Majalah Januari-Juni

REFORMA AGRARIA EDISI 1, JULI 2021 Publikasi Penataan Agraria Januari - Juni 2021 Editorial DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA DORONG PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI SISTEM PENATAAN AGRARIA BERKELANJUTAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN SOSIALISASI PELAKSANAAN DAN PENGAWALAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2021 UPDATE PROGRES LPRA, DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA GELAR RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA BAHAS PROGRES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2021 @ditjen_pentag @mediapentag @ditjenpenataanagraria Media Ditjen Penataan Agraria

2 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

Reforma Agraria sebagai suatu konsep yang dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat , kegiatan seyogyanya meliputi Penataan Aset, Penataan Penggunaan Tanah, dan Penataan Akses Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 3

DAFTAR ISI 16 PETUALANGAN DI TOHOKU Dua kota yang terletak di tepi laut Karibia yang biru, dihiasi dengan nuansa gothic yang megah dan Art Noveau Splendor. 27 WISATA KULINER: INDIA Restoran-restoran India dan ragam pilihan masakan internasional tersebar luas di seluruh penjuru ibukota India. 36 DESTINASI BAGI DESAINER Jeni Wahidin akan membawamu berkeliling New York dan segala titik penuh gaya di antara fesyen dan desain grafis yang menakjubkan. 45 APA YANG BARU DI KOREA? Festival budaya, pertunjukkan seni, hotel mewah, makanan, dan pusat teknologi makin meramaikan tempat wisata ini 56 TEMPAT TERBAIK UNTUK RILEKS Kami akan memberikan daftar tempat untuk bersantai sepulang kerja di metro. Temukan lokasi yang sempurna untuk makan dan bersenang-senang. 4 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

Direktur Jenderal Penataan Agraria KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 5

Tim Penyusun Pembina: Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. Pemimpin Redaksi: Awaludin, S.H., M.H. Koordinator Redaksi: Akhfian Mustika Agung 6 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

Januari

DIREKTORAT JENDERAL Hallo SobATRBPN, pada jumat (28/01/2020), PENATAAN AGRARIA Direktorat Jenderal Penataan Agraria resmi LUNCURKAN PETUNJUK meluncurkan 8 Petunjuk Teknis/Petunjuk TEKNIS/PETUNJUK Pelaksanaan/Tata Cara Kerja Kegiatan Tahun 2021 PELAKSANAAN/TATA di Daerah. 8 Petunjuk Teknis/Petunjuk CARA KERJA KEGIATAN Pelaksanaan/Tata Cara Kerja tersebut terdiri dari: TAHUN 2021 DI DAERAH 1. Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Direktorat Jenderal Agraria 2. Petunjuk Pelaksanaan Landreform Penataan Agraria berharap 3. Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria para pelaksana kegiatan di 4. Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan daerah bisa melaksanakan 5. Tata Cara Kerja Inventarisasi Tanah Kritis 6. Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah kegiatan sesuai Petunjuk Kabupaten/Kota 7. Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah Teknis/Petunjuk Kecamatan 8. Tata Cara Kerja Penyusunan Data Potensi Wilayah Pelaksanaan/Tata Cara Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu Kerja yang berlaku. 8 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

DENGAN EVALUASI KINERJA, DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA MENDAPATKAN CAPAIAN YANG BAIK Hallo SobATRBPN, Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada Tahun 2020 lalu gencar melaksanakan Evaluasi Kinerja sehingga bisa mendapatkan capaian yang baik sehingga membuat Direktorat Jenderal Penataan Agraria meraih Peringkat ke 2 Terbaik dalam Hal Realisasi Keuangan Unit Eselon 1 di Kementerian ATR/BPN. (sumber: skmpp.atrbpn.go.id). Capaian Realisasi Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kegiatan Pusat Kegiatan Daerah Realisasi Fisik - 96,65 Realisasi Fisik - 95,14 Realisasi Keuangan - 95,29 Realisasi Keuangan - 87,72 Semoga pada Tahun 2021, dengan Evaluasi Kinerja yang lebih baik lagi dapat membantu Direktorat Jenderal Penataan Agraria mendapatkan capaian yang lebih baik lagi. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 9

Wawancara dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria INTIP CAPAIAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN KEMENTERIAN ATR/BPN SINKRONKAN REDISTRIBUSI AGRARIA TANAH DENGAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA Jakarta - Direktorat Jenderal Penataan Agraria terus melaksanakan Sebagai bagian dari Reforma Agraria, redistribusi tanah terus program dan kegiatan terkait dengan reforma agraria dan dilaksanakan realisasinya oleh Kementerian ATR/BPN. Pada 23 pemberdayaan, yang diharapkan mampu meningkatkan November 2020, Presiden Joko Widodo bersama dengan pendapatan perkapita masyarakat penerima program. beberapa Civil Society Organization (CSO) di bidang Reforma . Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) guna mempercepat \"Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan adanya pelaksanaan RAPS serta mempercepat penanganan konflik pengaturan dan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang agraria. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Awaludin, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa setidaknya ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu Ditjen tiga hal yang menjadi arahan Presiden pada pertemuan tersebut. Penataan Agraria terus berusaha meningkatkan kesejahteraan . melalui program reforma agraria dan pemberdayaan,\" ujar \"Pertama itu kita harus mempercepat penyelesaian konflik Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, S.H., agraria dan memperkuat kebijakan RAPS, lalu Presiden juga M.H., dalam wawancara, Rabu (03/02/2021). meminta agar 50 persen konflik agraria yang menjadi prioritas . agar diselesaikan. Terakhir, Presiden menugaskan untuk Awaludin, mengungkapkan bahwa telah berhasil mencapai melakukan percepatan atas hal tersebut.\" ujar Awaludin, Rabu realisasi pada tahun 2020 dengan capaian realisasi fisik 96,65% (3/2/2021). dan realisasi keuangan 95,29% jika berdasarkan pada DIPA T.A . 2020. Lalu jika berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sejumlah CSO sudah mengusulkan lokasi Tanah Objek Reforma (SOTK) sesuai Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 mencapai Agraria. Awaludin mengungkapkan bahwa ada sekitar 71 lokasi realisasi fisik 90,10% dan realisasi keuangan 88,85%. yang diusulkan CSO tersebut. Dalam menindaklanjuti usulan . tersebut, Kementerian ATR/BPN menetapkan tiga kategori. Awaludin menjelaskan, jika terdapat banyak tantangan yang . dihadapi sepanjang tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 \"Ketiga kategori tersebut kita istilahkan dengan prioritas. Prioritas tetapi dengan ketekunan bisa dihadapi dan berharap tahun 2021 pertama itu adalah tanah yang memang siap untuk menjadi jauh lebih baik. diredistribusikan. Untuk prioritas pertama, pada tahun ini 13 . lokasi siap diredistribusikan. Kemudian ada prioritas kedua, Salah satu target di tahun 2021, sesuai dengan arahan dari dimana kita selesaikan dahulu sengketa dan konflik agrarianya Menteri ATR/Kepala BPN yang diperintahkan langsung oleh pada tahun ini kemudian kegiatan redistribusi tanahnya pada Presiden RI, yaitu diharapkan dapat melaksanakan legalisasi aset tahun 2022. Terakhir ada prioritas ketiga, yang konsepnya sama masyarakat yang didampingi dengan para Civil Society seperti prioritas kedua, tetapi baru dilaksanakan pada tahun Organization (CSO). 2022-2023,\" ujar Awaludin. . . \"Dalam hal ini seperti Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Awaludin menganggap bahwa ini merupakan kerja ideal karena Petani Indonesia yang diharapkan dapat menjadi penguat dalam memang untuk melakukan redistribusi tanah perlu disinkronkan melaksanakan legalisasi aset\", tuturnya. dengan penyelesaian sengketa dan konflik agraria. \"Mengapa . demikian? karena Reforma Agraria sejatinya merupakan usaha Diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat terus bergerak kearah kita untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan yang lebih baik dalam melayani masyarakat untuk turut serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan rakyat,\" ujarnya. mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 10

