Edisi X

BuletinISSN1978-1318 November 2013 Menjadikan SDM Hukum dan HAM yang Berkualitas EDISI 10 cover Go Green di Tempat Kerja “Cerdas, Terampil, Bermartabat sebagai kebijakan mutu ISO BPSDM Hukum dan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM Bersama NUFFICPelantikan Taruna AKIP - AIM LEGAL EKSPO Tahun 2013

Daftar Isi Edisi 10, November 2013Buletin BPSDM Hukum dan HAM 16 Sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk peningkatan pelayanan terhadap peserta diklat 18 Peningkatan Kompetensi Manajerial Para Pejabat Struktural 20 Koordinasi dalam pencapaian kerja organisasi4 Legal Expo 20136 Wawancaran dengan Kepala Pusat Pengembangan Teknis8 Wawancara dengan Kepala Pusat 23 Meningkatkan Keamanan Jaringan Pengembangan Fungsional dan HAM Komputer10 Kerjasama Pengembangan SDM untuk 24 Budaya Birokrasi dan Reformasi membuka wawasan baru Sertifikasi ISO 9001 : Penerimaan CPNS 2008 untuk peningkatan pelayanan terhadap peserta diklat 26 Diaspora Indonesia dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian 28 Kompetensi Bahasa Asing Sebagai Modal Peningkatan Kualitas dan Integritas 30 Pembentukan Diklat Berbasis Kompetensi12 Pelantikan Taruna Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan Tahun 201314 Rencana Strategi Pengembangan Lembaga Akademi ImigrasiSusunan Redaksi : Penanggung Jawab : Dra. Susi Susilawati, SH., MH., Redaktur : Liana Martini, S.Sos., MH., Penyunting/Editor : Wilonotomo, Desain grafis : William Bergen, Fotografer : Denny WK, Sekretariat : Muh.Khamdan, S.Pdi., Agoes Ary Prasetio, Darno PujiantoAlamat Redaksi : jl. Raya Gandul No.4 Cinere Depok 16512, telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021)7543709 Alamat Korespondensi : www.bpsdm.kemenkumham.go.idBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 2

MENUJUISO 9001:2008 merupakan standar sistem kerja sehingga pelanggan selalu puas dan menjaga untuk memastikan semua proses kerja yang kestabilan pekerjaan dan kinerja, meningkatakan diperlukan dapat teridentifikasi dan dijalankan efisiensi dan produktifitas kerja, meningkatkansecara benar dan konsisten, sehingga mutu hasil kerja kemajuan organisasi dan meningkatkan kemampuanselalu sesuai standar dan konsisten, kepuasan setiap individu.pelanggan meningkat, dan dilakukan improvement Manfaat penerapan ISO bagi eksternal yaitu dapatsecara aktif. meningkatkan kepuasan pelanggan, berkurangnyaSistem ISO 9001:2008 fokus pada efektivitas proses keluhan pelanggan, meningkatkan kepercayaancontinue improvement dengan pilar utama pola pelanggan, citra organisasi menjadi semakin baik, danberpikir PDCA (plan, Do, Check, Action) dimana dalam memperoleh pengakuan dari pihak netral yangsetiap proses senantiasa melakukan perencanaan bertaraf international.yang matang, implementasi yang terukur dengan Kunci sukses penerapan ISO dalam sebuah instansijelas, dilakukan evaluasi dan analisis data yang akurat adalah pekerjaan yang dilakukan harus sama denganserta tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring yang diatur dalam prosedur, instruksi kerja, tabel,pelaksanaannya agar benar-benar bisa menuntaskan form, dan dokumen lain yang berlaku. Selain itu harusmasalah yang terjadi di organisasi. melakukan kontrol selama proses kerja, pengecekan,Manfaat penerapan ISO bagi instansi untuk internal evaluasi dan melakukan improvement.yaitu dapat mencegah terjadinya kesalahan, menjaga Kebijakan mutu Moto BPSDM (cerdas, terampil, dandan meningkatkan mutu produk dan mutu hasil kerja, bermartabat) yang menjadi landasan utama dalam pelaksanakan ISO. Cerdas/knowledge merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisa, dan menintegrasikan fakta dan informasi yang berkaitan dngan aspek teknis pekerjaan. Terampil/Skill merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan secara akurat, konsisten, dan ekonomis. Bermartabat/Attitude meruapakna sebuah kemampuan untuk menampilkan sikap dan tingkah laku yang baik terhadap orang lain/pelanggan dalam melaksanakan tugas. Sebagai komitmen untuk menerapkan ISO, perwakilan dari seluruh pegawai BPSDM telah menyatakan komitmennya dalam sebuah pernyataan tertulis dan memberikan prioritas tertinggi dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang BPSDM Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 3

Kementerian Hukum dan HAMLegal Expo 2013Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Publik Yang BerkeadilanLegal Expo yang dilaksanakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM di buka secara resmi oleh Menteri mengapresiasi sosialisasi pembangunan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, mengusung hukum dan HAM dalam bentuk pameran atau“Kepastian Hukum dalam Pelayanan Publik yang Berkeadilan” yang kita sebut Legal Expo merupakan modelpada kesempatan ini Menteri Hukum dan HAM mengingatkan, kampanye hukum dan HAM yang dikemas dalamdalam era reformasi saat ini, pelayanan publik yang memuaskan suasana yang menyenangkan, sehinggabagi pengguna layanan publik merupakan tuntutan dan harapan diharapakan dapat mengurangi kejenuhan publikmasyarakat. Pelayanan publik juga harus dilaksanakan dengan terhadap penyampaian informasi hukum dantertib agar dapat membawa masyarakat pada pencapaian rasa HAM yang formal. “Penyelenggaraan Legal Expokeadilan serta mewujudkan kesejahteraan. ini kiranya dapat menjadi momentum untukMenurut Menteri, konsep negara hukum mengarah pada tujuan mewujudkan kondisi pembangunan hukum yangterciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi lebih baik,” harapnya.manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. “Makna negaraIndonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalahhukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif danprogresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampungkeinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti inimenggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindungmasyarakat“Sinergi kita perlukan untuk mengikis wacana dan citra yangberkembang di tengah masyarakat adalah bahwa institusipelaku pembangunan Hukum dan HAM berjalan sendiri-sendiri,tidak terkoordinasi bahkan terjebak dalam relasi yang bersifatkonfliktuil,”Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 4

Legal Expo diikuti oleh puluhan instansi dari unsurinstansi negara, pemerintah, LSM, perguruan tinggi,penerbit buku serta perusahaan. Acara berlangsungdua hari tanggal 28-29 Oktober. Beberapa instansiyang terlibat antara lain Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, DPR-RI, Kejaksaan RI, KPK,Polri, PPATK, LPSK, Ombudsman RI, BNN, IkatanNotaris Indonesia, Universitas Daarul Ulum Jombang,Biro Hukum Pemprov DI Yogyakarta, BNI, serta unitutama Kementerian Hukum dan HAM. Legal Expoberhasil mengundang antusias masyarakat terbuktidari keseluruhan stand peserta pameran dipadati olehpengungjung yang berasal dari berbagai kalangan,terbukti BPSDM Hukum dan HAM selaku pesertapameran mampu memikat kurang lebih 400pengunjung. Wilonotomo Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 5

Cerdas, Terampil, dan BermartabatBPSDM Hukum dan HAM Sebagai Kebijakan Mutu ISOTahun 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAMMenerapkan Sistem Mutu Pelayanan Berbasis ISO 9001 : 2008Dengan Kebijakan Mutu Bertemakan Cerdas, Terampil, dan BermartabatMengambil tema “Cerdas, Terampil, Jadi selain memiliki intelektualitas, maka peserta diklat Bermartabat sebagai Kebijakan Mutu ISO juga diharapkan selesai mengikuti diklat juga memiliki budi (9001-2008) BPSDM Hukum dan HAMTahun Anggaran 2014”. Menurut pendapat bapak, apa yang dapat mengimbangi intelektualitas tadi.yang menjadi alasan bahwa moto tersebut tepat untukdijadikan sebuah kebijakan mutu lembaga ini? Kemudian Terampil, disini terampil berarti kemampuan teknis yang dimiliki peserta diklat menjadi bertambah,Baiklah, sebetulnya moto Cerdas, Terampil, Bermartabat sehingga selesai mengikuti pelatihan, peserta mampuitu sudah diciptakan sejak lembaga ini masih berstatus menguasai skill (teknis) yang lebih mumpuni sesuai bidangPusat Pendidikan dan Pelatihan. Dari moto Cerdas, tugasnya. Selanjutnya, Bermartabat dalam hal ini terkaitTerampil, Bermartabat ini terkandung maksud dan tujuan dengan integritas dan kejujuran. Maknanya adalah ketikapendidikan dan pelatihan (diklat), yaitu Cerdas : yang peserta diklat selesai mengikuti diklat dapat memiliki sikapberarti berkualitas baik, memiliki intelektualitas dan dan perilaku yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumbudi, sehingga terdapat keseimbangan dalam makna mengikuti pelatihan. Sikap dan perilaku dimaksud dapatcerdas itu. berwujud etika, moral dan integritas.Wawancara Bulletin BPSDM dengan Bapak Pramono, SH, M.Si Apakah dengan keseimbangan antaraKepala Pusat Pengembangan Teknis kemampuan intelektual dan budi, serta kemampuan teknis yang semakin baik, dan juga sikap perilaku yang berintegritas dari peserta diklat dapat menjadi ukuran kebijakan mutu lembaga diklat ini? Tentunya bukan hanya datang dari peserta diklat, tetapi juga makna bermartabat ini juga diharapkan muncul bukan hanya dari peserta diklat, tetapi juga dari widyaiswara/narasumber serta penyelenggara sebagai bagian integral dari sebuah lembaga diklat. Dengan perpaduan makna Cerdas, Terampil, Bermartabat ini maka lembaga diklat kementerian ini diharapkan dapat menjadi sebuah “Kawah Candradimuka” bagi pengembangan kompetensi pegawai kementerianBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 6

Kemudian apa yang menjadi parameter mutu ISO BPSDM itu, nantinya setelah diberlakukan dapat disamakan atausinkron dengan kriteria akreditas lembaga diklat instansi yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara sebagailembaga pembina diklat pak? Jelas sinkron, karena setiap lembaga diklat instansi harus memiliki akreditasi yang dinilai oleh LAN. Dulu setiap tahunnya selalu ada diklat-diklat yang ditujukan bagi tenaga- tenaga kediklatan seperti MOT (Management of Training) bagi para pejabat pusdiklat, kemudian TOC (Training Officer Course) bagi para staf, lalu ada lagi diklat AKD (Analisis Kebutuhan Diklat), dan pada tahun 2010 baru diadakan Diklat TOT Widyaiswara (Training of Trainer) bagi Calon Widyaiswara untuk pertama kalinya. Hanya saja dalam penyelenggaraan diklat-diklat dulu, setiap pelaksanaan tugasnya belum terekam atau tercatat dengan baik, sedangkan parameter untuk kebijakan mutu ISO kan harus lewat SOP-SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus terpenuhi setiap kali pelaksanaan tugas. Jadi bedanya di situ mas, kalo dulu pelaksanaan tugas-tugas disetiap lini sudah tepat dan terlaksana dengan baik tapi belum tercatat atau terekam dengan baik. Jadi bedanya nanti adalah, setiap pelaksanaan tugas di BPSDM nantinya adalah penerapan SOP-SOP untuk setiap bidang tugas pak? Betul, nantinya setiap pelaksanaan tugas baik dari level pelaksana atau staf sampai dengan manajerial harus menerapkan setiap SOP-nya, dan oleh karenanya akan terlihat bahwa terdapat peningkatan atau penurunan baik pelaksanaan tugas secara tunggal maupun holistik. Hal itu akan lebih meningkatkan mutu manajemen baik untuk tingkatan bidang maupun pusat dan pada gilirannya manajemen mutu bagi lembaga diklatsecara utuh. Berapa lama menurut bapak waktu yang dibutuhkan untuk penerapan kebijakan tersebut? Oh kalau itu sangat tergantung padan komitmen dan konsistensi pimpinan dan saling menghargai baik antar pegawai, antara pegawai dengan pimpinan, dan sebaliknya rasa menghargai antara pimpinan dengan bawahannya. Selain itu waktu yang dibutuhkan juga sangat tergantung pada komunikasi, dalam arti koordinasi di segala lini yang saya melihat masih belum intens, belum maksimal dalam memfasilitasi. Oleh karenanya perlu “role model” atau contoh dari pimpinan untuk upaya-upaya tersebut. Kemudian penerapan kebijakan ini memerlukan sosialisasi sebelum diterapkan. Jadi harus diberi jangka waktu misalnya diujicobakanterlebih dahulu (barangkali pada tahap uji coba ini bisa saja disertai dengan sanksi). Nahsetelah diujicobakan, baru diterapkan dengan sebenarnya dan mulai disertai dengan sanksi bagi setiap ketidaktaatan pada SOP-SOP tersebut. Tentunya selain sanksi, maka pada pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai SOP pun harus pula disikapi pimpinan dengan reward atau semacamnya.Baik pak, sebelum mengakhiri wawancara ini, apa yang dapat menjadi pesanBapak bagi setiap pembaca Bulletin BPSDM ini?Pesan? oh, jadi kalau kita sudah memahami moto Cerdas, Terampil, Bermartabatmenjadi sebuah kebijakan mutu BPSDM, maka setiap insan pegawai yang ada diBPSDM ini harus dapat melihat bahwa hal yang baik tersebut (baik ujicoba maupun penerapannya nanti) dapat kita mulai dari sekarang pada masing-masing diri kita.Oleh karenanya setiap pegawai sudah harus melihat bahwa SOP untuk setiap bidang tugas bukan hanya sekadar hiasan,tetapi merupakan panduan bagi pelaksanaan tugas.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 7

Cerdas, Terampil, Bermartabat Pada kesempatan kali ini kami TimSebagai Kebijakan Mutu ISO Bulletin BPSDM memilih tema “Cerdas, Terampil, BermartabatBPSDM Hukum dan HAM sebagai kebijakan mutu ISO BPSDM Hukum dan HAM” untuk edisi ke sepuluh.Menurut Ibu, apa makna dan penjabaran Cerdas, Terampil, dan Bermartabat bagi Pusat Pengembangan Fungsionaldan HAM?Cerdas, Terampil, Bermartabat? oh, menurut saya Cerdas itu dapat bermakna bahwa setiap aparatur harus bekerjadengan memiliki wawasan yang luas, memiliki keterampilan dan juga tanggap terhadap situasi. Tanggap terhadapsituasi yang saya maksudkan adalah bahwa aparatur tidak bisa lepas atau menafikkan situasi kontekstual. KemudianTerampil, saya lebih menerjemahkannya sebagai yang Halalan sekaligus Thoyiban. Kemudian Bermartabat sayamemaknainya suatu figur aparatur yang harus memiliki integritas yang tinggi. Jadi dia harus memiliki kualitas iman,tidak mudah digoyahkan. Martabat menurut saya sama dengan harga diri, sama dengan integritas, sama denganattitude (sikap-red.), dan sama dengan behaviour (perilaku-red.)Dengan standar mutu versi ISO ini, menurut Ibu, akan dibawa kemana kira-kira BPSDM ?Saya menganalogikan dulu dengan pelayanan prima pada sebuah rumah sakit di Surabaya yang notabene berkualifikasiISO) misalnya. Jadi menurut saya adalah bahwa kita butuh data, apakah kita harus bayar untuk mendapatkanperawatan? jika harus bayar, selanjutnya apakah pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan standar rumah sakittersebut. Jika yang diterima pelanggan sudah sesuai dengan standar, maka dapat dikatakan bahwa Rumah Sakittersebut sudah menerapkan pelayanan prima. Jadi maksud saya di sini adalah bahwa harus ada frame untukpenerapan ISO bagi BPSDM. Pelayanan Prima itukan di dalamnya ada 4 hal seperti senyum, sapa, salam, selesai. Jadiseperti analogi saya tadi, standar mutu sebuah lembaga berkualifikasi ISO harus melihat dan menilainya secaramenyeluruh, bukan sepotong-sepotong tetapi juga harus rinci lewat SOP (standar operasional prosedur). Wawancara Bulletin BPSDM dengan Ibu Farida, SH., MH Kepala Pusat Pengembangan Fungsional dan HAMBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 8Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013

Dengan demikian, apakah kebijakan mutu ISO ini sudah Kemudian menurut ibu sudah sejauh mana kesiapan Pusattepat untuk BPSDM? Pengembangan Fungsional dan HAM terkait implementasiSebetulnya sudah bagus, hanya saja yang selanjutnya harus SOP-SOP ini?ditempuh adalah bahwa rangkaian yang sudah ada harus Sebetulnya kita sudah siap untuk mengimplementasikan SOP-SOP yang sudah ada, masalahnya adalah soallebih diefektifkan lagi. Satu contoh misalnya dalam pembiasaan. Karena yang selama ini dilakukan kan belumperkantoran modern, tata letak kantor seharusnyadisesuaikan dengan fungsi-fungsi setiap eselonisasi. Dalam terbiasa menggunakan SOP yang ada dan belum tercatat,manajemen perkantoran modern, berbagai hal menjadi karena setiap SOP itu selalu ada yang namanya pencatatanpertimbangan secara rinci dan terkait satu dengan lainnya. untuk setiap detail tugas berikut durasi waktu yang diperlukan. Sepertinya hal rinci seperti itu belumLayout ruangan misalnya harus sesuai denganperuntukannya, keberadaan suatu gedung dalam suatu diterapkan. Oleh karena itu perlu pembiasaan. Saya dapat memberi contoh di sini adalah proses pembelajaran yangkompleks juga harus menerapkan prinsip efisiensi danefektivitas demi pencapaian tujuan yang lebih baik lagi. pernah saya jalani di Australia. Dalam pembelajaran di kelas, sangat rinci pelaksanaan tugas pembelajaran sehingga bahkan untuk setiap peralihan mata pelajaran (mata diklat), masa transisi antara mata diklat terdahulu dengan yang berikutnya tidak terasa berjeda. Pada mata diklat terdahulu, selesai tepat waktu dan langsung diisi oleh fasilitator berikut untuk mengisi mata diklat berikutnya, demikian seterusnya sehingga tidak lagi memerlukan keberadaan petugas penyelenggara untuk mempersiapkan fasilitator, karena setiap fasilitator sudah tahu tugasnya dan SOP yang harus dipatuhinya. Proses pembelajaran demikian menjadi ideal jika bisa diterapkan di sini. Harapan saya adalah jika SOP-SOP diklat memang sudah ada, saya sendiri belum tahu apakah sudah ada SOP-SOPnya di sini, maka seharusnya Pusbangfungham harus sesegera mungkin mempersiapkan diri dan tidak hanya di Pusbangfungham saja tapi di semua lini di BPSDM ini. Menurut ibu, berapa lama kira-kira BPSDM terutama dapat menerapkan kinerja dengan ISO 9001-2008? Itu sangat tergantung pada bagaimana SOP-SOP yang ada dapat disosialisasikan terlebih dahulu, barumengimplementasikannya. Dan ini juga harus dari kesiapan pimpinan untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi yang dibutuhkan oleh BPSDM. Go Green di tempat kerjaMerasa diberdayakanPeran Anda sebagai seseorang yang peduli tentang meningkatkan efisiensi energi dankesehatan di tempat kerja sama pentingnya dengan orang yang mampu membuat \" keputusan besar \" Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 9

