PMK210

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan” ---- John F. Kennedy ----

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.05/2022



































































KPPN Semarang II adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah. KPPN Semarang II dibentuk pada tahun 2005. Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-172/PB/2007 tanggal 25 Juli 2007. KPPN Semarang II ditetapkan sebagai KPPN Percontohan melalui Soft Launching pada tanggal 1 Agustus 2007 serta Grand Launching pada tanggal 4 September 2007 oleh Menteri Keuangan melaui media teleconference. Peresmian dihadiri satuan kerja, perbankan, pemerintah daerah serta jajaran Kementerian Keuangan sendiri dan momentum tersebut diharapkan mampu menghembuskan nafas perubahan kepada seluruh pegawai dan mitra kerja KPPN. KPPN Semarang II termasuk dalam salah satu dari 18 KPPN Percontohan Tahap I yang menjadi perwujudan nyata dari tekad reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Sebagai institusi pelayanan di garis terdepan, KPPN menjadi prioritas untuk lebih dulu dibenahi. Menggunakan SOP yang disempurnakan, semangat untuk menciptakan layanan optimal, mereduksi kekurangan-kekurangan masa lampau serta berbekal SDM yang terpilih melaui assesment, KPPN Percontohan menjadi lokomotif perubahan di jajaran Kementerian Keuangan. Adapun nama-nama Kepala KPPN Semarang II sejak berdiri tahun 2005 adalah sbb : 1) Basuki Utomo (2005-2007) 2) Muldiyono (2007-2009) 3) Sardjito (2009-2010) 4) Widodo (2010-2011) 5) Dedi Sopandi (2011-2012) 6) Ruth Ida Lestari (2012-2014) 7) Edy Nuryadi (2014-2018) 8) Jumiarsih (2018-2021) 9) Sugiarso (2021-2022) 10) Sutyawan (2022-sekarang)

Visi “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul tingkat dunia” Misi 1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efissien, dan optimal. 2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel. 3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu 4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan 5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern 6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

















STRATEGI ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN SEMARANG II TAHUN 2023 Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, suatu organisasi organisasi harus mampu memformulasikan strategi organiasi. Strategi organisasi tersebut disusun berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal. Secara umum proses formulasi strategi organisasi dapat tergambar pada diagram di bawah ini: Lingkungan makro Pemangku kepentingan dan Pengguna Layanan Organisasi Langkah-langkah lebih detil perumusan strategi organisasi KPPN Semarang II sebagaimana penjelasan berikut ini:

A. MENYUSUN ANALISIS STEP Isu eksternal yang mempengaruhi kinerja KPPN Semarang II adalah sebagai berikut: 1. lingkungan sociocultural sebagai berikut: • Perubahan selera dan ekpektasi masyarakat dan pengguna layanan • Kebijakan flexible working space • Kebijakan penajaman tugas dan fungsi KPPN melalui implementasi shadow organization 2. lingkungan Technological sebagai berikut: • Penggunaan aplikasi dalam mendukung pelaksanaan dan penatausahaan anggaran • Penggunaan teknologi informasi secara masif • Regulasi tentang transaksi elektronik • Coverage dan kecepatan internet 3. lingkungan Environmental/Economic sebagai berikut: • Pemulihan dari pandemi Covid-19 • Dukungan pemerintah yang kuat dalam pelaksanaan anggaran • Adanya refocusing anggaran 4. lingkungan Public Policy/legal sebagai berikut: • Peraturan tentang keuangan dan perbendaharaan yang kurang cepat mengakomodir kebutuhan • Peraturan atau juknis K/L yang masih terlambat diterbitkan • Tuntutan transparansi dan akuntabilitas B. ANALISIS SWOT Faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi dan kinerja organisasi KPPN Semarang II, sebagaimana telah dirumuskan dengan STEP di atas, serta faktor kompetensi internal organisasi selanjutnya dipetakan faktor apa saja yang menjadi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) organisasi menggunakan analisis SWOT. Output dari analisis SWOT adalah Matrik SWOT. Berikut matrik SWOT pada KPPN Semarang II:

