapahit. “Kalau pergi ke sana bawa mobil, pulangnya Anda bisa bawa arca. Tidak ada EDISI 13, 21 Januari 2016 39

profilFOTO: ROBINSAR pagar, tidak ada pelindung. Ada penjaga masyarakat setempat belum menyadari ekonomi bagi masyarakat sekitar cagar tapi masih kurang. Jadi kesidisiplinan dari bahwa mereka itu tinggal dan hidup di buddaya dan situs arkeologi. “Melalui kelembagaan dan penindakan harus tengah cagar budaya. Kesadaran kolektif digitalisasi cagar budaya, kita diperkuat kembali,” kata Fay. Padahal dari ini baru akan muncul bila sudah ada rasa memperkenalkan lokasi dan fasilitasnya sisi hukum, UU Cagar Budaya maupun memiliki dan merasakan manfaat dari cagar sebagai alternatif wisata dan edukasi kepada KUHPidana sudah mengatur proses hukum budaya itu sendiri,” kata Dirjen Kebudayaan masyarakat luas. Bila pengunjung mulai dan sanksi yang cukup berat bagi tersebut. Selain adanya manfaat materi, berdatangan, para pengusaha keecil yang pelanggarnya. perlu ditanamkan kesadaran bahwa cagar sangat ulet itu akan bermunculan dan budaya itu warisan bagi anak cucu mereka. menciptakan keuntungan ekonomi. Masyarakat sekitar situs budaya dan Masyarakat pun akan merasa rugi bila cagar purbakala pun belum merasa memiliki Namun di lain pihak, Hilmar Farid pun budaya itu masih dibiarkan terbengkalai,” harta yang istimewa, sehingga tidak merasa menyadari bahwa di negara-negara yang lanjutnya. Di situlah peran Ditjen wajib menjaga situs purbakala maupun masih berjuang melawan dampak Kebudayaan untuk menyusun kerangka warisan budaya kuno tersebut. Hilmar Farid kemiskinan dan ketimpangan sosial, situs kebijakan besar, yang berbasis pelindungan mencontohkan, terbakarnya empat rumah budaya dan artefak kuno adalah kemewahan. cagar budaya maupun situs warisan adat suku Batak yang sudah berumur 250 “Perjuangan kita untuk melindungi cagar arkeologis. tahun di Pulau Samosir, Danau Toba, budaya akan terkait perjuangan keadilan Sumatera Utara, pada 1 Januari 2016. sosial. Komersialisasi situs budaya dan Digitalisasi dan kesadaran kolektif Penyebabnya diduga masalah sepele, hanya artefak kuno sulit dihindarkan, sebab ini masyarakat itu juga dinilai lebih ampuh gara-gara beberapa remaja warga setempat urusan perut rakyat miskin,” katanya sebagai pelindung cagar budaya dan situs bermain petasan dan kembang api yang prihatin. purbakala dibandingkan sekadar menambah memicu kebakaran pada atap rumah adat jumlah penjaga. “Mata warga lebih banyak berbahan ijuk. Sebagai jalan keluar, Hilmar Farid ingin dan lebih tajam untuk mencegah hilangnya merintis kerjasama lintas sektoral untuk artefak kuno, terutama bila mereka sendiri “Alasannya sebenarnya itu karena turut menciptakan peluang-peluang 40 EDISI 13, 21 Januari 2016

sudah merasa diuntungkan selama ini. National University of Singapore bidang peruntungan sebagai Dirjen KebudayaanPenegak hukum pun akann banyak terbantu,” kajian budaya pada Mei 2014 berjudul Kemendikbud tahun lalu.lanjut Farid. Rewriting the Nation: Pramoedya and the Sebagai Dirjen Kebudayaan, Fay jugaJejak Multi Talenta Politics of Decolonization. punya program untuk membuat kecintaan Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden budaya sejak dini. Dalam program yang Sebagai manusia, Hilmar Farid adalah bakal ia gelontorkan akan ada Pusakaorang dengan banyak bakat dan identitas. RI, Fay mendapat peluang untuk menjadi Indonesia sebagai bahan bacaaan anak.Dia terdidik sebagai sejarawan, namun juga komisaris pada PT Krakatau Steel (Persero) Sebab, sejauh ini ketertarikan di bidangterlatih menjadi aktifis politik dan sosial. Tbk. Awalnya ia sempat menolak. Namun sastra sudah kurang diminati anak-anak diDi rumah, Fay juga senang memasak, main lantaran diminta untuk menangkal upaya sekolah. “Saya juga bercerita membuat bukumusik, hingga berenang. Dia bahkan senang menjadi PT Krakatau Steel sebagai sapi sejarah untuk yang utuh dan gampangngebut sejak kecil dengan sepeda motor di perah para pejabat ia menerima. Namun dipahami, bukan hanya dihafal,” pungkasnya.Jerman. lingkungan kerja yang tidak cocok membuatnya memutuskan mundur dari ● RANAP SIMANJUNTAK, ERWIN PURBA Dilahirkan pada 8 Maret, 47 tahun silam Komisaris PT KS dan justru mencobadi Bonn, Jerman, Hilmar Farid terlatih untukgemar membaca dan menulis. Sejak remaja, BIODATAFay sudah sering membantu ayahnya, AgusSetiadi, sebagai penerjemah buku cerita NamaLengkap : HilmarFaridanak seperti serial Lima Sekawan karya EnidBlyton. NamaPanggilan : Fay Pada 1993, Fay memperoleh gelar sarjana Agama : Islamsastra dari Fakultas Sastra UniversitasIndonesia dengan skripsi berjudul: “Politik, Status : BelumMenikahBacaan dan Bahasa Pada Masa Pergerakan: TTL : Bonn,JermanBarat,8Maret1968Sebuah Studi Awal”. Bersama beberapaseniman, peneliti, aktivis dan pekerja budaya Pendidikan : -DoktorBidanKajianBudayadariNationalUniversityofSingapore(2014)di Jakarta, mulai 1994 Fay mendirikanJaringan Kerja Budaya dan menerbitkan - S-1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1993)majalah Media Kerja Budaya. Lalu pada1995, mengabdikan diri sebagai dosen di RiwayatKerja : -DirjenKebudayaanKementerianPendidikandanKebuyaanInstitut Kesenian Jakarta selama 4 tahun. - Komisaris PT Krakatau Steel Pada 2002, Fay mendirikan danmemimpin Institut Sejarah Sosial Indonesia - Dosen IKJhingga 2007. Saat ini ia masih bertindaksebagai ketua dewan pembina organisasi -Editordi AsianRegionalExchangeforNewAlternatives(ARENA)nirlaba tersebut, sambil menjadi KetuaPerkumpulan Praxis sejak 2012. -Editor diInter-AsiaCulturalStudiesSociety Tertarik pada kebudayaan dan sejarah Karya Buku : -KisahTigaPatungpenerbitIndonesiaBerdikari(2012)di kawasan Asia, Fay kemudian aktif di AsianRegional Exchange for New Alternatives - Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization (2014)(ARENA) dan Inter-Asia Cultural StudiesSociety sebagai editor. Dia juga aktif dalam Organisasi : -KetuaSeknasJokowigerakan kemanusiaan di Indonesia danTimor Leste. Pada Maret 2012, ia bersama -PembentukRelawanPenggerakJakartaBaru(RPJB)–2012rekan-rekannya membentuk RelawanPenggerak Jakarta Baru (RPJB), bertujuan - Ketua Perkumpulan Praxis sejak 2012.mensosialisasikan Pilkada Jakarta 2012 yangbersih dan tidak melibatkan uang. RPJB - Jaringan Kerja Budaya pada 1994juga mengkampanyekan Joko Widodo. - Institut Sejarah Sosial Indonesia Pada 2002 hingga 2007 Sejatinya Fay merupakan penulis handal.Pada 2012, bukunya berjudul Kisah TigaPatung diterbitkan Indonesia Berdikari. Adalagi bukunya dari disertasi doktornya di EDISI 13, 21 Januari 2016 41