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Sedangkan Pengembangan SDM melalui kerjasama HAM telah dicanangkan sejak tahun 2010, internasional BPSDM Hukum dan HAM mencoba telah banyak yang dilakukan untuk perbaikan menjalin kerjasama dengan Negara Belanda dankinerja organisasi, BPSDM Hukum dan HAM mendapat sambutan cukup baik. Menurut Direkturmempunyai peranan strategis dalam menyiapkan SDM Nuffic NESSO Indonesa Mervin Bakker, Indonesiayang berkualitas dan berintegritas. Peranan tersebut termasuk dalam negara prioritas bagi universitas dimulai dibangkitkan kembali dengan pimpinan baru Belanda untuk meningkatkan kerjasama dalam bidangdibawah komando Bapak Y. Ambeg Paramarta, SH., pendidikan tinggi. Selain itu, kualitas pendidikan diM.Si, yang senantiasa memberikan arahan dan strategi Belanda sangat diakui dunia.untuk menyiapkan mental dan disiplin kerja pegawai Dari data 'The Times Higher Education Supplement 2011'BPSDM Hukum dan HAM terlihat dari berbagai upaya menempatkan 85 persen universitas riset belandapembenahan berupa : Appel pagi dan appel sore, kedalam 200 universitas terbaik di dunia, yang 50share vision, memberikan informasi penting setiap persen diantaranya hadir di Indonesia dan program studipertemuan appel, upacara, coffee morning, rapat yang ditawarkan seluruhnya dalam bahasamaupun pertemuan-pertemuan informal. Organisasi Inggris.Pertimbangan lain yang diambil adalahBPSDM Hukum dan HAM menjadi organisasi persamaan sistem hukum di Indonesia dengan hukumpembelajar yang senantiasa memberikan bekal Belanda, karena sebagian besar sistem yang dianut, baikpengetahuan dan pengalaman berharga antara perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropapimpinan dan bawahan. kontinental, khususnya dari Belanda karena aspekUpaya peningkatan kualitas BPSDM Hukum dan HAM sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayahsebagai Candra Dimukanya Kementerian Hukum dan jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-HAM, maka BPSDM Hukum dan HAM senantiasa Indie) Nuffic (Netherlands Universities Foundation fordituntut memberikan pencerahan dibidang International Cooperation) adalah sebuah organisasiKnowledge, skill dan attitude sekaligus menjadi contoh independen non-profit yang bertujuan mendukungdan teladan dalam prilaku kerja bagi semua peserta internasionalisasi dan mempromosikan pendidikandiklat dan peserta assesment yang datang silih tinggi di Belanda, serta membantu meningkatkan aksesberganti ke Kampus pengayoman BPSDM Hukum dan ke pendidikan tinggi di seluruh dunia. Nuffic NICHE (TheHAM, upaya pembenahan terus dilakukan baik melalui Netherlands Initiative for Capacity Development ininstrumen pembinaan kepegawaian dan peningkatan Higher Education) adalah program yang di biayaikualitas kerja pegawai. Pemerintah Belanda yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di negara berkembang khususnya pendidikan pasca-sekolah menengah pendidikan dan pelatihan.Kerjasama Pengembangan SDMuntuk membuka wawasan baruSertifikasi ISO 9001 : 2008 untukpeningkatan pelayanan terhadap perserta diklatDan yang terpenting lagi beliau selalu mengingatkan bahwa keberadaan Bpsdmsebagai supporting unit harus senantiasa melaksanakan koordinasi dan kerjasamadengan user atau unit pengguna out put kegiatan di BPSDM Hukum dan HAM.Kerjasama Pengembangan SDM telah dilakukan dengan beberapa Universitas di dalamnegeri dan telah menghasilkan lulusan yang saat ini telah menduduki jabatan-jabatanpenting di Kementerian Hukum dan HAM.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 10

Program ini berfokus pada negara dan sektor yang Matikan semua perangkat saat tidak digunakandidukung di bawah Program Kerjasama BilateralBelanda. Kerjasama Pengembangan SDM dengan Matikan perangkat peripheral sepertiPemerintah Belanda, berawal sejak Bulan September printer , video card , speaker , dan2011 dimana BPSDM mengajukan proposal ke NufficNICHE guna mencari lembaga donor dalam pelaksanaan scanner, adaptor ketika tidak digunakan.diklat suncang. Nuffic NICHE menyetujui dengan namakegiatan (Capacity Building of BPSDM in Legislative Go Green di tempat kerjaDrafting Education and Training) dengan Sasaran : Paratenaga pengajar Pendidikan dan Pelatihan Perancang Matikan komputer Anda bila tidakPeraturan Perundang-Undangan (Diklat Suncang), dipergunakan, terutama ketikaPenerima manfaat : Para peserta Diklat Suncang,Pegawai BPSDM Hukum dan HAM, Pemerintah meninggalkan pekerjaan untuk membantuIndonesia, semua Kementerian dan Pemerintah Daerah, menghemat energi dari penggunaanDurasi kegiatan dilaksanakan selama 4 tahun dari tahun komputer tersebut.2012 sampai tahun 2016.Kerjasama ini telah membawa manfaat bagi BPSDM Menghemat energi komputer AndaHukum dan HAM dalam beberapa kegiatan yang telahdilaksanakan seperti : Pelatihan bagaimanamengevaluasi diklat, Pelatihan bagaimanamengembangkan kurikulum, Pelatihan bagaimanamenjadi Organisasi pembelajar, Pelatihan bagaimanamengorganisasikan kegiatan diklat, pelatihan bahasainggris, Study Visit keberbagai Institusi Pendidikan diBelanda, dan Kementerian Keamanan dan Kehakiman diBelanda dan lain-lain.Kerjasama ini perlu ditingkatkan pada bidang lainnyayang strategis memberikan kontribusi dalammeningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.Pengembangan SDM kerjasama dengan The AsiaFoundation dalam lingkup pengembangan SystemDatabased Pemasyarakatan (SDP) untuk kebutuhanpendidikan dan pelatihan SDM dibidangpemasyarakatan, saat ini telah selesai dilakukanassesment kebutuhan SDP untuk pendidikan danpelatihan dengan fokus pada Pegawai yang bertugasdilingkungan pemasyarakatan, taruna AKIP dan paratenaga pengajar dan instruktur, kerjasama ini telahmemasuki tahap penyusunan kurikulum dan silabus,yang akan dilanjutkan dengan penyusunan danpengembangan modul E-learning SDP. Pelatihan CalonInstruktur, dll. Melalui kerjasama ini diharapkankedepan transfer knowledge untuk pegawaidilingkungan pemasyarakatan dapat menjangkauseluruh pegawai yang ada di UPT dan Kantor wilayah.Hantor Situmorang, S.Pd., M.Si. Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 121

Dalam rangka Penutupan Masa Pembinaan Awal Calon Taruna AKIP dan AIM yang kurang lebih dalam waktu duabulan, Akademi ilmu Pemasyarakatan danAkademi Ilmu Imigrasi yang berada dibawahnaungan Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Hukum dan HAM, melaksanakanUpacara Pelantikan Taruna AKIP XLVIII (48) danAIM XVI (16) yang bertempat di LapanganUpacara BPSDM Hukum dan HAM, pada Jumat(05/07/2013). Turut hadir dalam acara ini antaralain Direktur Jenderal Pemasyarakatan, DirekturJenderal Imigrasi, Widyaiswara, Purnabakti,Komandan Brigif 2 Marinir Cilandak, KapolsekLimo, Para Pejabat Struktural di lingkunganKementerian Hukum dan HAM RI, serta OrangTua dari Taruna Akademi ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Ilmu Imigrasi, dan undangan lainnnya.Bertindak sebagaiInspektur Upacara Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta,SH.,M.Si yang dalam sambutannyamengucapkan selamat kepada para calon taruna yang pada hari ini dilantik menjadi TARUNA AKIP DAN AIM. Tentu sajaorang awam akan bertanya-tanya kenapa mereka disebut “taruna”. Taruna adalah manusia yang disempurnakan yangdalam arti sempit manusia yang selalu siap dalam situasi dan kondisi apapun, dan mampu mengatasi segala sesuatudalam kondisi sesulit apapun. Dengan dilantiknya para Taruna diharapkan dapat kader-kader pimpinan di JajaranKementerian Hukum dan HAM RI yang mandiri, memiliki jiwa juang tinggi, berkualitas dan memiliki kompetensidibidang masing-masing. Selama 3 (tiga) tahun dididik dengan pola “pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan” dimanatiga unsur tersebut dilaskanakan secara simultan dan saling berkaitan.Diakhir acara dimeriahkan dengan berbagai macam Atraksi/peragaan dari Taruan AKIP dan AIM diantaranya adalahDisplay Marching Band oleh Taruna AKIP, Beladiri Militer AIM, Bongkar pasang senjata AIM, ketangkasan (beladiripraktis/senam balok) AKIP, dan ditutup dengan adu argumentasi dengan mengumandangkan yel-yel dariTaruna AKIP vs AIM. Pelantikan Taruna Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2013Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 12

Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen sekilas kegiatan yang telah dilakukan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun Anggaran 2013 adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Tingkat III, Pendidikan dan Pelatihan Assessment HKI, Pendidikan dan Pelatihan Tekhnologi dan Informasi, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan IIIBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 13

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN LEMBAGAAKADEMI IMIGRASI Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM merupakan hal yang utama didalam sistem Birokrasi dewasa ini. Hal ini dapat kita lihat bahwa disetiap kementerian ataupun lembaga Negara non kementerian berlomba-lombadalam mengembangkan kompetensi SDM-nya masing-masing. Akademi Imigrasi (AIM)sebagai lembaga pendidikan yang mencetak pejabat Imigrasi perlu segera melakukanpembenahan dan beberapa rencana strategis kedepan dalam rangka meningkatkankualitas pendidikan bagi para kader pejabat Imigrasi. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini pembentukan Pejabat Imigrasi baikmelalui pendidikan vokasi kedinasan Akademi Imirasi yang menghasilkan lulusan dengangelar Ahli Madya Imigrasi dan Pendidikan Khusus Keimigrasian bagi pegawai diLingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ingin menjadi Pejabat Imigrasi beradadidalam naungan AIM secara kelembagaan. Untuk itu AIM perlu membuat suatu rencana-rencana strategis dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalismePejabat Imigrasi. M YANIS, SH, M.Hum / Direktur Akademi ImigrasiBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 14

