Modul Sejarah XII SEM II

MA SUNAN PANDANARAN MODUL SEJARAH KELAS XII SEMESTER II PENULIS KURNIAWAN IVAN PRASETYO

DAFTAR ISI BAB I ........................................................................ 3 a. latar Belakang Reformasi ................................... 4 b. Tragedi Trisakti .................................................. 5 c. Lengsernya Soeharto .......................................... 6 BAB II ....................................................................... 7 a. Pemerintahan B.J. Habibie .................................. 7 b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid .................... 11 c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri .............. 14 d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ........... 17 BAB III........................................................................ 18 a. Politik Luar Negeri Indonesia .............................. 18 a. Konferensi Asia Afrika ........................................ 19 b. Gerakan Non Blok ................................................ 22 c. ASEAN .................................................................. 25

BAB I REFORMASI 1998 Gerakan reformasi merupakan gerakan unjuk rasa atau demonstrasi yang menuntut agar Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya. Aksi demonstrasi ini mulai terjadi sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden setelah Golkar memenangkan Pemilu 1997. Situasi politik saat itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pemerintah Orde Baru dinilai menjadi penyebab terjadinya Peristiwa Sabtu Kelabu karena mencopot Megawati Soekarnoputri dari jabatan Ketua Umum PDI sehingga menimbulkan dualisme partai. Popularitas Megawati yang meroket ketika itu, juga statusnya sebagai anak Presiden Soekarno, memang menjadi ancaman bagi kekuasaan. Apalagi, Megawati menjadi pimpinan partai menjelang Pemilu 1997. Tidak hanya itu, pasca-Peristiwa 27 Juli 1996, timbul serangkaian peristiwa hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap melawan pemerintahan Soeharto. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Soeharto semakin terlihat.

LATAR BELAKANG REFORMASI 1998 Gerakan reformasi 1998 secara garis besar disebabkan oleh krisis multidimensi yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Krisis tersebut meliputi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, hingga krisis penegakan hukum. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjelang tahun 1998 disebabkan oleh krisis moneter Thailand pada tahun 1997. Dampak dari krisis moneter tersebut adalah turunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Enam Agenda Reformasi 1998: 1. Suksesi kepemimpinan nasional 2. Amandemen UUD 1945 3. Pemberantasan KKN 4. Penghapusan Dwifungsi ABRI 5. Penegakan supremasi hukum 6. Pelaksanaan otonomi daerah Gerakan reformasi 1998, dalam perkembangannya, meletus di berbagai daerah seperti Solo, Surabaya, Yogyakarta, Medan, hingga Makasar. Dalam aksi demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto terjadi bentrokan yang melibatkan aparat dengan mahasiswa. Bentrokan aparat dan mahasiswa menyebabkan jatuhnya korban jiwa, terutama dari kalangan mahasiswa. Pada tanggal 8 Mei 1998, aksi demonstrasi yang terjadi di Gejayan, Yogyakarta menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa bernama Moses Gatotkaca.

TRAGEDI TRISAKTI Pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Mereka tewas tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung DPR/MPR. Empat mahasiswa Trisakti Foto Moses Gatotkaca Penembakan empat mahasiswa Trisakti tersebut selanjutnya menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 14 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan yang terjadi di Solo dan Jakarta. Kondisi tersebut memaksa Presiden Soeharto untuk mempercepat kepulangannya dari Mesir. Untuk mengatasi keadaa, Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholis Majid dan Abdurahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan dari rakyat.

LENGSERNYA SOEHARTO Pada tanggal 20 Mei 1998, diadakan Pisowanan Ageng di Alun-Alun Utara Yogyakarta sebagai reaksi kondisi terkini negeri. Ketua DPR/MPR Harmoko juga kembali meminta Presiden Soeharto untuk segera mengundurkan diri pada hari Jumat 20 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih Pengunduran diri Soeharto Pelantikan B.J. Habibie presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri secara bersamaan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagi presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun berkuasa. Indonesia selanjutnyamemasuki era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi.

BAB II INDONESIA PADA MASA REFORMASI PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE B.J. Habibie resmi menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet tersebut terdiri atas 36 Menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memiliki tugas tertentu. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual, dan lembaga swadaya masyarakat. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan, 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Pusat perhatian dalam kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat, memberi peran perusahaan kecil, menengah dan koperasi.

