Laporan Kinerja Tahun 2016 DJP

Rencana Strategis DJP Capaian Pelaksanaan Program s.d C Semester II Tahun 2016No Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis/Program Belum On Selesai dilaksanakan Progress B Menghilangkan tumpang tindih fungsi, baik internal DJP maupun dengan Kemenkeu: Implementasi.C Penyusunan perpres fleksibilitas sdm, √ organisasi, anggaran, remunerasi, dan perlindungan hukumD Lembaga khusus di bawah Presiden terkait pengumpulan penerimaan negara dengan fleksibilitas SDM, organisasi, dan anggaran.E Pengelolaan SDM untuk menunjang penyelesaian RenstraF Pembentukan Center of ExcellenceG Penyusunan arsitektur IT untuk menunjang penyelesaian RenstraH Peningkatan Benefit pegawai (dana pensiun, asuransi, tunjangan keluarga, fasilitas kedinasan, dll)I Penawaran program Golden HandshakeJ Pembentukan unit khusus dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang lebih fokus.

Unit In Penjelasan Capaian Program s.d. Semester II Tahun 2016Charge Telah diterbitkan: 1. KEPDIRJEN Nomor KEP-16/PJ/2016 26 Februari 2016 mengenai saat mulai penerapan Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015. 2. PERDIRJEN Nomor PER-9/PJ/2016 tanggal 3 Agustus 2016 mengenai pedoman penerapan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 pada masa transisi. Sudah selesai dilaksanakan (Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017) Pembentukan Lembaga Khusus di bawah Presiden masih menunggu pembahasan RUU KUP di DPR (dasar hukum pembentukan ini tertuang di salah satu pasal dalam RUU tersebut) Penyelenggaraan berbagai diklat dan pelatihan kepada para pegawai akan terus dilakukan sepanjang tahun Konsep awal adalah pembentukan Center of Excellence sebagai bagian dari BPP. Sampai saat ini belum dilaksanakan karena masih menunggu BPP. Penambahan modul Penilaian Bisnis dan Communication Skill Direktorat KITSDA bersama Setditjen sedang menyusun dasar hukum untuk pemberian benefit kepada pegawai (Sesuai dokumen Renstra, akan dimulai tahun 2017) Direktorat KITSDA bersama Setditjen sedang menyusun dasar hukum untuk pemberian benefit kepada pegawai Berdasarkan konfirmasi dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemenkeu, akan dibentuk Unit Layanan Pengadaan Terpadu Daerah yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh seluruh unit Kementerian Keuangan di wilayah terntentu. Naskah Akademis sedang disusun oleh Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemenkeu.