LAKIP TAHUN 2012

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Laporan Akuntabilitas Kinerja 2012Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Bab IPendahuluanA. Umum Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional hingga 2014 telah ditetapkan Laporan Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan agenda penegakan hukum dan HAM merupakan dokumentasi ringkas atas pemberantasan korupsi. Visi pemerintah capaian prestasi, tantangan dan kendala dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional BPSDM Hukum dan HAM dalam ke dalam sejumlah program prioritas melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sehingga lebih mudah diimplementasikan rangka pengembangan sumber daya dan diukur tingkat keberhasilannya. Dalam manusia Kementerian Hukum dan HAM rangka mendukung pembangunan hukum melalui Pendidikan dan Pelatihan dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Kepemimpinan dan Manajemen, Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pengembangan SDM Hukum dan Hak Asasi Pelatihan Fungsional dan HAM serta Manusia, berikut program dan kegiatan Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu BPSDM Hukum dan HAM. Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi selama tahun anggaran 2012. Program Pendidikan dan Pelatihan Tujuan Aparatur Hukum dan HAM Meningkatkan kualitas sumber Sasaran daya manusia Hukum dan HAM Seluruh Aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan 1

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 memperoleh pengembangan keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem karir yang jelas hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum,Kegiatan 1. Penyelenggaraan penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan Kepemimpinan dan sistem hukum nasional yang dicita- citakan sebagaimana tertuang dalam Manajemen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang 2. Penyelenggaraan dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang Pendidikan dan Pelatihan dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin Teknis tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan 3. Penyelenggaraan dan kebenaran. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM 4. Pendidikan Kedinasan AKIP dan AIM 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaB. Visi, Misi dan Tujuan Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH- 01.PR.01.01 Tahun 2010 tanggal 27 Januari Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010- 2014, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus Tata Nilai dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, 1. Kepentingan Masyarakat; Badan, Kanwil Kementerian Hukum dan 2. Integritas; HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana 3. Responsif; Teknis. Visi, misi, dan tujuannya adalah 4. Akuntabel; sebagai berikut : a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga. Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran 2

5. Profesional; BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 b. Tujuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPSDM Tujuan merupakan penjabaran dari misi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan kegiatan prioritas pembangunan. dan program pengembangan sumber Tujuan pembangunan Kementerian daya manusia di bidang hukum dan hak Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun asasi manusia; 2010-2014 adalah: 2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya 1. Menciptakan Supremasi Hukum; manusia dibidang hukum dan hak asasi 2. Memberdayakan Masyarakat untuk manusia; Sadar Hukum dan Hak Asasi 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Manusia; pelaksanaan pengembangan sumber daya 3. Memperkuat Manajemen dan manusia dibidang hukum dan hak asasi Kelembagaan secara Nasional; manusia; dan 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaC. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Susunan Organisasi BPSDM Hukum dan HAM dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH- terdiri atas : 05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 1. Sekretariat Badan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan RI, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM di Manajemen; bidang hukum dan hak asasi manusia 3. Pusat Pengembangan Teknis; 4. Pusat Pengembangan Fungsional dan Hak Asasi Manusia; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Akademi Ilmu Pemasyarakatan; 7. Akademi Imigrasi. 3

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAMdapat digambarkan pada diagram di bawahini : KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM BAGIAN PROGRAN DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI UMUM KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGANKEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN FUNGSIONAL DAN HAM TEKNIS BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANGPROGRAM PENYELENGGARAAN EVALUASI PROGRAM PENYELENG EVALUASI PROGRAM PENYELENG EVALUASI DAN LAPORAN DIKLAT GARAAN DAN GARAAN DAN DIKLAT LAPORAN DIKLAT LAPORAN AKADEMI KELOMPOK AKADEMI IMIGRASIILMU PEMASYARAKATAN JABATAN FUNGSIONAL organisasi di lingkungan BPSDM Hukum Tugas setiap unit kerja di dalam susunan dan HAM;organisasi tersebut, adalah sebagai berikut: Fungsi Sekretariat Badan, adalah: 1. Pelaksanaan koordinasi dan1. Sekretariat Badan Mempunyai tugas pokok memberikan penyusunan rencana, program kerja pelayanan teknis dan administratif dan anggaran; kepada seluruh satuan 2. Pengelolaan urusan kepegawaian; 3. Pengelolaan urusan keuangan; 4. Pengelolaan urusan umum; 5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Badan 4

Pengembangan Sumber Daya BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Manusia Hukum dan HAM; dan6. Pelaksanaan dan koordinasi kerja 4. Koordinasi kegiatan pengembangan sama pengembangan pendidikan sumber daya manusia di bidang dan pelatihan dibidang hukum dan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia. Kepemimpinan dan Manajemen dengan instansi terkait; dan2. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen. 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelakasanaan kegiatan pendidikanMempunyai tugas melaksanakan dan pelatihan di bidangpengembangan sumber daya manusia di pengembangan kepemimpinan danbidang pendidikan dan pelatihan manajemen.kepemimpinan dan manajemen sesuaidengan kebijakan teknis yang ditetapkan 3. Pusat Pengembangan Teknis.oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Mempunyai tugas melaksanakanFungsi Pusat Pengembangan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan teknisKepemimpinan dan Manajemen adalah: sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum1. Penyiapan perumusan kebijakan dan HAM. Fungsi Pusat Pengembangan Teknisteknis, rencana dan program adalah: 1. Penyiapan penyusunan kebijakanpengembangan sumber daya teknis, rencana dan programmanusia di bidang Kepemimpinan pengembangan sumber daya manusia di teknis;dan Manajemen; 2. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan2. Penyiapan penyusunan norma, prosedur di bidang teknis; 3. Penyelenggaraan Pendidikan danstandar, pedoman, kriteria dan Pelatihan teknis; 4. Koordinasi kegiatan pengembanganprosedur dibidang pengembangan sumber daya manusia di bidangKepemimpinan dan Manajemen; 53. Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Kepemimpinan danManajemen;

pendidikan dan pelatihan teknis BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 dengan instansi terkait; dan5. Evaluasi dan penyusunan laporan 4. Koordinasi kegiatan pengembangan pelakasanaan kegiatan pendidikan sumber daya manusia di bidang dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional pengembangan teknis. dan hak asasi manusia dengan instansi terkait; dan4. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM. 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelakasanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan fungsional dan hak asasi manusia.Mempunyai tugasmelaksanakanpengembangan sumber daya manusia di 5. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). Berdasarkan Surat Keputusan Menteribidang pendidikan dan pelatihan Kehakiman RI Nomor. M.06-PR.07.03 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan TataFungsional dan HAM sesuai dengan Kerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), mempunyai tugas pokok:kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program DiplomaKepala BPSDM Hukum dan HAM. III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan.Fungsi Pusat Pengembangan Fungsionaldan HAM adalah:1. Penyiapan penyusunan kebijakan Fungsi AKIP, adalah: teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya 1. Terwujudnya pendidikan manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia; profesional yang ditujukan kepada2. Penyiapan penyusunan norma, keahlian khusus di bidang standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan Pemasyarakatan; fungsional dan hak asasi manusia; 2. Terselenggaranya penelitian3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan hak asasi terapan, pengkajian teknologi dan manusia; masalah-masalah Pemasyarakatan; 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat secara 6

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012profesional sesuai tugas dan Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai dari SMA sampai dengantanggung jawabnya; Strata tiga (S3). Rekapitulasi pegawai BPSDM Hukum dan HAM berdasarkan pendidikan4. Terselenggaranya pengelolaan pada masing-masing unit kerja. (dapat dilihat di tabel 1.)administrasi akademik.6. Akademi Imigrasi (AIM) Tabel 1 Melaksanakan pendidikan pada jalur Komposisi Pegawai BPSDM Hukum dan HAM pendidikan profesional program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus Berdasarkan Pendidikan di bidang Keimigrasian. Tahun 2012 Nama Unit S3 S2 S1 D3 SMA SDFungsi Akademi Imigrasi: BPSDM 6 51 103 16 44 11. Pengembangan pendidikan AKIP 0 4 7 2 8 0 AIM 0 6 3 5 9 0profesional yang ditujukan kepada jumlah 6 61 117 26 54 1keahlian khusus di bidang Imigrasi; Sumber: Bagian Kepegawaian BPSDM Hukum dan HAM2. Penelitian terapan, pengkajianteknologi dan masalah-masalah Berdasarkan tabel 1, jumlah PNS sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami peningkatanKeimigrasian; dikarenakan adanya peraturan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi3. Pengabdian kepada masyarakat Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 02/SPB/M.PAN-RB/2011,secara profesional sesuai tugas dan Nomor 800-632/Tahun 2011 dan nomor 141/PMK.01/2011 tentang penundaantanggung jawabnya; sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil yang berlaku mulai tanggal 1 september4. Pembinaan sivitas akademika dan 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.hubungan dengan lingkungannya;5. Pengelolaan administrasi akademikD. Sumber Daya Manusia Jumlah PNS yang dimiliki oleh BPSDM Hukum dan HAM saat ini sebanyak 265 orang yang Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan terbagi dalam 3 unit, BPSDM Hukum dan HAM, fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM sampai AKIP dan AIM. Yang terdiri dari 1 orang Kepala dengan akhir tahun 2012 di dukung oleh Badan, 4 orang eselon II, 15 kepala sumber daya manusia sebanyak 265 orang (dua ratus dua puluh) orang Pegawai Negeri 7

bagian/bidang, 34 Kepala subbagian/subbidang, BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 201210 Kepala Urusan (Kaur) dan 201 orangstaf/pelaksana. Grafik 1. Alokasi AnggaranE. Sarana dan Prasarana BPSDM Hukum dan HAM Dalam rangka pelaksanaan tugas Kediklatan, di BPSDM Hukum dan HAM tersedia sarana Tahun 2012 dan prasarana pendukung, antara lain gedung perkantoran, asrama, flat, masjid, auditorium, poliklinik, sarana olah raga (lapangan tenis, basket, volley, fitness, karaoke).F. Anggaran G. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPSDM Hukum dan HAM dan fungsinya, tahun 2012 BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang 1. Kebijakan Kementerian Hukum dan bersumber dari Daftar Isian Pelaksana HAM Anggaran (DIPA) tahun 2012 sebesar Beberapa kebijakan sebagai acuan Rp. 79.873.347.000; (Tujuh puluh sembilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga BPSDM Hukum dan HAM yang telah ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). dituangkan dalam kebijakan Internal Kementerian Hukum dan HAM berupa Alokasi anggaran masing-masing unit kerja Peraturan Menteri sebagai berikut: Eselon I dapat di lihat pada Grafik 1. a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi SDM 8

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 berbasis kompetensi di lingkungan e) Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun Kementerian Hukum dan HAM RI.b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kepemimpinan Pra Jabatan; Kementerian Hukum dan HAM RI;c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI f) Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2012 Nomor M.HH-13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tentang Perubahan Atas Peraturan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM RI; Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; g) Peraturan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan2. Kebijakan Instansi Pembina Diklat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;(Lembaga Administrasi Negara) h) Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahuna) Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan danPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;Pelatihan Teknis; i) Peraturan Kepala LAN Nomor. 4 Tahunb) Keputusan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan2003 tentang Pedoman Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2011Penyelenggaraan Pendidikan dan tentang Pedoman PenyelenggaraanPelatihan Fungsional; Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinanc) Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun Tingkat IV;2004 tentang Pedoman Seleksi Calon j) Peraturan Kepala LAN Nomor 5 TahunPeserta Pendidikan dan Pelatihan 2012 Tentang Perubahan Atas PeraturanKepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV; Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011d) Keputusan Kepala LAN Nomor 2 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan2008 tentang Pedoman Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pra JabatanLembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;Pemerintah; k) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 9

