Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Konsolidasi Tanah Dalam Berita 2018-2019

Konsolidasi Tanah Dalam Berita 2018-2019

Published by fox.team4ever, 2020-06-08 02:58:27

Description: Konsolidasi Tanah Dalam Berita 2018-2019

Search

Read the Text Version

23. REMBUK WARGA: BAHAS KELANJUTAN KTV PERMUKIMAN PADAT DI PASAR MANGGIS, JAKARTA 12 NOVEMBER R2019 encana penataan kawasan permukiman padat di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan terus berlanjut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria, sejak tahun 2018 sudah merintis kajian dan konsepsi penataan kawasan maupun dialog dengan perwakilan warga. Kemudian, tahun 2019 dilaksanakan pendalaman kajian dan Dirasa tidak cukup dengan perwakilan beberapa kali pembahasan serta rapat warga, pada awal November, Direktorat dengan berbagai stakeholder terkait seperti Konsolidasi Tanah (KT), Ditjen Penataan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Agraria melaksanakan Rembuk Warga yang pakar, akademisi, lembaga internasional pertama dengan RT 10/RW 04 di Gedung semisal World Bank dan Japan International SAS, Jl. Menteng Wadas Timur, berlokasi di Cooperation Agency (JICA), serta perwakilan tengah warga. Acara rembuk warga akan warga. dilaksanakan bergilir, selanjutnya RT 01/RW 94

05 dan RT 02/RW 05 menyusul pekan pemaparan terkait hasil identifikasi yang berikutnya. \"Kami hadir untuk memfasilitasi sudah dilakukan Direktorat KT, gambaran warga, bukan memaksakan program. sosial, ekonomi, fisik lingkungan dan aspek Artinya, segala sesuatunya akan kembali ke pertanahan serta tata ruang. Kemudian, warga. Jika warga setuju maka berlanjut dan dilakukan penjaringan aspirasi warga secara jika tidak, maka tidak dilanjutkan. Ini tertulis dengan metoda Meta Plan terhadap berdasarkan prinsip partisipatif,\" ungkap 3 (tiga) hal utama, yakni: 1) Kondisi apa saja Direktur Konsolidasi Tanah, Doni Janarto yang dianggap kurang baik (masalah) di Widiantono, saat menyampaikan sambutan lingkungan hunian warga; 2) Kondisi apa pembukaan acara rembuk warga. saja yang diharapkan ke depan (kebutuhan) untuk lingkungan hunian yang lebih baik;  3) Lebih lanjut, Direktur KT, Doni Janarto Pilihan model penataan mana yang Widiantono menjelaskan bahwa rembuk diinginkan warga: A. Perbaikan infrastruktur warga bertujuan untuk menjaring aspirasi lingkungan; B. Peningkatan kualitas dan keinginan warga secara langsung dalam bangunan (semisal bedah rumah); C. hal penataan lingkungan permukiman yang Kampung deret/kampung susun; D. lebih baik serta tanpa paksaan. Suasana Pembangunan Rusunami/Rusunawa; dan E. yang sempat tegang kembali mencair Lainnya. setelah fasilitator selingi acara dengan pantun dan bumbu candaan lucu penuh Hasil yang diperoleh, warga RT 10/RW 04 jenaka. mengutarakan bahwa cukup banyak permasalahan di lingkungan warga, yaitu: jalan yang sempit, lingkungan yang kurang aman, kurang taman, lingkungan yang kurang sehat dan bersih, kurangnya pendidikan dan tingkat pengangguran cukup tinggi. Warga berharap pemerintah memiliki program untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Terhadap model penataan, warga lebih banyak memilih model A dan B, walaupun ada juga yang ingin tahu lebih mendalam dan memilih model C dan D. Adapun Ketua RT 10, Bakti, menyampaikan Mengenalkan model penataan C dan D pandangan dengan penuh semangat, \"Kita ingin yang terbaik buat warga kita,\" melalui konsep Konsolidasi Tanah Vertikal ungkapnya. Tokoh lainnya, Ustaz Muslim, menanggapi penuh religius. \"Jika baik, kita (KTV) tanpa pembebasan tanah pada sami'na wa 'atho'na (kami dengar dan taat), tapi jika tidak baik, sami'na wa 'ashayna kawasan permukiman padat di perkotaan (kami dengar dan abaikan),\" ujarnya dengan diiringi tepuk tangan riuh seluruh peserta seperti DKI Jakarta pastinya membutuhkan yang hadir. waktu. Sejalan dengan Peraturan Menteri Acara rembuk warga dilanjutkan dengan ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2019 tentang KT, kosep penataan KTV memang tergolong baru di Indonesia, namun upaya sosialisasi dan pemantapan konsepsi penataan akan terus ditindaklanjuti. (MAS/EIP/RVH/RRS/PKS) 95

Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/rembuk-warga- bahas-kelanjutan-ktv-permukiman-padat-di-pasar- manggis-jakarta-98554 https://www.instagram.com/p/B4wfyPHhjoZ/? igshid=nrq1a3gagovl https://twitter.com/atr_bpn/status/1194162882449039361? s=08 96

97

98

2019 24. BELUM PUNYA RUMAH DI IBU KOTA? ADA PROGRAM MEMVERTIKALKAN JAKARTA 12 Adapun, konsolidasi tanah perolehannya tidak melalui pembebasan tanah. LNOVEMBER Pemerintah tidak membeli tanah 2019 masyarakat sehingga mereka tetap bisa ahan di Jakarta yang semakin sempit dan ukurannya kecil membuat pasokannya terasa sedikit yang menyebabkan harga naik ke langit. Salah satu upaya yang bisa memiliki tanah sendiri. Namun, tanahnya dilakukan untuk mengatasi masalah bisa dikerjasamakan dengan swasta, bisa tersebut adalah dengan “memvertikalkan” dijual ke pihak yang berminat, dan Jakarta. menambah keuntungan pasif bagi pemilik tanah. Salah satu usulan yang ingin dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agraria “Dengan demikian, masyarakat asil Jakarta dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tidak perlu pindah ke pinggiran, jangan (ATR/BPN) adalah dengan melakukan karena harga tanahnya ditawar tinggi terus konsolidasi tanah (KT). mau pindah minggir ke Bekasi, Tangerang, jauh dari tempat kerja. Itu kondisi itu sangat Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian banyak dialami oleh warga yang semestinya Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan bisa tetap tinggal di Jakarta,” imbuhnya, Nasional (ATR/BPN) Doni Janarto Widiantono Selasa (12/11/2019). menjelaskan, konsolidasi tanah merupakan upaya menata bidang tanah yang tidak Adapun, Kementerian ATR/BPN rencananya teratur menjadi teratur. Tujuannya tidak memindahkan warga yang mendapat menciptakan kawaan pemukiman yang konsolidasi tanah ke rumah susun lebih tertata. sederhana sewa (rusunawa) seperti yang ini 99

sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, bertahap, karena warga di kawasan Pasar melainkan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami). Manggis hanya mengetahui isunya “Kalau rusunami, pemilik tanah yang pengembangan kawasan adalah tanahnya kena KT tetap punya hak milik si rusunami ini, tidak menyewa. Mereka yang penggusuran. tadinya punya 1 rumah tapak saja jadi bisa punya 2 atau 3 unit rumah susun, dan bisa “RDTR [Rencana Detail Tata Ruang] di sana disewakan lagi ke pendatang, ini akhirnya sudah selesai, kami sudah rembug ke warga membawa keuntungan juga kepada pemilik sana juga dua kali, karena sudah pada takut tanah,” sambung Doni. tanahnya digusur, mereka sudah pasang harga luar biasa. Padahal kami ingin masyarakat tetap tinggal di lokasi tersebut,” ungkapnya. Melalui Peraturan Kementerian ATR/BPN Nantinya, konsep kawasan itu  mixed use, Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi ada pasar, tempat belanja, tempat tinggal, Tanah, kata Doni, pihak Kementerian dan usaha di lokasi tersebut. Setelah SHM ATR/BPN sudah mulai melakukan jadi, penyuluhan juga akan erus dilakukan permodelan di Pasar Manggis yang sangat kepada warga untuk meningkatkan kualitas pada. Adapun, inisiatif permodelan tersebut warga. juga hadir dari warga yang melapor bahwa lingkungannya sudah tindak layak tinggal. Adapun, dengan pengembangan berkonsep  mixed use, warga berpeluang Kementerian ATR/BPN melakukan membuka lapangan pekerjaan baru pemodelan bekerja sama dengan World maupun menjalankan bisnis yang Bank yang mulai diinisiasi dari 2018 secara sebelumnya sudah berjalan. Tautan Berita https://m.bisnis.com/amp/read/20191112/47/1169 : 583/belum-punya-rumah-di-ibu-kota-ada- program-memvertikalkan-jakarta 100

2019 25. SINERGITAS BERSAMA STAKEHOLDER, KUNCI KEBERHASILAN KONSOLIDASI TANAH DI KABUPATEN BUOL 13 BNOVEMBER 2019 uol-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) berkomiten untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah betul- betul terlaksana dan membawa manfaat sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Tim Direktorat Jenderal Penataan Agraria bersama Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tengah (Sulteng) meninjau langsung salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yakni Konsolidasi Tanah (KT) di Kabupaten Buol Berada di tengah kota, saat ini   sudah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi berkembang sedemikian pesat menjadi pada Rabu-Jumat, tanggal 6-8 November pusat perkantoran pemda dan permukiman, 2019. dilengkapi dengan jalan yang lebar juga sudah terbangun dan juga masjid raya, Pertama, Tim mengunjungi lokasi KT sungguh membanggakan. Pertama yaitu di Kelurahan Leok II yang berhasil menata sekitar 45,4 ha tanah. Kedua, lokasi KT tahun 2018, berada di Desa 101

dan Wakil Bupati serta Sekda sangat mendukung. Termasuk koordinasi dengan masyarakat dan para kepala desa menjadi faktor keberhasilan, repot menjalankan kegiatan jika tanpa melibatkan para kades,\" ungkap David R. Kalangie selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Buol. Mangubi, Kec. Momunu, berhasil menata Sementara, Sekda Kab. Buol, Suprizal, ketika 14,857 ha tanah. Berlokasi tidak jauh dari ditemui di kantornya mengatakan bahwa ia Bandara Pogogul Buol, dikembangkan sangat tertarik apa yang disampaikan untuk penataan permukiman dan kantor Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil pendukung desa. Danggu, selaku Kepala BPN Sulteng, Yanis H. Dethan beberapa Desa Mangubi menyampaikan KT dapat waktu yang lalu pada saat sosialisasi tentang meningkatkan nilai tanah signifikan. KT. \"Program yang bagus, kita akan dukung \"Masyarakat tertarik karena sebelumnya dengan melibatkan lintas sektor seperti tidak ada prasarana, sarana dan utilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PSU) setelah ditata menjadi ada,\" ujarnya. Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta dukungan Ketiga, lokasi KT tahun 2019 sedang Kepala Desa melalui Anggaran Dana Desa dalamproses penyelesaian, berada pada 2 (ADD),\" ungkapnya. Lebih lanjut, Suprizal (dua) lokasi, yakni: di Desa Tongon, seluas menyampaikan Kepala Desa bisa mengawali 12,21 ha dan di Kec. Gadung seluas 7,39 ha. pembentukan badan jalan bersama Kedua lokasi ini ditata untuk masyarakat, selanjutnya Pemkab akan pengembangan kawasan permukiman. melanjutkan pengaspalan dan kegiatan Kepala Desa Tongon, Salum A.R. Nahe, lainnya. menyampaikan masyarakat tertarik karena sudah melihat langsung bukti nyata sukses Adapun Kepala Kanwil BPN Prov. Sulteng, pelaksanaan KT Andri Noviandri, menyampaikan bahwa sebelumnya. Sedangkan untuk pelaksanaan faktor keberhasilan KT adalah pastikan KT Tahun 2020 direncanakan akan prasarana fisik, terutama jalan dapat dilaksanakan sebanyak 800 bidang di Kec. terbangun. Pembangunan jalan dapat Momunu. dibiayai dari Tanah Usaha Bersama (TUB) yang disisihkan dari tanah masyarakat, Sukses pelaksanaan KT sangat dipengaruhi kemudian TB dapat dijual ke pihak ketiga bagaimana dukungan dari pemangku dan hasilnya untuk membiayai PSU. Hal unik kepentingan. Sinergisitas program dan lainnya dalam KT adalah masyarakat terlibat anggaran menjadi hal kunci. \"Kita selalu langsung dalam mendesain bidang-bidang koordinasi dengan Pemkab Buol. Pak Bupati tanahnya sesuai kesepakatan bersama sehingga bidang-bidang tanah menjadi teratur dan seluruhnya mendapatkan akses jalan. (MAS/TPA/JW) 102

Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/sinergisitas- bersama-stakeholder-kunci-keberhasilan-konsolidasi- tanah-di-kabupaten-buol-98652 103

104

105

2019 26. PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PASCABENCANA GEMPA BUMI MELALUI KONSOLIDASI TANAH DI NTB 25 KNOVEMBER 2019ementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan penataan beberapa lokasi permukiman yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB), pasca bencana gempa bumi yang terjadi pada 5 Agustus 2018 melalui Konsolidasi Tanah (KT). Lokasi lain, KT pasca bencana juga dilaksanakan di Kota Mataram, tepatnya di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya sebanyak 200 bidang. Kota Mataram dan Kota Bima. Lokasi KT di Kab. Lombok Utara berada pada kawasan \"Tahun 2019, target pelaksanaan KT sebanyak permukiman yang topografinya cukup tinggi 1.300 bidang terdistribusi di Kabupaten dan berbukit dengan kondisi rumah rusak (Kab.) Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, berat cukup banyak. Masyarakat masih 106

dengan luas sekitar 0,97 ha. Adanya kegiatan penataan kawasan permukiman pasca bencana gempa bumi di NTB diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana. Kepala Dusun Montong, Dian Irawan, menyampaikan, \"Bencana datang tidak terduga, kami berharap area permukiman bisa sebagus mungkin ditata dan akses jalan dibangun, minimal mobil ambulans bisa masuk,” ungkapnya. enggan menyumbangkan tanahnya untuk Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor pembuatan jalan baru maupun pelebaran jalan. Namun demikian, kita terus berupaya Pertanahan Kab. Lombok Utara, Dahniar melakukan sosialisasi,” ungkap Slameto Dwi Martono, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Muchlisin, mengatakan \"Penataan kawasan kepada Tim Direktorat Konsolidasi Tanah, Ditjen Penataan Agraria ketika melakukan pasca bencana gempa bumi di Dusun pemantauan dan evaluasi kegiatan KT di NTB tanggal 18-20 November 2019. Montong melalui KT merupakan upaya Setelah berkoordinasi dengan Kanwil BPN untuk merekontruksi dan mitigasi sehingga Prov. NTB, Tim Direktorat KT melanjutkan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan KT dapat memberi rasa aman dari bencana di Kab. Lombok Utara yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana gempa serta terwujudnya lingkungan yang baik dan bumi terparah di NTB. Pemilihan lokasi penataan permukiman pasca bencana sehat sekaligus memberikan jaminan berawal dari usulan Pemerintah Kab. Lombok Utara yang disambut baik oleh kepastian hukum terhadap Kantor Pertanahan Kab. Lombok Utara. kepemilikan/penguasaan tanah masyarakat Lokasi pertama, berada di Dusun Montong, Desa Jenggala, Kec. Tanjung, menata berupa sertipikat hak atas tanah,” ujarnya. sebanyak 172 bidang dengan luas sekitar 2,16 ha. Sebanyak 90% rumah rusak berat akibat Lebih lanjut, Dahniar menambahkan bahwa gempa bumi pada lokasi ini. Lokasi kedua, penataan dengan pembukaan dan berada di Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, pelebaran jalan lingkungan dilaksanakan sebanyak 83 bidang dengan luas sekitar 3,97 sebagai jalur evakuasi jika terjadi bencana. ha. Adapun lokasi ketiga, berada di Desa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Medana, Kec. Tanjung, sebanyak 31 bidang melalui Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyambut baik pelaksanaan KT dengan menurunkan alat berat untuk pembentukan jalan dan penataan jaringan listrik dan PDAM. Selain itu, bantuan pembangunan rumah tahan gempa dari pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Dusun Montong akan segera dikucurkan dengan syarat apabila tanah masyarakat sudah bersertipikat atau yang akan diperoleh melalui kegiatan KT. (MAS/TPA/APP/LMH) 107

Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penataan- kawasan-permukiman-pascabencana-gempa-bumi- melalui-konsolidasi-tanah-di-ntb-99550 108

109

110

2019 27. PENYERAHAN SERTIPIKAT HASIL PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN KONSOLIDASI TANAH DI SOPPENG 26 NOVEMBER S2019 oppeng - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, sukses menjalankan program Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Hal itu dibuktikan dengan pembagian sertipikat tanah di Tempat Pemandian Ompo, Soppeng, Selasa (26/11). Pembagian sertipikat tanah tersebut dihadiri Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Selatan, beberapa Kepala Kantor Surya Tjandra, Direktur Jenderal (Dirjen) Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Penataan Agraria, Muhammad Ikhsan, Selatan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Bupati Soppeng, Kaswadi Razak, Kepala Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan 111

baik dan jangan sampai rusak atau hilang. Sedangkan, akses reform, merupakan bentuk pemberdayaan dari sertipikat tanah yang diperoleh. Saya sarankan agar masyarakat yang memiliki sertipikat tanah untuk membentuk koperasi, badan usaha milik desa atau bentuk lainnya. Nantinya ini akan dibina oleh dinas koperasi atau pemerintah daerah setempat. Saya juga mengajak Kantor Pertanahan agar lebih proaktif dalam kegiatan akses reform ini,\" kata Surya Tjandra. lainnya. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN berpesan agar seluruh jajaran Kantor Usai menyerahkan sertipikat tanah, Wakil Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Menteri ATR/Wakil Kepala BPN maupun Kantor Pertanahan mengungkapkan bahwa hingga tahun 2015, Kabupaten/Kota dapat bekerja secara cepat. seluruh bidang tanah di Indonesia yang \"Jika ada pekerjaan yang belum selesai agar terdaftar baru sebanyak 46 juta bidang. segera diselesaikan. Mengenai target Padahal, menurut Surya Tjandra, jumlah redistribusi tanah, mohon bantuan dari seluruh bidang tanah di Indonesia Pemerintah Daerah maupun masyarakat berjumlah 126 juta bidang. \"Kami punya mengenai lokasi selanjutnya. Apabila sudah target pada tahun 2025 seluruh bidang ada, agar disampaikan ke Kantor tanah di Indonesia terdaftar seluruhnya. Pertanahan,\" kata Surya Tjandra. Selain itu, Pak Jokowi juga sudah menginstruksikan kepada Menteri Bupati Soppeng, Kaswadi Razak mengucapkan terima kasih atas kerja keras ATR/Kepala BPN agar mempercepat proses jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng serta Kantor Wilayah BPN Provinsi penyertipikatan tanah karena sertipikat Sulawesi Selatan. \"Sertipikat tanah sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Soppeng tanah merupakan hak yang diberikan oleh karena dampaknya kepada peningkatan perekenomian,\" kata Bupati Soppeng. negara kepada masyarakat pemilik tanah dan ini sah,\" ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan Suksesnya program redistribusi tanah dan bahwa Reforma Agraria merupakan konsolidasi tanah merupakan hasil kerja program yang saat ini diseriusi oleh keras bersama. Hasil ini hendaknya ditiru pemerintah. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala oleh Kabupaten/Kota lainnya guna BPN, dalam reforma agraria terdiri dari dua menyukseskan program Reforma Agraria. komponen, yakni aset reform dan akses (RH/LS) reform. \"Aset reform merupakan sertipikat tanah yang sedang bapak ibu terima sekarang. Untuk itu, harus dijaga dengan 112

Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran- Pers/penyerahan-sertipikat-hasil-program-redistribusi- tanah-dan-konsolidasi-tanah-di-soppeng-99672 https://www.instagram.com/p/B5VWa6qhjmu/? igshid=i2j6s3uu3x80 113

114

115

Diberitakan ulang oleh : https://www.gatra.com/detail/news/458879/milenial/peny erahan-sertipikat-hasil-program-rt-dan-kt-di-soppeng 116

https://soppengkab.go.id/pemda-beserta-wamen-agraria- dan-tataruang-menyerahkan-2137-sertifikat-secara-gratis/ https://properti.kompas.com/read/2020/01/28/160358321/ke menterian-atr-bpn-akan-sertifikasi-tanah-desa-kuala-karang 117

https://properti.kompas.com/read/2019/11/27/232230021/kisah- hasniati-terbebas-dari-utang-rentenir-jadi-eksportir-saraba?page=all 118

2019 28. SERTIPIKAT DIBAGI, MASYARAKAT SEJAHTERA 6 SDESEMBER 2019 alatiga - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil pada kali ini berkesempatan untuk menyerahkan 330 sertipikat konsolidasi tanah yang terdiri dari 314 bidang hak milik dan 16 bidang hak pakai atas nama Pemerintah Kota Salatiga. \"Konsolidasi tanah bukanlah hal yang mudah pelaksanaannya, ini harus didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi akan konsep ke depan yang memandang Di dalam konsolidasi tanah memang ada penataan kota sangatlah penting,\" ujar tanah masyarakat yang disumbangkan Sofyan A. Djalil dalam sambutannya setelah untuk kepentingan umum, seperti halnya memberikan sertipikat kepada 9 orang untuk pelebaran jalan dan diharapkan perwakilan penerima di Rumah Dinas Wali dengan konsolidasi tanah, bidang-bidang Kota Salatiga, Jumat (06/12). tanah akan tertata dengan rapi. 119

sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. \"Program ini merupakan bentuk nyata dari Reforma Agraria yang melibatkan berbagai unsur, yakni selain partisipasi aktif masyarakat juga ada pemberian Akses Reform dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Swasta/Swadaya,\" ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Jateng. \"Kalian harus percaya bahwa dengan Wali Kota Salatiga, Yulianto menceritakan sebagian tanah disumbangkan untuk jalan, kesuksesan dari sertipikasi konsolidasi tanah jalan menjadi lebar dan bidang tertata, di Desa Kauman Kidul. \"Sekarang akses menjadi mudah, harga jual pun akan masyarakat Desa Kauman Kidul bisa melihat semakin meningkat berkali-kali lipat. sawah yang sejuk sambil olahraga di pinggir Tantangan ini semua tidak luput dari jalan. Terlihat juga setiap hari Minggu koordinasi dan dukungan pemerintah Kota banyak orang yang berjualan makanan. Hal Salatiga yang baik,\" ujar Sofyan A. Djalil. tersebut otomatis akan meningkatkan perekonomian mereka,\" cerita Yulianto. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Keberhasilan ini terlihat pula dari cerita salah satu penerima sertipikat, Sudarto (47) Wilayah BPN Provinsi Jateng, Jonahar yang berprofesi sebagai wiraswasta. \"Saya senang sekarang bisa kerja sampingan mengatakan bahwa   program konsolidasi dengan berjualan nasi pecel di pinggir jalan hasil konsolidasi tanah,\" ujarnya dengan tanah di Kota Salatiga ini salah satunya senyuman bahagia. (AF/AM) adalah penataan Agro Wisata di Kelurahan Kauman Kidul dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pertanian, pengairan, wisata dan kondisi alam Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran- Pers/sertipikat-dibagi-masyarakat-sejahtera-100508 https://www.instagram.com/p/B5vPEVYhBh9/? igshid=1fwlw7fw9e6n1 120

121

122

123

124

125 HANAT ISADILOSNOK TAROTKERID ISASINAGRO RUTKURTS


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook