buku kurikulum merdeka

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA institusi atau sistem pendidikan tetapi juga Bagian berikutnya akan membahas faktor faktor budaya secara umum (makrosistem) yang budaya tersebut dan dampaknya terhadap mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. implementasi kebijakan. 3. Keselarasan Kebijakan dan Budaya Institusi Pendidikan Di atas telah dijelaskan secara ringkas kurikulum. Pemerintah daerah diharapkan kompleksitas proses implementasi dari melibatkan guru dan masyarakat untuk perspektif psikologi sosial. Terkait dengan merancang pembelajaran yang kontekstual agensi/kendali guru dan proses pemaknaan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di kebijakan, perspektif budaya dan sejarah juga lingkungan setempat. Secara resmi, peraturan menjadi faktor yang penting dalam strategi memberikan kewenangan yang besar kepada implementasi kurikulum. Berdasarkan sistem guru untuk menjadi perancang kurikulum. ekologi (Gambar 5.1), konteks juga berkaitan Namun demikian, di tingkat lokal kebijakan dengan budaya (makrosistem) dan sejarah tersebut tidak direspon sesuai harapan (kronosistem) perkembangan sistem pendidikan pemerintah pusat. Indonesia yang mempengaruhi dan menambah kompleksitas proses implementasi kebijakan. Menggunakan perspektif budaya dan Tantangan implementasi juga dapat disebabkan sejarah perkembangan sistem pendidikan oleh sistem yang paling makro yaitu budaya, Indonesia, Bjork (2005) menjelaskan masalah nilai, serta keyakinan masyarakat umum tentang ketidaksepadanan antara budaya politik dalam bagaimana pendidikan seharusnya dikelola sistem pendidikan Indonesia dengan kebijakan (Benavot & Resh, 2003). Budaya di luar institusi desentralisasi yang dikeluarkan pemerintah pendidikan juga memiliki pengaruh besar pusat. Perencanaan di tingkat lokal satuan terhadap implementasi kurikulum (Bjork, 2005). pendidikan yang partisipatif tidak pernah dibangun dalam sistem pendidikan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Bjork (2005) Sistem pendidikan relatif tertutup dan guru- menunjukkan signifikansi budaya makro guru diharapkan untuk mengikuti arahan dari Indonesia terhadap implementasi kebijakan pusat, sehingga perancangan kurikulum secara kurikulum nasional yang saat itu dikenal partisipatif dalam era desentralisasi pendidikan sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di awal tahun 2000-an adalah sesuatu beserta muatan lokal yang perlu dikembangkan yang baru dan asing bagi budaya institusi di tingkat daerah dan/atau satuan pendidikan. pendidikan. Bjork melakukan kajian kualitatif yang mendalam tentang bagaimana daerah dan Almond dan Verba (1989) menteorikan satuan pendidikan merespon kebijakan tentang pentingnya kesebangunan (congruency) antara muatan lokal sebagai bagian dari reformasi budaya politik dengan kebijakan. Teori mereka desentralisasi pendidikan di Indonesia. banyak digunakan dalam kajian kebijakan Desentralisasi pendidikan memberikan ruang publik dan menunjukkan bahwa suatu kepada guru dan sekolah untuk mengambil kebijakan cenderung tidak akan bertahan lama peran yang lebih besar dalam pengembangan dalam tahap implementasi apabila kebijakan KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 101

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA tersebut tidak kongruen, sebangun, atau tidak menyiapkan pemerintah daerah, satuan sepadan dengan budaya politik yang lebih pendidikan, dan pendidik untuk memegang makro. Kebijakan tersebut akan diperkenalkan, kendali dalam kurikulum. diimplementasi dalam waktu yang relatif singkat, dan kemudian guru kembali pada Kesiapan yang dimaksud bukan tentang tradisi lama (Steiner-Khamsi & Stolpe, 2014). kemampuan secara kognitif dan teknis untuk Kajian Bjork (2005) yang dilakukan di Indonesia, memegang kendali tetapi kesiapan secara terutama di wilayah dengan mayoritas budaya budaya. Bjork menemukan bahwa bahkan guru masyarakat Jawa, sejalan dengan teori pun tidak berharap mereka memiliki agency Almond dan Verba tersebut. Bjork memandang atau kendali untuk menentukan kurikulum. bahwa kebijakan yang dibuat di pusat kurang Mereka tidak antusias untuk berpartisipasi aktif memahami situasi dan konteks budaya di mana dalam menentukan apa yang perlu dipelajari guru bekerja. peserta didik mereka. Terlepas apakah guru memiliki kompetensi untuk mengendalikan Kebijakan tentang muatan lokal yang dirancang kontrol yang diberikan kepadanya, secara di tingkat pusat mengharapkan agar daerah budaya mereka tidak melihat dirinya sebagai (pemerintah daerah dan satuan pendidikan) pihak yang perlu dan pantas berinisiatif untuk mengembangkan kurikulum secara partisipatif berpartisipasi aktif. Sebagai abdi negara, dan autentik sesuai dengan kebutuhan, mereka siap untuk transmit (menghantarkan, minat, dan potensi lokal. Namun demikian, meneruskan) ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada kenyataannya semua sekolah (SMP) kebangsaan kepada peserta didik, bukan yang diamati Bjork (2005) tidak melakukan transform (mengubah) apa yang biasa mereka hal tersebut. Yang mereka lakukan adalah lakukan. Kebijakan desentralisasi dan kurikulum menggunakan materi pelajaran muatan tingkat satuan pendidikan memberikan agency lokal yang sama dengan Kurikulum 1994, kepada guru untuk mengambil peran dalam meskipun kerangka besar kurikulum nasional mengembangkan kurikulum. telah berganti. Dengan kata lain, tidak ada perubahan proses pengembangan kurikulum Kajian Bjork (2005) di atas menunjukkan muatan lokal, bahkan tidak ada perubahan yang adanya ketidakselarasan antara budaya signifikan dari isi atau muatan pelajarannya. Hal masyarakat (makrosistem) dengan kebijakan ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan kurikulum. Budaya hierarkis yang cenderung tidak menghasilkan perubahan yang nyata di tunduk pada pihak yang dinilai lebih tinggi satuan pendidikan. Menurut Bjork, ekspektasi posisinya tidak sebangun (kongruen) dengan pemerintah pusat tidak terwujud di tingkat kebijakan desentralisasi yang memberikan lokal dikarenakan konsep otoritas lokal untuk otonomi besar kepada satuan pendidikan mengembangkan kurikulum adalah konsep untuk merancang kurikulum. Temuan ini yang asing dan tidak wajar bagi pendidik dan dapat menjadi tantangan untuk menerapkan tenaga kependidikan di tingkat lokal. Sejarah Kurikulum Merdeka yang mengedepankan panjang sistem pendidikan Indonesia yang keleluasaan satuan pendidikan dan guru untuk tersentralisasi dengan menekankan pentingnya mengembangkan dan mengelola kurikulumnya kepatuhan (compliance) pada arahan secara mandiri dan partisipatif. Meskipun pimpinan dan aturan dari pemerintah pusat kajian tersebut dilakukan lebih dari lima belas 102

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA tahun yang lalu, namun perancang strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, implementasi Kurikulum Merdeka tetap perlu baik dokumen Ketetapan Menteri, panduan- mempertimbangkan faktor budaya makro ini panduan, serta materi-materi pelatihan akan sebab perubahan budaya terjadi relatif lambat. dipelajari atau melewati proses interpretasi oleh guru, kepala sekolah, bahkan oleh pihak- Sejauh ini dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, pihak yang memfasilitasi proses implementasi bagi pendidik dan satuan pendidikan, misalnya narasumber, pelatih guru, dan implementasi kurikulum adalah suatu sebagainya. Ketiga, teori sistem ekologi serta proses belajar, atau disebut sebagai proses keselarasan antara budaya dan kebijakan pemaknaan (sensemaking). Kedua, upaya yang telah disampaikan secara ringkas di untuk mengendalikan proses implementasi atas menjelaskan bahwa konteks sosial dan sepenuhnya secara top-down bukan saja budaya penting untuk diperhatikan dalam sulit dilakukan tetapi akan mengarah pada merancang strategi implementasi perubahan kesia-siaan (Ball et al., 2012; Honig, 2006; kurikulum. Satu konteks lain yang penting Tyack & Cuban, 1997). Pembuat kebijakan untuk diperhatikan adalah kondisi Indonesia tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa yang masih dilanda pandemi COVID-19 yang pada akhirnya gurulah yang memegang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran dan kendali tentang bagaimana kurikulum akan memperburuk krisis pendidikan (lihat Bab 2). diimplementasikan. Rancangan implementasi disusun dengan kesadaran bahwa dokumen B. Keragaman Konteks Pemulihan Pembelajaran Bagian A Bab 5 menjelaskan tentang Adanya penutupan sekolah pada masa pentingnya memahami konteks dimana pandemi COVID-19 membuat permasalahan kurikulum diimplementasikan. Bagian ini pendidikan menjadi semakin kompleks dan akan difokuskan pada konteks makro yang berdampak pada semua jenjang pendidikan mendorong adanya kebijakan pemulihan di seluruh dunia. Pada jenjang dasar dan pembelajaran, yaitu pandemi COVID-19 serta menengah terjadi kecenderungan bahwa dampaknya pada pembelajaran. Bab 2 telah tidak banyak anak mendapat manfaat menjelaskan dampak pandemi COVID-19 yang dari pembelajaran secara daring karena memperparah krisis pembelajaran di Indonesia. terkendala berbagai macam hal. Sementara . Akibatnya, kesiapan satuan pendidikan itu pada jenjang yang lebih tinggi meskipun untuk mengimplementasikan perubahan pun pembelajaran dapat dilakukan melalui berbeda-beda. Pada bagian ini disampaikan platform digital dan rekaman video, beberapa tinjauan pustaka tentang bagaimana COVID universitas juga menunda pembelajaran karena 19 memberikan dampak yang berbeda-beda, kurangnya infrastruktur teknologi informasi bagi sehingga tantangan yang dihadapi satuan siswa maupun guru (United Nations, 2020). pendidikan dan pendidik dalam mengatasi Pendidikan vokasi pun tidak luput dari berbagai ketertinggalan pembelajaran (learning loss) pun tantangan seperti rendahnya tingkat digitalisasi berbeda-beda dan kelemahan struktural (disrupsi pada tempat KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 103

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA kerja mempersulit pelaksanaan skema magang, pada beberapa konten (Department for pembelajaran berbasis kerja dan respon Education, 2021). Sedangkan di Indonesia, terhadap kebutuhan pasar). Para peneliti di keterbatasan selama pandemi mendorong Kanada memperkirakan bahwa kesenjangan guru melakukan penyederhanaan aktivitas keterampilan dapat meningkat lebih dari 30% belajar (86,4%) dan mengurangi cakupan materi sebagai dampak dari pembelajaran di masa yang diajarkan (45,1%). Selanjutnya, guru-guru pandemi (Haeck & Lefebvre, 2020). Di sisi lain, juga sudah mulai mampu mengintegrasikan penelitian juga menunjukkan bahwa masa pembelajaran kontekstual dengan mengaitkan penutupan sekolah di negara-negara seperti pada materi COVID-19 pada masing-masing Amerika Serikat dan Kanada ditambah dengan pelajaran (59,2%) (Zamjani et al., 2020). masa libur musim panas (masa libur mencapai 2 hingga 3 bulan) telah menyebabkan rata- Di negara Indonesia yang besar ini, COVID-19 rata ketertinggalan pembelajaran sekitar 10% memberikan variasi dampak pada wilayah yang dari standar deviasi. Dan dampak negatif berbeda dan juga pada kelompok SES (status ini semakin besar bagi siswa dengan latar ekonomi sosial) yang berbeda. Hasil survei belakang sosial ekonomi rendah (Hanushek & pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) yang Woessman, 2020). Dengan demikian, terdapat dilakukan Kemendikbudristek pada tahun 2020 perbedaan dampak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa secara umum 80,7% guru terhadap pembelajaran untuk siswa di jenjang melakukan BDR dengan memberikan tugas dan di konteks yang berbeda-beda. berupa soal kepada siswa. Untuk wilayah 3T praktik tersebut dilakukan oleh hampir semua Hanushek dan Woessman (2020) melaporkan guru (90,4%) sedangkan untuk wilayah non 3T bahwa salah satu bentuk adaptasi yang sekitar 76,5% (Zamjani et al., 2020). Kemudian dilakukan pada masa pandemi COVID-19 untuk komunikasi antara guru dan siswa selama adalah pembelajaran yang lebih personal, dan BDR didominasi oleh penggunaan media hal ini perlu terus diterapkan dalam institusi sosial yaitu berkisar 92,7% untuk wilayah non pendidikan. Menurut mereka, beberapa negara 3T dan 72,4% untuk wilayah 3T. Perbedaan telah melaksanakan pendekatan pembelajaran angka yang cukup besar ini disebabkan oleh dengan konsep penguasaan (mastery learning) rendahnya akses internet dan perangkat digital ini, yaitu siswa akan mengerjakan modul yang memadai untuk wilayah yang tertinggal. pembelajaran tertentu sampai mereka dapat Meskipun demikian sebagian guru di wilayah menunjukkan bahwa mereka telah menguasai 3T tetap memastikan komunikasi dua arah sepenuhnya modul tersebut. Jika mereka telah contohnya yaitu guru mengunjungi siswanya menguasai suatu modul maka mereka akan satu persatu yang mana praktik ini mencapai melanjutkan ke modul lainnya, terlepas dari 8%. Tidak dapat dimungkiri pelaksanaan apa yang dilakukan siswa lain di kelas mereka. BDR sangat bervariasi akibat kesiapan guru Sehingga siswa di kelas yang sama dapat (kemampuan mengajar, metode pembelajaran), memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. kesiapan sekolah (dukungan material dan Contoh adaptasi lainnya di Inggris, untuk tahun nonmaterial) serta kesiapan siswa (fasilitas, 2021 mereka memprioritaskan pengetahuan dukungan orang tua, lingkungan rumah) inti (baik disiplin maupun substantif) dan literasi, berbeda-beda dan variasinya cukup besar di sehingga pemerintah melakukan pengurangan negara Indonesia. 104

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Temuan dari studi SMERU menunjukkan bahwa pembagian waktu yang lebih seimbang antara pada masa BDR untuk jenjang sekolah dasar di belajar dan bermain. Sebaliknya untuk anak pulau Jawa proporsi guru yang tidak melakukan yang memiliki orang tua berpenghasilan pengajaran sebesar 30%, sedangkan di luar rendah dan tinggal di wilayah perdesaan pulau Jawa dan wilayah perdesaan proporsinya cenderung menghabiskan waktu untuk mencapai 50% (Alifia et al., 2020). Sehingga bermain dan waktu belajarnya hampir tidak sebagian siswa akhirnya tidak belajar sama ada. Oleh karena adanya perbedaan kondisi sekali selama BDR dan ada pula yang tetap tersebut, kesiapan satuan pendidikan untuk belajar namun belum optimal karena kapasitas mengimplementasikan suatu kebijakan baru orang tua dalam mendampingi BDR pun juga tidak dapat diasumsikan sama. Hal ini berbeda-beda. Akibatnya anak yang tinggal perlu menjadi perhatian dalam perancangan di wilayah perkotaan dan memiliki orang tua strategi implementasi Kurikulum Merdeka. berpendidikan tinggi umumnya memiliki C. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Bagian B telah menjelaskan berbagai konsep Indonesia telah mengalami beberapa kali kunci serta hasil-hasil kajian yang penting pergantian kurikulum nasional. Seperti juga di untuk diperhatikan dalam merancang strategi banyak negara lainnya, perubahan kurikulum implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut adalah salah satu strategi utama untuk kerangka berpikir tersebut, pendidik dan merespon isu-isu krisis pembelajaran, terlepas satuan pendidikan selalu melakukan adaptasi dari isu spesifik yang dihadapi di masing- kebijakan yang sampai pada mereka. Proses masing negara (Bjork, 2016; OECD, 2020). pemaknaan (sensemaking) dan pembuatan Perancangan strategi implementasi Kurikulum keputusan atau kebijakan yang benar-benar Merdeka perlu didasari pada pelajaran dari diterapkan, menurut Ball (2005), akan selalu implementasi kurikulum yang pernah dilakukan dilakukan terlepas dari arahan pemerintah baik di Indonesia maupun di negara lain. pusat. Dengan kata lain, didukung ataupun Selain itu, strategi implementasi Kurikulum tidak didukung oleh pemerintah, proses Merdeka juga didasarkan pada prinsip-prinsip penyesuaian atau adaptasi kebijakan di level perancangan kurikulum yang telah dijelaskan satuan pendidikan bahkan di kelas akan dalam Bab 3, yaitu: (1) sederhana, mudah tetap ada (Ball et al., 2012; Lipsky, 1980; dipahami dan diimplementasikan; (2) fokus Spillane, 2004). Oleh karena itu, agar proses pada kompetensi dan karakter semua peserta ini tidak melenceng dari tujuan perubahan didik; (3) fleksibel; (4) selaras; (5) bergotong kurikulum, pemerintah perlu merancang royong; dan (6) memperhatikan hasil kajian dan strategi implementasi kurikulum dengan umpan balik. memperhatikan kompleksitas di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan juga di konteks Berdasarkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang terganggu dengan adanya kurikulum, kerangka teori implementasi pandemi COVID-19. kurikulum, pembelajaran di konteks pandemi COVID-19, serta berbagai pelajaran dari KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 105

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA implementasi kurikulum yang telah dilakukan mereka, satuan pendidikan dan pendidik juga di berbagai konteks, ada tiga prinsip kunci mengimplementasikan kurikulum sesuai tahap yang melandasi strategi implementasi kesiapan mereka. Dengan demikian, bentuk Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan implementasi kurikulum tidak harus seragam pembelajaran. Pertama, Kurikulum Merdeka untuk semua satuan pendidikan. Ketiga, adalah pilihan, sehingga satuan pendidikan bantuan dan dukungan implementasi kurikulum dapat mengambil keputusan apakah mereka dilakukan secara komprehensif, sebagaimana akan menerapkannya sebagai upaya sistem ekologi yang diadaptasi dari teori pemulihan pembelajaran atau tidak. Kedua, Bronfenbrenner (OECD, 2020) sehingga implementasi kurikulum adalah proses belajar, intervensi dilakukan untuk mempengaruhi sehingga seperti halnya peserta didik belajar faktor yang langsung dan yang tidak langsung sesuai dengan tahap capaian kompetensi berkaitan dengan implementasi kurikulum. Ada tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Pertama, Kurikulum Merdeka adalah pilihan, … Kedua, implementasi kurikulum adalah proses belajar, …. Ketiga, bantuan dan dukungan implementasi kurikulum dilakukan secara komprehensif,... Perlu disampaikan bahwa kebijakan tentang Merdeka karena harapannya pemulihan pemulihan pembelajaran ini diatur untuk jangka pembelajaran akibat pandemi COVID-19 pendek sekitar dua atau tiga tahun mulai pada juga sudah berakhir. Dan perubahan ini pun Tahun Ajaran 2022/2023, saat masa pemulihan dapat mempengaruhi strategi implementasi pembelajaran berlaku. Ini artinya strategi yang akan diterapkan kemudian. Berikut implementasi serta status Kurikulum Merdeka ini adalah penjelasan tentang tiga prinsip sebagai salah satu pilihan juga berlaku untuk kunci yang melandasi strategi implementasi jangka waktu tersebut. Setelah dua atau tiga Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan tahun diimplementasi, Kemendikbudristek pembelajaran. rencananya akan menetapkan status Kurikulum 1. Kurikulum Merdeka merupakan pilihan Dalam rangka pemulihan pembelajaran, Kurikulum Darurat; dan (3) Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu dari Tidak ada satuan pendidikan yang ditunjuk tiga kerangka kurikulum yang dapat dipilih lalu diwajibkan untuk mengimplementasikan satuan pendidikan. Ketiga pilihan tersebut kurikulum ini, seperti pendekatan yang adalah: (1) Kurikulum 2013 dengan Kompetensi biasanya digunakan pada implementasi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) utuh; (2) kurikulum nasional yang terdahulu. Satuan Kurikulum 2013 dengan Kompetensi Inti dan pendidikan memiliki kuasa atau agency untuk Kompetensi Dasar (KI-KD) yang disederhanakan mengambil keputusan apakah kurikulum yang atau yang biasa disebut juga dengan istilah akan diterapkan pada Tahun Ajaran 2022/2023 106

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA yang akan datang adalah Kurikulum 2013 yang tidak memberikan efek yang mendorong utuh, yang disederhanakan, atau Kurikulum motivasi intrinsik. Sebaliknya, strategi yang Merdeka. Sementara untuk satuan pendidikan perlu dilakukan adalah mendukung satuan swasta, keputusan ini perlu disetujui oleh pihak pendidikan dan para pendidik untuk mencoba yayasan. Pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) melakukan suatu perubahan agar dapat berperan penting dalam mendukung keputusan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta yang diambil oleh satuan pendidikan. didik. Menjelaskan secara logis dan jelas keterkaitan perubahan dengan kualitas hasil Alasan pertama yang mendasari strategi belajar dinilai lebih efektif dalam mendukung implementasi ini adalah pandemi COVID-19 implementasi suatu kebijakan baru (OECD, yang membawa dampak sangat beragam 2019; Wilcox et al., 2017). terhadap satuan pendidikan dan pendidik, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian B Memberikan pilihan kepada satuan pendidikan Bab 5 ini. Sebagian satuan pendidikan telah juga merupakan kebijakan yang sejalan dengan berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi semangat Merdeka Belajar. Satuan pendidikan pembelajaran semasa pandemi COVID-19. memiliki hak untuk menentukan langkahnya Satuan pendidikan yang demikian mungkin sesuai dengan kekuatan dan kondisi masing- memiliki kesiapan untuk mengimplementasi masing, sebagaimana kemerdekaan dimaknai perubahan kurikulum. Sementara sebagian oleh Ki Hajar Dewantara (2009). Kekuatan satuan pendidikan lainnya yang mengalami dan kondisi satuan pendidikan tersebut kesulitan untuk memberikan layanan menentukan kesiapan satuan pendidikan, dan pembelajaran kepada peserta didik, mungkin kesiapan ini merupakan faktor yang sangat akan terbebani dengan adanya suatu kebijakan penting terutama ketika kebijakan baru seperti baru. Bagi mereka, menambah kompleksitas kurikulum membutuhkan perubahan besar- baru pada kondisi yang sudah menyulitkan besaran terkait berbagai kebijakan di satuan mereka mungkin bukan suatu keputusan yang pendidikan, praktik dan budaya kerja, serta logis. rutinitas yang sudah menjadi tradisi di satuan pendidikan. Dan terlebih lagi ketika perubahan Penelitian menunjukkan bahwa komitmen semua itu harus dilakukan sekaligus dan guru untuk mengimplementasikan kurikulum dilakukan dalam waktu yang singkat (Bryk et al., merupakan faktor pendorong implementasi 2015; Hargreaves & Shirley, 2009; Knapp et al, kurikulum yang efektif. Hal ini ditunjukkan 2014). Bagi sebagian pendidik, perubahan masif dalam berbagai penelitian yang dilakukan di seperti ini adalah tekanan sementara bagi yang banyak negara (Cheung & Wong, 2012; OECD, lain menjadi tantangan. 2019) bahwa motivasi intrinsik, antusiasme untuk melakukan perubahan dan memberikan Kesiapan satuan pendidikan untuk layanan pendidikan yang lebih baik kepada mengimplementasikan kurikulum tidak peserta didiknya merupakan faktor yang terbatas pada kemampuan secara kognitif berkontribusi pada keberhasilan implementasi atau metakognitif saja, yaitu memahami isi kurikulum. Tekanan dan tuntutan dari kurikulumnya serta cara menerapkannya. pemerintah untuk mengimplementasikan suatu Kesesuaian antara filosofi kurikulum dengan kebijakan perlu dibatasi karena hal tersebut paradigma guru tentang perannya sebagai KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 107