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam b. Pemanfaatan Lab bahasa dan komputerpendidikan pada AIM ini salah satunya adalah secara optimal.menjadikan pejabat Imigrasi yang memilikiprofesionalisme dan integritas. Profesionalisme c. Menambah jam pelatihan beladiri.yang dimaksud adalah memiliki kemampuan untuk d. Mengadakan anggaran pelatihan selam.mengamati masalah secara Proporsional, e. Mengikut sertakan peserta didik denganmenyelesaikan masalah secara prosedural danmemecahkan masalah secara Prospektual. Untuk berbagai kompetisi baik yang bersifat akademimencapai tujuan tersebut, maka para kader maupun pelatihan.Imigrasi perlu memiliki kemampuan baik secara f. Pengadaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.intelektual dan keterampilan yang menunjang g. Pelatihan penggunaan senjata api.tugas dan fungsi Imigrasi kedepan. Selainpenekanan pada kematangan intelektual, maka Sedangkan dari segi pengasuhan, AIM memilikikader Imigrasi perlu dididik untuk memiliki rencana strategis untuk :integritas dan loyalitas yang baik. Integritas yang a. Menyempurnaan Peraturan Urusan Dalambaik perlu ditananmkan mengingat saat inipercepatan proses reformasi birokrasi menjadi (PUD) dan peraturan khusus Taruna sertasalah satu hal yang utama dalam sistem mekanismenya.pemerintahan disetiap kementerian ataupun b. Penambahan jumlah pembina.lembaga Negara non kementerian. Untuk itu AIM c. Peningkatan pengawasan.menganut sistem pembelajaran yang mencakup d. Pengadaan Capacity Building.tidak aspek, antara lain aspek pengajaran, e. Penyediaan tenaga bimbingan konseling.pelatihan dan pengasuhan. Ketiga aspek ini f. P e n g a d a a n p e m e r i k s a a n t e h a d a pmerupakan penilaian terhadap Siswa ataupun penggunaan Narkoba.Taruna yang menempuh pendidikan di AIM. g. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang.Dari segi pengajaran, saat ini AIM memiliki Untuk mencapai segala tujuan di atas bukanlahbeberapa rencana startegis, yaitu : suatu pekerjaan yang mudah, melainkan perlua. Mendaftakan Program Studi Akademi Imigrasi kerja keras dan dukungan dari semua pihak terkait. Harapan terbesar kami sebagai lembaga kepada DIKTI Kemendikbud dan melakukan pendidikan para kader Pejabat Imigrasi adalah Akreditasi kepada BAN PT. adanya kepastian dalam penerimaan danb. Mewujudkan lulusan AIM yang berkualitas, perekrutan Taruna Akademi Imigrasi dan siswa dengan indikator IPK rata-rata setiap angkatan Pendidikan Khusus Keimigrasian yang diatas standar rata-rata kelulusan. dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabelc. Mewujudkan tenaga dosen yang berkualitas, dan berkesinambungan dalam menunjang kompeten dan disiplin. pembentukan kader Pejabat Imigrasi yangd. Terwujudnya kurikulum yang berkualitas professional, berwawasan luas dan berintegritas. secara berkelanjutan sesuai dengan Hal ini dimaksudkan untuk menunjang sistem kebutuhan Insitusi Imigrasi. Kaderisasi, Regenerasi dan Profesionalisme yange. Tersediannya Modul / bahan ajar yang didasarkan pada sistem meritokrasi yang menjadi berkualitas. arah dan kebijakan pola karier Pegawaif. Mengadakan seminar / kuliah umum. Kemenkuham dimasa yang akan datang.g. Tersedianya sarana dan prasaran penunjang Melihat keadaan Taruna Akademi Imigrasi dan pendidikan. Siswa Diksuskim saat ini, saya mempunyai keyakinan bahwa dimasa yang akan datangDari segi pelatihan maka AIM memiliki rencana mereka mampu untuk menjadi kader-kaderstrategis yaitu : pemimpin dilingkungan Kementerian Hukum dana. Meningkatkan kemampuan Bahasa Asing HAM RI yang memiliki wawasan dan integritas yang baik. M. YANIS, SH, M.Hum peserta didik dengan menyediakan tenaga Native speaker, serta program peningkatan kompetensi bahasa asing. Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 15

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk peningkatan pelayanan terhadap peserta diklatUntuk percepatan pelaksanaan Sebagai QMR (Quality Management Requirements) Program ISO 9001 Reformasi Birokrasi di lingkungan : 2008 yang di emban Hantor Situmorang, Spd, M.Si. Kabag Program Bpsdm Kepala Bpsdm Hukum dan dan Kerjasama mengatakan bawa program ini sangat memberikanHAM telah mencanangkan Sertifikasdi ISO inspirasi terhadap proses perbaikan kinerja BPSDM, dengan catatan9001 : 2008 yang dimulai sejak bulan bahwa ada kesepakatan pada seluruh pegawai dan level jabatanSeptember 2013 dengan tahapan kegiatan : untuk selalu memperbaiki proses business organisasi melaluikick of meeting, pengenalan persyaratan ISO Corrective Action yang didokumentasikan dan dikelola secara baikdan identifikasi aspek dan dampak untuk semua proses dan tindakan dalam bekerja. SOP pelaksanaanlingkungan, pelatihan dokumentasi, rencana tugas menjadi hal penting untuk dijadikan pedoman dan indikatortindakan, strategi dan rencana komunikasi, keberhasilan kerja, perlunya dirumuskan bersama key performancepedoman manajemen lingkungan, kebijakan, indicator untuk diinternalisasi dalam implementasi pekerjaan.tujuan, sasaran dan program lingkungan,review dan penyelesaian dokumen, training Memperoleh Sertifikasi ISO tahun 2013 adalah langkah awal untukpemahaman ISO, Training penyusunan senantiasa melakukan perbaikan kinerja BPSDM pada tahun 2014Dokumen, Training Internal Audit. untuk seluruh bidang tugas yang ada di BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 16

Beberapa kegiatan yang dilakukan olehPusat Pengembangan Fungsional dan HAMdiantaranya, Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan PNBPAHU, Pendidikan dan Pelatihan Audit Barang dan JasaPemerintah, Pendidikan dan Pelatihan Fidusia, Pendidikan danPelatihan Penguat Perancang Undang-Undang. Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 17

PELATIHAN KEPEMIMPINANPASCA ASSESSMENTPENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL Berbicara tentang kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) PARA PEJABAT STRUKTURAL Kementerian Hukum dan HAM RI kita akan kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sentral yang menjadi ujung tombak dan pilar penopang dalam keberhasilan suatu organisasi. Peningkatan kualitas SDM melalui upaya menciptakan sosok aparatur hukum yang memiliki kepribadian dan berintegritas, kompeten, capable serta memiliki kinerja yang tinggi dan juga mampu menjadi pelayan publik yang profesional, ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI yang profesional, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan ke masa depan. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI yang terarah, terencana, komprehensif dan terkoordinasi dilakukan melalui pengelolaan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan melibatkan beragam teknik dan metode penilaian kompetensi. Dan untuk dapat memotret kompetensi seorang pegawai secara objektif dan memetakan profil kompetensi seluruh pegawai dalam organisasi dibutuhkan satu metode berbasis kompetensi. Yaitu metode yang dapat melakukan proses identifikasi potensi kinerja pegawai secara lebih akurat yang berguna tidak saja sebagai salah satu sarana/alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM seperti rekruitmen,perencanaan karir, promosi dan mutasi jabatan tapi sekaligus juga dapat memberikan gambaran mengenaiprogram pengembangan yang dibutuhkan pegawai yang bersangkutan.TNA tersebut menghasilkan (a) Jenis-jenispelatihan manajerial yang dibutuhkan oleh peserta, untuk 26 kompetensi manajerial pada setiap level/tingkatan(b) Kurikulum Pelatihan Kompetensi Manajerial yang terdiri atas jenis pelatihan, tujuan pelatihan, domainpembelajaran, modul/materi pelatihan, waktu pelatihan dan lain-lain.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 18

Dari hasil tersebut diperoleh data bahwabeberapa peserta memiliki level/tingkatan yangbelum memenuhi standar kompetensi jabatanyang dipersyaratkan sebagaimana tercantumdalam Standar Kompetensi Manajerial PNS dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.Guna meningkatkan level/tingkatan kompetensipeserta yang belum memenuhi standarkoPmEpNetIeNnsGi mKaAnTaAjerNialKyaOngMdPipEerTsEyaNraStkIaMn, AtelNahAJERIALdilaksanakaPnATRNAA oPleEhJBAirBo AKTepSeTgaRwUaiKanT.URALKegiatan ini dilaksanakan dalam 3 gelombang inimerupakan bagian dari upaya meningkatkankemampuan manajerial para pejabat eselon II danIII yang telah mengikuti fit and proper test ataupunAssesment Center. Pelatihan KepemimpinanPasca Assessment ini bermuara pada tujuan Tiga orang fasilitator dari IDM ; Arta Peto Sinamo, A.K.untuk (1) meningkatkan kompetensi yang dimiliki, Lilik Agung dan Anna Martyna Sinamo, M.Psi mengemasbaik kompetensi dalam ranah pengetahuan materi-materi yang telah disusun dalam bentuk aktivitas(knowledge), ranah sikap dan perilaku (attitude) belajar yang menarik. Pelatihan ini dibuat dengan konsepdan ranah keterampilan kerja (psychomotoric), utuh yaitu mengelola diri, mengelola pekerjaan danserta (2) mempertajam kompetensi manajerial mengelola bawahan. Oleh sebab itu maka digunakanbaik Hard Competence maupun Soft Competence. berbagai macam metoda dan model pembelajaran orangKurikulum pelatihan disusun berdasarkan level dewasa (Adult Learning Model). Dengan model inikompetensi yang mencakup Thinking Ability atau diharapkan terjadi interaksi antara nara sumber dan peserta,kemampuan berpikir, Managing Task , Leadership sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang optimal.Effectiveness dan Self Management. Kegiatan Metodenya yaitu Ceramah, Diskusi, Kerja kelompok danPelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan kerja mandiri, Evaluasi diri, Menonton film relevan,kompetensi level manajerial level III dan IV ini ,diselenggarakan di BPSDM Hukum dan HAM Presentasi, presentasi memakai mind mapping, Latihandengan fasilitator dari Insitut Dharma Mahardika dan praktek langsung, Window shopping, Studi kasus,(IDM), sebuah institusi swasta independen yang Focus Group Discussion, Games dan Self – reflectionbergerak dalam bidang pengembangan sumber Respon dari peserta yang keseluruhannya berjumlah 102daya manusia bagi organisasi. orang dan berasal dari Kantor Wilayah dan Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI cukup baik. Beberapa diantaranya menilai program kegiatan ini sangat bagus dan perlu terus dikembangkan dan beberapa lainnya menyampaikan harapan agar semua diklat dapat dikemas dengan cara seperti ini. Pola dan model pelatihannya dirasa sangat effektif dalam meningkatkan wawasan serta dalam memotivasi peserta. Kepiawaian para fasilitator yang berpengalaman dalam menyampaikan materi juga memperoleh respon yang positif. Peserta menyampaikan bahwa materi yang disampaikan sangat bagus dan perlunya penambahan waktu pelatihan agar materi yang diperoleh lebih banyak lagi. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial seperti ini semoga dapat terus diselenggarakan untuk dapat mengakomodir kebutuhan peningkatan kompetensi para pejabat struktural khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan meningkatnya kompetensi diharapkan seorang SDM Aparatur dapat berprestasi lebih baik dalam posisi atau jabatan yang diembannya dan pada akhirnya mampu mendukung proses percepatan keberhasilan perbaikan dan perubahan dalam organisasi. Rr. Dewi Sri Handayani Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 19