Strengths W1 Weaknesses W2 S1 Adanya komitmen Pimpinan yang tinggi Inovasi berbasis IT sangat kurang S2 Adanya pejabat fungsional Komposisi pegawai semakin Telah mendapatkan predikat WBK/WBBM W3 berkurang karena menjelang usia S3 pensiun Terbatasnya jumlah pegawai yang S4 Setiap pejabat dan pegawai telah W4 memiliki kompetensi atau keahlian pada bidang IT memenuhi nilai JPM yang ditetapkan Penggunaan media sosial belum optimal S5 Peningkatan kompetensi pegawai melalui W5 GKM secara rutin dilaksanakan Kompetensi pegawai yang berbeda- S6 Sarana dan prasarana yang memadahi W6 beda dan memenuhi standarisasi Tidak semua pegawai memahami S7 Media Sosial yang dimiliki cukup dikenal W7 oleh masyarakat aplikasi yang digunakan S8 Hubungan kerja dengan stakeholder yang Pemahaman dalam rangka sudah terbina dengan baik implementasi shadow organization S9 Adanya Unit Kepatuhan Internal pada KPPN masih perlu ditingkatkan S10 Telah terjalin dengan baik hubungan Threats dengan media cetak Adanya pemotongan anggaran Opportunities O1 Mutasi pegawai antar seksi untuk T1 penyegaran pada awal tahun O2 Peraturan tentang keuangan dan T2 Monitoring dan evaluasi kepada stake perbendaharaan yang responsif dalam holder masih dilakukan secara online mengakomodir kebutuhan dan kondisi O3 Penggunaan teknologi informasi/media T3 Perubahan tuntutan stakeholder pada sosial oleh para pegawai maupun stake layanan secara online holder yang intens O4 Optimalisasi pada transaksi keuangan T4 Masih ada sekat-sekat pembayaran secara elektronik semakin digalakkan non tunai karena terdapat service charge antarbank. O5 Coverage dan kecepatan internet yang baik pada ruang kerja dan layanan O6 Pembinaan satker dan Pemda C. ANALISIS TOWS Analisis TOWS adalah sebuah proses yang mengharuskan manajemen untuk berpikir kritis operasinya. Analisis TOWS adalah analisis yang mengutamakan mempelajari dan menginvestigasi peluang faktor eksternal, karena dianggap bersifat lebih dinamis dan bersaing, setelah itu baru menganalisis faktor internal. Dengan mengidentifikasi beberapa rencana aksi yang dapat meningkatkan posisi perusahaan, analisis TOWS memungkinkan

manajemen untuk memilih beberapa strategi yang paling efektif dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Internal W daftar weaknesses: S daftar strengths: W1: Inovasi berbasis IT S1: Adanya komitmen sangat kurang Pimpinan yang tinggi Eksternal W2: Komposisi pegawai S2: Adanya pejabat semakin berkurang fungsional karena pensiun/ menjelang usia pensiun S3: Telah mendapatkan W3: Terbatasnya jumlah predikat WBK/WBBM pegawai yang memiliki S4: Setiap pejabat dan kompetensi atau keahlian pada bidang IT pegawai telah memenuhi nilai JPM yang W4: Penggunaan media ditetapkan sosial belum optimal S5: Peningkatan kompetensi W5: Kompetensi pegawai pegawai melalui GKM secara rutin dilaksanakan yang berbeda-beda S6: Sarana dan prasarana W6: Tidak semua pegawai yang memadahi dan memahami aplikasi yang memenuhi standarisasi digunakan S7: Media Sosial yang W7: Pemahaman dalam dimiliki cukup dikenal rangka implementasi oleh masyarakat shadow organization masih perlu ditingkatkan S8: Hubungan kerja dengan stakeholder yang sudah terbina dengan baik S9: Adanya Unit Kepatuhan Internal pada KPPN S10: Telah terjalin dengan baik hubungan dengan media cetak T daftar threats: WT: mini-mini strategy: ST: maxi-mini strategy: T1:Adanya pemotongan WT1: melakukan Amati Tiru ST1: Pembinaan ke Satker anggaran dan Modifikasi atas inovasi lebih fokus pada satker yang kantor lain berpengaruh signifikan T2: Masih dilakukan penerapan social distancing dan layanan tanpa tatap muka