E-Book IKN dan COVID-19

BUNGA RAMPAI MENDUKUNG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN MENGAPRESIASI KEBERHASILAN PEMERINTAH MENGATASI GELOMBANG KETIGA COVID-19 PERIODE MARET 2022

BUNGA RAMPAI MENDUKUNG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN MENGAPRESIASI KEBERHASILAN PEMERINTAH MENGATASI GELOMBANG KETIGA COVID-19 Penulis : K. Najoan Editor : Agung Wijayanto ©2022 by PUSTAKA INDONESIA INSTITUTE All right reserved

DAFTAR ISI IKN Nusantara, Mesin Baru Kemajuan Negara ..........................................................1 Mundurnya SoftBank Tidak Pengaruhi Investasi di Ibu Kota Negara Baru .................3 IPU Ke-144 Tunjukkan Kesuksesan Indonesia Tangani Pandemi Covid 19...............5 Vaksinasi Lengkap Menekan Resiko Long Covid.......................................................7 Disiplin Prokes dan PPKM Efektif Kendalikan Pandemi Covid-19 .............................9 IKN Ruang Baru Investasi Jangka Menengah dan Panjang .....................................11 Kemah Presiden Jokowi Buktikan Keseriusan Pemerintah Memindahkan IKN ........13 Pemilihan Kepala Otorita IKN Sudah Tepat .............................................................15 Mendukung Percepatan Operasional Otorita IKN ....................................................17 Mendukung Keputusan Presiden Memilih Kepala Ibu Kota Negara .........................19 Pemindahan Ibu Kota Negara Wujud Kemajuan Bangsa .........................................21 Pemindahan IKN Minimalkan Ancaman Negara ......................................................23 Mendukung Indonesia Menuju Endemi ....................................................................25 Mendukung Optimalisasi Program Vaksinasi ...........................................................27 Waspada Hoaks Pencabutan Status Pandemi Covid-19..........................................29 Pelonggaran Aktivitas Masyarakat Harus Tetap Prokes Ketat .................................31 Menyukseskan Vaksinasi Booster Tangkal Penyebaran Covid-19 ...........................33 Taat Prokes Kunci Sukses Hadapi Omicron ‘Siluman’ .............................................35 Mewaspadai Penyebaran Covid 19 Subvarian BA.2 Omicron..................................37 Upaya Penanganan Covid-19 Berdasarkan Kajian Ilmiah ........................................39 Kasus Covid 19 Melandai, Masyarakat Tetap Harus Taat Prokes............................41 Vaksinasi Cegah Efek Fatal Covid-19 ......................................................................43 Rapor Hijau Penanganan Covid-19 di Indonesia......................................................45 Penanganan Corona di Indonesia Lebih Baik Daripada Negara Lain.......................47 Angka Penularan Covid-19 Tinggi, Masyarakat Harus Taat Prokes .........................49 Elemen Masyarakat Dayak Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara ...................51 Pembangunan IKN Generator Pertumbuhan Ekonomi.............................................53 Pemindahan IKN Berdampak Positif Terhadap Perkembangan Ekonomi ................55 Pemindahan Ibu Kota Negara Sejarah Baru Indonesia ............................................57

Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia ........................59 Indonesia Mampu Wujudkan Perubahan Lewat Pemindahan Ibu Kota Negara........61 Pemindahan IKN Momentum Bangun Daerah Tertinggal.........................................63 Ibukota Nusantara Berkonsep Smart City ................................................................65 Warga Adat Dayak Se-Kalimantan Dukung IKN Nusantara .....................................67 IKN Nusantara Banjir Dukungan, Masyarakat Adat Dayak Se-Kalimantan Gelar Deklarasi Akbar ...............................69 Vaksinasi Door To Door Ikhtiar Cegah Gelombang Ketiga Covid-19........................71 Prokes dan Vaksinasi Terbukti Tekan Penularan Covid-19......................................73 Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Berada di Jalur Tepat ...................75 Bersinergi Mencegah Potensi Gelombang Omicron.................................................77

IKN Nusantara, Mesin Baru Kemajuan Bangsa Oleh: Made Raditya )* Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan agenda besar yang telah melalu berbagai kajian maupun studi. IKN Nusantara di Kalimantan Timur pun diyakini sebagai mesin baru untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebut bahwa Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan menjadi mesin baru perjalanan panjang bagi Republik Indonesia. Dalam keterangan pers-nya, Andrinof mengatakan bahwa Kalimantan pasti akan menjadi mesin baru untuk perjalanan panjang Indonesia mengingat Pulau Kalimantan bakal menjadi tumpuan baru Indonesia ke depan. Dirinya menuturkan, asal kita semua berkomitmen dalam melakukan transformasi ekonomi, Indonesia akan mengalami lompatan justru dari kalimantan. Lompatan melalui paradigma pembangunan yang diubah dan diinovasikan melalui data-data. Andrinof yang merupakan Founder Tim Visi Indoesia 2033 tersebut mengkritisi sejumlah tokoh atau ilmuwan yang beralasan belum mendapatkan naskah akademik sehingga menyalahkan berbagai aspek dalam perencanaan pemidahan IKN sehingga kemudian beropini yang tak dilandasi dengan data yang cukup dan kesimpulan keliru. Dirinya menganggap sejumlah tokoh yang menolak pemindahan IKN ke Kalimantan tidak berdasar karena itu hanya kekhawatiran belaka. Padahal, tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan data dan dokumen tentang IKN yang banyak tokoh mendapatkan data-data dan dokumen eksklusif tentang rencana besar pemindahan ibu kota ke luar jawa. Andrinof berujar, lokasi IKN sudah jelas sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi pariwisata. Untuk sektor pariwisata, perlu kita ketahui bahwa kota-kota yang dilalui sungai-sungai besar di Kalimantan bisa seperti Shanghai, Bangkok, Melbourne atau kota-kota “water Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 1 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

front city” di Eropa. Itu adalah ekonomi yang sehat dan sekaligus penghasil devisa. Ekonomi beralih dari merusak alam menjadi merawat alam karena pariwisata menimbulkan kesadaran akan lingkungan. Pemindahan Ibu Kota Negara juga mendorong pemerataan pembangunan, dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya yang bakal memberikan dampak ekonomi positif luar biasa bagi bangsa melalui jalur investasi dan perdagangan akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut. Pemindahan IKN juga menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk membangun negara secara Indonesia Sentris. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers 2 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Mundurnya SoftBank Tidak Pengaruhi Investasi di Ibu Kota Negara Baru Oleh : Aulia Hawa )* DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar Pemerintah memindahkan IKN. Relokasi tersebut mendapat respons positif para investor besar diantaranya Softbank meskipun pada akhirnya mengundurkan diri. Salah satu investor IKN yakni SoftBank diketahui mundur berinvestasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pengunduran tersebut tidak mempengaruhi investasi karena pembangunan IKN terus berjalan. Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menuturkan, pada prinsipnya pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Namun, porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin. Sidik mengatakan, komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan sejauh ini dikatakan masih dalam tahap awal. Dia berujar bahwa dalam realisasinya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah. Pemerintah juga tidak akan bergantung pada satu calon investor saja. Sejauh ini, sebagaimana telah diberitakan sejumlah potential investor berminat berinvestasi untuk program pembangunan IKN. Sidik menyebutkan, kelembagaan, termasuk struktur organisasi Otorita IKN akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi salah satu peraturan turunan prioritas amanat UU IKN. Dalam pernyataanya SoftBank mengatakan, “Kami tidak berinvetasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund. Pada akhir Januari 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pendanaan pembangunan IKN salah satunya akan mengandalkan pemanfaatan aset-aset negara. Pada taham pertama hingga 2024, Bappenas mencatat pembangunan IKN membutuhkan modal sekitar Rp 110 triliun. “Skema pendanaan pertama, akan kita optimalkan aset-aset negara yang tidak dijual, Misalnya Gedung Bappenas,” Tutut Suharso. Adapun aset- aset gedung kementerian dan lembaga yang ditinggal pindah ke Kalimantan Timur Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 3 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

bakal disewakan kepada pihak swasta. Pemerintah juga akan memikirkan pelbagai cara untuk meningkatkan nilai aset-aset tersebut guna memperkuat dukungan terhadap proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sementara itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, harus terus berlanjut siapapun pemimpin negara yang kelak akan menggantikan Presiden Jokowi. Mengingat bahwa pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara telah diatur dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang ibu kota Negara. Mundurnya SoftBank tidak mengganggu investasi di IKN mengingat Pemerintah terus melaksanakan penjajakan dengan negara-negara Timur Tengah. Bahkan, Pangeran Muhammad bin Salman dari Arab Saudi tertarik untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN. Ketertarikan tersebut menandakan investor asing masih antusias dan berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan publik diharapkan tidak terpengaruh oleh isu mundurnya SoftBank dari proyek IKN. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 4 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

