PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA JULI-DES 2022

JULI-DESEMBER 2022 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA PTSL MASYARAKAT SEBAGAI PILAR MEMAJUKAN DESA DAN MEMBERI DAMPAK KELIMA PADA KETAHANAN EKONOMI DALAM PERWUJUDAN KEMENTERIAN REFORMA AGRARIA ATR/ BPN UPAYAKAN ATR / BPN GOES TO CAMPUS PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA PADA ASET BERSAMA LEMBAGA NEGARA UNIVERSITAS IMPLEMENTASI INDONESIA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENTERI ATR/ KEPALA BPN BUKA INDONESIA UMKM EXPO \"NAIK PAMOR\"

\"Reforma Agraria sebagai suatu konsep yang dapat memberikan sebesar- besaranya kemakmuran rakyat, kegiatan seyogyanya meliputi Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah, dan Penataan Akses\" ANDI TENRISAU Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria

DAFTAR ISI 11 PTSL MEMAJUKAN DESA DAN MEMBERI DAMPAK PADA KETAHANAN EKONOMI 15 K O O R D I N A S I K E M E N T E R I A N ATR/ BPN DENGAN CSO TERKAIT LPRA 23 KEMENTERIAN ATR/ BPN UPAYAKAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA PADA ASET LEMBAGA NEGARA 33 DITJEN PENATAAN AGRARIA BERSAMA IKAWATI ADAKAN RAPAT AWAL GEBYAR UMKM IKM NUSANTARA 39 MASYARAKAT SEBAGAI PILAR KELIMA DALAM PERWUJUDAN REFORMA AGRARIA 45 ATR / BPN GOES TO CAMPUS BERSAMA UNIVERSITAS INDONESIA

DAFTAR ISI 49 TINDAK LANJUTI PERMASALAHAN EKS HGU PT SEKO FAJAR PLANTATION, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN BUPATI LUWU UTARA 53 IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENTERI ATR/ KEPALA BPN BUKA INDONESIA UMKM EXPO \"NAIK PAMOR\" 59 DITJEN PENATAAN AGRARIA TINJAU LOKASI POTENSI TORA DI KABUPATEN BANYUMAS 64 PRESIDEN JOKOWI: KALAU SUDAH PEGANG SERTIPIKAT SEMUA, RAKYAT ADEM, KONFLIK DAN SENGKETA TANAH TIDAK ADA 66 PERSIAPAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA (LPRA) DAN PENYELESAIAN KONFLIK 67 OCUS GROUP DISCUSSION DISTRIBUSI MANFAAT: KAJIAN PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2022

Tim Redaksi PELINDUNG ANDI TENRISAU PENANGGUNG JAWAB AWALUDIN PENASEHAT REDAKSI SUDARYANTO, YUNIAR HIKMAT GINANJAR PEMIMPIN REDAKSI AKHFIAN MUSTIKA AGUNG TIM PENULIS DAN EDITOR PUTRI KEMALA SARI, NICO MATELESI, AHMAD RIYANDI SALIM, DOROTIUS KURNIAWAN ABIMANYU, MUHAMMAD IKBAL PRATAMA ANDI SASHA DANIELLA, YANUAR TIA SAPUTRA, SAPRILSYAH, REGINA KARTIKA AYU S. Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 10350 Telepon : (021) 31925574 Email : [email protected]

KATA PENGANTAR Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya Buku Publikasi Penataan Agraria edisi Juli - Desember 2022 ini dapat diterbitkan ke hadapan para pembaca, pemerhati, masyarakat dan pejuang Reforma Agraria dimanapun berada. Terbitnya Buku Publikasi Penataan Agraria bertujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Pusat dan Daerah serta menggaungkan kembali semangat Reforma Agraria, suatu amanat konstitusi yang sungguhpun berat untuk diwujudkan tapi mulia. Pada masa pandemi Covid- 19 saat ini, program Reforma Agraria masuk dalam prioritas percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat, sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Legalisasi asset (redistribusi tanah), penatagunaan tanah serta pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kerangka besar Reforma Agraria dan menjadi program kerja bersama. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, percepatan program Reforma Agraria dilaksanakan melalui pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Diharapkan dengan dibentuknya GTRA, hambatan terkait dengan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga produk yang dihasilkan melalui Reforma Agraria dapat lebih baik secara kualiltas maupun kuantitas. Kabar, berita dan informasi sedemikian rupa disajikan dalam Buku Publikasi Penataan Agraria agar masyarakat luas dapat lebih mengenal dan memahami bagaimana perkembangan Reforma Agraria dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Indonesia. Pada edisi kedua kali ini, Buku Publikasi Penataan Agraria menyajikan Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria, Penyerahan Sertipikat Hasil Redistribusi Tanah, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Rapat Koordinasi GTRA dan informasi menarik lainnya. Akhir kata, kami ucapkan \"Selamat Membaca\".



DIKEMBANGKAN INOVASI DAN INISIATIF DALAM PENYIMPANAN KOMPILASI DATA PTP DENGAN PEMBAHARUAN LOKASI ARSIP DATA PENYUSUNAN DATA SECARA ELEKTRONIK BERBASIS WEB SECARA BERKALA DI BALI Denpasar – Ditjen Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah pada kesempatan kali ini melakukan kunjungan ke Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantah Kabupaten Badung, Kantah Kabupaten Tabanan dan Kantah Kota Denpasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21-24 Juni 2022. Rapat diawali dengan arahan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Beliau menyampaikan terkait sejarah perjalanan pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan. “Pertimbangan Teknis Pertanahan yang kita kenal sekarang ini, dahulu pada Tahun 80’an dikenal dengan istilah Fatwa Tataguna Tanah. Fatwa Tataguna Tanah memuat arahan penggunaan tanah dan kemampuan tanah diatas bidang tanah suatu lokasi, kemudian pada Tahun 86’ istilah fatwa Tataguna Tanah berubah menjadi Aspek Penatagunaan Tanah” imbuhnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan rapat yang pandu langsung oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, dalam rapat tersebut membahas berbagai pengalaman maupun kendala terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dialami masing-masing pemerintah daerah. Tindaklanjut setelah rapat tersebut dilakukan peninjauan kompilasi data PTP pada Kantah Kabupaten Badung, Kantah Kabupaten Tabanan dan Kantah Kota Denpasar di Provinsi Bali terlaksana dengan baik. Inovasi dan inisiatif dalam penyimpanan kompilasi data PTP dilakukan dengan pembaharuan lokasi arsip data, penyusunan data secara elektronik berbasis web secara berkala, serta disusunnya penyimpanan data sesuai dengan penomoran arsip data yang diberikan. Diharapkan agar hal ini dapat dikembangkan dengan inovasi dan efisiensi yang lebih baik, serta dilaksanakan oleh Kantah lainnya di Provinsi Bali agar terciptanya kompilasi data yang aman, aksesibiltas yang mudah, serta sesuainya data spasial masing-masing data kantah yang dimiliki. Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah 8 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA KOTA BATU TAHUN 2022 Kota Batu - Ditjen Penataan Agraria melalui GTRA Kota Batu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Kota Batu Tahun 2022 dengan mengusung tema “Implementasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sinkronisasi Program Demi Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Sejahtera”. Rapat dilaksanakan di Golden Tulip Holland Resort Kota Batu, pada hari Kamis (30/06/2022). Rapat koordinasi dibuka oleh Walikota Batu, Dewanti Rumpoko selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Batu. Pada sambutannya Dewanti berpesan agar seluruh anggota GTRA Kota Batu bersinergi dan berperan aktif dalam program Reforma Agraria khususnya pada tahun ini yaitu memberikan akses reform (penataan akses) untuk masyarakat di Kota Batu. Serta bekerjasama dalam penyelesaian permasalahan sengketa dan konflik pertanahan di Kota Batu demi pelaksanaan penataan aset yang lebih baik. Rapat dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kota Batu selaku wakil ketua GTRA Kota Batu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu selaku Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA Kota Batu, serta seluruh anggota GTRA Kota Batu. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto, serta perwakilan Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan kegiatan GTRA Kota Batu tahun 2022. Turut mengundang tiga orang narasumber yaitu Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Barkah Yoelianto, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, Suhendro A. Basori, dan Pemimpin Bank UMKM Jawa Timur Kantor Cabang Batu, Farida Nurhana. Pada rapat koordinasi ini disimpulkan bahwa reforma agraria tidak dapat berjalan secara maksimal ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu GTRA sebagai wadah konsolidasi pelaksanaan reforma agraria, dapat lebih efektif menjalankannya dengan salah satu upaya yang dilakukan adalah penetapan kebijakan yang lebih tepat. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 9