MUNGKINKAH FREEPORT D Apakah Jokowi berani November 2015 Ditjen Minerba sudah utang terhadap Pemerintah RI. Kalaupun mendepak Freeport setelah memberikan peringatan sebanyak dua kali tidak juga menawarkan sahamnya, ia hanya kontrak berakhir tahun 2021? kepada Freeport. Bila nanti pada peringatan dianggap ingkar janji atau wanprestasi. ketiga tidak diindahkan, Freeport bisaH INGGA saat ini, belum ada dikenakan sanksi default (gagal bayar). Masalah lainnya adalah, apakah tanda-tanda PT Freeport pemerintah berani mengenakan sanksi Indonesia ingin Pengenaan sanksi default punya default terhadap Freeport? Sebab, bukan menawarkan sebagian konsekuensi hukum yang sangat serius. apa-apa, selama ini pemerintah seperti tak sahamnya kepada Dalam perjanjian kontrak utang-piutang berkutik kalau berhadapan dengan Freeport. Pemerintah RI. Padahal, antara kreditur dengan debitur, biasanya Contohnya, soal renegosiasi kontrak karya batas akhir (deadline) penawaran divestasi si kreditur akan memproses gagal bayar dengan perusahaan tambang asal Amerika saham tahap kedua ini tinggal beberapa tersebut melalui proses hukum berikutnya. Serikat ini. Dari enam poin renegosiasi, hari lagi, yakni tanggal 14 Januari 2016. Misalnya, si kreditur mengajukan gugatan hanya beberapa poin saja yang sudah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. pailit atau permohonan eksekusi sita disepakati oleh Freeport. Soal pembangunan 77Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan jaminan untuk mengamankan hak kreditur pabrik smelter masih belum jelas. Begitu Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam menagih pelunasan utang tersebut. pula halnya dengan divestasi saham. perusahaan tambang asing—termasuk Freeport—diberi waktu 90 hari untuk Beranikah Pemerintah? Sebenarnya, pemerintah punya senjata melakukan penawaran sahamnnya. Freeport pemaksa, yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 sendiri seharusnya sudah membuka Hanya masalahnya, Freeport tidak punya tentang Minerba. UU ini diundangkan pada penawaran tanggal 14 Oktober 2015. Jika dihitung berdasarkan waktu 90 hari, maka FOTO: TRIBUN NEWS.COM deadline jatuh pada 14 Januari 2016. Asal tahu saja, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain menyebutkan, perusahaan tambang asing yang melakukan kegiatan penambangan di bawah tanah (underground mining) wajib melakukan divestasi saham sebesar 30%. Saat ini, pemerintah memiliki 9,36% saham di Freeport Indonesia. Kalau menurut beleid di atas, Freeport masih harus melepas sahamnya lagi sebesar 20,645%. Namun pada tahapan kali ini, manajemen lebih dulu diwajibkan melepas sahamnya sebesar 10,64%, disusul 10% berikutnya pada 5 tahun mendatang. “Kami masih menunggu penawaran dari mereka (Freeport). Sampai sekarang mereka belum menyampaikan penawaran,” ujar Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. Bambang mengatakan, pada awal42 EDISI 13, 21 Januari 2016

T DIGUGAT PAILIT? berada di bawah tanah. Nah, karena kegiatan pertambangan12 Januari 2009 dan mulai berlaku 12 Januari Begitu pula lahirnya Peraturan2014. Artinya, perusahaan-perusahaan Pemerintah (PP) No. 77Tahun 2014. Menurut Freeport dilakukan di bawah tanah, makatambang pemegang konsesi kontrak karya mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring, perusahaan ini hanya diwajibkan melepasdan pemegang perjanjian karya PP ini terbit beberapa hari sebelum Susilo 30% sahamnya. Padahal, dalam PP No 42pertambangan pengusahaan batubara Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri Tahun 2012 tentang Minerba sudah(PKP2B) sudah diberi waktu selama lima masa jabatannya sebagai Presiden RI ke- dinyatakan semua perusahaan tambangtahun untuk melaksanakan enam poin 6. asing wajib melepas 51% sahamnya secaratersebut.  