PU ke-144 Tunjukkan Kesuksesan Indonesia Tangani Pandemi Covid-19 Oleh: Pandu Wibowo )* ISidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali pada 20-24 Maret 2022 menjadi forum penting untuk menunjukkan kesukesan Indonesia menangani Pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan pelaksanaan Sidang IPU ke 144 harus dapat memunculkan keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 serta bagaimana Indonesia bisa melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi harus dapat ditunjukkan agar kesuksesan Indonesia dalam menangani pandemi Covid – 19 dapat dilihat dunia Internasional. “Ya saya kira itu hal positif, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid - 19,” ujar Karyono kepada wartawan, (18/3). Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute menambahkan bahwa dengan adanya forum parlemen internasional,maka menjadi kesempatan yang bagus agar nama baik Indonesia dapat benar-benar terangkat. “Jadi, bukan hanya sekedar lewat saja perhelatan internasional tersebut, namun membawa nama Indonesia, ini harus dimanfaatkan dengan baik di forum parlemen dunia,” tuturnya. Senada dengan pernyataan Karyono, Putu Supadma Rudana selaku Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI juga menyatakan kalau memang IPU ke-144 ini merupakan momentum terbaik untuk menunjukkan keberhasilan Indonesia tangani pandemi. “Momentum (IPU) di Bali, kita melihat yang terpenting adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu mengelola tantangan pandemi Covid -19 ini secara baik, sehingga diharapkan momentum IPU ini menjadi pembukaan pemulihan kembali ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata,” ucapnya (17/3) Bahkan Anggota Komisi VI DPR RI itu juga dengan sangat percaya diri menyambut dan menerima kunjungan dunia untuk datang ke Nusa Dua, Bali. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 5 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

“Kita gaungkan dan hari ini kita juga sudah melakukan dialog dengan para Duta Besar untuk menyampaikan bahwa Indonesia sudah siap menerima kunjungan dari berbagai pihak, khususnya parlemen dari seluruh dunia untuk dapat mengunjungi Indonesia dalam kegiatan IPU ke-144 yang akan dilangsungkan di Nusa Dua, Bali,” tuturnya. Dalam kesempatan yang lain, Putu juga mengucapkan kalau Bali sudah sangat siap untuk membuka diri dengan kehadiran seluruh parlemen dari berbagai negara. “Tentunya, bisa menjadi momentum awal untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia terutama Bali telah siap kembali membuka diri. Intinya adalah bagaimana kami sudah terus berusaha mengawal agar Covid ini bisa dikendalikan. Ini adalah momentum yang baik,” ujar Putu. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 6 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Vaksinasi Lengkap Menekan Risiko Long Covid Oleh: Astrid Widia )* Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi keberbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk mengikuti program vaksinasi lengkap yang ampuh menekan risiko long Covid-19. Vaksinasi adalah hal yang wajib dilakukan saat pandemi, karena bisa memperkuat ketahanan tubuh dari Corona. Selain itu, jika mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin, maka akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga kondisi pandemi bisa diakhiri. Masyarakat sudah sadar bahwa vaksin amat penting, tak heran mereka tertib untuk divaksin di RS atau Puskesmas. Vaksin yang diperlukan oleh tubuh bukan hanya satu kali tetapi sampai 2 kali, dan jarak antar suntikan adalah 6 bulan. Jika lebih maka harus disuntik ulang untuk mendapatkan kembali khasiatnya. Setelah itu ada vaksin ketiga alias booster yang menyempurnakan, sehingga kekebalan tubuh akan makin kuat. Baru dibilang lengkap dan kita siap bertahan di masa pandemi, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Studi dari Badan Keamanan Kesehatan Inggris menemukan bahwa orang yang sudah divaksin lengkap (2 dosis) lebih kecil mengalami long Covid alias gejala Corona berkepanjangan. Long Covid adalah kondisi di mana tubuh merasa sakit dan bergejala, padahal sudah dinyatakan negatif. Ketika sakit maka rasanya bingung, harus minum obat atau cukup istirahat dan mengkonsumsi suplemen. Oleh karena itu lebih baik vaksin daripada menderita long Covid. Manusia yang divaksin memang sehat tetapi ketika ia punya komorbid dan daya tahan tubuhnya turun, serta lalai dalam protokol kesehatan, maka bisa kena Corona. Jangan bilang kalau percuma vaksin karena vaksin tetap berfungsi melindungi tubuh. Ketika apes kena Corona maka risiko kematian tidak akan terjadi karena imunitas tubuhnya lebih tinggi. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 7 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Memang bisa saja yang sudah divaksin terinfeksi virus Covid-19 saat lupa dan menurunkan masker di tempat umum. Akan tetapi walau kena Corona, tetapi orang yang sudah divaksin akan lebih cepat sembuh dan gejalanya hanya ringan. Di antaranya jarang yang kena anosmia dan tidak kena sesak nafas yang berat, dan hanya 30% yang mengalami demam tinggi. Jangan mengambil risiko untuk kena Corona dengan gejala berat lalu kena long Covid-19, karena pasti rasanya tidak enak. Saat ingin tidur malah kesusahan dan sendi rasanya kaku sekali. Jangan tolak vaksin karena jika kena Corona maka risiko terbesarnya adalah kematian. Pandemi memang memakan korban tetapi jaga nyawa ini agar tidak tercabut oleh malaikat, dengan vaksin dan disiplin protokol kesehatan. Vaksinasi lengkap (sampai 2 kali) dan booster bisa menekan risiko long Covid. Tubuh akan lebih sehat dan kuat, dan ketika kena Corona maka hanya bergejala ringan. Segeralah vaksin jika belum mendapatkannya, karena vaksin melindungi diri di masa pandemi. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers 8 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Disiplin Prokes dan PPKM Efektif Kendalikan Pandemi Covid-19 Oleh : Dian Ahadi )* Disiplin Prokes dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tercermin dari adanya penurunan kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Sudahkah Anda membeli masker saat belanja bulanan? Saat ini, masker menjadi sebuah kebutuhan pokok, karena harus dipakai setiap hari sebagai upaya pencegahan penularan Corona. Sejak awal tahun 2020 kita sudah menghafal protokol kesehatan (Prokes) dan tak hanya mengetahuinya tetapi juga mengimplementasikannya. Selain disiplin Prokes, maka pemerintah juga menerapkan lagi PPKM di seluruh Indonesia. Walau bukan PPKM level 4 yang ketat seperti dulu, tetapi pembatasan ini ampuh dalam mengurangi jumlah pasien Corona. Pasalnya, gara-gara Omicron, ada lonjakan pasien, karena ia lebih menular daripada Delta. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar Jawa ada kenaikan kasus Covid sebanyak 24%, sehingga harus ada evaluasi PPKM. Dalam artian, perlu ada peninjauan kembali, apakah PPKM benar-benar diberlakukan atau hanya ada di atas kertas. Peninjauan kembali PPKM harus dilakukan agar ada pengendalian kenaikan kasus Corona. Aturan saat PPKM adalah ketika masuk ke ruang publik (mall, bank, dll) harus scan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksin. Jangan sampai ada yang lolos seperti kasus bulan lalu, ketika ada turis lokal yang ketahuan positif Covid dan ditolak untuk menyebrang di Gilimanuk, malah jalan-jalan ke Malang dan tidak ketahuan. Untuk itu perlu ada peninjauan kembali PPKM, yang dilakukan tak hanya oleh Tim Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Semua orang harus saling menjaga diri, misalnya satpam di tempat umum harus disiplin dan harus menjaga serta menscan pengunjung dengan thermal gun serta cek Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 9 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

aplikasi peduli lindungi. Tidak boleh ada yang lolos sehingga bisa menularakan Covid- 19 dan menaikkan kasus lagi. Beberapa bulan ini kasus Covid-19 sempat naik gara-gara Omicron, meski akhirnya bisa ditekan hingga lebih dari setengahnya. Berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 , hingga 7 Maret 2022, kasus harian menjadi hanya 20.900 orang per hari setelah pada periode-periode sebelumnya mencapai 50.000 orang. Meski ada penurunan tetapi jangan lengah, karena masih harus mematuhi protokol kesehatan. Selain memakai masker maka harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Sebagai cadangan maka bawalah tisu basah karena mengandung alkohol (dalam kadar rendah) yang bisa mensterilkan tangan dari kuman dan virus pembawa penyakit. Patuhi juga Prokes lain seperti mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jangan mentang-mentang kasus Covid-19 menurun malah sengaja membuat konser dangdut atau pesta yang mengundang ribuan orang, karena pasti akan dibubarkan oleh tim satgas Covid. Selain mendapat malu, maka akan membawa kerugian karena akan didenda jutaan rupiah. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 10 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

