Literary Magazine (5)

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA 2021 JAKARTA EDISI DUA JULI - DESEMBER 2021 PILOT PROJECT APLIKASI PERCEPATAN TORA PTM DARI PELEPASAN Direktorat Jenderal KAWASAN HUTAN Penataan Agraria meluncurkan aplikasi EVALUASI Pemberdayaan Tanah KINERJA KANWIL Masyarakat (PTM). BPN PROVINSI Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021

\"Reforma Agraria sebagai suatu konsep yang dapat memberikan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, kegiatan seyogyanya meliputi Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah, dan Penataan Akses\" Andi Tenrisau Direktur Jenderal Penataan Agraria PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

8 DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA 12 DORONG PERCEPATAN KEGIATAN 16 PENATAAN AGRARIA DI PUSAT DAN 21 DAERAH TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN JAWA SELATAN, KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN DISKUSI LANJUTAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAWONSARI DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA DORONG PERCEPATAN KEGIATAN PENATAAN AGRARIA DI PUSAT DAN DAERAH PENGUATAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI PROVINSI BALI, NTB DAN NTT 25 KOMITMEN PEMERINTAH MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN MELALUI REFORMA AGRARIA DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 29 DIRJEN PENATAAN AGRARIA APRESIASI PELAKSANAAN LPRA DI KABUPATEN NGANJUK PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 3

34 CIPTAKAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH BERKEADILAN DENGAN REFORMA AGRARIA 38 SUSUN NERACA PENATAGUNAAN TANAH SEKTOR PERKEBUNAN DIRJEN PENATAAN AGRARIA PENGELOLAAN TANAH HARUS DITUJUKAN BAGI KEMAKMURAN RAKYAT 42 LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DI LAMPUNG, PEJABAT PEMBINA BERIKAN SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG 48 PERAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PERCEPATAN INVESTASI MELALUI KKPR 52 KEMENTERIAN ATR/BPN SIAP SUKSESKAN GTRA SUMMIT 2022 DI WAKATOBI 56 SEBANYAK 100 SERTIPIKAT TANAH HASIL PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DIBAGIKAN DI SUKABUMI 4 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya Buku Publikasi Penataan Agraria edisi Januari – Juni 2021 ini dapat diterbitkan ke hadapan para pembaca, pemerhati, masyarakat dan pejuang Reforma Agraria dimanapun berada. Terbitnya Buku Publikasi Penataan Agraria bertujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Pusat dan Daerah serta menggaungkan kembali semangat Reforma Agraria, suatu amanat konstitusi yang sungguhpun berat untuk diwujudkan tapi mulia. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, program Reforma Agraria masuk dalam prioritas percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat, sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Legalisasi asset (redistribusi tanah), penatagunaan tanah serta pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kerangka besar Reforma Agraria dan menjadi program kerja bersama. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, percepatan program Reforma Agraria dilaksanakan melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Diharapkan dengan dibentuknya GTRA, hambatan terkait dengan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga produk yang dihasilkan melalui Reforma Agraria dapat lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Kabar, berita dan informasi sedemikian rupa disajikan dalam Buku Publikasi Penataan Agraria agar masyarakat luas dapat lebih mengenal dan memahami bagaimana perkembangan Reforma Agraria dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Indonesia. Pada edisi perdana kali ini, Buku Publikasi Penataan Agraria menyajikan Konsep Reforma Agraria, Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB), Liputan Kegiatan Pusat dan daerah, SIGTORA, Aplikasi PTM, dan informasi menarik lainnya. Akhir kata, kami ucapkan “Selamat Membaca” PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 Direktur Jenderal Penataan Agraria 5

Tim Redaksi PELINDUNG ANDI TENRISAU PENANGGUNG JAWAB AWALUDIN PENASEHAT REDAKSI PEMIMPIN REDAKSI SUDARYANTO, SUKIPTIYAH, ANDRY NOVIJANDRI TIM PENULIS DAN EDITOR AKHFIAN MUSTIKA AGUNG PUTRI KEMALA SARI,WISNU SANTOSO,NICO MATELESI AHMAD RIYANDI SALIM,DOROTIUS KURNIAWAN ABIMANYU @ditjen_pentag ANDI SASHA DANIELLA,YANUAR TIA SAPUTRA @mediapentag SAPRILSYAH,PUTRIDA ditjenpenataanagraria Media Ditjen Penataan Agraria Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 10350 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 Telepon : (021) 31925574 Email : [email protected] 6

Juli...

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA DORONG PERCEPATAN KEGIATAN PENATAAN AGRARIA DI PUSAT DAN DAERAH Jakarta - Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kegiatan Penataan Agraria. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., dilaksanakan secara daring pada Jumat (02/07/2021). Dalam paparannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria, menyampaikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Agraria sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 yaitu realisasi fisik sebesar 25,10% dan realisasi keuangan sebesar 24,11%. “Saya harap tim di pusat segera melakukan koordinasi dengan tim di daerah agar membuat Rencana Aksi untuk percepatan kegiatan supaya kita bisa mengejar ketertinggalan. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan yang bisa didahulukan agar penyerapan bisa terus berjalan” jelasnya. 8 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

GTRA SUMMIT BENTUK GTRA Summit akan mengambil tema REVITALISASI GTRA “Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan DALAM PELAKSANAAN Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional REFORMA AGRARIA dan Lokal” dan secara khusus adalah pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah Jakarta - Kementerian ATR/BPN pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terus mendorong pelaksanaan terluar pasca ditetapkannya Undang-Undang Reforma Agraria, salah satunya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menginisiasi pelaksanaan Gugus (UUCK). “Melalui GTRA Summit diharapkan Tugas Reforma Agraria (GTRA) terjadi revitalisasi GTRA untuk mendukung Summit di Kabupaten Wakatobi, pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Direktur Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rencananya kegiatan ini akan Jumat (09/07/2021). diselenggarakan pada Oktober 2021. Tidak sendiri, dalam pelaksanaan Selain itu, Andi Tenrisau mengharapkan agar kegiatan ini Kementerian ATR/BPN penyelenggaraan GTRA Summit di masa yang juga bekerja sama dengan Pemerintah akan datang adalah dapat mendorong Provinsi Sulawesi Tenggara. terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara khusus masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau- pulau kecil terluar. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 9

Jakarta – Sejak dahulu, pembangunan di wilayah Jawa Bagian Utara “ Pengembangan potensi wilayah Pawonsari sebenarnya sudah dianggap selalu lebih pesat dibanding wilayah Jawa Bagian Selatan. Hal dilakukan sejak era Kepala BPN, Pak Joyo Winoto. Waktu itu, telah ini dikarenakan kondisi geografis di wilayah utara Pulau Jawa yang dilakukan pemetaan sehingga kita memiliki data-data tematik yang relatif datar, sehingga memungkinkan untuk membangun infrastruktur dapat digunakan untuk pengembangan daerah tersebut,” ujar Direktur serta berbagai macam fasilitas umum. Hal ini berbeda dengan di wilayah Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rabu (28/07/2021). selatan, yang memang banyak terdapat bukit dan pegunungan. Data-data tematik yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN antara Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan niat Pemerintah Pusat lain misalnya, adalah data kemampuan tanah, data mengenai Rencana serta Pemerintah Daerah untuk mengembangkan wilayah Jawa Bagian Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta data tematik lainnya. \"Akan tetapi, Selatan. Pada tahun 2002, tiga kepala daerah menandatangani data-data tersebut perlu diperbaharui karena akan digunakan sebagai Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut ditandatangani bahan suatu kajian sehingga dapat memberikan kita solusi mengenai oleh Bupati Gunung Kidul, Bupati Wonogiri, serta Bupati Pacitan. pengembangan pada wilayah Pawonsari,” ujar Andi Tenrisau. Pawonsari merupakan bentuk kerja sama antar daerah dari tiga Lebih lanjut, Direktur Landreform mengatakan bahwa Kementerian provinsi yang berbeda. Sebenarnya kerja sama ini digagas sejak tahun ATR/BPN bersama Pemda serta K/L lain telah melakukan tinjauan 1986 dengan latar belakang untuk membangun Jawa Bagian Selatan. lapangan serta mencari apa yang menghambat pembangunan Jawa Bagian Selatan KEMBANGKAN WILAYAH JAWA BAGIAN SELATAN MELALUI PAWONSARI ANDI TENRISAU 10 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

EVALUASI KINERJA KEGIATAN PENATAAN AGRARIA DI DAERAH DAN PEMBAHASAN REFOCUSING TAHAP III DAN IV Jakarta – Direktorat Jenderal Penataan Agraria kembali melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Penataan Agraria di Daerah Tahun 2021, rapat ini sekaligus juga membahas tentang Refocusing kegiatan tahap III dan tahap IV pada hari Jumat (30/07/2021). Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Beliau menjelaskan latar belakang diadakannya rapat ini, yaitu untuk mengevaluasi sekaligus memonitoring perkembangan kinerja semester satu dan memastikan apakah semua yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan. Jika kegiatannya diprediksi tidak memungkinkan selesai maka segera dilaporkan. Demikian juga, apabila kegiatannya dapat diselesaikan maka diinformasikan kapan waktunya. Rapat kemudian dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, S.H., M.H., yang menyampaikan Review singkat capaian kegiatan penataan agraria di pusat dan daerah dan mengarahkan terkait refocusing sehingga diharapkan para Kepala Bidang Penatan dan Pemberdayaan dapat memperhatikan tata cara refocusing dari Sekretaris Jenderal. Kemudian beliau mempersilahkan para Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan untuk dapat memberikan paparan secara singkat mengenai capaian, refocusing dan target terselesaikannya seluruh kegiatan. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan oleh para Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan berlangsung dengan produktif dengan banyak diskusi menarik dari masing-masing Kepala Bidang dengan Jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Sebagai penutup, Direktur Jenderal Penataan Agraria mengarahkan bahwa hasil evaluasi dikaji secara mendalam untuk selanjutnya diberi arahan ke daerah. Lalu mengenai refocusing harap dipertimbangkan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena PEN harus diutamakan sesuai arahan presiden. Kalaupun terpaksa direfocusing, pastikan tahapan kegiatan tetap ada dan kualitas teknis pekerjaan terjamin walaupun volume dikurangi. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 11

Kementerian ATR/BPN TERUS MEMPRIORITASKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SALAH SATUNYA DENGAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH. Di tahun 2021 ini, target kegiatan redistribusi tanah sebanyak 483.334 bidang yang tersebar di 29 provinsi. Yuk simak infografis berikut untuk mengetahui sebaran target redistribusi tanah tahun ini. 12 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN JAWA SELATAN, KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN DISKUSI LANJUTAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PAWONSARI Dalam upaya percepatan Hadir di kesempatan yang sama, Senthot Sudirman, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), sekaligus Koordinator pelaksanaan pengembangan Satgas Kajian dan _Road Map_ Pawonsari menyampaikan _update_ dari pelaksanaan Pawonsari. “Perkembangan mengenai Pawonsari kawasan Kabupaten Pacitan, ini kita sedang menyusun _Road Map_ dengan melihat kondisi wilayah di tiga kabupaten berdasarkan penggunaan lahan, pola Kabupaten Wonogiri dan ruang, jenis batuan, pendidikan, jenis kelamin serta usia penduduk yang nanti akan berpengaruh terhadap _Road Map_ yang akan kita Kecamatan Wonosari, Kabupaten susun dalam pembangunan Pawonsari,\" jelasnya. Gunung Kidul atau yang disebut dengan Pawonsari sebagai model pengembangan Jawa Selatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Percepatan Pelaksanaan Pawonsari secara daring, pada Selasa (27/07/2021). Rapat ini membahas sejauh mana progres pembangunan Pawonsari yang dipaparkan oleh Tim Satgas Percepatan Pembangunan Pawonsari. \"Kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap potensi perkembangan serta permasalahan di wilayah Pawonsari di mana nanti akan dilakukan pendataan di masing- masing wilayah tersebut,\" ujar Andi Tenrisau, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN dalam pengarahannya. Menurutnya, dalam rencana pembangunan Pawonsari harus terlebih dahulu mengetahui potensi yang ada di wilayah tersebut. \"Kita harus terlebih dahulu mengetahui potensi wilayah baik dari sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia, karena dengan mengetahui hal-hal tersebut akan bisa menentukan arah bisnis dari pembangunan Pawonsari ini,\" ungkapnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 13



Agustus ..

STRATEGI KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PAWONSARI Jakarta – Pembangunan wilayah Jawa Bagian Selatan menjadi Direktur Landreform, Sudaryanto menjelaskan tugas masing-masing pokja. perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata \"Untuk Tim Pokja Pusat bertugas untuk mengoordinasikan segala kebutuhan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, untuk pengembangan Pawonsari di antara Kementerian dan Lembaga di Pusat yang membangun wilayah tersebut tentunya tidak semudah membangun diketuai oleh Direktur Landreform. Tim Pokja Koordinasi di Daerah yang bertugas wilayah Jawa Bagian Utara. Alasan utamanya adalah kondisi geografis untuk mengomunikasikan kebutuhan pengembangan Pawonsari di antara tiga yang sangat berbeda antara Jawa Bagian Utara dengan Jawa Bagian provinsi dan tiga kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Selatan. D.I. Yogyakarta,\" kata Sudaryanto. Pendekatan geografis akhirnya dilakukan dengan melihat kondisi Direktur Landreform juga mengatakan untuk Tim Pokja Penyusunan tersebut. Melalui gagasan Pawonsari, Kementerian ATR/BPN terus _Roadmap_ dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN) melakukan pengumpulan data-data guna menelisik potensi bertugas untuk menyusun _roadmap_ yang akan digunakan sebagai panduan pengembangan Pawonsari. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Direktorat bagi seluruh tim mengenai pengembangan yang sesuai dilaksanakan untuk Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, melalui Pawonsari ke depan. Direktorat Landreform. Selain itu, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) telah melakukan rapat koordinasi. “Hipotesis kami pengembangan Pawonsari akan dilakukan pada bidang pariwisata. Hal ini dikarenakan dengan kondisi wilayah geografis yang sangat Langkah berikutnya, Kementerian ATR/BPN telah membentuk tiga identik dengan pegunungan karet serta pantai,” lanjut Direktur Landreform. Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam gabungan satuan tugas, yang terdiri Walaupun masih dalam tahap pengkajian, Direktur Landreform mengharapkan dari Tim Pokja Koordinasi di Pusat, Tim Pokja Koordinasi di Daerah serta bahwa kegiatan pengembangan Jawa Bagian Selatan dapat memperbaiki kondisi Tim Pokja Penyusunan _Roadmap_. “Tim Satgas diberikan waktu satu hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. “Harapan besar kami sampai dua bulan untuk bekerja, setelah itu kita dapat menentukan tiga wilayah ini suatu saat dapat menjadi Kawasan Khusus Ekonomi Pawonsari,” kebijakan ke depan mengenai Pawonsari,” ujar Direktur Jenderal ujar Sudaryanto. Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rabu (28/07/2021). 16 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

Jakarta - Dalam pelaksanaan Sistem Penataan NERACA PENATAGUNAAN Agraria Berkelanjutan (SPAB) yang dirancang TANAH, SATU DATA oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, terdapat salah satu komponen yaitu UNTUK SEMUA ASPEK Penatagunaan Tanah. Sistem penatagunaan tanah diperlukan dalam memberikan arahan makro program pertanahan dan program sektoral lainnya di dalam kerangka SPAB. “Penataan penggunaan tanah diarahkan untuk PERENCANAAN mendukung penataan aset dan penataan akses PEMBANGUNAN dalam reforma agraria, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T) dan peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau secara daring pada Selasa (03/08/2021). Diwawancara secara terpisah, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah menjelaskan terkait instrumen yang berhubungan dengan Penatagunaan Tanah yang bernama Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT). Berdasarkan PP No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan (Rencana Tata Ruang/RTR). “Dalam NPGT, kita bisa melihat dalam periode tertentu apakah terjadi perubahan penggunaan tanah, apakah penggunaan tanah eksisting sudah sesuai dengan tata ruang, dan apakah tanah tersedia untuk pembangunan,” tutur Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah. Data NPGT ini tak hanya berguna bagi Pemerintah Daerah dan K/L terkait semata, namun juga bagi masyarakat seperti akademisi dan pelaku usaha. Data ketersediaan tanah yang termuat dalam NPGT dapat menjadi informasi terkait lokasi-lokasi potensial yang memenuhi syarat untuk berinvestasi dan bahkan sebagai informasi awal bagi kepentingan Bank Tanah. Ke depannya akan dikembangkan basis data NPGT yang dapat memudahkan data ketersediaan tanah ini untuk dapat diakses oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 17

