Buku saku Kantor Pertanahan Kota Cimahi

K RUPSI BUKUiSAKU ZONA INTEGRITAS ATR/BPN KOTA CIMAHI MAJU DAN MODERN MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DASAR HUKUM UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik PTeEnRBtaPnRgESStrNaote. g5i5NTaashiounna2l 0P1e2ncegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 INPRES No. 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PERMEN PAN & RB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani PERMEN PAN & RB No. 10 Tahun 2019 Perubahan PERMEN PAN & RB No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani K RUPSI 01

PENGERTIAN Adalah predikat yang diberikan Predikat yang diberikan kepada Predikat yang diberikan kepada kepada insttansi pemerintah yang suatu unit kerja yang memenuhi suatu unit kerja yang memenuhi Pimpinan dan Seluruh Anggotanya sebagian besar kriteria dalam sebagian besar kriteria dalam mempunyai komitmen untuk Manajemen Perubahan, Penataan Manajemen Perubahan, Penataan mewujudkanWBK/WBBM melalui Tatalaksana, Penataan Sistem Tatalaksana, Penataan Sistem Reformasi Birokrasi, Khususnya Manajemen SDM, Penguatan Manajemen SDM, Penguatan dalam hal pencegahan Korupsi dan Pengawasan, dan Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja. Publik. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( ZI ) ( WBK ) ( WBBM ) K RUPSI 02

TAHAPAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN Z1 Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM PENCANANGAN Z1 Penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh pegawai Pernyataan Komitmen telah siap membangun Zona Integritas RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT Manajemen Perubahan Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL Pendokumenan Evidance 6 area perubahan; Hasil penilaian oleh Tim Penilai Mandiri (TPI) TPI melaporkan Kepada pimpinan instansi REVIEW TIM PENILAI NASIONAL (TPN) MENPAN & RB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK/WBBM K RUPSI 03

SYARAT MINIMAL WBK/WBBM INDIKATOR PENGUNGKIT (60) SYARAT MINIMAL UNIT KERJA MEMENUHI KATEGORI WBK DAN WBBM 1 2 3 4 SYARAT WBK WBBM 75 85 Manajemen Penataan Penataan Sistem Penguatan Nilai total 18 18 Perubahan Tatalaksana Manajemen SDM Akuntablilitas (Pengungkit dan Hasil) Minimal 13,5 13,5 6 Kinerja Nilai Komponen hasil Peningkatan 5 “Terwujudnya Pemerintah yang Kualitas Bersih dan Bebas KKN” Penguatan minimal Pelayanan Pengawasan Publik Nilai Sub-Komponen “ Survey Persepsi Anti Korupsi” minimal Nilai Sub-Komponen 3,5 3,5 “ Persentasi TLHP” - 16 minimal Nilai Komponen Hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” minimal K RUPSI 04

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS MANAJEMEN PERUBAHAN 1 Penyusunan Tim Kerja Membentuk Tim Kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; Penentuan Anggota Tim selain Pemimpin dipilih melalui prosedur/ Mekanisme yang jelas. 2 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Dokumen Rencana Kerja Pembangu ZI telah disusun; Dokumen Rencana Kerja Telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas; Terdapat mekanisme /meida untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas. 3 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Membentuk Tim Kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; Penentuan Anggota Tim selain Pemimpin dipilih melalui prosedur/ Mekanisme yang jelas. 4 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Pemimpin berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Agen Perubahan telah ditetapkan; Budaya Kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. K RUPSI 05

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENATAAN TATA LAKSANA 1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; Prosedur operasional tetap telah ditetapkan; dan Prosedur operasional tetap telah di evaluasi. 2 E-Office Sistem pengukuran berbasis sistem informasi; Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 3 Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan; dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. K RUPSI 06

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dengan Kebutuhan Organisasi Membuat rencana Kebutuhan Pegawai yang di unit kerja dalam hal rasio dengan beban kerja dan Kualifikasi pendidikan. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja; Menerapkan monitoring dan evakuasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Unit. 2 Internal Pola Mutasi Internal Menerapkan kebijakan pola mutase Internal; Monitoring dan Evaluasi pola mutase Internal. 3 Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi Upaya pengembangan kompetensi; Terdapat Kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan Kompetensi lainnya. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja. K RUPSI 07

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS 4 Penetapan Kinerja Individu Memiliki penilaian kinerja Individu yang terkait dengan kinerja organisasi; Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; Hasil penilaian kinerja Individu telah diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan 5 Penetapan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai Penerapan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah diimplementasikan 6 Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutahirkan secara berkala. K RUPSI 08

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENGUATAN AKUNTABILITAS Keterlibatan Pimpinan Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; Indikator kinerja telah memiliki kriteria specifik, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. K RUPSI 09

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENGUATAN PENGAWASAN. 1 Pengendalian Gratifikasi Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi 2 Penerapan Sistem Pengawasan Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian; Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja; Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait. 3 Pengaduan Masyarakat Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; Unit kerja telah melaksanakan lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 4 Whistle Blowing System Unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing System; Unit kerja melakukan evaluasi atas penerapan WBS; Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System. 5 Penanganan Benturan Kepentingan Unit kerja telah mengindentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan; Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 10

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS Pencanangan Internal Tahun 2018 Nilai Hasil Pelaksanaan 55,89% Zona Integritas telah dilaksanakan di kantor Nilai Komponen Pengungkit Pertanahan Kota Cimahi yang diawali dengan Pencanangan ZI dan saat ini telah dilakukan Nilai Survei Eksternal 13,69 pembangunan ZI pada 6 Area perubahan. - Persepsi Korupsi 18,54 - Persepsi Kualitas layanan publik Pencanangan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018 oleh seluruh Jajaran Staff Nilai hasil survei IKM 88,77 Kantor Pertanahan Kota Cimahi Presentase Penyelesaian tindak (Sangat baik) lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 5,00 (100%) K RUPSI 11

ZONA INTEGRITAS Cimahi, 18 Maret 2021 Verifikasi Lapang Tim Penilai Nasional Kemenpan RB di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Cimahi 12

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Cimahi 13

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS Kunjungan Omdusman Perwakilan Jawa Barat dan Saber Pungli Provinsi Jawa Barat ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi 15

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS 26 Maret 2021 Kantor Pertanahan Kota Cimahi melakukan Kunjungan Studi Banding ke Kantor Pertanahan Kota Cirrebon K RUPSI 16

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS Agen Perubahan Peran Aktif Agen Perubahan dalam Pembentukan Karakter & Perubahan Pola Pikir Budaya dalam Bekerja K RUPSI 17