RAPAT ENTRY MEETING AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Jakarta – Jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat entry meeting dalam rangka audit kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, S.H., M.H., di ruang rapat Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada Selasa (26/01/2021). . Pada pembukaan acara, Awaludin, S.H., M.H., mengakui bahwa refocusing anggaran tahun 2020 cukup berat dikarenakan pada bulan November terdapat refocusing PNBP. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam kinerja Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Hal ini terbukti dengan realisasi keuangan Direktorat Jenderal Penataan Agraria berada pada peringkat kedua se- Kementerian ATR/BPN. . Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn., mengingatkan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria agar memperhatikan dan menindaklanjuti temuan Inspektorat Jenderal terutama kegiatan di daerah. . Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi menghimbau agar jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria sudah dapat memulai untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan secara detail, terutama temuan-temuan yang pernah di audit sebelumnya. . Turut hadir dalam rapat yaitu Direktur Landreform beserta jajarannya, perwakilan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, perwakilan Direktorat Penatagunaan Tanah, para Auditor Senior, dan perwakilan Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 11

SIDANG PANITIA Aceh – Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi PERTIMBANGAN Aceh menghadiri Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kegiatan LANDREFORM PROVINSI Redistribusi Tanah Kategori VII melalui Hak Milik Bersama di Ruang ACEH DALAM RANGKA Sekretariat Daerah Kantor Bupati Kabupaten Pidie Jaya pada Jumat REDISTRIBUSI TANAH (29/01/2021). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi poin 3.2.5 MoU MELALUI SERTIPIKAT HAK Helsinki. MILIK BERSAMA DI . KABUPATEN PIDIE JAYA Sidang PPL yang dilaksanakan merupakan salah satu dari rangkaian tahapan kegiatan dalam rangka menetapkan subjek dan objek reforma agraria. Pada hari sebelumnya, Kamis (28/01/2021) juga dilakukan kegiatan penelitian lapangan untuk meninjau kondisi lokasi yang menjadi objek kegiatan redistribusi tanah ini. . Pada kegiatan ini disepakati bahwa sebanyak 373 subjek penerima dengan luas tanah yaitu 755,96 Ha yang terletak di Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng dan Meureudu. Pada tahun 2021 Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh memiliki target kegiatan redistribusi tanah khusus untuk mantan kombatan, tahanan politik (tapol) amnesti dan korban konflik sebanyak 816 orang/bidang dengan output berupa sertipikat Hak Milik Bersama yang bertujuan agar pengelolaan tanah lebih terorganisir dengan baik. . Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan perangkat desa serta kecamatan. 12 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

Februari

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN SOSIALISASI PELAKSANAAN DAN PENGAWALAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2021 Jakarta – Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun 2021, Direktorat Jenderal Penataan Agraria melakukan Sosialisasi Pelaksanaan dan Pengawalan Redistribusi Tanah Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan melalui video conference pada Rabu, (04/02/2021). Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., membuka kegiatan serta memberikan arahan agar pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun ini harus mendukung penyelesaian Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Selanjutnya Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agus Yulian, S.E., M.Si., C.A., C.E.S.P., menjelaskan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan DIPA dan dituangkan secara benar dalam Petunjuk Operasional Kerja. Pada kesempatan yang sama, Direktur Landreform, Sudaryanto, S.H., M.M., memaparkan kegiatan teknis Redistribusi Tanah mengalami perluasan objek meliputi Pertanian dan Non Pertanian serta perluasan hak meliputi Hak Milik Perorangan dan Hak Milik Bersama. . Guna mendukung pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Tri Wibisono, S.T., M.T., menyampaikan bahwa pengukuran dan pemetaan dalam rangka Redistribusi Tanah akan dilaksanakan sesuai petunjuk dan terus dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Terakhir, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi, S.H., M.Kn., mengingatkan pentingnya pengendalian internal dan kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk menghindari adanya temuan berulang. . Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Perwakilan Pusdatin, Tata Ruang dan LP2B, Kepala Kanwil BPN, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Koordinator Substansi Bidang Landreform Kanwil BPN, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan yang terdapat lokasi Redistribusi Tanah dengan jumlah 546 peserta. 14 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

UPDATE PROGRES LPRA, DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA GELAR RAPAT KOORDINASI \"Pentingnya LPRA ini dikarenakan sesuai arahan Presiden dan Menteri ATR/Kepala BPN merupakan Super Prioritas dan pentingnya penyelesaian Konflik Agraria yang nantinya sistem penataannya terintegrasi dan melibatkan berbagai stakeholder\" Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. Direktur Jenderal Penataan Agraria Jakarta – Dalam rangka mengawal progress \"MENUTUP KEGIATAN TERSEBUT, pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Lokasi Prioritas DIREKTUR JENDERAL PENATAAN Reforma Agraria (LPRA), Direktorat Jenderal Penataan Agraria mengadakan Rapat Koordinasi bersama 7 AGRARIA MENYAMPAIKAN Kantor Wilayah BPN Provinsi yang memiliki Lokasi APRESIASI ATAS PEKERJAAN YANG Prioritas I dan Ditjen terkait yakni Ditjen I, III, VI, dan VII, pada Kamis (18/02/2021). SUDAH DILAKUKAN DAN . MENYAMPAIKAN AGAR PESERTA Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, RAPAT DAPAT MELAPORKAN JIKA S.H., M.Hum. membuka kegiatan dengan TERDAPAT KENDALA DI LAPANGAN, mengingatkan peserta pentingnya LPRA ini SEHINGGA PERMASALAHAN DAPAT dikarenakan sesuai arahan Presiden dan Menteri ATR/Kepala BPN merupakan Super Prioritas dan DISELESAIKAN BERSAMA.\" pentingnya penyelesaian Konflik Agraria yang nantinya sistem penataannya terintegrasi dan melibatkan berbagai stakeholder, oleh karenanya setiap persiapan harus dilakukan dengan baik termasuk revisi anggaran pelaksanaan LPRA. . Pada rapat yang dihadiri oleh sekitar 62 peserta secara daring, setiap Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan progress pekerjaan yang dilaporkan oleh Kabid Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Kantor Pertanahan, hingga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. 17 lokasi prioritas I tersebut memiliki tantangan yang berbeda, kendati demikian terdapat juga lokasi yang sudah clean and clear seperti halnya di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Kabupaten Tanjung Barat, Provinsi Jambi yang ditargetkan selesai pada semester awal 2021, sebagaimana disampaikan Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Bali dan Jambi. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 15