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA pendidik serta prinsip-prinsip pembelajaran et al., 2017). Rasa aman ini dipengaruhi oleh yang dipegangnya adalah faktor yang juga rendahnya risiko yang dipersepsikan oleh menjadi penentu kesiapan guru untuk guru dan kepala sekolah apabila mereka mengimplementasikan kurikulum. Sebagaimana mencoba untuk melakukan perubahan. Dalam yang disampaikan pada bagian awal Bab 5 ini, kondisi pandemi, sebagian pendidik mungkin proses pemaknaan (sensemaking) kebijakan merasa terlalu berisiko untuk melakukan suatu dipengaruhi oleh paradigma, nilai, serta perubahan besar, oleh karena itu mewajibkan keyakinan pendidik sebagai implementor perubahan kurikulum di satuan pendidikan kebijakan. Ketika perubahan diwajibkan tanpa yang belum siap atau yang tengah menghadapi menyiapkan pendidik untuk lebih terbuka tantangan besar di masa pandemi COVID-19 mengubah paradigma mereka, salah satu risiko adalah strategi yang tidak sejalan dengan yang sering terjadi adalah implementasi yang upaya pemulihan pembelajaran. dangkal (superficial) di mana guru menerapkan kurikulum baru dengan paradigma lama Keputusan untuk menetapkan kurikulum yang (Spillane et al., 2002). Praktik yang “seolah- akan digunakan satuan pendidikan tidak olah berubah” ini terjadi sebagai akibat sistem dibatasi hanya untuk Tahun Ajaran 2022/2023. akuntabilitas satuan pendidikan dan guru yang Artinya satuan pendidikan dapat menggunakan dikaitkan dengan implementasi kurikulum, Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran misalnya performa satuan pendidikan dinilai berikutnya. Fleksibilitas ini akan memberikan dari kemampuannya mengikuti arahan untuk kesempatan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum. Oleh karena mempersiapkan diri sebelum berkomitmen itu dalam rangka pemulihan pembelajaran dan untuk melakukan perubahan besar. upaya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar Memberikan waktu kepada satuan pendidikan peserta didik, tekanan birokrasi seperti ini dan pendidik untuk menyiapkan diri adalah tidak dianjurkan dan dihindari dalam kebijakan hal yang sangat kritikal dalam implementasi implementasi Kurikulum Merdeka. kurikulum (Tikkanen et al., 2017). Memberikan waktu kepada satuan pendidikan dapat berarti Berdasarkan kajian kualitatif di sekolah- memberikan kesempatan untuk mereka sekolah yang inovatif, Wilcox dan rekan-rekan observasi terlebih dahulu tentang bagaimana (2017) menemui bahwa sekolah-sekolah Kurikulum Merdeka diimplementasikan di yang siap untuk menerapkan transformasi satuan pendidikan lain. pembelajaran memiliki karakteristik yang serupa, yaitu sekolah dengan budaya saling Kurikulum pilihan dan pemerataan pemulihan percaya (trust) yang kuat, komunikasi yang pembelajaran terbuka, serta pimpinan yang memiliki visi dan tujuan yang sejalan dengan arah kebijakan. Kebijakan implementasi yang longgar dan Dalam sekolah-sekolah yang diobservasi fleksibel ini dapat menimbulkan pertanyaan Wilcox dan rekan-rekan tersebut terdapat iklim terkait kesenjangan kualitas pendidikan. kerja yang kondusif di mana pimpinan dan Apabila Kurikulum Merdeka dinilai dapat guru merasa aman secara psikologis untuk meningkatkan efektivitas pemulihan mengimplementasikan suatu kebijakan baru pembelajaran, mengapa tidak diwajibkan (Bryk et al., 2015; Senge et al., 2012; Wilcox untuk seluruh satuan pendidikan? Pertanyaan 108

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA tersebut muncul dengan dua asumsi yang pimpinan dan juga kualitas kepemimpinan di melandasinya. Asumsi pertama, satuan tingkat daerah (OECD, 2019). pendidikan yang siap adalah satuan pendidikan yang sudah maju, berkualitas tinggi, atau Berdasarkan kajian-kajian tersebut, anggapan dengan sumber daya yang lebih mumpuni. bahwa kebebasan satuan pendidikan untuk Asumsi kedua, mewajibkan implementasi memilih apakah akan mengimplementasikan kurikulum di seluruh satuan pendidikan adalah Kurikulum Merdeka tidak dapat dianggap strategi pemerataan kualitas pendidikan karena bias terhadap sekolah-sekolah elit atau dengan diwajibkan, maka seluruh jajaran sekolah yang berada di kota-kota besar saja. pemerintah baik di tingkat pusat maupun Lagipula, memberikan kebebasan kepada daerah akan mengerahkan segala daya dukung satuan pendidikan untuk memilih bukan berarti implementasi kebijakan tersebut. Namun kedua pemerintah tidak memberikan dukungan asumsi tersebut tidak cukup kuat. kepada satuan pendidikan untuk menyiapkan diri menggunakan Kurikulum Merdeka. Bahkan Penelitian di berbagai konteks menunjukkan satuan pendidikan yang belum memutuskan bahwa sarana prasarana atau tingkat untuk menggunakan Kurikulum Merdeka pun kemewahan satuan pendidikan tidak menjadi tetap dapat mengakses berbagai sumber dari faktor yang kuat dalam menentukan kesiapan pemerintah. Semua pendidik dapat mengakses untuk berinovasi dan bertransformasi. informasi dan materi pembelajaran untuk Penelitian Wilcox dan rekan-rekan (2017) mempersiapkan diri mengimplementasikan menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah yang Kurikulum Merdeka, tidak terbatas pada memiliki banyak tantangan dari segi input pun satuan pendidikan yang telah memutuskan dapat siap berinovasi. Kajian mereka dilakukan untuk menerapkan kurikulum tersebut saja. di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat Akses ini merupakan upaya untuk memberikan dengan mayoritas siswanya dari keluarga kesempatan yang setara kepada semua satuan miskin dan imigran, serta memiliki fasilitas pendidikan, pendidik, pemerintah daerah, yang terbatas. Di antara sekolah-sekolah serta masyarakat untuk mempersiapkan satuan tersebut, Wilcox dan rekan-rekan mendapati pendidikan untuk mengimplementasikan kesamaan karakteristik yang menunjukkan Kurikulum Merdeka. kesiapan untuk bertransformasi, yaitu kualitas kepemimpinan satuan pendidikan, komitmen Kedua, berasumsi bahwa mewajibkan semua guru-guru, iklim kerja yang penuh rasa saling sekolah untuk melakukan perubahan bukanlah percaya dan kolaboratif, serta relasi antara strategi yang sesuai untuk meningkatkan sekolah dan orangtua/keluarga siswa dapat pemerataan kualitas pembelajaran. terbangun dengan baik. Hal yang serupa Kesenjangan kualitas pendidikan umumnya juga ditunjukkan di berbagai konteks lainnya, terjadi akibat keberagaman input, misalnya bahwa kemampuan satuan pendidikan untuk input siswa dengan latar belakang siswa status mengimplementasikan kurikulum secara ekonomi sosial (SES) yang berbeda, kualitas efektif lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi guru yang tidak merata, serta kepemimpinan dan budaya kolaborasi dan disparitas ketersediaan dan kualitas sarana rasa saling percaya diantara para pendidik dan prasarana pendukung pembelajaran. Input yang bervariasi ini justru membutuhkan intervensi KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 109

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA atau kebijakan yang berbeda-beda (asimetris), Pemerintah. Tidak ada syarat, keputusan agar dapat menghasilkan output hasil belajar sepenuhnya di tangan satuan pendidikan dan peserta didik yang relatif setara. Dengan yayasan sekolah swasta. Dengan kata lian, demikian, memaksa semua satuan pendidikan satuan pendidikan manapun yang merasa untuk melakukan perubahan kurikulum di waktu siap berhak untuk turut mengimplementasikan yang sama tanpa mempertimbangkan kesiapan Kurikulum Merdeka. Dan dari segi waktu, dan tantangan yang berbeda karena input yang satuan pendidikan yang merasa siap untuk berbeda tadi merupakan strategi kebijakan melakukan transformasi dapat menerapkannya yang tidak sesuai dengan prinsip pemerataan pada Tahun Ajaran 2022/2023, sementara yang kualitas belajar. lain dapat melakukannya di tahun berikutnya. Dalam kondisi pandemi COVID-19, satuan Kesiapan satuan pendidikan untuk pendidikan yang mengalami hambatan proses mengimplementasikan kurikulum bukan pembelajaran yang lebih besar pada umumnya semata-mata tanggung jawab satuan adalah satuan pendidikan yang melayani pendidikan itu sendiri tetapi juga perlu peserta didik mayoritas dari keluarga miskin. didukung pemerintah serta sistem yang lebih Berasumsi bahwa mereka sama siapnya untuk besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam mengubah kurikulum yang digunakan adalah Bagian A tentang sistem ekologi implementasi asumsi yang kurang hati-hati. Oleh karena kurikulum (OECD, 2020). Dukungan ini tidak itu, mewajibkan mereka untuk menerapkan hanya berupa pelatihan untuk pendidik atau Kurikulum Merdeka bisa jadi bukan suatu buku teks pelajaran, tetapi juga dukungan kebijakan yang berkeadilan. kebijakan implementasi kurikulum serta kebijakan lain yang terkait dengan proses Maka jawaban dari pertanyaan “mengapa tidak implementasi kurikulum. Selain tidak diwajibkan?” tadi adalah karena berdasarkan menuntut satuan pendidikan dan pendidik berbagai penelitian dan praktik implementasi untuk melakukan perubahan besar dalam kurikulum baru di berbagai konteks, waktu dekat, satuan pendidikan juga dapat memberikan kuasa atau agency kepada satuan menyesuaikan tingkat kompleksitas perubahan pendidikan adalah strategi yang dinilai lebih kurikulum yang akan mereka lakukan sesuai efektif daripada kebijakan top down yang tidak dengan kesiapan mereka. Hal ini akan peka terhadap kondisi, situasi, serta konteks dijelaskan di Bagian C.2 berikut ini. di satuan pendidikan (OECD, 2020). Namun demikian, implementasi ini tidak dibatasi oleh 2. Implementasi kurikulum sebagai proses belajar a. Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka akan dilakukan. Pilihan pertama adalah dengan menerapkan beberapa Setelah satuan pendidikan memutuskan bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa untuk mulai mengimplementasikan Kurikulum mengganti kurikulum satuan pendidikan yang Merdeka, pilihan berikutnya yang dapat mereka sedang digunakan, misalnya menerapkan tentukan adalah bagaimana implementasi 110

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA projek penguatan profil pelajar Pancasila dengan paradigma baru dan digunakan di lebih sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dari 3.000 satuan pendidikan termasuk PAUD, dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, pendidikan dasar dan menengah, serta SMK. menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian siswa atau pembelajaran terdiferensiasi Kemendikbudristek melakukan monitoring berdasarkan asesmen formatif diagnostik, dan/ dan evaluasi (monev) pelaksanaan PSP dan atau menerapkan kegiatan bermain-belajar SMKPK, salah satunya melalui kajian etnografi berbasis buku bacaan anak di PAUD. Pilihan di sekolah-sekolah pelaksana program kedua adalah dengan menerapkan Kurikulum tersebut. Temuan secara umum menunjukkan Merdeka dengan menggunakan perangkat bahwa satuan pendidikan telah berupaya ajar yang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum Pusat. Dan pilihan ketiga adalah dengan meskipun masih terdapat banyak kebingungan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan dalam proses tersebut. Sebagai contoh, pengembangan berbagai perangkat ajar oleh semua sekolah telah berupaya membuat satuan pendidikan. kurikulum operasional sekolah, meskipun masih terdapat kebingungan dalam melakukan Tiga pilihan tersebut menunjukkan tingkat analisis karakteristik satuan pendidikan dan kompleksitas perubahan kurikulum, mulai memanfaatkan hasil analisis tersebut sebagai dari yang paling menyerupai Kurikulum 2013 dasar pengorganisasian pembelajaran. atau yang aspek perubahannya paling sedikit Untuk melaksanakan pembelajaran sesuai hingga menggunakan Kurikulum Merdeka dan tahap capaian siswa, sekolah telah mencoba lebih mandiri dalam mengimplementasikannya melakukan asesmen diagnostik namun melalui pengembangan berbagai perangkat sebagian masih mengalami kebingungan ajarnya sendiri. memanfaatkan hasil asesmen tersebut untuk menjalankan pembelajaran terdiferensiasi. Tahapan implementasi ini mencerminkan Hampir semua sekolah juga telah menjalankan semangat Merdeka Belajar yang memberikan projek penguatan profil pelajar Pancasila kewenangan atau agency kepada satuan meskipun masih merasa belum jelas tentang pendidikan untuk mempelajari dan memaknai posisi projek tersebut dalam struktur kurikulum. secara leluasa saat mengimplementasikan Sebagian besar guru menganggap projek kurikulum. Strategi ini sesuai dengan prinsip penguatan profil pelajar Pancasila dikaitkan perancangan kurikulum yang fleksibel dan dengan muatan pelajaran intrakurikuler, dan sederhana. Model pilihan ini juga menerapkan sebagian yang lain mengalami kesulitan dalam prinsip memperhatikan hasil kajian dan umpan memahami asesmen untuk pembelajaran projek balik karena berpijak pada hasil penelitian tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pada di berbagai konteks dan data empiris yang awal penerapannya, guru membutuhkan waktu diperoleh dari monitoring dan evaluasi dan dukungan untuk memahami kurikulum dan Kurikulum Merdeka yang diujicobakan melalui melaksanakan hal-hal yang lebih detail agar Program Sekolah Penggerak (PSP) dan SMK kurikulum dapat diimplementasikan secara Pusat Keunggulan (SMKPK). Saat ujicoba utuh. Hasil evaluasi implementasi yang lebih kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum lengkap dapat dibaca dalam Bab Empat. prototipe atau kurikulum untuk pembelajaran KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 111

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Spillane (2004) menyatakan bahwa dalam ketersediaan dokumen-dokumen administrasi proses sensemaking (memaknai, memahami) pembelajaran sebagai bukti kepatuhan guru kebijakan, guru seringkali cenderung dan satuan pendidikan pada peraturan yang menggunakan cara berpikir (paradigma) yang berlaku. Hal ini pun terjadi karena hal yang lama untuk memahami kebijakan baru. Hal ini sama, pengawas sekolah menerjemahkan juga ditemui dalam monev etnografi PSP dan kebijakan kurikulum yang baru menggunakan SMKPK. Kurikulum yang sebenarnya dirancang paradigma lama. untuk mengurangi beban administrasi guru malah dipersepsikan sebaliknya. Fokus b. Implementasi sesuai kesiapan kepala sekolah dan guru untuk menghasilkan dokumen KOS karena menjadi salah satu Merujuk kembali pada teori sensemaking aspek Kurikulum Merdeka, misalnya, seringkali yang disampaikan pada Bagian A, pendidik, menghilangkan esensi tentang pentingnya pimpinan, dan juga pemerintah daerah memahami karakteristik satuan pendidikan akan memaknai kurikulum berdasarkan sebagai dasar untuk mengembangkan keyakinan mereka tentang pembelajaran kurikulum yang sesuai dengan karakteristik serta peran pendidik dan peran mereka dalam tersebut. Guru juga ditemui lebih fokus pada mendukung pembelajaran, nilai-nilai, kognisi format modul ajar serta wajib atau tidaknya dan kompetensi (mikrosistem), situasi dan mereka membuat dokumen tersebut daripada konteks satuan pendidikan (mesosistem), dan memaknai fungsi modul ajar untuk membantu konteks yang dipengaruhi juga oleh sistem mereka dalam merancang pembelajaran. Selain budaya secara umum (makrosistem) (OECD, itu didapati juga kecemasan guru dan kepala 2020). Oleh karena itu, proses penyesuaian sekolah tentang benar-salahnya praktik yang kebijakan dengan situasi guru pasti akan mereka lakukan yang mengindikasikan bahwa selalu terjadi (Ball et al., 2012; Honig, 2006; sistem akuntabilitas seringkali dikaitkan dengan Spillane, 2004). Pertanyaannya adalah apakah proses implementasi kebijakan. proses pembelajaran yang dilakukan satuan pendidikan dan pendidik ini akan diperhatikan, Temuan-temuan tersebut merupakan umpan difasilitasi oleh pemerintah atau akan diabaikan balik yang penting untuk perancangan saja, dibiarkan menjadi suatu dinamika yang strategi implementasi kurikulum. Hasil terjadi di tingkat lokal/daerah? monev mengkonfirmasi teori tentang proses pemaknaan kurikulum yang kompleks, Berbagai studi secara konsisten dipengaruhi oleh kompetensi, paradigma, merekomendasikan adanya penyesuaian budaya kerja, serta birokrasi institusi strategi implementasi dari pusat dengan pendidikan. Tradisi compliance atau kepatuhan kompleksitas di tingkat lokal (Bryk et al., 2015; pada arahan dari atasan sangat mempengaruhi Honig, 2006; Wilcox, 2017). Dalam situasi proses sensemaking yang dilakukan guru yang demikian dan kompleksitas situasi yang ketika mulai mengimplementasikan kurikulum. berbeda-beda antara satu sekolah dengan Kecemasan akan semakin banyaknya sekolah lainnya, implementasi yang seragam beban kerja karena banyak hal yang perlu (one-size-fits-all atau satu ukuran untuk semua) dikembangkan di tingkat satuan pendidikan bukanlah strategi yang ideal (Bryk et al., 2015). juga dipengaruhi oleh tuntutan dari pengawas Kesiapan satuan pendidikan yang beragam sekolah yang belum berubah, masih fokus pada membutuhkan proses implementasi yang berbeda pula. Membiarkan satuan pendidikan 112

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA dan pendidik untuk menginterpretasikan pendidik, dan juga pemerintah daerah. Dan kebijakan tanpa difasilitasi pemerintah bukanlah seperti halnya peserta didik adalah pusat dari strategi yang efektif untuk meningkatkan proses belajar di kelas, guru juga perlu menjadi kualitas hasil pembelajaran. Oleh karena pusat dari implementasi kurikulum (Drake dan itu pemerintah tidak boleh lepas tangan Sherin, 2006). Prinsip pembelajaran sesuai dan merasa cukup dengan memberikan dengan tahap capaian peserta didik (teaching sosialisasi dan pelatihan yang top down dan at the right level) juga perlu diberlakukan dengan frekuensi yang sedikit. Maka untuk dalam proses implementasi yang sesuai implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah dengan kesiapan satuan pendidikan dan guru menyediakan tiga pendekatan implementasi (implementation at the right level). Strategi yang dapat dipilih satuan pendidikan. Pilihan implementasi kurikulum yang memperhatikan ini diberikan sebagai opsi yang memudahkan kebutuhan guru untuk mempelajari dan satuan pendidikan dan membuat mereka memaknainya tidak saja akan membantu siswa merasa lebih aman, minim risiko, untuk belajar lebih baik, tetapi juga membantu guru mengimplementasikannya. belajar secara mendalam kebijakan kurikulum sehingga mereka dapat menerapkannya Telah disampaikan dalam bab ini sejak awal dengan lebih baik dan bertahan lama bahwa implementasi kurikulum serta proses (sustainable) (Ball & Cohen, 1996; Drake & pemaknaan kebijakan pada hakikatnya adalah Sherin, 2006). proses belajar. Namun kali ini yang belajar bukanlah siswa melainkan satuan pendidikan, Seperti halnya peserta didik adalah pusat dari proses belajar di kelas, guru juga perlu menjadi pusat dari implementasi kurikulum…. Prinsip pembelajaran sesuai dengan tahap capaian peserta didik (teaching at the right level) juga perlu diberlakukan dalam proses implementasi yang sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan dan guru (implementation at the right level). Dengan menempatkan guru sebagai pusat perlu capai ketika baru mulai belajar untuk implementasi kurikulum, strategi implementasi mengimplementasikan kurikulum berdasarkan suatu kebijakan perlu secara jelas menyatakan kesiapan mereka. perubahan praktik dan perilaku apa yang diharapkan dari guru (Fullan, 2007). Hal ini Kejelasan (clarity) tentang target-target serupa dengan prinsip pembelajaran di mana perubahan ini akan membantu proses guru menentukan tujuan pembelajaran untuk implementasi kurikulum (Fullan, 2007), peserta didik mereka. Maka untuk mendukung sekaligus menjelaskan perubahan apa proses implementasi sesuai dengan kesiapan yang dapat didukung oleh pimpinan satuan pendidikan dan pendidik, perlu dibuat satuan pendidikan dan pemerintah daerah. tahapan-tahapan pembelajaran sebagaimana Kejelasan tentang perubahan perilaku yang guru membuat alur pembelajaran untuk peserta diharapkan dari masing-masing pihak yang didik mereka. Tahapan implementasi ini dapat mengimplementasikan kebijakan akan menjadi rujukan bagi satuan pendidikan dan mendorong proses implementasi yang lebih guru untuk menentukan target yang mereka efektif (OECD, 2019; Fullan, 2007). Tabel 5.1 KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 113

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA menunjukkan contoh tahapan implementasi Kurikulum Merdeka dalam Tabel 5.1 tidak yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan disampaikan secara lengkap dalam Kajian dan/atau pemerintah serta organisasi atau Akademik ini, dan disampaikan dalam dokumen lembaga yang berperan dalam mendukung terpisah sebagai panduan untuk satuan implementasi kurikulum di satuan pendidikan pendidikan dan pendidik. dan daerah. Aspek-aspek pelaksanaan Tabel 5.2. Implementasi Kurikulum Merdeka Berdasarkan Tahap Kesiapan Satuan Pendidikan dan Pendidik1 Aspek2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Pengembangan Membuat Mengembangkan Mengembangkan Mengembangkan kurikulum penyesuaian kecil kurikulum satuan kurikulum satuan kurikulum satuan operasional satuan terhadap contoh pendidikan pendidikan pendidikan yang pendidikan dokumen kurikulum berdasarkan contoh berdasarkan contoh kontekstual dan satuan pendidikan dokumen kurikulum dari Kemendikbud sesuai aspirasi Penggunaan yang disediakan oleh satuan pendidikan dan berbagai komunitas perangkat ajar Kemdikbud yang disediakan oleh referensi lain, sekolah, termasuk Kemdikbud termasuk menstruktur menstrukturkan pembelajaran sesuai pembelajaran visi-misi, kebutuhan sesuai visi-misi dan serta minat murid, konteks sekolah, konteks sekolah dan dengan melibatkan lingkungan perwakilan murid, orang tua, dan masyarakat Menggunakan buku Menggunakan buku Pembelajaran Pembelajaran teks sebagai sumber teks sebagai sumber di beberapa bervariasi antara utama pengajaran utama pengajaran mata pelajaran menggunakan dan perangkat ajar dan perangkat ajar bervariasi antara buku teks pelajaran lainnya sebagai lainnya sebagai menggunakan dan perangkat referensi tambahan referensi tambahan buku teks pelajaran ajar lainnya yang untuk guru untuk guru dan dan perangkat ajar diperoleh dari siswa lainnya, berdasarkan berbagai sumber keputusan guru yang tervalidasi, Sebagian guru berdasarkan mulai memodifikasi Sebagian guru keputusan guru perangkat ajar, menambah referensi agar sesuai dengan dari sumber lain Sebagian besar guru konteks lokal yang tervalidasi, mampu membuat selain dari perangkat ajarnya Kemendikbud sendiri yang kontekstual dan Sebagian guru membagikannya mampu membuat secara daring perangkat ajarnya dalam aplikasi sendiri Kemendikbud 1 Dikembangkan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan dan INOVASI dan diserahkan kepada kepada Kemendikbudristek pada tahun 2021 sebagai rekomendasi implementasi kurikulum dalam Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan 2 Tabel 5.1 tidak memuat seluruh aspek, diperlihatkan sebagai contoh. Dokumen lengkap akan dipublikasikan melalui situs resmi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek 114

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Aspek2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Projek Profil Pelajar Tim guru membuat Pancasila penyesuaian Tim guru membuat Tim guru Tim guru kecil terhadap penyesuaian menggunakan menggunakan Pembelajaran sesuai modul projek yang terhadap modul modul projek yang modul projek yang tahap capaian disediakan oleh projek yang disediakan oleh disediakan oleh belajar peserta didik Kemdikbud disediakan oleh Kemdikbud sebagai Kemdikbud sebagai Kemdikbud sesuai referensi untuk referensi untuk Dan seterusnya Berdasarkan kesepakatan mengembangkan mengembangkan asesmen diagnostik, tim guru yang modul yang lebih modul yang guru mengajar memfasilitasi projek kontekstual dan kontekstual dan seluruh siswa di sesuai dengan sesuai dengan kelasnya sesuai Berdasarkan kebutuhan dan minat kebutuhan dan minat dengan fase capaian asesmen diagnostik, siswa siswa. belajar mereka siswa di angkatan yang sama dibagi Siswa dan/ menjadi dua atau atau masyarakat lebih rombongan (misalnya komunitas belajar, masing- atau organisasi masing diajarkan peduli pendidikan) oleh guru mata terlibat dalam pelajaran yang perancangan projek. berbeda. Dengan demikian, setiap Berdasarkan Rancangan projek siswa dapat belajar asesmen diagnostik, disebarkan melalui sesuai dengan fase siswa di kelas yang aplikasi daring capaian belajarnya sama dibagi menjadi Kemdikbud untuk dua kelompok guru/sekolah lain. Asumsi: ada kelas menurut capaian paralel belajar mereka, dan Berdasarkan keduanya diajarkan asesmen diagnostik, oleh guru yang siswa di kelas sama. yang sama dibagi menjadi dua atau Sekolah lebih kelompok menyelenggarakan menurut capaian program pelajaran belajar mereka, dan tambahan untuk keduanya diajarkan siswa yang belum oleh guru yang siap untuk belajar sama. sesuai dengan kelasnya Sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 115

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Tahapan-tahapan implementasi dalam Tabel 5.1 pendekatan yang lebih konstruktif. Hal ini akan adalah salah satu contoh dukungan implementasi mengubah tradisi implementasi kurikulum yang kurikulum yang “ketat secara tujuan, dan longgar biasa diterapkan di Indonesia yang banyak secara strategi implementasi”, yang semakin menggunakan pendekatan arahan dari atas (top banyak digunakan di berbagai negara (OECD, down). 2020; Wilcox et al., 2017). Strategi ini dipilih dengan didasari pada pentingnya memberikan Kajian evaluasi Kurikulum 2013 yang dilakukan kendali pada satuan pendidikan dan guru untuk Rusman dan rekan-rekan (2021) menjelaskan menyesuaikan dengan konteks dan kesiapan bahwa untuk mendukung implementasi masing-masing, selama implementasi tersebut Kurikulum 13, Kemendikbudristek melakukan mengarah pada tujuan yang selaras atau pelatihan, pendampingan, dan monitoring. sebangun (kongruen). Artinya, satuan pendidikan Contohnya, untuk pelatihan guru dilaksanakan dapat mulai mengimplementasikan pada tahap melalui mekanisme cascading atau mengalir yang lebih rendah dibandingkan dengan satuan dari atas ke bawah, yang terdiri dari tiga pendidikan lain, namun pelaksanaannya tetap tahap yaitu penyiapan narasumber, pelatihan berpegang pada prinsip-prinsip perancangan instruktur nasional, dan pelatihan kepala kurikulum yang berlandaskan pada filosofi sekolah, pengawas sekolah dan guru sasaran. Merdeka Belajar dan mengarah pada penguatan Sedangkan untuk pendampingan dilakukan kompetensi dan karakter yang telah ditetapkan. oleh pendampingan yang dipilih dari guru- guru terbaik dan sudah terlatih sebagai guru c. Implementasi melalui pembelajaran pendamping. Model dukungan implementasi konstruktif ini masih bernuansa top-down, di mana ada pihak yang dinilai sebagai “pakar” yang Bab 3 menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka ahli tentang kurikulum dan pihak guru yang berupaya untuk menerapkan teori belajar diposisikan lebih rendah meskipun sebenarnya konstruktivisme. Menurut teori ini, peserta mereka yang lebih memahami konteks dan didik merupakan pelaku aktif pembelajaran penentu arah kebijakan yang benar-benar yang mengkonstruksi pengetahuan mereka akan diimplementasikan (Ball et al., 2012; melalui interaksi dan pengalaman nyata. Dalam Lipsky, 1980). Akibat dari proses yang demikian hal implementasi kurikulum, guru juga perlu juga disampaikan dalam laporan Rusman dan kesempatan untuk belajar menggunakan rekan-rekan, bahwa sosialisasi yang dilakukan pendekatan yang sama, yaitu melalui Kemendikbudristek dinilai belum relevan pengalaman menggunakan Kurikulum Merdeka. dengan kebutuhan guru, dan belum optimal Mereka juga perlu belajar melalui observasi terutama untuk pengawas, penilik dan kepala dan narasi yang disampaikan oleh sesama sekolah. Hal ini yang ditengarai memunculkan guru yang menerapkan kurikulum di konteks persepsi yang berbeda pada implementasi yang berbeda dan/atau juga dari guru dan Kurikulum 2013 di lapangan, sebab dari hasil satuan pendidikan yang sudah menerapkannya evaluasi kegiatan sosialisasi tersebut belum lebih dahulu. Dengan demikian, proses belajar berdampak terhadap pemahaman PTK dan untuk mengimplementasikan kurikulum tidak kinerja guru. hanya melalui sosialisasi dan pelatihan formal dari pemerintah (top-down) tetapi juga perlu 116

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Evaluasi yang dilakukan Sisdiana dan rekan- mereka sebagai guru. Melalui jejaring sosial, rekan (2019) tentang implementasi Kurikulum menurut Daly dan Little, guru belajar dari 2013 juga menemukan kelemahan proses keberhasilan dan juga kegagalan guru lainnya, pembelajaran yang top-down. Sisdiana dan bahkan juga “tertular” untuk menerapkan rekan-rekan mendapatkan bahwa pada kebijakan atau bahkan menolaknya. Proses umumnya Dinas Pendidikan di daerah belajar sesama guru tersebut, menurut Senge melakukan pendampingan setidaknya satu dan rekan-rekan (2012), adalah proses organik kali terhadap kepala sekolah yang ada di yang dapat menjadikan implementasi kebijakan wilayahnya. Namun dari pendampingan ini, lebih berkembang (scale up) dan berkelanjutan ditemukan bahwa beberapa kepala sekolah (sustainable). tidak mengetahui secara khusus kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan terkait Saat ini Indonesia telah memiliki forum-forum implementasi Kurikulum 2013. Misalnya di Kota guru, asosiasi guru, serta himpunan yang dapat Sorong, pelatihan Kurikulum 2013 dilakukan didukung pemerintah dan juga dimanfaatkan hanya satu kali pada tahun 2017 dan hal untuk membantu proses implementasi tersebut dinilai kurang memudahkan kepala kurikulum. Selain itu, jejaring pembelajaran sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum sesama pendidik juga sangat terbantu 2013. Namun demikian, hal ini tidak ditemui dengan pemanfaatan teknologi digital. Untuk di daerah yang lain, misalnya di Yogyakarta mendukung proses pembelajaran secara di mana forum belajar yang diselenggarakan kolaboratif antar guru seluruh Indonesia, pemerintah lebih sering dilakukan. Temuan Kemendikbudristek mengembangkan suatu tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan platform yang dinamai Merdeka Mengajar. dalam proses sensemaking ketika strategi Dalam platform tersebut para pendidik dapat belajar yang diterapkan mengandalkan proses belajar dan berbagi praktik pembelajaran yang belajar formal. mereka lakukan menggunakan Kurikulum Merdeka serta mendiskusikannya. Berdasarkan evaluasi tersebut, dibutuhkan penguatan strategi yang memberikan Platform Merdeka Mengajar memiliki tiga kesempatan satuan pendidikan dan pendidik fitur utama yaitu belajar, mengajar dan karier untuk belajar mengimplementasikan kurikulum pendidik. Pada fitur Mengajar terdapat produk secara lebih konstruktif. Pendekatan yang perangkat ajar dan asesmen murid. Berbagai dinilai efektif adalah melalui jejaring (network) perangkat ajar pada fitur ini dapat digunakan yang memberikan kesempatan kepada satuan guru sebagai referensi untuk mengembangkan pendidikan dan pendidik untuk belajar dari praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum satu sama lain. Berdasarkan penelitian mereka, Merdeka. Lalu untuk asesmen murid dapat Daly dan Little (2010) menemukan bahwa relasi membantu guru melakukan asesmen diagnostik sosial merupakan modal yang penting dalam literasi dan numerasi dengan cepat sehingga implementasi kebijakan pendidikan karena guru dapat menerapkan pembelajaran guru biasanya memilih belajar dari sesama guru yang sesuai dengan tahap capaian dan yang mereka percaya dibandingkan belajar dari perkembangan peserta didik. Pada fitur Belajar pakar yang asing dan yang mereka anggap terdapat materi pelatihan dan beragam video tidak memahami kompleksitas pekerjaan inspirasi untuk guru dapat mengembangkan KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 117

