Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak

2 Penjelasan Tema Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Penjelasan TemaKeterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ...Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kebutuhan pendanaan besar Angin harapan berembus padasebagai otoritas perpajakan untuk pembangunan nasional saat para pemimpin duniaIndonesia mempunyai kepentingan harus didukung dengan iklim negara G20, termasuk Indonesia,besar untuk memiliki akses yang adil dan kondusif bagi mengikatkan diri pada perjanjianterhadap informasi keuangan pelaksanaan pemungutan pajak. internasional di bidang perpajakandalam rangka mempermudah Ketentuan peraturan perundang- untuk menerapkan pertukarankewenangan pemungutan pajak. undangan yang sifatnya membatasi informasi keuangan secara otomatisDalam administrasi perpajakan yang akses otoritas perpajakan untuk (Automatic Exchange of Financialmenganut sistem self-assessment, memperoleh informasi keuangan Account Information/AEOI) sesuaipengawasan kepatuhan atas merupakan celah yang sering dengan standar internasionalpemenuhan kewajiban Wajib dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk yang disepakati sebagaimanaPajak menjadi hal yang mendasar tidak patuh melaporkan penghasilan tercantum dalam Commonuntuk meningkatkan penerimaan dan harta sesungguhnya. Hal ini Reporting Standard (CRS), mulaipajak. Pengawasan tersebut dapat tentunya dapat menghambat tahun 2017 atau paling lambatdilaksanakan dengan optimal terwujudnya keberlanjutan tahun 2018. Inisiatif ini merupakansepanjang telah tersedianya akses efektivitas kebijakan Pengampunan salah satu upaya yang ditempuhyang luas bagi DJP untuk menerima Pajak dan penguatan basis data oleh komunitas global untukdan memperoleh informasi perpajakan, serta berpotensi mengatasi penghindaran pajak (taxkeuangan bagi kepentingan mendorong Indonesia menjadi avoidance) dan pengelakan pajakperpajakan dalam pembentukan negara tujuan penempatan dana (tax evasion) dengan memanfaatkanbasis data perpajakan yang lebih ilegal. celah keterbatasan akses otoritaskuat dan akurat. perpajakan terhadap informasi keuangan di berbagai negara.

3 Kilas BPaleinkje2l0a1sa7n Tema Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakKetersediaan legislasi domestik Berdasarkan peraturan dimaksud informasi, khususnya pada sistemmerupakan salah satu persyaratan DJP diberikan kewenangan informasi, agar sesuai denganutama implementasi AEOI untuk menerima laporan yang standar internasional. Pada tahunberdasarkan CRS. Ditambah tiga berisi informasi keuangan secara 2017, Global Forum on Transparencyelemen lainnya yang perlu disiapkan otomatis dari lembaga keuangan and Exchange of Information for Taxoleh masing-masing negara, yaitu yang memuat identitas lembaga Purposes mengumumkan bahwaketersediaan perjanjian internasional keuangan, tempat penyimpanan Indonesia telah memenuhi seluruhsebagai dasar pertukaran informasi aset, identitas pemilik rekening persyaratan implementasi AEOI,antarnegara, ketersediaan sistem keuangan, nomor rekening termasuk mengenai kerahasiaantransmisi data antarnegara yang keuangan, besaran saldo atau nilai dan penjagaan keamanan informasimemadai, serta terjaminnya dari rekening keuangan di akhir di DJP, sehingga Indonesia telahkerahasiaan dan keamanan data tahun, serta seluruh penghasilan siap menerapkan AEOI berdasarkanyang dipertukarkan. atau pembayaran yang terkait standar internasional yang dengan rekening keuangan tersebut. disepakati.Selama tahun 2017, DJP bekerja DJP juga diberikan kewenangansama dengan para pemangku untuk meminta informasi, bukti, dan/ DJP berkomitmen untuk teruskepentingan khususnya di industri atau keterangan kepada lembaga melakukan peningkatan kualitaskeuangan untuk memastikan keuangan secara langsung, tanpa pengamanan atas kerahasiaanIndonesia dapat berpartisipasi harus melalui prosedur permintaan data dan informasi yang menjadidalam AEOI mulai tahun 2018. izin kepada Ketua Otoritas Jasa tanggung jawab DJP. Salah satuSalah satu gebrakan yang dihasilkan Keuangan seperti yang berlaku di yang ditempuh adalah penerapanadalah dengan diterbitkannya masa yang lalu. kebijakan atas penggunaanPeraturan Pemerintah Pengganti perangkat komputer, hakUndang-Undang (Perppu) Nomor 1 Berakhirnya era kerahasiaan akses perubahan konfigurasiTahun 2017 tentang Akses Informasi informasi keuangan untuk perangkat komputer, sertaKeuangan untuk Kepentingan kepentingan perpajakan tidak penggunaan perangkat lunakPerpajakan yang selanjutnya berarti bahwa privasi keuangan dari melalui implementasi join domaindisahkan menjadi undang-undang para nasabah lembaga keuangan secara nasional di tahun 2017.melalui penetapan Undang-Undang ditiadakan sama sekali. Informasi Regulasi pengawasan internal,Nomor 9 Tahun 2017. Sebagai yang disampaikan kepada DJP yaitu whistleblowing system, jugalegislasi sekunder pelaksanaan merupakan bagian dari informasi akan terus diterapkan sebagai alatAEOI, diterbitkan pula Peraturan perpajakan yang wajib dijaga untuk untuk memperkuat tindakanMenteri Keuangan Nomor 70/ kerahasiaannya berdasarkan pencegahan dan deteksi dini atasPMK.03/2017 tentang Petunjuk ketentuan perundang-undangan. pelanggaran melalui peran sertaTeknis Mengenai Akses Informasi Terdapat ancaman sanksi pidana aktif pemangku kepentingan untukKeuangan untuk Kepentingan bagi pihak yang tidak memenuhi menjadi pelapor pelanggaran.Perpajakan, beserta perubahannya. kewajiban merahasiakanPenerbitan perangkat legislasi informasi tersebut, baik karena Satu hal yang harus kita sepakatitersebut menandai berakhirnya era kealpaan maupun kesengajaan. bersama bahwa kewenangankerahasiaan perbankan dan industri DJP telah melakukan berbagai besar hanya dapat diberikan olehkeuangan lainnya untuk kepentingan penyempurnaan terkait penjagaan konstitusi kepada otoritas yangperpajakan di Indonesia. kerahasiaan dan keamanan kredibel dan berwibawa. ...

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 4Direktorat Jenderal Pajak Perjalanan Menuju Implementasi Pertukaran Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan Indonesia mempersiapkan implementasi pertukaran informasi keuangan pertama di bulan September 2018 2017 Global Forum mengumumkan bahwaIndonesia menerapkan Amnesti Indonesia telah memenuhi seluruhPajak, program penghapusan persyaratan implementasi AEOI, yaitupajak terutang/sanksi administrasi penerbitan legislasi domestik (Perppu Nomorperpajakan/sanksi pidana 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017), termasuk mengenai kerahasiaanberdasarkan deklarasi aset secara dan penjagaan keamanan informasi di DJPsukarela. 2016 2015 Pemerintah Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), yang di dalam Annex F-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018.G20 Leader's Brisbane Summit 2014mendeklarasikan komitmen untukmengimplementasikan AEOI secararesiprokal berdasarkan CommonReporting Standard (CRS) mulai 2017atau 2018. 2013 G20 Leader's Saint Petersburg Summit mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menyusun model FATCA yang dapat diterapkan secara global.Pemerintah Indonesia 2011menandatangani Convention on Amerika Serikat menetapkan ForeignMutual Administrative Assistance in Account Tax Compliance Act (FATCA)Tax Matters (MAC) yang diantaranya untuk mengatasi upaya penghindaran danmengatur pelaksanaan AEOI. pengelakan pajak warga negaranya melalui penyembunyian aset di offshore financial• G20 Leaders' London Summit 2010 center. mendeklarasikan bahwa era 2009 Krisis keuangan global berdampak pada kerahasiaan perbankan untuk hampir seluruh negara di dunia. Diperlukan 2008 sumber pendanaan untuk membiayai kepentingan perpajakan telah penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi untuk bangkit dari krisis, terutama berakhir. dari pajak. Namun basis pajak tergerus karena• Indonesia bergabung menjadi praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang memanfaatkan keterbatasan akses salah satu anggota Global Forum on Transparency and Exchange informasi keuangan. of Information for Tax Purposes (Global Forum). Otoritas DJP untuk mengakses informasi keuangan dibatasi oleh berbagai ketentuan perundang- undangan di sektor keuangan/perbankan.

