ANDI HARIAWAN_TUGAS INDIVIDU 3_AGENDA 4

ISdMiUAkNeAAmKJTeEUnMAkELoNMSaDrMves DAN DAMPAKNYA BAGI ORGANISASI ANDI HARIAWAN DIKLAT PKA APRIL 14, 2 0 2 3 ANGKATAN II

PENYEDERHANAAN BIROKRASI S ebagai upaya mewujudkan Penyetaraan dalam jabatan fungsional pemerintahan yang merupakan salah satu konsekuensi logis responsif dengan layanan penyederhanaan birokrasi. publik yang semakin prima Restrukturisasi arsitektur menajemen ditandai salah satunya sumber daya manusia perlu dilakukan dengan hadirnya kebijakan untuk mengurangi tingkatan-tingkatan penyederhanaan birokrasi. dalam birokrasi. Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Di sisi yang lain, bahwa persoalan yang Presiden menilai bahwa salah satu menyertai proses peralihan JF ini juga penyebab rendahnya investor yang mau cukup banyak, mulai dari ketidaktahuan berinvestasi di Indonesia adalah karena tugas dan butir kegiatan sebagai tahapan birokrasi yang harus dijalani dinilai pemangku JF, tingkat kualifikasi terlalu ‘ribet’ dan berbelit-belit. pendidikan yang belum sesuai dengan Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan persyaratan JF, terbatasnya pilihan JF, pada tingkat kementerian, lembaga persoalan usia, hingga persoalan pemerintah dan pemerintah daerah. Salah pangkat. satu implementasinya melalui Demikian pula di kemenko marves, pemangkasan jenjang struktural eselon III penyederhanaan birokrasi menjadi isu dan IV yang disetarakan ke dalam jabatan yang secara langsung bisa dirasakan fungsional agar lebih menghargai keahlian implikasinya oleh setiap pegawai. Dalam dan kompetensi. rangka mendukung impementasi salah Penghapusan jabatan Administrator dan satu Prioritas Kerja Presiden Republik pengawas itu tentu memberikan implikasi Indonesia Tahun 2019-2024, yaitu yang tidak sederhana di tingkat pemerintah Penyederhanaan Birokrasi menjadi 2 daerah yang belum beradaptasi dengan (dua) level eselon, Kementerian pola kerja baru berbasis fungsi tersebut. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Perubahan itu mulai dari proses Investasi melalui Biro Hukum pengelolaan teknis dan koordinasi bidang mengadakan Workshop Penataan Pola tugas, pertanggungjawaban, hingga Hubungan Kerja Jabatan Pimpianan pemberian persetujuan dan paraf surat Tinggi Dan Jabatan Fungsional Pasca yang juga mengalami perubahan. Penyederhanaan Birokrasi. VOLUME II MARVES MAGAZINE 1