bertahap. Dalam PP No.77 Tahun 2014, divestasi Tapi, apa yang terjadi? Aturan tinggal saham untuk perusahaan tambang asing Jadi, menurut Simon, terbitnya PP No.77aturan, praktiknya jauh dari harapan. dipecah menjadi tiga bagian. Pertama, Tahun 2014 hanya untuk mengakomodirPemerintah seringkali kalah saat berhadapan divestasi 51% hanya untuk perusahaan kepentingan Freeport untuk bisa terusdengan perusahaan tambang asing, seperti yang melakukan kegiatan penambangan. bercokol di Papua. “Saya mencium adaFreeport, misalnya. Anehnya lagi, pemerintah Kedua, divestasi 40% diwajibkan kepada unsur yang memengaruhi kebijakan itu.malah mengizinkan Freeport (bersama PT perusahaan yang melakukan kegiatan Jadi bukan (Presiden) Jokowi, waktu zamanNewmont NusaTenggara) melakukan ekspor pertambangan serta membangun smelter SBY. Tapi sekarang, kok, malah dilanjutkan,”mineral olahan dalam bentuk konsentrat, (pengolahan dan pemurnian hasil tambang). ujar Simon dalam diskusi bertajuk ‘Freeportpadahal UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketiga, divestasi 30% diwajibkan kepada Bikin Pusing’ di Jalan Cikini Raya, JakartaMinerba sudah melarang. perusahaan yang kegiatan pertambangannya Pusat, menjelang akhir November lalu. Kenapa Harus Lewat Bursa? Meskipun sudah mendapat ‘hak istimewa’, toh, hingga kini Freeport terkesan masih enggan melepas saham tahap kedua. Mereka tampaknya masih terus menagih janji Menteri ESDM Sudirman Said yang akan merevisi PP No.77 Tahun 2014. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama beberapa hari lalu sempat mengatakan, pemerintah telah berjanji ke Freeport bahwa divestasi dan perpanjangan kontrak melalui revisi PP No 77 Tahun 2014. Makanya, Freeport belum akan melakukan divestasi sebelum pemerintah menunaikan janjinya memberikan perpanjangan kontrak menjadi 2041. “Itu kan janji pemerintah. Sekarang kami menunggu rekonstruksi hukumnya saja,” ujar Reza. Yang dimaksud Reza adalah surat Sudirman kepada Freeport tanggal 7 Oktober 2015. Surat tersebut antara lain berbunyi: Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan…. Intinya, Menteri ESDM Sudirman Said ingin merevisi Pasal 112B Ayat (2) PP No 77 Tahun 2014, terutama masa pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Perpanjangan dari 2 tahun menjadi 10 tahun EDISI 13, 21 Januari 2016 43

sebelum berakhirnya kontrak karya. Menurut Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek usaha pertambangan bawah tanah. “SahamSudirman, perubahan Pasal 112B Ayat (2) Indonesia.untuk memberikan jaminan kepastian Freeport itu likuid sekali. Jadi kalauhukum dan keuangan bagi pelaku usaha Menteri ESDM Sudirman Said dalampertambangan, yang jangka waktu kontrak Rapat Kerja dengan KomisiVII DPR, Selasa pemerintah tak mau beli, saya mendugakaryanya berakhir pada 2021. (1/12) mengatakan, penawaran saham Freeport melalui mekanisme IPO agar proses ini ada permainan. Ada pihak yang mau Tapi, awal November 2015, pemerintah divestasi lebih transparan dan semua orangmenunda revisi PP No 77 Tahun 2014 (lihat: bisa mengawasi. “Freeport sudah mengirimForum Edisi 12-24, Rubrik Ekonomi). surat, meski belum berupa penawaran. Kita punya waktu 90 hari untuk memutuskan,” Kalau sudah begini, seharusnya Freeport kata Sudirman.mulai menawarkan divestasi sahamnya.Tapi kenyataannya, hingga kini belum ada Hanya saja, Direktur Centre for Indonesiantanda-tanda Freeport ingin melepas 10,64% Resources Strategic Studies (Cirrus) Budisahamnya. Entahlah, apa lagi yang sedang Santoso mencurigai ada yang tidak beresmereka tunggu. saat pemerintah menyatakan tak punya duit untuk mmbeli saham Freeport. Padahal, Kalau toh, Freeport menawarkan menurut Budi, dengan menambah prosentasesahamnya, persoalan berikutnya adalah,siapa yang akan membeli divestasi 10,64% kepemilikan saham di Freeport,saham Freeport? Urut-urutannya adalah pemerintah akan memiliki posisipembeli pertama pemerintah pusat, yang lebih kuat karena bisakemudian BUMN, BUMND, lalu swasta memberikan masukan kepadanasional. manajemen. Selain itu, pemerintah juga Awalnya, pemerintah sudah bersedia akan memperoleh pemasukaningin membeli. Tapi entah kenapa, tiba- dari pembagian dividentiba saja bilang tak punya duit, lalu lantaran laba bersihmendorong pelepasan saham perdana atau Freeport tiap tahunnya ditaksir mencapai US$ 1,5 miliar pasca jadi penadah,” katanya. pengembangan Kurtubi setali tiga uang. Pengamat energi yang juga anggota DPR ini menganggap jalur IPO riskan karena Freeport bisa kembali masuk dengan menggandeng pemodal asing atau swasta tertentu. Kalau berdasarkan urut-urutan, seharusnya setelah pemerintah menyatakan tak sanggup membeli, hak berikutnya jatuh ke tangan BUMN. PT Aneka Tambang (Antam) sudah menyatakan siap membeli 10,64% saham Freeport. Kalau, misalnya, uang untuk membeli tak cukup, Antam bisa menggandeng BUMN yang punya core business yang hampir sama. Jadi, bukan lewat jalur IPO di Bursa Efek Indonesia. ● LATIHONO SUJANTYO44 EDISI 13, 21 Januari 2016

KONGKALIKONG Yakni melakukan compulsory licensing atauHARGA OBAT PATEN pembatalan paten oleh pemerintah.KPPU mencurigai praktik kartel dalam menentukan harga “Jadi pemerintah bisa membeli patenobat paten. Harganya tertinggi di ASEAN. obat dan memproduksinya sendiri di dalam negeri dengan alasan untuk kepentinganH ARGAobatpatendiIndonesia Rp 56 Triliun. nasional. Aturan internasional yang berlaku, setinggi langit. Masyarakat Sukarni, komisioner KPPU, meminta pemerintah membayar 0,5% harga obat berpendapatan rendah jadi dari pemilik paten,” kata Syarkawi. korban. Komisi Pengawas pemerintah membuat kebijakan yang dapat Persaingan Usaha (KPPU) melibas kartel obat. Selain menetapkan Sejatinya, pemerintah sudah tiga kali mencurigai adanya praktik HET, juga pemberian sanksi bagi dokter melakukan pembatalan paten untuk satu kartel pada harga obat paten. yang terbukti melakukan hubungan jenis obat, yakni obat jenis antiretroviral Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua KPPU transaksional dengan industri farmasi. mengungkapkan, harga-harga obat penyakit (ARV) untuk penderita HIV/AIDS. Pemerintah khusus seperti kanker, hipertensi, jantung, Selain itu, KPPU juga menganggap saat itu hanya membayar kompensasi sebesar atau ginjal dinilai tak wajar. Dugaan praktik perlunya kewajiban bagi apotek untuk 0,5% pada perusahaan pemilik paten dengan kartel pun mengarah pada tujuh perusahaan memberi pilihan bagi konsumen, terkait alasan kepentingan nasional. produsen obat yang terafiliasi dengan dengan obat sejenis yang akan perusahaan farmasi asing. dikonsumsinya. Hal itu untuk mengurangi Lalu bagaimana pendapat BUMN “Obat khusus ini hanya diproduksi ‘permainan’ antara dokter dan industri farmasi? PT Indofarma Tbk setuju dengan perusahaan investasi asing yang jumlahnya farmasi. sikap KPPU yang mengusulkan penetapan hanya 7 brand perusahaan. Dan, semuanya HET bagi obat paten dan obat generik terikat satu asosiasi yang sering melakukan Terkait tingginya HET obat paten di bermerk. pertemuan. Kita selidiki apakah mereka negeri ini, KPPU meminta pemerintah kongkalikong kendalikan harga,” kata meniru langkah yang ditempuh Thailand. Menurut Yasser