Tugas Individu 4 Agenda 4 - Yogi Yanuar

PENENTUAN ISU UTAMA PENATAAN RUANG LAUT Tugas Individu 4 Agenda 4 Yogi Yanuar NIP. 197001112002121001 PKA-Ak2 2023

PENDAHULUAN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tata ruang wilayah yang baik dan terintegrasi antara darat dan laut menjadi berkewajiban melakukan pengendalian penting bagi Indonesia, negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dan terhadap target-target capaian melimpah. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, pemerintah Indonesia penyelesaian rencana tata ruang laut yang mengeluarkan undang-undang no 11 tahun 2021 tentang cipta kerja yang selanjutnya dimandatkan untuk memandatkan penyusunan rencana tata diintegrasikan dengan RTRW Provinsi. Mengingat pentingnya akselerasi penetapan peraturan tentang RTRWP ini maka Kemenko Marves pun melakukan pengendalian pada setiap tahapan proses ruang wilayah provinsi yang terintegrasi yang meliputi pemberian saran dan antara darat dan laut. Namun, dalam proses masukan, fasilitasi kegiatan jika diperlukan, penyusunan rencana tata ruang wilayah ini, mediasi terhadap konflik yang terjadi, serta terdapat beberapa masalah yang perlu melakukan monev rutin. diidentifikasi dan dicari solusinya. Sementara itu Kemenko Marves yang IDENTIFIKASI MASALAH memiliki peran sinkronisasi, koordinasi dan Perencanaan tata ruang wilayah provinsi pengendalian terhadap K/L dibawah yang terintegrasi antara darat dan laut koordinasinya, salah satunya adalah terdiri dari beberapa tahapan proses. 2

Dimulai dari penyusunan naskah akademis untuk diharmonisasi oleh Kementerian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- Hukum dan HAM sebelum akhirnya pulau kecil oleh pemrakarsa, dalam hal ini dilakukan evaluasi oleh Kemendagri. Bila adalah Dinas KP pemerintah provinsi, proses evaluasi berjalan tanpa kendala dilanjutkan dengan pemberian persetujuan maka selanjutnya Kemendagri menerbitkan teknis oleh Menteri Kelautan dan nomor registrasi Perda dan setelah itu Perikanan. Selanjutnya barulah dilakukan barulah Gubernur dapat menetapkannya proses integrasi berdasarkan dokumen sebagai Peraturan Daerah. RZWP3K yang telah mendapatkan pertek Dari rangkaian proses yang harus dijalani MKP oleh pemrakarsa dalam hal ini Dinas dalam sebuah penyusunan penetapan Tata Ruang pemerintah provinsi. Kemudian perda RTRW Provinsi tentunya terdapat proses berikutnya adalah proses banyak potensi hambatan bahkan pada persetujuan substansi oleh Kementerian setiap tahapnya. Namun secara umum, ATR/BPN, dan secara paralel disusun pula beberapa permasalahan yang terjadi dalam KLHS -nya sebagai ketentuan yang proses integrasi tata ruang darat dan laut dipersyaratkan oleh Kementerian LHK. dapat digambarkan sebagai berikut: Setelah mendapatkan persub dari Menteri • Kurangnya koordinasi antar lembaga ATR/BPN maka selanjutnya draft Ranperda disusun oleh Gubernur bersama DPRD terkait dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi antara darat dan laut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas mengenai 3

peran dan tanggung jawab masing- PRIORITAS MASALAH Dari empat masalah yang telah masing lembaga dalam proses tersebut. teridentifikasi yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, kurangnya • Kurangnya ketersediaan data dan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini, adanya kepentingan informasi yang akurat dan terkini yang bertentangan antara stakeholder, dan kurangnya pemahaman dan partisipasi mengenai kondisi wilayah darat dan laut masyarakat, perlu dilakukan pemilihan prioritas masalah dengan menggunakan yang diperlukan dalam proses metode USG (urgency, seriousness, growth). penyusunan rencana tata ruang wilayah Berikut adalah hasil pemilihan prioritas masalah menggunakan metode USG: yang terintegrasi. Hal ini dapat • Kurangnya ketersediaan data dan mengakibatkan keputusan yang diambil informasi yang akurat dan terkini (urgensi: 5, keparahan: 5, pertumbuhan: tidak berdasarkan data yang valid, 4). Masalah ini sangat urgent karena keputusan yang diambil oleh lembaga sehingga tidak efektif dalam mencapai pemerintah, organisasi, atau masyarakat bergantung pada data dan informasi tujuan rencana tersebut. yang akurat dan terkini. Keparahan masalah ini tinggi karena kesalahan atau • Adanya kepentingan yang bertentangan kekurangan informasi dapat berdampak buruk pada kebijakan dan program yang antara pemangku kepentingan diterapkan. Pertumbuhan masalah ini cukup tinggi karena dengan (stakeholder) dalam proses penyusunan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, data dan informasi rencana tata ruang wilayah yang yang akurat dan terkini semakin penting. • Adanya kepentingan yang bertentangan terintegrasi antara darat dan laut. antara stakeholder (urgensi: 4, keparahan: 4, pertumbuhan: 3). Masalah Beberapa stakeholder dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. • Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi antara darat dan laut. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana tersebut seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut, sehingga sulit untuk memastikan kepentingan mereka terwakili dalam keputusan yang diambil. 4

ini cukup urgent karena kepentingan pemahaman dan partisipasi masyarakat semakin penting. stakeholder yang bertentangan dapat • Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait (urgensi: 2, keparahan: 3, menghambat kemajuan dan pertumbuhan: 2). Masalah ini tidak terlalu urgent karena koordinasi antar menciptakan konflik yang merugikan lembaga terkait dapat ditingkatkan semua pihak. Keparahan masalah ini secara bertahap melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik cukup tinggi karena kepentingan antarlembaga. Keparahan masalah ini cukup rendah karena kurangnya stakeholder koordinasi antarlembaga dapat diatasi tanpa adanya dampak yang signifikan yang pada masyarakat atau organisasi. Pertumbuhan masalah ini cukup lambat bertentangan karena masalah ini sudah lama ada dan telah menjadi fokus perhatian selama dapat merusak bertahun-tahun. Berdasarkan pemilihan prioritas masalah hubungan dengan menggunakan metode USG, maka prioritas masalah yang harus diatasi antarlembaga adalah: dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah atau organisasi. Pertumbuhan masalah ini cukup lambat karena sifatnya yang sudah ada sejak lama dan sulit untuk diubah secara drastis. • Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat (urgensi: 3, keparahan: 3, pertumbuhan: 5). Masalah ini tidak terlalu urgent karena kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dapat diatasi secara bertahap melalui program-program edukasi dan partisipasi masyarakat. Keparahan masalah ini cukup rendah karena dampaknya masih terbatas pada skala kecil. Namun, pertumbuhan masalah ini cukup tinggi karena dengan semakin kompleksnya isu-isu yang dihadapi, 5

1. Kurangnya ketersediaan data dan terhadap masalah \"kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini informasi yang akurat dan terkini\" 2. Adanya kepentingan yang menggunakan metode fishbone:terhadap 3 bertentangan antara stakeholder aspek yaitu Sumber Daya Manusia, 3. Kurangnya pemahaman dan Sarana/Teknologi dan Anggaran. partisipasi masyarakat Dari hasil penggambaran menggunakan 4. Kurangnya koordinasi antar metode fishbone didapatkan hasil sebagai lembaga terkait berikut: Prioritas masalah pertama harus menjadi Aspek Sumberdaya Manusia: kurangnya fokus utama karena masalah ini sangat keterampilan dan kompetensi petugas urgensi, keparahan dan pertumbuhan dalam mengelola data dan informasi, masalahnya tinggi. Sedangkan prioritas keterbatasan jumlah petugas yang dapat masalah kedua dan ketiga perlu juga mengelola data dan informasi, kurangnya mendapat perhatian karena meskipun tidak koordinasi antarpetugas dalam terlalu urgent, keparahan dan pengelolaan data dan informasi pertumbuhan masalahnya cukup signifikan. Aspek Sarana/Teknologi: keterbatasan Masalah keempat, walaupun penting, dapat sarana dan teknologi dalam pengumpulan, menjadi prioritas terakhir karena urgensi, pengolahan, dan penyebaran data dan keparahan dan pertumbuhan masalahnya informasi, kurangnya perawatan dan cukup rendah. pemeliharaan sarana dan teknologi pengelolaan data dan informasi, tidak IDENTIFIKASI AKAR MASALAH adanya sistem pengelolaan data dan Untuk mendapatkan solusi terhadap prioritas masalah yang terjadi selanjutnya informasi yang terintegrasi dan terpusat. dilakukan analisa akar Aspek Anggaran: kurangnya anggaran permasalahan untuk pengadaan dan pengembangan sarana dan teknologi pengelolaan data dan informasi, kurangnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan petugas 6

dalam pengelolaan data dan informasi, cepat, efektif dan efisien adalah dengan membuat aplikasi dashboard berbasis tidak adanya alokasi anggaran khusus android yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi yang dapat diakses oleh untuk pengelolaan data dan informasi stakeholders kunci dalam penataan ruang laut sekaligus berfungsi sebagai alat secara terintegrasi dan terpusat. sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat luas. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan STAKEHOLDER TERKAIT bahwa masalah kurangnya data dan Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka perlu diidentifikasi terlebih informasi yang akurat dan terkini terjadi dahulu para pihak/stakeholders terkait yang memiliki peran penting dalam karena beberapa faktor, antara lain penyusunan Rencana Tata Ruang yaitu : • Pemerintah Provinsi, sebagai lembaga kurangnya keterampilan dan kompetensi yang bertanggung jawab dalam petugas dalam mengelola data dan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi antara darat dan laut. informasi, keterbatasan sarana dan • K/L terkait seperti yaitu K/L yang memiliki peran penting dalam teknologi dalam pengumpulan, penyusunan rencana tata ruang antara lain Kementerian Kelautan dan pengolahan, dan penyebaran data dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG dsb. informasi, serta kurangnya anggaran untuk • K/L sektor, yaitu K/L yang bergerak pada sektor teknis dan bertindak selaku pengadaan dan pengembangan sarana dan pemanfaat ruang • Pemerintah Kab/Kota, sebagai lembaga teknologi pengelolaan data dan informasi. terdampak yang memiliki wilayah administrasi dan kependudukan Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya seperti meningkatkan keterampilan dan kompetensi petugas dalam mengelola data dan informasi, pengadaan dan pengembangan sarana dan teknologi pengelolaan data dan informasi yang memadai, serta alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi dan terpusat. Selain itu, perawatan dan pemeliharaan sarana dan teknologi pengelolaan data dan informasi juga harus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini. Dari seluruh alternatif upaya yang dapat dilakukan, maka alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan secara 7

• Masyarakat yang terdampak langsung Dengan melakukan pengelompokan oleh rencana tata ruang wilayah yang tersebut maka stakeholders yang terintegrasi antara darat dan laut. teridentifikasi dapat digolongkan • Pengusaha dan industri, yang memiliki berdasarkan prioritas untuk ditindaklanjuti kepentingan dalam penggunaan lahan lebih jauh. dan sumber daya di wilayah darat dan laut. • LSM dan akademisi, yang dapat memberikan masukan dan saran dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi antara darat dan laut. Selanjutnya masing-masing stakeholders tersebut dipetakan sesuai kategorinya berdasarkan Berdasarkan pemetaan stakeholders tersebut, maka dapat terlihat bahwa tingkat pengaruh dan kekuasaannya, yang stakeholders yang perlu dikelola secara intens adalah KKP, Kementerian ATR/BPN, terdiri dari 4 kategori yaitu : Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan DPRD. 1. Keep Satisfied: yaitu stakeholders KESIMPULAN yang memiliki kekuasaan tinggi Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terintegrasi antara darat dan namun pengaruh kecil laut di Indonesia memiliki tantangan yang cukup kompleks. Beberapa masalah yang 2. Manage Closely: yaitu stakeholders perlu diatasi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, ketersediaan data dan yang memiliki kekuasaan dan informasi yang kurang memadai, kepentingan yang bertentangan antara pengaruh tinggi 3. Keep Informed: yaitu stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi namun kekuasaan terbatas 4. Monitor: yaitu stakeholders yang memiliki kekuasaan maupun pengaruh yang tidak signifikan 8

stakeholder, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dari hasil identifikasi terhadap beberapa permasalahan tersebut, didapatkan prioritas masalah adalah pada “kurangnya data dan informasi yang akurat dan terkini”. Setelah dilakukan analisis fishbone, didapatkan sumber masalah adalah pada sarana dan teknologi dengan alternatif solusi adalah pada pembuatan aplikasi berbasis android yang berfungsi sebagai integrasi data dan informasi antar stakeholders. Alternatif ini merupakan solusi yang paling efektif dan efisien mengingat kondisi internal yang ada saat ini yang sementara ini dinamai dengan “Indonesia MSP Dashboard” Stakeholder yang terkait dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terintegrasi antara darat dan laut meliputi pemerintah pusat dan daerah, badan-badan pemerintah terkait, masyarakat yang terdampak, pengusaha dan industri, serta LSM dan akademisi. Dengan melibatkan semua stakeholder tersebut dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, diharapkan tercapainya rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi antara darat dan laut yang berkelanjutan dan efektif untuk masa depan Indonesia. END 9