IKN Ruang Baru Investasi Jangka Menengah dan Panjang Oleh : Rika Prasatya )* Pemerintah optimistis Ibu Kota Negara (IKN) merupakan ruang besar baru untuk investasi jangka menengah dan panjang. Pembangunan IKN merupakan bagian dari sistem mencapai visi 2045 untuk Indonesia menjadi negara maju. Rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan menjadi kenyataan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan. Presiden Joko Widodo juga telah menggelar acara syukuran serta ritual adat penyatuan tanah dan air dari penjuru negeri serta berkemah bersama para Menteri dan para Gubernur Pulau Kalimantan di titik nol IKN sebagai bukti keseriusannya memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ()/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa pemindahan IKN akan menciptakan ekonomi baru dan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan ekonomi antar wilayah Indonesia agar lebih merata dari yang sebelumnya terpusat di Jawa. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan ekonomi di IKN dan Kalimantan Timur yang akan menjadi supporting development. Samarinda akan menjadi jantung atau pusat sektor energi yang berkelanjutan dan menjadi basis manufaktur untuk energi terbarukan. Sedangkan Balikpapan akan menjadi otot, yaitu simpul yang salah satunya adalah proses hilirisasi industri pengolahan minyak dan gas menjadi produk petrokimia. Adapun wilayah sekitar IKN akan dikembangkan menjadi enam klaster, yaitu farmasi terintegrasi, ekowisata, industri teknologi bersih, pertanian berkelanjutan, bahan kimia dan produk kimia, juga klaster energi rendah karbon. Hal senada disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi, bahwa IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan menjadi magnet besar yang menarik banyak kepentingan. Hal itu terkoneksi dengan kepentingan bisnis, bukan hanya di dua kabupaten itu, melainkan juga wilayah Kalimantan Timur lainnya. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 11 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Perlu diketahui, pembangunan dan pemindahan IKN merupakan proses yang berkelanjutan. Pemindahan IKN tidak hanya akan berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Wandy Tuturoong menegaskan, dengan disahkannya UU IKN, menunjukkan pembangunan dan pemindahan IKN dirancang agar dapat terus berlanjut. Hal ini menanggapi kekhawatiran jika pembangunan dan pemindahan IKN akan dilakukan pada saat periode pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Dengan demikian, para pengusaha dan investor dapat mempersiapkan diri, sektor mana yang akan dimasukinya, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan target pembangunan yang dicanangkan antara tahun 2020-2045. Para investor dan dunia usaha juga tidak perlu takut dan khawatir untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN, karena pembangunan dan pemindahan IKN tidak akan berhenti di pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun merupakan proses yang berkelanjutan. UU IKN beserta aturan turunannya juga akan membuka peluang usaha serta investasi jangka menengah dan panjang, sehingga berpotensi mendorong transformasi ekonomi Indonesia. )* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) 12 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Kemah Presiden Jokowi Buktikan Keseriusan Pemerintah Memindahkan IKN Oleh : Putri Asikin)* Presiden Jokowi akan berkemah di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 13-15 Maret 2022. Kemah Presiden Jokowi tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ini adalah sebuah proyek besar, karena yang dipindah bukan hanya istana kepresidenan dan gedung kementrian, tetapi juga para pegawainya serta pendatang dari Jawa. Persiapannya butuh perencanaan yang matang dan diperkirakan IKN baru benar-benar sempurna pada 15 tahun lagi. Untuk melihat langsung persiapan pemindahan ibu kota, maka Presiden Jokowi akan berkemah di IKN, pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2022. Sejumlah tenda berwarna gradasi biru dan abu-abu sudah disiapkan sebagai tempat berkemah. Presiden tidak hanya sendirian, tetapi berkemah bersama Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN yang baru, beserta gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi ingin merasakan sendiri atmosfer di Penajam Paser Utara ketika sedang dibangun, sehingga mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat tersebut. Beliau memang ingin memantau langsung karena perhatian pada IKN. Jika Presiden Jokowi berkemah di IKN dan memantau langsung maka beliau akan melihat sejauh mana persiapan pembangunannya. Apakah sesuai dengan yang direncanakan dan dijadwalkan, atau malah kacau-balau dan penuh dengan aroma korupsi. Dengan cara ini maka akan Presiden Jokowi akan langsung dapat mengetahui ketika ada laporan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Pemantauan memang penting untuk meminimalisir kesalahan karena IKN dalah sebuah ibu kota, sehingga harus bagus dan merepresentasikan Indonesia. Pemerintah sangat serius dalam membangun IKN karena dengan pemindahan ini akan berdampak positif, baik bagi warga Kalimantan maupun seluruh WNI. Beban Jakarta juga akan berkurang karena sebagian warganya pindah ke Kalimantan. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 13 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemerintah dengan serius membangun IKN karena ingin agar Kalimantan lebih maju dan ada pemerataan, sehingga tidak ada pameo yang mengatakan bahwa pembangunan hanya ada di pulau Jawa. Akan tetapi, modernisasi harus ada di seluruh Indonesia, karena negeri ini bukan hanya di Jawa. Pembangunan akan dimulai dari Kalimantan dan menyusul daerah-daerah lain. Proyek IKN memang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, demi kesempurnaan tempat tersebut. Meski perkiraan selesainya 15 tahun lagi, tetapi tetap butuh pengawasan ketat agar proyek ini berhasil. Pemerintah ingin agar pemindahan ibu kota berjalan dengan mulus sehingga kita bisa membangun Indonesia, dan dimulai dari ibu kota barunya. Presiden Jokowi berkemah di IKN dan beliau membuktikan keseriusan pemerintah dalam membangun tempat tersebut. Penajam Paser Utara akan berubah menjadi Nusantara, sebuah kota ultra modern yang merepresentasikan guyubnya Indonesia. Proyek IKN harus selesai tepat waktu dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 14 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemilihan Kepala Otorita IKN Sudah Tepat Oleh : Aulia Hawa)* Presiden Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) pada 10 Maret 2022. Pemilihan Bambang Susantono dianggap sudah tepat karena berlatar belakang pakar perencanaan dan transportasi. Tanggal 10 Maret 2022 jam 3 sore, Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono menjadi kepala otorita IKN. Ia didampingi Dhony Rahajoe sebagai wakilnya. Pemilihan Bambang sebagai kepala otorita mengejutkan, karena ia bukanlah calon pemimpin yang diduga oleh masyarakat. Akan tetapi, rakyat mempercayai bahwa Presiden Jokowi pasti membuat pilihan yang terbaik. Bambang Susantono dirasa tepat dipilih jadi kepala otorita IKN karena ia memiliki latar belakang pendidikan ilmu tata kota. Terlebih, ia mempelajarinya di universitas di California, sehingga kualitasnya tak diragukan lagi. Dengan latar belakang tersebut, Bambang akan membangun ibu kota yang tak hanya cantik, tetapi juga jadi tempat yang memajukan masyarakatnya. Ibu kota negara baru memang harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang ultra modern. Pasalnya, sebagaian wilayah di sana masih berupa tanah kosong. Jika ada ahli tata kota sebagai pemimpin, maka kita optimis IKN akan tumbuh menjadi wilayah yang tertata apik dan tidak semrawut. Sebuah ibu kota harus rapi, jangan sampai nasibnya seperti Jakarta yang awut-awutan karena penduduknya terlalu padat. Pemilihan Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN juga didukung oleh masyarakat karena ia juga dikenal sebagai ahli infrastaruktur. Memang kita harus memilih para ahli untuk jadi pemimpin, agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infastruktur yang dibangun bukan sekadar jalan raya, tetapi juga gedung sekolah dan berbagai fasilitas lain yang dibutuhkan oleh warga. Pembangunan infrastruktur di IKN tidak bisa dibuat sembarangan. Pasalnya, kita tidak bisa merusak Borneo sebagai paru-paru dunia. Tidak boleh ada pembabatan hutan dan perusakan alam. Kepala IKN bisa menata kota dan membuatnya jadi maju tanpa merusak keseimbangan alam. Bambang Susantono sebagai kepala IKN dan ahli tata kota pasti memahami hal itu. Ia akan mengubah wajah Penajem Paser Utara menjadi ultra modern, tanpa merusak Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 15 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

hutan Kalimantan. Ini adalah sebuah tantangan baru karena sebuah kota bisa jadi cantik dengan alam yang indah. Selain itu, beliau juga memiliki pergaulan yang bagus di dunia internasional. Penyebabnya karena sudah berpengalaman sebagai birokrat dan networkingnya bagus. Presiden Jokowi memang mencari kepala otorita yang memiliki pergaulan internasional bagus karena butuh para investor asing untuk menanamkan modal. Sudah jelas bahwa Bambang Susantono memiliki kecakapan dan persyaratan yang diminta oleh Presiden Jokowi. Tak heran beliau terpilih menjadi kepala otorita, padahal sebelumnya belum berpengalaman jadi walikota atau bupati. Kecakapan dann latar belakang pendidikannya menjadi alasan utama untuk terpilih. Pemilihan kepala otorita IKN diadakan langsung oleh Presiden Jokowi karena merupakan hak prerogatif Presiden. Publik mempercayai pilihan beliau karena pasti akan jadi yang terbaik. Apalagi Bambang Susantono berpengalaman di birokrat dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan IKN, yakni tata kota dan wilayah, sehingga diharap bisa membangun IKN jadi ultra modern. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 16 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Mendukung Percepatan Operasional Otorita IKN Oleh : Selvi Nurhapsari)* Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan beroperasi paling lambat pada tahun 2022. Masyarakat pun mendukung percepatan operasional otorita IKN agar pemindahan IKN dapat terlaksana sesuai jadwal. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan akselerasi proses operasional Otorita IKN agar lembaga baru itu bisa segera direalisasikan. Wandy juga memastikan, pemerintah sudah memikirkan bagaimana caranya agar proses operasional otorita IKN bisa dipercepat. Di dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN tersebut telah diatur secara rinci terkait proses transisinya. Dirinya menjelaskan bahwa nantinya Otorita IKN akan dibantu oleh kementerian/lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya. Hal tersebut telah tertuang di pasal 36 ayat 2-4. Wandy mengungkapkan, proses pendirian lembaga baru, terutama setingkat kementerian memang memerlukan tahapan-tahapan dan kerap kali membutuhkan waktu yang cukup panjang. Misalnya, struktur dan kewenangan lembaga ditetapkan melalui peraturan presiden (perpres)m pengangkatan pimpinan atau kepala diatur dalam keputusan presiden (Kepres) dan pengisian struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) serta pemenuhan anggarannya. Dirinya juga mencontohkan, pembentukan kantor staf Presiden membutuhkan waktu sekiranya 3 sampai dengan 4 bulan untuk bisa sepenuhnya beroperasi. Wandy menegaskan bahwa pemerintah sudah berpengalaman dalam hal pembentukan lembaga setingkat kementerian. Jadi untuk pendirian dan operasional otorita IKN ini tentu akan mengacu pada pengalaman yang sudah ada. Pemerintah juga sudah merancang berbagai mekanisme percepatan. Ia juga memastikan, Kantor Staf Presiden bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan terus mengawal berbagai pembahasan dan penyelesaian draft aturan turunan UU IKN. Seperti Perpres tentang Otorita IKN, Perpres tentang rencana Induk IKN, Peraturan pemerintah tentang pendanaan dan Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 17 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Keppres tentang pengalihan fungsi DKI Jakarta ke Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Wandy juga mengatakan, bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki kriteria untuk calon kepala otorita. Selain sosok tersebut tidak terafiliasi partai politik, bekas kepala daerah dan memiliki latar belakang arsitek, menurutnya Jokowi juga memiliki kriteria lain. Kriteria tersebut antara lain seperti managerial skill untuk mengkoordinasikan berbagai pekerjaan dan berbagai kementerian/lembaga yang pada awal pembangunan IKN masih akan terlihat secara langsung di lapangan. Selain itu juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan beragam stakeholder, terutama pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan masyarakat setempat. Dalam pasal 1 angka 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu Kota Negara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selain itu, dalam pasal 10 ayat 2, Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 18 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Mendukung Keputusan Presiden Memilih Kepala Ibu Kota Negara Oleh : Alfisyah Kumalasari )* Presiden Jokowi belum menentukan siapa yang akan menjadi otorita di IKN. Akan tetapi masyarakat menerima siapa saja yang jadi otorita, karena mereka percaya bahwa presiden akan memilihkan sosok terbaik. Pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih dalam proses persiapan. Selain persiapan dari bidang infrastruktur dan finansial, persiapan lain adalah sosok yang akan jadi otorita di sana. Masyarakat sudah kasak- kusuk, siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan? Penyebabnya karena sebagai wilayah baru maka ada banyak tantangan baru juga di sana. Beberapa hari lagi Presiden Jokowi akan mengumumkan siapa yang jadi pemimpin di ibu kota negara baru. Beliau berkata bahwa sang otorita tak hanya pandai dalam memimpin dan mengelola wilayah, tetapi juga aktif di pergaulan internasional. Penyebabnya karena nanti di IKN akan ada banyak potensi yang bisa ditawarkan pada para investor, sehingga butuh seseorang yang punya banyak relasi di luar negeri. Tantangan pertama di Penajam Paser Utara adalah adaptasi dengan warga asli Borneo. Pemimpin, staff, dan ASN adalah pendatang di Kalimantan Timur. Jadi sebagai orang baru, mereka memposisikan diri untuk menghormati warga asli di sana serta membangun hubungan yang baik. Namun ia tidak perlu khawatir karena tokoh adat Dayak maupun Banjar mendukung IKN sehingga bisa beradaptasi dengan cepat. Sedangkan tantangan kedua di IKN adalah pengembangan wilayah yang berintegrasi dengan alam. Otorita Penajam Paser Utara tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keseimbangan alam. Jangan sampai ada banjir atau kekeringan gara-gara pembangunan yang tidak selaras dengan alam. Pemimpin IKN juga harus mampu menarik banyak investor asing karena memang diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Di Kalimantan Timur memang ada banyak potensi selain pertambangan, misalnya eksotisme alam. Jadi nanti bisa ada cagar Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 19 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

alam atau wisata flora dan fauna yang dikemas secara modern dengan bantuan investor. Tentu dengan mempertimbangkan keselamatan flora dan fauna di sana. Sementara itu, Nirwono Joga, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti menyatakan bahwa pemilihan otorita Ibu kota Negara dari kalangan non parpol sudah tepat. Pasalnya, sangat penting untuk meminimalisir kepentingan politik dalam pembangunan IKN. Dalam artian, memang jangan sampai ada campur tangan politis yang malah membuat pembangunan di IKN malah kacau-balau, karena ada pertentangan. Kader partai memang berpengalaman, tetapi masih ada banyak sosok lain yang bisa memimpin IKN secara jujur dan independen. Siapapun yang akan dipilih jadi kepala IKN Di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik oleh seluruh WNI maupun warga Borneo, mereka akan menerima dengan baik. Penyebabnya karena semua orang percaya bahwa Presiden Jokowi akan memilihkan pemimpin terbaik dan bisa menjalin relasi, baik dengan warga asli Kalimantan, maupun dengan investor asing. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 20 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemindahan Ibu Kota Negara Wujud Kemajuan Bangsa Oleh : Novan Abdillah )* Ibu kota negara akan dipindah dari Jawa ke Kalimantan. Pemindahan ini diharapkan dapat membawa kemajuan bangsa, karena akan ada pemerataan kemajuan di berbagai wilayah di negeri ini. Pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menjadi topik yang hot untuk dibicarakan. Maklum baru kali ini masyarakat melihat secara langsung prosesi pemindahan ibu kota, yang tentu membutuhkan persiapan besar. Mereka yakin akan manfaat dari pemindahan ini, demi kemajuan bangsa. Andrinof Chaniago, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan tujuannya demi kemajuan bangsa, demi wajah baru negeri ini yang lebih Indonesiasentris. Ketika ibu kota dipindah dari Jawa ke kalimantan maka akan meninggalkan stigma lama Jawa sentris, yang telah ada selama ratusan tahun. Pulau Jawa memang sejak dahulu kala diplot sebagai ibu kota nusantara. Tak hanya di masa kemerdekaan, tetapi juga di era penjajahan Belanda. Bahkan di masa kerajaan Majapahit, Jawa juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan mereka. Oleh sebab itu ketika Indonesia merdeka, amat wajar ketika Batavia, yang berubah namanya jadi Jakarta, dijadikan ibu kota negara. Akan tetapi kelemahan dari jawa sentris adalah semua pembangunan ada di pulau terebut. Akibatnya ada ketimpangan antara pulau jawa dengan pulau lainnya. Padahal Indonesia tidak hanya jawa, tetapi ada juga sumatera, kalimantan, dan ribuan pulau lain. Jawa jadi identik dengan Indonesia padahal seharusnya tidak, karena wujud dari negeri ini adalah masyarakat dari berbagai etnis. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 21 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Jika ibu kota dipindah ke Kalimantan maka otomatis negeri ini akan maju, karena ada pemerataan pembangunan. Pertama dimulai dari Borneo lalu merambat ke pulau lain. Lama-lama semua wilayah akan mengalami kemajuan, dari Sabang sampai Merauke. Andrinof melanjutkan, janganlah banyak orang meremehkan Kalimantan sebagai wilayah bekas hutan. Penyebabnya karena di pulau tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alam. Mulai dari batu bara dan bahan tambang lain, sampai kekayaan alam di hutan belantaranya. Akan tetapi pembangunan di Kalimantan Timur akibat dibuatnya ibu kota baru juga tidak otomatis merusak hutan di dalamnya, karena sudah menggandeng para ahli, mulai dari insinyur teknik, arsitek, sampai ahli lingkungan. Diusahakan ada minimalisir kerusakan hutan ketika ada ibu kota negara baru. Apalagi di sana yang dijadikan wilayah ibu kota adalah tanah adat pemberian Kerajaan Kutai Kertanegara, sehingga wajib dipelihara. Menurut Andrinof, Kalimantan bisa dibangun tanpa merusak kekayaan alamnya. Justru nanti yang bisa ditonjolkan adalah wisata sungai dan segala eksotismenya. Jika dipercantik maka kita optimis bisa menarik perhatian banyak turis mancanegara. Bahkan Malaysia sudah ancang-ancang ingin investasi ketika tahu bahwa di Kalimantan Timur akan ada pembangunan untuk sektor pariwisata. Investasi dari Malaysia membuktikan bahwa pemindahan ibu kota negara adalah suatu hal yang positif. Jika ada banyak investor maka otomatis bisa menambah devisa negara. Dengan begitu, maka pengeluaran pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru di Borno akan bisa ditutup dari keuntungan hasil investasi tersebut. Banyaknya investor juga menunjukkan kepercayaan dari dunia internasional. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 22 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemindahan IKN Minimalkan Ancaman Negara Oleh : Aditya Akbar )* Rencana pemindahan Ibu Kota Negara tentu tidak direncanakan tanpa adanya tujuan, selain demi pemerataan, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga dinilai dapat meminimalkan ancaman negara. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) yang hendak dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dapat meminimalkan potensi ancaman terhadap negara. Budi mengatakan penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis, termasuk IKN. Dalam keterangan tertulisnya Budi mengatakan penaklukan negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis termasuk Ibu Kota Negaranya sebagai simbol runtuhnya sistem negara tersebut. Pemisah akan ibu kota negara dengan kota-kota lain akan meminimalkan ancaman negara. Sebelumnya, Jokowi menyebut IKN Nusantara akan dijadikan contoh kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini. Jokowi juga mengaku bahwa dirinya ingin menunjukkan IKN sebagai contoh transformasi suatu negara baik dari segi lingkungan, cara kerja, basis ekonomi dan teknologi. Sementara itu, dalam segi peningkatan kualitas kesehatan dan pandidikan, serta tata sosial yang toleransi dan menjunjung etika publik. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah memberikan dukungan penuh agar Presiden Jokowi berani memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurut Prabowo, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang strategis dan memang sudah harus dilakukan demi segera memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi negara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai Prabowo sudah melewati segara pertimbangan Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 23 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

dan studi yang matang sehingga langkah pemindahan ini sudah semestinya diwujudkan. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi menilai potensi ancaman pertahanan di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru lebih kecil karena daerah tersebut lebih tertutup daripada Jawa. Meski potensi ancaman kecil, Muradi juga mengingatkan agar pemerintah harus tetap mengembangkan kekuatan pertahanan. Pertimbangannya karena secara geografis Kalimantan Timur dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia hingga Filipina. Muradi juga menilai kedalaman laut di Selat Makassar menjadi alasan lain menurunnya potensi ancaman pertahanan jika lokasi IKN berada di Kalimantan Timur. Dirinya menuturkan kedalaman laut tersebut bisa membuat kapal selam hingga kapal perang modern dan berukuran besar bisa berada di dekat ibu kota. Ia menambahkan pemindahan ibu kota secara otomatis akan berdampak pada pemindahan Markas Besar TNI dan Polri. Akan tetapi, ia mengatakan pemindahan itu tidak akan mempengaruhi koordinasi ketika terjadi ancaman. Menurutnya koordinasi tidak akan terganggu karena adanya teknologi komunikasi. Selain itu, sudah ada satuan yang tersebar di Indonesia. Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando Wanggai mengatakan bahwa Pansus RUU IKN menetapkan realisasi pemindahan IKN akan mulai dilakukan pada semester I/2024. Menurutnya, pemerintah menargetkan proses pemindahan IKN bisa selesai secara keseluruhan di tahun 2045. Target tersebut sesuai dengan masterplan yang dirancang. Luas lahan yang direncanakan untuk IKN, menurut Velix, luas total tersebut 3 kali lebih luas dari wilayah DKI Jakarta. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 24 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Mendukung Indonesia Menuju Endemi Oleh : Savira Ayu )* Masyarakat mendukung strategi Pemerintah yang sedang menyiapkan skenario transisi pandemi menuju endemi Covid-19. Dengan adanya strategi baru tersebut, maka diharapkan masyarakat akan dapat beraktivitas seperti sediakala namun tetap aman dari penularan Covid-19. Namun situasi pandemi bisa diakhiri dan statusnya berubah jadi endemi. Endemi adalah keadaan di mana kondisi di mana penyakit mewabah tetapi hanya terbatas di area tertentu. Perbedaan antara pandemi dan endemi adalah luasnya wilayah yang terdampak. Jadi, setelah jadi endemi, maka Corona hanya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Profesor Wiku Adisasmito, juru bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19, menyatakan bahwa Indonesia bisa berkaca sudah sejauh mana siap untuk transisi menuju masyarakat produktif yang aman Covid-19. Memang saat ini sudah ada penurunan kasus Corona tetapi penularan omicron pernah lebih tinggi daripada delta. Dalam artian, ketika kasus Corona masih cukup tinggi (di atas 10.000 pasien per hari) maka tidak bisa dikatakan sebagai endemi. Apalagi penyebarannya juga masih meluas. Akan tetapi kita tidak boleh pesimis. Jika semuanya disiplin maka bisa berubah jadi fase endemi dalam waktu dekat. Dengan catatan, seluruh warga taat untuk vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Saat ini memang sudah ada persiapan sebelum masa endemi, karena di beberapa daerah sudah menjadi zona hijau. Jika mayoritas provinsi di Indonesia menjadi zona hijau maka pandemi akan berubah jadi endemi, karena Corona hanya ada di daerah tertentu. Masyarakat mendukung perubahan status di Indonesia, dari fase pandemi ke endemi. Mereka ingin hidup seperti dulu lagi, di mana bisa bebas bepergian tanpa ada rasa Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 25 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

khawatir tertular Corona. Ketika ada endemi maka mereka tinggal menghindari daerah yang masih terkena virus Covid-19. Akan tetapi, untuk mencapai masa endemi, maka butuh persiapan matang. Terutama dari mental masyarakat, karena mereka tidak boleh menyerah di kala pandemi. Jika keadaan ini ingin cepat diakhiri, maka harus disiplin. Terutama dalam vaksinasi dan protokol kesehatan. Jika ingin cepat endemi maka jangan malah menolak vaksinasi. Alangkah anehnya ketika ada sesuatu yang gratis dan bermanfaat, malah dihindari dengan alasan ini dan itu. Vaksin jelas halal dan dijamin oleh MUI. Oleh karena itu, ayo vaksin, kalau bisa sampai 3 kali injeksi alias booster, agar ketahanan tubuh terjaga. Selain vaksinasi, semuanya harus taat dalam protokol kesehatan, tidak hanya 3M, tetapi sampai 10M. Protokol bukan hanya slogan yang wajib dihafalkan, tetapi juga harus dilakukan. Seperti misalnya memakai masker (berapa stok masker di rumah?), mencuci tangan atau memakai hand sanitizer (sudah simpan juga kan di dalam tas?), dll. Ketika pandemi ingin diubah jadi endemi maka ada berbagai syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, semua WNI yang berusia 6 tahun ke atas harus divaksin plus booster agar makin sehat. Kedua, semuanya tertib dalam mematuhi protokol kesehatan. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 26 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Mendukung Optimalisasi Program Vaksinasi Oleh : Savira Ayu)* Badan Intelijen Negara (BIN) terus menggencarkan percepatan vaksinasi demi memenuhi target 70%-75% populasi secara nasional. Puncak kasus positif Covid-19 diperkirakan sudah terlampaui, namun justru target vaksinasi harus dicapai agar tidak ada pembalikan fenomena. Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan, percepatan vaksinasi diperlukan untuk memastikan keberlangsungan fenomena penurunan positivity rate nasional. Data 4 Maret 2022 menunjukkan, positivity rate Covid-19 di Indonesia sudah turun menjadi 16,3 persen dari 18,2 persen pada akhir Februari 2022. Pada saat yang sama, ada 15 provinsi yang mengalami penurunan kasus harian dan 8 provinsi yang melandai. Budi menuturkan, ini merupakan data yang menggembirakan, tapi tidak boleh mengurangi kewaspadaan. Saat puncak positivity rate terlampaui, dan penurunan kasus harian terlihat, upaya pengendalian penyebaran Covid-19 justru harus dioptimalkan. Agar fenomena itu berlanjut ke titik yang paling dekat bagi Indonesia untuk aman dari pandemi. Meski puncak positivity rate terlampaui, lanjut Budi Gunawan, tidak berarti pandemi telah berakhir. Itu hanya titik jenuh yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan vaksinasi, upaya deteksi dan mitigasi, serta disiplin protokol kesehatan. Dalam sepekan terakhir BIN juga menggencarkan vaksinasi untuk meningkatkan capaian di kalangan anak-anak, lansia, dan umum. Vaksinasi setidaknya digelar di 12 provinsi yang disebar di puluhan titik pelayanan. Cakupan vaksinasi diperluas hingga ke pelosok desa atau pulau yang selama ini sulit dijangkau yang dikenal dengan istilah wilayah 4T; Terpencil, Terjauh, Terdalam, Terluar. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 27 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Di Kepulauan Bangka Belitung, BIN daerah (BINDA) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) hingga unit terkecil untuk melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah atau door to door. Sementara itu di Provinsi Riau, Binda setempat menggelar vaksinasi secara serentak di enam wilayah yang juga memiliki wilayah terdalam, terjauh dan terpencil, yakni Bengkalis, Dumai, Meranti, Rohil, Rohul dan Siak. Jumlah vaksin yang berhasil disuntikkan mencapai 248.000 dosis per bulan, dengan sasaran utama anak usia 6- 11 tahun dan lansia. Kabinda Riau Brigjen TNI Amino Setya Budi mengatakan, pihaknya memakai metode terpusat dan door to door, dengan tujuan agar cakupan meluas. Dengan demikian akan terbentuklah benteng pelindung bagi masyarakat, termasuk di wilayah terjauh, terdalam dan terpencil. Sementara itu, di Sulawesi Utara yang juga memiliki banyak kepulauan terluar di perbatasan, jajaran BIN membentuk satuan tugas tersendiri, bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Kabinda Sulawesi Utara Laksma TNI Adriansyah mengatakan, pihaknya mengakselerasi ke seluruh lapisan masyarakat di Sulut, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 4T, dengan menargetkan 5.000 dosis per hari. Perlu kita ketahui juga bahwa vaksinasi juga menjadi kegiatan yang dapat mengurangi gejala berat. Evaluasi efektifitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di Jakarta, meliputi perawat, dokter, bidan , teknisi dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mempercepat distribusi vaksin ke berbagai daerah. Vaksinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebagai bagian dari upaya menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19. Menurutnya, di beberapa daerah saat ini masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi warganya. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute. 28 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Waspada Hoaks Pencabutan Status Pandemi Covid-19 Oleh : Made Prawira )* Masyarakat diminta mewaspadai hoaks seputar pencabutan status pandemi Covid-19 meskipun Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam relaksasi. Status pencabutan status pandemi adalah kabar bohong dan rakyat diminta untuk selalu mematuhi Prokes. Virus Corona telah menyebabkan rusaknya berbagai tatanan kehidupan. Hingga saat ini, penyebaran virus tersebut masih terjadi dan melanda secara global dan kita jadi dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan yang tidak enak. Semua hal dilakukan mulai dari menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, serta berjuang menjaga imunitas agar tidak terkena Corona. Ketika ada surat edaran yang beredar di WA dan media sosial, yang menyatakan bahwa status pandemi dicabut, maka masyarakat bersorak gembira, karena rindu akan suasana normal. Akan tetapi mereka jangan senang dulu karena ternyata itu adalah kabar palsu atau hoaks. Abdul Muhari, Kepala Plt Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyatakan bahwa surat edaran yang menyatakan bahwa status pandemi dicabut itu hoaks. Yang beredar adalah potongan halaman terakhir dari surat edaran satgas penanganan Covid-19 nomor 9 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri saat pandemi. Abdul Muhari melanjutkan, surat yang asli tidak menyatakan dicabutnya status pandemi, melainkan mencabut surat edaran sebelumnya tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri. Dalam artian, masyarakat jangan langsung percaya jika ada surat edaran yang beredar, apalagi hanya via grup wa, karena bisa dipastikan bahwa itu hanya hoaks. Untuk mengecek segala sesuatu tentang pandemi dan virus Covid-19 maka warga diminta untuk langsung membuka situs resmi dari pemerintah, bukannya Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 29 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