Arafat, Sekreatris Syarkawi, beberapa hari lalu. Perusahaan Indofarma, tidak ada perbedaan Asosiasi yang dimaksud Syarkawi adalah khasiat antara obat generik berlogo dan International Pharmaceutical Manufacturer obat generik bermerek. “Tidak adil jika Group (IPMG). Kecurigaan menguat, jika generik unbranded ada batasnya (HET), melihat harga obat yang dijual IPMG di sedangkan generik branded tidak ada,” Indonesia lebih mahal dibandingkan harga katanya. di negara ASEAN lainnya. “Kami mencium harga eceran tertinggi ini diatur, sehingga ● LATIHONO SUJANTYO tendensi sekongkol ada. Kita baru mulai selidiki,” jelas Syarkawi. KPPU pun mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan batas atas atau harga eceran tertinggi (HET) bagi harga obat paten dan obat generik bermerek. Tujuannya, agar tercipta mekanisme persaingan usaha. Sebab sampai saat ini, HET hanya berlaku pada obat generik. Praktik persekongkolan harga obat di Indonesia bisa jadi memang sangat menggiurkan. Maklum, sepanjang tahun 2014, industri farmasi berhasil mencatatkan omzet Rp 52 triliun. Sedangkan untuk tahun 2015, diperkirakan tumbuh 11,8% menjadi EDISI 13, 21 Januari 2016 45

PesonaSejak Kecil Sudah CintaMayor TNI Sanra Michiko MoningkeyDunia MiliterS ETIAP orang di dunia ini tentu FOTO: KOLEKSI PRIBADI memiliki cita-cita. Begitu juga dengan Michiko yang telah pergolakan politik di ujung era pemerintahan ketika sampai di Makassar karena kondisi membuktikan dirinya dalam Soeharto tahun 1998. saat itu sangat mencekam. Banyak gelombangmenggapai cita-citanya sebagai seorang aksi mahasiswa ditambah aksi kebencianprajurit TNI-AU. Namun peristiwa itu tak mengurangi terhadap ras tertentu,” ujar Michiko yang tekad anak ke tujuh dari sembilan bersaudara kini menjabat sebagai Kasubdit Pusta Dispen Perempuan berparas cantik ini untuk mengurungkan niatnya melanjutkan TNI AU.mengaku sejak kecil dirinya sudah pendidikan program S1 sebagai prasyaratmenyukai dunia kemiliteran. Meski untuk terjun ke dunia militer melalui Kini, setelah ia berhasil membuktikannyaterlahir sebagai wanita, namun hal itu pendidikan pertama Perwira Prajurit Karier Sanra Michiko pun berhasil meraih lenteratak menghalangi untuk menggapai cita- TNI pada tahun 2002. jiwanya sebagai seorang tentara mengikuticitanya yang didominasi kaum laki-laki. jejak sang ayah yang lebih berkarir di TNI“Dari dulu saya sangat senang dengan “Saya sempat dilarang keluarga Angkatan Darat.dunia kemiliteran. Saya menjadi melanjutkan S1 ke luar Manado. Saya sempatterobsesi dengan apapun yang berbau dimarahi kakak saya. Tadinya sempat khawatir ● DIMEITRI MARILYNmiliter,” katanya sambil tersenyum. Perempuan kelahiran Manado, 3Januari 1976, ini menuturkan, usaimenamatkan kuliahnya di UniversitasHasanuddin, Makassar, ia langsungmendaftar untuk bergabung dengandunia kemiliteran. Awalnya sempatpatah arang lantaran harus bersaingdengan kaum laki-laki. Namun karenatekadnya sudah bulat, akhirnya sarjanakepustakaan ini berhasil lolos menjadiprajurit TNI AU. “Sejak kuliah saya sudah aktif diUKM Resimen Mahasiswa. Baik saatkuliah D3 di Universitas Samratulangidan Universitas Hassanudin,” ujarperempuan yang pernah menjadi juaramenembak se-Manado, Sulawesi Utara. Usai lulus dari program diplomatiga (D3), perempuan bernama lengkapSanra Michiko Moningkey ini memilihmelanjutkan pendidikan sarjananya keMakassar. Kala itu Michiko sempatmendapat larangan dari keluarganyauntuk pindah ke ibu kota SulawesiSelatan lantaran tengah terjadi46 EDISI 13, 21 Januari 2016

