majalah tes 2

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA 2021 JAKARTA EDISI DUA JULI - DESEMBER 2021 PILOT PROJECT APLIKASI PERCEPATAN TORA PTM DARI PELEPASAN Direktorat Jenderal KAWASAN HUTAN Penataan Agraria meluncurkan aplikasi EVALUASI Pemberdayaan Tanah KINERJA KANWIL Masyarakat (PTM). BPN PROVINSI Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Akhfian Mustika Agung Tim Media Penataan Agraria Saprilsyah Wisnu Santoso Abdul Fathoni 2 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 3

\"Reforma Agraria sebagai suatu konsep yang dapat memberikan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, kegiatan seyogyanya meliputi Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah, dan Penataan Akses\" Andi Tenrisau Direktur Jenderal Penataan Agraria 4 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

Juli...

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA DORONG PERCEPATAN KEGIATAN PENATAAN AGRARIA DI PUSAT DAN DAERAH Jakarta - Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kegiatan Penataan Agraria. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., dilaksanakan secara daring pada Jumat (02/07/2021). Dalam paparannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria, menyampaikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Agraria sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 yaitu realisasi fisik sebesar 25,10% dan realisasi keuangan sebesar 24,11%. “Saya harap tim di pusat segera melakukan koordinasi dengan tim di daerah agar membuat Rencana Aksi untuk percepatan kegiatan supaya kita bisa mengejar ketertinggalan. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan yang bisa didahulukan agar penyerapan bisa terus berjalan” jelasnya. 6 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

GTRA SUMMIT BENTUK GTRA Summit akan mengambil tema REVITALISASI GTRA “Paduserasi Implementasi UUCK: DALAM PELAKSANAAN Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, REFORMA AGRARIA Tradisional dan Lokal” dan secara khusus adalah pelaksanaan Reforma Agraria di Jakarta - Kementerian ATR/BPN wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau- terus mendorong pelaksanaan pulau kecil terluar pasca ditetapkannya Reforma Agraria, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menginisiasi pelaksanaan Gugus tentang Cipta Kerja (UUCK). “Melalui GTRA Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit diharapkan terjadi revitalisasi GTRA Summit di Kabupaten Wakatobi, untuk mendukung pelaksanaan Reforma Provinsi Sulawesi Tenggara. Agraria,” ujar Direktur Jenderal Penataan Rencananya kegiatan ini akan Agraria, Andi Tenrisau, Jumat (09/07/2021). diselenggarakan pada Oktober 2021. Tidak sendiri, dalam pelaksanaan Selain itu, Andi Tenrisau mengharapkan agar kegiatan ini Kementerian ATR/BPN penyelenggaraan GTRA Summit di masa yang juga bekerja sama dengan Pemerintah akan datang adalah dapat mendorong Provinsi Sulawesi Tenggara. terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara khusus masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 7

Jakarta – Sejak dahulu, pembangunan di wilayah Jawa Bagian Utara “Pengembangan potensi wilayah Pawonsari sebenarnya sudah dianggap selalu lebih pesat dibanding wilayah Jawa Bagian Selatan. Hal dilakukan sejak era Kepala BPN, Pak Joyo Winoto. Waktu itu, telah ini dikarenakan kondisi geografis di wilayah utara Pulau Jawa yang dilakukan pemetaan sehingga kita memiliki data-data tematik yang relatif datar, sehingga memungkinkan untuk membangun infrastruktur dapat digunakan untuk pengembangan daerah tersebut,” ujar Direktur serta berbagai macam fasilitas umum. Hal ini berbeda dengan di wilayah Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rabu (28/07/2021). selatan, yang memang banyak terdapat bukit dan pegunungan. Data-data tematik yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN antara lain Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan niat Pemerintah Pusat misalnya, adalah data kemampuan tanah, data mengenai Rencana Tata serta Pemerintah Daerah untuk mengembangkan wilayah Jawa Bagian Ruang Wilayah (RTRW) serta data tematik lainnya. \"Akan tetapi, data- Selatan. Pada tahun 2002, tiga kepala daerah menandatangani data tersebut perlu diperbaharui karena akan digunakan sebagai bahan Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut ditandatangani suatu kajian sehingga dapat memberikan kita solusi mengenai oleh Bupati Gunung Kidul, Bupati Wonogiri, serta Bupati Pacitan. pengembangan pada wilayah Pawonsari,” ujar Andi Tenrisau. Pawonsari merupakan bentuk kerja sama antar daerah dari tiga provinsi Lebih lanjut, Direktur Landreform mengatakan bahwa Kementerian yang berbeda. Sebenarnya kerja sama ini digagas sejak tahun 1986 ATR/BPN bersama Pemda serta K/L lain telah melakukan tinjauan dengan latar belakang untuk membangun Jawa Bagian Selatan. lapangan serta mencari apa yang menghambat pembangunan Jawa Bagian Selatan KEMBANGKAN WILAYAH JAWA BAGIAN SELATAN MELALUI PAWONSARI ANDI TENRISAU 8 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

EVALUASI KINERJA KEGIATAN PENATAAN AGRARIA DI DAERAH DAN PEMBAHASAN REFOCUSING TAHAP III DAN IV Jakarta – Direktorat Jenderal Penataan Agraria kembali melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Penataan Agraria di Daerah Tahun 2021, rapat ini sekaligus juga membahas tentang Refocusing kegiatan tahap III dan tahap IV pada hari Jumat (30/07/2021). .Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Beliau menjelaskan latar belakang diadakannya rapat ini, yaitu untuk mengevaluasi sekaligus memonitoring perkembangan kinerja semester satu dan memastikan apakah semua yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan. Jika kegiatannya diprediksi tidak memungkinkan selesai maka segera dilaporkan. Demikian juga, apabila kegiatannya dapat diselesaikan maka diinformasikan kapan waktunya. .Rapat kemudian dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, S.H., M.H., yang menyampaikan Review singkat capaian kegiatan penataan agraria di pusat dan daerah dan mengarahkan terkait refocusing sehingga diharapkan para Kepala Bidang Penatan dan Pemberdayaan dapat memperhatikan tata cara refocusing dari Sekretaris Jenderal. Kemudian beliau mempersilahkan para Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan untuk dapat memberikan paparan secara singkat mengenai capaian, refocusing dan target terselesaikannya seluruh kegiatan. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh para Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan berlangsung dengan produktif dengan banyak diskusi menarik dari masing-masing Kepala Bidang dengan Jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria. .Sebagai penutup, Direktur Jenderal Penataan Agraria mengarahkan bahwa hasil evaluasi dikaji secara mendalam untuk selanjutnya diberi arahan ke daerah. Lalu mengenai refocusing harap dipertimbangkan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena PEN harus diutamakan sesuai arahan presiden. Kalaupun terpaksa direfocusing, pastikan tahapan kegiatan tetap ada dan kualitas teknis pekerjaan terjamin walaupun volume dikurangi. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 9

Kementerian ATR/BPN TERUS MEMPRIORITASKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SALAH SATUNYA DENGAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH. Di tahun 2021 ini, target kegiatan redistribusi tanah sebanyak 483.334 bidang yang tersebar di 29 provinsi. Yuk simak infografis berikut untuk mengetahui sebaran target redistribusi tanah tahun ini. 10 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN JAWA SELATAN, KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN DISKUSI LANJUTAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAWONSARI Dalam upaya percepatan Hadir di kesempatan yang sama, Senthot Sudirman, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), sekaligus Koordinator Satgas pelaksanaan pengembangan Kajian dan _Road Map_ Pawonsari menyampaikan _update_ dari pelaksanaan Pawonsari. “Perkembangan mengenai Pawonsari ini kawasan Kabupaten Pacitan, kita sedang menyusun _Road Map_ dengan melihat kondisi wilayah di tiga kabupaten berdasarkan penggunaan lahan, pola ruang, jenis Kabupaten Wonogiri dan batuan, pendidikan, jenis kelamin serta usia penduduk yang nanti akan berpengaruh terhadap _Road Map_ yang akan kita susun Kecamatan Wonosari, Kabupaten dalam pembangunan Pawonsari,\" jelasnya. Gunung Kidul atau yang disebut dengan Pawonsari sebagai model pengembangan Jawa Selatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Percepatan Pelaksanaan Pawonsari secara daring, pada Selasa (27/07/2021). Rapat ini membahas sejauh mana progres pembangunan Pawonsari yang dipaparkan oleh Tim Satgas Percepatan Pembangunan Pawonsari. \"Kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap potensi perkembangan serta permasalahan di wilayah Pawonsari di mana nanti akan dilakukan pendataan di masing- masing wilayah tersebut,\" ujar Andi Tenrisau, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN dalam pengarahannya. Menurutnya, dalam rencana pembangunan Pawonsari harus terlebih dahulu mengetahui potensi yang ada di wilayah tersebut. \"Kita harus terlebih dahulu mengetahui potensi wilayah baik dari sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia, karena dengan mengetahui hal-hal tersebut akan bisa menentukan arah bisnis dari pembangunan Pawonsari ini,\" ungkapnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 11



Agustus ..

STRATEGI KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PAWONSARI Jakarta – Pembangunan wilayah Jawa Bagian Selatan menjadi perhatian Direktur Landreform, Sudaryanto menjelaskan tugas masing-masing pokja. \"Untuk pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Tim Pokja Pusat bertugas untuk mengoordinasikan segala kebutuhan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, untuk membangun wilayah pengembangan Pawonsari di antara Kementerian dan Lembaga di Pusat yang tersebut tentunya tidak semudah membangun wilayah Jawa Bagian diketuai oleh Direktur Landreform. Tim Pokja Koordinasi di Daerah yang bertugas Utara. Alasan utamanya adalah kondisi geografis yang sangat berbeda untuk mengomunikasikan kebutuhan pengembangan Pawonsari di antara tiga antara Jawa Bagian Utara dengan Jawa Bagian Selatan. provinsi dan tiga kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pendekatan geografis akhirnya dilakukan dengan melihat kondisi D.I. Yogyakarta,\" kata Sudaryanto. tersebut. Melalui gagasan Pawonsari, Kementerian ATR/BPN terus Direktur Landreform juga mengatakan untuk Tim Pokja Penyusunan _Roadmap_ melakukan pengumpulan data-data guna menelisik potensi dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN) bertugas untuk pengembangan Pawonsari. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Direktorat menyusun _roadmap_ yang akan digunakan sebagai panduan bagi seluruh tim Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, melalui mengenai pengembangan yang sesuai dilaksanakan untuk Pawonsari ke depan. Direktorat Landreform. Selain itu, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah melakukan rapat koordinasi. “Hipotesis kami pengembangan Pawonsari akan dilakukan pada bidang Langkah berikutnya, Kementerian ATR/BPN telah membentuk tiga Tim pariwisata. Hal ini dikarenakan dengan kondisi wilayah geografis yang sangat Kelompok Kerja (Pokja) dalam gabungan satuan tugas, yang terdiri dari identik dengan pegunungan karet serta pantai,” lanjut Direktur Landreform. Tim Pokja Koordinasi di Pusat, Tim Pokja Koordinasi di Daerah serta Tim Walaupun masih dalam tahap pengkajian, Direktur Landreform mengharapkan Pokja Penyusunan _Roadmap_. “Tim Satgas diberikan waktu satu bahwa kegiatan pengembangan Jawa Bagian Selatan dapat memperbaiki kondisi sampai dua bulan untuk bekerja, setelah itu kita dapat menentukan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. “Harapan besar kami kebijakan ke depan mengenai Pawonsari,” ujar Direktur Jenderal tiga wilayah ini suatu saat dapat menjadi Kawasan Khusus Ekonomi Pawonsari,” Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rabu (28/07/2021). ujar Sudaryanto. 14 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

Jakarta - Dalam pelaksanaan Sistem Penataan NERACA PENATAGUNAAN Agraria Berkelanjutan (SPAB) yang dirancang TANAH, SATU DATA oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, terdapat salah satu komponen yaitu UNTUK SEMUA ASPEK Penatagunaan Tanah. Sistem penatagunaan tanah diperlukan dalam memberikan arahan makro program pertanahan dan program sektoral lainnya di dalam kerangka SPAB. “Penataan penggunaan tanah diarahkan untuk PERENCANAAN mendukung penataan aset dan penataan akses PEMBANGUNAN dalam reforma agraria, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T) dan peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau secara daring pada Selasa (03/08/2021). Diwawancara secara terpisah, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah menjelaskan terkait instrumen yang berhubungan dengan Penatagunaan Tanah yang bernama Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT). Berdasarkan PP No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan (Rencana Tata Ruang/RTR). “Dalam NPGT, kita bisa melihat dalam periode tertentu apakah terjadi perubahan penggunaan tanah, apakah penggunaan tanah eksisting sudah sesuai dengan tata ruang, dan apakah tanah tersedia untuk pembangunan,” tutur Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah. Data NPGT ini tak hanya berguna bagi Pemerintah Daerah dan K/L terkait semata, namun juga bagi masyarakat seperti akademisi dan pelaku usaha. Data ketersediaan tanah yang termuat dalam NPGT dapat menjadi informasi terkait lokasi-lokasi potensial yang memenuhi syarat untuk berinvestasi dan bahkan sebagai informasi awal bagi kepentingan Bank Tanah. Ke depannya akan dikembangkan basis data NPGT yang dapat memudahkan data ketersediaan tanah ini untuk dapat diakses oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 15

16 KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PENGEMBANGAN BUAH NUSANTARA MELALUI OPTIMALISASI LAHAN Penataan ADgEraNrGiaANBSeISrTkEeMlanjutan Jakarta – Sebagai upaya meningkatkan produksi dan investasi buah nusantara, kolaborasi lintas sektor dapat ditempuh demi kebijakan yg terintegrasi dan komprehensif. Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, turut serta mendorong kebijakan pemerintah melalui aspek penataan agraria untuk pengembangan komoditas buah tertentu. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa di masa pandemi seperti saat ini, salah satu sektor yang bertumbuh dengan baik adalah sektor pertanian serta perannya berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu sub sektornya adalah Hortikultura yang terdiri dari komoditas buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias, ujarnya pada Webinar Gelar Buah Nusantara, pada Kamis (12/08/2021). Menurut Andi Tenrisau, perlu adanya penyediaan lahan untuk pengembangan komoditas buah. Ia juga menjelaskan analisanya terkait potensi dan penggunaan lahan bagi komoditas buah nusantara. Adanya potensi lahan hortikultura ini dapat menjadi peluang untuk mengoptimalisasi ketersediaan lahan untuk pengembangan buah nusantara sehingga dapat dilakukan pengadaan tanah. “Selain itu, juga dapat melalui kebijakan pemerintah berupa kegiatan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) dan kegiatan Reforma Agraria,” ujar Andi Tenrisau. Menurut Andi Tenrisau, strategi percepatan dalam implementasi SPAB untuk pengembangan komoditas tertentu, sistem ini terdiri dari bagaimana melaksanakan penataan agraria dengan didasari input berupa basis data. Basis data ini terdiri dari data spasial dan tekstual. Atas analisa berdasarkan input data yang ada, akan dilakukan penataan aset dan penataan penggunaan tanah. Lebih lanjut, kegiatan SPAB juga melakukan penataan akses yaitu berupa pemberdayaan masyarakat serta pendampingan- pendampingan. Selanjutnya, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dapat juga diprioritaskan untuk pengembangan buah nusantara. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 17

Kementerian ATR/BPN Dukung Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 Bekasi - Tanah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan Menurutnya, banyak pekerja- masyarakat, sehingga di dalam pembangunan ekonomi ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Khususnya tanah-tanah yang tidak digunakan dapat pekerja di Kawasan Industri dimanfaatkan menjadi lahan produktif sehingga dapat meningkatan perekonomian masyarakat banyak. Jababeka yang terdampak Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam kunjungan kerjanya ke Kota Jababeka, pandemi. Untuk itu, perlu Kabupaten Bekasi, Selasa (17/08/2021). Kunjungan kali ini dalam rangka melakukan peninjauan langsung terhadap pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat di memberdayakan masyarakat Botanical Garden Jababeka. Turut mendampingi, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andri Novijandri; serta Kepala agar masyarakat yang Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, pemanfaatan tanah yang tidak terpakai bisa terdampak PHK, bisa tetap meningkatkan produktivitas tanah sekaligus meningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di tengah Pandemi Covid-19. \"Kami sangat mendukung program ini, terima bertahan hidup dan kasih untuk PT Jababeka yang telah memfasilitasi lahan seluas 2 hektare untuk membantu teman-teman yang terdampak Covid-19, agar bisa memanfaatkan tanah yang tidak meningkatkan taraf digunakan di tengah kota untuk kegiatan pertanian,\" ungkap Sofyan A.Djalil. \"Ini adalah salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang saya pikir cukup berhasil. perekonomian mereka. \"Di Walaupun, kondisi tanahnya tidak terlalu cocok untuk bawang, namun dengan intervensi yang tepat dengan pupuk organik yang tepat sehingga hasil panennya cukup bagus. Ini Kawasan Industri Jababeka perlu kita dukung supaya dalam keadaan sulit seperti saat ini bagi pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan lahan yang telantar menjadi sesuatu yang produktif,\" tambah kan tenaga kerjanya banyak, Menteri ATR/Kepala BPN. Sofyan A.Djalil juga mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat peduli terhadap belum lagi pabrik-pabrik di program pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, ia menuturkan saat ini sedang diperkenalkan apa yang disebut dengan hak, batasan dan tanggunh jawab sini kurang lebih ada sekitar 1 (_rights, restrictions and responsibilities_) untuk pengaturan tanah agar lebih mudah dan lebih pasti. \"Jadi tanah memiliki fungsi sosial, ada hak, batasan dan tanggung jawab bagi si juta tenaga kerja. _Utilize idle pemilik tanah. Kemudian jika terdapat tanah yang tidak digunakan akan kita atur untuk masyarakat, agar bisa digunakan, namun dengan aturan dan perjanjian sehingga tidak asset and empower the menimbulkan permasalahan di kemudian hari,\" ucapnya. Pada kesempatan yang sama, _Founder & Chairman_ Jababeka Group, Setyono Djuandi people_ jadi bagaimana kita Darmono mengatakan, pandemi Covid-19 justru memberikan kesempatan bagaimana berpikir dan berinovasi agar lahan-lahan yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan memberdayakan orang-orang, dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri Jababeka yang terdampak pandemi. \"Kita tidak boleh melihat lahan kosong dan tidak dimanfaatkan, ini harus dikasih pelatihan agar bisa dimanfaatkan. Apalagi di masa pandemi ini banyak pekerja yang terkena PHK,\" kata Darmono. memanfaatkan lahan-lahan yang nganggur tadi,\" 18 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PENGUATAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI PROVINSI BALI, NTB DAN NTT Denpasar – Direktorat Penatagunaan Tanah Kegiatan ini merupakan sosialisasi atas terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 melaksanakan kegiatan Penguatan Layanan tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan yang merupakan tindak lanjut atas terbitnya PP No 21 Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) pada hari Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh Senin (23/8/2021). Kegiatan dengan metode pelaksana di Kab/Kota dapat memahami mekanisme dan alur layanan PTP kaitannya hybird ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat dengan Sistem OSS dan Sistem KKPR Jenderal Penataan Agraria dan diikuti secara luring oleh seluruh seksi Penataan dan Pemberdayaan Lingkup Kanwil BPN Prov. Bali dan secara daring dari Kanwil BPN Prov. Nusa Tenggara Barat dan Kanwil BPN Prov. Nusa Tenggara Timur. Hadir sebagai narasumber, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah, S.P., M.Si., beserta Kasubdit dari Direktorat Penatagunaan Tanah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bali. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 19