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Nomor 12 Tahun 2011 tentang PedomanPenyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Pra Jabatan Calon PegawaiNegeri Sipil Golongan I dan II;l) Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 12 Tahun 2008 tentangPedoman Penilaian Assesment Centerbagi PNS.m) Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI Nomor 41 Tahun 2012 TentangJabatan Fungsional Assesor Sumber DayaManusia Aparatur dan Angka Kreditnya.n) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun2011 Tentang Pedoman UmumPembinaan Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan Fungsional.o) Peraturan Kepala LAN No. 13 TentangPedoman Umum PembinaanPenyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Teknis 10

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 2 Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012 Bab II Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perencanaan Kinerja (1) (2) (3) BPSDM Hukum dan HAM 94% Seluruh aparatur Persentase (%) lulusan yang Tahun 2012 hukum dan hak asasi meningkat kinerjanya di 94% manusia memiliki bidang Kepemimpinan danA. Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan kompetensi sesuai Manajemen pada unit 94% HAM Tahun 2012 bidangnya dan kerjanya memperoleh Persentase (%) lulusan yang 94% Penetapan kinerja BPSDM Hukum dan HAM pengembangan karir meningkat kinerjanya di disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari yang jelas bidang Teknis pada unit 94% masing-masing unit kerja di BPSDM Hukum kerjanya 93% dan HAM dengan menggunakan Rencana Seluruh Strategis sebagai acuan Penetapan Kinerja. perencanaan, Persentase (%) lulusan yang pelaksanaan, meningkat kinerjanya di Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur pengendalian dan bidang Fungsional dan HAM evaluasi akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum pelaporan dilakukan pada unit kerjanya dan HAM. Berikut adalah Penetapan Kinerja tepat waktu dan Persentase lulusan yang BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012. terintegrasi serta menguasai ilmu dan berdasarkan data keahlian teknis yang akurat Pemasyarakatan Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Sebelum perencanaan kinerja dan anggaran disusun perlu diketahui terlebih dahulu Indikator Kinerja dari masing-masing unit di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. 1. Indikator Kinerja BPSDM Hukum dan HAM a. Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen dilaksanakan oleh Pusat 11

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Pengembangan Kepemimpinan dan Dalam pelaksanaannya, kegiatan PusatManajemen. Pengembangan Teknis diimplementasikan oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut:Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pusat  Bidang ProgramPengembangan Kepemimpinan dan  Bidang PenyelenggaraManajemen diimplementasikan oleh 3  Bidang Evaluasi dan Laporan(tiga) Bidang sebagai berikut: Berikut adalah indikator kinerja Pusat Bidang Program Pengembangan Teknis Bidang Penyelenggara Bidang Evaluasi dan Laporan Indikator Kinerja Pusat Pengembangan TeknisBerikut adalah indikator kinerja PusatPengembangan Kepemimpinan dan Manajemen. Tahun 2012 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pusat Pengembangan UtamaKepemimpinan dan Manajemen Persentase kurikulum, tenaga Persentase pendidik dan metode pengajaran Tahun 2012 lulusan yang yang uptodate, akuntabel dan meningkat efektif Indikator Kinerja Indikator Kinerja kinerjanya di Persentase penyelenggaraan diklat Utama bidang Teknis yang tepat waktu, akuntabel dan Persentase kurikulum, tenaga pada unit efisienPersentase lulusan pendidik dan metode pengajaran kerjanya Persentase peningkatan kinerjayang meningkat yang uptodate, akuntabel dan lulusan sesuai prestasi belajar dankinerjanya di efektif penyelenggaraan diklatbidang Persentase penyelenggaraanKepemimpinan dan diklat yang tepat waktu, c. Indikator Kinerja Pusat PengembanganManajemen pada akuntabel dan efisien Fungsional dan HAMunit kerjanya Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar Penyelenggaraan Pendidikan dan dan penyelenggaraan diklat Pelatihan Fungsional dan HAM dilaksanakan oleh Pusatb. Indikator Kinerja Pusat Pendidikan dan Pengembangan Fungsional dan HAM Pelatihan Teknis Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pusat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Fungsional dan HAM Teknis dilaksanakan oleh Pusat diimplementasikan oleh 3 (tiga) Bidang Pengembangan Teknis. sebagai berikut:  Bidang Program  Bidang Penyelenggara  Bidang Evaluasi dan Laporan Berikut adalah indikator kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM. 12

Indikator Kinerja BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Pusat PengembanganFungsional dan HAM Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan Akademi Imigrasi memiliki Tahun 2012 indikator kinerja sebagai berikut: Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase lulusan yang menguasai Utama ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian, Persentase kurikulum, tenaga dengan target sebesar 94 % dari targetPersentase lulusan pendidik dan metode taruna yang mengikuti kegiatanyang meningkat pengajaran yang uptodate, pendidikan kedinasan.kinerjanya di bidang akuntabel dan efektifFungsional dan HAM Persentase penyelenggaraan f. Indikator Kinerja Dukungan Manajemenpada unit kerjanya diklat yang tepat waktu, dan Dukungan teknis lainnya akuntabel dan efisien Persentase peningkatan kinerja Kegiatan dukungan dilaksanakan lulusan sesuai prestasi belajar sebagai bagian dari kegiatan dan penyelenggaraan diklat pendukung pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparaturd. Indikator Kinerja Pendidikan Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM. Akademi Ilmu Pemasyarakatan Indikator kinerja Sekretariat Badan Pelaksanaan kegiatan pendidikan adalah Seluruh perencanaan, kedinasan Akademi Ilmu pelaksanaan, pengendalian dan Pemasyarakatan memiliki indikator pelaporan dilakukan tepat waktu dan kinerja sebagai berikut: terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Secara lengkap rencana kerja dan Pemasyarakatan, dengan target anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar 94 % dari target taruna yang dapat dilihat dalam Tabel Rencana mengikuti kegiatan pendidikan Kerja dan Anggaran BPSDM Hukum dan kedinasan. HAM Tahun 2012 Terlampir.e. Indikator Kinerja Pendidikan Kedinasan B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran 2012 Akademi Imigrasi 13

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp) (1) (3) (4) (2) 94%Seluruh aparatur okum 8.155.037.000dan hak asasi manusia Persentase (%) lulusan yang meningkat 94%memiliki kompetensi kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan 7.400.000.000sesuai bidangnya dan Manajemen pada unit kerjanya 94%memperoleh 7.000.000.000pengembangan karir Persentase (%) lulusan yang meningkat 94%yang jelas kinerjanya di bidang Teknis pada unit 94% 13.167.033.000 kerjanya 93% 13.001.213.000Seluruh perencanaan, 31.004.394.000pelaksanaan, Persentase (%) lulusan yang meningkatpengendalian dan kinerjanya di bidang Fungsional danpelaporan dilakukan HAM pada unit kerjanyatepat waktu danterintegrasi serta Persentase lulusan yang menguasai ilmuberdasarkan data yang dan keahlian teknis Pemasyarakatanakurat Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 14

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 3 Rencana Kerja Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2012Sasaran Indikator Outcome Kegiatan Indikator Output Anggaran (Rp)Strategis 31.610.000Seluruh Persentase (%) 1. Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Dokumen Penyusunan Rencana dan Programaparatur hukum lulusan yang dan Program Diklat Kepemimpinan dan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 37.300.000dan hak asasi meningkat 2. Manajemen 2012-2014 173.925.000manusia kinerjanya di bidang 3. Asessment Tahap Pertama 40 orang mengikuti asessment Tahap Pertama 372.056.000memiliki Kepemimpinan dan 797.982.000kompetensi Manajemen pada Asessment Tahap Kedua 38 orang mengikuti asessment Tahap Kedua 2.600.350.000sesuai unit kerjanya 2.842.280.000bidangnya dan Asessment Tahap Ketiga 67 Orang mengikuti asesment Tahap Ketiga 178.620.000memperoleh 4. Diklat Kepemimpinan Tingkat II 20 Orang Mengikuti Diklatpim Tk. IIpengembangan 5. Diklat Kepemimpinan Tk. III 120 Orang Mengikuti Diklatpim Tk. III (3 99.800.000karir yang jelas. 6. angkatan) 579.242.000 160 Orang Mengikuti Diklatpim Tk.IV (4 223.582.000 7. Diklat Kepemimpinan Tk. IV angkatan) 40 orang Mengikuti Pel.E-Procurement 8. Pelatihan Pemahaman E-Procurement bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Pusat 40 Orang Mengikuti Pel. Manajemen Barjas 9. Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang dan 66 Orang Mengikuti Kegiatan Leadership Camp Jasa 10. Kegiatan Leadership Camp 11. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni 1. Dokumen Laporan Kinerja Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen 2. 12. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan 1. Dokumen Laporan Tahunan 41.540.000 Diklat Kepemimpinan Dan Manajemen 2. Dokumen Laporan Diklat 7.978.287.000 3. Dokumen Laporan Kurikulum dan Modul TOTAL 4. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Diklat 15

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 4. Rencana Kerja Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2012 Sasaran Indikator Kegiatan Indikator Output Anggaran (Rp) Strategis Outcome 111.180.000 1. Penyusunan dan Penyempurnaan Kurikulum Dokumen Kurikulum, Modul dan 34.745.000 Seluruh Persentase (%) 10 (sepuluh) Diklat Teknis Pedoman Penyelenggaraan Diklat 122.420.000 aparatur lulusan yang Usulan kegiatan Diklat Teknis 2012hukum dan hak meningkat 2. Penyusunan Rencana dan Program Diklat 122.420.000asasi manusia kinerjanya di Teknis Dokumen Kurikulum, Modul dan memiliki bidang Teknis Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan 122.420.000 kompetensi 3. Penyusunan Modul Pelatihan Dasar HKI Dasar HKI (5 Modul) pada unit Dokumen Kurikulum, Modul dan 122.420.000 sesuai kerjanya 4. Penyusunan Modul Pelatihan Balai Harta Pedoman Penyelenggaraan Pelatihanbidangnya dan Peningalan (BHP) Balai Harta Peninggalan 34.810.000 memperoleh Dokumen Kurikulum, Modul dan 1.138.750.000pengembangan 5. Penyusunan Modul Pelatihan Kesamaptaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kesamaptaan 812.920.000 karir yang 6. Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Pengelola Dokumen Kurikulum, Modul dan 270.540.000 jelas. Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan 270.540.000 (JDIH) Pengelola Dokumentasi dan Jaringan 270.540.000 Informasi Hukum (JDIH) 540.530.000 7. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan 8 Dokumen Pedoman Penyelenggaraan 8 540.530.000 (delapan) Diklat Teknis Diklat Teknis 8. Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan (PK 78 Orang pegawai mengikuti Pelatihan BAPAS) PK BAPAS (2 angkatan) 9. Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan 115 Orang pegawai mengikuti Pel. PK Lanjutan BAPAS Lanjutan (3 angkatan) 10. Pelatihan Teknis Jasa Hukum Bagi Pegawai 40 Orang Pegawai mengikuti Pel. Jasa Ditjen AHU dan Kantor Wilayah Hukum 11. Pelatihan Administrasi Pemasyarakatan 40 Orang pegawai mengikuti Pel. Administrasi Pemasyarakatan 12. Pelatihan Teknis Pengelola Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (JDIH) 40 Orang pegawai mengikuti Pel. JDIH 13. Pelatihan Dasar HKI 80 Orang pegawai mengikuti Pel. Dasar HKI (2 angkatan) 14. Pelatihan Penyuluh Hukum Bagi Pegawai Kantor Wilayah 78 Orang pegawai mengikuti Pel.Penyuluh Hukum Bagi Pegawai 16