SKado Natal IstimewaOkan Cornelius EBELUMNYA artis Okan Cornelius tak pernah menyangka akan bisa bertemu lagi dengan ibu kandungnya Ahyan Rustaii setelah 30 tahun berpisah. Pria ganteng berkepala plontos yang bernama asli Okan Cornelius Tjeuw ini berpisah dengan ibunya pasca perceraian dengan sang ayah Kornelius Tjeuw Kie Kian, sewaktu dirinya masih anak-anak. Pertemuan Okan dengan ibu yang berkebangsaan Turki dan lama menetap di Jerman itu terjadi pada akhir tahun 2015, atau tak lama dia digugat cerai Viviane, istrinya. Ditengah kebimbangannya, Okan justru dituntun Tuhan bertemu dengan sang mama. “Awalnya itu aku iseng-iseng buka FB-ku yang sudah sekitar tiga tahun lebih enggak dibuka-buka. Rupanya di sana ada mama aku menaruh pesan mencari keberadaan anaknya,” kenang Okan. Pesan sang mama itu tentu saja menjadi oase kebahagiaan Okan di tengah pemberitaan karamnya rumah tangga dengan mantan istri yang konon terlibat kisah cinta dengan pria lain. Apalagi, pencarian sang mama ada dalam wasiat mendiang sang ayah. “Aku sempat teledor enggak cek FB. Tapi ini happy ending-ku setelah semuanya. Ini seperti kado Natal, kado Tahun Baru. Kado indah dari Tuhan Yesus buat saya. Aku bisa rayain Natal bersama mama dan anakku Jeiden. Meskipun mama aku orang Turki dan muslim, tapi semua itu enggak masalah,” tutup Okan. ● DIMEITRI MARILYNTMesassaiKhauMnaenmg ajangFoto Mantan SuamiSemua rumah tangga pastinya tak ingin berpisah satu sama lain. Termasuk artis cantik Tessa Kaunang. Kini usia perceraiannya dengan Sandhy Tumiwa sudah menjejaki satu tahun. Meskipun telah berpisah, Tessa Kaunang membuktikan bahwa silaturahmi akan terus dijaga terhadap keluarga besar mantan suami. Terbukti, saatperayaan Natal kemarin Tessa mengundang mantan papa mertuanya untukmerayakan bersama-sama. “Ya, tentu keluarga Sandy juga saya undang, keluarga Tumiwanya. Enggakada masalah. Hubungan tetap berjalan dengan baik,” terang Tessa. Bentuk lainnya yang coba Tessa tampilkan dalam menjaga silaturahmi ituadalah dengan tetap memajang foto-foto sang mantan suami di dalam rumahnya.Dia pun menjelaskan kalau rumah yang kini ditempatinya dengan kedua buahhatinya adalah milik anaknya, bukan milik Tessa ataupun Shandy. “Saya berpikir rumah ini adalah punya anak-anak. Saya juga berharapSandy seperti itu. Jadi saya biarkan begitu saja. Kalau saya menikah lagi,saya akan punya rumah lagi, enggak akan tinggal di sini,” tutur wanitakelahiran 5 November 1976 tersebut. ● DIMEITRI MARILYN EDISI 13, 21 Januari 2016 47

FOKUS ILUSTRASI: YAYANBELEIDPEMBUNGKAMPARAPENGKRITIKWartawan, pemilik media, pengacara, pengamat,bahkan hakim sekali pun bakal ramai-ramaimasuk penjara. Ancaman hukuman 10 tahunpenjara tertuang dalam RUU Contempt of Courtyang saat ini masuk Prolegnas 2015-2019.48 EDISI 13, 21 Januari 20165

P ULUHANawakmediamemenuhi Bahkan, kata dia, pasal ini diperkuat membuat usulan-usulan yang membuat ruang persidangan pembacaan dengan Pasal 49 dan 50 yang mengatur proses persidangan lebih transparan. vonis Otto Cornelis Kaligis di mengenai pertanggungjawaban mutlak, Bukannya justru membuat usulan yang Pengadilan Tindak Pidana dimana orang langsung dinyatakan bersalah berpotensi membungkam para pengkritik Korupsi (Tipikor) Jakarta, tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. lembaga peradilan. “Karena kita tahu dalam penghujung 2015 lalu. Deretan sistem peradilan kita masih banyak kamera televisi tampak standby diarahkan Di samping melanggar UUD 1945 dan