Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesi

Berikut Disajikan Pembelajaran PPKN Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selamat Belajar

3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apa sajakah yang dipelajari dalam Bab 3 ? Amati Peta Konsep berikut ini. UUD 1945 Perumusan Pengesahan diawali dalam dalam Sidang BPUPKI oleh Sidang PPKI Panitia Hukum Dasar Pengesahan sebagai Konstitusi Negara

Pengertian Konstitusi Jenis Konstitusi

Apa yang kamu ketahui tentang Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusi di Indonesia.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

 Konstitusi Tertulis Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara atau tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa dalam hukum negara.  Konstitusi Tidak Tertulis Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara. Contoh konvensi adalah pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR.

Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 https://www.youtube.com/watch?v=z2IETGaAYZk

 BPUPKI tidak hanya melakukan usaha persiapan kemerdekaan, melainkan juga mempersiapkan naskah UUD.  Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945 dan dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai Ir.Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Soepomo.  Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang UUD berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa.  Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang membahas tentang pernyataan kemerdekaan.  Tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan Pembahasan Rancangan UUD.  Tanggal 16 Juli 1945, naskah UUD akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI.



Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Keputusan Sidang PPKI

 Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI menggantikan tugas BPUPKI. PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945.  Agenda sidang PPKI adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan UUD.  Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Moh.Hatta memimpin jalannya pembahasan Rancangan UUD dengan menghasilkan Pembukaan dan Batang Tubuh.  Selanjutnya UUD ini dikenal dengan sebutan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Melalui berita RI tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan UUD menjadi bagian dari UUD 1945.  Ir.Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Drs.Mohammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia secara aklamasi.

a. Mengesahkan UUD 1945 b. Menetapkan Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagi Bangsa dan Negara Indonesia Fungsi Isi UUD 1945

 UUD 1945 mengatur kehidupan bangsa dan negara Indonesia.  UUD 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia.  Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada UUD 1945.  Semua warga negara Indonesia patuh pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada 3 fungsi yaitu: 1. Pengendalian terhadap penyimpangan dan penyelewangan dalam dinamika perkembangan zaman. 2. Pembaruan masyarakat. 3. Perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa.

Tujuan Perubahan UUD 1945 Peran Tokoh Perumus UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Begitu pentingnya UUD 1945 bagi berbangsa dan bernegara, sehingga MPR telah melakukan perubahan pada masa reformasi. Adapun tujuan perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai hal-hal berikut ini: 1. Tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila. 2. Jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3. Jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia. Hal ini merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.

1. Saling menghargai dan menghormati setiap pendapat serta bersikap toleransi selama sidang BPUPKI. 2. Bertekad membangun negara yang berdaulat, di atas keragaman gagasan dan perdebatan sengit yang bersumber dari agama dan budaya. 3. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi kokoh yang menjiwai UUD 1945. 4. Proaktif melindungi kehidupan beragama melalui dialog antara tokoh dengan para ahli agama dalam musyawarah. 5. Bersikap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 6. Saling bahu membahu dan berusaha keras menyumbangkan pikiran untuk merumuskan dasar negara yang kuat. 7. Pentingnya rasa persatuan dan kesatuan serta mengangkat nilai-nilai luhur menjadi sokoguru atau asas negara.