Kamis (30/06/2022), Ditjen Penataan Agraria melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru dengan tema Penanganan Penguasaan dan Pemilikan Aset Serta Akses Reform dari Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Sulkan,. Secara daring, Kakanwil BPN Prov Kalimantan Selatan selaku Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA Prov Kalimantan Selatan, Alen Saputra, memberikan sambutan dan dukungan terhadap Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA Prov Kalimantan Selatan. Kabid Penataan dan Pemberdayaan, Syamsu Wijana, turut melaporkan hasil kinerja kegiatan bidang penataan dan pemberdayaan yang telah masuk akhir periode triwulan kedua. Dalam acara tersebut, Direktur Landreform menyampaikan dasar hukum, tujuan, subjek dan objek dari Reforma Agraria. Bahwa objek Reforma Agraria lebih merujuk ke Perpres 86 Pasal 7 Ayat 1 (k) yang isinya “Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang- undangan sebagai objek redistribusi tanah”. Dalam diskusi tersebut disampaikan saran penyelesaian dari kasus tanah kelebihan maksimum skema tiga kasus yang sering terjadi yaitu (1) terdapat penguasaan di atas tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee berupa permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; (2) tidak terdapat penguasaan tanah di atas tanah kelebihan maksimum dan guntai/absentee; (3) tanah kelebihan maksimum yang sudah diberikan ganti rugi sebagian lahannya (belum seluruh lahannya diberikan ganti rugi) oleh pemerintah pusat. Sumber: Direktorat Landreform RAKOR GTRA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH OBJEK LANDREFORM BEKAS KELEBIHAN MAKSIMUM DAN GUNTAI (ABSENTEE) 10 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

PTSL MEMAJUKAN DESA DAN MEMBERI DAMPAK PADA KETAHANAN EKONOMI Program Strategis Nasional (PSN) Rahmat Muhajirin menjelaskan, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diusung Kementerian sistem kerja PTSL berawal dari pemetaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus dari masing-masing kelurahan. Ketika menyentuh tiap lapisan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memiliki masing-masing kelurahan telah kepastian hukum hak atas tanahnya dan juga memiliki akses ke lembaga terpetakan, diharapkan terbentuk keuangan formal. Sehingga, diharapkan dapat tercipta peningkatan ekonomi, kecamatan lengkap bahkan kota atau bagi individu masyarakat itu sendiri maupun daerahnya. kabupaten lengkap dalam hal pemetaan \"PTSL memang harus diikuti oleh setiap tanah. “Ini yang memang ingin kita masyarakat,\" ujar Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik bentuk. Banyak kementerian/lembaga Indonesia (DPR RI), Rahmat Muhajirin pada kegiatan Sosialisasi Program (K/L) yang fokus pada program-program Strategis yang berlangsung di Aston Hotel Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada di desa, salah satunya PTSL. Ya Sabtu (02/07/2022). tujuannya agar desa semakin maju dan memberi dampak pada ketahanan ekonomi,” terangnya. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 11

Rapat Integrasi data NPGT Sektoral Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rangka Terlaksananya RAN KSB Palu – Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Rapat Integrasi Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan Tahun 2022 secara luring di Hotel Santika pada hari Rabu (29/6/2022) sampai dengan hari Jumat (1/7/2022). Rapat Integrasi dibuka oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sulawesi Tengah Bapak Nurdin. “Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya rekomendasi kebijakan, alokasi lokasi perkebunan, Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB), kesesuaian dengan RTRW, dan potensi target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)”. Ujarnya Hadir secara langsung, Direktur Penatagunaan Tanah, Yuniar Hikmat Ginajar, menyampaikan bahwa Tupoksi di Penatagunaan Tanah, merupakan kegiatan yang sangat strategis, yang salah satunya adalah kegiatan sinkronisasi Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan, dimana kegiatan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan data penatagunaan tanah yang akurat. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan data NPGT Sektoral Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh perwakilan tim Direktorat Penatagunaan Tanah, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah dan OPD terkait. Rapat Integrasi ini dihadiri juga oleh Pejabat Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Seksi Pertanahan Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah, OPD terkait serta tim teknis NPGT SP Pusat. Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah 12 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1443 H / 2022 M Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 13

PENINJAUAN LANGSUNG Turut hadir juga Deputi Badan Bank Tanah, PERMOHONAN TANAH TIMBUL Perdananto Ariwibowo, dalam arahannya bahwa OLEH BADAN BANK TANAH DI Badan Bank Tanah selaku Badan yang dibentuk dan UTARA DESA SEGARJAYA, diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, KABUPATEN KARAWANG yang salah satu objeknya adalah tanah timbul yang merupakan sumber perolehan tanah bagi Bank Karawang – Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tanah yang berasal dari hasil penetapan tanah bersama Badan Bank Tanah melaksanakan Kegiatan negara. Peninjauan Langsung Permohonan Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah untuk tanah timbul yang terletak Selanjutnya dilakukan peninjauan lapang dengan di Utara Desa Segarjaya, Kecamatan Batujaya, mengelilingi lokasi tanah timbul dan sebagai Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. informasi bahwa penggunaan tanah pada lokasi Pelaksanaan survei ini dipimpin langsung oleh didominasi oleh tambak, mangrove, dan pantai Direktur Jenderal Penataan Agraria. Kegiatan ini berpasir serta dilakukanya pengambilan sampel dilaksanakan di Pantai Pulau Putri Cikeong pada hari tanah untuk uji kemampuan tanah. Hasil dari Selasa (05/07/2022). kegiatan ini digunakan sebagai dasar rekomendasi penguasaan tanah untuk Badan Bank Tanah. Kegiatan ini diawali arahan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, yang Acara kegiatan ini dihadiri juga oleh Kasubdit menyampaikan bahwa status tanah timbul Penataan WP3WT, Kepala Kantor Pertanahan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Kabupaten Karawang, Kabid Penataan dan negara (tanah negara) yang penggunaan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov Jawa Barat, Kasi pemanfaatan tanahnya harus tetap memperhatikan Penataan dan Pemberdayaan Kantah Kabupaten ketentuan dan syarat penggunaan dan Karawang, Koordinator Substansi Pulau-Pulau Kecil pemanfaatan tanah itu sendiri. dan Perbatasan, dan Kepala Desa Segarjaya beserta Jajarannya. Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah 14 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