DIREKTORAT Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 JENDERAL PENATAAN AGRARIA BAHAS PROGRES PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2021 Jakarta - Sehubungan dengan pelaksanaan Redistribusi Tanah tahun 2021, Direktorat Jenderal Penataan Agraria mengadakan Rapat Koordinasi dengan agenda Progres Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2021, yang dilaksanakan secara daring melalui video conference, pada kamis (25/02/2021). . Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum diikuti oleh 33 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil), yang dilakukan bergilir pada hari kamis pagi untuk Region Papua, Maluku, Sulawesi dan Sumatera, sedangkan siang dilanjutkan dengan Region Bali, Nusa Tenggara, Jawa dan Kalimantan. . Rapat ini dilakukan untuk mengetahui progress masing-masing daerah dalam pelaksanaan program Redistribusi Tanah, menginventarisir permasalahan dan tentunya menentukan solusi bersama. Secara umum progress saat ini berjalan sesuai harapan dan beberapa Kanwil menyatakan akan menyelesaikan Program Redis di semester awal tahun ini. . Salah satu kendala yang disampaikan peserta rapat adalah aplikasi KKP Redis yang pada beberapa Kanwil masih belum update dengan data pencapaian real di daerah, untuk itu Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. berharap agar Permasalahan ini dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja kedepan, dengan berkoordinasi bersama Pusdatin. . Sebagai penutup, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan pihak-pihak terkait, khususnya dalam mengawal terlaksananya Program Redistribusi Tanah dengan baik dan meminta peserta rapat untuk tidak ragu berkoordinasi dengan Tim di Pusat jika menemukan kendala dan permasalahan. 16

PERCEPAT PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI LPRA Jakarta – Reforma Agraria merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Program Strategis Nasional pemerintah Andi Tenrisau mengemukakan bahwa Republik Indonesia yang akan di monitor dalam pertemuan antara Presiden dengan langsung oleh Bapak Presiden Joko CSO tersebut, diusulkan beberapa lokasi Widodo. Tujuan dari program ini untuk yang menjadi prioritas pelaksanaan menciptakan sumber kemakmuran dan Reforma Agraria. Ada tiga CSO yang kesejahteraan masyarakat dengan berbasis mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma agraria. Seperti kita ketahui, Reforma Agraria atau LPRA, yakni Konsorsium Agraria merupakan program lintas sektor, Pembaruan Agraria (KPA) mengusulkan 32 yang melibatkan berbagai kementerian/ lokasi, Serikat Petani Indonesia (SPI) lembaga, salah satunya Kementerian mengusulkan 24 lokasi serta GEMA PS ATR/BPN. mengusulkan 16 lokasi. “Inti dari LPRA . adalah untuk mempercepat pelaksanaan Pada tanggal 2 Desember 2020, guna Reforma Agraria,” ungkap Dirjen Penataan mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, Jumat (05/03/2021). Agraria sekaligus penyelesaian konflik . agraria, bapak Presiden Joko Widodo Andi Tenrisau juga menginformasikan, bertemu dengan perwakilan Civil Society selain LPRA, Kementerian ATR/BPN juga Organization (CSO). Dalam pertemuan tetap melaksanakan Reforma Agraria, yang tersebut, Presiden menerima masukan dan sudah ditargetkan sejak tahun lalu. usulan perwakilan CSO, terkait penyelesaian konflik agraria dan penyelesaian Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria perlu mendapat dukungan setiap pemangku kepentingan yang terlibat termasuk partisipasi aktif masyarakat, setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dapat ditangani dengan tepat sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 17

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN PENDAMPINGAN PEMERIKSAAN KINERJA DI KANWIL BPN PROVINSI JAWA TENGAH Semarang - Sehubungan dengan pemeriksaan kinerja oleh Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang dilaksanakan pada tanggal 16 sd 26 Februari Tahun 2021 dimana dalam proses pelaksanaannya dilakukan Uji Petik di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kantor Pertanahan Kab. Semarang, Kantor Pertanahan Kab. Kendal dan Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah, pada Selasa- Jumat (23-26/02/2021). . Dalam pendampingan pemeriksaan kinerja ke Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah ini Ditjen Penataan Agraria dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, SH., MH. dan dari Inspektorat Jenderal dipimpin langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi, SH., M.Kn. . Pada pemeriksaan kinerja di Kanwil BPN Prov. Jateng ini ditekankan pada kegiatan di bidang penataan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2019 dan 2020, antara lain Redistribusi Tanah, IP4T, Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten dan Kecamatan serta POKT. Dalam pelaksanaanya terbagi menjadi tiga tim, yaitu Tim untuk Kantah Kab. Semarang, Tim untuk Kantah Kab. Kendal dan Tim untuk Kab. Purbalingga. . Hasil dari pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan ini harapannya dapat dijadikan sebagai dasar/acuan untuk memperbaiki sistem kinerja pelaksanaan kegiatan di Ditjen Penataan Agraria baik di Pusat dan Daerah. Dengan begitu ke depannya, pelaksanaan kegiatan di Ditjen Penataan Agraria secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Juklak/Juknis/TCK yang telah ditetapkan dan tidak ada temuan-temuan yang berulang. . Turut mendampingi dalam pemeriksaan kinerja, yaitu Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov. Jateng, perwakilan dari Direktorat Penatagunaan Tanah, Perwakilan dari Direktorat Landreform, Perwakilan dari Direktorat Konsolidasi Tanah dan Perwakilan dari Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat. 18 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN TINDAK LANJUT REDISTRIBUSI TANAH DI WARUNGKIARA, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT Kabupaten Sukabumi - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan 19 Agraria melakukan kunjungan ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan redistribusi tanah pada Kamis (18/02/2021). . Dalam pelaksanaannya, Ditjen Penataan Agraria dalam hal ini diwakili oleh Direktur Landreform, Sudaryanto, bersama Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataatmadja, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Nasrun, Direktur Pengembangan Usaha Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Jarot Wahyu Wibowo dan para stakeholder turut hadir meninjau lokasi redistribusi tanah. . Sebelumnya pada tahun 2019, lokasi tersebut telah dilaksanakan redistribusi tanah seluas 320 Ha, yakni sebanyak 1.200 bidang untuk 1.507 subjek penerima yang sertipikatnya diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri Koperasi dan UKM pada 2 Februari 2020. . Di lokasi ini, telah berdiri Koperasi Produsen Agro Tora Wajasakti yang menjadi wadah bagi para petani dan berfokus pada tanaman holtikultura. . Dalam tinjauan lapangan, petani menanam kacang panjang, singkong, kacang, ubi, pisang, rambutan, jagung dengan hasil panen yang baik. Hal ini merupakan wujud nyata upaya bersama masyarakat sekitar. . Pengurus Koperasi mengutarakan pentingnya keberadaan sertipikat untuk akses permodalan dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, permasalahan yang ada di lapangan didiskusikan bersama oleh tim dan para stakeholder yang hadir untuk dicari jalan keluar bersama. “Status tanah harus segera diselesaikan, agar sertipikat dapat digunakan sebagai modal dasar koperasi,” kata Sudaryanto. . Potensi yang besar, kelembagaan koperasi atas dasar kepentingan bersama serta dukungan pemerintah diharapkan akan mendorong masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