KEMENTERIAN ATR/BPN APRESIASI KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Minahasa Selatan - Tenaga Ahli Menteri Pada kesempatan yang sama, Direktur PTM, ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Andri Novijandri mengatakan bahwa Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan pemberdayaan tanah masyarakat yang bersama Direktur Pemberdayaan Tanah dibangun Kantah Kabupaten Minsel dianggap Masyarakat (PTM) pada Direktorat Jenderal sudah sangat baik dan diharapkan mampu Penataan Agraria, Andri Novijandri melakukan menjadi contoh bagi Kantah lain untuk kunjungan ke Kec. Mondoinding, Kab. Minahasa diterapkan. \"Saya sangat mengapresiasi Selatan (Minsel). Kunjungan tersebut dilakukan dengan apa yang sudah dilakukan Kantah dalam rangka melihat bagaimana keberhasilan Minsel. Terlihat program pemberdayaan di sini sistem yang dibangun Kanwil BPN Prov. sudah sangat berkembang dari segi pertanian, Sulawesi Utara melalui Kantah Kab. Minsel UMKM hingga pendampingan dan produksi terkait pemberdayaan tanah masyarakat yang diversifikasinya. Kita harapkan sistem berada di Desa Pinasungkukan & Desa pemberdayaan di sini bisa kita terapkan di Kakenturan, Kec. Mondoinding pada Selasa kantah lainnya\" ujarnya. (24/08/2021). . Andri Novijandri juga mengatakan bahwa 20 dengan melihat potensi yang ada, Kementerian ATR/BPN akan mendukung penuh kegiatan pemberdayaan yang ada di Kec. Mondoinding. \"Hasil dari kunjungan ini kita bisa melihat begitu besar potensi dan peluang yang ada di sini. Didukung juga budaya petani di sini sudah sangat tinggi, pengetahuan akan bertani dan produksi juga sudah sangat bagus dan mengerti bagaimana mengolah tanah mereka secara efisien, kita akan dukung para petani dengan terus melakukan pendampingan bagi mereka\" ujarnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA Kementerian ATR/BPN dorong kesiapan Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Daerah Serang - Kementerian ATR/BPN melalui Terkait dengan teknis pelaksanaan PTP saat ini, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Dirjen Penataan Agraria menerangkan terdapat melaksanakan Pembinaan Penatagunaan Tanah tiga kegiatan pokok pada PTP. Di antaranya, di Kantor Wilayah BPN Prov. Banten, tepatnya di pertama sebagai dasar untuk diterbitkannya Kota Serang pada Jumat (27/08/2021). Kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini diselenggarakan dalam rangka (KKPR). Kedua, memberikan rekomendasi tanah menyosialisasikan kegiatan Pertimbangan negara yang berasal dari tanah timbul. Ketiga, Teknis Pertanahan (PTP) di daerah, yang penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan berkaitan erat dengan kemudahan berusaha di pemanfaatan tanah\" ujarnya. Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Turut mendampingi Dirjen Penataan Agraria, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal beserta jajaran. Sebagai informasi, kegiatan ini Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan berlangsung selama dua hari, yakni pada terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2021 dan berbasis Risk Based Approach atau RBA. Hal ini dimoderatori secara apik oleh Kepala Bidang sehubungan dengan diterbitkannya UUCK, di Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN mana sebelum adanya UUCK, pelaksanaan Provinsi Banten, Farida Widyartati. Para peserta kegiatan usaha perlu menggunakan pendekatan yang hadir pada kegiatan ini, dipastikan izin di mana seluruh kegiatan usaha harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. memiliki izin. \"Dengan diterbitkannya UUCK, dapat mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko atau yang dikenal dengan RBA\" ujarnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 21

SINERGI MENJADI KUNCI SUKSESNYA REFORMA AGRARIA Jakarta – Pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya “Melihat struktur pelaksanaannya, hampir semua K/L, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tugas Kementerian ATR/BPN, melainkan terlibat dalam hal ini. Oleh karena itu, komitmen dan sinergitas menjadi hal yang penting untuk menjadi tugas beberapa Kementerian/Lembaga diingat. Kita juga perlu membangun kesepahaman sehingga pelaksanaan Reforma Agraria menjadi (K/L). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 efektif dan efisien” ujarnya. .Reforma Agraria memiliki konsep yaitu penataan Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pemerintah kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang telah membentuk Tim Reforma Agraria Nasional, berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Indonesia. .Pada kegiatan tersebut, Kakanwil BPN Prov. Maluku Bidang Perekonomian. Utara, Abdul Azis menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Rakor GTRA kali ini dapat menjadi Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau acuan dalam pelaksanaan kegiatan GTRA, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kab/kota, mengatakan bahwa Reforma Agraria sehingga dapat mendorong dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait diselenggarakan oleh beberapa K/L. “Dengan di Prov. Maluku Utara melihat hal tersebut, saya melihat bahwa sinergi menjadi kata kunci suksesnya pelaksanaan Reforma Agraria” ujar Dirjen Penataan Agraria saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara, secara daring, Jumat (27/08/2021). Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Tim Reforma Agraria Nasional dibantu oleh GTRA Pusat. Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa dalam struktur organisasinya, GTRA Pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN. 22 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

KOMITMEN PEMERINTAH MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN MELALUI REFORMA AGRARIA DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia terus menjadi komitmen pemerintah, baik itu pembangunan di kepulauan besar, maupun pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah pinggiran atau batas negara Indonesia dengan negara tetangga. Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi perhatian terhadap pemberian kepastian hukum atas tanah pada pulau-pulau kecil terluar melalui Reforma Agraria. \"Agar tidak menjadi hal yang merugikan negara maupun masyarakat, saat ini persoalan pertanahan di lingkup pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia tengah menjadi fokus pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan itu, Kementerian ATR/BPN memiliki program yaitu salah satunya program Reforma Agraria,\" ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, dalam acara webinar #RoadtoWakatobi dengan tema \"Reforma Agraria di Pulau-Pulau Kecil Terluar: Komitmen Membangun Negeri dari Pinggiran\" secara daring, Senin (23/08/2021). Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa perlu adanya kesepakatan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya yang terkait. Beberapa hal yang perlu disepakati di antaranya yaitu bagaimana mekanisme yang baik kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan pesisir, dengan keterbatasan akses dan informasi maka pemerintah harus hadir untuk kemudahan dalam kaitannya memberikan hak-haknya untuk dapat didaftarkan. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 23



September..