18 KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PENGEMBANGAN BUAH NUSANTARA MELALUI OPTIMALISASI LAHAN Penataan ADgEraNrGiaANBSeISrTkEeMlanjutan Jakarta – Sebagai upaya meningkatkan produksi dan investasi buah nusantara, kolaborasi lintas sektor dapat ditempuh demi kebijakan yg terintegrasi dan komprehensif. Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, turut serta mendorong kebijakan pemerintah melalui aspek penataan agraria untuk pengembangan komoditas buah tertentu. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa di masa pandemi seperti saat ini, salah satu sektor yang bertumbuh dengan baik adalah sektor pertanian serta perannya berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu sub sektornya adalah Hortikultura yang terdiri dari komoditas buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias, ujarnya pada Webinar Gelar Buah Nusantara, pada Kamis (12/08/2021). Menurut Andi Tenrisau, perlu adanya penyediaan lahan untuk pengembangan komoditas buah. Ia juga menjelaskan analisanya terkait potensi dan penggunaan lahan bagi komoditas buah nusantara. Adanya potensi lahan hortikultura ini dapat menjadi peluang untuk mengoptimalisasi ketersediaan lahan untuk pengembangan buah nusantara sehingga dapat dilakukan pengadaan tanah. “Selain itu, juga dapat melalui kebijakan pemerintah berupa kegiatan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) dan kegiatan Reforma Agraria,” ujar Andi Tenrisau. Menurut Andi Tenrisau, strategi percepatan dalam implementasi SPAB untuk pengembangan komoditas tertentu, sistem ini terdiri dari bagaimana melaksanakan penataan agraria dengan didasari input berupa basis data. Basis data ini terdiri dari data spasial dan tekstual. Atas analisa berdasarkan input data yang ada, akan dilakukan penataan aset dan penataan penggunaan tanah. Lebih lanjut, kegiatan SPAB juga melakukan penataan akses yaitu berupa pemberdayaan masyarakat serta pendampingan- pendampingan. Selanjutnya, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dapat juga diprioritaskan untuk pengembangan buah nusantara. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 19

Kementerian ATR/BPN Dukung Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 Bekasi - Tanah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan Menurutnya, banyak masyarakat, sehingga di dalam pembangunan ekonomi ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Khususnya tanah-tanah yang tidak digunakan dapat pekerja-pekerja di Kawasan dimanfaatkan menjadi lahan produktif sehingga dapat meningkatan perekonomian masyarakat banyak. Industri Jababeka yang Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan terdampak pandemi. Untuk Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam kunjungan kerjanya ke Kota Jababeka, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/08/2021). Kunjungan kali ini dalam rangka itu, perlu memberdayakan melakukan peninjauan langsung terhadap pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat di Botanical Garden Jababeka. Turut mendampingi, Direktur Jenderal masyarakat agar masyarakat Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andri Novijandri; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata. yang terdampak PHK, bisa Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, pemanfaatan tanah yang tidak terpakai bisa meningkatkan produktivitas tanah sekaligus meningkatan perekonomian masyarakat, tetap bertahan hidup dan khususnya di tengah Pandemi Covid-19. \"Kami sangat mendukung program ini, terima kasih untuk PT Jababeka yang telah memfasilitasi lahan seluas 2 hektare untuk membantu meningkatkan taraf teman-teman yang terdampak Covid-19, agar bisa memanfaatkan tanah yang tidak digunakan di tengah kota untuk kegiatan pertanian,\" ungkap Sofyan A.Djalil. perekonomian mereka. \"Di \"Ini adalah salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang saya pikir cukup Kawasan Industri Jababeka berhasil. Walaupun, kondisi tanahnya tidak terlalu cocok untuk bawang, namun dengan intervensi yang tepat dengan pupuk organik yang tepat sehingga hasil panennya cukup kan tenaga kerjanya banyak, bagus. Ini perlu kita dukung supaya dalam keadaan sulit seperti saat ini bagi pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan lahan yang telantar menjadi sesuatu yang produktif,\" belum lagi pabrik-pabrik di tambah Menteri ATR/Kepala BPN. sini kurang lebih ada sekitar 1 Sofyan A.Djalil juga mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, ia menuturkan saat juta tenaga kerja. _Utilize idle ini sedang diperkenalkan apa yang disebut dengan hak, batasan dan tanggunh jawab (_rights, restrictions and responsibilities_) untuk pengaturan tanah agar lebih mudah dan asset and empower the lebih pasti. \"Jadi tanah memiliki fungsi sosial, ada hak, batasan dan tanggung jawab bagi si pemilik tanah. Kemudian jika terdapat tanah yang tidak digunakan akan kita atur untuk people_ jadi bagaimana kita masyarakat, agar bisa digunakan, namun dengan aturan dan perjanjian sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,\" ucapnya. memberdayakan orang-orang, Pada kesempatan yang sama, _Founder & Chairman_ Jababeka Group, Setyono Djuandi dikasih pelatihan agar bisa Darmono mengatakan, pandemi Covid-19 justru memberikan kesempatan bagaimana berpikir dan berinovasi agar lahan-lahan yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan memanfaatkan lahan-lahan dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri Jababeka yang terdampak pandemi. \"Kita tidak boleh melihat lahan kosong dan tidak dimanfaatkan, ini harus yang nganggur tadi,\" dimanfaatkan. Apalagi di masa pandemi ini banyak pekerja yang terkena PHK,\" kata Darmono. 20 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PENGUATAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI PROVINSI BALI, NTB DAN NTT Denpasar – Direktorat Penatagunaan Tanah Kegiatan ini merupakan sosialisasi atas melaksanakan kegiatan Penguatan Layanan terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) pada hari Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Senin (23/8/2021). Kegiatan dengan metode Pertanahan yang merupakan tindak lanjut atas hybird ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat terbitnya PP No 21 Tahun 2021 tentang Jenderal Penataan Agraria dan diikuti secara Penyelenggaran Penataan Ruang. Melalui luring oleh seluruh seksi Penataan dan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pelaksana di Pemberdayaan Lingkup Kanwil BPN Prov. Bali dan Kab/Kota dapat memahami mekanisme dan alur secara daring dari Kanwil BPN Prov. Nusa layanan PTP kaitannya dengan Sistem OSS dan Tenggara Barat dan Kanwil BPN Prov. Nusa Sistem KKPR Tenggara Timur. Hadir sebagai narasumber, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah, S.P., M.Si., beserta Kasubdit dari Direktorat Penatagunaan Tanah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bali. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 21