20 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

Maret

REFORMA AGRARIA MOMENTUM WUJUDKAN PENATAAN AGRARIA YANG BERKEADILAN Jakarta - Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil di seluruh Indonesia. Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penataan akses. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, dalam wawancara terkait Reforma Agraria di ruang kerjanya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Menurut Andi Tenrisau, konsep Reforma Agraria adalah gabungan antara penataan aset dan penataan akses. \"Konsep Reforma Agraria adalah penataan aset ditambah penataan akses jadi masyarakat penerima ini kita harus kawal. Karena keberadaan penataan akses akan mampu menggenjot ekonomi masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah,\" tuturnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui penataan akses ini bagaimana memberdayakan masyarakat. \"Karena sudah diberikan maka seharusnya negara juga hadir untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam pemberdayaan ini pemerintah harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dilakukan _social mapping_ dengan memotret keadaan sosial masyarakat di lokasi reforma agraria dengan apa yang dibutuhkan sesuai dengan ekonomi di sana,\" ungkapnya. \"Kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, salah satunya melalui Kampung Reforma Agraria di Provinsi Banten. Bagaimana masyarakat di sana diajarkan untuk siap membuka usaha, melalui kerja sama dengan organisasi sosial lainnya. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan maka terlihat adanya kenaikan dalam produksi sehingga masyarakat sadar pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Harapannya setelah masyarakat sadar maka akan mengikuti pola tersebut,\" lanjutnya. Perkembangan Reforma Agraria pun tak terlepas dari hambatan yang terjadi, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN menyebutkan tantangan yang terjadi meliputi multi sektor serta harus melakukan koordinasi dengan baik kepada pemangku kepentingan lainnya. \"Koordinasi terlihat sangat sederhana tetapi dalam pelaksanaannya itu tentu membutuhkan strategi yang pintar untuk dapat berkolaborasi dengan semua sektor. Misalnya terkait batas kawasan hutan maka di sinilah tantangannya Kementerian ATR/BPN harus dapat berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),\" ujarnya. Andi Tenrisau menambahkan bahwa dibutuhkan juga _win-win solution_ dalam penyelesaian konflik, supaya semua bisa merasa memiliki sumbangsih karena tujuan dari Reforma Agraria ini sangat baik yaitu demi kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakannya. Serta dibutuhkan kesadaran masyarakat proses terjadinya pemilikan penguasaan tanah yang tidak melanggar hukum, karena banyak pemahaman dari masyarakat jika ada tanah negara dapat dengan mudah diokupasi padahal seharusnya pemerintah hadir untuk menata kembali proses penguasaan tanah supaya lebih berkeadilan. 22 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2021 Jakarta – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria di Daerah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2021 di Hotel Ashley Jakarta, pada Senin-Rabu (8-10/03/2021). . Sosialisasi dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum yang menyampaikan bahwa tugas Kementerian ATR/BPN di samping memberikan hak-hak atas tanah, mendaftarkan hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan hukum, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melakukan upaya agar negara hadir, pemerintah hadir untuk mengelola sumber daya agraria, menggunakan dan memanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadi alasan, Kementerian ATR/BPN melakukan kegiatan penataan akses atau yang dikenal dalam istilah populernya pemberdayaan masyarakat berbasis hak atas tanah. . Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Ir. Andry Novijandri, menjelaskan contoh demplot dan model-model pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat memberi pengaruh dalam peningkatan kesejahateran, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. . Dalam acara ini juga dihadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Novia Tri Rahmawati, S.Pi, M.Si - Koordinator Kelompok Usaha Nelayan dan dari BPS Kantor Wilayah (Kanwil) Banten, Heri Purnomo, S.ST, M.Si. . Turut hadir langsung dalam sosialisasi ini yaitu perwakilan Kanwil dan Kantor Pertanahan dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hadir secara daring yaitu perwakilan dari tiap Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan serta field staff seluruh Indonesia. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 23

PODCAST BADUY BAHAS SEPUTAR UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Kota Serang – Menutup rangkaian kunjungan kerja Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, SH., M.Hum di Kanwil BPN Provinsi Banten, dilaksanakan Podcast Baduy yang merupakan program andalan dari Kanwil BPN Provinsi Banten untuk memberikan informasi kepada publik terkait Pertanahan dan Tata Ruang yang dikemas apik dan santai, pada rabu (10/03/20210). . Dalam Podcast Baduy yang menjadi narasumber adalah Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, SH., M.Hum didampingi Direktur Landreform, Sudaryanto dan menjadi Host Kakanwil BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng. Podcast ini membahas mengenai Arah dan Kebijakan Pertanahan Pasca Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 24 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN REFORMA Kabupaten Lebak – Untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria (RA) AGRARIA MELALUI sekaligus penyelesaian konflik agraria, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan LPRA Agraria, yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, SH., M.Hum melaksanakan rapat koordinasi Lokasi LPRA Eks HGU PT. The Bantam & Preanger Robber di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak bersama Kakanwil BPN Provinsi Banten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Sekda Kabupaten Lebak beserta jararannya pada Selasa (09/03/2021). Dirjen Penataan Agraria menyampaikan bahwa kegiatan RA merupakan prioritas pemerintah, dimana pelaksanaan redistribusi tanah adalah salah satu wujud kehadiran negara bagi masyarakatnya. Subjek RA menjadi penting yang dapat diidentifikasi melalui NIK sebagai warga negara. Jika tidak ada NIK maka tidak akan bisa diproses. Oleh karena itu, Kepala Desa untuk segera menyelesaikan proses pengumpulan data subjek RA. . Kakanwil BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng yang hadir langsung menyatakan kesiapan tim di lapangan untuk menyelesaikan proses RA dalam waktu 6 bulan. \"Sejatinya menghadirkan kampung reforma agraria di Kabupaten Lebak juga menjadi prioritas bagi kami\" ucap Kakanwil BPN Provinsi Banten. . Pada kesempatan yang sama, Direktur Landreform, Sudaryanto menyatakan bahwa lokasi Ex HGU PT. The Bantam & Preanger Robber menjadi LPRA Prioritas 1, akan tetapi karena terdapat masalah subjek dilapangan menjadi Prioritas 2. Apabila dapat selesai dalam waktu cepat sebelum bulan Juni diharapkan dapat kembali menjadi prioritas 1. . Turut mendampingi dalam rapat koordinasi lokasi LPRA, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Perwakilan Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, dan Pemda Kabupaten Lebak. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 25