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA diri dan terus belajar. Sementara itu fitur Karier merupakan bentuk dukungan yang inklusif berisi bukti karya atau portofolio guru yang untuk menyiapkan seluruh pendidik melakukan mana guru-guru dapat saling berbagi inspirasi transformasi pembelajaran. dan berkolaborasi. Platform ini terbuka untuk pendidik terlepas dari keputusan mereka untuk Dukungan lain yang diupayakan untuk menggunakan atau pun tidak menggunakan mendukung proses implementasi Kurikulum Kurikulum Merdeka untuk memulihkan Merdeka dijelaskan pada bagian 3.3 berikut ini. pembelajaran. Sehingga sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, platform ini 3. Dukungan untuk implementasi sesuai kebutuhan Pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta mutakhir. Misalnya untuk Australia, pemerintah komunitas dan organisasi pendidikan yang menyediakan bahan-bahan pendukung memberikan layanan peningkatan kapasitas kurikulum sekolah, silabus, dan platform guru merupakan sistem pendukung yang bernama Scootle yang dibuat sebagai tempat sangat penting peranannya dalam membantu saling berbagi yang mana guru-guru dapat implementasi kurikulum di satuan pendidikan. mengunggah, melihat dan mengunduh modul Berada di level eksosistem (Gambar 5.1), ajar (Drabsch, 2013). Sedangkan di Wales, pemerintah dan masyarakat dapat memberikan ada jaringan nasional untuk melaksanakan dukungan kepada satuan pendidikan melalui serangkaian diskusi publik yang melibatkan berbagai cara, misalnya pelatihan guru yang berbagai praktisi Pendidikan. Hasil serangkaian sesuai dengan kurikulum, dokumen-dokumen diskusi publik ini kemudian digunakan oleh pendukung proses pembelajaran, dan program pemerintah untuk menetapkan strategi peningkatan kapasitas satuan pendidikan lanjutan dan pelibatan kerja sama mitra (Welsh secara komprehensif. Yang juga sangat Government, 2021). Selanjutnya di Denmark, penting untuk dilakukan pemerintah adalah terdapat gudang data yang menyediakan penyelarasan kebijakan lain yang berkaitan statistik pendidikan untuk memantau kualitas atau kebijakan yang dapat mempengaruhi sekolah dan menerbitkan laporan tertulis setiap efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka tahunnya. Hasil dari laporan ini digunakan (OECD, 2019). untuk dialog berkelanjutan antara pemerintah, pemerintah kota, dan pemangku kepentingan Implementasi kurikulum di berbagai negara lain yang terlibat dalam pengembangan sekolah selalu membutuhkan dukungan besar (Gouedard, 2021). dari pemerintah. Dukungan pemerintah negara-negara di dunia untuk implementasi Serupa dengan dukungan pemerintah di kurikulum baru bentuknya beragam, mulai negara-negara tersebut, Kemendikbudristek dari mengembangkan silabus, menyediakan pun memberikan dukungan yang komprehensif platform untuk guru-guru dapat berbagi hingga untuk membantu satuan pendidikan dan jaringan nasional untuk diskusi publik antar pendidik mengimplementasikan Kurikulum praktisi serta sistem data pendidikan yang Merdeka. Sebagaimana yang disampaikan 118

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA dalam bagian sebelumnya, platform Merdeka kebijakan kurikulum dengan kebijakan terkait Mengajar dibangun untuk membantu pendidik lainnya. Salah satu contoh yang mereka mengimplementasikan kurikulum. Dukungan kemukakan adalah kebijakan kurikulum yang berbagai perangkat ajar juga disediakan untuk tidak selaras dengan kebijakan akuntabilitas menjadi contoh-contoh penerapan Kurikulum guru, di mana penilaian kinerja guru sama Merdeka di satuan pendidikan (dijelaskan sekali tidak berkaitan dengan upaya untuk dalam Bab 3). Dengan tersedianya beragam mengimplementasikan kurikulum. Jerih perangkat ajar yang tidak terbatas pada buku payah mereka mereka untuk mempelajari teks pelajaran saja, harapannya pendidik dapat kurikulum baru dan mengambil risiko mengimplementasikan kurikulum dengan lebih mengimplementasikan kebaruan dalam mudah. kelas tidak diperhitungkan sehingga hal tersebut menurunkan motivasi guru untuk Penguatan kompetensi pendidik dan kapasitas mengimplementasikan kurikulum. satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang diberikan oleh Contoh lain yang menunjukkan Kemendikbud dilakukan melalui (1) pelatihan ketidakselarasan antara kebijakan kurikulum oleh dinas pendidikan dan atau universitas, dengan kebijakan lain yang berkaitan adalah (2) belajar secara mandiri dan microlearning apa yang Bjork (2016) temui di Jepang. melalui berbagai sumber seperti Platform Penyederhanaan kurikulum di Jepang tidak Merdeka Mengajar, kurikulum.kemdikbud.go.id dibarengi dengan perubahan kebijakan dan sumber lain yang relevan, (3) program seleksi masuk perguruan tinggi. Sementara pengembangan keprofesian berkelanjutan kurikulum di jenjang pendidikan menengah oleh pemerintah pusat, (4) memanfaatkan help disederhanakan atau relaksasi, seleksi desk, dan (5) guru-guru dapat pula melakukan masuk perguruan tinggi tetap menerapkan penelitian tindakan kelas untuk terus berkarya kompetisi dengan kriteria-kriteria yang sama, dan meningkatkan kompetensinya. Dukungan yaitu prestasi akademik. Akibatnya, relaksasi tersebut disampaikan baik melalui media kurikulum di jenjang pendidikan menengah berbasis teknologi digital (high tech) dan malah merugikan siswa terutama mereka yang juga melalui tatap muka (high touch) yang mengandalkan pendidikan yang disediakan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan guru atau disubsidi oleh pemerintah. Mereka tidak dan satuan pendidikan. cukup kuat bersaing dengan teman-temannya yang dapat mengakses pendidikan swasta Penyelarasan kebijakan yang berkaitan yang lebih berorientasi pada kesiapan untuk dengan kurikulum yang baru merupakan bersaing masuk perguruan tinggi. langkah implementasi yang sangat penting, bahkan mungkin merupakan agenda yang Penelitian Bjork tersebut menjadi pelajaran paling utama untuk dilakukan oleh pemerintah penting untuk Indonesia. Perubahan struktur pusat. Dalam studi literatur yang dilakukan kurikulum SMA/MA perlu diikuti dengan Viennet dan Pont (2017) tentang implementasi penyesuaian kebijakan seleksi masuk perubahan kurikulum di berbagai negara, perguruan tinggi. Seleksi masuk Perguruan mereka menemukan bahwa salah satu masalah Tinggi Negeri adalah salah satu kebijakan yang yang kritikal adalah ketidakselarasan antara mempengaruhi keputusan peserta didik (dan KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 119

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA orang tua mereka) tentang program peminatan pula setelah diimplementasikan dua tahun, yang dipilih ketika masuk SMA (dengan misalnya, satuan pendidikan mulai dapat struktur Kurikulum 2013). Perguruan Tinggi, meningkatkan tahap implementasinya (lihat termasuk PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Tabel 5.1) dan dukungan yang dibutuhkan pun lain, misalnya Akademi Kepolisian, Sekolah akan berbeda lagi. Oleh karena itu, Pemerintah Tinggi Akuntansi Negara, dsb.) mensyaratkan perlu tanggap dengan kebutuhan-kebutuhan pendaftar lulusan SMA dari program peminatan yang berubah seiring waktu. tertentu, misalnya IPA. Maka ketika program peminatan tidak ada lagi dalam struktur Monitoring dan evaluasi (monev) perlu menjadi Kurikulum Merdeka, peraturan ini perlu diubah. mekanisme untuk mendapatkan umpan balik Demikian juga tes masuk perguruan tinggi, kualitas desain dan implementasi kurikulum. yang semua tes untuk masuk ke program Namun demikian, informasi yang juga perlu studi di bidang ilmu sains dan teknologi didapat pemerintah melalui monev adalah (saintek) menguji materi dari semua mata kebutuhan dukungan implementasi dari waktu pelajaran dalam program IPA di Kurikulum 2013, ke waktu. Artinya, dalam prinsip implementation peraturan tersebut juga perlu diubah karena at the right level (implementasi sesuai dengan siswa SMA/MA dapat memilih mata pelajaran kesiapan satuan pendidikan dan pendidik), dari dua atau lebih kelompok rumpun ilmu. posisi monev serupa dengan asesmen formatif. Asesmen ini tidak digunakan sebagai alat Merujuk kembali pada sistem ekologi akuntabilitas apalagi menentukan keputusan implementasi kurikulum (OECD, 2020) yang yang berisiko tinggi untuk satuan pendidikan menjadi kerangka berpikir dalam perancangan dan pendidik. Monev perlu dilakukan untuk kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka menentukan tahap kesiapan satuan pendidikan (Gambar 5.1), terdapat kronosistem atau dalam mengimplementasikan kurikulum dan faktor waktu yang perlu diperhitungkan juga. untuk menentukan langkah-langkah yang perlu Dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan dilakukan serta dukungan yang dibutuhkan dan pendidik dapat berubah dari waktu agar mereka dapat terus melangkah ke tahap ke waktu. Ketika mulai diimplementasikan implementasi berikutnya dan menjadi satuan dalam situasi pandemi COVID-19 dimana pendidikan yang semakin merdeka, berdaya proses pembelajaran masih kombinasi antara upaya, dan mampu secara mandiri memberikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran layanan pendidikan terbaik untuk peserta didik jarak jauh, dukungan yang dibutuhkan satuan mereka, sebagaimana yang menjadi visi Ki pendidikan akan berbeda dengan saat Hajar Dewantara (2009). pembelajaran sudah kembali normal. Demikian D. Kesimpulan kajian literatur yang dilakukan OECD (2019) menunjukkan bahwa dari masa ke masa Perancangan desain kurikulum tidak dapat perubahan desain kurikulum tidak terlalu dipisahkan dari strategi implementasinya. Keduanya sama pentingnya, bahkan ringkasan 120