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 5Direktorat Jenderal Pajak Komitmen Dunia Dalam Angka146 Indonesia bersama dengan negara-negara Negara lain berkomitmen menerapkan pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) Status per November 2017 Negara bertukar mulai 2017 Afrika Selatan, Anguila, Argentina, Belanda, Belgia, Bermuda, Britania Raya, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Guernsey, Hungaria, India, Irlandia, Islandia, Italia,Jerman, Jersey, Kepulauan Cayman, Kepulauan Faroe, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Inggris,Kolombia, Korea, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Meksiko, Montserrat, Norwegia,Perancis, Polandia, Portugal, Pulau Man, Rumania, San Marino, Seychelles, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol,Swedia, Yunani. Negara bertukar mulai 2018 Andorra, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Chili, China, Curaçao, Dominika, Ghana,Greenland, Grenada, Hong Kong (China), INDONESIA, Israel, Jepang, Kanada, Kepulauan Cook, KepulauanMarshall, Kosta Rika, Kuwait, Lebanon, Makau (China), Malaysia, Mauritius, Monako, Nauru, Niue, Pakistan, Panama,Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Selandia Baru, Singapura, SintMaarten, Swiss, Trinidad dan Tobago, Turki, Uni Emirat Arab, Uruguay, Vanuatu. Negara Negara berkembang belum bertukar menetapkan waktu implementasi 2 mulai 2019/2020 1 Armenia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Chad, Djibouti, Ekuador, El Salvador, Filipina, Gabon,Albania, Maladewa, Nigeria,Peru. Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Kamboja, Kamerun, Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Makedonia, Maroko, Mauritania, Mesir, Moldova, Nigeria, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Republik Dominika, Rwanda, Senegal, Tanzania, Thailand, Togo, Tunisia, Uganda, Ukraina. Keterangan: 1. Negara/yurisdiksi berkembang yang tidak memiliki offshore financial center belum diwajibkan untuk mengimplementasikan AEOI, namun negara/ yurisdiksi ini telah menetapkan waktu implementasinya. 2. Negara/yurisdiksi berkembang yang tidak memiliki offshore financial center belum diwajibkan untuk mengimplementasikan AEOI. - Sumber: http://www.oecd.org/tax/transparency/statement-of-outcomes- yaounde.pdf

6 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakDaftar Isi2 Penjelasan Tema4 Kilas Balik 2017 42 Selayang Pandang DJP Perjalanan Menuju 44 Visi dan Misi 45 Kedudukan4 Implementasi Pertukaran 46 Tugas dan Fungsi Informasi Keuangan 47 Peta Fungsi 48 Struktur Organisasi untuk Tujuan Perpajakan 49 Nilai-nilai 50 Sumber Daya5 Komitmen Dunia Dalam Angka8 Ikhtisar Kinerja12 Ikhtisar Keuangan14 Peristiwa Penting20 Penghargaan24 Laporan Direktur Jenderal Pajak30 Profil Pimpinan

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 7Direktorat Jenderal Pajak54 Pembahasan Kinerja Organisasi57 Peta Strategi 2017 95 Tinjauan Fungsi Pendukung58 Capaian IKU dan 95 A. Penataan Organisasi Inisiatif Strategis 2017 99 B. Pengembangan Sumber Daya Manusia 104 C. Pengembangan Teknologi Informasi dan61 Tinjauan Fungsi Utama Komunikasi 61 A. Penerbitan Regulasi Perpajakan 107 D. Pengembangan Proses Bisnis 68 B. Penggalian Potensi 109 E. Kehumasan 72 C. Penegakan Hukum 115 F. Kerja Sama Dalam Negeri 76 D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan 116 G. Kerja Sama Luar Negeri79 E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar 121 Tinjauan Fungsi Keuangan Pengadilan Pajak dan Pemberian 121 A. Penerimaan Perpajakan Bantuan Hukum 126 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak 126 C. Belanja Pegawai 81 F. Pelayanan Perpajakan 127 D. Belanja Barang 87 G. Penyuluhan Perpajakan 127 E. Belanja Modal 91 H. Perpajakan Internasional 128 F. Aset 130 G. Kewajiban Jangka Pendek 130 H. Ekuitas 130 Target Kinerja 2018134 Tata Kelola Pemerintahan 162 Data Statistik136 Ketatalaksanaan 190 Informasi Kantor139 Sistem Penilaian Kinerja141 Sistem Mutasi Pegawai 192 Struktur Organisasi144 Sistem Remunerasi Pegawai 199 Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan147 Sistem Pengendalian Intern 199 Media Sosial DJP160 Keterbukaan Informasi 200 Alamat Kantor Publik

8 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakIkhtisar Kinerja Penerimaan 1 AMNESTI PAJAK 2 (Periode I, II, dan III) Penerimaan Pajak Uang TebusanRp1.151,03 triliun Rp114,54 triliun atau 89,67% dari target Harta yang DiungkapkanPertumbuhan Penerimaan Pajak Deklarasi Dalam Negeri Rp3.700,80 triliun4,07% 2,88% Deklarasi Luar Negeri Rp1.036,76 triliundengan PPh Migas tanpa PPh Migas Repatriasi Rp146,70 triliun Jumlah Rp4.884,26 triliunProporsi Penerimaan per Jenis Pajak Partisipan 51,82% Wajib Pajak orang pribadi 736.093 Wajib Pajak PPh Nonmigas Wajib Pajak badan 237.333 Wajib Pajak 4,37% Jumlah 973.426 Wajib Pajak PPh Migas Pengajuan Surat Pernyataan Harta1,46% 0,59% 41,76% 1.030.014 surat PBB Pajak Lainnya PPN & PPnBM Sumber daya manusia ditugaskan dalam layanan Amnesti Pajak 9.569 pegawai

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 9Direktorat Jenderal Pajak WAJIB PAJAK TERDAFTAR 3 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN 4 Jumlah 72,64Rasio Kepatuhan %39.151.603 Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Jumlah pengguna e-SPTProporsi per jenis Wajib Pajak 859.946 Wajib Pajak 90,78% tumbuh 32,46% dari tahun 2016 Orang Pribadi Jumlah pengguna e-Filing 7,95% 8.816.346 Wajib Pajak Badan tumbuh 4,44% dari tahun 2016 1,28% Bendahara PELAYANAN & PENYULUHAN 5 Indeks kepuasan pengguna layanan DJP 4,27 dari rentang 0,00 (tidak puas) — 5,00 (sangat puas) Indeks efektivitas penyuluhan 3,28 dari rentang 0,00 (tidak efektif) — 4,00 (efektif) Persentase panggilan terjawab dalam layanan contact center Kring Pajak 89,76% meningkat 2,81% dari capaian tahun terjawab 2016

10 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Penerimaan pajak dari Keberatan, pembetulan, pengurangan, hasil pemeriksaan dan penagihan penghapusan, dan pembatalan Rp53,93 triliun 100.081 Pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan permohonan Rp24,27 triliun Banding yang dimenangkan DJPBerkas penyidikan dengan status P-21 40,32% 134 berkas Gugatan yang dimenangkan DJP Penyanderaan 58,51% 82 Wajib Pajak/ Penanggung Pajak KEHUMASAN 6 Aktivitas media sosialIndeks efektivitas kehumasan3,32 dari rentang 0,00 (tidak efektif) — 4,00 (efektif)Jumlah akses situs www.pajak.go.id18.339.448 39.852.842 9.919 512 34 394 juta sessions juta page views tweets posts videos posts

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 11Direktorat Jenderal PajakGOOD GOVERNANCE 7 SUMBER DAYA MANUSIA 8Nilai Kinerja Organisasi Pendidikan dan 501 kegiatan diklat pelatihan diikuti oleh 20.652105,37 kategori “Memenuhi Ekspektasi” pegawaiNilai implementasi akuntabilitas Penugasan 440 kinerja instansi pemerintah mengikuti tugas belajar pegawai91,20 kategori Persentase 91,40% “Memuaskan” pegawai 70.077.044Penilaian Tingkat Kematangan memenuhi standar jam kerja Pengelolaan Organisasi jam latihan meningkat 4,37% dari tahun 2016Predikat A kategori Beban kerja “Sangat Baik”Keterangan:1 Data penerimaan pajak dari Laporan Keuangan DJP 2017 (Audited).2 - Data Amnesti Pajak untuk capaian periode I, II, dan III dari Dashboard Amnesti Pajak diakses 29 Mei 2017. - Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan. - Data jumlah sumber daya manusia berdasarkan Salinan Keputusan Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta per Unit DJP.3 - Data jumlah Wajb Pajak dari Masterfile di ODS diakses 15 Maret 2018.4 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2017 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2017. - Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari Dashboard Kepatuhan diakses 17 Juli 2018. - Data jumlah pengguna e-SPT dari database Consolidated Report (CORO) diakses 27 Juli 2018. - Data jumlah pengguna e-Filing dari Laporan Rencana Strategis Inisiatif 11 Migrasi ke e-Filing.5 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2017. - Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Penyuluhan Perpajakan 2017.6 - Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan DJP 2017. - Data jumlah akses situs www.pajak.go.id berdasarkan hasil pengolahan Google Analytics.7 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2017 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan. - Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2017 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. - Predikat atas Penilaian Tingkat Kematangan Pengelolaan Organisasi diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk pengelolaan organisasi periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Mei 2017.8 - Pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. - Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri. - Data persentase pegawai memenuhi standar jam latihan dari Dashboard Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA diakses 29 Maret 2018. - Data analisis beban kerja berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2017 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

12 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakIkhtisar Keuangan Realisasi 1.160 1.151,08Pendapatan DJP, triliun rupiah 1.105,99 1.140 1.060,94 2015—2017 1.120 1.100 1.080 1.060 1.040 1.020 1.000 2015 2016 2017 1.160 1.151,03 triliun rupiah Realisasi 1.140 1.105,97 Pendapatan dari 1.120Penerimaan Pajak, 1.100 1.060,86 1.080 2015—2017 1.060 1.040 1.020 1.000 2015 2016 2017 90 77,51 miliar rupiah Realisasi 80 49,78 Pendapatan dari 70Penerimaan Negara 60 50 Bukan Pajak, 40 2015—2017 30 20 10 17,29 0 2015 2016 2017

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 13Direktorat Jenderal Pajak Realisasi Belanja DJP, 2015—20178.000 7.341,54 7.066,75miliar rupiah7.0006.000 6.234,465.000 4.373,76 3.621,58 2.301,81 4.233,58 311,074.000 20173.000 2.254,91 Jumlah Belanja2.000 1.932,76 438,09 1.175,20 20161.000- 2015 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalNeraca DJP per 31 Desember 2015, 2016, 2017 Keterangan 2017 2016 2015 (Rp) (Rp) (Rp)Aset Aset Lancar 26.723.372.549.600 32.091.926.343.684 39.864.852.797.470 Aset Tetap 37.611.572.423.959 12.343.377.306.577 12.487.219.505.426 Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya 37.241.243 48.755.000 60.695.000 157.524.220.326 155.860.176.078 441.021.656.995Jumlah Aset 64.492.506.435.128 44.591.212.581.339 52.793.154.654.891Kewajiban 17.263.042.737.946 20.891.105.683.544 13.191.531.623.501 Kewajiban Jangka Pendek 47.229.463.697.182 23.700.106.897.795 39.601.623.031.390Ekuitas 64.492.506.435.128 44.591.212.581.339 52.793.154.654.891Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

14 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakPeristiwa Penting Januari11—13 Januari 19Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penetapan nama GedungNasional I Tahun 2017 bertempat di Mar’íe Muhammad Kantor Pusat DJP menggantikan penamaan sebelumnya,Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan yaitu Gedung Utama Kantor Pusat DJP. Penetapan tersebut merupakan bentukagenda pembahasan strategi penghargaan Kementerian Keuangan kepada almarhum Mar’íe Muhammad,pengamanan penerimaan pajak tahun Menteri Keuangan era Orde Baru (1993—1998) yang dikenal sebagai sosok yang2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki komitmen penuh terhadap integritas sehingga publik menyematkanIndrawati hadir dalam acara dimaksud gelar untuk beliau, Mr. Clean.untuk memberikan pengarahansekaligus memberikan piagampenghargaan kepada para kepalakantor yang berprestasi dalam kinerjapenerimaan pajak tahun 2016. 16 JanuariPenandatanganan Nota 25 JanuariKesepahaman tentang Kerja Samadalam Pelaksanaan Tugas dan Direktur Jenderal Pajak Ken Indonesia di Paris, Perancis, acaraFungsi Kementerian Keuangan Dwijugiasteadi dan Director of penandatanganan tersebut disaksikandengan Tentara Nasional Indonesia the Centre for Tax Policy and oleh Duta Besar Indonesia untukantara Kementerian Keuangan Administration - Organization Perancis Hotmangaradja Pandjaitan.dan Tentara Nasional Indonesia, for Economic Co-operation and Kerja sama DJP dan OECDdilakukan oleh Menteri Keuangan Development (OECD) Pascal Saint- dimaksudkan untuk meningkatkanSri Mulyani Indrawati dan Panglima Amans menandatangani pembaruan kapasitas aparat pajak dalamTNI Jenderal Gatot Nurmantyo. nota kesepahaman dalam lingkup menangani permasalahan pajakBeberapa butir kesepakatan dalam sumber daya manusia. Bertempat internasional.nota kesepahaman tersebut antara di Kedutaan Besar Republiklain terkait pengamanan pemungutanpenerimaan negara serta bantuanpenegakan hukum di bidangperpajakan, kepabeanan dan cukai.Acara berlangsung di Markas BesarTNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 15Direktorat Jenderal Pajak 26 Januari 30 JanuariDirektur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, bersama dengan perwakilan dari Penandatanganan Perjanjian Kerja4 negara lain, yaitu Gabon, Malta, Mauritius, dan Rusia, menandatangani Sama antara DJP dan PT TaspenMultilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of (Persero) tentang Pemanfaatan DataCountry-by-Country Reports (CBCR), dalam upacara penandatanganan yang Penerima Pensiun, Data Pegawaidiselenggarakan di Paris, Perancis. Ikut berpartisipasinya Indonesia dan negara- Aktif, dan Data Karyawan PT Taspennegara tersebut menjadikan total penanda tangan MCAA on CBCR menjadi 57 (Persero).negara. 23 FebruariMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede NgurahPuspayoga, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang mewakili Pemerintah, serta Ketua Umum PengurusBesar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menandatangani nota kesepahaman, bertempat di Gedung PBNU, Jakarta.Salah satu lingkup dalam nota kesepahaman tersebut adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan gunameningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan.2 Maret 3 MaretPenandatanganan Nota Kesepahaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 41 pejabat eselon IIantara Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, bertempat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 orang yang dilantik sebagai pejabatDJP, dan Komisi Pengawas Persaingan eselon II DJP.Usaha tentang Kerja Sama Pengaturan,Pengawasan, Penegakan Hukum,Peningkatan Kepatuhan di BidangPerpajakan, dan Persaingan Usaha.Acara berlangsung di GedungDjuanda I Kementerian Keuangan,Jakarta.

16 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak 13 Maret Baden-Baden, Jerman. Salah satu 7 Juni catatan penting dari hasil pertemuanBertempat di Kantor Pusat DJP, tersebut yaitu penegasan kembali Menteri Keuangan Sri MulyaniJakarta, Menteri Keuangan Sri komitmen G20 untuk mendukung Indrawati bersama lebih dariMulyani Indrawati dan Ketua Dewan sistem perpajakan internasional 70 menteri dan perwakilan dariKomisioner OJK Muliaman D. Hadad yang adil dan modern, termasuk berbagai negara berpartisipasimenyaksikan penandatanganan Nota implementasi program AEOI dan BEPS dalam penandatanganan MultilateralKesepahaman antara Otoritas Jasa mulai September 2017 dan selambat- Convention to Implement Tax TreatyKeuangan (OJK) dan DJP tentang lambatnya pada September 2018. Related Measures to Prevent BaseKerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Erosion and Profit Shifting (MultilateralPengawasan dan Penegakan Hukum 31 Maret Instrument/MLI) di Paris, Perancis.serta Perlindungan Konsumen di Secara sederhana MLI merupakanSektor Jasa Keuangan. Sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani suatu instrumen renegosiasi P3Bsalah satu bentuk pelaksanaan nota Indrawati meresmikan peluncuran secara serentak tanpa proses negosiasikesepahaman, pada kesempatan Kartin1 di Kantor Pusat DJP, secara bilateral yang bertujuan untuktersebut sekaligus diselenggarakan Jakarta. Kartin1 adalah sebuah mencegah penghindaran pajakpeluncuran sistem izin pembukaan platform aplikasi yang mampu dan meminimalisasi potensi pajakrahasia nasabah penyimpan untuk mengintegrasikan beberapa identitas berganda.tujuan perpajakan, yaitu Aplikasi dan akses terhadap layanan produkUsulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) dalam satu kartu. Pada tahap awal, 13 Junibagi internal Kementerian Keuangan 450 kartu diterbitkan untuk pegawaidan Aplikasi Buka Rahasia Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat yang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan(AKRAB) bagi internal OJK. dapat berfungsi sebagai kartu NPWP, Nasional III Tahun 2017 bertempat di kartu identitas pegawai, dan kartu Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan 17 Maret debet Bank Jabar. salah satu agenda pembahasan, yaitu implementasi Perppu Nomor 1 TahunPenyelenggaraan Rapat Pimpinan 8 Mei 2017.Nasional II Tahun 2017 bertempatdi Kantor Pusat DJP, Jakarta, Pemerintah menerbitkan Peraturan 16 Junidengan agenda pembahasan, yaitu Pemerintah Pengganti Undang-pelaksanaan layanan Amnesti Pajak Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Direktur Jenderal Pajak Kenperiode III dan strategi penegakan tentang Akses Informasi Keuangan Dwijugiasteadi dan Commissionerhukum pasca-Amnesti Pajak. untuk Kepentingan Perpajakan. of Inland Revenue Department Hong Kong Mr. Wong Kuen-fai17—18 Maret menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) di KantorMenteri Keuangan Sri Mulyani Pusat Inland Revenue Department,Indrawati menghadiri pertemuan Hong Kong, disaksikan oleh Konsulpara menteri keuangan dan gubernur Jenderal Kementerian Luar Negeribank sentral negara-negara G20 di Indonesia di Hong Kong Tri Tharyat. Dengan ditandanganinya BCAA, Pemerintah Indonesia melalui DJP memiliki akses untuk mendapatkan informasi keuangan Wajib Pajak Indonesia yang memiliki rekening keuangan di Hong Kong.

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 17Direktorat Jenderal Pajak4 Juli Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund menyelenggarakan International Tax Conference dengan tema “International Taxation in Asia: Issues and the Way Forward”. Beberapa agenda yang dibahas dalam acara ini, yaitu isu perpajakan di ASEAN, insentif perpajakan, serta rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI). Acara bertempat di Hotel Mulia, Jakarta, dihadiri oleh para pelaku industri perbankan, para pembuat kebijakan, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.Pemerintah Indonesia dan Swiss mendeklarasikan 27 Julikesiapan kedua negara untuk saling bertukar informasikeuangan untuk tujuan perpajakan (Automatic Exchange DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undangof Information/AEOI). Ditandai dengan penandatangan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantijoint declaration oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang AksesDwijugiasteadi dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan MenjadiYvonne Baumann, serta disaksikan oleh Menteri Keuangan Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-33 MasaSri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner OJK Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.Muliaman D. Hadad. Acara bertempat di Kantor Pusat DJP,Jakarta. 11 Agustus6—7 JuliPenyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional IV Tahun 2017bertempat di Badung, Bali, dengan agenda pembahasan,yaitu peningkatan pengawasan kepatuhan dan penegakanhukum dengan mengoptimalkan pemanfaatan data AmnestiPajak.12—13 Juli Sebagai bagian dari Program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP menyelenggarakan kampanye Pajak Bertutur secara serentak ditujukan kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi se-Indonesia. Dalam kegiatan ini para pegawai DJP turun langsung ke sekolah dan perguruan tinggi memberikan materi yang diharapkan bisa menanamkan sejak dini akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan. ••• Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan tentang Pembelajaran Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan.

18 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak16 Agustus 24 Agustus 18 Oktober Penandatanganan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan DJP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data dan/atau Informasi serta Perumusan Peraturan Perundang-Undangan.Presiden Joko Widodo memberikan 22 September Penandatanganan Nota Kesepahamanpidato penyampaian keterangan antara DJP dan Pemerintah Provinsipemerintah atas RUU tentang APBN Jawa Barat tentang Kerja Sama2018 beserta Nota Keuangan di Sidang Dalam Rangka Pemanfaatan KartuParipurna DPR RI. Dalam RAPBN Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak dan2018, jumlah pendapatan negara Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat,direncanakan mencapai Rp1.878,4 Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.triliun dan dari jumlah tersebutsebesar Rp1.609,4 triliun berasal dari 30 Oktoberpenerimaan perpajakan. DJP meluncurkan program 21 Agustus Penyelenggaraan Rapat Pimpinan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara Nasional V Tahun 2017 bertempat di elektronik melalui notaris, ditandaiBertempat di Gedung Djuanda I Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan dengan penandatanganan PerjanjianKementerian Keuangan, Jakarta, agenda pembahasan strategi Kerja Sama oleh Direktur JenderalMenteri Keuangan Sri Mulyani penerapan Peraturan Pemerintah Pajak Ken Dwijugiasteadi serta YualitaIndrawati melantik 37 pejabat eselon Nomor 36 Tahun 2017. Widyadhari dan Tri Firdaus AkbarsyahII Kementerian Keuangan, salah satu selaku Ketua Umum dan Sekretarisdi antaranya, yaitu Goro Ekanto yang 5 Oktober Umum Ikatan Notaris Indonesia. Dalamdilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah program ini, notaris yang ditunjukDJP Bali. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nasional VI Tahun 2017 bertempat Pajak akan diberikan hak akses pada 23 Agustus di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan aplikasi e-Registration dan dapat agenda pembahasan evaluasi mendaftarkan Wajib Pajak Badan yangDengan persetujuan Dewan Perwakilan pengamanan penerimaan pajak tahun membuat akta pendirian di notarisRakyat, Presiden Joko Widodo 2017. tersebut.mengesahkan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2017 tentang Penetapan 31 OktoberPeraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Penyelenggaraan Rapat Pimpinantentang Akses Informasi Keuangan Nasional VII Tahun 2017 bertempatUntuk Kepentingan Perpajakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, denganMenjadi Undang-Undang. agenda pembahasan evaluasi pengamanan penerimaan pajak tahun 2017.

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 19Direktorat Jenderal Pajak 10 November 30 November pengamanan penerimaan, strategi pasca-Amnesti Pajak, serta progresMenteri Keuangan Sri Mulyani Penyelenggaraan Rapat Pimpinan program Reformasi Perpajakan.Indrawati melantik sepuluh pejabat Nasional VIII Tahun 2017 bertempateselon II Kementerian Keuangan. Dari di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan 6 Desemberjumlah tersebut terdapat tiga pejabat agenda pembahasan evaluasieselon II DJP, yaitu Yuli Kristiyono pengamanan penerimaan pajak tahun Peringatan Hari Antikorupsisebagai Direktur Penegakan Hukum, 2017. Internasional 2017 dengan temaDionysius Lucas Hendrawan sebagai “Cegah Korupsi, Mulai Dari DiriKepala Kantor Wilayah DJP Daerah ••• Sendiri” bertempat di Kantor PusatIstimewa Yogyakarta, dan Agustin Peresmian Laboratorium Analisis Data DJP, Jakarta. Acara diisi denganVita Avantin sebagai Kepala Kantor Ekstensifikasi, Survei, dan Penilaian talkshow yang menghadirkanWilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, (ADESiP) oleh Direktur Jenderal Pajak narasumber, yaitu Menteri KeuanganGorontalo dan Maluku Utara. Acara Ken Dwijugiasteadi. Laboratorium Sri Mulyani Indrawati dan Sautpelantikan diselenggarakan di Gedung ini berlokasi di Lantai 12 Gedung Situmorang yang mewakili PimpinanDjuanda I Kementerian Keuangan, Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, KPK.Jakarta. Jakarta, berfungsi di antaranya sebagai pusat monitoring kinerja ekstensifikasi, 20 Desember 27 November sebaran objek dan penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Penandatangan Perjanjian KerjaDJP bekerja sama dengan Direktorat Pertambangan, serta data real time Sama antara Direktorat JenderalJenderal Pembelajaran dan geotagging. Penyelenggaraan Pos dan InformatikaKemahasiswaan Kementerian Riset, Kementerian Komunikasi danTeknologi, dan Pendidikan Tinggi ••• Informatika dan DJP tentangmencanangkan Deklarasi Gerakan Pemanfaatan Data dan InformasiNasional Sadar Pajak yang ditujukan Bertempat di Gedung Djuanda I Perpajakan dalam rangka Meningkatanuntuk menyukseskan Program Inklusi Kementerian Keuangan, Jakarta, Pelayanan Perizinan PenyelenggaraanKesadaran Pajak dalam kurikulum Menteri Keuangan Sri Mulyani Pos dan Informatika.pendidikan nasional. Acara bertempat Indrawati melantik Robert Pakpahandi Kantor Pusat DJP, Jakarta, sebagai Direktur Jenderal Pajakdan dihadiri oleh para pimpinan menggantikan Ken DwijugiasteadiKoordinator Perguruan Tinggi Swasta yang memasuki masa pensiun.(Kopertis) I s.d. XIV, 37 pimpinan Sebelumnya, Robert Pakpahanperguruan tinggi di Jakarta, 26 dosen menjabat Direktur JenderalMata Kuliah Wajib Umum di Jakarta, Pengelolaan Pembiayaan dan Risikoserta para pemangku kepentingan Kementerian Keuangan.lainnya. 4 Desember ••• Penyelenggaraan Rapat PimpinanPenandatanganan Perjanjian Kerja Nasional IX Tahun 2017 bertempatSama antara DJP dan PT Bank Central di Kantor Pusat DJP, Jakarta, denganAsia Tbk. tentang Pemanfaatan Mini agenda pembahasan evaluasiATM untuk Transaksi PembayaranPajak Secara Elektronik.