persoalan,” katanya. ke barisan majelis hakim yang sudah bersiap UU HAM, RUU CoC ini juga ‘mengangkangi’ memulai persidangan. UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Ketua Mahkamah Agung M Hata Ali Suasana sidang semakin riuh ketika Khususnya Pasal 2 yang menjamin bahwa Hatta justru menyerahkan proses RUU CoC pengacara senior itu memasuki ruangan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud sepenuhnya kepada DPR. “Ditolak tidak persidangan bersama putri-putrinya dan kedaulatan rakyat. apa-apa, diterima syukur,” katanya di para pendukungnya. Jurnalis foto pun berebut penghujung 2015 lalu. untuk mengabadikan momen tersebut. Menurut LBH Pers, seluruh larangan Pemandangan semacam ini memang kerap yang diatur dalam RUU CoC sudah diatur Hatta Ali mengumpamakan RUU CoC dijumpai dalam perkara-perkara yang dalam KUHP yang saat ini berlaku, sehingga ibarat sepakbola yang harus memiliki aturan menjadi perhatian luas masyarakat. Terlebih ini hanya mendaur ulang apa yang sudah main. Masing-masing yang terlibat lagi kasusnya melibatkan tokoh-tokoh ada dan berpotensi tumpang tindih antara permainan sepakbola memiliki fungsi dan penting, baik pejabat, artis, pengacara satu dengan yang lainnya. Selain itu, aturan perannya sendiri-sendiri. maupun figur publik lainnya. serupa sudah ada di KUHP. Namun situasi serupa tidak akan terlihat “Penonton begini, pemain begini, wasit lagi ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) “Bagi kami RUU CoC bukan hanya pun begini. Jangan ujug-ujug ada orang nggak Contempt of Court (CoC) atau RUU Tindak sekadar direvisi, tapi tidak penting. Masih tahu hukum disuruh komentar, bisa kacau Pidana Penyelenggaraan Peradilan disahkan banyak RUU yang harus didorong untuk negara kita. Celaka itu,” papar Hatta Ali. oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, direvisi seperi UU ITE, UU Penyiaran dan dalam draft RUU yang disusun Ikatan Hakim sebagainya,” tegas Nawawi. Menurut dia, RUU ini bukan hanya Indonesia (IKAHI) it u terdapat sejumlah menghukum pengkritik dan media massa, pasal yang melarang wartawan melakukan Ia mengingatkan, di tengah minimnya tetapi juga berlaku kepada hakim. Karena peliputan tanpa seijin Majelis Hakim. Jika kepercayaan publik terhadap peradilan hakim pun bisa melakukan CoC terhadap tetap menyebarkan berita persidangan, maka akibat beberapa kasus besar yang melibatkan peradilan. akan terkena sanksi pidana penjara. hakim seharusnya IKAHI lebih Beleid CoC yang sudah masuk Program mendahulukan pembenahan internal. Ini “Misalnya, hakim dalam menyidangkan Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 agar kepercayaan publik terhadap lembaga perkara belum musyawarah dia bakal memancing kontroversi. RUU ini peradilan pulih kembali. IKAHI harus bisa membocorkan isi putusan. Itu malah kena berpotensi membungkam kebebasan pers juga CoC. Bukan hakim saja yang lindungi dan kebebasan berekpresi. Pasal 24 RUU CoC memuat ancaman FOTO: FORUM/ROBINSAR penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 Kondisi ruang sidang setelah di amuk pengunjung. milyar, untuk orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim. “Ini kan pasal yang sulit ditafsirkan, bagaimana mempublikasikan bisa mempengaruhi independensi hakim. Pasal ini membungkam orang beraspirasi, sehingga mengontrol persidangan menjadi berbahaya,” ucap Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin di kantornya di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. EDISI 13, 21 Januari 2016 49