KOORDINASIDALAM PENCAPAIANKERJA ORGANISASIManusia adalah makhluk sosial, sehingga memiliki naluri dasar secara alamiah untuk berhubungan dan membutuhkan dengan sesama. Hubungan demikiandimulai dari tingkat pasangan, keluarga, tetangga, masyarakat, negara,dan komunitas internasional. Dalam hal ini, koordinasi menjadijembatan penghubung relasi yang telah terbangun guna memudahkanindividu maupun komunitas tersebut melakukanpekerjaan sesuai tugas maupun fungsi dan peran yang diembanRelasi dan koordinasi dalam melakukan pekerjaan menjadi sangat penting karena seseorang tidak mungkin dapatmelakukan pekerjaannya sendiri, dan keberhasilan membangun koordinasi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya relasihorisontal dan relasi vertikal. Relasi secara horisontal dilakukan antara sesama pegawai yang setara, sementara relasivertikal terbangun antara pegawai dengan atasan atau dengan level yang lebih tinggi.Terbangunnya koordinasi antara sesama pegawai Langkah formal tentu dapat didukung adanyamaupun dengan pimpinan yang lebih tinggi pada koordinasi dalam jalur informal sebagaimana kegiatan-dasarnya akan memberikan manfaat dalam pencapaian kegiatan sosial kekeluargaan seperti darmawisatasasaran kinerja. Pertama, saling memahami karakter bersama, olahraga, peringatan ulang tahun organisasi,teman sejawat masing-masing, termasuk dengan dan silaturahmi acara hari lebaran maupun hari-haripimpinan dan arah sebaliknya menjadikan pimpinan besar agama lainnya. Membangkitkan semangat memilikimengetahui yang di bawahnya. Kedua, saling memahami organisasi tentu dapat dibangun dari segi psikologiuraian pekerjaan dan tahap pelaksanaan suatu pekerjaan pegawai yang nyaman.yang dipimpin oleh atasan atau pekerjaan yangmembutuhkan kerjasama tim. Ketiga, terbangunnya Selain relasi internal sesama anggota organisasi,kerjasama dalam suatu tim kerja yang kompak sehingga maka membangun relasi eksternal menjadi sangatmewujudkan adanya dinamika kelompok. Keempat, penting. Pegawai dan pimpinan harus mampumeminimalisir terjadinya konflik horisontal maupun membangun relasi dengan pemangku kepentingankonflik vertikal. Kelima, menciptakan lingkungan kerja seperti dengan pemasok bahan baku, pebisnis lainnya,yang harmonis sekaligus budaya kerja yang dan pelanggan. Tujuannya adalah agar dapat dibangunmempengaruhi adanya peningkatan kinerja karyawan. suasana hubungan organisasi yang nyaman. OlehHal penting dari relasi yang terbangun atas adanya karenanya, memelihara hubungan yang salingkoordinasi bagi organisasi adalah suasana nyaman memperkuat dan saling menguntungkan membutuhkanbekerja dan budaya kerja yang sangat mendukung suasana keterbukaan dan kepercayaan yang tentunyapencapaian target organisasi. Pada gilirannya standar akan semakin mudah terbangun melalui hubungankinerja organisasi pun akan tercapai karena dukungan informal.hubungan secara formal maupun jalur informal dalamwadah silaturrahim. Secara formal maka relasi yang Tentu dalam membangun hubungan antarpegawaidibangun tentu akan bersesuaian dengan standar baku ditentukan oleh banyak faktor, terutama terkaitoperasional yang telah disepakati organisasi. Koordinasi kecakapan untuk menjaga dan membawa diri dalamkerja di lapangan dan rapat kerja mulai dari tingkat waktu dan tempat yang tepat dengan lingungan kerjaterkecil atau ujung pelayanan adalah contoh dalam dan lingkungan sekitarnya. Dalam proses ini, pegawaibentuk relasi formal. Selain itu jalur ini bisa dilakukan maupun pimpinan harus memiliki keterampilan soft skillssecara individual, baik pegawai dengan pimpinan maupun di antaranya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual,sebaliknya. dan kecerdasan sosial.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 20

Contoh perilaku yang perlu diterapkan adalah Robbins & Judge dalam bukunya yang berjudulbersikap wajar dan menjaga etika pergaulan, bergaul Organizational Behavior menyebutkan budayasecara sehat dalam jaringan yang sehat dan tepat dan spiritualitas yang sangat perlu dibentuk di dunia kerja.waktu yang tepat, membangun saling pengertian, mampu Budaya ini dapat berupa semangat strong sense ofmengendalikan kehidupan diri dengan perilaku yang baik, purpose. Meskipun pencapaian keuntungan itu penting,dan mampu membawa orang lain untuk sukses bersama. tetapi hal yang lebih penting adalah pencapaian tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk visi dan misi Dalam proses koordinasi maka yang terpenting organisasi. Kedua, trust and respect pada akhirnya akanadalah membangun tim kerja yang solid sehingga mampu memastikan terciptanya kondisi saling percaya, adanyaberkolaborasi dalam merumuskan pembaharuan keterbukaan, dan kejujuran yang tercermin dari tidakorganisasi. We don't create superman or woman, we takutnya pegawai maupun pimpinan untuk melakukandevelop super team. Demikian kredo yang perlu menjadi dan mengakui kesalahan.pijakan dalam membangun antusiasme organisasi, sebabtanpa kualitas kerjasama tim maka sebuah organisasi Dengan terbentuknya budaya kerja yang diinspirasidapat berjalan lambat dan justru tergerus arus perubahan adanya ikatan emosional yang sangat erat di tempat kerja,yang berjalan kencang. maka akan dapat dibentuk karyawan yang happy, sekaligus tahu dan mampu memenuhi tujuan organisasi. Elemen terpenting dalam membangun koordinasi Pegawai yang demikian tentu akan memiliki hidup yangtim kerja adalah adanya tujuan dan sasaran kinerja yang seimbang antara kerja dan pribadi, antara tugas danjelas dan telah tersedianya pemetaan tanggung jawab pelayanan. Komitmen demikian merupakan bentuk darimasing-masing anggota tim. Di kantor pemerintahan, menginternalisasikan kecerdasan spiritual dalamkelemahan mendasar yang dihadapi adalah pegawai pemberdayaan aparatur sehingga membutuhkan adanyasaling bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas, komitmen konsep diri, konsep identitas sosial, dansehingga membuat arah persimpangan. Komunikasi dan pemantapan tujuan yang akan dicapai. Konsep diri inilahkoordinasi memang kata yang sangat sederhana, namun yang mengantarkan seseorang mau dan mampuseringkali dua hal tersebut tidak dapat berjalan dengan berkoordinasi dan berkomunikasi karena tahu posisinyabaik karena adanya ego sektoral sehingga tidak terjalin dalam suatu organisasi dan kontribusi pencapaiansesama pegawai. kinerjanya. Muh. Khamdan Dengan demikian, elemen terpenting dalam suatu Recycleorganisasi adalah mekanisme yang sistematis untukmenjembatani adanya saluran komunikasi yang baik Semua dapat didalur ulang :sesama pegawai. Dalam hal ini untuk menumbuhkanmasing-masing anggota memahami apa kontribusinya Kertas produk seperti kertasmenjadi bagian dari tim yang ada. Pemahaman demikianguna melahirkan sense of togetherness yang solid atau fotokopi, amplop, majalah ,spirit kebersamaan untuk pencapaian kinerja organisasi.Oleh karena itu, perasaan egoisme yang kental atau kotak karton dari pasokanperasaan sebagai pihak yang memiliki kontribusi terbesardapat dikurangi karena adanya hubungan timbal balik dari dikirimkan, kaleng Soda danmasing-masing pegawai. Hasil terakhir dari proseskoordinasi dan komunikasi adalah organisasi yang dapat botol plastic, Aluminium foil,membantu pegawainya untuk mengembangkan danmencapai potensi penuh dari dirinya (aktualisasi diri). Kantong plastic, Kartrid tinta Menyebarkan berita Cara terbaik untuk tetap terlibat dalam adegan hijau di tempat kerja adalah untuk mendapatkan orang lain yang terlibat . Bagi praktik dan kebijaksanaan dengan atasan Anda dan rekan kerja Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 21

Pusat Pengembangan Teknisselama tahun 2013 ini telah menyelenggarakan kegiatan diklat, berikut sekilas dokumentasikegiatan tersebut, diantaranya adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknis DisiplinPemasyarakatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembinaan Narapidana Teroris,Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Anak Bermasalah Hukum, Pendidikandan Pelatihan Teknis Jasa Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Keimigrasian,Pendidikan dan Pelatihan Teknis Balai Harta PeninggalanBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 22

Bagaimana Meningkatkan KeamananJaringan Komputer?Gunakan program antivirus terbaik. Beberapa Lakukan scanning dengan teratur. Kita terkadang program antivirus terbukti mampu memberikan merasa bahwa komputer tidak mengalami masalah. akan kinerja maksimal. Anda tentu mengetahui bahwa tetapi bisa jadi ada berbagai virus menyelinap karenapotensi infeksi virus akan terus berkembang seiring dengan terbawa unduhan dari internet. Untuk itu, amatmeningkatnya aktivitas komputer terutama yang disarankan melakukan scanning secara teratur dalamberhubungan dengan internet. Anda bisa mengunduh jangka waktu minimal seminggu sekali. Cara itu dapatbanyak antivirus gratis di internet dan beberapa digunakan dalam rangka memastikan komputer Andarekomendasi terbaik adalah Avast!, AVG, Avira, dan tidak terinfeksi.Smadav. Menggunakan Firewall. Menggunakan firewall diPastikan antivirus Anda up to date. Program antivirus yang browser Anda dapat membantu mencegah berbagaitidak up to date tentu saja bukanlah antivirus yang baik. macam perangkat lunak berbahaya, website yangKomputer bisa terserang virus dengan sangat mudah setiap memiliki ancaman malware, dan tangan-tangan jahilharinya ketika antivirus yang Anda gunakan telah jauh pengguna internet lain yang akan merusak sistem anda.tertinggal. Instal program anti spyware. Virus bukan satu-satunyaUntuk itu, unduhlah antivirus yang memiliki sistem up date ancaman terhadap keamanan jaringan, spyware dapatsecara otomatis setiap hari. Avast! Merupakan salah satu menyajikan masalah besar, terutama dalam bentukantivirus dengan up date hingga beberapa jam sekali dan itu keyloggers yang mencuri password. William Bergententu saja berdampak amat baik bagi komputer anda. Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 23

Budaya Birokrasi dan Reformasi Penerimaan CPNSBudaya birokrasi antara satu daerah dengan daerah Akar budaya di atas adalah beberapa alasan yang lainnya mempunyai lingkungan dan kronologi yang mendorong seseorang untuk menjadi PNS yaitu untuk berbeda-beda, adanya pengaruh budaya tradisional mendongkrak status ekonomi dan sosial seseorang. Banyakkerajaan pada tiap-tiap daerah tersebut memiliki alasan yang dilontarkan dalam menanggapi mengapakesamaan, yaitu diadopsinya sistem budaya keraton ke pilihan PNS masih menjadi pilihan utama dalam bursa kerjadalam sistem birokrasi pemerintahan. pasca-pendidikan. Salah satunya, karena dengan menjadiInternalisasi nilai-nilai budaya keraton ke dalam birokrasi PNS, kepastian ekonomi pada masa mendatang tidaksetidaknya akan memunculkan watak birokrasi yang diragukan, dan jika pandai membangun akses kekuatancenderung menempatkan dirinya merasa lebih tinggi ekonomi di level struktur kelembagaannya, orang tersebutdaripada masyarakat kebanyakan. Pada masyarakat Jawa tidak sulit untuk membangun dinasti, yang kemudian dapatmisalnya, orang Jawa mudah terkesan oleh status diunduh oleh anak cucu nanti. Setidaknya dalam tradisikebangsawanan, keterpelajaran, dan kekayaan. Orang budaya masyarakat Indonesia lainnya, jika menjadi PNS,berketurunan ningrat, bergelar sarjana, dan berharta maka hidup akan tenang, ada jaminan masa depan, danmelimpah akan lebih dihormati di masyarakat. Oleh karena terpandang di tengah masyarakat. Dinamika PNS dalamitu, orang cenderung akan mengejar simbol status yang merengkuh profesinya, tidak lepas dari bayang-bayangmelekat pada dirinya. Walaupun tidak dapat meraih akan jaminan hidup berupa gaji dan tunjangan pensiun darisemuanya, paling tidak diraih salah satu diantara beberapa pemerintah. Apalagi dalam dunia PNS, rajin atau malasunsur tersebut agar mendapat penghormatan dari sama saja. Pemecatan nyaris tidak ada, jika harus dipecat,masyarakat sekelilingnya. Birokrasi dipandang merupakan prosedurnya demikian panjang. Sementara sektor informalsalah satu wahana sosial yang dapat mengangkat simbol atau wirausaha yang mensyaratkan persaingan dan etosberupa prestise sosial yang tinggi di masyarakat. Banyak kerja secara mandiri tidak terlalu diminati. Padahal, dalammasyarakat di Jawa yang sampai saat ini masih era globalisasi, di mana ukuran prestasi menjadi segalanya,beranggapan bahwa menjadi PNS dapat mengangkat citra jiwa kemandirian merupakan keniscayaan.dan gengsi di masyarakat. Solusi Pembenahan Rekrutmen PNSDemikian halnya di Sulawesi Selatan, dalam struktur sosialmasyarakat Bugis, orang yang biasanya dihargai dan Beberapa solusi yang ditawarkan dalamdianggap memiliki status yang tinggi adalah kalangan menghilangkan budaya birokrasi yang merusak karenamasyarakat yang memiliki gelar bangsawan, memiliki maraknya praktik KKN yaitu dimulai dari prosesjabatan dalam pemerintahan, dan mempunyai tingkat penerimaan CPNS. Proses ini harus diserahkan pada pihakekonomi yang tinggi. Setiap individu berusaha independen seperti unsur masyarakat dan juga perguruanmengekspresikan dirinya seperti apa yang dituntut oleh tinggi. Kalau dalam pemilu legislatif ada pemantaunorma budaya setempat yang berlaku. Salah satu upaya independen yang bertugas mengawal jalannya pemilu,untuk memenuhi nilai-nilai tersebut adalah dengan mengapa dalam proses rekrutmen tidak bisa diwujudkan.menjadi pegawai negeri. Lingkungan birokrasi dianggap Kedua kegiatan tersebut outputnya sama yaitu memilihmerupakan tempat seperangkat simbol-simbol budaya orang-orang yang akan membawa amanah dalampolitik, seperti kekuasaan, kontrol, penguasaan sumber memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peluangdaya, sampai dengan prestise keluarga maupun pribadi kontrol publik lainnya adalah pembentukan kelembagaandengan mudah dapat diekspresikan. yang bisa mengakomodir partisipasi publik dalam pengadaan PNS dalam kelembagaan Komisi Kepegawaian Negara (KoKN). Sesuai amanat UU Kepegawaian Negara.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 24

Sesuai amanat UU Kepegawaian Negara. Lembaga Kemudian secara langsung, jawaban yang diberikan olehini akan mengomodir aspirasi publik yang berhubungan peserta test CPNS/CASN tersebut akan langsung masuk kedengan berbagai masalah kepegawaian, meskipun ini server atau database pusat dan dikumpulkan untuk langsungmasih berupa wacana tetapi satu langkah kedepan diinput menjadi skor nilai akhir. Sistem tes seperti itu jelas tidakdalam upaya partisipasi publik. akan bisa direkayasa sebab sistem komputer yang akan langsung memeriksa jawaban setiap peserta. Setiap tahap dalam proses rekrutmen haruslahdiinformasikan secara detail dan cepat dengan Transparansi dalam penerimaan PNS merupakan salahdidukung oleh perkembangan teknologi. Kejujuran dan satu tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka memulihkanobyektifitas dalam merekrut PNS, adalah harapan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat selalumasyarakat. Sudah bukan zamannya lagi merekrut PNS mengalami kekecewaan. Transparansi dalam pola rekruitmendengan pola KKN atau atas dasar mengandalkan PNS bermanfaat untuk memberikan informasi akurat, cepat,jaringan. Maka, transparansi adalah sesuatu yang wajib dan lengkap kepada masyarakat.kita lakukan. Informasi yang diberikan kepadamasyarakat tidak hanya informasi pendaftaran tetapi Tes CPNS harus memiliki tujuan sebagai prosessampai pada pengumuman penerimaan termasuk nilai penjaringan para calon penyelenggara negara yang memilikiyang diperoleh CPNS bagi yang lolos seleksi. integritas dan kualitas yang unggul, melalui proses rekruitmen transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pembenahan yang kini sedang dilakukan oleh masyarakat harus dilibatkan sebagai pengawas eksternal mulaiBadan Kepegawaian Negara yaitu dengan dari proses pengumuman lowongan, hingga pada tahap akhirmengembangkan Computer Assisted Test (CAT) sebagai tes. Dr. Arismanmetode tes penerimaan pegawai yang obyektif dandapat dipercaya. Metode CAT yang dikembangkan BKNdan Lembar Jawaban Komputer (LJK) memiliki karakterdan keunggulan masing-masing. Salah satu keunggulanCAT adalah para peserta tes langsung mengetahui skoratau nilainya masing-masing setelah selesaimengerjakan tes. Sistem CAT tersebut menjadikan para pesertayang mengikuti test seleksi CPNS menerima soal secaraon-line, kemudian yang bersangkutan langsungmenjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.Mengurangi limbah kertasJangan menerima berkas, usahakan melakukan paperlessMenggunakan kertas dua sisiGunakan sistim sharing data tanpa kertasGunakan sisa kertas untuk catatan/memoGunakan kertas rusak sebagai kemasanMengurangi penggunaan printerCobalah untuk tidak mencetak dalam warnaGunakan printer yang melakukan penyalinan dua sisiSharing PrinterMencetak dalam Mode draftUsahakan menggunakan refill dan Reuse Cartridge PrinterUsahakan menggunakan perangkat multifungsi yaitu kombinasi dariprinter / scanner / copier dalam satu perangkat. Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 25

Diaspora Indonesia dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan dan KeimigrasianPada tanggal 18-19 Agustus 2013 tepatnya di JHCC Wacana Dwikewarganegaraan dilihat dari Hukum senayan Jakarta telah berlangsung Kongres ke 2 Kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia. Diaspora Indonesia yang sebelumnya diadakan diAmerika Serikat. Kongres ini dihadiri oleh ribuan delegasi Lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentangDiaspora Indonesia dari seluruh Negara. Kehadiran kewarganegaraan merupakan suatu lompatan besar dariPresiden Susilo Bambang Yudhoyono, para anggota DPR, dari undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yaituDuta Besar ,Para Menteri , Ketua Mahkamah Konstitusi dan UU NO. 62 tahun 1958. Walaupun pada prinsipnya adalahpara pakar / akademisi membuat kongres ini menarik sama yaitu kewarganegaraan Tunggal, tetapi dalamperhatian masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih undang-undang ini diperkenalkanlah prinsipawam / tidak mengetahui arti dari Diaspora itu sendiri. kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasilDalam kongres yang diikuti oleh penulis, salah satu isu perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua puluh satu )menarik dan menimbulkan perdebatan meriah adalah tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraantentang keinginan para diaspora Indonesia mendapatkan orangtuanya. Undang-undang ini juga menghapus berbagaikewarganegaraan ganda dan isu dibidang Keimigrasian macam diskriminasi dan menjunjung persamaan genderyang selama ini di claim sebagai hal yang menghambat serta Hak Asasi manusia. Walaupun demikian Politikpara diaspora untuk melakukan aktifitas di Indonesia dalam Hukum kewarganegaraan yang ada saat ini tetap padarangka menumpahkan rasa cinta dan keinginan kuat dalam prinsipnya adalah kewarganegaraan tunggal. Pengaruhmembangun Indonesia. Banyak pendapat beragam tentang internasional dan globaliasasi tentu saja dapat merubahDiaspora antara lain ada yang menyebutnya sebagai bekas Politik hukum suatu Negara. Hal ini didasarkan padaWNI, ada yang mengatakan sebagai WNI di luar negeri, kepentingan Negara yang dilihat dari berbagai segiataupun ada yang mengatakan sebagai Turunan kedua WNI IPOLEKSOSBUDHANKAM. Walaupun demikian apakahserta mereka-mereka yang mempunyai rasa cinta terhadap sudah tepat apabila saat ini diadakan perubahan politikIndonesia dapat dikategorikan sebagai anggota Diaspora hukum kewarganegaraan Indonesia dengan menerapkanIndonesia. Dalam penjelasannya sebagai narasumber Dwikewarganegaraan? tentu saja perlu dilihat kembalidalam kongres tersebut, DR. M. Iman Santoso menjelaskan urgensi dan dasar filisofis perubahan tersebut. Isubahwa berdasarkan dari referensi para ilmuwan barat, dwikewarganegaraan saat ini semakin hari semakinDiaspora berasal dari kata Yunani “diaspeiro” yang berkembang. Bagi mereka yang mendukung, memilikidigunakan diabad ke 5 SM. Diabad ke 20 istilah diaspora pandangan bahwa Dwikewarganegaraan (DK), memilikisemakin popular ketika digunakan oleh para Jewish manfaat tersendiri . Menurut para anggota DiasporaDiaspora dan Black/African Diaspora dimana saat itu Indonesia keuntungan dwikewarganegraan bagibangsa yahudi tersebar di berbagai Negara lain begitupun pemerintah adalah:bangsa Afrika yang berada di Amerika serikat dan Inggris 1. Dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara duaingin kembali kenegara / tanah kelahiran mereka. Semakintergambar bahwa istilah diaspora itu sendiri terkait dengan Negara, memperluas basis ekonomi, mendorongkelompok suatu bangsa yang bermukin dinegara lain. perkembangan perdagangan,investasi yang membukaGabriel Sheffer dalam bukunya tahun 1986 yang berjudul lapangan pekerjaan.“a New Field Of Study : Modern Diasporas in International 2. Pemegang DK berpengaruh pada keputusan ekonomiPolitics” memberikan definisi Diaspora modern adalah dan politik di Negara dimana mereka berdomisili,kelompok etnis minoritas migrant asal yang bertempat sedemikian rupa sehingga keputusan yang dibuattinggal dan bertindak di Negara tuan rumah, tetapi dapat menguntungkan Negara RI.mempertahankan hubungan sentimental dan material yangkuat dengan tanah air / Negara asal mereka. Dari berbagaipengertian di atas DR. M. Iman Santoso menyimpulkan4 (empat) kategori Diaspora, Yaitu:(1) Orang Indonesiaberpaspor Indonesia (2) orang Indonesia yang kemudianmenjadi warga Negara lain (3) orang-orang yang menjadiketurunan Indonesia (4) para pecinta /simpatisanIndonesia. Di dalam Kongres Diaspora ini, para Diasporamengatakan bahwa mereka membawa banyak keuntunganuntuk Indonesia salah satunya dari segi Remitansi sebesar7 Miliar USD pada Tahun2011, oleh karenanya pemerintahharus melihat potensi ini dan merangkul para Diasporauntuk berbuat lebih bagi Indonesia.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 26

3. DK akan menjadi pengikat dan menghindari kehilangan para Beberapa anggota Diaspora masih melihat Aparatur tenaga Ahli yang berbakat, berintelektual dan berpendidikan Negara yang Korup, kotor dan tidak Profesional. Tentu tinggi. saja hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.4. DK sangat baik dalam mendukung investasi di Indonesia. Pelayanan keimigrasian saat ini jauh lebih bersih,5. DK dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke LN.Berdasarkan beberapa alasan di atas tentu saja terlihat sangat transparan dan Profesional. Hal ini dapat dilihat darilogis dan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa berbagai layanan Imigrasi yang dapat diakses secaraIndonesia. Adapun beberapa alasan bagi mereka yang menolak online seperti permohonan visa dan paspor. Disampingkonsep DK tersebut, antara lain meliputi: itu berbagai prosedur dan petunjuk tentang layanan1. Permasalahan Loyalitas Imigrasi secara jelas dapat ditemukan disetiap kantor2. Kewajiban bela Negara3. Permasalahan nasionalisme Imigrasi disertai dengan nomor pengaduan yang4. Hak Politik langsung terhubung dengan wakil menteri Hukum dan5. Hak atas tanah dsb HAM RI.6. Hak dan kewajiban warga Negara. Istilah “dipersulit” selalu saja menggema ditelinga para Diaspora ketika berhadapan dengan persoalanKetika undang-undang dasar 1945 dibentuk, tidak ada satupun Keimigrasian. Para Diaspora terkadang melihat dandari beberapa golongan yang ada di Indonesia mengakui adanyakebangsaan lain selain bangsa Indonesia. Prinsip kesetian, membandingkan suatu sistem hukum yang adapersatuan dan kebangsaan menjadi yang utama. Wacana dinegara lain dengan di Indonesia dan menjustifikasidwikewarganegaraan saat ini belum menjadi isu utama karenayang terpenting adalah meningkatkan komitmen, keseriusan dan seolah-olah “dipersulit”. Sebagai contoh di India,tanggung jawab Negara untuk melindungi dan menjamin Hak dengan konsep pemberian Overseas Citizenship ofAsasi warga Negara Indonesia. Salah satu permasalahan yang India (OCI) dimana pemegang OCI yang merupakanmungkin dihadapi dengan diterapkannya dwikewarganegaraan eks. Wn. India dapat melakukan perjalanan ke Indiaadalah dalam pendekatan hukum perdata Internasional antara tanpa keharusan memiliki Visa. Selain itu pemilik OCIlain tekait dengan prinsip nasionalitas, karena status personalseseorang harus tunduk pada hukum negaranya. dapat bekerja tanpa disertai dengan izin kerjaMelihat masih sulitnya peluang mewujudkan walalupun tetap ada batasan-batasan pekerjaandwikewarganegaraan di Indonesia, maka pendekatan tertentu. Hal ini berbeda dengan di Indonesia bahwakeimigrasian dalam menjamin dan menjaga rasa cinta paradiaspora Indonesia dapat menjadi alternative utama. Penulis WNA sekalipun eks. WNI tetap mendapatkanmelihat bahwa isu keimigrasian merupakan salah satu isu penting perlakuan sama yaitu keharusan memiliki Visa dan izindalam kongres diaspora. Para Diaspora merasa sering mengalamikesulitan dalam memperoleh fasilitas keimigrasian dan sering tinggal layaknya WNA. Selain itu pemegang OCImerasa tidak dihargainya rasa cinta mereka terhadap Indonesia. memiliki kesempatan untuk langsung memeperolehHal ini bisa saja terjadi karena didasarkan pada penilaian yang kewarganegaraan Indianya setelah yang bersangkutansubyektif, seperti penulis temukan ketika berkomunikasi dengan melepaskan kewarganegaraan lainnya. Hal ini tentupara delegasi Diaspora. Mereka menganggap bahwa pemerintah saja tidak berlaku dan tidak diatur dalam peraturanIndonesia tidak serius dalam melihat potensi besar yang dimilikioleh para Diaspora dalam membangun ekonomi dan budaya perundang-undangan di Indonesia.Indonesia di Luar Negeri. Oleh karenanya para Diaspora Melihat potensi besar yang dimiliki oleh para Diasporamenginginkan suatu keleluasaan ketika mereka yang eks. WNIuntuk dapat hidup dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa Indonesia, maka pembentukan aturan baru tentangprosedur keimigrasian yang rumit. Tentu saja penulis dapat fasilitas keimigrasian bagi para Diaspora Indonesiamelihat dan menarik kesimpulan bahwa selama ini, cara pandang dapat menjadi penyejuk dan jalan tengah untukbeberapa delegasi Diaspora Indonesia yang masih keliru dalam menjembatani antara kepentingan Negara denganmelihat persoalan. tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan Tunggal dan keinginan para Diaspora Indonesia untuk memperoleh dwikewarganegaraan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui kementerian Hukum dan HAM RI dapat mencontoh Negara India misalnya dalam pemeberian OCI, walaupun demikian penulis tetap berpendapat bahwa fasilitas keimigrasian yang mungkin diberikan pada para Diaspora Indonesia tidak perlu terburu-buru dan tetap harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian,dan cost and benefit sebelum aturan tersebut dikeluarkan serta tidak menyimpang dari prinsip selective policy dan penghormatan terhadap HAM. Oleh kerenanya aturan pemberian Izin Tinggal terbatas atau Izin tinggal tetap atau izin tinggal khusus kepada para Diaspora dapat menjadi suatu alternative yang tepat tentu didukung dengan kajian yang cermat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Charles Christian, Amd. IM. SH. MH. Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 27

Kompetensi Bahasa AsingSebagai Modal Peningkatan Kualitas dan Integritas BPSDM Hukum dan HAM yang Berkualitas dan Berintegritas, suatu tujuan yang memiliki nilai besar dan hebat, yang mana berarti bahwa diperlukan pula modal dengan nilai yang seimbang dengan apa yang diharapkan untuk mengawali perjalanan hingga sampai pada target atau tujuan yang dicita-citakan. Tujuan besar perlu modal besar.Yang menjadi pertanyaan adalah apa modal yang seharusnya disiapkan dan yang lebih penting lagi bagaimanamempertahankan terutama meningkatkan nilai dan kegunaan modal tersebut. Sehingga dari penanaman modal yangdisediakan tidak hanya manfaat jangka pendek yang dapat diraih namun juga dapat terus dicapainya manfaat jangkapanjang yang berkesinambungan.The right man on the right place merupakan modal yang amat tangguh dalam menghadapi sekaligus menanganipermasalahan yang dapat ditemui seiring perjalanan untuk tiba di tujuan. Terlebih lagi modal ini dapat menjadi langkahantisipasi akan hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga kemungkinan masalah mampu diredam sebelum dia muncul.Dengan modal ini kita dapat melakukan apa yang dimaksud dengan “mencegah lebih baik daripada mengobati.”Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 28