20 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Kantor Wilayah Terbaik Ketiga Korupsi (WBK) dari Kementerian Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2017 diraih Kantor Wilayah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DJP Jawa Tengah I.Penghargaan Museum Rekor Dunia bekerja sama dengan KomisiIndonesia (MURI) atas rekor edukasi Pemberantasan Korupsi, diraih KPP Pajak Bertutur secara serentak Pratama Sumbawa Besar. kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2017. Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Juara II Lomba Implementasi Kementerian Keuangan di Pengarusutamaan Gender lingkungan DJP diraih KPP Pratama Kementerian Keuangan tingkat Pondok Aren, KPP Pratama Tanjung kantor vertikal diraih KPP Pratama Pandan, dan KPP Pratama Surabaya Sukoharjo. Karangpilang. Penghargaan The Best Security Penghargaan World CIO 100 Award Penghargaan The Most Innovative Transformation pada ajang CISO 2017 yang diselenggarakan oleh CIO pada ajang iCIO Awards 2017Award 2017 yang diselenggarakan CIO.com/CXO Media diberikan yang diselenggarakan oleh iCIO oleh NetworkWorld Asia diraih kepada DJP atas pemanfaatan Community, diraih Iwan Djuniardi DJP atas penerapan perombakan teknologi big data dan analitik sistem keamanan informasi yang secara inovatif. Direktur Transformasi Teknologi paling lengkap dan efektif untuk Komunikasi dan Informasi DJP.memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi digital.

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 21Direktorat Jenderal Pajak Penghargaan Teradata EPIC Penghargaan Silver Winner Public Anugerah Insan PR Indonesia Award 2017 di bidang operational Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017—2018 dari Majalah PR excellence yang diselenggarakan Indonesia diraih Ani Natalia Kepala 2017 kategori Majalah Digital Subdirektorat Humas Perpajakan oleh Teradata Global, diberikan Internal subkategori Lembaga yang kepada DJP sebagai pelanggan diselenggarakan oleh Majalah PR DJP.Teradata Global yang telah berhasil melakukan inovasi pada bidang Indonesia diraih majalah digital internal Intax DJP. analytics. Juara I Kompetisi Paduan Suara Runner-up pada Adhyaksa CupSektor Jasa Keuangan Tahun 2017 2017 Basketball Invitation yangdalam rangka perayaan Hari Ulang diselenggarakan oleh KejaksaanTahun ke-6 Otoritas Jasa Keuangan RI diraih Tim Basket DJP Belasting diraih Friendship Choir DJP. Dragons.

22 Kilas Balik 2017 Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakPenghargaan pada ajang The Best Contact Center Indonesia 2017yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center AssociationPlatinum (Peringkat Pertama) Platinum (Peringkat Pertama) padapada kategori The Best Business kategori The Best Reporting TeamContribution (Corporate) diraih diraih Sulfiah Mutiara dan DonaKantor Layanan Informasi dan Ardiansyah.Pengaduan DJP.Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) padakategori The Best Telemarketing kategori The Best Smart TeamTeam diraih Ramadhan Try A. dan diraih Andreas Aditya Nugraha danAdi Wiyono. Nur Seto Dimas P.Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) padakategori Best of the Best Back kategori Best of the Best SupervisorOffice diraih Sanda Pradhipta. diraih Ramitha Clara Sakty.Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) padakategori The Best Team Leader kategori The Best TelemarketingInbound diraih Fajar Widiarto. diraih Christy Ivana.Platinum (Peringkat Pertama) pada Gold (Peringkat Kedua) padakategori The Best Back Office diraih kategori Best of the Best CustomerAdi Yanuar Putra. Service diraih Yose Marigo Tarigan.

Laporan Tahunan 2017 Kilas Balik 2017 23Direktorat Jenderal PajakGold (Peringkat Gold (Peringkat Gold (PeringkatKedua) pada Kedua) pada Kedua) padakategori Best of kategori Best of kategori Best ofthe Best Quality the Best Team the Best AgentAssurance Leader diraih diraih Gilangdiraih Aulia Aldy Prasetyo P. Kusumabangsa.Rahimi. Gold (Peringkat Gold (PeringkatGold (Peringkat Kedua) pada Kedua) padaKedua) pada kategori The kategorikategori The Best Agent MultimediaBest Manager Regular Talent –diraih Henny diraih Arinda PhotographySetyawati. Luqmana. diraih Bustanul Maftuhin.Gold (Peringkat Silver (PeringkatKedua) pada Ketiga) pada Silver (Peringkatkategori kategori The Ketiga) padaMultimedia Best Customer kategori TheTalent – Writing Service diraih Best Qualitydiraih Rahma Rika Mudya Team diraihIntan Anindita Wulandari. Sunarti dandan Muhammad Rendra MaycelIrfan. Bronze Purba. (PeringkatSilver (Peringkat Keempat) pada BronzeKetiga) pada kategori The (Peringkatkategori Best Reporting Keempat) padaMultimedia Team diraih Ario kategori TheTalent – Video Bimo Pranoto Best Businessdiraih Ius A. dan Aldy ProcessGanny. Prasetyo P. Team diraih Pandiarsah dan Adhy Putranto.

24 Laporan Direktur Jenderal Pajak Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakLDairpeokrtaunr Jenderal PajakSalam sejahtera,Para pemangku kepentingan yang saya di mana optimalisasi tersebut diarahkan padahormati, perluasan basis pajak (tax base) namun harus tetap selaras dengan kapasitas perekonomianPuji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan sehingga tidak mengganggu iklim investasi danYang Mahakuasa atas rahmat dan karunia- dunia usaha.Nya yang telah diberikan kepada kita semua.Menjadi sebuah kebanggaan bahwa DJP Pada triwulan pertama tahun 2017, DJPdapat melalui tantangan tahun 2017 dan menyelesaikan program Amnesti Pajakmenunjukkan kualitas kinerja yang positif. Tolok periode ketiga sekaligus menutup secaraukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi resmi program yang telah dimulai sejak 1 JuliDJP tercermin dari pencapaian target atas 2016. Secara keseluruhan, program Amnesti21 dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Pajak diikuti oleh 973.426 Wajib Pajak,diamanatkan oleh Menteri Keuangan kepada menghasilkan pengungkapan 1.030.014 SuratDJP, serta implementasi atas 6 kegiatan inisiatif Pernyataan Harta (SPH) dengan nilai hartastrategis untuk mendukung pencapaian target sebesar Rp4.884,26 triliun, serta menampungIKU dimaksud. Atas pencapaian tersebut, DJP realisasi uang tebusan sebesar Rp114,54 triliun.meraih Nilai Kinerja Organisasi tahun 2017 Kombinasi antara tingginya antusiasme Wajibsebesar 105,37 persen. Pajak, besaran nilai harta yang diungkapkan, dan besaran nilai uang tebusan, merupakanOptimalisasi Penerimaan Pajak indikator kesuksesan program ini serta menunjukkan upaya maksimal DJP dalamDari sisi kinerja penerimaan negara, DJP menjalankan strategi penunjang kesuksesanberhasil mengumpulkan uang pajak Amnesti Pajak. Amnesti Pajak dijalankan DJPsebesar Rp1.151,03 triliun atau mencapai sebagai langkah untuk memperkuat fondasi89,67 persen dari target, serta tumbuh 4,07 bagi perluasan basis pajak dan sekaliguspersen dari realisasi tahun sebelumnya. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masaOptimalisasi penerimaan negara sesuai mendatang. Program ini juga diharapkankebijakan Pemerintah di tahun 2017 cukup dapat memberikan pengaruh lain berupamenantang terutama di bidang perpajakan percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang

Laporan Tahunan 2017 Laporan Direktur Jenderal Pajak 25Direktorat Jenderal PajakRobert PakpahanDirektur Jenderal Pajak

26 Laporan Direktur Jenderal Pajak Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajakantara lain berdampak terhadap peningkatan perpajakan untuk mendapatkan akses informasilikuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, keuangan yang luas untuk kepentinganpenurunan suku bunga, dan peningkatan perpajakan.investasi. Penerbitan legislasi tersebut sekaligus sebagaiAtas arah kebijakan optimalisasi pendapatan salah satu bentuk pemenuhan komitmennegara, pada tahun 2017 DJP juga menjalankan Indonesia dalam komunitas perpajakanstrategi untuk meningkatkan kepatuhan internasional dalam rangka implementasiWajib Pajak, dengan menyasar para Wajib pertukaran informasi keuangan secaraPajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi otomatis (Automatic Exchange of Financialnonkaryawan. Kedua jenis Wajib Pajak Account Information/AEOI). Penerapan AEOItersebut secara nyata merupakan Wajib Pajak merupakan salah satu inisiatif komunitas globalpotensial yang memberikan kontribusi besar untuk mengatasi penghindaran pajak (taxbagi penerimaan pajak. Strategi peningkatan avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion)kepatuhan Wajib Pajak dijalankan mulai dari dengan memanfaatkan celah keterbatasanranah pembinaan/edukasi, pengawasan dan akses otoritas perpajakan terhadap informasipenggalian potensi pajak berbasis sektor keuangan di berbagai negara.unggulan, sampai kepada penegakan hukum. Selain terlibat dalam upaya pembentukanMengukuhkan Diri dalam legislasi domestik sebagai persyaratan utamaKomunitas Global implementasi AEOI, sepanjang tahun 2017 DJP juga bekerja sama dengan para pemangkuTahun 2017 menandakan sebuah catatan kepentingan untuk mempersiapkan elemenpenting dalam sistem administrasi perpajakan penting lainnya sebagai syarat Indonesia dapatdi Indonesia, yaitu berakhirnya era kerahasiaan berpartisipasi dalam AEOI mulai tahun 2018.informasi keuangan untuk kepentingan Elemen tersebut adalah ketersediaan perjanjianperpajakan. Pemerintah mengambil sebuah internasional sebagai dasar pertukaranlangkah progresif dengan menerbitkan informasi antarnegara, ketersediaan sistemPeraturan Pemerintah Pengganti Undang- transmisi data antarnegara yang memadai,Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang serta terjaminnya kerahasiaan dan keamananAkses Informasi Keuangan untuk Kepentingan data yang dipertukarkan.Perpajakan yang selanjutnya disahkan menjadiundang-undang melalui penetapan Undang- Peran lainnya yang diemban DJP dalamUndang Nomor 9 Tahun 2017. Peraturan ranah perpajakan internasional adalah terlibattersebut merupakan payung hukum pemberian dalam proses pembentukan Persetujuankewenangan kepada DJP sebagai otoritas Penghindaran Pajak Berganda (P3B), negosiasi Mutual Agreement Procedure (MAP), serta Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak 2017

Laporan Tahunan 2017 Laporan Direktur Jenderal Pajak 27Direktorat Jenderal Pajak penanganan Advance Pricing Agreement pengembangan bentuk organisasi kantor (APA) dan pertukaran informasi perpajakan pelayanan berbasis segmentasi. (Exchange of Information/EOI). Selain KPP Mikro, upaya memperluas Sampai dengan akhir tahun 2017, Indonesia jangkauan kepada Wajib Pajak juga dilakukan memiliki 67 P3B dengan negara/yurisdiksi mitra melalui penambahan titik kontak layanan di yang telah berlaku efektif. Pada tahun 2017 lokasi pusat kegiatan perekonomian dalam juga terdapat P3B yang masih dalam proses bentuk Mobile Tax Unit (MTU). Implementasi pembentukan, baik dalam tahap perundingan, MTU menjadi salah satu solusi atas kendala penandatanganan, pertukaran nota diplomatik, faktor geografis yang menghambat kantor maupun pengesahan atau ratifikasi, yaitu pajak dalam menjangkau pusat kegiatan P3B dengan Malaysia, Meksiko, Singapura, perekonomian baru di beberapa daerah di Zimbabwe, Belarus, Serbia, dan Kamboja. Indonesia yang dapat mengakibatkan tidak Kegiatan lainnya dalam ranah perpajakan optimalnya penggalian potensi pajak. internasional yang dilaksanakan oleh DJP sepanjang tahun 2017 adalah penyelesaian 20 Sejalan dengan pengembangan pola karier permohonan MAP, 3 permohonan APA, serta serta manajemen talenta, sistem remunerasi memproses 196 EOI. juga menjadi perhatian besar DJP untuk mendorong kinerja pegawai yang semakin Berbagai upaya dan peran DJP yang berkualitas. Kami begitu merasakan dukungan telah diuraikan di atas diharapkan dapat Pemerintah dalam menguatkan fungsi aparatur meningkatkan kredibilitas Indonesia di dunia negara yang begitu strategis ini dengan internasional dan memberikan manfaat besar melakukan pengaturan baru terhadap sistem bagi kepentingan nasional. remunerasi pegawai DJP. Perombakan sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Aparatur Berkualitas, Pelayanan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 menjunjung Berkelas prinsip keadilan serta mengedepankan budaya penghargaan yang memadai. Berdasarkan Pengembangan sumber daya aparatur di beleid tersebut, skema pemberian tunjangan DJP secara menyeluruh diarahkan untuk kinerja tidak lagi semata-mata mendasarkan memastikan terselenggaranya organisasi pada realisasi penerimaan pajak secara yang fit for purpose serta tersedianya sumber nasional. Terdapat variabel lain yang daya manusia yang kompetitif dalam rangka mempengaruhi besaran tunjangan kinerja mendukung tercapainya tujuan DJP. pegawai, yaitu capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pegawai, karakteristik organisasi Pada tahun 2017, DJP melaksanakan uji coba (risiko dan beban kerja), serta karakteristik penerapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mikro kewilayahan (indeks biaya hidup, aksesibilitas, pada beberapa Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan fasilitas). dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu unit vertikal terkecil di DJP yang memberikan Aparatur yang berkualitas menghasilkan layanan perpajakan secara terbatas kepada output berupa pemenuhan layanan publik masyarakat di daerah tertentu sebagai yang berkelas. Berdasarkan hasil Survei perpanjangan tangan KPP. Melalui uji coba Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017 yang tersebut, kewenangan KP2KP yang menjadi diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, unit uji coba KPP Mikro diperluas sehingga DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan diharapkan pelayanan dan pengawasan sebesar 4,27 dari skala 0—5,00, meningkat 0,17 kepada Wajib Pajak dapat terlaksana dengan poin dari tahun 2016. Sedangkan berdasarkan lebih lebih optimal. Pelaksanaan uji coba KPP hasil Survei Pengukuran Kepuasan Pelayanan Mikro merupakan bahan awal dalam rangka yang diselenggarakan DJP pada tahun 2017, DJP memperoleh skor indeks kepuasan layanan

28 Laporan Direktur Jenderal Pajak Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajaksebesar 3,37 dari skala 0—4,00, meningkat Selain peluncuran beberapa aplikasi0,15 poin dari skor tahun sebelumnya. pendukung pelayanan, tahun 2017 menjadiSelanjutnya, kinerja layanan contact center penanda implementasi join domain secaraKring Pajak 1500200 pada tahun 2017 juga nasional di DJP. Kebijakan penggabunganmengalami peningkatan, sebanyak 89,76 perangkat komputer ke dalam satu kelompokpersen panggilan masuk berhasil terjawab atau manajemen ini telah dilakukan secara bertahapmeningkat 2,81 persen dari kinerja tahun 2016. sejak tahun 2014 dan sampai dengan tahunAngka-angka positif tersebut dapat menjadi 2017 lebih dari 40.000 perangkat komputer diparameter bahwa layanan yang diberikan DJP DJP telah tergabung ke dalam satu domain.menunjukkan kualitas yang semakin prima. Kebijakan join domain merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengamanan atasInovasi Tiada Henti kerahasiaan data dan informasi yang menjadi tanggung jawab DJP, yang penerapannya jugaDJP terus melakukan penyempurnaan proses didorong oleh rekomendasi OECD terkaitbisnis dan pengembangan teknologi informasi rencana Indonesia untuk mulai melaksanakanuntuk mendukung kinerja organisasi. Di tahun AEOI di tahun 2018.2017, pelaksanaan Program Pembaruan CoreTax System sebagai salah satu komponen Keberhasilan DJP dalam mengembangkanfundamental dalam Reformasi Perpajakan telah sistem teknologi informasi perpajakan selamamemasuki tahapan desain. Tercermin dari fitur- ini kerap mendapat pengakuan oleh duniafitur yang akan dikembangkan seperti taxpayer internasional. Salah satunya dibuktikan denganaccount, business intelligence, compliance risk diperolehnya penghargaan The Best Securitymanagement, knowledge management, serta Transformation pada ajang CISO Award 2017data quality management, tujuan dari program yang diselenggarakan oleh NetworkWorld Asia.ini adalah menciptakan sistem administrasi Penghargaan tersebut diberikan kepada DJPperpajakan inti yang terintegrasi dan mampu atas penerapan perombakan sistem keamananmenyediakan data yang lebih valid dan reliable. informasi yang paling lengkap dan efektif untukPembaruan Core Tax System juga diharapkan memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomibisa memenuhi perkembangan di masa digital.mendatang terutama setelah implementasiAEOI, yaitu saat basis data perpajakan/Wajib Optimisme MenyongsongPajak semakin besar. Tantangan di DepanSemangat inovasi terus mengiringi usaha DJP Tahun 2018, DJP mengemban amanah untukdalam memenuhi kebutuhan para pemangku mengumpulkan penerimaan pajak sebesarkepentingan. Beragam rancangan sistem Rp1.423,99 triliun, dengan pertumbuhandan aplikasi dikembangkan DJP dengan sebesar 23,72 persen dibandingkan realisasimemanfaatkan perkembangan dunia teknologi penerimaan pajak tahun 2017. Untukinformasi. Pada Maret 2017, DJP meluncurkan mencapai target besar tersebut, diperlukanKartin1 Card, sebuah platform aplikasi yang strategi dan sinergi banyak pihak yang lebihmampu mengintegrasikan beberapa identitas terarah, terstruktur, dan terukur. Sebagaimanadan akses terhadap layanan produk dalam disebutkan dalam Rencana Strategis DJPsatu kartu. Kami berharap inisiasi DJP untuk 2015—2019, fokus tema perpajakan tahun 2018mendukung terciptanya layanan publik yang adalah Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga,terintegrasi dapat disambut oleh lembaga Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Sinergi denganpenyelenggara layanan publik lainnya dengan ILAP diperlukan karena dalam melaksanakanmenjadi mitra Kartin1. pengumpulan penerimaan pajak DJP

