PENTINGNYA TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Kementerian ATR/BPN berupaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis teknologi. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa teknologi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ekonomi. Namun, masyarakat \"Pekerjaan yang meningkatkan welfare masyarakat pesisir itu pekerjaan yang yang sehari-harinya hidup sebagai nelayan cukup kompleks. Salah satu yang sekarang ini bisa mempercepat, yaitu tradisional, memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi. Saya pikir dengan program Palapa Ring dan hal terkait teknologi. kemudian telepon seluler, makin banyak masyarakat-masyarakat pesisir Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjangkau, paling sedikit dengan cukup tertinggal dari segi pembangunan teknologi informasi komunikasi (TIK),\" ekonomi karena persoalan-persoalan ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam seperti infrastruktur, pasar, pemanfaatan Diskusi Publik #RoadtoWakatobi ke-21 teknologi, dan juga pendidikan. Menurut \"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sofyan A. Djalil, teknologi menjadi salah Berbasis Teknologi pada Wilayah Pesisir satu pendekatan untuk mengangkat harkat dan Pulau-Pulau Kecil\" secara daring, dan martabat serta peningkatan Selasa (17/05/2022). kemampuan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir yang berbasis teknologi sangat diperlukan. \"Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan berhasil guna yang berdampak pada peningkatan hasil perikanan. Tujuan diskusi ini membahas strategi pendekatan dan akulturasi penggunaan teknologi perikanan pada masyarakat adat, tradisional, dan lokal. Sehingga, kearifan lokal dan aspek ekologis tetap terjaga. Selain itu, juga memberdayakan masyarakat pesisir agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan,\" papar Andi Tenrisau. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 49
Bali - Kementerian ATR/BPN bergegas melaksanakan Reforma Agraria sebagai bentuk dukungan terhadap PSN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. REFORMA AGRARIA MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI BALI ERA BARU YANG TANGGUH Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan dalam sambutannya, Reforma Agraria adalah salah satu solusi untuk menghidupkan kembali perekonomian di Bali. “Dengan Rakor GTRA ini diharapkan mampu mendapat solusi yang optimal serta mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh” ujar Surya Tjandra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Bali yang berlangsung secara luring dan daring pada Rabu (18/05/2022). Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan implementasi Jagad Kertih untuk mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan dalam sambutannya, Reforma Agraria adalah salah satu solusi untuk menghidupkan kembali perekonomian di Bali. “Dengan Rakor GTRA ini diharapkan mampu mendapat solusi yang optimal serta mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh” ujar Surya Tjandra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Bali yang berlangsung secara luring dan daring pada Rabu (18/05/2022). Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan implementasi Jagad Kertih untuk mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh. 50 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Jakarta - Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan PSN Reforma Agraria. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melaksanakan GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2022 ialah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, Kementerian ATR/BPN bisa turut berperan aktif dalam pencegahan kerusakan kawasan mangrove. “Pembahasan ini menarik. Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk berperan aktif mencegah kerusakan mangrove dengan pengendalian pemberian hak,” sebut Surya Tjandra dalam webinar bertajuk Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia, Kamis (19/05/2022). KEMENTERIAN ATR/BPN BERPERAN AKTIF DALAM MENCEGAH KERUSAKAN MANGROVE Jakarta - Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan PSN Reforma Agraria. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melaksanakan GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2022 ialah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, Kementerian ATR/BPN bisa turut berperan aktif dalam pencegahan kerusakan kawasan mangrove. “Pembahasan ini menarik. Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk berperan aktif mencegah kerusakan mangrove dengan pengendalian pemberian hak,” sebut Surya Tjandra dalam webinar bertajuk Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia, Kamis (19/05/2022). Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 51
WUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SELATAN KABUPATEN TASIKMALAYA, DIRJEN PENATAAN AGRARIA KUNJUNGI LOKASI TANAH TIMBUL DAN EX HGU Kabupaten Tasikmalaya - Mengawali kunjungan kerja di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada Senin (30/05/2022), Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau didampingi Direktur Penatagunaan Tanah, Yuniar Hikmat Ginanjar bersama Wakil Bupati Tasikmalaya meninjau Lokasi Tanah Timbul di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong dan Ex Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berada di Desa Ciawi dan Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan kunjungan kerja ini merupakan tidak lanjut dari audiensi Bupati Tasikmalaya dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria terkait sumber TORA dari HGU yang telah berakhir masa berlakunya serta Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin (25/04/2022). Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa potensi Tanah Timbul dan sumber TORA yang diharapkan pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu lokasi tanah timbul yang ada di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya seluas 16.558,21 m2, penggunaan tanahnya berupa pantai berpasir. Lokasi ini berdekatan dengan Pulau Nusamanuk yang merupakan salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sepanjang kawasan ini terdapat pengajuan HPL oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Turut hadir dalam kunjungan lapangan ini Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, dan Kasubdit Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. 52 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Juni
54 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 55
RESMI MEMBUKA GTRA SUMMIT 2022, PRESIDEN JOKO WIDODO TEKANKAN KETERBUKAAN DAN SINERGI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi membuka pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau GTRA Summit 2022 yang berlangsung di Marina Towo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sangat menghargai pertemuan GTRA Summit 2022. Ia berharap, pertemuan ini dapat mengintegrasikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah pertanahan masyarakat. \"Kalau sudah sengketa itu bahaya. Gara-gara sengketa lahan, dampak sosial ekonominya ke mana- mana, hati-hati. Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, bisa merembet ke sosial dan ekonomi. Tidak hanya bagi masalah tanah, tapi persoalan yang lain kalau kita tidak pernah bekerja terintegrasi,\" ujar Jokowi. Presiden Jokowi lebih lanjut menegaskan permintaannya kepada seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah, untuk saling terbuka dan saling bersinergi pada tatanan pelaksanaan. Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Menurutnya, persoalan dimulai dari hal itu, semua pihak harus membuka diri. 56 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 57
USAI TUNTASKAN KONFLIK AGRARIA, PEMERINTAH KEMBANGKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENINGKATAN EKONOMI DESA SUMBERKLAMPOK Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian konflik agraria yang berlangsung selama 61 tahun di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pemerintah melalui program Reforma Agraria melakukan kegiatan penataan akses. Dalam hal ini dengan menyerahkan 21 program pemberdayaan masyarakat kepada para penerima sertipikat hasil dari program redistribusi tanah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Selain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), turut terlibat Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Dalam sambutannya, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan bahwa program Reforma Agraria terdapat program pemberdayaan bagi masyarakat. \"Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan, bahwa tanah yang sudah diredistribusikan harus lebih produktif dan bisa memberikan hasil untuk kehidupan. Untuk itu, saya berpesan agar program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan harus berhasil,” ucapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selasa (21/06/2022). 58 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 59
KUNJUNGAN PEMBINA IKAWATI KEMENTERIAN ATR/BPN KE DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nanny Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan ke Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Jakarta Pusat pada Selasa (28/06/2022). Kunjungan Pembina IKAWATI ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau beserta jajaran. Dalam sambutannya, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan di lokasi yang telah ditetapkan serta pemetaan sosial dengan melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat dan selanjutnya diikuti dengan program pendampingan dengan memberikan akses kepada lembaga permodalan formal dan informal, kerja sama dengan badan usaha tertentu maupun kementerian serta lembaga keuangan. 62 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Pada pertemuan tersebut, Nanny Hadi Tjahjanto bicara soal peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berada di lingkungan Ditjen Penataan Agraria. Ia juga membahas mengenai peluang kerja sama antara UMKM di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Ditjen Penataan Agraria dengan Ladara Indonesia. Ladara Indonesia itu sendiri merupakan platform digital yang mewadahi UMKM untuk berkembang dan bertemu konsumen. Sebagai informasi, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Ditjen Penataan Agraria memiliki peran dalam menyukseskan program Reforma Agraria. Program tersebut dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ibu Nurlaili Raja Juli Antoni beserta anggota IKAWATI, Sesdirjen Penataan Agraria, Direktur Landreform dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 63
Publikasi Penataan Agraria Januari - Juni 2022
Search