KOORDINASI KEMENTERIAN ATR/BPN Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan D terdapat 15 lokasi yang sudah Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, Tata Ruang/Wakil Kepala Badan diselesaikan dan diserahkan pada mekanisme pelaksanaan Reforma Pertanahan Nasional (Wamen sertipikatnya dan masih terdapat 3 Agraria dalam LPRA adalah dengan ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni lokasi Prioritas 1 yang masih berproses melakukan koordinasi yang intensif memimpin rapat bersama Direktorat di tahun 2022, sedangkan untuk lokasi dengan CSO terkait. Karena Jenderal Penataan Agraria di Kantor Prioritas 2 masih berproses dan menurutnya, dengan koordinasi yang Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada berprogres penyelesaian masalahnya. baik dan dukungan pemangku Rabu (13/07/2022). Agenda dalam “Adapun untuk lokasi yang belum kepentingan mampu menyelesaikan pertemuan kali ini adalah membahas masuk dalam prioritas, saat ini masih setiap permasalahan yang dihadapi, Progres Lokasi Prioritas Reforma Agraria didalami dan dilengkapi data serta dalam pelaksanaannya dapat (LPRA). informasinya oleh Kanwil dan Kantah ditangani dengan tepat, sehingga terkait,” Imbuhnya.Pada kesempatan ini masyarakat merasakan manfaatnya. Tujuan dilaksanakannya rapat bersama Wamen ATR/Waka BPN menuturkan, adalah untuk ajang silaturahmi sekaligus mendengar dan mengetahui Kementerian ATR/BPN sebagai salah Turut hadir dalam rapat Sekretaris progres serta hambatan yang dialami Civil Society Organization (CSO) terkait satu institusi pemerintah yang Direktorat Jenderal Penataan Agraria, pelaksanaan LPRA. irektur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengatur urusan agraria dan Direktur Landreform, Direktur melaporkan bahwa pada 72 lokasi usulan yang diterima oleh Kementerian pertanahan terus mendorong Penatagunaan Tanah, serta perwakilan ATR/BPN, perjalanan Reforma Agraria. Hal ini dari CSO, yaitu Konsorsium Pembaruan guna menciptakan kemakmuran dan Agraria (KPA) dan Serikat Petani kesejahteraan masyarakat, sehingga Indonesia (SPI). untuk mewujudkan itu diperlukan percepatan Reforma Agraria. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 15

SELAMAT Jakarta – Segenap Keluarga Teriring doa, semoga Allah SWT ULANG TAHUN Besar Direktorat Jenderal senantiasa melimpahkan BAPAK AWALUDIN, S.H., M.H. Penataan Agraria, Kementerian keberkahan usia dan rezeki, SEKRETARIS DIREKTORAT Agraria dan Tata Ruang/Badan kesehatan, kebahagiaan, JENDERAL PENATAAN AGRARIA Pertanahan Nasional kesuksesan dan kemudahan mengucapkan, Selamat Ulang dalam setiap langkah, Semoga Tahun kepada Bapak Awaludin, Bapak dan keluarga selalu dalam S.H., M.H., Sekretaris Direktorat naungan ridha-Nya, dan dapat Jenderal Penataan Agraria, dimudahkan segala urusannya Minggu (17/07/2022). untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara, Aamiin. 16 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

TANAH UNTUK PANGAN GEOSTRATEGI PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA Jakarta - Dalam rangka memperingati 50 Tahun Himpunan Ilmu maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD) harus didukung oleh Tanah Indonesia (HITI), Direktur Jenderal Penataan Agraria, pemerintah daerah dengan terlibat secara aktif dalam proses Andi Tenrisau menjadi narasumber Seminar Nasional dengan penyusunannya maupun dalam implementasi ke dalam produk tema “Tanah untuk Pangan: Geostrategi Penguatan Kedaulatan Peraturan Daerah. Pangan Indonesia” pada Selasa (19/07/2022). Partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan Dengan mengusung judul Transformasi Lahan untuk Menunjang pengendalian lahan pertanian pangan sangat besar peranannya Kebijakan Pangan: Zona Pangan Dalam Desain Tata Ruang, mengingat mereka sebagai aktor. Oleh karena itu, dalam upaya Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan bahwa mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, implementasi upaya perlindungan dan pengendalian lahan pertanian pangan dan revitalisasi konsep WTU, SPAB serta Neraca Penatagunaan merupakan upaya yang strategis dalam menjaga dan memastikan Tanah menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan ketahanan pangan nasional. Langkah dan upaya perlindungan maupun revisi RTRW. dan pengendalian lahan pertanian pangan harus terintegrasi dengan kebijakan yaitu Rencana Tata Ruang, Perizinan (KKPR) Turut hadir narasumber lain dalam Seminar Nasional ini yaitu dan Pemberian Hak Atas Tanah. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penataan Agraria Kementerian KLHK, Direktur Pertanian dan Pangan Bappenas menekankan agar upaya perlindungan dan pengendalian lahan serta dimoderatori oleh Prof. Budi Mulyanto. pertanian pangan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, baik melalui skema penetapan Lahan Baku Sawah (LBS) Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 17

HALAMAN 21 PEMBUKAAN GTRA WEEK PROVINSI JAWA BARAT Bandung – Dalam rangka mempublikasikan hasil Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Ditjen Penataan Agraria melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Provinsi Jawa Barat menggelar pembukaan GTRA Week Tahun 2022 pada hari Senin (18/07/20220) bertempat di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Acara ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan mengusung tema Jabar Reconnection, kegiatan GTRA Week ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan reforma agraria yang matang dan terukur, sehingga bisa membantu dalam mempercepat kemakmuran masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa Kegiatan GTRA Week ini sangat penting dan strategis. Penting karena membahas konsep, pelaksanaan, evaluasi Reforma Agraria secara menyeluruh sehingga hasilnya nanti lebih komprehensif untuk evaluasi Reforma Agraria ke depan. Kegiatan ini juga strategis karena membahas masalah kemaslahatan manusia, yaitu bagaimana mengelolah Sumber Daya Agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan juga menjelaskan bahwa kegiatan GTRA Expo ini bisa digunakan sebagai wadah dalam menggali dan memperkenalkan berbagai potensi yang ada di Jawa Barat, salah satunya dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Rangkaian kegiatan GTRA Week ini meliputi GTRA Expo, FGD dan Rakor GTRA Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan dari tanggal 18-21 Juli 2022 dengan menghadirkan pameran dari berbagai UMKM yang ada di Provinsi Jawa Barat. . Turut hadir dalam acara ini Sesdirjen Penataan Agraria, OPD Provinsi Jawa Barat, Para Kabid di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Seluruh Kasi Penataan dan Pemberdayaan di seluruh Jawa Barat. Sumber: Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat 18 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

RAKOR GUGUS TUGAS REFORMA Bandung - Rangkaian kegiatan GTRA Week atau Pekan Pada penutupannya, Asisten Perekonomian dan AGRARIA PROVINSI JAWA BARAT GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ditutup dengan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Taufiq Budi pelaksanaan Rapat Kordinasi Gugus Tugas Reforma Santoso, berharap agar dalam melakukan kegiatan Agraria di Hotel The Pullman, Bandung pada Kamis Reforma Agraria bisa lebih mengutamakan kolaborasi (21/07/2022). GTRA Week ini ditutup oleh Asisten dan kerjasama demi tercapainya target secara optimal. Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa “Semua sektor dan unsur yang bersentuhan dengan Barat, Taufiq Budi Santoso. agraria dan tata ruang dalam kegiatan pembangunan di Jawa Barat diharapkan dapat memanfaatkan seoptimal Rakor ini diawali penyampaian dari Kepala Kanwil BPN mungkin GTRA baik di tingkat Provinsi maupun Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan, yang Kabupaten/Kota. Selain itu juga diharapkan semua unsur kembali menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat GTRA Provinsi Jawa Barat dapat menjadi bagian dari dan hadir pada Rakor GTRA ini untuk bisa terus solusi dalam mencari penanganan persoalan agraria dan berkolaborasi dalam penyelesaian program Reforma tata ruang di Provinsi Jawa Barat” ujarnya. Agraria di Provinsi Jawa Barat. Acara Rakor ini juga dihadiri dari Unsur TNI, Polri, Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Penataan Kejaksaan, Perwakilan OPD di Provinsi Jawa Barat, serta Agraria, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa kegiatan Pejabat Struktural di lingkungan Ditjen Penataan Agraria GTRA harus dipastikan dapat bekerja secara baik dengan dan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. melakukan kolaborasi dan kerjasama demi terwujudnya kemakmuran rakyat secara menyeluruh. “Selain Sumber: Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat diberikan tanah, diberikan bantuan akses permodalan sekaligus juga bantuan lain yang dirasakan diperlukan oleh masyarakat guna memastikan hak atas tanah yang diberikan itu bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebagai bentuk perwujudan amanat pada Pasal 33 UUD 1945” ujarnya. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 19





EKSPOSE DATA NERACA PENATAGUNAAN TANAH SEKTORAL PERKEBUNAN DALAM RANGKA MENCAPAI INFORMASI KESEIMBANGAN ATAS TANAH SESUAI POLA RUANG DI PROVINSI SULAWESI BARAT Mamuju - Ditjen Diharapkan keseimbangan atas tanah Penataan Agraria melalui dapat memberikan manfaat yang positif Kanwil BPN Provinsi bagi masyarakat sehingga membangkitkan Sulawesi Barat perekonomian di Sulawesi Barat. Bapak melaksanakan kegiatan Kakanwil BPN Sulawesi Barat juga data yang diperoleh di akhir Ekspose Data Neraca berharap, ini bisa bermanfaat dan kegiatan Penatagunaan Tanah digunakan oleh berbagai pihak untuk (NPGT) Sektoral membangun Provinsi Sulawesi Barat” Perkebunan Tahun 2022 imbuhnya. yang dilaksanakan secara daring dan luring pada hari Selasa-Rabu, (2-3/8/2022). Kegiatan Ekspose Data ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Hardian, dalam sambutannya beliau berharap “melalui Turut hadir pada kegiatan ini Turut hadir pada kegiatan ini kegiatan NPGT ini dapat Bapak Direktur Penatagunaan tim pusat dari Direktorat tercapai keseimbangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Penatagunaan Tanah atas tanah sesuai dengan Yuniar Hikmat Ginanjar, dalam Kementerian ATR/BPN, Para fungsi kawasan dalam pola arahan beliau menyampaikan pejabat di lingkungan Kanwil ruang demi terciptanya “untuk meningkatkan kapasitas BPN Provinsi Sulawesi Barat, tertib di bidang SDM yang lebih berkualitas Perwakilan OPD Provinsi pertanahan dan menjamin sehingga kedepannya bidang Sulawesi Barat, dan Perwakilan kepastian hukum Planologi maupun Pertanahan Dinas Perkebunan se Provinsi dapat terus berkolaborasi secara Sulawesi Barat. baik untuk meningkatkan kinerja melalui penguasaan ilmu yang Sumber: Direktorat baik” imbuhnya. Penatagunaan Tanah 22 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

KEMENTERIAN ATR/BPN UPAYAKAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA PADA ASET LEMBAGA NEGARA Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 23

PETUALANGAN MUSIM KEMARAU KEMENTERIAN ATR/BPN UPAYAKAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA PADA ASET LEMBAGA NEGARA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan “Selain itu, Presiden RI, Joko Widodo juga menegaskan untuk Nasional (ATR/BPN) terus berupaya melakukan penyelesaian mempercepat penyelesaian konflik agraria dan penguatan konflik agraria pada sejumlah titik di Lokasi Prioritas Reforma kebijakan,” ujar Raja Juli Antoni pada kegiatan pertemuan Agraria (LPRA) yang bersinggungan dengan aset dengan perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kementerian/lembaga (K/L) negara. Hal ini sebagai langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membahas terkait awal berupa koordinasi untuk mempercepat penyelesaian penyelesaian konflik agraria pada Jumat (05/08/2022). konflik agraria yang sifatnya lintas sektoral. Hal serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Ia menyebut bahwa mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan untuk Widodo berkomitmen menyejahterakan rakyat melalui menyelesaikan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, Reforma Agraria dan melakukan percepatan Program khususnya di LPRA. “Berdasarkan usulan dari para Civil Society Strategis Nasional (PSN) yang berhubungan dengan Organization (CSO), didapat 19 titik LPRA yang bersinggungan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah Program dengan aset BUMN. Dalam hal ini aset PT Perkebunan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Nusantara (PTPN) dan dua titik LPRA yang bersinggungan dengan Aset TNI,” jelasnya. 24 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

HARMONISASI Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri ATR/Wakil KEMENTERIAN ATR/BPN Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Wakil Menteri LHK, Alue DAN KLHK DALAM Dohong; Direktur Jenderal Penataan Agraria PERCEPATAN Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau beserta jajaran; REDISTRIBUSI TANAH para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di OBJEK REFORMA lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta jajaran dari AGRARIA DARI KLHK, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang PELEPASAN KAWASAN Kemaritiman dan Investasi; para gubernur, bupati, dan HUTAN Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada lokasi kegiatan pilot project. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersinergi dalam percepatan Reforma Agraria sebagai Program Strategis Nasional (PSN) melalui penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa kedua kementerian ini bertanggung jawab atas amanah besar dalam mengelola dan mengadministrasikan pertanahan di Indonesia. \"Kalau dua kementerian ini kompak, hampir dipastikan semua permasalah pertanahan di Indonesia InsyaaAllah akan dapat dipecahkan,\" ujar Hadi Tjahjanto dalam acara Serah Terima Proposal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (09/08/2022). Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan, TORA dari pelepasan kawasan hutan yang diterima dari KLHK sudah dilepaskan menjadi area penggunaan lain (APL) per Juli 2022, yaitu seluas 1.611.144 hektare. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah ini diarahkan pada lokasi-lokasi kawasan HPK Tidak Produktif yang statusnya masih dicadangkan untuk dilepaskan berada di lima kabupaten, yang tersebar di empat provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 25

IKAWATI MANDIRI, UMKM BERKEMBANG LADARA BANTU UMKM BERKEMBANG Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan Pada kesempatan yang sama, Dalu selaku pembina IKAWATI Provinsi Agung Darmawan juga berpesan Jawa Barat menyampaikan bahwa agar jangan sampai Ladara ini dengan adanya kerjasama dengan mengganggu kegiatan pelayanan Ladara ini diharapkan bisa menjadi kepada masyarakat, tetapi harus bisa pendukung dalam melakukan akses menjadi pendukung dalam reform dan sekaligus juga bisa memaksimalkan kegiatan pelayanan, dimanfaatkan untuk membantu sehingga kedepannya IKAWATI bisa memberdayakan masyarakat kecil. mandiri, UMKM berkembang dan \"Ladara merupakan pendukung pelayanan tetap berjalan. dalam membuka ruang partisipasi dari rekan-rekan IKAWATI dalam Sumber: Kanwil BPN Prov. Jabar menunjang kegiatan UMKM yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat,\" tegasnya saat menyampaikan kata sambutan. 26 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

FGD PENGUATAN LAYANAN Turut hadir secara luring Direktur Jenderal PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DEMI MEWUJUDKAN Penataan Agraria, Andi Tenrisau, dalam PENATAGUNAAN TANAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN arahan nya beliau menyampaikan bahwa Jakarta - Ditjen Penataan Agraria “FGD Penguatan Layanan Pertimbangan melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Focus Group Teknis Pertanahan (PTP) adalah salah satu Discussion (FGD) Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) upaya untuk memastikan pelayanan Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring dan luring pada hari Senin-Kamis, Pertimbangan Teknis Pertanahan yang (08-11/8/2022) diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Ka Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis BPN Nomor 12 Tahun 2021 dapat Pertanahan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria yang diwakili dilaksanakan dengan baik oleh Kantor oleh Sekretaris Direktur Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, dalam sambutannya Pertanahan, sehingga dapat mewujudkan beliau menyampaikan bahwa “melalui kegiatan Penguatan Layanan Pertimbangan penatagunaan tanah dan ruang yang Teknis Pertanahan ini, diharapkan pegawai di lingkungan penatagunaan tanah memiliki efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil kemampuan dalam pengolahan data Pertimbangan Teknis Pertanahan, sehingga guna. Pada akhirnya, keberhasilan layanan mendukung terselenggaranya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebaik- PTP dapat mendukung kemudahan dalam baiknya pada Kantor Pertanahan di daerah” imbuhnya. berinvestasi demi meningkatkan kemaslahatan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)” imbuhnya. Turut hadir pada kegiatan ini secara luring Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktur Penatagunaan Tanah, Direktur Landreform, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Pejabat Fungsional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se indonesia, BKPM dan secara daring DJTR serta PUSDATIN. Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 27

SELAMAT ULANG TAHUN DIREKTUR LANDREFORM, BAPAK SUDARYANTO, S.H., M.M. Jakarta – Segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengucapkan, Selamat Ulang Tahun kepada Bapak Sudaryanto, S.H., M.M., Direktur Landreform, Kamis (11/08/2022). Teriring doa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan usia dan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kemudahan dalam setiap langkah. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam naungan ridha-Nya, dan dapat dimudahkan dalam mewujudkan Redistribusi Tanah di Seluruh Indonesia, Aamiin. 28 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2022 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 29

Bengkulu – Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal “Terkait dengan diskusi kita kali ini Penataan Agraria melakukan Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Agraria, Awaludin yang kalau ada yang belum dapat kami Penataan dan Pemberdayaan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi hadir langsung turut memberikan beri solusi nanti akan menjadi Bengkulu. Kegiatan monitoring diadakan secara daring dan luring arahan dan pembinaan terkait catatan dan laporan yang akan bertempat di Aula Kanwil Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis Capaian Kinerja Kegiatan disampaikan kepada pimpinan.” (11/08/2022) Penyelenggaraan Penataan Agraria. Ucap Awaludin menutup sesi diskusi. Beliau memaparkan Progress Beliau juga berharap semoga target Redistribusi Tanah, GTRA, DIP4T, Bidang Penataan dan Penatagunaan Tanah, Pemberdayaan Provinsi Bengkulu Pemberdayaan Tanah Masyarakat, dapat tercapai. serta Hambatan, Kendala, Dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Masalah di Provinsi Bengkulu. Turut hadir pada kegiatan ini secara daring dan luring Kepala Bagian Bengkulu, Sukiptiyah membuka dan Tata Usaha, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, memberikan sambutan. Dalam Selanjutnya dibuka pula sesi diskusi Kepala Bidang Penataan dan terkait Hambatan, Kendala Dan Pemberdayaan, Kepala Seksi sambutannya beliau berharap Masalah yang dihadapi oleh para Penataan dan Pemberdayaan se- Kepala Seksi Penataan Dan Provinsi Bengkulu. Serta hadir pula bahwa dengan adanya Monitoring Pemberdayaan se-Provinsi Bengkulu secara langsung tim Pusat yang hadir secara luring maupun Direktorat Jenderal Penataan dan Evaluasi ini dapat membantu daring. Agraria, dan Para Pejabat di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bidang Penataan dan Bengkulu. Pemberdayaan di Provinsi Bengkulu dapat selesai di akhir bulan Oktober 2022. 30 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

INTEGRASI DATA NPGT SEKTORAL PERKEBUNAN DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN LAHAN PERKEBUNAN DI PROVINSI MALUKU Ambon – Direktorat Jenderal Penataan Agraria \"Selain itu hasil penyusunan neraca penatagunaan melalui Kanwil BPN Provinsi Maluku melaksanakan tanah sektoral perkebunan juga dapat menjadi bahan kegiatan Rapat Integrasi Data Neraca Penatagunaan pertimbangan bagi provinsi dalam merencanakan Tanah (NPGT) Sektoral Perkebunan Tahun 2022 secara alokasi ruang terutama peruntukan kawasan luring dan daring di Hotel Santika Premiere Ambon perkebunan, sebagai bahan kebijakan dan pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu (18- pelaksanaan penyesuaian penggunaan dan 20/08/2022). pemanfaatan tanah dengan RTRW, kebijakan dan penyusunan program penataan pertanahan, serta Rapat dibuka oleh Kakanwil BPN Prov. Maluku, R. Agus kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan Marhendra. Dalam sambutannya menyampaikan permasalahan pertanahan dan koordinasi lintas bahwa tujuan kegiatan penyusunan NPGT Sektoral sektor”, Imbuhnya. Perkebunan adalah untuk memperoleh informasi ketersediaan perkebunan melalui penguasaan, Rapat ini turut dihadiri oleh Pejabat Struktural dan penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sebagaimana tertuang dalam rencana tata Fungsional di Lingkungan Kanwil BPN Prov. Maluku, ruang wilayah (RTRW). Kepala Kantor Pertanahan, Dinas Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, menyampaikan Pertanian/Perkebunan Kabupaten/Kota dan Prov. bahwa informasi yang dihasilkan dari penyusunan NPGT Sektoral Perkebunan diharapkan dapat menjadi sarana Maluku, BPS di Prov. Maluku. dalam pengendalian penggunaan tanah perkebunan dengan komoditas tertentu dan monitoring terhadap Kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan Berita penguasaan tanah-tanah perkebunan. Acara Kesepakatan Data NPGT Sektoral Perkebunan Prov. Maluku yang telah dibahas Perdesk oleh OPD terkait yang kemudian ditandatangani oleh Perwakilan Kanwil BPN Maluku, Dinas Perkebunan Kab/Kota dan Provinsi, serta BPS Provinsi. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 31

KONSULTASI PUBLIK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DIY TAHUN 2022 Yogyakarta – Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Kanwil BPN Provinsi D.I Yogyakarta melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Konsultasi Publik Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kabupaten Sleman TA 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu(24/08/2022) di Rich Hotel Yogyakarta. Kegiatan FGD NPGT Kab. Sleman dibuka oleh Kepala Kanwil BPN DIY, Suwito, dalam arahannya menyampaikan pentingnya NPGT sebagai salah satu instrument untuk menilai seberapa jauh setiap fungsi kawasan telah dilaksanakan, digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan RTRW. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah, Yuniar Hikmat Ginanjar hadir secara langsung menjelaskan bahwa penyusunan NPGT Kabupaten Sleman sangat strategis terkait dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Sleman diantaranya sebahan bahan evalusi dan revisi RTRW, upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan rekomendasi pengembangan wilayah dalam rangka kemudahan dan ketersediaan tanah untuk pembangunan daerah. Konsultasi publik dikemas dalam acara FGD dengan tema “Optimalisasi NPGT dalam Mendukung Pembangunan Sleman Smart Regency”. Narasumber yang dihadirkan, Bakti Setiawan, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM yang menyampaikan materi Peran pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi Lahan berdasarkan Perencanaan Daerah dan Dona Saputra Ginting, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sleman yang menyampaikan materi tentang Implikasi ketidaksesuaian Penggunaan Tanah terhadap Pola Ruang. NPGT menampilkan data ketersediaan tanah dan kesesuaian tanah terhadap tata ruang saat ini yang ada di Kabupaten Sleman. Diharapkan, parameter yang digunakan dalam penyusunan NPGT dapat dimanfaatkan secara optimal terkait permasalahan alih fungsi lahan, pengendalian harga dan nilai tanah, pencadangan tanah, penghitungan jasa ekosistem serta perencanaan masa depan lingkungan yang adil, aman dan berkelanjutan. Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah 32 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

DITJEN PENATAAN AGRARIA BERSAMA IKAWATI ADAKAN RAPAT AWAL GEBYAR UMKM IKM NUSANTARA Direktorat Jenderal Penataan Agraria bersama Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN melaksanakan Rapat Awal Gebyar UMKM IKM Nusantara di Ruang Rapat Ditjen Penataan Agraria, pada hari Senin (29/08/2022). Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Penataaan Agraria, Andi Tenrisau bersama Pembina IKAWATI, Nanny Hadi Tjahjanto dan dihadiri Wakil Pembina IKAWATI, Nurlaili Raja juli Antoni; Sekretaris Ditjen Penataan Agraria, Awaludin; Direktur Landreform, Sudaryanto; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novinjandri; Pengurus IKAWATI Pusat; serta Pejabat Administrator di Lingkungan Ditjen Penataan Agraria. Dalam rapat ini dibahas mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan Expo UMKM yang berisi pelaku UMKM se-Indonesia binaan Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan menggandeng LADARA dalam rangka peringatan HANTARU Tahun 2022. “Konsep expo yaitu akan diisi oleh pelaku UMKM yang sudah di sortir dari berbagai tingkatan yaitu melalui naik kelas, naik panggung dan naik pamor. Jadi pelaku UMKM terbaik hasil kurasi dari binaan IKAWATI Kantor Pertanahan dinaikkan ke IKAWATI Kanwil BPN, kemudian UMKM binaan Kanwil BPN se-Indonesia yang terpilih akan tampil di expo UMKM,” Jelas Pembina IKAWATI. Ditjen Pentaan Agraria mendukung penuh ide besar IKAWATI dalam memajukan UMKM binaan Kementerian ATR/BPN. “IKAWATI hadir untuk membantu tugas Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN salah satunya dalam hal percepatan akses melalui pembinaan UMKM. Ini menjadi tugas bersama untuk mensinkronkan kegiatan program yang ada di Kementerian ATR/BPN dengan ide besar IKAWATI dalam memajukan UMKM yang dibina oleh Kementerian ATR/BPN melalui Reforma Agraria,” Ucap Andi Tenrisau. Wakil Pembina IKAWATI turut menambahkan bahwa beliau berharap agar berbagai pihak yang terkait dapat bekerja sama dan saling bersinergi sehingga dapat memberikan hasil nyata untuk kemajuan bersama khususnya UMKM. Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 33

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berfokus pada penyelesaian permasalahan pertanahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Melalui pendekatan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN mendorong resolusi penyelesaian masalah pertanahan demi meningkatkan perekonomian hingga mencapai kemakmuran masyarakat Aceh. Menyangkut hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto pada Rabu (31/08/2022) menerima kehadiran Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pada pertemuan ini, Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa ia berharap Provinsi Aceh dapat semakin berkembang dalam aspek ekonomi. Menurutnya, perlu adanya penyelesaian terkait permasalahan pertanahan dan permasalahan perjanjian Helsinki. Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menargetkan redistribusi tanah bagi 3.000 jiwa eks kombatan, tahanan politik/narapidana politik (Tapol/Napol), dan masyarakat terdampak konflik di Aceh. “Kita berikan program Reforma Agraria. Selain kita berikan redistribusi tanah, kita juga melakukan pendampingan (akses reform). Ini supaya masyarakat Aceh bisa merasakan kegiatan perekonomian,” terang Menteri ATR/Kepala BPN. Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Saiful Haq; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh, Mazwar; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. 34 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02



Jakarta – Segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengucapkan, Selamat Ulang Tahun kepada Bapak Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Penataan Agraria, Jum'at (23/09/2022). Teriring doa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan usia dan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kemudahan dalam setiap langkah, Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam naungan ridha-Nya, dan dapat dimudahkan segala urusannya untuk mewujudkan Reforma Agraria di Tanah Air Tercinta, Aamiin. 36 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE-62 UUPA Segenap jajaran Keluarga Besar Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN mengucapkan Selamat Memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai kesatuan masyarakat agraris dan beradat, UUPA menjadi produk hukum yang penting bagi penjaminan kebutuhan tanah masyarakat di Indonesia. Mari bersama wujudkan tujuan UUPA untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga semangat yang terkandung dalam UUPA semakin menjiwai dan memotivasi “Kementerian ATR/BPN Cepat, Berkualitas, dan Tangguh” Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 37

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menambah formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama. Hal ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat pekerjaan tata ruang dan pertanahan, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto melantik Andi Tenrisau sebagai Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Jumat (23/09/2022). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa saat ini sudah terisi empat formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menilai, Andi Tenrisau yang memiliki pengalaman menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN berkompeten untuk mengemban Jabatan Fungsional ini. \"Kami mengucapkan selamat kepada Pak Andi Tenrisau. Beliau sebagai kader yang sangat mumpuni, yang telah melalui sebuah proses yang sangat profesional, berkarier, serta uji kompetensi beliau sebagai ahli penata ruang,\" ungkapnya. SELAMAT DR. ANDI TENRISAU, S.H., M.HUM., SEBAGAI FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI UTAMA SEKALIGUS PLT. DIRJEN PENATAAN AGRARIA Himawan Arief Sugoto memastikan bahwa pengangkatan Andi Tenrisau sebagai Pejabat Fungsional sekaligus Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN telah mendapat persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. \"Ini suatu bentuk sikap profesional yang dilakukan oleh Saudara Andi Tenrisau, sehingga diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk terus berkontribusi hingga waktu yang akan datang,\" tuturnya. 38 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

MASYARAKAT SEBAGAI PILAR KELIMA DALAM PERWUJUDAN REFORMA AGRARIA Semarang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (Rakor GTRA) Provinsi Jawa Tengah, yang diadakan di PO Hotel Semarang, pada Rabu (28/09/2022). Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Sinergitas 4 Pilar: Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah”. “Saya lihat tema Rakor GTRA Provinsi Jawa Tengah ini sudah tepat, tapi berdasarkan pengalaman menyelesaikan konflik pertnahan akan sulit kalau tidak tercipta satu sinergi. Maka perlu ditambahkan satu pilar lagi, yaitu masyarakat. Sehingga, harapan saya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat berjalan dengan baik. Dan dengan kuncinya, yaitu komunikasi,” ujar Hadi Tjahjanto. Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun Kabupaten se-Jawa Tengah juga diimbau oleh Menteri ATR/Kepala BPN untuk aktif memberikan informasi tentang potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan juga mendorong untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan melalui GTRA. Selain itu, Hadi Tjahjanto juga telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria untuk menginventarisir tanah-tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) dan tanah telantar untuk segera dijadikan objek redistribusi tanah kepada masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang membuka Rakor tersebut juga memaparkan masalah dan capaian yang ada di Jawa Tengah. “Pak Menteri, saya melaporkan sudah seluruh Kabupaten membentuk GTRA. Mudah-mudahan Rakor ini menjadi efektif dan solusi bagaimana berkomunikasi agar bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita di daerah juga siap untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,” tutur Ganjar Pranowo. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 39

FGD PENYUSUNAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KEGIATAN PENATAGUNAAN TANAH DI DAERAH Jakarta - Ditjen Penataan Agraria melalui Kasubdit Penataan Wilayah Pesisir, Pulau- Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah kegiatan FGD Penatagunaan Tanah Tahun 2022 Tertentu, Farida Widyartati menyampaikan yang dilaksanakan pada hari Jum’at bahwa Sinkronisasi data Wilayah Pesisir, (30/09/2022) di Hotel JS Luwansa Jakarta. Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu merupakan salah satu manajemen Kegiatan FGD ini dibuka oleh Sekretaris pengelolaan untuk mendapatkan data yang baik terkait Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Direktorat Jenderal Pentaan Agraria, Awaludin, Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. Banyak sengketa dan konflik dari tanah dalam sambutannya beliau menyampaikan timbul sehingga perlu dibuat juknis. bahwa “Setiap RDP dengan Komisi II yang Turut hadir pada kegiatan ini Perwakilan Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, menjadi perhatian utama adalah capaian. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Bidang Penataan Bagaimana mempercepat kinerja melalui dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Provinsi Bali, Perwakilan Inspektorat Jenderal, forum ini akan ditelisik satu-persatu dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Perwakilan kelemahan dan kelebihannya akan Statistik Tanaman Pangan Hortikultural dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik. dimanfaatkan untuk kinerja tahun depan”. Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah Pada kesempatan yang sama Kasubdit Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional, Munawar, menjelaskan bahwa Neraca penatagunaan tanah memberikan informasi mengenai perubahan tanah dalam kurun waktu tertentu, mengetahui seberapa besar kesesuaian dengan arah pola ruang dan mengetahui lokasi/tanah yang secara arahan tata ruang penguasaan dan penggunaan dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya. 40 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02



PERSIAPAN KUNJUNGAN Bupati Blora, Arief Rohman, dalam MENTERI ATR/KEPALA BPN KE KABUPATEN BLORA, pembukaannya menyampaikan PROVINSI JAWA TENGAH bahwa permasalahan pertanahan di Kabupaten Blora - Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat koordinasi dengan Kabupaten Blora sudah terjadi sejak Bupati Blora pada hari Jumat (07/10/2022). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka persiapan kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN lama. “Kami senang dengan terkait penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Blora. kunjungan Bapak Dirjen dan jajaran kesini dalam rangka memberikan arahan terkait masalah tanah yang menjadi concern kita bersama karena ini merupakan aset negara”, ujarnya. Seperti yang diketahui, masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora selama ini menduduki tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Blora. Selama puluhan tahun juga masyarakat Kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora menuntut legalisasi tanah yang mereka tempati. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian ATR/BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Plt Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menyampaikan bahwa, berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dibahas bersama, arahan Menteri ATR/Kepala BPN agar pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengelola tanah ini dan diberikan kepastian hukum, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kakanwil BPN Prov Jawa Tengah, Staff Khusus Menteri, Jajaran Forkopimda Blora, Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Kepala Kepolisian Resort Blora, perwakilan Pengadilan Negeri Blora, Sekretaris Daerah beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria 42 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

MENTERI ATR/ KEPALA BPN PASTIKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN DI KABUPATEN BLORA TEPAT SASARAN Blora - Dalam menyelesaikan Menindaklanjuti permasalahan tersebut, permasalahan pertanahan, Kementerian Kementerian ATR/BPN bersepakat dengan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pemerintah Kabupaten Blora dan Forum Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggandeng lima pilar, yakni Kabupaten Blora dalam menyelesaikan Kementerian ATR/BPN itu sendiri, konflik tanah tersebut. \"Kami telah pemerintah daerah, aparat penegak berkoordinasi dan melakukan pertemuan hukum, badan peradilan, dan masyarakat. dengan para pihak. Kedatangan saya hari ini Tujuannya adalah untuk meningkatkan adalah untuk memastikan agar kesejahteraan masyarakat. permasalahan yang terjadi sejak bertahun- Seperti yang dilakukan dalam kunjungan tahun lalu di Kawasan Wonorejo benar- kerjanya ke Kabupaten Blora, Menteri benar terselesaikan dan tepat sasaran, agar ATR/Kepala BPN menemui langsung para masyarakat mendapatkan rasa keadilan dan pihak yang masuk ke dalam pilar tersebut kepastian hukum atas tanah,\" ujar Menteri guna mempercepat penyelesaian ATR/Kepala BPN saat berdialog dengan masalah pertanahan. Sebagai informasi, masyarakat Desa Wonorejo, pada Sabtu masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan (08/10/2022). Cepu, Kabupaten Blora selama ini Adapun dalam kunjungan kali ini, turut menduduki tanah Hak Pakai Pemerintah hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten Blora. Selama puluhan tahun Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; juga masyarakat Kawasan Wonorejo, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Kabupaten Blora menuntut legalisasi Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran; serta tanah yang mereka tempati. Forkopimda Kabupaten Blora. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 43

44 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

ATR/BPN GOES TO CAMPUS BERSAMA UNIVERSITAS INDONESIA Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 45

ATR/BPN GOES TO CAMPUS: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PERTANAHAN UNTUK PELAYANAN YANG LEBIH CEPAT, EFISIEN DAN TRANSPARAN Depok - Kementerian ATR/BPN melaksanakan kegiatan ATR/BPN Goes Kementerian ATR/BPN berupaya To Campus di Universitas Indonesia (UI) pada hari Kamis (13/10/2022). memberi kepastian hukum terhadap Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Transformasi Digital setiap tanah yang dimanfaatkan Layanan Pertanahan untuk Pelayanan yang Lebih Cepat, Efisien dan masyarakat. Salah satu langkah yang Transparan”. dilakukan yakni melaksanakan program Kegiatan ini menghadirkan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, PTSL. sebagai Keynote Speaker. Dalam paparannya, ia menyampaikan Langkah lain yang dilakukan bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran, Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyejahterakan masyarakat ialah PERBAIKAN REGULASI SERTA TRANSFORMASI melalui Reforma Agraria. \"Reforma DIGITAL, JEMBATAN MENUJU LAYANAN PERTANAHAN Agraria adalah menata kembali atas YANG CEPAT, EFISIEN, DAN TRANSPARAN ketimpangan kepemilikan lahan sehingga mencapai suatu keadilan,\" ucap Hadi Tjahjanto. Depok - Untuk mewujudkan visi Salah satu perubahan besar yang sebagai institusi pertanahan dan tertuang dalam UU CK ialah Selanjutnya Plt. Dirjen Penataan tata ruang bertaraf dunia, pemberian hak sementara di Agraria, Andi Tenrisau, sebagai salah Kementerian Agraria dan Tata atas hak pengelolaan (HPL) satu narasumber pada kegiatan ini memaparkan terkait Transformasi Ruang / Badan Pertanahan pemerintah. Kebijakan Pertanahan Pasca UUCK. Ia Nasional (ATR/BPN) terus memaparkan bahwa UUCK melakukan bertransformasi sesuai dengan \"Dengan aturan ini, konflik- sinkronisasi dan terobosan hukum di konflik agraria yang selama ini kebutuhan zaman. Seperti sulit diselesaikan karena aset bidang Tata Ruang dan Pertanahan, (pemerintah) susah dilepaskan diketahui, Kementerian ATR/BPN maka dilakukan perubahan hak yaitu: 1) memperkuat konsep Hak sehingga kalau ada tanah yang tengah melakukan perbaikan di dikuasai masyarakat di areal aset Pengelolaan dan memperjelas pemerintah dan BUMN bisa kita segala lini, baik regulasi maupun kelola dan diberikan asetnya pengaturan Hak Atas Tanah; 2) tidak hilang,\" kata Andi Tenrisau sistem yang saat ini berbasis dalam kegiatan ATR/BPN Goes to menyelesaikan permasalahan Campus di Universitas Indonesia, digital. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan tanah bagi diharapkan Kementerian pembangunan untuk kepentingan ATR/BPN dapat memberikan umum; 3) menyelesaikan objek tanah layanan secara lebih cepat, terlantar termasuk kawasan terlantar; 4) efisien, dan transparan. menyelesaikan permasalahan- permasalahan penataan ruang; 5) Terkait dengan perbaikan Kamis (13/10/2022). menyelesaikan ketidaksesuaian antara regulasi, Plt. Direktur Jendral Pada kegiatan ini Menteri Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Penataan Agraria, Andi Tenrisau ATR/Kepala BPN turut hadir memaparkan bahwa upaya yang didampingi oleh Wakil Menteri Tanah dan/atau Hak Pengelolaan. tengah dilakukan Kementerian ATR/Wakil Kepala BPN, Kepala ATR/BPN telah tertuang dalam Biro Hubungan Masyarakat serta Pada kegiatan ini Menteri ATR/Kepala Undang-Undang Nomor 11 Tahun Kepala Pusdatin dan LP2B. BPN turut didampingi oleh Wakil 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat serta Kepala Pusdatin dan LP2B. beserta turunannya. Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria 46 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