Laporan Tahunan 2017 Laporan Direktur Jenderal Pajak 29Direktorat Jenderal Pajak Dengan dimilikinya kewenangan dalam mengakses informasi keuangan, DJP semakin optimis dalammenghadapi tantangan pengumpulan pajak negara. memerlukan dukungan dan kerja sama optimis dalam menghadapi tantangan dari berbagai pihak dalam bentuk pengumpulan pajak negara di masa koordinasi maupun bantuan teknis. yang akan datang. Untuk mendukung pelaksanaan Apresiasi tinggi saya sematkan sistem perpajakan self assessment, kepada para pegawai yang tanpa DJP perlu memiliki infrastruktur yang henti mempersembahkan dedikasi dapat digunakan untuk mendeteksi terbaiknya untuk kemajuan DJP. Mari secara akurat terhadap adanya kuatkan terus keyakinan dan komitmen kemungkinan ketidakpatuhan Wajib kita bersama bahwa integritas dan Pajak dalam memenuhi kewajiban kredibilitas adalah kunci utama perpajakannya. Dalam hal ini DJP yang membuka kesempatan untuk sangat membutuhkan berbagai data mencapai visi dan misi organisasi. dan informasi yang berkaitan dengan Dalam kesempatan ini, saya atas nama perpajakan dari berbagai sumber DJP juga menyampaikan penghargaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. sebesar-besarnya kepada para Wajib Pajak yang telah membuktikan Dengan tersedianya payung hukum baktinya kepada bangsa dan negara yang memberikan kewenangan dengan secara patuh memenuhi kepada DJP dalam mengakses kewajiban perpajakan. informasi keuangan dan semakin komprehensifnya aturan pelaksanaan Semoga Tuhan Yang Mahakuasa yang dibutuhkan, serta semakin senantiasa memberkati seluruh ikhtiar luasnya perkembangan jalinan kerja kita dalam menjaga berjalannya roda sama pertukaran data dan informasi pembangunan Indonesia. dengan beberapa ILAP, DJP semakin Atas nama Direktorat Jenderal Pajak, Robert Pakpahan Direktur Jenderal Pajak

30 Profil Pimpinan Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Profil Pimpinan Posisi jabatan per 15 Februari 2018Dari kiri ke kanan:Angin Prayitno Aji • R. Dasto Ledyanto • Lusiani • Arfan • Arif Yanuar• Yunirwansyah • Robert Pakpahan • Teguh Budiharto • Yon Arsal• Yuli Kristiyono

Laporan Tahunan 2017 Profil Pimpinan 31Direktorat Jenderal PajakHestu Yoga Saksama • Harry Gumelar • Iwan Djuniardi • Poltak Maruli JohnLiberty Hutagaol • Lindawaty • Eddi Wahyudi • Edward Hamonangan Sianipar• Cucu Supriatna • Peni Hirjanto • Hantriono Joko Susilo

32 Profil Pimpinan Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakRobert PakpahanDirektur Jenderal PajakLahir di Tanjung Balai, 20 Oktober 1959. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 30 November 2017.Sebelumnya pernah mengemban beberapa jabatan eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,yaitu Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mulai tahun 2011, Direktur Jenderal Pengelolaan Utangmulai tahun 2013, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mulai tahun 2015.Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi AkuntansiNegara, Jakarta, pada tahun 1987. Selanjutnya memperoleh gelar Master of Business Administrationdan Doctor of Philosophy in Management dari University of North Carolina at Chapel Hill, AmerikaSerikat, masing-masing pada tahun 1998 dan 2000.

Laporan Tahunan 2017 Profil Pimpinan 33Direktorat Jenderal Pajak Arfan Sekretaris Direktorat Jenderal PajakLahir di Jakarta, 26 Mei 1961. Menjabat Sekretaris DirektoratJenderal Pajak sejak 22 Oktober 2015 setelah sebelumnyamenjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan,Barat, dan Tenggara. Menyelesaikan Program DiplomaIV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah TinggiAkuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991, kemudianmeraih gelar Master of Business Administration dari SaintMary’s Halifax, Kanada, pada tahun 1996. Arif Yanuar Direktur Peraturan Perpajakan I Lahir di Yogyakarta, 28 Januari 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1994.

34 Profil Pimpinan Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Yunirwansyah Direktur Peraturan Perpajakan II Lahir di Kerinci, 22 Juni 1967. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universite Francois Rabelais, Perancis, pada tahun 1997. Angin Prayitno Aji Direktur Pemeriksaan dan PenagihanLahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Menjabat DirekturPemeriksaan dan Penagihan sejak 20 Mei 2016 setelahsebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP JakartaPusat. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaandari Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta, pada tahun1988 dan gelar Master of Arts in Economic dari ConcordiaUniversity, Kanada, pada tahun 1996. Selanjutnya padatahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis diUniversitas Padjadjaran, Bandung.

Laporan Tahunan 2017 Profil Pimpinan 35Direktorat Jenderal Pajak Yuli Kristiyono Direktur Penegakan HukumLahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat DirekturPenegakan Hukum sejak 10 November 2017 setelahsebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPDaerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan alumnusProgram Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi,Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. R. Dasto Ledyanto Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 20 Mei 2016 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.

36 Profil Pimpinan Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Teguh Budiharto Direktur Keberatan dan Banding Lahir di Yogyakarta, 25 November 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Laws in Taxation dari Leiden University, Belanda, pada tahun 1999. Yon Arsal Direktur Potensi, Kepatuhan, dan PenerimaanLahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Menjabat DirekturPotensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 20 Mei 2016setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji BidangEkstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Meraih gelar SarjanaEkonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran,Bandung, pada tahun 1995 dan gelar Master of Arts inEconomics dari Kobe University, Jepang, pada tahun 2004.Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan Program S3Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang.

Laporan Tahunan 2017 Profil Pimpinan 37Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan MasyarakatLahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Penyuluhan,Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 20 Mei 2016setelah sebelumnya menjabat Kantor Wilayah DJP JawaTimur I. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansidari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992dan gelar Master of Bussiness Taxation dari University ofSouthern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001. Lusiani Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Lahir di Bandung, 26 November 1961. Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Wilfrid Laurier University, Kanada, pada tahun 1994.

38 Profil Pimpinan Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Harry Gumelar Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Information System dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997. Iwan Djuniardi Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan InformasiLahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat DirekturTransformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat DirekturTeknologi Informasi Perpajakan. Memperoleh gelarSarjana Teknik Mesin dan Magister Manajemen dari InstitutTeknologi Bandung masing-masing pada tahun 1992 dan1994. Hantriono Joko Susilo Direktur Transformasi Proses Bisnis Lahir di Bojonegoro, 22 Desember 1968. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Mara, Malaysia, pada tahun 1995. Gelar Master of Taxation diraihnya dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2001.