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN PEMBINAAN TERPADU DI KANWIL BPN PROVINSI BANTEN PENATAAN AGRARIA Kota Serang – Dalam rangka percepatan pelaksanaan BERKELANJUTAN MEMILIKI Reforma Agraria khususnya LPRA sekaligus untuk ESENSI YAKNI BAGAIMANA memberikan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan MELAKUKAN PENGELOLAAN kegiatan Penataan Agraria di daerah tahun 2021, Ditjen SUMBER-SUMBER AGRARIA Penataan Agraria melaksanakan Pembinaan Terpadu di Kanwil BPN Prov. Banten, pada rabu (10/03/2021). KHUSUSNYA TANAH, Pembinaan Terpadu dibuka oleh Kakanwil BPN Prov. DILAKUKAN PROSES Banten, Andi Tenri Abeng. PENATAAN YANG BAIK SEHINGGA TERCAPAI Direktur Landreform, Sudaryanto menyampaikan mulai SUATU TUJUAN, SEPERTI tahun 2021 terdapat kegiatan Data dan Informasi YANG DISEBUTKAN DALAM Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan UUD TAHUN 1945 PASAL Tanah. Kegiatan ini untuk pengumpulan data dan informasi P4T dalam suatu wilayah sehingga 33 AYAT 3 menghasilkan informasi lengkap yang dapat ditindaklanjuti dengan program pertanahan lainnya. Misalnya untuk pendataan di LPRA yang masih terdapat -DIREKTUR JENDERAL sengketa dan konflik. PENATAAN AGRARIA- Kasubdit Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional mewakili Direktur Penatagunaan Tanah menyampaikan jenis kegiatan penatagunaan tanah tahun 2021 seperti Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kecamatan, Neraca Sektoral Perkebunan, Data Potensi WP3WT dan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Hasil Pembinaan Terpadu ini harapannya, pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pemberdayaan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Juklak/Juknis/TCK yang telah ditetapkan. Turut hadir dalam acara ini antara lain Kabag TU, seluruh Kabid, Kepala Kantah dan Kasi Penataan Pertanahan Kantah Kab/Kota se Prov Banten. 26 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA KUNJUNGI LOKASI LPRA DI KABUPATEN SEMARANG Kabupaten Semarang – Untuk mempercepat 27 pelaksanaan Reforma Agraria (RA) sekaligus penyelesaian konflik agraria, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, SH., M.Hum mengunjungi lokasi LPRA di Desa Kenteng, Desa Candi dan Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada Jumat (12/03/2021). . Lokasi LPRA ini merupakan atas usulan dari KPA dengan status tanah bekas HGU habis PT. Sinar Kartosuro seluas 260 Ha sebanyak 2.612 KK. Sebelum dilakukan kunjungan ke lokasi LPRA, dilakukan ekspose hasil IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk melihat data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya agar nantinya akan mempermudah dalam penataan penggunaan tanahnya. . Dirjen Penataan Agraria menyampaikan bahwa Lokasi LPRA Bandungan ini masuk dalam kategori Prioritas 1 dan diharapkan pelaksanaan redistribusi tanahnya segera dilaksanakan agar masyarakat segara mendapatkan kepastian hukum serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. . Turut mendampingi dalam kunjungan lokasi LPRA, yaitu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan Direktorat Landreform. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKUKAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rancangan Peraturan Undang-Undang (PUU) Turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) Tahun 2021, Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Penyusunan Draft Peraturan Menteri mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan di Hotel Ashley Jakarta, pada Rabu-Jumat (17-19/03/2021). . Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum, yang mengawali kegiatan dengan menjelaskan mengenai latar belakang UU CK. UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yaitu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dengan memberikan hak- hak rakyat dan menyiapkan tenaga kerja yang baik. Salah satu tujuan dari UU CK antara lain untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan dalam memajukan 3 aspek yang penting di negara, yaitu memajukan UMKM, investasi di Indonesia, dan proyek strategis. Omnimbus Law hadir untuk mengakomodasi, mengharmonisasi, dan mencakup beberapa pasal-pasal yang ada agar terintegrasi satu sama lain. Dalam acara ini Direktur Penatagunaan Tanah, Ibu Sukiptyah, S.P., M.Si. menyampaikan materi mengenai Urgensi Penatagunaan Tanah dalam KKPR. . Turut hadir menjadi narasumber yaitu Prof. Budi Mulyanto (Akademisi), Akhmad Syafik (Akademisi), Dr. Ahmad Anshori Wahdy, S.E., MBA. (Perwakilan Kementerian Dalam Negeri), Elen Setiadi, S.H., MSE. (Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian). Hadir juga Ir. Sufrijadi, M.A., (Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang), Artdiyasa (Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal). . Dilaksanakan juga pembahasan dan diskusi lanjutan mengenai Rapermen (Pertimbangan Teknis Pertanahan) oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, Dr. Suhendro., S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Bapak Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si., dan Praktisi Pertanahan, Beni Herwawan, S.Si., M.Si. 28 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

MEMBUKA RAPAT UPDATE PROGRES LPRA, DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA SAMPAIKAN APRESIASINYA ATAS KERJASAMA SELURUH PIHAK TERKAIT Jakarta – Direktorat Jenderal Penataan Agraria APRESIASI KEPADA SELURUH PIHAK-PIHAK YANG melaksanakan kembali Rapat Koordinasi dalam SUDAH MENDUKUNG DAN BEKERJA KERAS UNTUK rangka mengawal progress pelaksanaan MENSUKSESKAN PROGRAM YANG DINYATAKAN SUPER Redistribusi Tanah pada Lokasi Prioritas Reforma PRIORITAS INI, JUGA BERHARAP AGAR PESERTA RAPAT Agraria (LPRA), yang dilaksanakan secara daring DAPAT TERUS MENJALIN KOMUNIKASI YANG BAIK, melalui video conference bersama Direktorat KHUSUSNYA JIKA MENEMUKAN KENDALA-KENDALA DI Jenderal terkait, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan yang memiliki Lokasi Prioritas LAPANGAN. Reforma Agraria, pada Jumat (19/03/21). Seperti pada rapat-rapat sebelumnya, pada -DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA, DR. ANDI kesempatan ini setiap perwakilan Kantor Wilayah TENRISAU, S.H., M.HUM. - BPN Provinsi menyampaikan laporan perkembangan LPRA pada wilayah masing- masing, yang diawali dengan Provinsi Bali. Untuk Provinsi Bali sendiri sudah berjalan sesuai rencana dan timeline yang ditetapkan, “bahwa kegiatan LPRA di Provinsi Bali berjalan sesuai rencana, kegiatan di lapangan hampir final, SK PPL diharapkan hari ini atau senin sudah selesai, kami targetkan selesai pada bulan April” ujar Achmad Ady Shufi Dahlan, S.SiT, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Provinsi Bali. . Berurutan setelah itu dilanjutkan dengan pelaporan progres LPRA pada provinsi yang lain, yang secara keseluruhan dilaporkan berjalan sesuai rencana, sekalipun di beberapa lokasi masih mengalami beberapa kendala. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 29