mempercayai berita di media sosial atau grup wa. Pasalnya, bisa saja itu hanya hoaks, editan, atau hanya perodksi dari situs murahan (seperti koran abal-abal jika di dunia nyata). Saat pandemi memang rentan sekali hoaks dan propaganda. Masyarakat diminta untuk waspada dan tidak mudah percaya hoaks. Salah satu ciri hoaks adalah ia di- share berkali-kali dan diawali dengan kata-kata: waspadalah! Awas! Perhatikan juga isi berita atau surat edaran, karena jika tidak logis maka dipastikan itu hoaks. Status pandemi belum dicabut oleh pemerintah karena beberapa sebab. Pertama, belum ada perintah resmi dari WHO, karena memang pandemi masih berlangsung secara global. Kedua, virus Covid-19 masih berada di Indonesia dan belum juga punah, malah ada mutasinya juga. Sedangkan yang ketiga, jumlah pasien di Indonesia masih ada. Berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 Per 6 Maret 2022, masih 26.000-an per hari. Jumlah ini sudah agak turun karena bulan lalu masih berkisar 36.000 pasien per harinya. Diharap, jumlah pasien bisa terus ditekan, agar banyak yang sembuh dari Corona sementara yang lain jangan sampai ketularan. Selain itu, jumlah WNI yang sudah divaksin baru 50%, sehingga belum mencapai keadaan herd immunity. Penyebabnya karena jika ingin mencapai status kekebalan kelompok maka minimal jumlah penduduk yang sudah divaksin adalah 75%. Diharap vaksinasi nasional akan makin lancar, agar makin banyak WNI yang sudah mendapatkan vaksin sampai 3 kali. Kita memang sudah lelah menghadapi pandemi karena belum tahu kapan berakhirnya. Akan tetapi, memang harus lebih sabar dan tawakkal, sambil menunggu situasi buruk ini selesai. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imunitas, sehingga penularan Corona terus menurun dan pandemi bisa diakhiri dengan cepat. )* Penulis adalah Pemerhati Kesehatan Masyarakat. 30 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pelonggaran Aktivitas Masyarakat Harus Tetap Prokes Ketat Oleh: Dian Ahadi )* Setelah dua tahun pandemi dan situasi aman, maka ada pelonggaran aktivitas masyarakat, salah satunya peniadaan tes antigen maupun Polymerase Chain Reaction (PCR). Kendati demikian, pelonggaran aktivitas ini diharapkan dapat dibarengi dengan Prokes ketat karena Covid-19 masih ada di sekitar kita. Aktivitas masyarakat saat pandemi berbeda jauh sebelum ada serangan Corona. Kita diminta untuk mengurangi mobilitas karena pergerakan masyarakat secara massal bisa menyebabkan penularan virus Covid-19. Setelah era new normal maka aturan diubah, boleh beraktivitas di luar tetapi saat akan naik pesawat, kereta api, dan alat transportasi lain harus tes PCR terlebih dahulu. Akan tetapi aturan ini direvisi kembali. Menko Manives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa jika masyarakat ingin naik pesawat atau moda transportasi apapun, tidak butuh tes PCR terlebih dahulu. Mereka cukup menunjukkan kartu vaksin (sudah dua kali vaksin) atau scan aplikasi peduli lindungi. Pelonggaran ini diterapkan karena sudah lebih dari 50% WNI yang sudah divaksin, sehingga sebentar lagi kita sudah memiliki status kekebalan kelompok. Selain itu, kasus Covid-19 terus menurun. Jika bulan Februari 2022 lalu pasien Corona mencapai 36.000-an per hari, maka per 7 Maret 2022 pasiennya hanya 20.000-an per harinya. Akan tetapi pelonggaran ini jangan membuat kita euforia lalu melepaskan masker. Jika ada perubahan aturan oleh pemerintah maka wajib ditaati, dan termasuk juga masih menaati Protokol Kesehatan (Prokes). Pasalnya, pandemi masih belum dinyatakan usai, karena Corona masih berada di negeri ini. Kita harus tetap waspada dan taat Prokes karena masih ada Corona, khususnya varian Omicron. Ingatlah bahwa Omicron lebih cepat menular sampai 70 kali daripada Delta, sehingga harus dilawan dengan imunitas tubuh yang kuat dan penerapan protokol kesehatan. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 31 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Jangan sampai ada pelanggaran Prokes karena hanya memakai masker saat bertemu dengan petugas, tetapi setelah itu dilepas. Masker harus dipakai ketika keluar rumah, bahkan saat hanya ke warung sebelah atau menyapu halaman. Saat bepergian yang agak jauh (misalnya ke supermarket) maka kenakan masker ganda dengan posisi masker disposable di dalam dan yang dari kain di luar. Mirisnya saat ini banyak yang bepergian tanpa masker dengan alasan tidak ada pengawasan ketat seperti dulu. Padahal kita tetap harus memakainya karena untuk perlindungan, bukan karena takut didenda. Persiapkan selusin masker disposable sehingga saat naik transportasi umum bisa diberikan ke mereka yang tidak memakai masker, jadi akan sama-sama sehat. Semua aturan yang diterapkan adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya Corona. Ketika ada pelonggaran aturan dan boleh bepergian tanpa harus tes PCR terlebih dahulu, bukan berarti bebas keluyuran tanpa masker. Akan tetapi harus taat Prokes agar tubuh sehat tanpa dihinggapi virus Covid-19 varian Omicron atau yang lain. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute. 32 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Menyukseskan Vaksinasi Booster Tangkal Penyebaran Covid-19 Oleh : Andi Saputra )* Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi, baik dosis kedua maupun ketiga ke berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam program tersebut karena efektif menangkal penyebaran Covid-19 yang terus bermutasi. Masa pandemi belum juga berakhir dan kita melakukan segala cara agar tidak tertular Corona. Misalnya dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga imunitas, dan makan makanan yang bergizi. Ikhtiar lain agar tidak tertular virus Covid-19 adalah dengan vaksinasi, karena jika sudah disuntik akan lebih kuat dalam melawan Corona. Vaksinasi wajib dilakukan sampai 3 kali alias ditambah dengan booster, yang diberikan 3 bulan pasca suntikan kedua. Mengapa sampai 3 kali? Penyebabnya jika ditambah dengan booster, maka imunitas akan makin naik. Tubuh akan makin kebal terhadap virus Covid-19, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan, karena masa pandemi belum selesai. Vaksin booster diperlukan untuk menghadapi Omicron, karena jika sudah divaksin yang ketiga, tubuh akan makin kuat melawan varian Corona yang baru ini. Kita harus mewaspadai Omicron karena menular 70 kali lebih cepat daripada delta, sehingga wajib divaksin booster. Jika semua WNI sudah dibooster maka akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga situasi pandemi bisa diakhiri. Saat sudah divaksin booster maka akan lebih aman ketika bermobilitas, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Memang tidak semua sarana transportasi mensyaratkan penunjukan kartu vaksin, tetapi tidak ada salahnya untuk melindungi diri. Penyebabnya karena kita tidak tahu siapa saja yang sehat dan siapa yang berstatus orang tanpa gejala, sehingga potensi penularan ada di mana-mana. Jumlah pasien Corona memang sudah menurun. Jika pada Februari 2022 mencapai 36.000 orang per hari, maka pada awal Maret 2022 ‘hanya’ 26.000-an pasien per Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 33 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