DITJEN PENATAAN AGRARIA DORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT Ternate – Direktorat Jenderal Penataan Program pemberdayaan tanah masyarakat Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan merupakan program pemerintah untuk Tanah Masyarakat bersama dengan meningkatkan perekonomian masyarakat Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku berbasis optimalisasi pemanfaatan aset tanah Utara melakukan peninjauan lokasi yang dimiliki. Kementerian ATR/BPN dalam penanganan akses dengan sektor Usaha rangka pemberdayaan tanah masyarakat Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam rangka program Pemberdayaan antara masyarakat dengan pihak yang dapat Tanah Masyarakat di Kelurahan Tongole mendukung pengembangan kegiatan dan Kelurahan Tobolobo Kota Ternate usahanya sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya. Usaha yang ditinjau adalah usaha pengrajin bambu dan petani cabai. Pada lokasi ini Kantor Pertanahan Kota Masyarakat didampingi oleh para Field Ternate telah kolaborasi bersama Dinas Staf Pemberdayaan Tanah Masyarakat Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian Kota Ternate untuk mendorong program dalam rangka pengembangan akses reform pemberdayaan tanah masyarakat agar berupa bantuan alat produksi dan sarana dapat berjalan dengan baik dan tepat prasarana pertanian. Kegiatan akan sasaran melalui identifikasi potensi dan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas kendala yang dihadapi serta kelembagaan, fasilitasi akses permodalan dan pendampingan. akses pasar guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat dari hulu ke 26 hilir. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DIRJEN PENATAAN AGRARIA Sesampainya di lokasi, Andi Tenrisau bertemu dengan salah satu penerima sertipikat hasil APRESIASI PELAKSANAAN pelaksanaan LPRA di Kabupaten Nganjuk. Andi LPRA DI KABUPATEN Tenrisau menyampaikan harapannya kepada NGANJUK penerima sertipikat, \"Harapannya, ketika sertipikat sudah diberikan maka sedapat mungkin dijaga Nganjuk - Dalam rangka percepatan pelaksanaan dan tidak dijual lagi karena tujuan dari kegiatan ini reforma agraria yang berdampak langsung bagi adalah membagikan tanah guna mengurangi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia\" Direktorat Jenderal Penataan Agraria mengunjungi ujarnya. lokasI LPRA di Kabupaten Nganjuk pada Rabu (01/09/2021). Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, Andi Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Kabupaten Tenrisau turut didampingi oleh Kepala Kantor Nganjuk merupakan lokasi usulan dari GEMA PS Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Masduki, dan yang bersumber dari heredistribusi tanah. Lokasi Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan ini masuk dalam Prioritas 1 pelaksanaan LPRA dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Barkah Yoelianto. sudah terbit sertipikatnya sebanyak 150 bidang (150 KK) seluas 53 Ha. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, mengapresiasi kegiatan reforma agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. \"Saya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang sudah berhasil melaksanakan LPRA sesuai yang diharapkan\" ungkapnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 27

ERCEPAT PENYELESAIAN EKS TANAH POESAKA KEMENTERIAN ATR/BPN BENTUK TIM KECIL Semarang, Senin (30/08/2021). Dalam rangka percepatan Pada diskusi tersebut, Andi pelaksanaan reforma agraria Tenrisau menyampaikan Eks Tanah Poesaka di Kab. bahwa penting dibahas Batang, Ditjen Penataan bagaimana mekanisme kerja Agraria melaksanakan tim kecil tersebut “Tim Kecil diskusi terkait progres serta ini nantinya akan kendala Eks Tanah Poesaka menganalisis permasalahan dan meninjau langsung yang ada di Eks Tanah lokasi tersebut bersama Poesaka. Hal yang Direktur PTM, Andry mendesak saat ini yaitu Novijandri, Kepala Kantor terkait penataan aset. Oleh Pertanahan Kab. Batang, karena itu sesuai arahan Chris Pius Joko Sriyatno dan Menteri ATR/Kepala BPN Kabid Penataan dan yaitu melakukan kajian Pemberdayaan Kanwil BPN anthropology agar dalam Prov Jawa Tengah, Siti pelaksanaannya tidak Aisyah, menimbulkan gejolak di . masyarakat” ujarnya. Berdasarkan hasil diskusi . dan peninjauan lokasi “Kegiatan di Eks Tanah tersebut, Ditjen Penataan Poesaka memang harus Agraria dan Kanwil BPN dilaksanakan dengan multi Prov. Jawa Tengah akan pendekatan yaitu membentuk tim kecil dan pendekatan anthropology, melakukan diskusi terkait pendekatan yuridis, teknis pelaksanaan kegiatan pendekatan formal dan reforma agraria di Eks pendekatan informal. Hal ini Tanah Poesaka. Diskusi ini dilakukan untuk “testing dilaksanakan di Kanwil BPN water” sehingga nantinya Prov. Jateng pada Selasa tidak ada gejolak di (31/08/2021). masyarakat” ungkapnya. Kepala Kanwil BPN Prov. . Jawa Tengah, Dwi Purnama, Kegiatan dilanjutkan dengan siap membentuk tim kecil pemaparan brainstorming guna mempercepat oleh Andi Tenrisau kepada pelaksanaan reforma agraria peserta diskusi terkait hal di Tanah Poesaka. Tim kecil yang harus diperhatikan dan ini akan beranggotakan dipertimbangkan dalam seluruh Kabid di Kanwil BPN pelaksanaan reforma agraria Prov Jateng serta beberapa di Eks Tanah Poesaka. Kakantah dan Koordinator Rangkaian kegiatan yang terkait. diselenggarakan sudah memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. 28 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PENATAAN AGRARIA DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA Kab. Sukabumi, PASTIKAN LOKASI DEMPLOT AKSES REFORMA Rabu dan Kamis (08- AGRARIA DI WARUNGKIARA, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT 09/09/2021) Sumber: Setditjen Penataan Sebelumnya pada tahun 2019, lokasi lokasi tersebut telah Agraria tersebut telah dilaksanakan redistribusi dilaksanakan tanah seluas 320 Ha, yakni sebanyak 1.200 Kab. Sukabumi – Kementerian ATR/BPN bidang untuk 1.507 subjek penerima yang redistribusi tanah sertipikatnya diserahkan langsung oleh seluas 320 Ha, yakni melalui Direktorat Jenderal Penataan Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri sebanyak 1.200 bidang Koperasi dan UKM pada 2 Februari 2020. untuk 1.507 subjek Agraria melakukan kunjungan ke Kec. . Rangkaian kunjungan diawali dengan penerima Warungkiara, Kab. Sukabumi, dalam rangka koordinasi awal dan pemaparan terkait model pemberdayaan yang ditawarkan oleh Dalam arahannya, Dirjen meninjau calon lokasi demplot tanaman Direktur Corporate Affairs PT. GGC, adalah Penataan Agraria bentuk kerjasama creating shared value Pisang Cavendish sebagai awal dari antara petani dan PT. GGP. Melalui bentuk menekankan kembali kerjasama ini nantinya hasil panen dari pesan dari Presiden dan penataan akses pasca kegiatan redistribusi tanaman pisang petani akan ditampung PT. Menteri ATR/Kepala BPN GGP, yang dalam hal ini berperan sebagai tanah pada Rabu dan Kamis (08- offtaker. Kemudian acara berlanjut pada untuk menjaga hari Kamis dengan mengunjungi lokasi yang kepemilikan tanah warga 09/09/2021). direncanakan menjadi demplot untuk tanaman Pisang Cavendish. dan tidak menjualnya, Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal karena tanah ini Penataan Agraria, Andi Tenrisau didampingi oleh Direktur Landreform, Sudaryanto, bersama merupakan aset yang Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan berharga. Hal ini Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja, Asisten Deputi Bidang merupakan bukti nyata Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan negara hadir untuk UKM, Nasrun, Direktur Corporate Affairs PT. kesejahteraan Great Giant Pineapple (GGP), Welly Sugiono, masyarakat. Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov Jawa Barat, Amir Sofwan, Kasubdit 29 Pengelolaan P4T, Joko Wiyono dan para stakeholder turut serta dalam rangkaian kunjungan ke Kec. Warungkiara PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DORONG REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN PENGUATAN LAYANAN PTP REGION JAWA TIMUR Surabaya - Ditjen Penataan Agraria melalui Direktorat PGT melaksanakan kegiatan Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka Mendukung Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Region Jawa Timur melalui luring dan daring, di Hotel JW Marriott Surabaya (02/09/2021). Kepala Kanwil BPN Prov Jawa Timur, Jonahar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKPR merupakan salah satu wujud kemudahan berusaha berbasis risiko yang diamanatkan UUCK, dimana PTP merupakan pertimbangan dalam penerbitan KKPR dalam OSS yang berbasis RBA. \"Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah. Saya harap para Kakan dan Kasi se-Jawa Timur dapat menyerap ilmu dan mengimplementasikan arahan dari Ditjen Penataan Agraria\" ujarnya. Selanjutnya acara dibuka oleh Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Beliau menyampaikan bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dikarenakan banyaknya regulasi yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah menginisiasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana menggunakan metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang mana dalam satu UU dapat merevisi, menghapus, maupun mengatur kembali beberapa UU sektor. Dengan mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia, harapannya dapat dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. 30 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 31