KEBIJAKAN ERA B.J. HABIBIE Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka memenuhi agenda reformasi adalah dengan melakukan Sidang Istimewa MPR 1998, reformasi politik, pelaksanaan Pemilu 1999, reformasi bidang ekonomi, dan reformasi bidang hukum. Sidang MPR 1998 diselenggarakan pada tanggal 10-13 November 1998. Beberapa ketetapan yang dihasilkan dalam Sidang Istimewa MPR yaitu: Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas, dengan masing-masing masa tugas selama lima tahun Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap Dwifungsi ABRI TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik

Beberapa capaian reformasi di bidang politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu: Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit bagi media massa cetak. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Pelaksanaan Pemilu 1999 dapat dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting lainnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemilu 1998 diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 1999 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan oleh banyak pihak, Pemilu 1999 dapat dijalankan secara damai tanpa ada kekacauan yang berarti meski diikuti oleh partai yang jauh lebih banyak. Pemilu 1999 menghasilkan lima partai dengan perolehan suara terbanyak. Kelima partai tersebut adalah PDIP dengan meraih 153 kursi di parlemen, Golkar memperoleh 120 kursi, PKB 51 kursi, PPP 48 kursi, dan PAN 43 kursi. Reformasi di bidang ekonomi juga dijalankan oleh B.J Habibie dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional. Reformasi ekonomi tersebut mempunyai tiga tujuan utama, yaitu merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, memperkuat basis sektor ekonomi riil, serta menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Hasil dari reformasi ekonomi yang dijalankan oleh B.J. Habibie adalah menguatnya kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada bulan Juni nilai tukar menyentuh Rp. 6.700,00/dolar AS setelah sebelumnya menyentuh angka Rp. 15.000,00/dolar AS.

PERMASALAHAN PADA MASA B.J. HABIBIE Permasalahan yang dihadapi oleh Presiden Habibie pada saat menjabat adalah referndum Timor- Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi alasan kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor- Timur. Pada 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR. Setelah mendengar jawaban pemaparan serta jawaban Presiden Habibie dalam Sidang Umum MPR, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada tanggal yang sama selanjutnya dilakukan pemilihan presiden. Terdapat tiga calon yaitu Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Ihza Mahendra. Dalam perkembangannya, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Dan dalam proses pemungutan suara, Abdurahman Wahid berhasil mengungguli Megawati Soekarnoputri.

PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID Abdurahman Wahid atau Gus Dur resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999. Pasca terpilih sebagai presiden, Gusdur selanjutnya membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet tersebut merupakan koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Gus Dur menjadi presiden, seperti PKB, Golkar, PAN, PPP, PK, dan PDI-P. Pada masa awal pemerintahannya, Gus Dur melakukan berbagi kebijakan dalam rangka melanjutkan agenda reformasi yang masih belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu: Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut Pemulihan hak minoritas Tionghoa dalam menjalankan kepercayaan mereka, yakni Konghucu Gagasan mencabut TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme Leninisme, namun gagasan tersebut tidak jadi direalisasikan. Gagasan membuka hubungan dagang dengan Israel, namun gagasan tersebut tidak jadi direalisasikan

PERMASALAHAN PADA MASA ABDURRAHMAN WAHID Kejatuhan pemerintahan Gus Dur tidak terlepas dari akumulasi berbagai kebijakan kontroversialnya. Selain itu, hubungan Gus Dur dengan DPR dan beberapa menteri di kabinetnya juga dinilai tidak harmoni sehingga memunculkan konflik internal dalam pemerintahan. Penyebab ketidakharmonisan Gus Dur dengan sejumlah menterinya berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modan dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan menyebabkan DPR mengajukan hak interplasinya. Pemerintahan Gus Dur juga diterpa isu seputar keterlibatan presiden dalam pencairan serta penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan atau Yantera Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar AS. DPR selanjutnya membentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Gus Dur dalam kasus tersebut. Namun, tuduhan atas keterlibatan Gus Dur terhadap sejumlah aliran dana tidak pernah terbukti. Hal tersebut semakin menambah panas hubungan antara Gus Dur dengan DPR dan MPR.

