Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 93 BPSDM C. Penilaian Peserta HUKUM DAN Kuis dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan HAM mengedepankan pemahaman kepada peserta. Selain kuis, pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi aspek hak asasi manusia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah: a. Tes formatif pembelajaran Tugas formatif adalah kuis pada akhir pembelajaran modul. b. Tugas essay/ review materi c. Tugas kelompok dan keaktifan Pengetahuan: ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran modul dengan menggunakan metode kuis. Keterampilan: peserta akan diminta untuk menyusun essay terkait dengan Aspek HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dimana peserta akan menyusun karya tulis singkat yang berisi analisis dan argumentasi terhadap masalah Aspek HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sikap: sikap peserta akan dinilai oleh trainer pada setiap proses pembelajaran dan diskusi kelompok.
BPSDM 94 Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan HUKUM DAN DAFTAR PUSTAKA HAM a. Buku dan makalah Harkristuti Harkrisnowo. 2012. “HAM dan Indonesia Dalam Masyarakat Dunia”, Makalah. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011.Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah (Edisi Revisi Dilengkapi Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah). b. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Search