KEMENTERIAN ATR/BPN APRESIASI KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Minahasa Selatan - Tenaga Ahli Menteri Pada kesempatan yang sama, Direktur PTM, ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Andri Novijandri mengatakan bahwa Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan pemberdayaan tanah masyarakat yang bersama Direktur Pemberdayaan Tanah dibangun Kantah Kabupaten Minsel dianggap Masyarakat (PTM) pada Direktorat Jenderal sudah sangat baik dan diharapkan mampu Penataan Agraria, Andri Novijandri melakukan menjadi contoh bagi Kantah lain untuk kunjungan ke Kec. Mondoinding, Kab. Minahasa diterapkan. \"Saya sangat mengapresiasi Selatan (Minsel). Kunjungan tersebut dilakukan dengan apa yang sudah dilakukan Kantah dalam rangka melihat bagaimana keberhasilan Minsel. Terlihat program pemberdayaan di sini sistem yang dibangun Kanwil BPN Prov. sudah sangat berkembang dari segi pertanian, Sulawesi Utara melalui Kantah Kab. Minsel UMKM hingga pendampingan dan produksi terkait pemberdayaan tanah masyarakat yang diversifikasinya. Kita harapkan sistem berada di Desa Pinasungkukan & Desa pemberdayaan di sini bisa kita terapkan di Kakenturan, Kec. Mondoinding pada Selasa kantah lainnya\" ujarnya. (24/08/2021). Andri Novijandri juga mengatakan bahwa 22 dengan melihat potensi yang ada, Kementerian ATR/BPN akan mendukung penuh kegiatan pemberdayaan yang ada di Kec. Mondoinding. \"Hasil dari kunjungan ini kita bisa melihat begitu besar potensi dan peluang yang ada di sini. Didukung juga budaya petani di sini sudah sangat tinggi, pengetahuan akan bertani dan produksi juga sudah sangat bagus dan mengerti bagaimana mengolah tanah mereka secara efisien, kita akan dukung para petani dengan terus melakukan pendampingan bagi mereka\" ujarnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA Kementerian ATR/BPN dorong kesiapan Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Daerah Serang - Kementerian ATR/BPN melalui Terkait dengan teknis pelaksanaan PTP saat Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan Pembinaan Penatagunaan Tanah ini, Dirjen Penataan Agraria menerangkan di Kantor Wilayah BPN Prov. Banten, tepatnya di Kota Serang pada Jumat (27/08/2021). Kegiatan terdapat tiga kegiatan pokok pada PTP. Di ini diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan kegiatan Pertimbangan antaranya, pertama sebagai dasar untuk Teknis Pertanahan (PTP) di daerah, yang berkaitan erat dengan kemudahan berusaha di diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kedua, Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi tanah negara yang Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang berasal dari tanah timbul. Ketiga, berbasis Risk Based Approach atau RBA. Hal ini sehubungan dengan diterbitkannya UUCK, di penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan mana sebelum adanya UUCK, pelaksanaan kegiatan usaha perlu menggunakan pendekatan pemanfaatan tanah\" ujarnya. izin di mana seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin. \"Dengan diterbitkannya UUCK, Turut mendampingi Dirjen Penataan Agraria, dapat mengubah konsepsi kegiatan usaha dari Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah berbasis izin menjadi penerapan standar dan beserta jajaran. Sebagai informasi, kegiatan ini berbasis risiko atau yang dikenal dengan RBA\" berlangsung selama dua hari, yakni pada ujarnya. tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2021 dan dimoderatori secara apik oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Banten, Farida Widyartati. Para peserta yang hadir pada kegiatan ini, dipastikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 23

SINERGI MENJADI KUNCI SUKSESNYA REFORMA AGRARIA Jakarta – Pelaksanaan Reforma Agraria tidak “Melihat struktur pelaksanaannya, hampir semua K/L, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya menjadi tugas Kementerian ATR/BPN, terlibat dalam hal ini. Oleh karena itu, komitmen dan sinergitas menjadi hal yang penting untuk melainkan menjadi tugas beberapa diingat. Kita juga perlu membangun kesepahaman sehingga pelaksanaan Reforma Agraria menjadi Kementerian/Lembaga (K/L). Sesuai dengan efektif dan efisien” ujarnya. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memiliki konsep yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, Reforma Agraria, Pemerintah telah membentuk penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan disertai Tim Reforma Agraria Nasional, yang diketuai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pada kegiatan tersebut, Kakanwil BPN Prov. Perekonomian. Maluku Utara, Abdul Azis menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Rakor GTRA kali ini dapat Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan GTRA, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kab/kota, mengatakan bahwa Reforma Agraria sehingga dapat mendorong dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait diselenggarakan oleh beberapa K/L. “Dengan di Prov. Maluku Utara melihat hal tersebut, saya melihat bahwa sinergi PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 menjadi kata kunci suksesnya pelaksanaan Reforma Agraria” ujar Dirjen Penataan Agraria saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Maluku Utara, secara daring, Jumat (27/08/2021). Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Tim Reforma Agraria Nasional dibantu oleh GTRA Pusat. Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa dalam struktur organisasinya, GTRA Pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN. 24

KOMITMEN PEMERINTAH MEMBANGUN KAWASAN PERBATASAN MELALUI REFORMA AGRARIA DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Jakarta - Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia terus menjadi komitmen pemerintah, baik itu pembangunan di kepulauan besar, maupun pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah pinggiran atau batas negara Indonesia dengan negara tetangga. Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi perhatian terhadap pemberian kepastian hukum atas tanah pada pulau-pulau kecil terluar melalui Reforma Agraria. \"Agar tidak menjadi hal yang merugikan negara maupun masyarakat, saat ini persoalan pertanahan di lingkup pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia tengah menjadi fokus pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan itu, Kementerian ATR/BPN memiliki program yaitu salah satunya program Reforma Agraria,\" ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, dalam acara webinar #RoadtoWakatobi dengan tema \"Reforma Agraria di Pulau-Pulau Kecil Terluar: Komitmen Membangun Negeri dari Pinggiran\" secara daring, Senin (23/08/2021). Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa perlu adanya kesepakatan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya yang terkait. Beberapa hal yang perlu disepakati di antaranya yaitu bagaimana mekanisme yang baik kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan pesisir, dengan keterbatasan akses dan informasi maka pemerintah harus hadir untuk kemudahan dalam kaitannya memberikan hak-haknya untuk dapat didaftarkan. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 25



September..

DITJEN PENATAAN AGRARIA DORONG PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT Ternate – Direktorat Jenderal Penataan Program pemberdayaan tanah masyarakat Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan merupakan program pemerintah untuk Tanah Masyarakat bersama dengan meningkatkan perekonomian masyarakat Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku berbasis optimalisasi pemanfaatan aset tanah Utara melakukan peninjauan lokasi yang dimiliki. Kementerian ATR/BPN dalam penanganan akses dengan sektor Usaha rangka pemberdayaan tanah masyarakat Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam rangka program Pemberdayaan antara masyarakat dengan pihak yang dapat Tanah Masyarakat di Kelurahan Tongole mendukung pengembangan kegiatan dan Kelurahan Tobolobo Kota Ternate usahanya sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya. Usaha yang ditinjau adalah usaha pengrajin bambu dan petani cabai. Pada lokasi ini Kantor Pertanahan Kota Masyarakat didampingi oleh para Field Ternate telah kolaborasi bersama Dinas Staf Pemberdayaan Tanah Masyarakat Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian Kota Ternate untuk mendorong program dalam rangka pengembangan akses reform pemberdayaan tanah masyarakat agar berupa bantuan alat produksi dan sarana dapat berjalan dengan baik dan tepat prasarana pertanian. Kegiatan akan sasaran melalui identifikasi potensi dan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas kendala yang dihadapi serta kelembagaan, fasilitasi akses permodalan dan pendampingan. akses pasar guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat dari hulu ke 28 hilir. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DIRJEN PENATAAN AGRARIA APRESIASI PELAKSANAAN LPRA DI KABUPATEN NGANJUK Nganjuk - Dalam rangka percepatan pelaksanaan Sesampainya di lokasi, Andi Tenrisau bertemu reforma agraria yang berdampak langsung bagi dengan salah satu penerima sertipikat hasil pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, pelaksanaan LPRA di Kabupaten Nganjuk. Andi Direktorat Jenderal Penataan Agraria mengunjungi Tenrisau menyampaikan harapannya kepada lokasI LPRA di Kabupaten Nganjuk pada Rabu penerima sertipikat, \"Harapannya, ketika sertipikat (01/09/2021). sudah diberikan maka sedapat mungkin dijaga dan tidak dijual lagi karena tujuan dari kegiatan ini Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Kabupaten adalah membagikan tanah guna mengurangi Nganjuk merupakan lokasi usulan dari GEMA PS ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia\" yang bersumber dari heredistribusi tanah. Lokasi ujarnya. ini masuk dalam Prioritas 1 pelaksanaan LPRA dan sudah terbit sertipikatnya sebanyak 150 bidang (150 Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, Andi KK) seluas 53 Ha. Tenrisau turut didampingi oleh Kepala Kantor Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Masduki, dan mengapresiasi kegiatan reforma agraria yang Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Barkah Yoelianto. Nganjuk. \"Saya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang sudah berhasil melaksanakan LPRA sesuai yang diharapkan\" ungkapnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 29