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Kantor Wilayah15. Pelatihan Teknis Rumah Detensi Imigrasi 68 Orang Pegawai Mengikuti Pel.Rumah 540.530.000 (Rudenim) Detensi Imigrasi (Rudenim)(2 angkatan) 540.530.000 540.530.00016. Pelatihan Sistem Informasi Keimigrasian 66 Orang mengikuti Pel.Sistem Informasi 270.540.000 (SIMKIM) Keimigrasian (SIMKIM) (2 angkatan) 600.720.000 256.805.00017. Pelatihan Daktiloskopi 80 Orang Pegawai Mengikuti Pel.Daktiloskopi (2 angkatan) 94.340.00018. Pelatihan Kurator dan Pengurus Kepailitan 30.240.000 38 Orang Pegawai Mengikuti Pel.Kurator 7.389.000.00019. Pelatihan Disiplin Bagi Pegawai dan Pengurus Kepailitan Pemasyarakatan 226 Orang Pegawai Mengikuti20. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pel.Disiplin Bagi Pegawai Kinerja alumni Diklat Teknis Pemasyarakatan (Angkatan 1 sd 6) 1. Dokumen Laporan Kinerja Alumni21. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Diklat Kegiatan Diklat Teknis 2. Dokumen Laporan Penyusunan Kurikulum22. Kegiatan Penyusunan Metode Evaluasi 3. Dokumen Laporan Pedoman Penyelenggaraan Diklat TOTAL Penyelenggaraan Diklat 4. Dokumen Laporan Penyusunan Modul 5. Dokumen Laporan Tahunan 21 Dokumen Laporan Kinerja Diklat 1. Dokumen Laporan Metode Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Teknis 17

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 5. Rencana Kerja Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM TA.2012Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Indikator Output Anggaran (Rp) Outcome 69.731.000 137.930.000Seluruh aparatur Persentase (%) 1. Penyusunan Rencana dan Program Diklat Usulan kegiatan Diklat Fungsional dan HAM 137.930.000 hukum dan hak lulusan yang Fungsional dan HAM Tahun 2012 asasi manusia meningkat 137.930.000 kinerjanya di bidang 2. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Modul dan Pedoman memiliki Teknis pada unit Modul, dan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Diklat Suncang Tingkat Muda 348.136.000kompetensi sesuai Suncang Tingkat Muda 534.154.000 kerjanya Dokumen Kurikulum, Modul dan Pedoman bidangnya dan 3. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Penyelenggaraan Diklat Pemeriksa Paten 2.093.000.000 memperoleh Modul, dan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Tingkat Muda 275.400.000 pengembangan Pemeriksa Paten Tingkat Muda 298.850.000 karir yang jelas. 426.180.000 4. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Modul dan Pedoman Modul, dan Pedoman Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Diklat Pemeriksa Desain Pemeriksa Merek Tingkat Muda Industri 5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas HAM Bagi 60 Orang Mengikuti Pel.Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan Kantor Wilayah HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan (NAD dan Sumatera Utara) 90 Orang Pegawai Mengikuti Pel.Peningkatan 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Kapasitas Teknis Peraturan Daerah Bagi Penyusunan Peraturan Daerah Bagi Aparatur Aparatur PEMDA Pemerintah Daerah Kantor Wilayah (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau) 80 Orang pegawai mengikuti Pel. Suncang Tk. Pertama 7. Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (SUNCANG) 40 Orang pegawai mengikuti Pel.TOT HAM Tingkat Pertama 8. Diklat TOT HAM 9. Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa HKI 30 Orang pegawai mengikuti Pel. Pemeriksa HKI 10. Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat 40 Orang pegawai mengikuti Pel. Pranata Ahli Humas Tk. Ahli 18

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 201211. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat 30 Orang pegawai mengikuti Pel. Diklat Peneliti 429.450.000 Pertama Tingkat Pertama 731.448.000 513.280.00012. Diklat Jabatan Fungsional Perancang 30 Orang pegawai mengikuti Pel. Perancang 121.100.000 Peraturan Perundang-Undangan (Suncang) Peraturan Perundang-ungdangan Tk.Pertama 157.182.000 Tingkat Pertama 269.039.000 53 Orang pegawai mengikuti Pel. 278.010.00013. Diklat Jabatan Fungsional Bendaharawan Bendaharawan14. Diklat Audit Berbasis Resiko 32 Orang pegawai mengikuti Pel Audit Berbasis Resiko15. Diklat Penjenjangan Auditor Peran Ketua Tim 15 Orang pegawai mengikuti Pel.Penjenjangan Auditor Peran Ketua Tim16. Kegiatan Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ke 11 Kantor Wilayah Kinerja Alumni Diklat Fungsional dan HAM Dokumen Laporan Kinerja 11 Diklat17. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Fungsional dan HAM18. Kegiatan Penyusunan Metode Evaluasi Diklat Dokumen Laporan Metode Evaluasi Diklat 41.250.000 TOTAL 7.000.000.000 19

Sasaran Indikator Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 AnggaranStrategis Outcome Rp.10.974.840.000 Tabel 6. Rp. 5.617.053.000 Rencana Kerja Anggaran Sekretariat Badan Rp. 1.039.795.000 TA.2012 Rp. 479.300.000 Rp. 645.960.000 Indikator Output Rp.11.040.846.000 Rp. 501.000.000,-Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 220 Pegawai dilakukan tepat waktu dan terintegrasi Rp. 30.298.794.000,- serta berdasarkan data yang akurat. b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan c. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan dan Tatausaha Serta pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi Kehumasan dan Protokol BPSDM Hukum dan HAM di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM d. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Anggaran BPSDM Hukum dan HAM BPSDM Hukum dan HAM e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian, Administrasi Diklat dan Perpustakaan BPSDM Hukum dan HAM f. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Penyusunan Program dan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM g. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi BPSDM Hukum dan HAM TOTAL 20

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 7 Rencana Kerja Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan TA 2012Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Indikator Output Target Anggaran Outcome Rp. 4.855.150.000,- Rp. 8.457.553.000,-Seluruh aparatur hukum dan Persentase (%) Pendidikan Taruna AKIP Lulus dan menguasai ilmu dan 93% Rp.13.312.703.000,-hak asasi manusia memiliki lulusan yang Kedinasan AKIP keahlian teknis Pemasyarakatan 100%kompetensi sesuai bidangnya menguasai ilmu dan 93% Anggarandan memperoleh keahlian teknis Layanan Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, Rp. 4.750.000.000,-pengembangan karir yang Pemasyarakatan Perkantoran pengelolaan kepegawaian dan penyediaan Rp. 8.251.213.000,-jelas. kebutuhan perkantoran Rp.13.001.213.000,- TOTAL Tabel 8 Rencana Kerja Anggaran Akademi Imigrasi TA.2012Sasaran Strategis Indikator Kegiatan Indikator Output Target OutcomeSeluruh aparatur hukum dan Persentase (%) Pendidikan Taruna AIM Lulus dan menguasai ilmu dan 93%hak asasi manusia memiliki lulusan yang Kedinasan AIM keahlian teknis Keimigrasian 100%kompetensi sesuai bidangnya menguasai ilmu dan 93%dan memperoleh keahlian teknis Layanan Terlaksananya pembayaran gaji pegawai,pengembangan karir yang Keimigrasian Perkantoran pengelolaan kepegawaian dan penyediaanjelas. kebutuhan perkantoran TOTAL 21

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Bab III organisasi yang tertuang dalam strategik Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering Tahun 2012 digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkatLaporan Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum keberhasilan individu maupun kelompokdan HAM merupakan pemaparan pengukurantingkat pencapaian kinerja sebagai individu. Kinerja bisa diketahui hanya jikapertanggungjawaban berbagai program dananggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun individu atau kelompok individu tersebut2012. mempunyai kriteria keberhasilan yang telahPada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisiskinerja BPSDM Hukum dan HAM serta aspek ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupakeuangan yang mempengaruhi pencapaiankinerja serta permasalahan terkait serta strategi tujuan-tujuan atau target-target tertentu yangpemecahan masalah agar dapat dijadikan acuanbagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target,mendatang. kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 22

dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung,diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar dilakukan dalam rangka meningkatkanuntuk menilai tingkat kinerja yang baik. kualitas pelaksanaan tugas.A. Pengukuran Kinerja Peningkatan kualitas kinerja dapat Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSDM dilakukan di jajaran BPSDM Hukum dan Hukum dan HAM pada Tahun 2012 HAM atas dasar dukungan berbagai pihak, dilakukan dengan cara membandingkan khususnya komitmen pimpinan yang bisa antara target dengan realisasi masing- dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana masing indikator kinerja sasaran. Rincian dilapangan. Namun demikan bukan berarti tingkat pencapaian sasaran kinerja masing- terhindar dari kendala atau persoalan yang masing indikator tersebut dapat meliputi pelaksanaan tugas. Akan tetapi hal diilustrasikan dalam tabel dibawah. tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM baik. Hukum dan HAM tahun 2012 telah mencapai target yang cukup Berkenaan dengan itu, BPSDM Hukum dan menggembirakan, hal ini terlihat dari HAM terus menerus melakukan capaian kinerja masing-masing Unit Eselon II pembenahan dan perbaikan, sehingga yang secara konsisten dapat kinerja dan pelaksanaan BPSDM Hukum dan melaksanakannya baik dengan atau tanpa HAM di tahun mendatang akan lebih baik dukungan anggaran, dan hingga berakhirnya dan sesuai dengan apa yang diharapkan tahun anggaran 2012 berbagai upaya telah oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada tahun 2012 dapat disampaikan sebagai berikut 23

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 9. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja BPSDM Hukum dan HAMSasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Sumber Data Formula PengukuranStrategis 34 5 6 7 94% 90,45% 96,22% Hasil Monitoring dan Realisasi persentase alumni Diklat Pimen yang12 Evaluasi Kinerja meningkat kinerjanya/Target X 100% 94% 92% 97,87% Alumni Diklat PimenSeluruh Aparatur 1. Persentase lulusan yang Realisasi persentase alumni Diklat Teknis yang 94% 96,15% 102,28% Hasil Monitoring dan meningkat kinerjanya/Target X 100%Hukum dan HAM meningkat kinerjanya di Evaluasi Kinerja 65 Orang 61 Orang 93,84% Alumni Diklat Teknis Realisasi persentase alumni Diklat Fungsional danmemiliki bidang Kepemimpinan dan 65 Orang 127 Orang 195,38% HAM yang meningkat kinerjanya/Target X Hasil Monitoring dan 100%kompetensi sesuai Manajemen pada unit 102,1% Evaluasi Kinerja Jumlah taruna AKIP yang lulus/target taruna AKIP bidangnya dan kerjanya Alumni Diklat yang direncanakan lulus X 100% 687,69% Fungham Jumlah taruna AIM yang lulus/target taruna AIM memperoleh 2. Persentase lulusan yang 114,61% Laporan Wisuda AKIP yang direncanakan lulus X 100%pengembangan meningkat kinerjanya dikarir yang jelas bidang Teknis pada unit Laporan Wisuda AIM Realisasi persentase perencanaan/Target X 100% kerjanya Laporan SAI, Laporan Jumlah persentase capaian 3. Persentase lulusan yang Tahunan Jumlah persentase capaian/6 indikator kinerja X100% meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya 4. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan 5. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis KeimigrasianDukungan 6. Persentase perencanaan, 93% 94,96%Manajemen danDukungan Teknis pelaksanaan, pengendalianLainnya dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Total Persentase Capaian Kinerja Rata-rata persentase capaian kinerja 24

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 10. Perbandingan Realisasi Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2011 dan Tahun 2012Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Realisasi % Realisasi Persentase Formula Pengukuran Kinerja Kinerja Capaian 2011 201212 5 6 7 100% 90,45% - 9,55%Seluruh Aparatur 1. Persentase lulusan yang Realisasi persentase capaian 2012 dikurangi persentase capaian 2011/persentase capaianHukum dan HAM meningkat kinerjanya di bidang 2011 X 100%memiliki Kepemimpinan dan Manajemenkompetensi sesuai pada unit kerjanyabidangnya dan 2. Persentase lulusan yang 89,90 92% 2,33% Realisasi persentase capaian 2012 dikurangi memperoleh meningkat kinerjanya di bidang 90% 96,15% 6,83% persentase capaian 2011/persentase capaianpengembangan Teknis pada unit kerjanya 2011 X 100%karir yang jelas 3. Persentase lulusan yang Realisasi persentase capaian 2012 dikurangi persentase capaian 2011/persentase capaian meningkat kinerjanya di bidang 2011 X 100% Fungsional dan HAM pada unit kerjanya 4. Persentase lulusan yang 97% 93,84% -3,25% Realisasi persentase capaian 2012 dikurangi (63 Orang) (61 Orang) 105,66% persentase capaian 2011/persentase capaian menguasai ilmu dan keahlian - 0,71 2011 X 100% 95% 195,38% Realisasi persentase capaian 2012 dikurangi teknis Pemasyarakatan (62 Orang) (127 Orang) persentase capaian 2011/persentase capaian 2011 X 100% 5. Persentase lulusan yang Realisasi persentase capaian 2012 dikurangi menguasai ilmu dan keahlian persentase capaian 2011/persentase capaian 2011 X 100% teknis KeimigrasianDukungan 6. Persentase perencanaan, 95,67% 94,96%Manajemen dan pelaksanaan, pengendalian danDukungan Teknis pelaporan secara tepat waktu danLainnya terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 25

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 11. Pengukuran Indikator Kinerja Per Eselon II di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2012Indikator Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan Target Realisasi % Kinerja Utama 2 3 4 5 6 Persentase  Rekomendasi diklat yang dihasilkan 13 Diklat 13 Diklat 100% 1 kurikulum, tenaga  Jumlah kurikulum yang dihasilkan 13 Kurikulum 13 Kurikulum 100% pendidik dan metode  Jumlah kurikulum diklat yang up to date, akuntabel dan efisien 13 Kurikulum 13 Kurikulum 100%Persentase (%) Lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang pengajaran yang up  Jumlah tenaga pengajar diklat yang up todate , akuntabel dan 20 Orang 20 Orang 100% Kepemimpinan dan Manajemen todate , akuntabel dan efisien efisien 15 Metode 15 Metode 100%  Jumlah metode pengajaran diklat yang up todate , akuntabel Persentase - - - penyelenggaraan dan efisien 446 Orang 646 Orang 144,84% diklat yang tepat  Jumlah Pedoman Penyelenggaraan yang disusun waktu, akuntabel dan  Jumlah peserta Diklat - - - efektif  Persentase ketersediaan bahan ajar Diklat 16 Kelas 10 Kelas 62,5%  Persentase ketersediaan sarana kegiatan 100% Persentase jumlah  Persentase ketersediaan menu makanan yang memadai 100% 100% 100% lulusan yang  Persentase pelaksanaan jadwal kegiatan belajar tepat watu 100% 100% 98% meningkat kinerjanya  Persentase Jumlah Kehadiran Tepat Waktu 100% 98% 144,84%  Jumlah peserta yang lulus mengikuti Diklat 446 Orang 646 Orang 96,22%  Jumlah alumni Diklat yang meningkat kinerjanya 94% 90,45% 100%  Jumlah laporan diklat yang tepat waktu 13 Laporan 13 Laporan 100%  Jumlah dokumen laporan yang disusun 13 Laporan 13 Laporan 1.301,56% Total Persentase Capaian 86,77% Rata-rata Persentase Capaian 26

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 12. Pengukuran Indikator Kinerja Per Eselon II di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Pengukuran Indikator Keberhasilan Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2012Indikator Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan TARGET REALISASI % Kinerja Utama 2 3 4 5 6 Persentase  Rekomendasi diklat yang dihasilkan 11 Diklat 11 Diklat 100% 1 kurikulum, tenaga  Jumlah kurikulum diklat Teknis yang up todate , akuntabel dan efisien 10 Kur 10 Kur 100% pendidik dan  Jumlah kurikulum yang dihasilkan 10 Kur 10 Kur 100%Persentase (%) Lulusan yang meningkat kinerjanya di metode  Jumlah tenaga pengajar diklat Teknis yang up todate , akuntabel dan 100% bidang Teknis pengajaran yang 8 Org 8 Org up todate , efisien 100% akuntabel dan  Jumlah metode pengajaran diklat Teknis yang up todate , akuntabel dan 8 Metode 8 Metode efisien 100% efisien 8 Pedoman 8 Pedoman 172,97% Persentase  Jumlah Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis yang disusun 840 Org 1.453 Org penyelenggaraan  Jumlah peserta Diklat 100% 80% diklat yang tepat  Persentase ketersediaan bahan ajar Diklat 100% 80% 100% waktu, akuntabel  Persentase ketersediaan sarana kegiatan Diklat Teknis 100% 100% 100% dan efektif  Persentasae ketersediaan menu makanan yang memadai 326 Hari 100% 95,70%  Persentase pelaksanaan jadwal kegiatan belajar tepat watu 100% 312 Hari 99,77% Persentase jumlah  Persentasen kehadiran peserta tepat waktu 840 Org 99,77% 172,97% lulusan yang  Jumlah peserta yang lulus mengikuti Diklat 94% 1.453 Org 97,87% meningkat  Persentase alumni Diklat yang meningkat kinerjanya 12 Lap 92% 91,66% kinerjanya  Jumlah laporan diklat yang tepat waktu 31 Lap 11 Lap 70,96%  Jumlah dokumen laporan yang disusun 22 Lap 1.508,93% 100,59% Total Capaian Rata-rata Persentase Capaian 27

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabe; 13. Pengukuran Indikator Kinerja Per Eselon II di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Indikator Keberhasilan Pencapaian Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2012Indikator Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan Target Realisasi % Kinerja Utama 100% 100%Persentase (%) Lulusan yang meningkat kinerjanya di Persentase  Rekomendasi diklat yang dihasilkan 1 Diklat 1 Diklat 100% bidang Fungsional dan HAM kurikulum, tenaga  Jumlah kurikulum diklat yang up todate , akuntabel dan efisien 5 Kurikulum 5 Kurikulum 70% pendidik dan  Jumlah kurikulum yang dihasilkan 10 Kurikulum 10 Kurikulum 60% metode  Jumlah tenaga pengajar diklat yang up todate , akuntabel dan efisien pengajaran yang  Jumlah metode pengajaran diklat Teknis yang up todate , akuntabel 10 Orang 7 Orang 100% up todate , 5 Metode 3 Metode akuntabel dan dan efisien 125,33% efisien  Jumlah Pedoman Penyelenggaraan Diklat yang disusun 9 Pedoman 9 Pedoman 80% Persentase 80% penyelenggaraan  Realisasi jumlah peserta Diklat 525 Orang 658 Orang 90% diklat yang tepat  Realisasi ketersediaan bahan ajar Diklat 100% 80% 80% waktu, akuntabel  Persentase ketersediaan sarana kegiatan Diklat 100% 80% 80% dan efektif  Ketersediaan menu makanan yang memadai 100% 90%  Persentase pelaksanaan jadwal kegiatan belajar tepat watu 100% 80% 125,33% Persentase jumlah  Persentase jumlah kehadiran peserta 100% 80% 102,28% lulusan yang  Jumlah peserta yang lulus mengikuti Diklat meningkat  Jumlah alumni Diklat yang meningkat kinerjanya 525 Orang 658 Orang 100% kinerjanya  Jumlah laporan diklat yang tepat waktu 94% 96,15% 100%  Jumlah dokumen laporan yang terselesaikan 1,367,61% 16 Laporan 16 Laporan 91,17% Total Persentase Capaian 21 Dok 21 Dok Rata-rata Persentase Capaian 28

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 14. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2012Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan Target Realisasi Persentase Utama 65 Orang 61 Orang Capaian Persentase lulusan yang Jumlah taruna yang lulus 93,84%Seluruh aparatur 12 Bulan 12 Bulanhukum dan ham menguasai ilmu dan keahlian mengikuti pendidikan 100%memilikikompetensi dan teknis Pemasyarakatan 193,84%memperoleh 96,92%pengembangan Layanan Perkantoran Terlaksananya kegiatankarir yang jelas layanan perkantoran Total persentase capaian Rata-rata Persentase Capaian Tabel 15. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja Akademi Imigrasi Tahun 2012 Indikator Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan Target Realisasi Persentase Kinerja Utama 65 Orang 127 Orang Capaian Persentase lulusan yang Jumlah taruna yang lulus 195,38%Seluruh 12 Bulan 12 Bulanaparatur hukum menguasai ilmu dan keahlian mengikuti pendidikan 100%dan hammemiliki teknis Pemasyarakatan 295,38%kompetensi dan 147,69%memperoleh Layanan Perkantoran Terlaksananya kegiatanpengembangankarir yang jelas layanan perkantoran Total Persentase capaian Rata-rata Persentase Capaian 29

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 16. Indikator Keberhasilan Pencapaian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2012Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan Target Realisasi Persentase Utama Capaian 100%* 94,96% 94,96% Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Persentase anggaran yang terserap 100% 90% 90% anggaran yang konsisten, tepat waktu, Persentase pengelolaan anggaran yang tepat waktu 100% 95% 95% terintegrasi dan akuntabel Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel 100% 98% 98% Persentase laporan keuangan yang akuntabel dan 100% tepat waktu 100% Persentase perencanaan, penganggaran Persentase perencanaan yang akuntabel dan tepat 95% 95% berbasis kinerja serta pelaporan hasil waktu 100%Persentase evaluasi yang akuntabel, Persentase laporan yang akuntabel dan tepat 277 Orang 95% 95%perencanaan, penyelenggaraan assesment dan waktupelaksanaan, terbangunnya kerjasama pengembangan Persentase kegiatan kerjasama yang terealisasi 100% 98% 98%pengendalian dalam dan luar negeri Jumlah pegawai Kemenkumham yang di asses 100% 242 Orang 87,36%dan pelaporan melalui assesment centre 100%secara tepat Pegawai BPSDM memiliki kompetensi Persentase formasi kepegawaian yang terdata 100% 100%waktu dan sesuai bidangnya dengan administrasi Persentase buku yang diklasifikasi 100% 80% 80%terintegrasi di kepegawaian, sistem informasi Terpenuhinya pemanggilan peserta diklat 90% 90%lingkungan pengembangan SDM serta dukungan 4 VolumeBPSDM Hukum perpustakaan dan arsip yang akuntabel 100%dan HAM 100% 100% Terselenggaranya fungsi dan tugas Persentase barang milik negara yang terdata dalam 90% 90% organisasi dengan dukungan aplikasi SABMN ketatausahaan dan kerumahtanggaan Jumlah buletin yang terbit 4 Volume 100% yang baik serta pengelolaan BMN yang Persentase kegiatan protokol yang terlaksana 100% 100% tepat untuk meningkatkan citra positif Jumlah warkat dan surat menyurat yang terdata 100% 100% BPSDM Persentase informasi yang terupdate dalam portal 90% 90% 1.233% Total Persentase Capaian Kinerja 80% Rata-rata Capaian KinerjaKet:*: Target dalam DIPA BPSDM, AKIP dan AIM Hukum dan HAM Tahun 2012 30

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 17. Analisa Capaian Kinerja Indikator Kinerja UtamaSasaran Indikator Kinerja Hasil Capaian Tindak LanjutStrategis 1. Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya (Berhasil/Tidak Berhasil) 1. Pemberdayaan alumni untuk di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada peningkatan karir unit kerjanya Berhasil Tidak 2. BPSDM Hukum dan HAM perlu 2. Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya Berhasil menyusun rekomendasi kepada di bidang Teknis pada unit kerjanya Pimpinan Unit alumni diklat 90,45% 9,55% dalam rangka pengembangan 3. Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya karir alumni setelah mengikutiSeluruh Aparatur Hukum dan HAM memiliki di bidang Fungsional dan HAM pada unit 92% 12% diklat kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh kerjanya 96,45% 3,55% pengembangan karir yang jelas 4. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan 61 Orang 4 Orang keahlian teknis Pemasyarakatan 127 Orang 3 Orang 5. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian 31

Grafik 2. BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan 1. Penyelenggaraan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan ManajemenTotal peserta Diklat Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanManajemen adalah 646 Orang yang dibiayai Kepemimpinan dan Manajemenmelalui DIPA BPSDM, DIPA Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh Pusat PengembanganImirgrasi dan DIPA Direktorat Jenderal AHU. Kepemimpinan dan Manajemen.Sedangkan total peserta Diklat Teknis adalah1.453 Orang dan Total peserta Diklat Fungsional Berikut adalah Capaian Kinerja masing-dan HAM adalah 658 orang. Pendidikan masing bidang pada Pusat PengembanganKedinasan AKIP sebanyak 186 Orang terdiri dari Kepemimpinan dan Manajemen:Tingkat I, II dan III, dan Pendidikan KedinasanAIM sebanyal 191 Orang terdiri dari Peserta  Bidang Program Pusat PengembanganPendidikan Khusus Keimigrasian, Taruna Tingkat Kepemimpinan dan Manajemen,II dan Taruna Tingkat III. dengan indikator kinerja Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metodeBerikut rincian Program Pendidikan dan pengajaran yang up to date, akuntabelPelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan dan efisien.HAM Tahun 2012: Tahapan awal penyelenggaraan diklat diawali dengan penyusunan rencana serta kurikulum diklat, penentuan tenaga pendidik dan metode pengajaran yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan. Kegiatan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen di Tahun 2012, diawali dengan Penyusunan 32

program Diklat Kepemimpinan dan BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Manajemen, yang dihasilkan melaluibeberapa kegiatan Focus Group BPSDM Hukum dan HAM, sedangkan Tahap IIDiscussion Penyusunan Rencana dan dalam rangka penyusunan profile kompetensiProgram Diklat Kepemimpinan dan pejabat eselon III dan IV di SekretariatManajemen. Dimana telah menghasilkan Jenderal dan pelaksanaanya di gabung danbeberapa kurikulum serta metode dibagi dalam 3 (tiga) gelombangpengajaran yang telah ter up date penyelenggaraan yaitu sebagai berikut :sebagai berikut: a. Assesment Gelombang I Tanggal 16 sd 17 Tabel 18. Apri 2012, terdiri dari 40 Orang pesertaCapaian indikator persentase kurikulum,tenaga pendidik dan metode pengajaran b. Assesment Gelombang II Tanggal 18 sd 19 yang up to date, akuntabel dan efisien April 2012, terdiri dari 38 orang. Pusat Pengembangan c. Assesment Gelombang III Tanggal 23 sd Kepemimpinan dan Manajemen 24 April 2012, terdiri dari 67 orangNo Indikator Capaian d. Assesment untuk Auditor sebanyak 26 Kinerja Orang. 2011 2012 1 Kurikulum e. Assesment untuk Calon Direktur Akademi 2 Tenaga 100% 100% Imigrasi sebanyak 3 Orang. Pendidik 100% 100% f. Assesment untuk Pejabat di lingkungan 3 Metode Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 100% 100% HAM Bali serta NTB sebanyak 67 orang. PengajaranMenindaklanjut Peraturan Menteri Hukumdan HAM Nomor: M.HH-05.IN.04.02 Tahun  Bidang Penyelenggara, Pusat2010 Tentang Penyelenggaraan Assesment Pengembangan Kepemimpinan danCenter dan Sistem Informasi SDM Berbasis Manajemen dengan indikator Persentase penyelenggaraan diklat yang tepatKompetensi di Kementerian Hukum dan HAM waktu, akuntabel dan efisien.dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tahun 2012, BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan diklat yangTentang Pencegahan dan Pemberantasan dibiayai antara lain melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM, DIPA DirektoratKorupsi, BPSDM Hukum dan HAM Jenderal Imigrasi, DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umummelaksanakan Assesment yang serta Diklat Kepemimpinan danpenyelenggaraannya dilaksanakan dua tahapyaitu tahap I dan Tahap II. Tahap Idiperuntukan bagi pejabat dan calon pejabat 33

Manajemen yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Total pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan yang dibiayai melalui DIPA Berikut data pegawai yang telah Direktorat Jenderal Jenderal Administrasi Hukum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tahun Umum adalah sejumlah 118 Orang, untuk Diklat 2012. Berdasarkan data pada Grafik 3. Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 40 Orang Diketahui bahwa total pegawai dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 78 Kementerian Hukum dan HAM yang telah Orang. mengikuti Diklat Kepemimpinan adalah 418 orang pegawai. Berikut adalah tabel perbandingan capaian output Diklat Kepemimpinan Tahun 2011 dengan Grafik 3. Tahun 2012. Jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM Tabel 19. yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Perbandingan Capaian Output melalui DIPA BPSDM dan DIPA PNBP Ditjen AHU Diklat Kepemimpinan Tahun 2012 melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAMSebanyak 418 Orang Pegawai Kementerian Tahun 2011 dan Tahun 2012Hukum dan HAM mengikuti DiklatKepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat Capaian Capaian PersentaseIV yang dibiayai melalui DIPA BPSDM Hukum dan 2011 2012 PeningkatanHAM. Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak20 Orang pegawai, Diklat Kepemimpinan Tingkat 290 Orang 300 Orang 96,66%III sebanyak 120 Orang, Diklat KepemimpinanTingkat IV 160 orang. Dalam Tabel dijelaskan bahwa persentase peningkatan pencapaian output target Diklat Kepemimpinan melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM dari tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah sebesar 96,66 persen. Pelaksanaan Diklat Manajemen Tahun 2012 juga dilaksanakan melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM dan DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi dengan output peserta sejumlah 127 Orang, dengan rincian Diklat Manajemen Barang dan Jasa sebanyak 40 Orang, Diklat E-Procurement diikuti oleh 39 orang dan 48 Orang mengikuti Leadership Camp. 34

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Sedangkan melalui PNBP Direktorat Jenderal Tabel 20.Imigrasi total pegawai yang mengikuti Diklat Persentase pencapaian target RPJMNManajemen adalah 69 Orang antara lain Diklat Pada Diklat Kepemimpinan dan ManajemenAdministrasi Akuntansi Keuangan 33 Orang danDiklat Perencanaan Anggaran 36 Orang. DIPA Tahun 2012Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umumsebanyak 32 orang. Target RPJMN 2010 2011 2012 Total % capaian 2010-2014 459 375 646 1.480 target Grafik 4. 1.377 Orang 107,5% Jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAMyang telah mengikuti Diklat Manajemen Tahun 2012 Berdasarkan data dalam tabel diketahui bahwa persentase capaian Diklat Kepemimpinan danPencapaian output BPSDM Hukum dan HAM Manajemen terhadap target RPJMN adalahberdasarkan target yang telah ditetapkan dalam sebesar 107,5% .Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN), dijelaskan dalam tabel Data tersebut merupakan output peserta Diklatberikut. Kepemimpinan dan Manajemen yang dibiayaiDidalam RPJMN diketahui bahwa BPSDM Hukum melalui BPSDM Hukum dan HAM, Direktoratdan HAM ditargetkan untuk meluluskan alumni Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal AHU.Diklat Kepemimpinan dan Manajemen sebanyak1.377 Orang selama periode 2010-2014. Berikut adalah Tabel 21. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012: Tabel 21. Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2012 NO PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JUMLAH PESERTA 1 Kepemimpinan Tingkat II 2 Kepemimpinan Tingkat III (3 Angkatan) 20 orang 3 Kepemimpinan Tingkat IV (4 Angkatan) 120 orang 4 Manajemen Barang dan Jasa 160 orang 5 Diklat E-Procurement 40 orang 6 Leadership Camp 39 Orang 48 Orang Total Peserta 427Orang  Selain menyelenggarakan diklat melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2012 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen juga menyelenggarakan diklat 35

melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Imigrasi dan anggaran PNBP DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum dengan  Bidang Evaluasi dan Laporan Pusatrincian sebagai berikut: Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Pusat Pengembangan Tabel 22. Kepemimpinan dan Manajemen, denganDiklat Kepemimpinan dan Manajemen Persentase jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan DIPA Ditjen Imigrasi ManajemenNo Diklat Jumlah Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Peserta HAM RI Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 1 Administrasi Akuntansi Keuangan 2010 Tentang Kebijakan Pengembangan 2 Perencanaan Anggaran 33 orang Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum 36 orang dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM Total Peserta 69 Orang melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, Tabel 22. melalui evaluasi kinerja pegawai setelahDiklat Kepemimpinan dan Manajemen mengikuti diklat. Evaluasi kinerja merupakan bagian terpenting dalam peningkatan DIPA Ditjen AHU kualitas lulusan diklat dan juga berperan sebagai pemantauan program dan kerja dariNO PENDIDIKAN DAN JUMLAH setiap indikator kinerja. PELATIHAN PESERTA Evaluasi kinerja alumni yang dalam hal ini 1 Kepemimpinan Tingkat IV 78 orang disebut Evaluasi Pasca Diklat bertujuan (2 Angkatan) untuk mengukur efektifitas peserta diklat 40 Orang pada aspek perilaku (behavior) dengan 2 Kepemimpinan Tk. III 32 Orang melihat perubahan perilaku setelah 3 Pengadaan Barang dan Jasa 150 Orang menerima materi dan bagaimana penerapannya, agar hasil yang diperoleh dari Total Peserta proses pemberian materi dapat diimplementasikan di unit kerja masing- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan masing. Sehingga dapat bermanfaat bagi Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2012 peningkatan kinerja instansi yaitu menghasilkan 646 orang lulusan Diklat Kementerian Hukum dan HAM. dengan rincian sebagai berikut :  427 orang lulusan Diklat Kepemimpinan 36 dan Manajemen melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;  69 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;  150 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sasaran Evaluasi Pasca Diklat adalah alumni BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012diklat, atasan langsung, dan rekan kerjauntuk mengetahui apakah program diklat Pelaksanaan evaluasi kinerja alumni Tahunyang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan, 2012 dibatasi hanya pada alumni yangapakah terdapat hambatan-hambatan yang dibiayai melalui DIPA BPSDM Hukum dandihadapi alumni dalam pelaksanaannya, HAM. Total alumni adalah 427 Orang danbagaimana cara mengatasi masalah tersebut total alumni yang menjadi sample untuksehingga dapat diketahui apakah program dievaluasi adalah 188 orang. Terdiri dari 2diklat mencapai sasaran. (dua) Diklat yaitu Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 105 alumni dan DiklatMetode pengumpulan data yang digunakan Kepemimpinan Tk. III sebanyak 83 orang.dalam Evaluasi Pasca Diklat adalah denganmelakukan kunjungan lapangan (field visit) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawaidengan wawancara dan menyebarkan diketahui bahwa alumni Diklatkuesioner kepada atasan langsung dan rekan Kepemimpinan dan Manajemen meningkatkerja sejawat alumni. Kriteria Evaluasi Pasca kinerjanya sebesar 90%, hal ini diukur dari:Diklat meliputi: a. Perubahan perilaku sikap dan perilaku - Penilaian atasan terhadap alumni - Penilaian rekan sejawat terhadap alumni serta peningkatan kualitas dalam - Pelaksanaan rencana aksi pelaksanaan tugas - Penilaian alumni terhadap instansi pada b. Adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan aspek pengembangan karir c. Adanya peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat maupun staf Pelaksanaan evaluasi terhadap alumni dibawahnya Diklat Kepemimpinan dam Manajemen dilaksanakan pada 32 (tiga puluh dua) 2Penyelenggaraan Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pelatihan Teknis HAM yang tersebar pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta dilaksanakan Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pusat dengan menggunakan Metode Purposive Pengembangan Teknis, terlebih dahulu perlu Sampling yaitu sejumlah 42,15% dari diketahui target dan realisasi dari setiap seluruh peserta. Indikator Kinerja Utama (IKU) serta kegiatan yang dilaksanakan. 37

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan metode pengajaran yang digunakan dan Pelatihan Teknis dalam proses pendidikan dan pelatihan.Sasaran : Persentase lulusan yang Kegiatan Pusat Pengembangan Teknis di meningkat kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya Tahun 2012, diawali dengan Penyusunan program Diklat Teknis, yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan PenyiapanIndikator Kinerja yang telah ditetapkan untuk dokumen rencana kegiatan Diklat Teknismengukur keberhasilan kinerja Pusat Teknisadalah Persentase lulusan yang meningkat BPSDM Hukum dan HAM. Bertujuan untukkinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya,dimana dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator peningkatan mutu dan kualitas Diklat Teknis.kinerja. Berikut adalah target Indikator KinerjaUtama (IKU) Pusat Pengembangan Teknis: Dimana telah menghasilkan beberapa kurikulum serta metode pengajaran yang telah ter up date sebagai berikut: - Kegiatan Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum 10 Diklat Indikator Kinerja Utama TeknisPusat Pengembangan Teknis Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dalam tabel berikut adalah hasil Utama 1. Persentase kurikulum, tenaga penyusunan dan penyempurnaanPersentase lulusan pendidik dan metodeyang meningkat pengajaran yang up to date, kurikulum Diklat Teknis, dimanakinerjanya di akuntabel dan efektifbidang Teknis menghasilkan 13 Kurikulum Diklat Teknis 2. Persentase penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, dari 10 Kurikulum Diklat Teknis yang akuntabel dan efisien ditargetkan. 3. Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat Bidang Program Pusat Pengembangan Tabel 23. Teknis, dengan Indikator Persentase Kurikulum Diklat Teknis kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang up to date, akuntabel dan Tahun 2012 efisien. No Kurikulum Diklat Teknis Tahun 2012Tahapan awal penyelenggaraan diklat 1 Kurikulum Penyuluh Hukumdiawali dengan penyusunan rencana serta 2 Jasa Hukumkurikulum diklat, penentuan tenaga pendidik 3 Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 4 Daktiloskopi 5 PK BAPAS 6 PK BAPAS Lanjutan 7 Sistem Informasi Keimigrasian 8 Rudenim 9 Kurator 38

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 10 Administrasi Pemasyarakatan - Penyusunan Modul Pelatihan Balai Harta 11 Disiplin Pemasyarakatan 12 Keterampilan Bagi Pegawai Lapas Peninggalan (BHP) 13 HKI Dasar - Penyusunan Modul Pelatihan Kesamaptaan- Penyusunan Modul Pelatihan Dasar HKI, - Penyusunan Modul Pelatihan Teknis sebagai berikut: a. Modul Diklat Pemeriksa Paten Tingkat Pengelola Dokumentasi dan Jaringan Muda b. Modul Diklat Pemeriksa Merek Tingkat Informasi Hukum (JDIH) Muda - Kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan 8 (delapan) Diklat Teknis. Menghasilkan 8 Pedoman Penyelenggaraan seperti dalam Tabel berikut.- Berikut data pada tabel menjelaskan Tabel 25. Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknissecara rinci isi materi dari Modul Tahun 2012Pelatihan Dasar HKI yang disusun Pusat No Pedoman Penyelenggaran 1 Diklat Rumah Detensi ImigrasiPengembangan Teknis Tahun 2012. 2 Diklat Jasa Hukum 3 Diklat Administrasi Petugas Tabel 24. Pemasyarakatan Modul Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual 4 Diklat Penyuluh Hukum 5 Diklat Sistem Informasi Tahun 2012 KeimigrasianModul Diklat Pemeriksa Modul Diklat Pemeriksa 6 Diklat Disiplin Petugas Paten Merek Tk. Muda Pemasyarakatan 7 Diklat Pemimpin Pemasyarakatan- Isu Aktual Bidang Paten - Tehnik Komunikasi dan 8 Diklat Kurator Presentasi- Klasifikasi dan Penelusuran - Tehnik PemeriksaanPaten Subtantif Merek Lanjutan- Penyelesaian sengketa - Membangun hubunganpaten di luar pengadilan kerja(alternative dispute Berdasarkan data diatas, maka capaian indikator persentase kurikulum, tenaga pendidikan dansolution) metode pengajaran yang up to date, akuntabel dan efisien pada Bidang Program Pusat- Pemeriksaan Subtantif - Isu Aktual Bidang Pengembangan Teknis, dapat dilihat pada tabel berikut:Paten Merek- Pengembangan Profesi - Tehnik Pemeriksaandan Angka Kredit Subtantif danPemeriksa Paten Pemeriksa Kembali Merek- Membangun kerjasama - Pengembangandengan pihak lain profesi dan angka kredit jabatan fungsional pemeriksa merek- Tehnik penerjemahan - Penyusunan konsepdokumen paten penyelesaian sengketa perdata bidang merek- Sertifikasi, - Implementasi Madridpemeliharaan, mutasi Protocol and Singaporedan Lisensi Paten Trademark Law Treaty (STLT) di Indonesia 39

Tabel 26. BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Capaian indikatorpersentase kurikulum, tenaga pendidik dan Grafik 5. metode pengajaran yang up to date, Diklat Teknis akuntabel dan efisien Tahun 2012 Pusat Pengembangan TeknisNo Indikator Capaian Keterangan Kinerja 2011 2012 100% 130% Meningkat1 Kurikulum 100% 100% Tetap2 Tenaga 100% 100% Tetap Pendidik3 Metode Pengajaran Bidang Penyelenggara PusatPengembangan Teknis, dengan indikatorPersentase penyelenggaraan diklat yangtepat waktu, akuntabel dan efisien.Tahun 2012, BPSDM Hukum dan HAM Sebanyak 1.002 Orang Pegawai Kementerianmelaksanakan kegiatan diklat yang dibiayaiantara lain melalui DIPA BPSDM Hukum dan Hukum dan HAM mengikuti Diklat TeknisHAM, DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi danDIPA Direktorat Jenderal Administrasi yang dibiayai melalui DIPA BPSDM HukumHukum Umum. dan HAM. Rincian pegawai yang telahBerikut data pegawai yang telah mengikutiDiklat Teknis Tahun 2012. Berdasarkan data mengikuti Diklat Teknis terdiri dari Pelatihanpada Grafik 5. Diketahui bahwa totalpegawai Kementerian Hukum dan HAM yang Daktiloskopi Gel.I dan II sebanyak 80 orang,telah mengikuti Diklat Teknis adalah 719orang pegawai. Pelatihan PK Bapas sebanyak 79 orang, Pelatihan Disiplin Bagi Petugas Pemasyarakatan (Angk.1 sd 6) sebanyak 225 orang, Pelatihan Ketrampilan Bagi Petugas Pemasyarakatan sebanyak 56 orang, Pelatihan kurator dan Kepailitan sebanayak 38 orang, Pelatihan BAPAS Lanjutan (Angkatan I dan II) sebanyak 75 orang, PK BAPAS Lanjutan (Angkatan III) sebanyak 40 orang, Pelatihan Administrasi 40

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Pemasyarakatan sebanyak 40 orang, Tabel menjelaskan bahwa persentasePenyuluhan bagi pegawai Kanwil sebanyak peningkatan pencapaian output target Diklat78 orang, JDIH sebanyak 40 orang, Sistem Teknis melalui DIPA BPSDM Hukum danInformasi Keimigrasian sebanyak 66 Orang, HAM dari tahun 2011 sampai dengan tahunRudenim sebanyak 68 orang, Pelatihan Dasar 2012 adalah sebesar 275%. PencapaianHKI (2 Angkatan) 77 Orang. peningkatan output Diklat Teknis ini tidak hanya di biayai melalui Pusat PengembanganDiklat Teknis yang dibiayai melalui PNBP Teknis saja, namun termasuk 2 (dua) diklatImigrasi adalah sebanyak 337 orang meliputi yang dibiayai melalui anggaran SekretariatDiklat Mind setting bagi pegawai Kanwil DKI Badan. Guna mengakomodir target capaianJakarta (6 angkatan) sebanyak 156 orang, dalam RPJMN.Diklat Pemeriksa Dokumen Keimigrasiansebanyak 37 orang, Diklat Susintel Imigrasi Berikut adalah pencapaian Diklat Teknis(3 angkatan) sebanyak 88 orang. Tahun 2012:Diklat Teknis yang dibiayai PNBP AHU Tabel 27.sebanyak 114 orang meliputi diklat Teknis Diklat TeknisJasa Hukum Bagi Pegawai AHU dan Kanwil Tahun 2012sebanyak 40 Orang, Diklat Fidusia sebanyak37 orang, dan Diklat Pelayanan Hukum NO PENDIDIKAN DAN JUMLAHTingkat Dasar 37 Orang. PELATIHAN PESERTA 80 Orang 1 Daktiloskopi (2 Angkatan) 79 Orang 2 PK BAPAS (2 Angkatan) 3 Kurator dan Kepailitan 38 OrangBerikut adalah tabel perbandingan capaian PK BAPAS Lanjutann 115 Orang 4 (3 Angkatan) 5 Sistem Jaringanoutput Diklat Teknis Tahun 2011 dengan Dokumentasi dan Informasi 40 OrangTahun 2012, yang dibiayai oleh BPSDM HukumHukum dan HAM, dan DIPA Direktorat 6 Admistrasi Pemasyarakatan 40 Orang 78 OrangJenderal Imigrasi serta DIPA Direktorat Penyuluh Hukum bagi 66 Orang 7 pegawai Kantor WilayahJenderal AHU. Sistem Informasi 8 Keimigrasian Tabel 26. 9 RUDENIM 68 Orang Perbandingan Capaian Diklat Teknis 10 Jasa Hukum 40 Orang 2011 dan 2012 11 Dasar HKI (2 Angkatan) 2011 2012 Persentase 77 Orang400 Orang 225 Orang Peningkatan 12 Disiplin bagi Petugas 1.453 Orang 275% Pemasyarakatan 13 Keterampilan Bagi Petugas 56 Orang 41

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Pemasyarakatan Total Peserta 840 721 85,83 Total Peserta 1.002 Orang Berdasarkan data dalam tabel diketahui bahwa capaian output Diklat Teknis yangMeskipun secara umum output Diklat Teknis biayai BPSDM Hukum dan HAM adalahtelah meningkat 275%, namun beberapa sebesar 85,83%.diklat masih belum memenuhi target yangdiharapkan. Hal ini antara lain dikarenakan Sedangkan pencapaian Total Output Diklatproses seleksi peserta diklat yang belumoptimal, sehingga peserta yang dikirim tidak Teknis yang juga dibiayai melalui anggaransesuai dengan kualifikasi peserta. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Berikut adalah capaian Diklat Teknis yangdibiayai melalui anggaran Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi dan DirektoratPengembangan Teknis Tahun 2012. Jenderal Administrasi Hukum Umum secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 28. Diklat Teknis Tahun 2012 Melalui DIPA Direktorat Jenderal ImigrasiNO Diklat Target Realisasi Persentase Peserta Capaian Peserta (%) Pendidikan dan Jumlah (org) 100 No Pelatihan Peserta (org) 80 88 orang 98,75 SUSINTEL IMIGRASI1 Daktiloskopi (2 80 79 95 1 212 orang Angkatan) 80 38 95,8 40 115 (3 Angkatan) 37 Orang2 PK BAPAS (2 120 100 337 Orang Angkatan) 40 2 Mind Setting bagi Kurator dan 40 100 Pegawai Kantor 40 97,5 Wilayah DKI Jakarta (63 Kepailitan 40 78 Angkatan) PK BAPAS 80 82,5 66 3 Pemeriksa Dokumen4 Lanjutann 80 85 Keimigrasian (3 Angkatan) 68 100 Sistem Jaringan 80 40 96,25 Total Peserta 40 775 Dokumentasi 80 Tabel 29. dan Informasi Diklat Teknis Hukum Tahun 2012 Admistrasi Melalui DIPA Direktorat Jenderal AHU6 Pemasyarakatan NO PENDIDIKAN DAN JUMLAH Penyuluh PELATIHAN PESERTA7 Hukum bagi 1 Teknis Fidusia 37 orang pegawai Kantor Wilayah Sistem8 Informasi Keimigrasian RUDENIM9 Jasa Hukum10 Dasar HKI (211 Angkatan) 42

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 20122 Pelayanan Hukum Tingkat 37 orang Target 2010 2011 2012 Total % capaian Dasar 40 orang RPJMN 465 600 target 114 Orang 2010-20143 Jasa Hukum bagi Pegawai 5.400 Orang 1.453 2.067 46,62% AHU dan Kanwil Total Peserta  Penyelenggaraan Pendidikan dan Berdasarkan data dalam tabel diketahui bahwa Pelatihan Teknis Tahun 2012 persentase capaian Diklat Teknis terhadap target menghasilkan 1.453 orang lulusan Diklat RPJMN adalah sebesar 46,62% . dengan rincian sebagai berikut : Data tersebut merupakan output peserta Diklat  1.002 orang lulusan diklat melalui Teknis yang dibiayai melalui BPSDM Hukum dan DIPA BPSDM Hukum dan HAM; HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat  337 orang lulusan diklat melalui Jenderal AHU. anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;  Bidang Evaluasi dan Laporan  114 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan AHU. HAM RI Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 Tentang Kebijakan PengembanganPencapaian output BPSDM Hukum dan HAM Sumber Daya Manusia Kementerian Hukumberdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dan HAM, BPSDM Hukum dan HAMRencana Pembangunan Jangka Menengah melaksanakan evaluasi pelaksanaanNasional (RPJMN), dijelaskan dalam tabel pengembangan sumber daya manusia,berikut. melalui evaluasi kinerja pegawai setelah mengikuti diklat. Evaluasi kinerja merupakanDidalam RPJMN diketahui bahwa BPSDM Hukum bagian terpenting dalam peningkatandan HAM ditargetkan untuk meluluskan alumni kualitas lulusan diklat dan juga berperanDiklat Teknis sebanyak 5.400 Orang selama sebagai pemantauan program dan kerja dariperiode 2010-2014. setiap indikator kinerja. Tabel 30. Persentase pencapaian target RPJMN Evaluasi kinerja alumni yang dalam hal ini Pada Diklat Teknis disebut Evaluasi Pasca Diklat bertujuan Tahun 2012 untuk mengukur efektifitas peserta diklat pada aspek perilaku (behavior) dengan melihat perubahan perilaku setelah 43

menerima materi dan bagaimana BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012penerapannya, agar hasil yang diperoleh dariproses pemberian materi dapat Hukum dan HAM yang tersebar padadiimplementasikan di unit kerja masing- beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) sertamasing. Sehingga dapat bermanfaat bagi dilaksanakan dengan menggunakan Metodepeningkatan kinerja instansi yaitu Purposive Sampling yaitu sejumlah 42,15%Kementerian Hukum dan HAM. dari seluruh peserta.Sasaran Evaluasi Pasca Diklat adalah alumnidiklat, atasan langsung, dan rekan kerja Pelaksanaan evaluasi kinerja alumni Tahununtuk mengetahui apakah program diklat 2012 dibatasi hanya pada alumni yangyang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan, dibiayai melalui DIPA BPSDM Hukum danapakah terdapat hambatan-hambatan yang HAM. Total alumni yang dibiayai oleh Pusatdihadapi alumni dalam pelaksanaannya, Pengembangan Teknis adalah 721 Orangbagaimana cara mengatasi masalah tersebut dan total alumni yang menjadi samplesehingga dapat diketahui apakah program untuk dievaluasi adalah 296 orang. Terdiridiklat mencapai sasaran. dari 4 (empat) Diklat yaitu Diklat Daktiloskopi, Diklat PK BAPAS, Diklat PKMetode pengumpulan data yang digunakan BAPAS Lanjutan dan Pelatihan Kurator dandalam Evaluasi Pasca Diklat adalah dengan Kepailitan.melakukan kunjungan lapangan (field visit)dengan wawancara dan menyebarkan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawaikuesioner kepada atasan langsung dan rekan diketahui bahwa alumni Diklat Teknis 92%kerja sejawat alumni. Kriteria Evaluasi Pasca lulusan Diklat Teknis meningkat kinerjanyaDiklat meliputi: pada unit kerjanya; - Penilaian atasan terhadap alumni - Penilaian rekan sejawat terhadap alumni Hal ini berdasarkan kualifikasi sebagai - Pelaksanaan rencana aksi berikut: - Penilaian alumni terhadap instansi pada  Alumni yang telah mengikuti diklat aspek pengembangan karir mengalami perubahan yang poeisitf dari sebelum mengikuti diklat. Perubahan Pelaksanaan evaluasi terhadap alumni tersebut baik dari knowledge, skill, dan Diklat Teknis dilaksanakan pada 32 (tiga attitude yang membewa dampak puluh dua) Kantor Wilayah Kementerian peningkatan kinerja alumni.  Tingkat kedisiplinan alumni telah meningkat, karena ditempat kerja para 44

alumni diklat selalu dituntut untuk BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 disiplin.  Penerapan aksi jelas dapat Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pusat meningkatkan kinerja organisasi, karena Pengembangan Fungsional dan HAM, terlebih target terpenuhi yaitu kemampuan dahulu perlu diketahui target dan realisasi dari alumni meningkat. setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Adapun 8% tidak meningkat kinerjanya kegiatan yang dilaksanakan. disebabkan: Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan  Peserta yang mengikuti diklat teknis dan Pelatihan Fungsional dan tidak sesuai dengan bidang tugasnya, HAM. sehingga hasil diklat tidak dapat diimplementasikan di unit kerja. Sasaran : Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang  Kebijakan pimpinan seperti penempatan Fungsional dan HAM pada unit atau mutasi alumni berdampak terhadap kerjanya outcome diklat tidak tercapai. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan untuk  Kurikulum diklat belum mengakomodir mengukur keberhasilan kinerja Pusat muatan praktek, sehingga materi diklat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah belum sepenuhnya dapat diaplikasikan. Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya Dari hasil monitoring yang dilaksanakan di bidang Fungsional dan HAM pada unit kepada alumni Diklat Teknis diketahui kerjanya, dimana dijabarkan dalam 3 (tiga) para alumni mengharapkan bahwa indikator kinerja. Berikut adalah target Indikator persentase muatan kurikulum Diklat Kinerja Utama (IKU) Pusat Pengembangan Teknis lebih banyak menekankan pada Fungsional dan HAM: pelaksanaan tugas teknis di lapangan dibandingkan dengan teori. Target Indikator Kinerja3Penyelenggaraan Pendidikan dan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Pelatihan Fungsional dan HAM Tahun 2012 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 1. Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang Persentase lulusan up to date, akuntabel dan yang meningkat efektif kinerjanya di bidang 2. Persentase Fungsional dan HAM penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, akuntabel dan efisien 3. Persentase peningkatan 45

kinerja lulusan sesuai BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 prestasi belajar dan penyelenggaraan diklat - Kurikulum, modul dan pedoman penyelenggaraan Diklat Pemeriksa Bidang Program Pusat Pengembangan Merek Tingkat Muda (8 Modul) Fungsional dan HAM, dengan indikator Persentase kurikulum, tenaga pendidik Kegiatan Pengembangan Kapasitas Suncang dan metode pengajaran yang up to date, Perda bagi Aparatur Pemda Sulawesi akuntabel dan efisien. Selatan, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung serta Peningkatan Kapasitas HAM bagi Tahapan awal penyelenggaraan diklat Petugas Pemasyarakatan di Kantor Wilayah diawali dengan penyusunan rencana serta Kementerian Hukum dan HAM Aceh serta kurikulum diklat, penentuan tenaga Sumatera Utara menghasilkan output yang pendidik dan metode pengajaran yang dikategorikan dalam output Diklat digunakan dalam proses pendidikan dan Fungsional dan HAM. pelatihan.  Bidang Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM di Tahun 2012, diawali dengan Pengembangan Fungsional dan HAM, Penyusunan program Diklat Fungsional dan HAM dalam rangka peningkatan mutu dan dengan indikator Persentase kualitas diklat, yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan Focus Group Discussion penyelenggaraan diklat yang tepat waktu, Penyusunan Rencana dan Program Diklat Fungsional dan HAM. Dimana telah akuntabel dan efisien. menghasilkan beberapa kurikulum serta metode pengajaran yang telah ter up date Tahun 2012, BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut: melaksanakan kegiatan diklat yang dibiayai - Kurikulum, modul dan pedoman antara lain melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM, DIPA Direktorat Jenderal Administrasi penyelenggaraan Diklat Suncang Tingkat Hukum Umum, DIPA Direktorat Jenderal Muda (8 Modul) Imigrasi. - Kurikulum, modul dan pedoman Berikut adalah tabel perbandingan capaian penyelenggaraan Diklat Pemeriksa Paten Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2011 Tingkat Muda (8 orang) dengan Tahun 2012. Tabel 31 Perbandingan Capaian Diklat Teknis 2011 dan 2012 2011 2012 % Peningkatan 545 Orang 658 Orang 120% 46

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012Tabel menjelaskan bahwa persentase PELATIHAN 40 (ORG) CAPAIANpeningkatan pencapaian output target Diklat 30 40 100Fungsional dan HAM dari tahun 2011 sampai 1 Arsiparis Tk. Ahli 40 30 100dengan tahun 2012 adalah sebesar 120%. Peneliti 35 40 100 110 32 91,4Pencapaian peningkatan output Diklat Teknis 2 30 110 100ini tidak hanya di biayai melalui Pusat 30 100Pengembangan Teknis saja, namun termasuk 3 TOT HAM 602 (dua) diklat yang dibiayai melalui anggaran Audit Berbasis Resiko 80 60 100PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi dan 69 86,2Direktorat Jenderal AHU, guna 4 15mengakomodir target capaian dalam RPJMN. SUNCANG Tk. Pertama 90 15 5 90Meskipun secara umum output Diklat Teknis 5 (3 Angkatan) 60 100telah meningkat 120%, namun beberapa Pemeriksa HKI Tingkat 60 100diklat masih belum memenuhi target yangdiharapkan. Hal ini antara lain dikarenakan 6 Pertama 576 100proses seleksi peserta diklat yang belumoptimal, sehingga peserta yang dikirim tidak 7 Bendaharawa 97,6sesuai dengan kualifikasi peserta. n 2Berikut adalah capaian Diklat Fungsional dan 8 AparaturHAM yang dibiayai melalui anggaran Pusat PenegakPengembangan Fungsional dan HAM Tahun Hukum2012. (Apgakum) 9 Auditor Peran Ketua TIM 1 Peningkatan 0 Kapasitas Teknis Penyusun dan Perancang Perda 1 Peningkatan 1 Kapsitas HAM bagi pegawai Pemasyarakata n di Kanwil NAD dan Sumatera Utara Total Peserta 590Menghasilkan 12 (Dua belas) Kegiatan Selain menyelenggarakan diklat melalui DIPAPendidikan dan Pelatihan Fungsional dan BPSDM Hukum dan HAM, pada Tahun 2012HAM Tahun 2012; Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM juga menyelenggarakan diklat melalui anggaran PNBP Tabel 32. Direktorat Jenderal Imigrasi dan anggaran PNBPDiklat Fungsional dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2012 47NO PENDIDIKAN DAN TARGET REALISASI % (ORG)

BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 Tabel 33. Didalam RPJMN diketahui bahwa BPSDM Hukum Diklat Teknis dan HAM ditargetkan untuk meluluskan alumni Tahun 2012 Diklat Fungsional dan HAM sebanyak 1.377DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi Orang selama periode 2010-2014.NO PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JUMLAH PESERTA 46 Orang Bendaharawan1 (2 Angkatan) Tabel 35. Persentase pencapaian target RPJMNTotal Peserta 46 Orang Pada Diklat Fungsional dan HAM Tabel 34. Tahun 2012 Diklat Teknis Tahun 2012 Target 2010 2011 2012 Total % capaianDIPA Ditjen Adminstrasi Hukum Umum RPJMN target 2010-2014 2.400 Orang 378 545 658 1.581 65,87%NO PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JUMLAH PESERTA Berdasarkan data dalam tabel diketahui bahwa 1 Pelayanan Publik 36 orang persentase capaian Diklat Fungsional dan HAM 36 Orang terhadap target RPJMN adalah sebesar 65,87%. Total Peserta Data tersebut merupakan output peserta DiklatPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM yang dibiayai melaluiFungsional dan HAM Tahun 2012 menghasilkan BPSDM Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal658 orang lulusan Diklat dengan rincian sebagai Imigrasi dan Direktorat Jenderal AHU.berikut: 576 orang lulusan diklat melalui anggaran  Bidang Evaluasi dan Laporan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan DIPA BPSDM Hukum dan HAM; HAM RI Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 46 orang lulusan Diklat Bendaharawan 2010 Tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM Imigrasi; melaksanakan evaluasi pelaksanaan 36 orang lulusan Diklat Pelayanan Publik pengembangan sumber daya manusia, melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal melalui evaluasi kinerja pegawai setelah Administrasi Hukum Umum. mengikuti diklat. Evaluasi kinerja merupakan bagian terpenting dalam peningkatanPencapaian output BPSDM Hukum dan HAM kualitas lulusan diklat dan juga berperanberdasarkan target yang telah ditetapkan dalamRencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN), dijelaskan dalam tabelberikut. 48

sebagai pemantauan program dan kerja dari BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012setiap indikator kinerja. - Penilaian atasan terhadap alumniEvaluasi kinerja alumni yang dalam hal ini - Penilaian rekan sejawat terhadap alumnidisebut Evaluasi Pasca Diklat bertujuan - Pelaksanaan rencana aksiuntuk mengukur efektifitas peserta diklat - Penilaian alumni terhadap instansi padapada aspek perilaku (behavior) denganmelihat perubahan perilaku setelah aspek pengembangan karirmenerima materi dan bagaimanapenerapannya, agar hasil yang diperoleh dari Pelaksanaan evaluasi terhadap alumniproses pemberian materi dapat Diklat Fungsional dan HAM dilaksanakandiimplementasikan di unit kerja masing- pada 32 (tiga puluh dua) Kantor Wilayahmasing. Sehingga dapat bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM yangpeningkatan kinerja instansi yaitu tersebar pada beberapa Unit PelaksanaKementerian Hukum dan HAM. Teknis (UPT) serta dilaksanakan dengan menggunakan Metode Purposive SamplingSasaran Evaluasi Pasca Diklat adalah alumni yaitu sejumlah 42,15% dari seluruh peserta.diklat, atasan langsung, dan rekan kerjauntuk mengetahui apakah program diklat Pelaksanaan evaluasi kinerja alumni Tahunyang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan, 2012 dibatasi hanya pada alumni yangapakah terdapat hambatan-hambatan yang dibiayai melalui DIPA BPSDM Hukum dandihadapi alumni dalam pelaksanaannya, HAM. Total alumni yang dibiayai oleh Pusatbagaimana cara mengatasi masalah tersebut Pengembangan Fungsional dan HAM adalahsehingga dapat diketahui apakah program 436 Orang dan total alumni yang menjadidiklat mencapai sasaran. sample untuk dievaluasi adalah 104 orang. Terdiri dari 4 (empat) Diklat yaitu Diklat TOTMetode pengumpulan data yang digunakan HAM sebanyak 23 alumni, Diklatdalam Evaluasi Pasca Diklat adalah dengan Bendaharawan sebanyak 32 alumni, Diklatmelakukan kunjungan lapangan (field visit) Suncang sebanyak 29 alumni, dan Diklatdengan wawancara dan menyebarkan Arsiparis Tingkat Ahli sebanyak 20 orang.kuesioner kepada atasan langsung dan rekankerja sejawat alumni. Kriteria Evaluasi Pasca Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawaiDiklat meliputi: diketahui bahwa alumni Fungsional dan HAM 96,15% meningkat kinerjanya pada unit kerjanya; Artinya alumni Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2012 49

mengalami peningkatan kinerja sebesar BPSDM Hukum dan HAM LAKIP 2012 96,15% dari kinerja sebelum diklat, dengan perincian per diklat: Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) menguasai ilmu 1) Diklat Penyusun dan Perancang dan keahlian teknis Pemasyarakatan. Peraturan Perundang-undangan, 29 Target output AKIP yang 65 orang tidak Orang peserta mengalami peningkatan tercapai dikarenakan 2 (dua) orang Taruna kinerja sebesar 93,1% setelah mengundurkan diri dengan alasan sakit pada mengikuti diklat; saat Tingkat I dan memerlukan pengobatan 2) Diklat TOT HAM, 23 Orang mengalami untuk waktu yang cukup lama. 2 (dua) orang peningkatan kinerja sebesar 100% taruna yang lain drop out karena indeks setelah mengikuti diklat; prestasinya tidak memenuhi persyaratan 3) Diklat Arsiparis, 20 Orang mengalami akademik. peningkatan kinerja sebesar 90% setelah mengikuti diklat; 5Pendidikan Kedinasan 4) Diklat Bendahara Pengeluaran Angkatan Akademi Ilmu Keimigrasian I, 14 Orang mengalami peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan kinerja sebesar 100% setelah mengikuti diklat; Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2012 5) Diklat Bendahara Pengeluaran Petugas menghasilkan 63 orang lulusan, dan 100% Imigrasi Angkatan I, 18 Orang lulusan Pendidikan Kedinasan Akademi mengalami peningkatan kinerja Imigrasi (AIM) menguasai ilmu dan keahlian sebesar 100% setelah mengikuti diklat; teknis Keimigrasian.4Pendidikan Kedinasan Target output AIM yang 65 orang tidak Akademi Ilmu Pemasyarakatan tercapai dikarenakan 1 (satu) orang Taruna mengundurkan diri pada masa awal Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan pendidikan. 1 (satu) orang taruna yang lain meninggal dunia disebabkan sakit pada saat Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun pendidikan tingkat II. 2012 menghasilkan 61 orang lulusan, dan 100% lulusan Pendidikan Kedinasan Akademi Sedangkan untuk Pendidikan Khusus Keimigrasian menghasilkan output sebanyak 50