Investasi the right man on the right place dapat untuk lulus uji bahasa asing dengan nilai sesuai yangberhasil manakala makna yang dikandung oleh istilah ditetapkan bila kemampuan general English masih dirasatersebut benar-benar diterapkan dan diwujudkan. Hal ini lemah atau rendah. Dengan memiliki pegawai denganmembutuhkan kecermatan dan ketepatan dalam proses kompetensi tinggi dan wawasan luas, yang diawali denganmanajerial yang merupakan salah satu dari ketiga kegiatan bermodalkan kompetensi bahasa asing, BPSDM mampuperkantoran modern, yang mana dua lainnya adalah kegiatan menjadi organisasi yang berkualitas.administratif dan fasilitatif. Kecermatan dan ketepatan dalamkonteks ini memiliki maksud bahwa keputusan penempatan Dan untuk nilai berintegritas BPSDM dapatpegawai dengan didasari pada pengkajian kompetensi yang mengambil langkah, yang mana salah satunya adalahdimiliki pegawai serta tugas dan fungsi yang harus diemban dengan benar-benar menerapkan sepenuhnya peraturanoleh pegawai pada bagian di mana dia ditempatkan. yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan danPenjabaran ini bukan merupakan hal baru namun di lapangan pelatihan (diklat) yang merupakan core of businessmasih jelas tampak pegawai ditempatkan bukan pada bagian BPSDM. Sebagai salah satu contoh Lampiran Peraturanyang sesuai dengan kompetensinya padahal ada pegawai Kepala Lembaga Administrasi Negara No 12 Tahun 2013yang lebih pantas, dalam hal kompetensi, untuk ditempatkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan danpada bagian tersebut. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13 Harus terdapat kesesuaian antara kedua unsur Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraantersebut, kompetensi serta tugas dan fungsi, sehingga Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.keduanya mampu saling menopang. Hal ini dimungkinkan Sudah sejauh mana kedua peraturan tersebutkarena di satu sisi, tugas dan fungsi yang diemban dapat diterapkan? Khususnya Bab III yang salah satu poinnyadiselesaikan dengan didukung oleh kompetensi yang ada dan menyebutkan persyaratan peserta yang menyebutkanpada sisi lain, kompetensi yang dimiliki dapat terus terasah bahwa peserta mampu berkomunikasi dengan bahasadan ditingkatkan melalui latihan langsung di lapangan yakni Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educationaldengan menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 400 Peningkatan kompetensi pegawai tidak hanya atau Internet Based Test of English as a Foreign Languagemelalui penerapan pada pelaksanaan tugas karena bukanlah (IBT TOEFL) dengan skor minimal 30, atau Internationalhal yang ideal bila mengandalkan hanya pengetahuan dan English Language Testing System (IELTS) dengan skorketerampilan yang sudah ada. Pengetahuan dan minimal 4, atau Lembaga Administrasi Negara Englishketerampilan pegawai perlu terus ditambah dan Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCSditingkatkan, termasuk pengetahuan dan keterampilan Test) dengan skor minimal 65. Apakah pada diklat PIM IIIbahasa asing. dan PIM IV yang diselenggarakan BPSDM seluruh peserta yang ada memang memiliki kemampuan bahasa asing Belajar dari masa lampau, banyak pengalaman yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan? Bila mana haldisayangkan terjadi, di mana kesempatan yang terhampar ini belumlah sepenuhnya atau optimal diterapkan,luas dibiarkan memuai dan lepas dari genggaman begitu saja BPSDM dapat memberikan jalan keluar akanhanya karena tidak dimilikinya kecakapan dalam berbahasa permasalahan ini sekaligus upaya perwujudan BPSDMasing. Contoh sederhana akan kesempatan yang hilang ini yang berkualitas dan berintegritas denganadalah menempuh ilmu di negeri orang. Bukan bermaksud menyelenggarakan diklat bahasa asing.bahwa kualitas ilmu di negeri sendiri lebih rendah. Namunhendaknya kita perlu memperluas cakrawala dan wawasan Peningkatan kompetensi bahasa asing yang diperolehdengan memperkaya sudut pandang. Lagipula siapa yang pegawai tidak hanya modal untuk peningkatan kualitastidak ingin belajar dan menginjakkan kaki di negeri orang. individualnya namun lebih jauh lagi hal tersebut mampuUntuk menempuh ilmu di sana ada persyaratan mutlak yang memberikan kontribusi amat besar bagi perwujudan cita-harus dipenuhi yakni setidaknya memiliki kemampuan cita BPSDM berkualitas. Penerapan secara utuh akanberbahasa asing secara khusus yang dibuktikan dengan lulus peraturan pelaksanaan diklat yang juga mencakup syaratuji bahasa asing dengan nilai sekurang-kurangnya untuk IELTS akan kemampuan bahasa asing serta penyelenggaraan6-7 dan TOEFL 550-600. diklat bahasa asing sebagai upaya akan hal yang dimaksud (penerapan sepenuhnya peraturan pelaksanaan diklat) Untuk lulus dari uji ini tentu dibutuhkan persiapan merupakan salah satu dari sekian upaya yang perluyang mantap, yang biasa di kenal dengan IELTS Preparation dijalankan sekaligus sebagai modal untuk perwujudanatau TOELF Preparation. Untuk memasuki persiapan BPSDM berintegritas. Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.(preparation) itu sendiri pun diperlukan modal awal yang baikterlebih dahulu yakni kecakapan dalam berbahasa asingsecara umum, yang biasa dikenal dengan general English.Sehingga analogi terbaliknya bisa dikatakan tidak akanmungkin, atau setidaknya amatlah sulit, Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 29

Pembentukan Diklat Berbasis KompetensiLembaga diklat sebagai pelaksana tanggung jawab meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam gelombang reformasi birokrasi menuntut kreativitas untuk mendesain diklat yang berbasis kompetensi. Hal demikian dimaksudkan agar penyelenggaraan diklat dapat terintegrasi dengan strategi penataan SDM dalammeningkatkan produktivitas organisasi. Baik dalam manajemen penilaian kerja, promosi, atau sistem hadiah danhukuman.Setidaknya ada tujuh maksud utama program pelatihan dan pengembangan diselenggarakan dalam suatu organisasi,yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan keterampilan karyawan, menghindari ketertinggalan zaman atas modelmanajerial, memecahkan permasalahan, orientasi karyawan baru, persiapan promosi, pengukuran keberhasilanmanajerial, dan memberi kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. Semua rangkaian tujuan tersebutharus menyatu dan saling menguatkan.Oleh karena itu, proses mengintegrasikan semua tujuan kediklatan atau pengembangan SDM membutuhkan adanyapelatihan berbasis kompetensi baik secara tradisi atau konvensional yang didapatkandari analisis kebutuhan diklat. Model akhir dari diklat demikian adalah peserta yangtelah usai mengikuti pelatihan tidak hanya sekadar mengetahui tataran konseptual,melainkan juga dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkandiskrepansi kemampuan masing-masing.Dalam sistem berbasis kompetensi, pelatihan untuk PNS difokuskanpada kinerja aktual khususnya kinerja organisasi sesuai dengantuntutan zaman. Dalam sistem pelatihan berbasis kompetensi tahapawal yang harus dirumuskan adalah fungsi-fungsi apa yangharus dilakukan pegawai dengan baik, sehingga membutuhkananalisis kebutuhan diklat yang mengedepankan kompetensi.Sebagai PNS Hukum dan HAM, tentu mempunyaitanggung jawab memberikan pelayanan terhadappublik dalam penguatan nilai-nilai HAM danhukum. Tentunya untuk memberikan pelayananyang baik, dibutuhkan aparatur yang benar-benar kompetendengan pendekatan soft skill (40 %), networking (30%),keahlian di bidangnya (20%), Finansial (10%). Tentunya4 (empat) faktor tersebut harus dimiliki oleh aparatur hukum dan HAMuntuk mampu menghadapi tantangan global. Untuk itu, dalammeningkatkan soft skill dan keahlian di bidangnya, perlu dibuat pendidikandan pelatihan yang berkesinambungan serta kejelasan penjenjangan. Profesional akan dimilikiapabila memiliki kompetensi, dan kompetensi akan dimiliki jika diklat yang dilangsungkanbenar-benar mengedepankan basis kompetensi yang jelas adanya kamus kompetensi.Sebagaimana tantangan saat ini, pelayanan di bidang hukum dan HAM, terutama yang beradadalam tatanan pelayanan pemasyarakatan di bawah Direktorat Pemasyarakatan, selalu menjadi sorotankarena belum maksimal dalam penanganan jaringan narkoba di dalam lembaga pemasayarakatan. Hal ini disebabkankurangnya kualitas Sumber Daya Manusianya, sarana dan prasarana, serta alat penunjang lainnya. Sarana danprasarana ada, tetapi tidak ditunjang oleh SDM yang terampil mengoperasionalkan alat-alat canggih, akhirnya terjadikerusakan pada alat-alat karena ketidak tahuan. Bukan rahasia lagi dalam suatu instansi ada PNS selama menjadipegawai belum pernah mengikuti pelatihan, dan sebaliknya ada PNS yang lebih sering disebut dengan spesialispelatihan, selalu dikirim pelatihan, walaupun pelatihan itu tidak sesuai dengan bidang kerjanya.Buletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 30

Kondisi ini yang terjadi pada area kerja PNS Hukum dan HAM. Tentunya hal ini tidak akan berdampak terhadappeningkatan kualitas kinerja individu tersebut.Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunanaparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara danuntuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilanpembangunan di bidang lainnya. Fokus pengembangannya diarahkan pada birokrasi pemerintah dengan prioritaspada kemampuan sektor publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menerapkan tata pemerintahan yangbaik.Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara yangberintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/masyarakat.Selain itu, reformasi birokrasi juga diharapkan dapat membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien,transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat. Sasaran dari reformasibirokrasi tersebut adalah mengubah pola pikir (mind set), budaya dan manajemen pemerintahan. Dengandemikian, aparatur penyelenggara pemerintahan menjadi pengungkit (leverage point) reformasi birokrasiIndonesia dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Dan tentunya harus didukung dengan pelatihanberbasis kompetensi yang dihasilkan dari rekomendasi analisis kebutuhan diklat (AKD).Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan secara professional suatu kegiatan dalam kategori atau fungsi praktek keprofesian sesuai dengan standar operasional yang baku. Dalam pengertian lain,kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (soft skill), atribut pribadi atau sikap dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin dalam tampilan kinerja seseorang, dapat diukur, diamati dan dievaluasi. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan suatu keharusan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan tugas sekaligus menjawab tantangan masa depan. Keharusan pengembangan tersebut meliputi dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga tujuan maupun sasaran organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fokus dari semua dimensi pengembangan SDM demikian adalah menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi unggul dalam pencapaian tujuan pekerjaan berupa pelayanan kepada masyarakat.Dalam upaya menjadikan SDM aparatur memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi, maka erludilakukan upaya-upaya pengembangan kualitas secara komprehensif dan sistematik melalui pendidikandan pelatihan serta pemberdayaan. Pengembangan SDM ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal,pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat pegawai bekerja. Hal itu untuk menjawab banyaknyafenomena SDM aparatur yang kurang mampu dan kurang produktif, kurang memiliki inisiatif dan kreatif,termasuk kurang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi pegawai demikian jelas disebabkanpendidikan formal yang pernah diterimanya belum mampu mengejar perkembangan dan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan bidang kerjanya akibat belum optimalnya menggunakanhasil rekomendasi AKD untuk ditindaklanjuti. Eka Ari WibawaBuletin BPSDM Edisi X Tahun 2013 31