harinya. Akan tetapi kita tidak boleh bangga karena angka itu masih cukup tinggi. Untuk menghindari jadi pasien selanjutnya, maka wajib untuk vaksin sampai 3 kali dan taat protokol kesehatan. Lagipula, vaksin booster masih digratiskan oleh pemerintah, dan kesempatan emas ini harus diambil agar tetap sehat. Bandingkan dengan di Singapura atau negara lain yang mematok harga untuk vaksinasi seharga ratusan dollar. Pemerintah paham bahwa kondisi finansial rakyat sedang oleng saat pandemi, sehingga menggratiskan vaksinasi, agar mereka tidak terbebani. Vaksin booster juga memiliki Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang minim, hanya mengantuk dan mudah lapar, serta jarang ada yang demam. Namun sebagai proteksi, setelah disuntik vaksin booster sebaiknya minum paracetamol lalu istirahat, jadi bagi para pekerja bisa minta izin cuti selama 2 hari untuk pemulihan. Untuk mengetahui kapan jadwal vaksin booster maka caranya sangat mudah. Cukup buka aplikasi peduli lindungi lalu akan tertera jadwal vaksinnya. Biasanya tiga bulan pasca suntikan kedua akan ada tiket secara otomatis. Kemudian, datanglah ke RS atau klinik terdekat yang menyediakan vaksin booster dan tunjukkan tiket tersebut, dan mengantre dengan tenang untuk disuntik. Vaksin booster adalah sebuah ikhtiar agar tidak tertular Omicron atau varian Corona lainnya. Ayo segera vaksin ketika tiketnya sudah didapat, biasannya 3 bulan sesudah suntikan kedua. Agar lebih kuat saat pandemi, maka wajib vaksinasi dan menjaga imunitas tubuh dengan makan yang bergizi dan rajin berolahraga, serta menjaga higienitas lingkungan. )* Penulis adalah Koordinator Forum Literasi Gunung Kidul 34 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Taat Prokes Kunci Sukses Hadapi Omicron ‘Siluman’ Oleh: adminhijauhitam Covid-19 varian Omicron terus bermutasi salah satunya menjadi subvarian BA.2 atau yang disebut sebagai omicron siluman. Masyarakat diminta tetap tenang dan selalu menaati Protokol Kesehatan sebagai kunci menghadapi penyebaran virus tersebut. Ahli Epidemiologi Penyakit Menular dan Pimpinan Teknis Covid-19 di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Maria Van Kerkhove menyebutkan bahwa varian Omicron tidak berhenti sampai di BA.2. bahkan kabar terbaru sudah ada varian BA.3. Pada tanggal 5 Maret 2022, Maria mengabarkan bahwa subvarian Omicron BA.2 yang semula dianggap parah rupanya dinilai sama ringannya seperti BA.1. Baru setelah itu Maria sedikit menyebut adanya Omicron Siluman dari subvarian lainnya yaitu BA.3. Dengan adanya laporan subvarian Omicron BA.3, WHO seperi mengisyaratkan bahwa pandemi Covid-19 belum benar-benar berakhir, dan SARS-Cov-2 atau Virus Corona masih merupakan virus berbahaya yang mengintai di sekitar kita. Di Indonesia sendiri, per 5 Maret 2022, kasus Omicron Siluman telah bertambah menjadi 335 jiwa. Varian Omicron pertama kali terdeteksi pada bulan November 2021. Tepat pada tanggal 26 November 2021, WHO telah menetapkannya sebagai Varian of Concer (VoC) atau varian yang mengkhawatirkan. WHO menjelaskan bahwa Omicron termasuk garis keturunan Pango B.1.1.529 dan garis keturunan Pango BA.1, BA.1.1. BA.2 dan BA.3. Sebuah studi penelitian yang diterbitkan pada 18 Januari 2022 di Journal of Medical Virology juga telah mengonfirmasi keberadaan sub-garis keturunan BA.3. Masih dari studi tersebut diketahui bahwa subvarian Omicron BA.3 pertama kali terdeteksi di barat laut Afrika Selatan. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 35 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Sesuai penelitian pada 11 Januari 2022 dari total sekuens genom yang dikirimkan ke database GISAID hanya 0,013 persen yang merupakan subvarian Omicron BA.3 dan yang tertinggi adalah BA.1. Studi lebih lanjut menemukan bahwa ada lebih sedikit mutasi pada BA.3 daripada BA.1 dan berspekulasi bahwa hilangnya mutasi mungkin menjadi alasan mengapa BA.3 memiliki jumlah infeksi yang lebih sedikit. Maria menuturkan, bahwa BA.3 telah disebut sebagai garis keturunan Omicron yang kurang lazim oleh banyak penelitian. Sejauh ini subvarian dominan Omicron adalah BA.1 dan BA.2, di mana keduanya tidak memiliki perbedaan dalam tingkat keparahan yang ditimbulkannya. Perlu diketahui juga bahwa gejala terinfeksinya Omicron siluman tidak jauh berbeda dengan Covid-19 pada varian sebelumnya. Sementara itu gejala seperti kehilangan indera penciuman dan perasa tidak terdeteksi pada Covid-19 Omicron siluman ini. Selain itu, infeksi juga terjadi melalui sekresi yang dikeluarkan dari mulut atau hidung pasien Covid-19 seperti air liur, droplet, batuk, bersin dan lain sebagainya. Dikhawatirkan subvarian Omicron ini dapat memicu gejala berat dari varian aslinya. Namun sejauh ini pemerintah masih belum menunjukkan adanya perbedaan antara varian Omicron dan Omicron siluman ini. Kriteria varian Omicron adalah kehilangan tiga gen yang dapat ditemukan dari tes PCR. Namun, untuk subvarian Omicron siluman ini tidak memiliki gen yang hilang seperti varian sebelumnya. Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menuturkan, subvarian Omicron BA.2 atau Omicron Siluman memiliki kemampuan menular lebih cepat daripada varian Omicron yang sekarang. Oleh sebab itu, deteksi dini apabila muncul gejala covid-19 dengan test PCR maupun rapid test antigen dinilai efektif untuk mencegah terjadinya cluster penularan yang lebih luas. Dokter Nadia sempat mengatakan bahwa subvarian BA.2, dapat mengakibatkan orang yang terpapar mengalami sakit yang berkepanjangan. Dirinya juga menuturkan, subvarian Omicron BA.2 atu Omicron siluman memiliki kemampuan menular lebih cepat daripada Omicron yang saat ini. Oleh sebab itu, tes PCR maupun Rapid test antigen dinilai efektif dalam mencegah penularan yang lebih luas. )* Penulis adalah Pemerhati Kesehatan Masyarakat 36 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Mewaspadai Penyebaran Covid 19 Subvarian BA.2 Omicron Oleh : Deka Prawira )* Pandemi belum juga usai dan sekarang kita harus lebih bersabar karena ada subvarian BA.2 Omicron. Untuk melawannya maka harus vaksinasi sampai 3 kali (booster) dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Corona masih saja bercokol di muka bumi dan sebagai virus, ia terus bermutasi. Hal ini wajar karena ada sel inang tempat virus bergantung. Kondisi ini tentu memusingkan karena kita berharap pandemi akan cepat selesai, tetapi malah ada varian baru, sehingga harus lebih optimis untuk menanti akhir dari pandemi. Pemerintah juga berusaha untuk meminimalisir efek dari mutasi tersebut. Saat ini ada virus hasil mutasi terbaru yakni subvarian BA.2 Omicron. Beda dengan subvarian BA.1 Omicron, maka ia jauh lebih cepat menyebar. Hal ini diungkap oleh Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, dokter Siti Nadia Tarmizi. Subvarian ini sudah memakan korban sebanyak 252 orang. Dokter Siti menambahkan, masyarakat harus waspada akan penyebaran subvarian BA.2 Omicron. Caranya dengan vaksin sampai tiga kali alias booster dan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 10M. Ia juga berharap sebelum Ramadhan, cakupan vaksinasi mencapai lebih dari 70%, sehingga masyarakat bisa menjalankan bulan puasa dengan aman. Dalam artian, cakupan vaksinasi memang harus ditingkatkan untuk melawan Corona subvarian BA.2 Omicron. Dengan vaksinasi maka akan meminimalisir penularan Corona varian apa saja, karena daya tahan tubuh akan meningkat, sehingga tidak mudah untuk terkena virus. Masyarakat wajib mengecek jadwal di aplikasi Peduli Lindungi, kapan mereka wajib mendapatkan booster, lalu datang ke RS terdekat untuk disuntik. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 37 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Vaksinasi memang wajib karena bisa meningkatkan imunitas dan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Nanti jika minimal 75% WNI sudah divaksin maka akan terbentuk herd immunity dan meminimalisir penularan Corona, baik omicron maupun varian apa saja. Oleh karena itu vaksinasi massal makin ditingkatkan intensitasnya agar tidak ada lagi yang terinfeksi oleh Corona subvarian BA.2 Omicron. Virus Covid-19 subvarian BA.2 Omicron memang lebih ganas karena bisa menyebar 70 kali lipat daripada varian Delta. Jika ia terlalu mudah menular maka bahaya karena bisa menaikkan lagi kasus Corona. Oleh karena itu masyarakat diharap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, demi keselamatan diri sendiri dan keluarga inti. Jangan pernah lelah untuk tak hanya menghafal protokol kesehatan 10M tetapi juga mempraktikannya. Masker adalah benda wajib yang dikenakan saat di luar rumah. Bahkan ketika hanya menyapu teras atau menyiram tanaman, juga harus pakai masker. Saat pergi ke pasar atau tempat umum lainnya, lapisi lagi masker disposable dengan masker kain karena memperkuat filtrasi. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan atau memakai hand sanitizer agar tangan tetap higienis, sedangkan saat baru masuk rumah bisa langsung mandi dan keramas lalu mengganti baju, agar tidak ada bakteri maupun virus yang menempel. Bersihkan juga bagian dalam dan luar rumah, juga AC atau kipas angin, karena Corona bisa menyebar di udara yang kotor dan pengap. Protokol kesehatan lain yang wajib dipatuhi adalah mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ketika kasus covid sedang naik maka tahan diri dan jangan bepergian jauh. Masyarakat harus mewaspadai penyebaran Corona subvarian BA.2 Omicron, karena ia bisa lebih cepat menular daripada varian delta. Semua orang wajib divaksin sampai tiga kali dan menjaga kesehatan masing-masing. Patuhi juga protokol kesehatan 10M agar selamat dari Corona varian apa saja. )* Penulis adalah Pengamat Kesehatan Masyarakat 38 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Upaya Penanganan Covid-19 Berdasarkan Kajian Ilmiah Oleh: Tri Wulandari )* Covid-19 merupakan pandemi yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tidak main-main. Pemerintah pun terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 dengan berdasarkan kajian ilmiah epidemiologis agar dapat mencapai target secara efektif dan efisien. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan upaya penanganan Covid-19 haruslah berlandaskan kajian ilmiah. Pemerintah pun memonitor dinamika perjalanan virus Corona di lapangan. Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pendekatan ilmiah ini membuat ruang improvisasi agar taktik penanganan lebih cepat dan efisien. Nadia mengungkapkan, kebijakan berbasis data akan membuahkan hasil. Salah satunya upaya menjaga tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit Covid-19 seminimal mungkin. Dirinya memaparkan, beban di rumah sakit terus ditekan setelah mendengar masukan ahli dengan cara hanya merawat pasien bergejala sedang hingga kritis dan komorbid. Selain itu gejala parah dan risiko meninggal bagi yang belum mendapatkan vaksin lengkap juga sangat tinggi. Para ahli mengatakan Omicron menimbulkan gejala yang lebih ringan kepada orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap. Sehingga Kemenkes memfokuskan rumah sakit bagi pasien yang betul-betul membutuhkan perawatan. Nadia menyebut pemerintah juga memperpendek interval vaksin dosis ketiga atau booster dengan vaksin primer. Intervalnya menjadi minimal tiga bulan dari yang sebelumnya minimal 6 bulan. Di sisi lain, Omicron diketahui tidak bisa lepas dari pertahanan lini kedua tubuh. Bagian penting dari pertahanan lini kedua sistem kekebalan tubuh sel T-nya sangat efektif dalam mengenali dan menyerang varian omicron, sehingga mencegah sebagian besar infeksi berkembang menjadi penyakit kritis. Mutasi Omicron membantunya keluar dari antibodi, garis pertahanan pertama tubuh melawan infeksi. Para peneliti telah berspekulasi bahwa komponen lain dari respon imun masih akan menargetkan Omicron, tetapi belum ada bukti sampai sekarang. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 39 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Para peneliti melaporkan di jurnal medRxiv mengungkapkan bahwa meskipun Omicron bermutasi ekstensif dan mengurangi kerentanan terhadap antibodi penetralisir, sebagian besar respon sel T, yang disebabkan oleh vaksinasi atau infeksi alami, mengenali varian tersebut secara silang. T sendiri merupakan singkatan dari Thymus, organ di mana tahap akhir perkembangan sel terjadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa vaksi booster mampu mengurangi risiko transmisi rumah tangga Omicron. Para peneliti menganalisis data transmisi yang dikumpulkan dari hampir 12.000 rumah tangga dengan infeksi Omicron. Secara keseluruhan, ada 6.397 infeksi sekunder dalam seminggu setelah infeksi pertama di rumah. Setelah memperhitungkan faktor risiko lain, tingkat penyebaran virus dari orang ke orang yang di vaksinasi penuh di rumah kira-kira 2,6 kali lebih tinggi Omicron daripada Delta. Melihat tingginya penularan Omicron di rumah, bagaimanapun orang yang divaksinasi booster 56% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi dibandingkan dengan orang yang divaksinasi tetapi tidak menerima booster. Secara keseluruhan, jika orang yang sudah mendapatkan vaksin booster membawa pulang virus, kemungkinan mereka akan menularkan lebih kecil dibandingkan orang yang tidak divaksinasi atau divaksinasi tetapi belum mendapatkan booster. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 40 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Kasus Covid 19 Melandai, Masyarakat Tetap Harus Taat Prokes Oleh : Alfisyah Dianasari )* Beberapa hari terakhir, kurva kasus Covid-19 terus melandai dan menjadi kabar menggembirakan di masa pandemi Covid-19. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk senantiasa menerapkan Prokes ketat karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Tak terasa sudah dua tahun pandemi dan meski kita belum tahu kapan ujian ini usai, tetapi ada secercah harapan. Masyarakat makin banyak yang sudah divaksin secara lengkap dan disiplin dalam pakai masker. Selain itu, angka pasien Corona juga mulai menurun, dan ini harus diapresiasi karena merupakan hasil dari kerja keras para tenaga kesehatan, Tim Satgas Penanganan Covid-19, serta relawan. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, dokter Siti Nadia Tarmidzi menyatakan bahwa kurva kasus Corona mulai melandai dan jumlah pasien turun sebanyak 35%. Jika dulu kasus harian mencapai di atas 50.000 maka sekarang tinggal 36.000-an per hari. Akibatnya, tingkat keterisian Rumah Sakit pun berkurang. Akan tetapi, ketika kasus Corona turun, jangan malah bersantai karena wajib menaati protokol kesehatan. Pasalnya, pandemi belum dinyatakan usai oleh WHO. Selain itu, di Indonesia juga belum terbentuk kekebalan kelompok karena yang divaksin baru 50% dari jumlah penduduk. Peringatan dari Kementerian Kesehatan memang wajib ditaati, karena faktanya, mulai banyak pelanggaran protokol kesehatan. Terutama di poin menghindari kerumunan. Sebelum bulan Ramadhan, malah dimanfaatkan masyarakat untuk membuat acara seperti pesta pernikahan yang mengundang sampai ratusan bahkan ribuan orang. Hal ini tentu berbahaya karena bisa menyebabkan klaster Corona baru. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan long weekend untuk berwisata keluar kota. Padahal ini juga melanggar poin dalam protokol kesehatan, yakni mengurangi mobilitas. Akan terjadi efek domino negatif, ketika banyak yang kena Corona pasca Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 41 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