SEMINAR Kota Bandung - Dalam rangka Dalam paparannya, Dr. Andi Tenrisau, NASIONAL memberikan pemahaman yang S.H., M.Hum., menyampaikan materi PENGUATAN komprehensif serta mensosialisasikan tentang Penguatan Hak Pengelolaan HAK kebijakan pertanahan dan tata ruang Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun PENGELOLAAN pasca Undang-Undang Nomor 11 2020 Tentang Cipta Kerja. “Hak PASCA Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengelolaan adalah bagian dari Hak BERLAKUNYA Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Menguasai dari Negara yang UU CIPTA Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., menjadi kewenangan pelaksanaannya sebagian KERJA narasumber Seminar Nasional dilimpahkan kepada pemegang haknya” Penguatan Hak Pengelolaan Pasca ujarnya. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja . di Pullman Bandung Grand Central Diharapkan dengan adanya kebijakan ini Hotel pada hari Rabu (24/03/2021). dapat memberikan penguatan dan Seminar Nasional ini di selenggarakan kepastian mengenai hak pengelolaan hak oleh Pengurus Wilayah Jawa Barat atas tanah, subjek dan objek hak Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pengelolaan, serta jangka waktu Hak Atas Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Tanah di atas hak pengelolaan. Notaris Indonesia. . Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber lain yaitu Akademisi UNPAD, Notaris dan PPAT, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Akademisi UNPAR, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kemneterian ATR/BPN, Perwakilan dari Peradi, dan Ketua BANI. 30 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN 31 RAPAT KERJA TEKNIS REFORMA AGRARIA TAHUN 2021 Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2021 dengan tema “Peran Reforma Agraria Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan secara daring dan luring, dengan tetap memperhatikan Protokol Covid-19, di Hotel Redtop Jakarta pada Rabu-Jumat (24-26/03/21). . Rakernis dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin S.H., M.H., mewakili Dirjen Penataan Agraria, mengingatkan pentingnya penyelesaian Konflik Agraria yang menjadi atensi Presiden RI, khususnya yang berada di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). . Dalam arahannya, Dirjen Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau,S.H., M.Hum. menyampaikan arahan terkait teknis pelaksanaan reforma agraria. Beliau juga memberikan pemahaman terkait falsafah pengelolaan sumber daya agraria. “Ada empat parameter yang menentukan bahwa tujuan pengelolaan reforma agraria adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertama, bermanfaat bagi rakyat. Kedua, ada kesempatan oleh masyarakat utuk menentukan manfaat. Ketiga, menghormati hak-hak atas tanah dan keempat bukan hanya bermanfaat bagi dirinya tapi juga bagi sekitarnya” ujarnya. Sebagai penutup, beliau mengingatkan agar provinsi yang memiliki LPRA dapat menyelesaikan kegiatannya pada semester pertama tahun 2021. . Acara dilanjutkan dengan membahas progres capaian kinerja Ditjen Penataan Agraria, membahas isu-isu terkini seperti Penyelesaian Konflik pada LPRA, Sumber TORA dari Inver PPTKH dan Non Inver, hingga Potensi TORA dari Transmigrasi yang “mengundang” diskusi hangat dari peserta rapat Turut hadir seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria dan para Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN se-Indonesia beserta jajaranya. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

RAPAT KOORDINASI AWAL NERACA PENATAGUNAAN TANAH SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 Penyampaian materi oleh Narasumber yakni Direktur Jenderal Medan – Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Bapak menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Hesekiel Sijabat, S.T., selaku Kasubdit Penataan Wilayah Pesisir, Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu; Narasumber Tahun 2021 pada hari Kamis- Jumat (08-10/04/2021) selanjutnya Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang diwakili di Hotel JW Marriot. Kegiatan ini dibuka secara resmi Bapak Ir. Dedi Junaidi, M.Sc selaku Direktur Pengolahan dan dan diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Pemasaran Hasil Perkebunan yang disampaikan secara daring; dan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN penyampaian Materi Teknis disampaikan oleh Tim Pengajar Teknis Prov. Sumut, Ibu Sontian Siahaan, S.H., C.N.. dari Kementerian ATR/BPN yakni Dr. Andri Supriatna, S.T., M.Sc, . selaku Koordinator Subdirektorat Penataan dan Koordinasi Sektoral Rakorwal kemudian dilanjutkan dengan kata dan Regional. sambutan dari Gubernur Sumatera Utara yang . diwakili oleh Staff Ahli Gubernur Sumatera Utara Hasil rapat koordinasi awal ini adalah kesepahaman untuk Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Aset dan menghasilkan basis data terkait komoditas unggulan, luas, lokasi, SDA, Bapak Dr. H. Agus Tri Priyono, S.E, M.Si, AKCA., peruntukan dan penggunaan tanah perkebunan. Seluruh OPD akan Kegiatan ini bermaksud sebagai sarana berkoordinasi, memyediakan data dan informasi yang dibutuhkan pengendalian penggunaan tanah perkebunan serta dalam mendukung penyelesaian kegiatan secara menyeluruh. Turut sebagai sarana monitoring penguasaan tanah-tanah hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera perkebunan. Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumatera Utara. 32 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

TIM KEMENTERIAN ATR/BPN KUNJUNGI LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA DI DESA SUMBERKLAMPOK, BALI Bali - Tim Kementerian ATR/BPN yakni dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang di wakili oleh Direktur Pengendalian Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang diwakili oleh Kasubdit Pengaturan Redistribusi Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng meninjau Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali pada Rabu (18/3/2021). . Tim Kementerian ATR/BPN diterima di aula Kantor Desa Sumberklampok oleh jajaran aparat Desa Sumberklampok yang dipimpin oleh Perbekel/Kepala Desa Sumberklampok dan didampingi oleh Tim 9 Desa Sumberklampok serta KPA Provinsi Bali. . Tujuan kunjungan adalah untuk memastikan proses penyelesaian konflik pertanahan di Desa Sumberklampok berjalan sesuai peraturan dan mekanisme yang benar. Tim mengapresiasi semua pihak yang terkait dengan penyelesaian konflik termasuk partisipasi dan kerjasama masyarakat yang cukup baik. Disampaikan pula oleh Kasubdit Pengaturan Redistribusi Tanah tentang tahap lanjutan pasca penyelesaian konflik yaitu kegiatan Redistribusi Tanah Eks HGU 1, 2, 3 kepada masyarakat sesuai hasil kesepakatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Bali dengan target di tahap pertama sebanyak 915 bidang garapan. . Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim 9 menyampaikan harapannya agar proses sertifikasi bisa diselesaikan sekaligus untuk keseluruhan bidang yang sudah ditata baik pekarangan maupun garapan. Kemudian perwakilan dari KPA Prov. Bali menyampaikan terkait keberadaan masyarakat Eks Timor Timur di Desa Sumberklampok yang juga merupakan prioritas TORA di Bali. . Kunjungan selanjutnya adalah ke lokasi Eks Transmigran Timor Timur yang juga terletak di Desa Sumberklampok, dimana untuk penyelesaian masalah Eks Timor Timur akan didorong dan diarahkan untuk diselesaikan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 33

34 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

April

FULLDAY PENGUATAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI UU CK Bandung - Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Fullday Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka Mendukung Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) secara daring dan luring di Hotel Pullman Grand Central, Bandung (01/04/2021). . Hadir sebagai narasumber, Direktur Penatagunaan Tanah, Kabid Pengembangan dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Barat, Kasubdit Layanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah, dan Plt. Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III. . Dalam sambutannya, Kakanwil BPN Prov Jawa Barat Yusuf Purnama, S.H., M.H. mengingatkan dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan perubahan peraturan di bidang penataan ruang dan pertanahan maka Kementerian ATR/BPN perlu segera menata ulang tata naskah di bidang layanan pertanahan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah diperbaharui. . Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. memberi arahan sekaligus membuka kegiatan Fullday, menyampaikan bahwa dengan adanya UUCK maka layanan PTP semakin mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam rangka investasi di Indonesia. “Penguatan layanan PTP ini, diharapkan pelaku usaha maupun pelaksana perizinan pada Kab/Kota menjadi lebih peduli dan responsif dengan perubahan peraturan dan familiar dengan proses/tahapan pengajuan KKPR melalui sistem terbaru sehingga dapat mempercepat proses investasi di daerah” ujarnya. . Pada kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah, S.P., M.Si., menjelaskan izin lokasi sudah berubah menjadi KKPR, KKPR terbit kalau ada PTP dengan jangka waktu 10 hari, akan tetapi jika sampai 10 hari PTP tidak terbit sama dengan menyetujui KKPR. Turut hadir Kakan Kab. Kaur dan Bengkulu Selatan, Kasi P2 Se- Prov. Jawa Barat, Kasi P2 Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kab. Serang serta Perwakilan Bidang P2 Provinsi DKI Jakarta. Data diolah oleh Tim Media Ditjen Penataan Agraria 36 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