Jakarta – Banyak mungkin CIPTAKAN PENGUASAAN orang yang sejatinya belum mengetahui apa itu Reforma bagaimana menggunakan Agraria. Reforma Agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah serta DAN PENGGUNAAN tanah, melainkan bagaimana memberdayakan menciptakan penguasaan dan penggunaan tanah agar masyarakat untuk berkeadilan. “Program ini memberdayakan merupakan program tanah TANAH BERKEADILAN strategis nasional untuk menata kembali struktur mereka. “Dalam sejarahnya, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan Reforma Agraria itu DENGAN REFORMA pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui merupakan cikal bakal dari penataan aset dan disertai dengan penataan akses. landreform. Landreform AGRARIA Sehingga dapat diperoleh manfaat untuk sudah dilakukan sejak tahun kesejahteraan masyarakat” kata Direktur Jenderal 1961 hingga tahun 2014”. Penataan Agraria, Andi Tenrisau, pada wawancara Dalam pelaksanaan Radio Sonora, secara daring, Selasa (28/09/2021). landreform pada kurun waktu tersebut, telah dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat seluas Lebih lanjut, baru-baru ini 2.424.400,61 hektare dengan Presiden Joko Widodo telah jumlah bidang 2.795.426 membagikan sertipikat tanah bidang. Konsep ini terhadap 124.120 bidang tanah di disempurnakan lebih baik seluruh Indonesia yang dengan pengaturan merupakan hasil program kelembagaannya termasuk redistribusi tanah dari 26 Provinsi dengan melibatkan berbagai dan 127 Kab/Kota. “Penyerahan pihak, termasuk Civil Society sertipikat tanah itu juga Kegiatan utama dari Organization (CSO), akhirnya termasuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria, salah dikembangkan Reforma Reforma Agraria (LPRA) usulan satunya redistribusi tanah. Agraria. Sejak tahun 2015, CSO dengan jumlah bidang 5.512 Andi Tenrisau mengatakan Reforma Agraria telah bidang, seluas 2.527,84 hektare bahwa kegiatan ini adalah meredistribusikan tanah dan jumlah 3.844 Kepala meredistribusikan tanah sebanyak 963.951,20 ha Keluarga\" ujar Dirjen Penataan kepada yang membutuhkan dengan jumlah bidang Agraria. dan memenuhi syarat serta tanahnya sebesar 1.426.517 melakukan penataan, bidang. 32 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

\"Aplikasi ini dapat mempermudah kolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya melalui sinkronisasi data aset dan akses pada aplikasi PTM secara baik dan akurat sehingga menjadi sumber data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,\" ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam wawancara bersama Tim Humas. Andi Tenrisau memaparkan 4 (empat) manfaat dari aplikasi PTM yaitu: 1) meningkatkan efisiensi waktu koordinasi dan komunikasi substansi pekerjaan di bidang penataan agraria, 2) meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan terkait PTM, 3) memudahkan dalam monitoring kegiatan PTM di pusat maupun daerah karena terbentuknya manajemen data tunggal yang terjamin integritas dan keamanannya, serta 4) sebagai informasi lengkap terkait reforma agraria di mana pemberdayaan telah dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki tanah baik yang sudah bersertipikat ataupun DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA belum. SENIN (06/09/2021) KEMENTERIAN ATR/BPN UNGKAP MANFAAT APLIKASI PTM PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 33



Oktober..

SUSUN NERACA PENATAGUNAAN TANAH SEKTOR PERKEBUNAN PENGELOLAAN TANAH HARUS DITUJUKAN DIRJEN PENATAAN AGRARIA: BAGI KEMAKMURAN RAKYAT Jakarta – Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam menguasai tanah. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Penataan Agraria, menyusun rencana umum terkait penatagunaan tanah yang tercantum dalam Pasal 14 UUPA. Jessica Wilde Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Penataan shares how to Agraria, Andi Tenrisau dalam FGD Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) Sektoral overcome Perkebunan secara daring dan luring bersama writer's block. jajaran Ditjen Perkebunan, Kementerian Story on p. 20 Pertanian di Hotel Ashley Jakarta, Senin (25/10/2021). Menurutnya, kegiatan ini strategis karena bersentuhan dengan kemakmuran serta kepentingan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, Neraca PGT disusun untuk kepentingan negara; kepentingan peribadatan; pusat-pusat kegiatan masyarakat; perkembangan kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan; serta perkembangan kegiatan industri, transmigrasi, dan mineral atau pertambangan.Ia juga menyampaikan bahwa Penyusunan Neraca PGT sektor perkebunan harus berimbang antara ketersediaan tanah dan kebutuhan di sektor perkebunan. Hal ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni bagaimana ketersediaan tanah di suatu wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, dan berdasarkan analisa ke arah mana penggunaan tanah harus diwujudkan. Pada kesempatan yang sama, Direktur PGT, Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, output yang diharapkan salah satunya ialah adanya update gambaran umum penguasaan atas penggunaan tanah perkebunan. 36 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PENATAAN AGRARIA DIRJEN PENATAAN AGRARIA : PENTINGNYA KOLABORASI ANTAR K/L UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KECAMATAN WARUNG KIARA Kabupaten Sukabumi “Kegiatan ini betul- betul berdampak dalam aspek kehidupan kita sehingga kami melakukan kolaborasi karena semua harus terlibat” Dalam rangka mewujudkan pelatihan pada penerima objek “Kegiatan ini betul-betul korporatisasi petani penerima reforma agraria dan pelaku yang berdampak dalam aspek redistribusi tanah di Kecamatan akan menggarapnya. “Kegiatan ini kehidupan kita sehingga kami Warung Kiara Kabupaten merupakan kolaborasi antara melakukan kolaborasi karena Sukabumi Provinsi Jawa Barat lembaga yang memutuskan untuk semua harus terlibat”, tuturnya. dilaksanakan acara Pelatihan dan membuat demplot berupa pisang Kegiatan ini turut dihadiri oleh Capacity Building Penerima Akses cavendis” ujarnya. Sekretaris Deputi Bidang Reforma Para Petani Kecamatan Pada kesempatan yang sama, Perkoperasian, Direktur Warung Kiara Kerja Sama Direktur Jenderal Penataan Kelembagaan dan Perencanaan PT Kementerian ATR/BPN, Agraria, Andi Tenrisau, PNM, Kabid Penataan dan Kementerian Koperasi dan UKM, menyampaikan bahwa kegiatan ini Pemberdayaan Kanwil BPN PT PNM, PT Great Giant Pineapple penting dan strategis karena Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Pemda Sukabumi di Koperasi berkaitan langsung dengan Sukabumi, dan Perwakilan PT GGP, Produsen Agro Tora Wajasakti masyarakat dan kemakmuran dan Kakan Kabupaten Sukabumi. pada hari Rabu (20/10/2021). rakyat, bagaimana peningkatkan Sumber: Direktorat Landreform perekonomian, pengetahuan, Kegiatan ini ditujukan untuk kemampuan sehingga menjadikan penerima TORA di 5 kecamatan di penerima TORA yang mandiri dan Kabupaten Sukabumi terhadap makmur. lahan yang telah diredistribusikan Andi Tenrisau yang didampingi pada tahun 2019. oleh Direktur Landreform dan Parman Nataatmadja selaku Direktur Pemberdayaan Tanah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Masyarakat menyampaikan bahwa BPN Bidang Pengembangan reforma agraria bukan sekedar Kewirausahaan Reforma Agraria panggilan tugas tapi juga kerja menyampaikan bahwa dalam mulia karena bersentuhan meningkatkan kesejahteraan langsung dengan masyarakat. masyarakat perlu dilakukan PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 37