Identifikasi Permasalahan Pasca Penyetaraan Jabatan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional bagaikan gelombang tsunami yang menerpa jajaran Pejabat Struktural Administrator dan Pengawas. Saat diberlakukannya Permen PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Pada akhir Tahun 2022, Kemenko Marves telah melakukan 2. Penyetaraan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan penyederhanaan birokrasi dengan pengalihan jabatan dan peminatan administrasi (administrator dan pengawas) ke jabatan fungsional. Pemangku Jabatan fungsional yang berasal dari Evaluasi pelaksanaan penyetaraan jabatan sangat perlu jabatan administrator diberi tugas tambahan sebagai koordinator, sedangkan pemangku jabatan fungsional yang dilakukan, mengingat beberapa pejabat yang disetarakan tidak berasal dari jabatan pengawas diberi tugas sebagai sub sesuai latar belakang pendidikannya. Jika dibiarkan akan koordinator. Salah satu permasalahan yang muncul pada awal menyulitkan yang bersangkutan dalam meniti karir sebagai pejabat pelaksanaan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional diantaranya adalah belum terbangunnya tata kerja fungsional. Oleh karenanya perlu dibuka peluang untuk pejabat dan tata laksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. fungsional hasil penyetaraan yang tidak sesuai latar belakang pendidikan untuk beralih ke jabatan fungsional yang sesuai latar Kondisi transformasi organisasi sebagaimana diatas, pada akhirnya menciptakan permasalahan kelembagaan di belakang pendidikannya. Jabatan Fungsional dipilih berdasarkan Kemenko Marves diantaranya: (1) Desain organisasi yang passion sedangkan jabatan struktural adalah amanah/instruksi dikembangkan saat ini belum didesain untuk mengakomodasi pimpinan. Sehingga apabila saat dilantik menjadi pejabat kinerja jabatan fungsional. (2) Desain organisasi dibangun masih dengan perspektif struktur yang kaku, managerial style, fungsional berdasarkan kedudukan sebelumnya yang tidak sesuai lebih fokus pada pembentukan kotak-kotak struktural tanpa dengan passionnya, dimungkinkan untuk dapat mengajukan melihat kebutuhan fungsional. pindah ke jabatan fungsional yang dirasa lebih sesuai tanpa harus Lebih detail permasalahan yang dihadapi organisasi sebagai menunggu 1 (satu) tahun. berikut: 3. Pejabat fungsional hasil penyetaraan masih melaksanakan 1. Sulitnya mengubah mindset ASN Tidak mudah mengubah mindset Pejabat Struktural menjadi pekerjaan-pekerjaan struktural Pejabat Fungsional dalam waktu singkat. Bahkan dimungkinkan terjadi jetlag, karena sebelumnya berada pada zona nyaman Beban seorang Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan (tidak ada kewajiban mengumpulkan angka kredit). Ditambah bertambah setelah mendapatkan SK selaku Koordinator/Sub lagi proses penyetaraan jabatan yang dilakukan tanpa Koordinator. Kebijakan penunjukan Koordinator dan Sub memandang pangkat dan golongan juga menimbulkan polemik tersendiri. Pejabat struktural dengan golongan IV/a diberikan Koordinator terkesan hanya merubah istilah dari birokrasi yang bekal angka kredit yang sama dengan Pejabat Struktural sebelumnya. Serasa bertolak belakang dengan harapan untuk dengan golongan III/b yang baru dalam hitungan bulan dilantik merampingkan birokrasi supaya menjadi lincah, adaptif, menjadi eselon 4. Menimbulkan kesan ketidakadilan antara eks responsive dan inovatif di era Revolusi Industri 4.0. Sehingga perlu pejabat struktural yang sudah lama mengabdi dengan yang baru beberapa bulan menjadi pejabat struktural yang diberi dilakukan pengkajian ulang terhadap regulasi yang memuat bekal angka kredit sama. Untuk menghadapi situasi seperti ini, penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator tersebut. perlu adanya wadah konseling sehingga para Pejabat 4. Membengkaknya kebutuhan anggaran untuk pengembangan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan dapat menggali informasi atau bahkan berkonsultasi terkait apa yang kompetensi pada diklat JF sesuai standar masing-masing JF seharusnya dilakukan. Selesainya penyetaraan jabatan tidak berarti masalah penyederhanaan birokrasi telah selesai. Muncul masalah baru terkait pengembangan kompetensi masing-masing Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan. Para JF Penyetaraan harus segera meng-upgrade dirinya agar memenuhi standar kompetensi minimal di jabatan masing-masing salah satunya melalui diklat fungsional. Proses penyetaraan jabatan yang dilakukan secara serentak untuk semua jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi mengakibatkan membengkaknya kebutuhan anggaran diklat fungsional. Sehingga perlu disusun roadmap pengembangan SDM untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. VOLUME II MARVES MAGAZINE 2

Kondisi Yang Diharapkan Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan pada tingkat kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Salah satu implementasinya melalui pemangkasan jenjang struktural eselon III dan IV yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional agar lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Birokrasi Agile MARVES MAGAZINE 3 Melalui pemangkasan pejabat struktural ini, diharapkan pengambilan keputusan lebih cepat, sehingga pelayananpun akan lebih cepat pula. Pada gilirannya, langkah ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan pemerintah supaya lebih tangkas dan responsif. Dari sisi aparatur, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi pejabat fungsional untuk mencapai angka kredit melalui peningkatan kompetensi dan prestasi. VOLUME II