gabungan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT penanganan akses REFORMA AGRARIA

KATA Jakarta, 28 Agustus 2023 PENGANTAR Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria dengan program Penataan Akses, memfasilitasi pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Penataan Akses merupakan salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat kepada penerima Reforma Agraria yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Penataan Akses dilaksanakan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan yaitu Penanganan Akses Reforma Agraria, Penataan Kelembagaan, dan Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran. Penanganan Akses Reforma Agraria dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan sosial untuk selanjutnya dapat disusun model akses reforma agraria dan data penerima akses reforma agraria. Penataan kelembagaan berfokus pada penguatan kelembagaan berupa pembentukan kelompok untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi pembentukan kerja sama dan pendampingan kewirausahaan. Pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran dilakukan dengan cara bekerja sama dengan offtaker agar para pelaku usaha mendapatkan bantuan pemasaran serta didukung dengan fasilitasi infrastruktur untuk memudahkan pemasaran. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Kolaborasi para pemangku kepentingan serta mitra terkait dapat memberikan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima Reforma Agraria menjadi lebih efektif, berkesinambungan dan tepat sasaran dengan harapan menciptakan masyarakat yang mandiri secara berkelanjutan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, Kementerian, Lembaga, serta seluruh mitra kerja Kementerian ATR/BPN baik di tingkat pusat maupun daerah atas kerja sama serta sinergi dalam menyajikan informasi ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian katalog ini dan masukan yang konstruktif kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, Salam Reforma Agraria. Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Ir. Dwi Budi Martono, S.T., M.T.

DAFTAR ISI 01 Perjanjian Kerja Sama Akses Reforma Agraria 02 Model Penanganan Akses Reforma Agraria

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERJANJIAN KERJA SAMA REFORMA AGRARIA

Daftar Isi 1 Kolaborasi Penanganan Akses Reforma Agraria dengan Universitas Gajdah Mada 2 Penataan Akses Reforma Agraria di Minahasa Selatan 3 Dukungan Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat dengan Aruna 4 Peran PNM dalam Pendampingan Kampung Reforma Agraria Dukungan Pemerintah Bagi Peningkatan Ekonomi 5 Dengan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberklampok, Provinsi Bali.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Penataan Akses Reforma Agraria Kab. Minahasa Selatan PENYULUHAN PANGAN PRODUK UMKM PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM (Persero)), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan membentuk suatu koordinasi yang baik dalam memberikan fasilitasi akses permodalan dalam pelaksanaan penataan akses kepada masyarakat khususnya pelaku-pelaku UMKM dengan melakukan Fasilitasi Pengembangan Akses Reforma Agraria. Kegiatan Pengembangan Akses Reforma Agraria ini berfokus pada pendampingan pelatihan keterampilan terhadap pelaku UMKM dan memberikan pelatihan keterampilan yang berupa penyuluhan keamanan pangan UMKM serta bantuan perizinan dalam produk rumah tangga P-IRT dan pengurusan BPOM bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, Subjek RA memperoleh kesempatan mendapatakan bantuan pelatihan dan pendampingan serta alat mesin pertanian. Kolaborasi dan Sinergitas



01 02 Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha Pelatihan Handicraft Berbahan Dasar Pohon Klasterisasi Teritorial Pengrajin Keripik dan Kelapa Sebagai Oleh-oleh Khas Kampung Studi Banding Kewirausahaan ke Pengolahan Reforma Agraria, Pendeglang Banten. Makanan Ringan Solear Tangerang 03 04 05 Kab. Pandeglang Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Selatan Permodalan Usaha Diberikan Bantuan Alat Pertanian Fasilitasi Akses Permodalan Kepada 91 KK di Kampung dan Pupuk Untuk Dalam Pelaksanaan Penataan Reforma Agraria Pandeglang Kelompok Tani Binaan Akses Peaku Usaha UMKM Banten Dengan Nominal Lokasi Akses Reforma Dengan Melakukan Fasilitasi Rp 2jt - Rp 4,5 jt Agraria Akses Reforma Agraria Tanpa Agunan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REFORMA AGRARIA ADALAH PROGRAM STRATEGIS WAKIL MENTERI ATR/BPN MENYAMPAIKAN NASIONAL YANG DIJALANKAN OLEH BERBAGAI K/L BAHWA PROGRAM INI MERUPAKAN KERJA KOLABORASI DAN KEBERHASILAN KOLEKTIF. UNTUK SECARA NYATA MENJAWAB KEBUTUHAN PIHAK YANG TERLIBAT YAITU KEPALA STAF MASYARAKAT . PRESIDEN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENDES PDTT, BAPPENAS, WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH BERKOMITMEN GUBERNUR BALI, BUPATI BULELENG, DAN UNTUK BERKOLABORASI MEWUJUDKAN PROGRAM PERBEKEL DESA SUMBERKLAMPOK. TERSEBUT. DESA SUMBERKLAMPOK DITETAPKAN SEBAGAI KAMPUNG REFORMA AGRARIA SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI PENATAAN ASET DAN PENATAAN AKSES. Produk UMKM

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Scan me!