KUNJUNGAN PLT DIREKTUR Kabupaten Gowa - Mengawali JENDERAL PENATAAN AGRARIA DAN TIM kegiatan Pembinaan Tugas dan KE KANTOR PERTANAHAN Fungsi Kanwil dan Kantah di KABUPATEN GOWA Provinsi Sulawesi Selatan, Plt. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau dan Tim mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada hari Senin (24/10/2022). Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kakanwil BPN Menanggapi hal tersebut, Andi Tenrisau Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Wibisono. Dalam memberikan arahan, jika pada lokasi pembukaannya beliau menyampaikan rasa tersebut tidak ada kesepakatan untuk terima kasih atas kunjungan Plt. Direktur dilaksanakan redistribusi tanah, maka hal Jenderal Penataan Agraria beserta tim. “Pada ini perlu diantisipasi dengan mencari kesempatan ini kami harap Bapak Dirjen dan lokasi cadangan agar target yang sudah tim dapat memberi pembinaan sehingga Kantah ditetapkan dapat diselesaikan pada tahun Kabupaten Gowa dapat melaksanakan ini. “Saya harap redistribusi tanah pekerjaan PSN maupun pekerjaan rutin dengan sebanyak 2.250 bidang di Kabupaten Gowa semakin baik” ungkapnya. tetap dapat dilaksanakan”. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Pada kunjungan kerja ini dihadiri oleh paparan oleh Kakan Kabupaten Gowa, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Kamaruddin, yang melaporkan bahwa kegiatan Agraria, Kepala Biro Keuangan dan BMN, redistribusi tanah di Kabupaten Gowa, pada perwakilan Dirketorat Landreform dan dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perwakilan Direktorat Penatagunaan terdapat hambatan yakni terdapat sejumlah Tanah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan jajaran Kepala Seksi di Kantor Pertanahan hutan dan aset PTPN. “Meski demikian, kami Kabupaten Gowa. sudah membuat rencana aksi agar kegiatan ini dapat selesai pada minggu kedua bulan Desember 2022” ujarnya. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 47

PEMBINAAN TUGAS DAN FUNGSI KANWIL DAN KANTAH OLEH TIM 7 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA Makassar – Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni melaksanakan pembinaan pada Kanwil dan Kantah dalam wilayah kerjanya, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria selaku Koordinator Tim 7 beserta tim ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria didampingi Kepala Biro Keuangan dan BMN serta Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pada hari Selasa (25/10/2022). Mengawali sambutannya, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) arahan Presiden kepada Menteri ATR/Kepala BPN yaitu percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk mafia tanah, dan dukungan pembangunan IKN. “Dalam konteks pelaksana di daerah, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya” ujarnya. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Plt. Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Wibisono. Secara umum, ia melaporkan bahwa kinerja Kanwil dan Kantah di Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya sudah cukup baik, terdapat beberapa hambatan, kendala dan masalah namun semua kegiatan ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun ini. Turut hadir pada kegiatan ini yaitu Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Kepala Subdirektorat Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional, seluruh Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan. 48 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02

Makassar - Presiden RI, Joko Widodo, pada rapat terbatas menugaskan Menteri ATR/Kepala BPN untuk menginventarisasi potensi tanah untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan audiensi dengan Bupati Luwu Utara pada hari Rabu (26/10/2022) untuk membahas potensi tanah untuk kegiatan PSN yang ada di Kabupaten Luwu Utara. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA TINDAK LANJUTI PERMASALAHAN EKS HGU PT SEKO FAJAR PLANTATION, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN AUDIENSI DENGAN BUPATI LUWU UTARA Pada kegiatan ini Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menyampaikan bahwa terdapat penguasaan masyarakat di atas tanah eks HGU PT Seko Fajar Plantation. “PT Seko Fajar Plantation memanfaatkan bidang tanah tersebut tidak sesuai peruntukannya dan di atas tanah HGU tersebut dikuasai oleh masyarakat”, ungkapnya. Lebih lanjut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Taufik, melaporkan bahwa HGU Nomor 1 dan HGU Nomor 2 atas nama PT Seko Fajar Plantation memiliki luas masing-masing 12.676 ha dan 11.041 ha. Menanggapi hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, memberikan arahan yang juga disepakati oleh seluruh peserta rapat yaitu penyelesaian konflik permasalahan eks HGU ini diselesaikan dengan mekanisme pemberian Hak Pengelolaan kepada Bank Tanah. Kemudian dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, pengaturan dan pemanfaatan tanah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, terlebih dahulu dilakukan IP4T dan kajian studi kelayakan di lokasi eks HGU tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sesditjen Penataan Agraria, Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Kasubdit Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional, Kabid Penataan dan Pemberdayaan beserta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 49

TINDAKLANJUTI SERAH TERIMA PROPOSAL KAWASAN HUTAN KEPADA MENTERI LHK, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN RAPAT PERSIAPAN AWAL PELAKSANAAN TATA BATAS DI EMPAT PROVINSI LOKASI PILOT PROJECT TAHUN ANGGARAN 2022 Bali - Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan kegiatan FGD Rapat Persiapan Awal Pelaksanaan Tata Batas di 4 (Empat) Provinsi Lokasi Pilot Project Percepatan Redistribusi TORA dari HPK Tidak Produktif dalam rangka Penataan Agraria Berkelanjutan Tahun Anggaran 2022 di InterContinental Bali Sanur Resort pada hari Kamis (27/10/2022). Dalam arahannya, Plt. Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengatakan bahwa percepatan penyediaan TORA melalui pilot project ini merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat khususnya para calon subjek penerima TORA di lokasi pilot dengan luas 53.959,96 ha. Kegiatan ini sudah sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat terkait dengan kepastian hukum atas tanah yang mereka usahakan sebagai sumber penghidupannya. Direktur Landreform, Sudaryanto, dalam diskusi mengatakan bahwa percepatan redistribusi tanah di lokasi pilot project diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah untuk masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan wilayah serta membutuhkan dukungan oleh seluruh pihak terkait dan pemerintah daerah. Kasubdit Pengelolaan P4T, Joko Wiyono, selaku ketua kegiatan pilot project, menyatakan bahwa perlu dilaksanakan rancangan dan finalisasi mekanisme anggaran kegiatan Tata Batas sambil menunggu keluarnya SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Turut hadir dalam acara ini, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, perwakilan dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kepala BPKH Wilayah II, III, IV, dan XXI, OPD pada lokasi pilot project, dan Project Management Assistant. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA 50 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02