Laporan Tahunan 2017 Profil Pimpinan 39Direktorat Jenderal Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol Direktur Perpajakan InternasionalLahir di Jakarta, 27 November 1965. Menjabat DirekturPerpajakan Internasional sejak 20 Mei 2016 setelahsebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II.Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dariUniversitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Kemudianbeliau meraih gelar Master of Economics in Accountancypada tahun 1994 sekaligus Master of Economics by Researchpada tahun 1995 dari Macquarie University, Australia, sertagelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjajaran,Bandung pada tahun 2004. Peni Hirjanto Direktur Intelijen Perpajakan Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Direktur Intelijen Perpajakan sejak 29 November 2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keberatan dan Banding. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996. Eddi Wahyudi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi PajakLahir di Semarang, 1 Juni 1971. Menjabat Tenaga PengkajiBidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 3 Maret2017 setelah sebelumnya menjabat Kepala KPP PratamaPondok Aren. Menyelesaikan pendidikan MagisterManajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, padatahun 1997 dan meraih gelar Kedoktoran Manajemen Bisnisdari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009.

40 Profil Pimpinan Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Edward Hamonangan Sianipar Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004. Lindawaty Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya ManusiaLahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat TenagaPengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber DayaManusia sejak 3 Maret 2017 setelah sebelumnya menjabatKepala Subdirektorat Penagihan. Meraih gelar SarjanaEkonomi Jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta,pada tahun 1993 dan gelar Master Ilmu AdministrasiPerpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun2004. Cucu Supriatna Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan Lahir di Cimahi, 2 April 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1990 dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.

Laporan Tahunan 2017 Profil Pimpinan 41Direktorat Jenderal PajakDaftar Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen PerpajakanNo. Nama Pejabat Jabatan 1. Mekar Satria Utama Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2. Muhammad Haniv Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 3. Ahmad Djamhari Kepala Kanwil DJP Aceh 4. Mukhtar Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I 5. Tri Bowo Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II 6. Jatnika Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau 7. Muhammad Ismiransyah M. Zain Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 8. Erna Sulistyowati Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 9. Aim Nursalim Saleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi10. Wahju Karya Tumakaka Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat11. Budi Susanto Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat12. Sakli Anggoro Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I13. Edi Slamet Irianto Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II14. Harta Indra Tarigan Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur15. Pontas Pane Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara16. Catur Rini Widosari Kepala Kanwil DJP Banten17. Yoyok Satiotomo Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I18. Adjat Djatnika Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II19. Mohammad Isnaeni Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III20. Irawan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I21. Rida Handanu Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II22. Dionysius Lucas Hendrawan Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta23. Estu Budiarto Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I24. Neilmaldrin Noor Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II25. Rudy Gunawan Bastari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III26. Slamet Sutantyo Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat27. Imam Arifin Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah28. Samon Jaya Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara29. Eka Sila Kusna Jaya Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara30. Agustin Vita Avantin Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara31. Goro Ekanto Kepala Kanwil DJP Bali32. Suparno Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara33. Wansepta Nirwanda Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku34. Farid Bachtiar Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

42 DJP Selayang Pandang Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak44 Visi dan Misi45 Kedudukan46 Tugas dan Fungsi47 Peta Fungsi48 Struktur Organisasi49 Nilai-Nilai50 Sumber Daya

Laporan Tahunan 2017 DJP Selayang Pandang 43Direktorat Jenderal PajakDJP mempunyai kepentingan besar untuk memilikikewenangan akses terhadap informasi keuangan dalam rangkamengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajakyang kuat, Indonesia akan mampu membangun masyarakatyang adil dan makmur.

44 DJP Selayang Pandang Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakVisi Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.Misi Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan 4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. Dasar Hukum: Kepdirjen Nomor KEP-95/PJ/2015.

Laporan Tahunan 2017 DJP Selayang Pandang 45Direktorat Jenderal Pajak Kedudukan Menteri Keuangan Wakil Menteri Keuangan Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal 8 Staf AhliDirektorat Direktorat Direktorat Direktorat DirektoratJenderal Jenderal Pajak Jenderal Jenderal JenderalAnggaran Bea & Cukai Perbendaharaan Kekayaan NegaraDirektorat Jenderal Direktorat Jenderal Badan Badan Pendidikan & Perimbangan Pengelolaan Kebijakan Fiskal Pelatihan Keuangan Keuangan Pembiayaan & RisikoPusat Sistem Informasi & Pusat Pembinaan Pusat Analisis & Pusat Layanan Teknologi Keuangan Profesi Keuangan Harmonisasi Kebijakan Pengadaan Secara Elektronik Dasar Hukum: PMK Nomor 234/PMK.01/2015.

46 DJP Selayang Pandang Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal PajakTugas dan FungsiDJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapatdijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;f. pelaksanaan administrasi DJP; sertag. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.Jenis Pajak yang Dikelola DJPPajak Pusat • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain sektor perkotaan dan perdesaan • Bea Meterai

Laporan Tahunan 2017 DJP Selayang Pandang 47Direktorat Jenderal Pajak Peta Fungsi Mandat Undang-Undang Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara Kepatuhan yang TinggiManajemen Perencanaan Strategis Pengawasan Internal Manajemen Pengelolaan Kinerja Manajemen Risiko Wajib Pajak dapat Memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan Membangun memenuhi kewajibannya perundang-undangan perpajakan kepercayaan bahwa dengan cepat, mudah, Wajib Pajak diperlakukanUtama Pembinaan Pengawasan secara adil berdasarkan Utama murah, dan dapat Edukasi dipertanggungjawabkan • Ekstensifikasi undang-undang • Pengawasan Pelayanan • Pemeriksaan Penegakan • Pengenaan PBB Hukum • Registrasi • Penilaian PBB • Layanan • Pemeriksaan Bukti Permulaan Administrasi • Pembayaran dan penyidikan • Keberatan • Penagihan • Nonkeberatan • Intelijen PerpajakanPendukung Pengolahan Data Pihak Ketiga Pengelolaan SPT Litigasi Pendukung Bantuan Hukum Hubungan Internasional Hubungan Masyarakat Pengelolaan Pengetahuan Regulasi Penelitian & Pengembangan Kerja Sama dengan Pihak KetigaFondasi Pengelolaan Aset, Logistik, & Keuangan Fondasi Teknologi Informasi & Komunikasi Sumber Daya Mnusia Organisasi Untuk memungkinkan DJP dalam menyediakan pelayanan perpajakan, melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, serta memastikan penegakan hukumSumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016

48 DJP Selayang Pandang Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Struktur Organisasi Direktur Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat Tenaga Pengkaji Kantor Wilayah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KPPKantor Pusat KP2KP Kantor OperasionalSecara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsiperumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukunganadministrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsiteknis operasional dan/atau teknis penunjang.Kantor pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Unit/Jabatan TugasSekretariat Direktorat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukunganDirektorat administrasi kepada semua unsur di DJP.Tenaga Pengkaji Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya. Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPPPelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yangserta Unit Pelaksana Teknis (UPT). diadministrasikannya, yaitu: a. KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan Wajib PajakKanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas besar nasional;pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari b. KPP Madya, mengadministrasikan Wajib Pajak besarkantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta regional dan Wajib Pajak besar tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar dib. Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil bursa; dan c. KPP Pratama, mengadministrasikan Wajib Pajak lokasi. DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan Tahunan 2017 DJP Selayang Pandang 49Direktorat Jenderal PajakSedangkan KP2KP menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dankonsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.Jenis dan tugas UPT di lingkungan DJP adalah: c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan,a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, dan penyimpanan dokumen perpajakan; asosiasi, dan pihak lain; danb. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan kegiatan layanan pemberian informasi umum penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam perpajakan; rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan. Nilai-Nilai Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikapNilai Makna Perilaku UtamaIntegritas Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan • bersikap jujur, tulus dan dapat dipercayaProfesionalisme baik dan benar serta memegang teguh kode etik • menjaga martabat dan tidak melakukanSinergi dan prinsip-prinsip moral.Pelayanan hal-hal tercelaKesempurnaan Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan • memiliki keahlian dan pengetahuan yang komitmen yang tinggi. luas Membangun dan memastikan hubungan kerja • bekerja dengan hati sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, • memiIiki sangka baik, saling percaya, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan dan menghormati berkualitas. • menemukan dan melaksanakan solusi Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan terbaik pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. • melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang • bersikap proaktif dan cepat tanggap terbaik. • melakukan perbaikan terus menerus • mengembangkan inovasi dan kreativitasDasar Hukum: KMK Nomor 312/KMK.01/2011.

50 DJP Selayang Pandang Laporan Tahunan 2017 Direktorat Jenderal Pajak Sumber Daya per 31 Desember 2017Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi & Bali & Papua & Maluku Utara Nusa Tenggara Maluku 7.013 28.519 2.302 2.636 1.828 754 Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai7 Kanwil 1 Kantor 3 Kanwil69 KPP Pusat 23 KPP 2 Kanwil 2 Kanwil 1 Kanwil78 KP2KP 31 KP2KP 26 KPP 19 KPP 7 KPP1 UPT 18 Kanwil 37 KP2KP 15 KP2KP 15 KP2KP 197 KPP 1 UPT 31 KP2KP 3 UPTSumber: Data jumlah pegawai dari aplikasi SIKKA.