LENGSERNYA ABDURRAHMAN WAHID Puncak ketegangan Gus Dur dengan DPR dan MPR terjadi ketika MPR menggelar sidang istimewa pada tanggal 21 Juli 2001. Menanggapi hal tersebut, Gus Dur selanjutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut sebagai Dekret Presiden. Secara garis besar, Dekret Presiden berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun, serta menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar. Namun, isi Dekret tersebut tidak dapat dijalankan karena TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Gus Dur diberhentikan sebagai presiden Republik Indonesia keempat.

PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Megawati Soekarnoputri resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pemerintahan Megawati diawali dengan pembentukan kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong memiliki lima agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapuskan KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif, serta menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. CAPAIAN-CAPAIAN PADA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: AMANDEMEN UUD 1945 10 NOVEMBER 2001 PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA 17 AGUSTUS 2003 DIKELUARKANNYA UU NO.21 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PADA TAHUN 2002 PELAKSANAAN PEMILU 2004

PERMASALAHAN PADA MASA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Pemerintahan Megawati Soekarnoputri berlangsung selama tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat sejumlah permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh pemerintah. Permasalahan pertama adalah penurunan perekonomian negara. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada periode 2003. Selain itu angka inflasi di Indonesia juga mengalami kenaikan. Selanjutnya utang luar negeri Indonesia menjadi persoalan pada masa pemerintahan Megawati karena pembayaran utang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi pada masa pemerintahan Megawati adalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Permasalahan kedaulatan wilayah berhubungan dengan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah negara Malaysia. Status kedua pulau tersebut tidak dapat terselesaikan dengan perundingan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan tersebut selanjutnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Namun pada akhirnya, Mahkamah Internasional menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari Malaysia.

PILPRES 2004 Salah satu capaian terbesar pada masa pemerintahan Megawati adalah terlaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 merupakan pemilihan pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pemilihan tersebut akhirnya diselenggarakan pada 5 Juli 2004. Terdapat lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilihan, yakni: H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahudin Wahid Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar Pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung dalam dua putaran dan dimenangkan oleh pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla.

PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY resmi menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan pemerintahan dengan dibantu para maenteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan SBY memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan, pengangguran, pemberantasan KKN, dan pembangunan fasilitas publik. Beberapa capaian pemerintahan SBY-Jusuf Kalla yaitu: Peningkatan anggaran pendidikan sebesar 21.49 triliun rupiah pada tahun 2004 Peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat miskin Peningkatan kesejahteraan bagi PNS, Polri, TNI, dan buruh Menyelesaikan konflik dalam negeri, seperti Aceh dan Poso Mengeluarkan kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua Pelaksanaan Pemilu 2009

BAB III PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA Indonesia menganut sistem politik luar negeri “Bebas- Aktif”. Konsep politik luar negeri bebas aktif disampaikan oleh Mohammad Hatta pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang BP KNIP. Konsep politik luar negeri memiliki makna bahwa Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Perkembangan politik luar negeri sendiri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Ditekankan keunggulan geografi dan ancaman eksternal dalam membentuk kebijakan luar negari. Diplomasi adalah alat kebijakan luar negeri. Politik luar negeri dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Hal tersebut mengakibatkan keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya perdamaian dunia dengan mengikuti organisasi Non Blok serta tidak memihak blok manapun yang sedang terlibat dalam Perang Dingin. Kenetralan bangsa Indonesia terhadap kedua kubu didukung dengan disusunnya Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

KONFERENSI ASIA AFRIKA Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Colombo. Ide tersebut datang karena setelah Perang Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya Blok Barat dan Blok Timur. Di Konferensi Colombo (Srilanka), pemikiran membuat KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Konferesi Kolombo sendiri diselenggarakan pada 28 April- 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo dihadiri oleh lima perdana menteri dari lima negara, yakni Sir John Kotelawala dari Srilangka, U Nu dari Burma, Jawaharlal Nehru dari India, Mohammad Ali Jinah dari Pakistan, dan Ali Sastroamidjojo dari Indonesia. Pada konferensi Colombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelanggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia, dan Afrika. Prangko Konferensi Kolombo Pertemuan Kolombo selanjutnya mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh perang dingin. Tujuan kedua, meningkatkan perjuangan melawan penjajahan.