PUBLIKASI REFORMA AGRARIA DI SIARAN RADIO Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 37

DITJEN PENATAAN AGRARIA BAHAS PELAKSANAAN PILOT PROJECT PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DARI KAWASAN HUTAN BERBASIS PENATAAN AGRARIA BERKELANJUTAN Jakarta - Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan. Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan ini dilakukan di empat provinsi yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. . Rapat dibuka oleh Dirjen Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., didampingi Direktur Landreform, Sudaryanto, S.H., M.M., menyampaikan arahannya bahwa pelaksanaan Pilot Project harus dilaksanakan secara ideal dengan memperhatikan desain penataan aset secara matang. Data Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang akan menjadi basis data dalam menata peruntukan tanah sangat penting sehingga kesiapan data dari pihak ketiga harus dilakukan monitoring dan pengawasan. . Direktur Landreform menyampaikan bahwa terdapat masalah di lapangan setelah adanya pemberian tanah ke Pimpinan Pusat Muhamadiyah oleh Presiden. Langkah ke depan untuk mengetahui status tanah setelah ada pemberian ini harus diperhatikan. Pada kesempatan yang sama, Wamen ATR/Waka BPN, Dr. Surya Tjandra, SH., LL.M., menyampaikan arahannya, “Keseriusan yang konkret dan nyata dari kita menentukan citra Pilot Project di masyarakat, pelaksanaan Reforma Agraria ini bergantung pada pemberitaan dari media sehingga wajib bagi kita membagikan energi positif di media tentang pelaksanaan Reforma Agraria” ungkapnya. Dirjen Penataan Agraria menutup rapat dan menekankan perlu dilakukan rekapitulasi data pendapatan perkapita dan gini rasio masyarakat di wilayah Pilot Project sebelum dan sesudah Pilot Project dilakukan. Hal ini menjadi tolak ukur dan parameter keberhasilan Pilot Project. 38 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

BIMTEK PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DARI KAWASAN HUTAN BERBASIS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN Bandung - Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) dalam rangka Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan seluas 53.900 Ha di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pihak Penyedia, yang diselenggarakan pada Rabu-Jumat (21-23/04/2021) di Swiss Belresort Dago Heritage Bandung. . Bimtek ini dilaksanakan untuk memastikan petugas yang akan melaksanakan survei lapangan mempunyai pemahaman yang sama mengenai teknis pengambilan data (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Kemampuan Tanah, Tata Ruang dll), pengolahan data, analisa serta pelaporannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Juknisnya. . Dalam arahannya, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., menyampaikan pemahaman mengenai falsafah Pengelolaan Sumber Daya Agraria yang dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) serta kondisi fakta dan fenomena lingkungan yang terjadi saat ini yang dikemas dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB). “Untuk mempercepat pencapaian target redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan diperlukan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan kegiatan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan” ujarnya. . Kasubdit Pengelolaan P4T, Munawar, ST., MURP dalam kesempatan yang sama memberikan materi mengenai Inventarisasi P4T, Gambaran Umum Pilot Project dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Pilot Project mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. . Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Survei dan Pemetaan Tematik dan jajarannya, Kasubdit Pengelolaan P4T serta para Penata Pertanahan Muda. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 39

REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Menurut penjelasan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Whistleblowing System adalah tautan yang disediakan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria bagi Anda Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2016, yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria. WBS komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas juga sebagai bentuk komitmen Direktorat Jenderal penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, Penataan Agraria untuk senantiasa menjaga integritas dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri dan profesionalitas, termasuk akuntabilitas dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan penegakan terhadap dugaan pelanggaran. menggunakan saranan elektronik atau tanpa sarana . eletronik. Tentu saja gratifikasi ini termasuk tindakan Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri yang melanggar hukum dan ada sanksi untuk yang anda, karena Direktorat Jenderal Penataan Agraria akan memberi maupun yang menerima gratifikasi. MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai . whistleblower dan kami menghargai informasi yang Ayo bantu Direktorat Jenderal Penataan Agraria bebas Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang dari gratifikasi, dengan melaporkan setiap kegiatan atau Anda laporkan. tindakan yang disinyalir ada unsur gratifikasi di . dalamnya, dengan melapor ke Portal KPK melalui alamat: Apabila anda menemukan kejanggalan segera laporkan https://gol.kpk.go.id/ ke tautan https://bit.ly/portalwbspentag 40 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Yuk kita kenal 8 Area Perubahan berdasarkan Peraturan Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Agraria memiliki atau patut diduga memiliki Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada infografis kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan berikut. wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas . keputusan dan/atau tindakannya. Ayo bantu Direktorat Jenderal Penataan Agraria dalam . menjalankan agenda di 8 Area Perubahan dukung Terdapat banyak jenis benturan kepentingan, antara lain: Reformasi Birokrasi untuk Kementerian Agraria dan Tata kebijakan yang tergantung hubungan dekat/gratifikasi; Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang Maju dan pemberian izin yang diskriminatif; pemilihan rekanan Modern. kerja berdasar keputusan yang tidak profesional; komersialisasi pelayanan publik; penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan; dan lain sebagainya. . Mari bersama kita hindari segala bentuk benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agaria, karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi profesionalitas dan kinerja kita. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 41

PAWONSARI Yogyakarta - Percepatan pelaksanaan Pawonsari sebagai model DIHARAPKAN pengembangan Jawa Bagian Selatan terus dilakukan, salah MASUK DALAM satunya dengan mengupayakan Pawonsari agar masuk dalam PROGRAM Program Strategis Nasional (PSN). Selain Reforma Agraria yang STRATEGIS akan menjadi wadah dalam pelaksanaan pembangunan di NASIONAL Pawonsari, tata ruang juga diharapkan dapat menjadi panglima pembangunan di kawasan Pawonsari. Andi Tenrisau juga mengatakan konsep ke depan, pelaksanaan Reforma Agraria harus juga melihat distribusi manfaat. “Artinya tanpa harus dibagi asetnya kita bisa distribusikan manfaatnya,” ungkapnya Andi Tenrisau. . Hadir di kesempatan yang sama, Suhendro, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan pemutakhiran dari pelaksanaan Pawonsari, “Perkembangan terakhir mengenai Pawonsari ini kita sudah berkomitmen bersama akan mewujudkan Pawonsari masuk dalam PSN, karena akan dijadikan sebagai klaster untuk mencoba pembangunan di era sekarang,” ujarnya. . Kegiatan ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Peng embangan Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan; Direktur Landreform, Sudaryanto; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri; Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Senthot Sudirman; serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY “Dalam melaksanakan program Reforma Agraria perlu diperhatikan betul pengerjaannya dari hulu hingga ke hilir. Artinya bagaimana menata sumber agraria melalui pengaturan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah supaya lebih berkeadilan dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum. 42 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DKI JAKARTA Jakarta – Dalam rangka untuk percepatan Reforma Agraria Dalam arahannya, Dr. Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., yang berdampak langsung bagi pemerataan dan menyampaikan bahwa Reforma Agraria mempunyai penguatan ekonomi rakyat, sekaligus penyelesaian perspektif sangat luas bahkan di daerah perkotaan, dimana sengketa konflik agraria, Direktorat Jenderal Penataan perlu harus dipahami bahwa RA sebagai penataan kembali Agraria melaksanakan monitoring dan evaluasi struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pelaksanaan Reforma Agraria DKI Jakarta pada Selasa pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui (27/04/2021) bertempat di Kantor Pertanahan Jakarta Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses. Utara dan Kantor Pertanahan Jakarta Barat secara paralel “Bahwa terhadap tanah HPL Pemprov DKI dapat dilakukan yang dilanjutkan dengan peninjauan lapang pada potensi penataan dengan distribusi manfaat, yang kemudian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di DKI Jakarta. secara simultan dilakukan penataan akses baik dengan Monitoring dan evaluasi ini dipimpin langsung oleh pemberian kesempatan akses permodalan maupun Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dr. Andi Tenrisau, S.H., bantuan lain kepada Subjek RA dalam rangka M.Hum. meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada . pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma masyarakat” ujarnya. Agraria diawali dengan pemaparan dari Kabid Penataan . dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan menjelaskan mengenai kondisi eksisting lokasi potensi Jakarta Utara, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, TORA secara keseluruhan, baik mengenai beberapa Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah serta kegiatan yang sudah dilaksanakan serta hambatan, Kasubbag Umum dan Informasi. kendala dan tantangan yang dihadapi. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 43