PENATAAN AGRARIA Jakarta - Kementerian \"Ini adalah kick off dari suatu . SPAB dapat diterapkan mulai ATR/BPN memiliki inisiasi baru pilot project yang memang dari perencanaan, penyiapan dalam rangka penyediaan Tanah belum pernah terjadi. Bagaimana TORA hingga tindak lanjut berupa Objek Reforma Agraria (TORA) ada Ditjen Penataan Agraria redistribusi tanah serta dari pelepasan kawasan hutan, bekerja sama dengan Ditjen pemberdayaan tanah masyarakat. baik itu dalam hal kolaborasi Survei dan Pemetaan \"Data Penguasaan, Pemilikan, lintas sektor maupun kolaborasi Pertanahan dan Ruang, Penggunaan, dan Pemanfaatan antar-unit kerja, yakni melalui bergabung melakukan pemetaan Tanah (P4T), serta kemampuan Pilot Project. Oleh sebab itu, tematik yang lengkap. Mulai dari tanah dan data pendukung lain perlu adanya penyamaan spasial, sosial, ekonomi di empat yang telah dikumpulkan di persepsi dan pembelajaran, yang provinsi yang menjadi pilot lapangan, nantinya menjadi data langsung didiskusikan bersama project dengan pendanaan dari dasar dalam rangka kajian dengan para pemangku bank dunia\" kata Surya Tjandra, perumusan dan penyusunan kepentingan terkait, dalam Wamen ATR/Waka BPN saat model Reforma Agraria melalui kegiatan Rapat Koordinasi membuka panel diskusi.Dalam SPAB, serta penyusunan proposal Pelaksanaan Pilot Project paparannya, Andi Tenrisau permohonan pelepasan kawasan menjelaskan terkait integrasi Hutan Produksi yang dapat “Redistribusi TORA dari Kawasan Sistem Penataan Agraria dikonversi Tidak Produktif.\" Berkelanjutan (SPAB) dalam Hutan Produksi yang Dapat tahap pelaksanaan proyek ” Dikonversi Tidak Produktif percontohan Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan, Kamis (14/10/2021). SIMAK STRATEGI KOLABORASI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PILOT PROJECT PERCEPATAN TORA DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN. Turut Hadir dalam panel diskusi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Kakanwil BPN Prov. Sumatra Selatan, Hadir secara daring, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan. 38 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

KOLABORASI EFEKTIF PEMERINTAH DALAM WUJUDKAN PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN Jakarta - Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, menghadiri langsung kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan di Jakarta (14/10/2021). Saat diwawancarai usai acara pembukaan, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan kendala atas capaian redistribusi tanah yang dinilai masih belum maksimal. Ia mengatakan dalam hal ini, keterlibatan 2 kementerian merupakan salah satu hambatan selama ini, di mana pemberian legalitas tanah bagi masyarakat adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN, sedangkan lahan yang terdapat di kawasan hutan adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa Reforma Agraria memiliki sifat lintas kelembagaan dalam implementasinya. Maka dari itu, diadakannya Rakor ini ialah sebagai bentuk implementasi kolaborasi antara kementerian. \"Intinya adalah kita bersama mencari suatu model yang ideal supaya tanah yang berasal dari kawasan hutan, terutama yang dapat dikonversikan HPK tidak produktif, dipergunakan betul-betul. Bukan hanya dilakukan redistribusi, tetapi juga pemberdayaan sehingga harapannya tanah yang diberikan betul-betul digunakan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Setelah itu, tentu harapannya bisa memakmurkan rakyat\" kata Andi Tenrisau. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman menyatakan dukungannya terhadap pilot project ini. Menurutnya, hal inilah yang betul-betul ditunggu masyarakat. Berharap HPK yang tidak produktif, kemudian diredistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Para Pejabat dari K/L dan Ormas terkait baik secara luring maupun daring PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 39