PERCEPAT PENYELESAIAN EKS TANAH POESAKA KEMENTERIAN ATR/BPN BENTUK TIM KECIL Semarang, Senin (30/08/2021). Dalam rangka percepatan Pada diskusi tersebut, pelaksanaan reforma Andi Tenrisau agraria Eks Tanah Poesaka menyampaikan bahwa di Kab. Batang, Ditjen penting dibahas bagaimana Penataan Agraria mekanisme kerja tim kecil melaksanakan diskusi tersebut “Tim Kecil ini terkait progres serta kendala nantinya akan menganalisis Eks Tanah Poesaka dan permasalahan yang ada di meninjau langsung lokasi Eks Tanah Poesaka. Hal tersebut bersama Direktur yang mendesak saat ini PTM, Andry Novijandri, yaitu terkait penataan aset. Kepala Kantor Pertanahan Oleh karena itu sesuai Kab. Batang, Chris Pius arahan Menteri ATR/Kepala Joko Sriyatno dan Kabid BPN yaitu melakukan kajian Penataan dan anthropology agar dalam Pemberdayaan Kanwil BPN pelaksanaannya tidak Prov Jawa Tengah, Siti menimbulkan gejolak di Aisyah, masyarakat” ujarnya. Berdasarkan hasil diskusi “Kegiatan di Eks Tanah dan peninjauan lokasi Poesaka memang harus tersebut, Ditjen Penataan dilaksanakan dengan multi Agraria dan Kanwil BPN pendekatan yaitu Prov. Jawa Tengah akan pendekatan anthropology, membentuk tim kecil dan pendekatan yuridis, melakukan diskusi terkait pendekatan formal dan teknis pelaksanaan kegiatan pendekatan informal. Hal ini reforma agraria di Eks dilakukan untuk “testing Tanah Poesaka. Diskusi ini water” sehingga nantinya dilaksanakan di Kanwil BPN tidak ada gejolak di Prov. Jateng pada Selasa masyarakat” ungkapnya. (31/08/2021). Kepala Kanwil BPN Prov. Kegiatan dilanjutkan Jawa Tengah, Dwi dengan pemaparan Purnama, siap membentuk brainstorming oleh Andi tim kecil guna mempercepat Tenrisau kepada peserta pelaksanaan reforma diskusi terkait hal yang agraria di Tanah Poesaka. harus diperhatikan dan Tim kecil ini akan dipertimbangkan dalam beranggotakan seluruh pelaksanaan reforma Kabid di Kanwil BPN Prov agraria di Eks Tanah Jateng serta beberapa Poesaka. Rangkaian Kakantah dan Koordinator kegiatan yang terkait. diselenggarakan sudah memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. 30 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PENATAAN AGRARIA DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA lokasi tersebut telah PASTIKAN LOKASI DEMPLOT AKSES REFORMA dilaksanakan AGRARIA DI WARUNGKIARA, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT redistribusi tanah seluas 320 Ha, yakni Sumber: Setditjen Penataan Sebelumnya pada tahun 2019, lokasi sebanyak 1.200 bidang Agraria tersebut telah dilaksanakan redistribusi untuk 1.507 subjek tanah seluas 320 Ha, yakni sebanyak 1.200 Kab. Sukabumi – Kementerian ATR/BPN bidang untuk 1.507 subjek penerima yang penerima sertipikatnya diserahkan langsung oleh melalui Direktorat Jenderal Penataan Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri Dalam arahannya, Dirjen Koperasi dan UKM pada 2 Februari 2020. Penataan Agraria Agraria melakukan kunjungan ke Kec. Rangkaian kunjungan diawali dengan menekankan kembali Warungkiara, Kab. Sukabumi, dalam rangka koordinasi awal dan pemaparan terkait pesan dari Presiden dan model pemberdayaan yang ditawarkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN meninjau calon lokasi demplot tanaman Direktur Corporate Affairs PT. GGC, adalah bentuk kerjasama creating shared value untuk menjaga Pisang Cavendish sebagai awal dari antara petani dan PT. GGP. Melalui bentuk kepemilikan tanah warga kerjasama ini nantinya hasil panen dari penataan akses pasca kegiatan redistribusi tanaman pisang petani akan ditampung PT. dan tidak menjualnya, GGP, yang dalam hal ini berperan sebagai karena tanah ini tanah pada Rabu dan Kamis (08- offtaker. Kemudian acara berlanjut pada hari Kamis dengan mengunjungi lokasi yang merupakan aset yang 09/09/2021). direncanakan menjadi demplot untuk berharga. Hal ini tanaman Pisang Cavendish. Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal merupakan bukti nyata Penataan Agraria, Andi Tenrisau didampingi oleh negara hadir untuk Direktur Landreform, Sudaryanto, bersama kesejahteraan Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan masyarakat. Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja, Asisten Deputi Bidang 31 Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Nasrun, Direktur Corporate Affairs PT. Great Giant Pineapple (GGP), Welly Sugiono, Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov Jawa Barat, Amir Sofwan, Kasubdit Pengelolaan P4T, Joko Wiyono dan para stakeholder turut serta dalam rangkaian kunjungan ke Kec. Warungkiara PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DORONG REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN PENGUATAN LAYANAN PTP REGION JAWA TIMUR Surabaya - Ditjen Penataan Agraria melalui Direktorat PGT melaksanakan kegiatan Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka Mendukung Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Region Jawa Timur melalui luring dan daring, di Hotel JW Marriott Surabaya (02/09/2021). Kepala Kanwil BPN Prov Jawa Timur, Jonahar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKPR merupakan salah satu wujud kemudahan berusaha berbasis risiko yang diamanatkan UUCK, dimana PTP merupakan pertimbangan dalam penerbitan KKPR dalam OSS yang berbasis RBA. \"Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah. Saya harap para Kakan dan Kasi se-Jawa Timur dapat menyerap ilmu dan mengimplementasikan arahan dari Ditjen Penataan Agraria\" ujarnya. Selanjutnya acara dibuka oleh Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Beliau menyampaikan bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dikarenakan banyaknya regulasi yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah menginisiasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana menggunakan metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang mana dalam satu UU dapat merevisi, menghapus, maupun mengatur kembali beberapa UU sektor. Dengan mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia, harapannya dapat dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. 32 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 33

Jakarta – Banyak CIPTAKAN PENGUASAAN mungkin orang yang bagaimana menggunakan DAN PENGGUNAAN TANAH BERKEADILAN sejatinya belum mengetahui tanah serta DENGAN REFORMA apa itu Reforma Agraria. memberdayakan AGRARIA Reforma Agraria bukan masyarakat untuk sekadar bagi-bagi tanah, memberdayakan tanah melainkan bagaimana mereka. “Dalam sejarahnya, menciptakan penguasaan Reforma Agraria itu dan penggunaan tanah agar merupakan cikal bakal dari berkeadilan. “Program ini landreform. Landreform merupakan program sudah dilakukan sejak tahun strategis nasional untuk 1961 hingga tahun 2014”. menata kembali struktur Dalam pelaksanaan penguasaan, pemilikan, landreform pada kurun penggunaan, dan waktu tersebut, telah pemanfaatan tanah yang dilakukan redistribusi tanah lebih berkeadilan melalui kepada masyarakat seluas penataan aset dan disertai 2.424.400,61 hektare dengan Lebih lanjut, baru-baru ini dengan penataan akses. jumlah bidang 2.795.426 Presiden Joko Widodo telah Sehingga dapat diperoleh bidang. Konsep ini membagikan sertipikat tanah manfaat untuk disempurnakan lebih baik terhadap 124.120 bidang tanah di kesejahteraan masyarakat” dengan pengaturan seluruh Indonesia yang kata Direktur Jenderal kelembagaannya termasuk merupakan hasil program Penataan Agraria, Andi dengan melibatkan redistribusi tanah dari 26 Provinsi Tenrisau, pada wawancara berbagai pihak, termasuk dan 127 Kab/Kota. “Penyerahan Radio Sonora, secara daring, Civil Society Organization sertipikat tanah itu juga Selasa (28/09/2021). (CSO), akhirnya termasuk Lokasi Prioritas Kegiatan utama dari dikembangkan Reforma Reforma Agraria (LPRA) usulan Reforma Agraria, salah Agraria. Sejak tahun 2015, CSO dengan jumlah bidang 5.512 satunya redistribusi tanah. Reforma Agraria telah bidang, seluas 2.527,84 hektare Andi Tenrisau mengatakan meredistribusikan tanah dan jumlah 3.844 Kepala bahwa kegiatan ini adalah sebanyak 963.951,20 ha Keluarga\" ujar Dirjen Penataan meredistribusikan tanah dengan jumlah bidang Agraria. kepada yang membutuhkan tanahnya sebesar 1.426.517 dan memenuhi syarat serta bidang. melakukan penataan, 34 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