PELAKSANAAN KONFERENSI ASIA AFRIKA Hasil dari Konferensi Kolombo selanjutnya ditindaklanjuti dalam Konferensi Bogor yang diselenggarakan pada 28 dan 29 Desember 1954. Konferensi Bogor membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan negara-negara peserta selanjutnya disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama lima negara. Konferensi Asia Afrika akhirnya dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia.

HASIL KONFERENSI ASIA AFRIKA Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radio Activity dan Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Co-operation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung. Dasasila Bandung berisikan 10 poin penting upaya perdamaian dunia yang meliputi: 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan- tujuan, serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan bangsa lain. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

GERAKAN NON BLOK Gerakan Non Blok merupakan suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang netral atau tidak memihak. Kebijaka luar negeri yang tidak memihak merupakan respon dari perang dingin yang membenturkan dua blok besar dunia, yakni blok barat dengan blok timur. Blok barat merupakan negara-negara liberalis dan kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia, sedangkan blok timur merupakan negara- negara sosialis dan komunis, seperti Uni Sovyet dan Cina. Mayoritas negara-negara GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan secara geografis berada du benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. GNB lahir sebagai tindak lanjut dari Konferensi Asia Afrika. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Naser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito, dan Presiden Indonesia Soekarno.

TUJUAN GERAKAN NON BLOK Pendirian GNB terjadi pada tahun 1961, tepatnya pada saat Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan di Beograd, Yugoslavia. Beberapa tujuan dari dibentuknya Gerakan Nonblok antara lain: Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh dibawah pengawasan internasional efektif. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka menwujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk intervensi.

PERAN INDONESIA DALAM GERAKAN NON BLOK Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, di antaranya: Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya Gerakan Nonblok Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke X yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara-selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang (selatan) terhadap negara maju (utara).

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi negara di Asia Tenggara yang sejarahnya dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Sejarah berdirinya ASEAN bermula dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan negara- negara Asia Tenggara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Rajaratman (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), dan Narciso Ramodi (Filipina). Pertemuan ini digelar di Bangkok, Thailand, pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Konflik-konflik dunia yang terjadi mendorong negara- negara di Asia Tenggara yang menjadi inisiator pembentukan ASEAN untuk dapat memastikan keamanan negara dan menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum berujung pada konflik.

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA ASEAN beberapa faktor yang melatar belakangi pembentukan ASEAN, seperti: Persamaan Geografis Wilayah ASEAN berada di lingkup Asia Tenggara yang berada di antara Benua Australia dan daratan Benua Asia serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Persamaan Nasib Hampir seluruh negara ASEAN dijajah oleh negara lain, seperti Malaysia dan Singapura yang dijajah Inggris, Indonesia oleh Belanda, Filipina oleh Spanyol dan Amerika, hanya Thailand yang terbebas atas penjajahan. Persamaan Budaya Penduduk Asia Tenggara adalah keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh kebudayaan berupa warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, dan adat istiadat dari wilayah India, Arab (Gujarat), dan Cina. Persamaan Kepentingan Seluruh negara ASEAN memiliki tujuan yang sama, yakni untuk kesejahteraan dan ketertiban baik dalam lingkup nasional maupun regional.

TUJUAN ASEAN Tujuan ASEAN tertulis dalam Deklarasi Bangkok atau Piagam Bangkok yang ditandatangani oleh 5 (lima) pendiri ASEAN. Tujuan ini didasarkan pada keinginan 5 negara untuk hidup damai, menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebtu meliputi: Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah ASEAN. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan negara- negara di kawasan dan patuh pada piagam PBB. Mempromosikan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. Berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik, perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi, dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya. Mempromosikan studi terhadap Asia Tenggara. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat.

NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN Deklarasi Bangkok bersifat terbuka untuk negara Asia Tenggara lain yang memiliki tujuan yang sama. Atas dasar tersebut, maka negara-negara lain mulai bergabung di ASEAN. Berikut daftar negara anggota ASEAN dan tahun bergabungnya: INDONESIA (8 AGUSTUS 1967) MALAYSIA (8 AGUSTUS 1967) SINGAPURA (8 AGUSTUS 1967) THAILAND (8 AGUSTUS 1967) FILIPINA (8 AGUSTUS 1967) BRUNEI DARUSSALAM (8 JANUARI 1984) VIETNAM (28 JULI 1995) LAOS (23 JULI 1997) MYANMAR (23 JULI 1997) KAMBOJA (30 APRIL 1999)