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA signifikan meskipun banyak negara mengklaim pendidikan memaknai kebijakan baru ini, bahwa mereka melakukan reformasi kurikulum menginterpretasikannya, serta memutuskan untuk mengatasi krisis-krisis yang beragam. bagaimana mereka akan benar-benar Stephen Ball (2005), pakar kebijakan menggunakannya. Proses ini tidak terjadi pendidikan menjelaskan bahwa perubahan secara vakum dalam satuan pendidikan, kurikulum terus dilakukan sebenarnya bukan tetapi faktor-faktor yang ada di eksosistem karena kurikulum sebelumnya tidak efektif, (pemerintah, komunitas dan organisasi namun karena strategi implementasinya kurang pendidikan) dan makrosistem (faktor budaya, dipersiapkan dengan hati-hati. Pemerintah publik atau masyarakat umum, media massa) pusat, menurut Ball, seringkali cenderung juga mempengaruhi proses pemaknaan dan memilih strategi yang mereka dapat kendalikan, penerapan kurikulum. Kenyataan ini tidak sehingga terus menerus implementasi dapat dihindari, pertanyaannya adalah apakah kebijakan pendidikan dilakukan secara top- pemerintah akan mengabaikan kompleksitas down. Padahal, tanpa memperhitungkan proses implementasi kurikulum ini atau kompleksitas di tingkat lokal yaitu di satuan menjadikannya sebagai landasan untuk pendidikan dan daerah, strategi implementasi merancang strategi implementasi? akan senantiasa menemui masalah, terlepas dari seberapa canggih desain isi kurikulumnya. Kemendikbudristek memilih yang Oleh karena itu Bab ini menjelaskan kerangka kedua, yaitu mengembangkan strategi berpikir implementasi Kurikulum Penggerak implementasi Kurikulum Merdeka dengan dengan harapan seluruh pemangku mempertimbangkan kompleksitas konteks kepentingan terkait dapat memahami landasan yang sistemik. Dengan menyadari kompleksitas berpikir di balik keputusan dan strategi tersebut, ditambah dengan situasi pandemi yang dilakukan, serta peran-peran yang COVID-19 yang belum usai, serta berpegang dapat mereka mainkan untuk menguatkan pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum, implementasi Kurikulum Merdeka. ada tiga hal kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu: Menggunakan kerangka teori sistem ekologi (1) kurikulum merdeka adalah pilihan, (2) yang dikembangkan Bronfenbrenner dan implementasi kurikulum adalah proses belajar, diadaptasi oleh OECD (2020), peran pemangku dan (3) dukungan perlu diberikan kepada kepentingan dari level yang berbeda-beda satuan pendidikan dan pendidik sesuai menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. kebutuhan baik dari segi situasi yang ada Meskipun implementasi kurikulum terjadi maupun dari segi waktu. Kurikulum merupakan pada level mikrosistem (implementasi aspek esensial dalam pembelajaran dan oleh pendidik di dalam kelas mereka) dan dapat dilihat sebagai poros bagi kebijakan- level mesosistem (implementasi di tingkat kebijakan pendidikan lainnya. Oleh karena satuan pendidikan), namun masyarakat dan itu dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah memiliki pemerintah tidak cukup hanya sebatas peran yang sangat penting untuk mendukung dukungan teknis (misalnya pelatihan pendidik, proses implementasi kurikulum. Implementasi sarana prasarana satuan pendidikan), tetapi kurikulum pada hakikatnya adalah proses juga penyesuaian kebijakan-kebijakan lainnya belajar dimana pendidik dan pimpinan satuan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka. KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 121

RANCANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA Oleh karenanya monitoring dan evaluasi perlu murah, namun membutuhkan upaya dan waktu dilaksanakan dengan menyeluruh untuk tujuan untuk menyiapkannya, yaitu kepemimpinan memperbaiki kualitas implementasi kebijakan yang terbuka pada kebaruan, budaya kerja pemulihan pembelajaran, sekaligus untuk yang saling percaya, kolaboratif, serta menyiapkan satuan pendidikan untuk dapat mendorong guru untuk terus belajar dan berani mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ke mengambil risiko, dan juga hubungan yang tahapan selanjutnya. Monev, dengan demikian, kolaboratif antara pendidik dan orangtua/ bukanlah alat akuntabilitas untuk menghakimi keluarga peserta didik. Sehingga pilihan untuk performa satuan pendidikan dan pendidik. menggunakan Kurikulum Merdeka sesuai Umpan balik dari pemangku kepentingan dengan kesiapan satuan pendidikan bukanlah lainnya juga perlu diperhatikan namun esensi kebijakan yang memperbesar kesenjangan utama dari pemulihan pembelajaran perlu kualitas pendidikan. Sebaliknya, strategi senantiasa dijadikan pijakan. implementasi sesuai tahap kesiapan satuan pendidikan (implementation at the right Penelitian-penelitian yang dirangkum dalam level) adalah kebijakan yang memperhatikan bab ini juga secara konsisten menunjukkan situasi, kondisi, dan kebutuhan satuan bahwa kesiapan adalah hal yang paling penting pendidikan untuk memulihkan pembelajaran bagi satuan pendidikan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan dan melakukan perubahan, namun kesiapan layanan pendidikan untuk peserta didik. utama dalam menerapkan suatu kebijakan baru bukanlah pada aspek sarana prasarana melainkan pada hal-hal lain yang jauh lebih 122

Daftar Pustaka Afriansyah. A. (2020). Transformasi performance and transform the world. pendidikan dan berbagai problemnya. Routledge https://kependudukan.lipi.go.id/id/ berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19- Ball, S. J. (2005). Education policy and social transformasi-pendidikan-dan-berbagai- class: The selected works of Stephen J. problemnya Ball. Routledge. Ahmad, S. (2014) Problematika kurikulum 2013 Ball, S. Maguire, M. & Braun, A. (2012). How dan kepemimpinan instruksional kepala Schools Do Policy: Policy Enactments sekolah. Jurnal Pencerahan. Vol. 8. No. 2 in Secondary Schools. New York, NY: Routledge. Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R. P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020). Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the Belajar dari rumah: potret ketimpangan book: What is—or might be—the role of pembelajaran pada masa pandemi curriculum materials in teacher learning COVID-19. Catatan Penelitian SMERU No. and instructional reform? Educational 1/2020 Researcher, 25(9), 6–8, 14.  Almond, G.A. & Verba, S. (1989). The civic Balitbang Kemendikbud. (2019). Kajian culture: Political attitudes and democracy implementasi kurikulum 2013. Jakarta: in five nations. Newbury Park, CA: Sage Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Publication. RI Anderson, Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., (2001). A taxonomy for learning, teaching, Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M., and assessing : a revision of Bloom’s & Walton, M. (2016). Mainstreaming an taxonomy of educational objectives. effective intervention: Evidence from Longman.  randomized evaluations of “Teaching at the right level” in India. https://www.pratham. Andiarti, A. & Felicia, N. (2019). Menyiapkan org/wp-content/uploads/2020/02/2016.08_ anak bersekolah secara holistik: Studi Mainstreaming-an-Effective-Intervention_ kasus calistung sebagai kesiapan AB-RB-JB-ED-HK-SM-MS-MW.pdf bersekolah. Kilas Pendidikan. Jakarta: PSPK Beatty, A., Emilie, B., Luhur, B., Menno, P., Daniel, S. (2021). Schooling progress, Arum, R., Beattie, I., & Ford, K. (2015). The learning reversal: Indonesia’s learning Structure of Schooling. 3rd ed. Thousand profiles between 2000 and 2014. Oaks, CA: SAGE International Journal of Educational Development 85 (2021) 102436. Atkinson, A. (2008). The ISIS agreement: How sustainability can improve organizational 123

Benavot, A. & Resh, N. (2003). Educational Conto, C.A., Akseer, S., Dreesen, T., Kamei, governance, school autonomy, and A., Mizunoya, S., & Rigole, A. (2020). curriculum implementation: A comparative Covid-19: Effects of school closures on study of Arab and Jewish schools in Israel. foundational skills and promising practices Journal of Curriculum Studies, 35(2), 171- for monitoring and mitigating learning loss. 196. UNICEF Office of Research -Innocenti. Bjork, Christopher. (2016). High-Stake Daly, A. J., & Little, J.W. eds. (2010). Social Schooling: What We Can Learn from Network Theory and Educational Change. Japan’s Experiences with Testing, Cambridge, MA: Harvard Education Press. Accountability, and Education Reform. Chicago, IL: The University of Chicago Dewantara, Ki Hadjar. (2009). Menuju Manusia Press. Merdeka. Yogyakarta: Leutika. Bjork, C. (2005). Indonesian education: Djaelani, A.R., Pratikno, H.H., & Setiawan, Teachers, schools, and central T. (2019). Implementasi kurikulum dan bureaucracy. Routledge. permasalahannya (Studi kasus di SMK Ganesa Kabupaten Demak). IVET Boundersa, N. (2016). The Importance Teacherpreneur. http://e-journal.ikip- of teachers’ training programs and veteran.ac.id/index.php/pawiyatan professional development in the Algerian educational context: Toward informed Drabsch, T. (2013). The Australian curriculum. and Effective teaching practices.://www. Briefing Paper No 1/2013 researchgate.net/publication/30943008 Drake, C. & Sherin, M.G. (2006). Practicing Bryk, A. S., Gomez, L., Grunow, A. & LeMahieu, change: Curriculum adaptation and teacher P. (2015). Learning to Improve: How narrative in the context of mathematics America’s Schools Can Get Better at education reform. Curriculum Inquiry (36)2. Getting Better. Cambridge, MA: Harvard 153-187.  Education. Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M.D. (2021). Cambridge Assessment for Education (2021). Learning loss due to school closures Getting started with assessment for during the Covid-19 pandemic. PNAS. learning. Cambridge Assessment for Vol. 118 No.17  DOI: https://doi.org/10.1073/ Education pnas.2022376118 Cheung, A.C.K. & Wong, P.M. (2012). Factors Fullan, Michael. (2007). The New Meaning of affecting the implementation of curriculum Educational Change. 4e. New York, NY: reform in Hong Kong, China: Key Teachers College. findings from a large-scale survey study. International Journal of Educational Gabriel, J. G., & Farmer, P. C. (2009). How to Management, 26(1), 39-54. help your school thrive without breaking the bank. ASCD 124

Glatthorn, A. A., Boschee, B. F., & Whitehead, B. Haeck, C., & Lefebvre, P. (2020). Pandemic M. (2011). Curriculum leadership: Strategies school closures may increase inequality in for development and implementation. test scores. Canadian Public Policy, 46(S1), SAGE  S82-S87. Glaesser, Judith. (2018). Competence in Hanushek, E, A., & Woessman, L. (2020). educational theory and practice: a critical The economic impacts of learning discussion. Oxford Review of Education. losses. Education Working Papers No. (45)1. 70-85. 225. OECD Publishing. https://doi. org/10.1787/21908d74-e Gouedard, P. (2021). Developing indicators to support the implementation of education Harmey, S., & Moss, G. (2021): Learning policies. OECD Education Working Paper disruption or learning loss: Using No. 255 evidence from unplanned closures to inform returning to school after Hargreaves, A. P., & Shirley, D. L. (Eds.). (2009). COVID-19, Educational Review, DOI: The fourth way: The inspiring future for 10.1080/00131911.2021.1966389 educational change. Corwin Press. Honig, M. (2006). Complexity and policy Lipsky, Michael. (1980). Street-Level implementation. New directions in Bureaucracy: Dilemmas of The Individual education policy implementation: in Public Services. New York, NY: Russell Confronting complexity, 63, 1-25. Sage Foundation.​ Horn, E., & Banerjee, R. (2009). Understanding Lopez, M.E., Kreider, H., & Coffman, J. (2005). curriculum modifications and embedded Intermediary organizations as capacity learning opportunities in the context of builders in family educational involvement. supporting all children’s success. Journal of Urban Education, 40(78). 78-105 Language, Speech, and Hearing Services in Schools, Vol. 40. p 4006-415. Mapp, K., & Kuttner, P. (2013). Partners in education: A dual capacity-building Indrawati, M., Cahyo, P., & Ayu, S. (2020). The framework for family-school partnerships. COVID-19 Pandemic impact on children’s SEDL in collaboration with the U.S. education in disadvantaged and rural area Department of Education. dari http://www2. across Indonesia.  International Journal ed.gov/documents/family-community/ of Education (IJE) Vol. 8, No 4, Desember partners-education.pdf 2020.  OECD. (2020a). Curriculum (Re)Design. Paris, Jandrić, P., & McLaren,P. (2021). From France: OECD. learning loss to learning opportunity, educational philosophy and theory. OECD. (2019). OECD future of education and Educational Philosophy and Theory. DOI: skills 2030: Curriculum analysis. Paris, 10.1080/00131857.2021.2010544 France: OECD. 125

Karsidi, R., Humona, R., Budiati, A.C., & Wardojo, agency within curriculum development? W.W. (2013). Parent involvement on school Journal of Educational Change, 1-22. committees as social capital to improve student achievement. Excellence in Higher Lambert, D. & Lines, D. (2000). Understanding Education. Vol. 4(2013), 1-6 assessment. London, UK: Routledge Falmer. Khurotulaeni. (2019). The implementation of curriculum 2013 revision on lesson plans Li ,Y., Zhang, X., Dai, D.Y., & Hu, W. (2021). made by English teachers of SMAN 2 Curriculum innovation in times of the Magelang in school year 2018/2019. COVID-19 pandemic: The thinking-based Journal or Research on Applied Linguistics instruction theory and its application. Language and Language Teaching. Vol. 2, Front. Psychol. 12:601607.doi: 10.3389/ No. 1, p. 17-23. fpsyg.2021.601607 Kementerian Keuangan. (2021). Usaha Lipsky, Michael. (1980). Street-Level meningkatkan kualitas pendidikan melalui Bureaucracy: Dilemmas of The Individual mandatory spending anggaran pendidikan. in Public Services. New York, NY: Russell https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/ Sage Foundation. usaha-meningkatkan-kualitas-pendidikan- melalui-mandatory-spending-anggaran- Lopez, M.E., Kreider, H., & Coffman, J. (2005). pendidikan- Intermediary organizations as capacity builders in family educational involvement. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Urban Education, 40(1), 78-105. (2020). Analisis survei cepat pembelajaran dari rumah dalam masa pencegahan Maharani, E. (2014). Beban kurikulum 2013 COVID-19. terlalu berat. Republika. Dapat dikases di: https://www.republika.co.id/berita/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. pendidikan/eduaction/14/10/14/ndeg5a- (2020, Juni 2). Peraturan menteri beban-kurikulum-2013-terlalu-berat pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Ministry of Education of New Zealand (n.d). NZ rencana strategis kementerian pendidikan Curriculum Online: Principles. Retrieved dan kebudayaan Tahun 2020-2024.  January 12, 2021, from https://nzcurriculum. tki.org.nz/Principles  Knapp, M. S., Copland, M. A., & Talbert, J. E. (2003). Leading for Learning: Reflective Miller, A. (2018). Planning for PBL Tools for School and District Leaders. CTP implementation. Edutopia. Research Report. Munawaroh. (2017). The Influence of teaching Kneen, J., Breeze, T. Thayer, E. John, V., & methods and learning environment to the Davies-Barnes. (2021). Pioneer teachers: student’s learning achievement of craft and How far can individual teachers achieve entrepreneurship subjects at vocational high school. International Journal of 126

Environmental & Science Education. Vol. Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2018). Curriculum: 12, No.4, 665-678 Foundations, Principles, and Issues. 7th ed. Essex, England: Pearson. Murdoch, K. (1915). The Power of Inquiry Paparan Kemdikbudristek (2021a). Merdeka Murdoch, K. (2020). Cycle of inquiry. Retrieved belajar episode kelima belas: Kurikulum from https://www.kathmurdoch.com.au/ merdeka dan platform merdeka mengajar. new-page-2-1 Paparan Kemdikbudristek (2021b). Kebijakan Muttaqin, T. (2018). Determinant of unequal kurikulum untuk pemulihan pembelajaran access to and quality of education setelah pandemi. in Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan. https://doi.org/10.36574/ Pratiwi, I., & Bakti, U. (2020). Kesenjangan jpp.v2i1.27  kualitas layanan pendidikan di Indonesia pada masa darurat COVID-19: Telaah OECD. (2008). Assessment for learning demografi atas implementasi kebijakan formative assessment. OECD/CERI belajar dari rumah. Jurnal Kependudukan International Conference “Learning in the Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan 21st Century: Research, Innovation and COVID-19, Juli 2020.  Policy”.  Puslitjak. (2020). Risalah kebijakan mengatasi OECD. (2019). OECD Skills Strategy 2019: Skills resiko belajar dari rumah. https:// to Shape a Better Future.Paris, France: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/ OECD. front_2021/produk/risalah_kebijakan/ detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari- OECD. (2019). OECD Future of Education and rumah Skills 2030: Curriculum Analysis. Paris, France: OECD. Puslitjak & INOVASI. (2021). Pemulihan pembelajaran: Waktunya untuk bertindak OECD. (2020a). Curriculum (Re)Design. OECD.  risalah kebijakan. OECD. (2020b). Curriculum Overload: A Way Poedjiastuti, D., Akhyar. F., Hidayati. D., & Forward. OECD. Gasmi.F.N. (2018) Does curriculum help students to develop their English OECD. (2020c). Supporting the continuation of competence? A case in Indonesia. Arab teaching and learning during the COVID-19 World English Journal, 9 (2).  DOI: https:// Pandemic Annotated resources for online dx.doi.org/10.24093/awej/vol9no2.12 learning. OECD. Porter, A.C., & Polikoff, M.S. (2008). National OECD. (2021a). Sky’s the Limit: Growth Mindset, Curriculum. 21st Century Education: A Students, and Schools in PISA. Paris, Reference Handbook. Thousand Oaks, CA: Fance: OECD.  SAGE 127

Pratiwi, Solihin., Rahmah, U. (2019). Regulasi Sahlberg, P., & Doyle, W. (2019). Let the children guru dalam meningkatkan kreativitas play: How more play will save our schools pembelajaran. Pusat Penelitian Kebijakan.  and help children thrive. New York, NY: Oxford University Press.  Pritchett, L., & Beatty, A. (2015). Slow down, you’re going too fast: Matching curricula to Senge, P. M., Cambron-McCabe, N., Lucas, student skill levels. International Journal of T., Smith, B., & Dutton, J. (2012). Schools Educational Development, 40, 276–288. that learn (updated and revised): A fifth doi: 10.1016/j.ijedudev.2014.11.013 discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. PSKP. (2021). Laporan teknis evaluasi program Currency. sekolah penggerak. Jakarta: PSKP  Sisdiana, E., Sofyatiningrum, E., Krisna, F. Puskurbuk (2019) Kajian pengembangan N., Rakhmah, D. N. (2019). Evaluasi dan implementasi kurikulum 2013. Tidak pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. dipublikasikan. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Rogan, J.M. & Grayson, D.J. (2003). Towards a Pengembangan, Kementerian Pendidikan theory of curriculum implementation with dan Kebudayaan particular reference to science education in developing countries. International Journal Spillane, James P. (2004). Standards Deviation: of Science Education, (25)10. 1171-1204. How Schools Misunderstand Education Policy. Cambridge, MA: Harvard University Rusman, Rahmawati, Y., Riyana, C., Utanto, Press. Y., Dewi, L., Susilana, R., Suprananto, Patriasih, R., Zaman, B., Djoehaeni, H., Spillane, J.P., Reiser, B.J., & Reimer, T. (2002). Nurwataniah, Hadiapurwa, H., Sasmita, Policy implementation and cognition: K., Ivansyah, A., Setyarini, S., Muslim, F., Reframing and refocusing implementation Mulyati, E. N., Sensus, A., Srihayati, T., … research. Review of Educational Research, Wibowo, S. (2021). Laporan hasil evaluasi 72(3), 387-431. kurikulum 2013 (paud, sd, smp, sma, smk, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, Trelease, J. (2019). Jim Trelease’s Read-Aloud dan pendidikan khusus). Pusat Kurikulum Handbook. 8th ed. New York, NY: Penguin dan Perbukuan, Badan Penelitian Books dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teleaumbanua, Tohannes (2014) Analysis Riset, dan Teknologi permasalahan implementasi kurikulum 2013. Journal Polingua. Volume 3-No.1. Sahlberg, P. (2020). Will the pandemic change schools?. Journal of Professional Capital The SMERU Research Institute. (2020). and Community, 1-7. Belajar dari rumah: Potret ketimpangan pembelajaran pada masa pandemi 128

COVID-19. Catatan Penelitian SMERU No. educational resources policies. Paris: 1/2020. UNESCO  The SMERU Research Institute-The RISE UNESCO MGIEP. (2017). Rethinking schooling Programme in Indonesia (2020). for the 21st century: The state of education Memulihkan penurunan kemampuan for peace, sustainable development and siswa saat sekolah di Indonesia dibuka global citizenship in Asia. New Delhi, India: kembali. https://rise.smeru.or.id/sites/ The Mahatma Gandhi Institute of Education default/files/event/Florischa%20Ayu%20 for Peace and Sustainable Development. Tresnatri_Memulihkan%20Penurunan%20 Kemampuan%20Siswa%20Saat%20 UNESCO. (2017a). Developing and Sekolah%20di%20Indonesia%20 implementing curriculum frameworks. Dibuka%20Kembali.pdf Paris, France: UNESCO. Tikkanen, L., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, UNESCO. (2017b). Reading the past, writing the J. (2017). Primary determinants of a large- future: Fifty years of promoting literacy. scale curriculum reform: National board Paris, France: UNESCO.  administrators’ perspectives. Journal of Educational Administration, 55(6), 702-716. UNICEF. (2021). Menuju respons dan pemulihan COVID-19 yang berfokus pada Anak: Tyack, D. B., & Cuban, L. (1995). Tinkering Seruan aksi. https://www.unicef.org/ toward utopia: A century of public school indonesia/media/10671/file/Menuju%20 reform. Harvard University Press. respons%20dan%20pemulihan%20 COVID-19%20yang%20berfokus%20 UNESCO (2020). COVID-19 response – pada%20anak.pdf remediation: Helping students catch up on lost learning, with a focus on closing Valverde, G., Bianchi, L.J., Wolfe, R.G., Schmidt, equity gaps [Spring/Summer 2020: Draft W.H., & Houang, R.T. (2002). According document as per 2 July 2020]. Paris, to The Book: Using TIMSS to Investigate UNESCO. https://en.unesco.org/sites/ the Translation of Policy into Practice default/files/unesco-covid-19-response Through the World of Textbooks. Springer toolkitremediation.pdf. Science+Business Media.  UNESCO (2021). Recovering lost learning: What Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education policy can be done quickly and at scale? Paris, implementation: A literature review and UNESCO. proposed framework. OECD Education Working Papers (162). Paris, France: OECD. UNESCO. (2020). Recommendation on open educational resources (OER). Paris: Welsh Government. (2021). New national UNESCO.  network for curriculum implementation. Retrieved from https://curriculumforwales. UNESCO & Commonwealth of Learning. (2019). gov.wales/2021/06/30/new-national- Guidelines on the development of open 129

network-for-curriculum-implementation- World Bank. (2021). Student Learning and can-you-support-it/) Diagnostic Assessment Tools for Remote Primary Schools in Indonesia’s Lagging Wilcox, K.C., Lawson, H.A., Angelis, J.I., Durand, Districts. Student Learning and Diagnostic F., Gregory, K., Zuckerman, S. & Schiller, K. Assessment Tools for Remote Primary (2017). Innovation in Odds-Beating Schools: Schools in Indonesia Lagging Districts. Exemplars for Getting Better at Getting (worldbank.org) Better. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. Zamjani, I., Pratiwi, I., Rakhmah, D. N., Azizah, Woolfolk, Anita. (2017). Educational Psychology. S. N., Hijriani, I., & Hidayati, S. (2020). 13th ed. London, UK: Pearson Education Laporan Survei Pelaksanaan Belajar Dari Rumah di Masa Pencegahan COVID-19. World Bank Group. (2017). World Development Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Report 2018: Learning To Realize Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Education’s Promise. Washington, DC: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan World Bank Publications.  130