\"Aplikasi ini dapat mempermudah kolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya melalui sinkronisasi data aset dan akses pada aplikasi PTM secara baik dan akurat sehingga menjadi sumber data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,\" ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam wawancara bersama Tim Humas. Andi Tenrisau memaparkan 4 (empat) manfaat dari aplikasi PTM yaitu: 1) meningkatkan efisiensi waktu koordinasi dan komunikasi substansi pekerjaan di bidang penataan agraria, 2) meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan terkait PTM, 3) memudahkan dalam monitoring kegiatan PTM di pusat maupun daerah karena terbentuknya manajemen data tunggal yang terjamin integritas dan keamanannya, serta 4) sebagai informasi lengkap terkait reforma agraria di mana pemberdayaan telah dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki tanah baik yang sudah bersertipikat ataupun DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA belum. SENIN (06/09/2021) KEMENTERIAN ATR/BPN UNGKAP MANFAAT APLIKASI PTM PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 35



Oktober..

SUSUN NERACA PENATAGUNAAN TANAH SEKTOR PERKEBUNAN PENGELOLAAN TANAH HARUS DITUJUKAN DIRJEN PENATAAN AGRARIA: BAGI KEMAKMURAN RAKYAT Jakarta – Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam menguasai tanah. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Penataan Agraria, menyusun rencana umum terkait penatagunaan tanah yang tercantum dalam Pasal 14 UUPA. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam FGD Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) Sektoral Perkebunan secara daring dan luring bersama jajaran Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian di Hotel Ashley Jakarta, Senin (25/10/2021). Menurutnya, kegiatan ini strategis karena bersentuhan dengan kemakmuran serta kepentingan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, Neraca PGT disusun untuk kepentingan negara; kepentingan peribadatan; pusat-pusat kegiatan masyarakat; perkembangan kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan; serta perkembangan kegiatan industri, transmigrasi, dan mineral atau pertambangan.Ia juga menyampaikan bahwa Penyusunan Neraca PGT sektor perkebunan harus berimbang antara ketersediaan tanah dan kebutuhan di sektor perkebunan. Hal ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni bagaimana ketersediaan tanah di suatu wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu tertentu, dan berdasarkan analisa ke arah mana penggunaan tanah harus diwujudkan. Pada kesempatan yang sama, Direktur PGT, Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, output yang diharapkan salah satunya ialah adanya update gambaran umum penguasaan atas penggunaan tanah perkebunan. 38 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

PENATAAN AGRARIA DIRJEN PENATAAN AGRARIA PENTINGNYA KOLABORASI ANTAR K/L UNTUK MENDORONG PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KECAMATAN WARUNG KIARA Kabupaten Sukabumi “Kegiatan ini betul- betul berdampak dalam aspek kehidupan kita sehingga kami melakukan kolaborasi karena semua harus terlibat” Dalam rangka mewujudkan pelatihan pada penerima objek “Kegiatan ini betul-betul korporatisasi petani penerima reforma agraria dan pelaku yang berdampak dalam aspek redistribusi tanah di Kecamatan akan menggarapnya. “Kegiatan ini kehidupan kita sehingga kami Warung Kiara Kabupaten merupakan kolaborasi antara melakukan kolaborasi karena Sukabumi Provinsi Jawa Barat lembaga yang memutuskan untuk semua harus terlibat”, tuturnya. dilaksanakan acara Pelatihan dan membuat demplot berupa pisang Kegiatan ini turut dihadiri oleh Capacity Building Penerima Akses cavendis” ujarnya. Sekretaris Deputi Bidang Reforma Para Petani Kecamatan Pada kesempatan yang sama, Perkoperasian, Direktur Warung Kiara Kerja Sama Direktur Jenderal Penataan Kelembagaan dan Perencanaan PT Kementerian ATR/BPN, Agraria, Andi Tenrisau, PNM, Kabid Penataan dan Kementerian Koperasi dan UKM, menyampaikan bahwa kegiatan ini Pemberdayaan Kanwil BPN PT PNM, PT Great Giant Pineapple penting dan strategis karena Provinsi Jawa Barat, Kabupaten dan Pemda Sukabumi di Koperasi berkaitan langsung dengan Sukabumi, dan Perwakilan PT GGP, Produsen Agro Tora Wajasakti masyarakat dan kemakmuran dan Kakan Kabupaten Sukabumi. pada hari Rabu (20/10/2021). rakyat, bagaimana peningkatkan Sumber: Direktorat Landreform perekonomian, pengetahuan, Kegiatan ini ditujukan untuk kemampuan sehingga menjadikan penerima TORA di 5 kecamatan di penerima TORA yang mandiri dan Kabupaten Sukabumi terhadap makmur. lahan yang telah diredistribusikan Andi Tenrisau yang didampingi pada tahun 2019. oleh Direktur Landreform dan Parman Nataatmadja selaku Direktur Pemberdayaan Tanah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Masyarakat menyampaikan bahwa BPN Bidang Pengembangan reforma agraria bukan sekedar Kewirausahaan Reforma Agraria panggilan tugas tapi juga kerja menyampaikan bahwa dalam mulia karena bersentuhan meningkatkan kesejahteraan langsung dengan masyarakat. masyarakat perlu dilakukan PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 39

Jakarta - Kementerian \"Ini adalah kick off dari suatu SPAB dapat diterapkan mulai ATR/BPN memiliki inisiasi baru pilot project yang memang dari perencanaan, penyiapan dalam rangka penyediaan Tanah belum pernah terjadi. Bagaimana TORA hingga tindak lanjut berupa Objek Reforma Agraria (TORA) ada Ditjen Penataan Agraria redistribusi tanah serta dari pelepasan kawasan hutan, bekerja sama dengan Ditjen pemberdayaan tanah masyarakat. baik itu dalam hal kolaborasi Survei dan Pemetaan \"Data Penguasaan, Pemilikan, lintas sektor maupun kolaborasi Pertanahan dan Ruang, Penggunaan, dan Pemanfaatan antar-unit kerja, yakni melalui bergabung melakukan pemetaan Tanah (P4T), serta kemampuan Pilot Project. Oleh sebab itu, tematik yang lengkap. Mulai dari tanah dan data pendukung lain perlu adanya penyamaan spasial, sosial, ekonomi di empat yang telah dikumpulkan di persepsi dan pembelajaran, yang provinsi yang menjadi pilot lapangan, nantinya menjadi data langsung didiskusikan bersama project dengan pendanaan dari dasar dalam rangka kajian dengan para pemangku bank dunia\" kata Surya Tjandra, perumusan dan penyusunan kepentingan terkait, dalam Wamen ATR/Waka BPN saat model Reforma Agraria melalui kegiatan Rapat Koordinasi membuka panel diskusi.Dalam SPAB, serta penyusunan proposal Pelaksanaan Pilot Project paparannya, Andi Tenrisau permohonan pelepasan kawasan Redistribusi TORA dari Kawasan menjelaskan terkait integrasi Hutan Produksi yang dapat Hutan Produksi yang Dapat Sistem Penataan Agraria dikonversi Tidak Produktif.\" Dikonversi Tidak Produktif Berkelanjutan (SPAB) dalam Berbasis Penataan Agraria tahap pelaksanaan proyek Berkelanjutan, Kamis percontohan (14/10/2021). SIMAK STRATEGI KOLABORASI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PILOT PROJECT PERCEPATAN TORA DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN. Turut Hadir dalam panel diskusi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Kakanwil BPN Prov. Sumatra Selatan, Hadir secara daring, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan. 40 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

KOLABORASI EFEKTIF PEMERINTAH DALAM WUJUDKAN PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN Jakarta - Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, menghadiri langsung kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan di Jakarta (14/10/2021). Saat diwawancarai usai acara pembukaan, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan kendala atas capaian redistribusi tanah yang dinilai masih belum maksimal. Ia mengatakan dalam hal ini, keterlibatan 2 kementerian merupakan salah satu hambatan selama ini, di mana pemberian legalitas tanah bagi masyarakat adalah kewenangan Kementerian ATR/BPN, sedangkan lahan yang terdapat di kawasan hutan adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa Reforma Agraria memiliki sifat lintas kelembagaan dalam implementasinya. Maka dari itu, diadakannya Rakor ini ialah sebagai bentuk implementasi kolaborasi antara kementerian. \"Intinya adalah kita bersama mencari suatu model yang ideal supaya tanah yang berasal dari kawasan hutan, terutama yang dapat dikonversikan HPK tidak produktif, dipergunakan betul-betul. Bukan hanya dilakukan redistribusi, tetapi juga pemberdayaan sehingga harapannya tanah yang diberikan betul-betul digunakan secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna. Setelah itu, tentu harapannya bisa memakmurkan rakyat\" kata Andi Tenrisau. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman menyatakan dukungannya terhadap pilot project ini. Menurutnya, hal inilah yang betul-betul ditunggu masyarakat. Berharap HPK yang tidak produktif, kemudian diredistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Para Pejabat dari K/L dan Ormas terkait baik secara luring maupun daring PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 41

L aPPkeeurjkmaabanastMaPloaenhmiat bonri nPi naegrBtdaeanr niakhaEanvnaSldoualaunssiTidaTiteaLrahRmaudpaaunpng g , Metro - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus berupaya meningkatkan kualitas fungsi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan Pejabat Pembina Pelaksana Tugas yang berfungsi melakukan pembinaan, _monitoring_, dan evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan pertanahan, serta dukungan percepatan rencana tata ruang dalam memberikan solusi dan arahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, dalam kegiatan pembinaan oleh Pejabat Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan, yang bertempat di Kantor Pertanahan Kota Metro, Senin (04/10/2021). Terdapat beberapa hal yang didorong dalam pembinaan ini. Andi Tenrisau yang juga selaku Koordinator Pembina Wilayah Binaan Provinsi Lampung, menyoroti peningkatan kualitas dan fungsi satuan kerja dalam pelaksanaan Zona Integritas (ZI). Ia menjelaskan, ZI dikatakan 100% apabila sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, perlu adanya komitmen dan integritas dari setiap ASN. Esensi ZI itu sendiri adalah ASN yang tidak melakukan tindak korupsi, pungli, serta pelayanan publik berjalan sesuai aturan yang ada,” jelasnya. Dalam hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas, Ninik Widyawati, mengapresiasi pelaksanaan ZI di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Lampung. “Kualitas kantor tidak terlepas dari pegawai di dalamnya. Saya mengingatkan untuk menghindari adanya oknum-oknum melakukan tindak kriminal. Perlu juga adanya pengarahan bagi pegawai baru, serta evaluasi rutin terhadap kinerja para pegawai,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin, mendorong Provinsi Lampung untuk melaksanakan kegiatan Reforma Agraria secara terintegrasi. “Saya berikan apresiasi untuk Provinsi Lampung karena kemajuan pelaksanaan kegiatan ini di atas rata-rata. Namun saya perlu ingatkan dalam kegiatan Reforma Agraria, peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) harus difungsikan mulai tahun depan sehingga kita bisa mendapat gambaran seberapa besar target dan bisa disusun rencana aksi kedepan,” ungkap Awaludin. Awaludin juga mengingatkan dalam proses pendaftaran tanah, untuk melaporkan sisa tanah bersertipikat dari kegiatan pengadaan tanah, serta Program Strategis Nasional yang sedang berjalan di Provinsi Lampung. Sebagai program strategis nasional, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga terus didorong oleh Pejabat Pembina. “Saya berikan apresiasi kepada teman-teman terkait pelaksanaan PTSL yang telah melebihi rata-rata nasional. Untuk Kantah yang capaiannya masih di bawah 70%, buat target bulanan, target mingguan, dan target harian melalui rencana aksi. Di samping kita capai kuantitas, yang terpenting adalah kualitas,” ujar Asnawati selaku Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Widyawati, juga memberikan dorongan dengan menjelaskan peran Kanwil dan Kantah dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. “Perlu diingat, peran Kanwil dan Kantah mengawal penyusunan RDTR sampai tahap penetapan yang meliputi persiapan, pengolahan data dan analisis, penyusunan konsep, pembahasan hingga tahap penetapan. Sementara dari anggaran dan forum penataan ruang, perlu perhatian pemerintah daerah,\" ucapnya. Lebih lanjut, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian, mendorong dalam segi peningkatan kualitas layanan. “Ada kewajiban tiap satker membentuk Tim _Monitoring_, yang setiap tiga bulan sekali melakukan _monitoring_ dan evaluasi. Jadi, berkas pemohon dapat terinventarisir dengan baik. Serta saya ingatkan, aplikasi lapor jangan sampai bisa menerima kiriman pengaduan, di mana data diri dari pengadu tidak jelas,” ujarnya 42 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

KOORDINASI Jakarta - Reforma Agraria yang Sofyan A. Djalil mengatakan, dalam ANTAR-K/L dilaksanakan Kementerian ATR/BPN rapat ini perlu dilakukan koordinasi agar JADI KUNCI dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu terciptanya persamaan dan keputusan di PERCEPATAN dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tingkat kebijakan serta kesepakatan REDISTRIBUSI tanah. Pada komponen redistribusi seluruh K/L terkait pelepasan kawasan TORA DARI tanah terdiri dari bekas HGU (Hak Guna hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat PELEPASAN Usaha), tanah telantar, serta pelepasan Dikonversi) yang tidak produktif. KAWASAN kawasan hutan. Dalam hal pelepasan kawasan hutan masih sedikit sekali Pelaksanaan pilot project ini akan HUTAN pencapaiannya karena dibutuhkan dilaksanakan di lokasi pencadangan HPK koordinasi antar K/L terkait. tidak produktif di empat provinsi, di antaranya Prov. Sumatera Selatan pada Hal tersebut disampaikan oleh Kab. Musi Banyuasin & Kab. Banyuasin Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. seluas 30.306,29 hektare (ha), Prov. Djalil dalam sambutannya yang Kalimantan Timur pada Kab. Kutai disampaikan secara daring saat Rapat Kartanegara seluas 3.842,31 ha, Prov. Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Kalimantan Tengah pada Kab. Pulang dengan tema \"Percepatan Redistribusi Pisau seluas 5.500,94 ha, dan Prov. Tanah Objek Reforma Agraria dari Kalimantan Barat pada Kab. Sintang Pelepasan Kawasan Hutan yang Dapat seluas 14.310,42 ha. Dikonversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan\". KETUA PANITIA Kegiatan ini diselenggarakan oleh RAKOR YANG JUGA Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kamis (14/10/2021). SELAKU DIREKTUR LANDREFORM, SUDARYANTO, MENGATAKAN tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. \"Ini langkah awal untuk memastikan semua pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pilot project memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kegiatan ini sebagai rangka percepatan Reforma Agraria, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan,\" imbuhnya PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 43

PACU PROGRES LPRA, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN RAPAT BERSAMA CSO Jakarta - Ditjen Penataan Agraria Turut hadir dalam rapat yaitu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktur melaksanakan Rapat Pembahasan Progres Penatagunaan Tanah, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertahanan, Kasubdit Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Kasubdit Pengelolaan P4T, Kasubdit Pengaturan dengan CSO yaitu KPA, SPI, dan Gema PS Redistribusi Tanah, Kabid Penataan dan Pemberdayaan serta Kepala Kantor Pertanahan secara daring pada hari Selasa (19/10/2021). yang terdapat lokasi LPRA, perwakilan KSP, KPA, SPI dan Gema PS Rapat ini dipimpin oleh Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau, ia menyampaikan bahwa LPRA Prioritas 1 yaitu sebanyak 16 lokasi, Prioritas 2 sebanyak 9 lokasi dan terdapat satu lokasi usulan KPA yang naik dari Prioritas 3 menjadi Prioritas 2 yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian LPRA Prioritas 3 sebanyak 10 lokasi. Jumlah lokasi yang ditindaklanjuti sebanyak 36 lokasi. Dirjen Penataan Agraria menambahkan bahwa Prioritas 1 yang sudah selesai redistribusinya terdapat 8 lokasi dan 8 lokasi lainnya masih dalam proses. “Harapan kita semoga Prioritas 1 dapat diselesaikan tahun ini, sudah hampir tutup tahun sehingga harus dipacu” ujarnya. Perwakilan dari KSP, Syska Hutagalung, menyampaikan adanya dinamika subjek di lapangan sehingga perlu penekanan kolaborasi bersama. \"Kondusifitas lapangan harus dijaga simultan dengan proses dan upaya bersama untuk target capaian di tahun 2021 dan tahun berikutnya\" terangnya. Awaludin selaku Sesditjen Penataan Agraria menambahkan “Kita dorong kepemimpinan terutama di level kementerian. KSP perlu mendorong BUMN bagaimana membuat kebijakan yang dapat menyejukkan kita semua” ujarnya. Pada penghujung rapat, Sudaryanto selaku Direktur Landreform menyampaikan bahwa permasalahan yang ada perlu diselesaikan dengan menyiapkan data dan terus berkoordinasi dengan sistem kolaborasi bersama. 44 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DIRJEN PENATAAN 45 AGRARIA: INTEGRASI PENATAAN ASET DAN AKSES ADALAH HAL YANG PENTING, STRATEGIS DAN KONTEKSTUAL Bandung - Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Aset dan Akses Reforma Agraria di Mercure Bandung City Centre pada hari Kamis-Jumat (28-29/10/2021). Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri membuka kegiatan ini sekaligus memberikan pengantar bahwa pelaksanaan program Penataan Akses semakin besar tantangannya. Oleh sebab itu, sinergitas antar kabupaten/kota, provinsi, serta pusat menjadi kunci yang sangat penting guna mencapai keberhasilan yang tepat sasaran. \"Diperlukan kegiatan guna menyelaraskan, memadukan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat yang ada di pusat dan di daerah berdasarkan tahapan yang dilakukan beserta realisasinya\" ujarnya. Acara dilanjutkan dengan Laporan Sinkronisasi Akses oleh Bidang Penataan dan Pemberdayaan seluruh Indonesia dan Seksi Penataan dan Pemberdayaan di seluruh lokasi Pilot Project Penanganan Akses Reforma Agraria. Kesempatan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, mengurai kendala dan tantangan pelaksanaan, serta eksplorasi solusi terhadap kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat di lapangan. Diakhir acara, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa kegiatan reforma agraria bukan hanya panggilan tugas semata tetapi juga panggilan kerja mulia, karena bersentuhan dengan kepentingan rakyat dan sumber-sumber kemakmuran dari pemberian hak tanah. Disamping itu, harus diatur juga bagaimana penataan penggunaan tanah dan pemberdayaannya untuk kepentingan masyarakat. Andi Tenrisau menambahkan integrasi kegiatan penataan aset dan akses adalah suatu hal yang sangat penting, strategis dan kontekstual. Turut hadir secara daring pada rapat ini Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan seluruh Indonesia. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2



November..

PERAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PERCEPATAN INVESTASI MELALUI KKPR Bogor - Direktur Jenderal Penataan Agraria dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penatagunaan Tanah memimpin FGD Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Hotel Grand Sarevo Bogor pada hari Senin (01/11/2021). Ini merupakan upaya percepatan investasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kegiatan FGD ini adalah bagian dari pengayaan materi dengan menerima aspirasi dari pelaksana daerah, pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN maupun dari Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka Penyusunan Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan. Donna Savitri selaku Kasubdit Pada kesempatan yang sama, Lina selaku perwakilan dari Layanan Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Tata Ruang menyambut positif menjelaskan bahwa penyusunan Petunjuk Teknis Pertanahan yang dalam pertimbangan teknis dapat praktiknya diharapkan bisa membantu analisis data tata diberikan untuk penerbitan ruang. \"Dengan adanya Pertimbangan Teknis Pertanahan KKPR, penegasan status dan pelaku usaha bisa lebih jeli memilih lokasi usaha yang rekomendasi penguasaan sesuai\" ujarnya. tanah timbul dan Diharapkan Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis penyelenggaraan kebijakan Pertanahan yang dihasilkan harus sesuai dengan core bisnis penggunaan dan pemanfaatan penatagunaan tanah seperti aspek penguasaan, pemilikan, tanah. penggunaan dan pemanfaatan tanah maupun aspek kemampuan tanahnya. 48 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2

DIRJEN PENATAAN AGRARIA REDISTRIBUSI TANAH MELALUI MEKANISME PILOT PROJECT HARUS MENERAPKAN SISTEM PENATAAN AGRARIA BERKELANJUTAN Semarang - Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Landreform melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Tidak Produktif dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan pelaksanaan telah berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan di PO Hotel Semarang pada hari Rabu- Jumat (03-05/11/2021). Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menyambaikan bahwa sebagai salah satu strategi dalam memenuhi target redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, pelaksanaan pilot project perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kegiatan dapat selesai tepat waktu dan memberikan hasil dengan kualitas yang baik. Selain itu, ia juga menambahkan Pada kesempatan yang sama, Direktur Landreform, Sudaryanto menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan bahwa redistribusi tanah kondisi terkini di lapangan karena mungkin sudah berbeda dengan gambaran awal, termasuk kemungkinan sudah adanya hak atas melalui mekanisme pilot project tanah pada lokasi tersebut. harus mengimplementasikan Kegiatan ini turut hadiri oleh Sekretaris Ditjen Penataan Agraria, Direktur PTM, Direktur Penatagunaan Tanah, Direktur Pengukuran Sistem Penataan Agraria dan Pemetaan Dasar Pertanahan Ruang Kementerian ATR/BPN, Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov Jawa Tengah, Berkelanjutan dengan Kepala Bidang Optimalisasi Tata Lingkungan Kemenko Marves, Kepala Bidang Penataan Ruang Kemenko Ekon, dan Konsultan melakukan sinergi, kolaborasi, Perorangan pada kegiatan Pilot Project Redistribusi TORA dalam pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi tidak produktif. dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain guna memperkaya hal-hal yang dapat diimpelementasikan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2 49

DITJEN PENATAAN AGRARIA INISIASI PERMOHONAN PELEPASAN HPK TIDAK PRODUKTIF GUNA DORONG KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN Kota Samarinda - Diketahui bahwa data Inisiasi ini adalah hal Ditjen Penataan redistribusi tanah dari baru yang belum melaksanakan Rapat kawasan hutan per bulan pernah dilaksanakan Koordinasi Teknis Oktober 2021 baru oleh Kementerian (Rakortek) Pelaksanaan menyentuh 6,58% atau seluas ATR/BPN sebelumnya”, Pilot Project dalam 269.617 ha yang artinya masih ujarnya. rangka Percepatan perlu upaya-upaya Manager Pilot Project, Redistribusi Tanah percepatan agar mencapai Munawar Objek Reforma Agraria angka 4,1 ha yang kini menyampaikan bahwa (TORA) dari Kawasan menjadi target dalam RPJMN. kegiatan Rapat Hutan Produksi yang Rakortek dibuka oleh Koordinasi Teknis dapat Dikonversi (HPK) Sekretaris Direktorat Pelaksanaan Pilot Tidak Produktif Berbasis Jenderal Penataan Agraria, Project dalam rangka Penataan Agraria Awaludin di Hotel Mercure Percepatan Redistribusi Berkelanjutan Tahun Samarinda. “Kementerian TORA dari Kawasan HPK 2021 di Prov. Kalimantan ATR/BPN akan menginisiasi Tidak Produktif Berbasis Timur pada hari Rabu permohonan pelepasan HPK Penataan Agraria (10/11/2021). tidak produktif melalui Berkelanjutan ini diikuti Rakortek merupakan koordinasi dengan oleh sebanyak 75 orang salah satu rangkaian Pemerintah Daerah sesuai peserta yang berasal Pilot Project Percepatan dengan Tata Cara Pelepasan dari unsur Redistribusi Tanah dari Kawasan Hutan untuk Kementerian/Lembaga Kawasan HPK Tidak Sumber TORA yang dan Pemerintah Daerah Produktif Berbasis dikeluarkan oleh di Kalimantan Timur Penataan Agraria Kementerian Lingkungan Berkelanjutan Hidup dan Kehutanan. 50 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA |  EDISI 2