L aPPkeeurjkmaabanastMaPloaenhmiat bonri nPi naegrBtdaeanr niakhaEanvnaSldoualaunssiTidaTiteaLrahRmaudpaaunpng g , Metro - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus berupaya meningkatkan kualitas fungsi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan Pejabat Pembina Pelaksana Tugas yang berfungsi melakukan pembinaan, _monitoring_, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan pertanahan, serta dukungan percepatan rencana tata ruang dalam memberikan solusi dan arahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, dalam kegiatan pembinaan oleh Pejabat Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan, yang bertempat di Kantor Pertanahan Kota Metro, Senin (04/10/2021). Terdapat beberapa hal yang didorong dalam pembinaan ini. Andi Tenrisau yang juga selaku Koordinator Pembina Wilayah Binaan Provinsi Lampung, menyoroti peningkatan kualitas dan fungsi satuan kerja dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI). Ia menjelaskan, ZI dikatakan 100% apabila sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, perlu adanya komitmen dan integritas dari setiap ASN. Esensi ZI itu sendiri adalah ASN yang tidak melakukan tindak korupsi, pungli, serta pelayanan publik berjalan sesuai aturan yang ada,” jelasnya. Dalam hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas, Ninik Widyawati, mengapresiasi pelaksanaan ZI di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Lampung. “Kualitas kantor tidak terlepas dari pegawai di dalamnya. Saya mengingatkan untuk menghindari adanya oknum-oknum melakukan tindak kriminal. Perlu juga adanya pengarahan bagi pegawai baru, serta evaluasi rutin terhadap kinerja para pegawai,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, mendorong Provinsi Lampung untuk melaksanakan kegiatan Reforma Agraria secara terintegrasi. “Saya berikan apresiasi untuk Provinsi Lampung karena kemajuan pelaksanaan kegiatan ini di atas rata-rata. Namun saya perlu ingatkan dalam kegiatan Reforma Agraria, peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus difungsikan mulai tahun depan sehingga kita bisa mendapat gambaran seberapa besar target dan bisa disusun rencana aksi kedepan,” ungkap Awaludin. Awaludin juga mengingatkan dalam proses pendaftaran tanah, untuk melaporkan sisa tanah bersertipikat dari kegiatan pengadaan tanah, serta Program Strategis Nasional yang sedang berjalan di Provinsi Lampung. Sebagai program strategis nasional, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga terus didorong oleh Pejabat Pembina. “Saya berikan apresiasi kepada teman-teman terkait pelaksanaan PTSL yang telah melebihi rata-rata nasional. Untuk Kantah yang capaiannya masih di bawah 70%, buat target bulanan, target mingguan, dan target harian melalui rencana aksi. Di samping kita capai kuantitas, yang terpenting adalah kualitas,” ujar Asnawati selaku Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Widyawati, juga memberikan dorongan dengan menjelaskan peran Kanwil dan Kantah dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. “Perlu diingat, peran Kanwil dan Kantah mengawal penyusunan RDTR sampai tahap penetapan yang meliputi persiapan, pengolahan data dan analisis, penyusunan konsep, pembahasan hingga tahap penetapan. Sementara dari anggaran dan forum penataan ruang, perlu perhatian pemerintah daerah,\" ucapnya. Lebih lanjut, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian, mendorong dalam segi peningkatan kualitas layanan. “Ada kewajiban tiap satker membentuk Tim _Monitoring_, yang setiap tiga bulan sekali melakukan _monitoring_ dan evaluasi. Jadi, berkas pemohon dapat terinventarisir dengan baik. Serta saya ingatkan, aplikasi lapor jangan sampai bisa menerima kiriman pengaduan, di mana data diri dari pengadu tidak jelas,” ujarnya 38 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

KOORDINASI Jakarta - Reforma Agraria yang Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam rapat ANTAR-K/L dilaksanakan Kementerian ATR/BPN ini perlu dilakukan koordinasi agar JADI KUNCI dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu terciptanya persamaan dan keputusan di PERCEPATAN dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tingkat kebijakan serta kesepakatan REDISTRIBUSI tanah. Pada komponen redistribusi seluruh K/L terkait pelepasan kawasan TORA DARI tanah terdiri dari bekas HGU (Hak Guna hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat PELEPASAN Usaha), tanah telantar, serta pelepasan Dikonversi) yang tidak produktif. KAWASAN kawasan hutan. Dalam hal pelepasan . kawasan hutan masih sedikit sekali Pelaksanaan pilot project ini akan HUTAN pencapaiannya karena dibutuhkan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK koordinasi antar K/L terkait. tidak produktif di empat provinsi, di . antaranya Prov. Sumatera Selatan pada Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kab. Musi Banyuasin & Kab. Banyuasin ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam seluas 30.306,29 hektare (ha), Prov. sambutannya yang disampaikan secara Kalimantan Timur pada Kab. Kutai daring saat Rapat Koordinasi Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Prov. Pelaksanaan Pilot Project dengan tema Kalimantan Tengah pada Kab. Pulang \"Percepatan Redistribusi Tanah Objek Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Prov. Reforma Agraria dari Pelepasan Kalimantan Barat pada Kab. Sintang Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi seluas 14.310,42 ha. Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan\". Kegiatan ini KETUA PANITIA diselenggarakan oleh Direktorat RAKOR YANG JUGA Jenderal Penataan Agraria, Kamis (14/10/2021). SELAKU DIREKTUR LANDREFORM, SUDARYANTO, MENGATAKAN tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. \"Ini langkah awal untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pilot project memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kegiatan ini sebagai rangka percepatan Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan,\" imbuhnya PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 41

PACU PROGRES LPRA, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN RAPAT BERSAMA CSO Jakarta - Ditjen Penataan Agraria Turut hadir dalam rapat yaitu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktur melaksanakan Rapat Pembahasan Progres Penatagunaan Tanah, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertahanan, Kasubdit Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Kasubdit Pengelolaan P4T, Kasubdit Pengaturan dengan CSO yaitu KPA, SPI, dan Gema PS Redistribusi Tanah, Kabid Penataan dan Pemberdayaan serta Kepala Kantor Pertanahan secara daring pada hari Selasa (19/10/2021). yang terdapat lokasi LPRA, perwakilan KSP, KPA, SPI dan Gema PS Rapat ini dipimpin oleh Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau, ia menyampaikan bahwa LPRA Prioritas 1 yaitu sebanyak 16 lokasi, Prioritas 2 sebanyak 9 lokasi dan terdapat satu lokasi usulan KPA yang naik dari Prioritas 3 menjadi Prioritas 2 yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian LPRA Prioritas 3 sebanyak 10 lokasi. Jumlah lokasi yang ditindaklanjuti sebanyak 36 lokasi. Dirjen Penataan Agraria menambahkan bahwa Prioritas 1 yang sudah selesai redistribusinya terdapat 8 lokasi dan 8 lokasi lainnya masih dalam proses. “Harapan kita semoga Prioritas 1 dapat diselesaikan tahun ini, sudah hampir tutup tahun sehingga harus dipacu” ujarnya. Perwakilan dari KSP, Syska Hutagalung, menyampaikan adanya dinamika subjek di lapangan sehingga perlu penekanan kolaborasi bersama. \"Kondusifitas lapangan harus dijaga simultan dengan proses dan upaya bersama untuk target capaian di tahun 2021 dan tahun berikutnya\" terangnya. Awaludin selaku Sesditjen Penataan Agraria menambahkan “Kita dorong kepemimpinan terutama di level kementerian. KSP perlu mendorong BUMN bagaimana membuat kebijakan yang dapat menyejukkan kita semua” ujarnya. Pada penghujung rapat, Sudaryanto selaku Direktur Landreform menyampaikan bahwa permasalahan yang ada perlu diselesaikan dengan menyiapkan data dan terus berkoordinasi dengan sistem kolaborasi bersama. 42 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2