44 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

Mei

KEMENTERIAN ATR/BPN AKAN INTEGRASIKAN SPAB DALAM PERCEPATAN REDISTRIBUSI TORA DARI KAWASAN HUTAN BERBASIS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN Dalam rangka percepatan pencapaian target Lebih lanjut ia menjelaskan integrasi SPAB dalam redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan, tahapan pelaksanaan pilot project melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan dan perlu salah satu upaya percepatan yaitu melalu i perencanaan yang matang, lalu penyiapan TORA dengan melakukan pengumpulan data, kajian, kegiatan pilot project percepatan Redistribusi TORA desain hingga penyusunan proposal dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan permohonan pelepasan kawasan hutan dan Lingkungan pada lokasi kawasan Hutan Produksi terakhir harus ada tindak lanjut yang meliputi Konversi (HPKv) Tidak Produktif. redistribusi tanah, penatagunaan tanah hingga . pemberdayaan. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau yang \"Perlu perencanaan dan strategi hadir secara daring pada Rapat Koordinasi Persiapan pengumpulan data yang baik karena Pilot Project Percepatan Redistribusi TORA Dari kajian, perencanaan, penyusunan Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan desain dan proposal dapat terwujud Tahun 2021 yang diselenggarakan di Hotel Arista, dengan baik jika didukung dengan Palembang, pada Kamis (20/05/2021) berharap pada input data yang lengkap, akurat dan pilot project ini bisa menghasilkan lokasi kegiatan up to date,\" jelas Dirjen Penataan redistribusi tanah yang berkelanjutan sesuai dengan tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan dalam Agraria. kerangka Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB). . \"SPAB merupakan upaya implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria dan Penerjemahan dari Sustainable Development Goals (SDG's) khususnya dalam pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui penataan aset dan penataan akses didukung dengan penatagunaan tanah dalam kerangka reforma agraria,\" kata Andi Tenrisau. 46 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01

UCAPAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 47

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN ATR/BPN KOLABORASI DENGAN PT PNM (PERSERO) Jakarta – Pada tahun 2017 lalu, Kementerian ATR/BPN, dengan PT Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) membuat nota kesepahaman mengenai Percepatan Sertipikasi Hak Atas Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Agunan Milik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Guna menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT PNM (Persero) di Hotel Sari Pacific, Senin (31/05/2021). PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau dan Direktur Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero), Tjatur H. Priyono. . Dalam sambutannya, Andi Tenrisau berkata bahwa penandatanganan kesepakatan pada hari ini merupakan bagian penting dari peranan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tertuang dalam isinya, PKS tersebut bertujuan untuk menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian ATR/BPN dan PT PNM (Persero) dalam melaksanakan program pemberdayaan tanah masyarakat kepada penerima manfaat tanah dari program Reforma Agraria atau program pertanahan lainnya. . Pada kesempatan tersebut, Dirjen Penataan Agraria juga menyatakan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Reforma Agraria bukan hanya panggilan tugas, tetapi ini juga merupakan wujud kerja mulia, hal ini dikarenakan melalui Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, Saya ucapkan terima kasih kepada PT PNM (Persero) yang sudah ikut serta dalam kegiatan Reforma Agraria,” ujar Dirjen Penataan Agraria. . Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Operasional PT PNM (Persero), Tjatur H. Priyono menyampaikan bahwa dalam kegiatan utama PT PNM (Persero) adalah mendukung kegiatan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah. Oleh karena itu, ia mendukung penuh pelaksanaan PKS ini pada tingkat pelaksana. “Harapannya dengan PKS ini, baik PT PNM (Persero) dan Kementerian ATR/BPN dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 48

PEMBICARAAN KERJASAMA DENGAN STPN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI CILACAP, JAWA TENGAH Yogyakarta – Pada hari Jumat, (28/05/2021), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Karsono, A.Ptnh., S.H.,M.Si., bertemu dengan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Dr., Ir. Sentot Sudirman MS., dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pasca Redistribusi Tanah di Desa Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. . Semoga berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Masyarakat. Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01 49

PENYUSUNAN RAPERMEN MEKANISME PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA Jakarta - Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Rapat Penyusunan Rapermen Mekanisme Penyelenggaraan Reforma Agraria (RA) yang dilaksanakan secara daring melalui video conference dan luring di Hotel Golden Boutique Jakarta, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada Rabu (05/05/2021). Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, SH., MH. . Dalam sambutannya, Awaludin, SH., MH. berharap dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) Mekanisme Penyelenggaraan RA akan mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), khususnya di tingkat daerah. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Landreform, Sudaryanto, S.H., M.M., menyampaikan bahwa Penyusunan Rapermen Mekanisme Penyelenggaraan RA merupakan salah satu amanat Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dengan harapan mampu memperkuat pelaksanaan RA melalui kelembagaan GTRA. . Rapat ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT. Selain para narasumber, hadir juga para peserta lintas Kementerian/Lembaga dan para Kabid Penataan dan Pemberdayaan dari 33 Provinsi yang tentunya memberikan banyak perspektif dan pandangan yang sangat penting dalam membangun konsep GTRA yang lebih baik di masa yang akan datang. . Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Amir Sofwan A.Ptnh., M.A.P., menyampaikan bahwa pembentukan GTRA idealnya tidak tergantung APBN namun bisa juga melalui APBD, bahkan jika tidak ada anggaran sekalipun harus tetap dibentuk mengingat pentingnya tugas dan fungsi GTRA. . Sebagai penutup, Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Darsini, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada narasumber dan peserta rapat baik yang hadir langsung maupun yang tersambung melalui aplikasi zoom, banyak masukan, catatan, termasuk pemikiran-pemikiran baru yang sangat penting untuk menyusun Rapermen Mekanisme Penyelenggaraan RA. 50 Publikasi Penataaan Agraria | Edisi 01