liburan dan ada potensi kenaikan kasus, dan nanti ketika ada larangan mudik lebaran malah pemerintah dimaki-maki. Padahal itu adalah kesalahan mereka sendiri yang tidak taat protokol kesehatan. Oleh karena itu, jangan langgar protokol kesehatan jika tidak ingin ada kenaikan kasus Corona, lalu muncul larangan mudik. Peraturan bukanlah untuk dilanggar, melainkan harus ditaati. Semua wajib tertib jika ingin pandemi selesai. Jangan lupa untuk pakai masker dan bahkan pakai double masker, dengan posisi masker disposable di dalam dan masker kain di luar, untuk memperkuat filtrasi. Bawa juga minimal selusin masker di dalam tas, jadi ketika menemui orang yang tidak pakai masker, berikan sehelai masker itu pada mereka. Patuhi juga aturan lain dalam protokol kesehatan, dan pemilik perusahaan wajib menurut pada pemerintah. Jangan memaksakan diri untuk full work from office tetapi beri kesempatan juga untuk work from home, tujuannya untuk menjaga jarak di dalam kantor. Untuk sekolah, maka wajib full daring lagi alias school from home karena kasus sudah melandai tetapi anak-anak wajib dilindungi dari bahaya Corona. Jangan malah diam- diam sekolah dibuka lalu muridnya memakai baju bebas, agar tidak dicurigai. Ketika semua orang menaati protokol kesehatan maka kita optimis kasus Corona bisa ditekan. Jangan malah seenaknya lepas masker, walau sudah divaksin sampai tiga kali, karena pandemi belum selesai. Semua harus tertib agar tetap sehat dari virus dan bakteri manapun. Kasus Corona memang sedang turun tetapi jangan santai dulu karena masih pandemi. Tetaplah menaati protokol kesehatan dan jangan melanggar sedikitpun, jika ingin pandemi cepat berakhir. Selain disiplin protokol kesehatan, maka wajib juga untuk vaksinasi agar terlindungi dari Corona. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 42 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Vaksinasi Cegah Efek Fatal Covid-19 Oleh : Nurlina Widyasari )* Vaksinasi Covid-19 adalah upaya pemerintah dalam memberikan imunitas kepada masyarakat. Pemberian vaksin tersebut diharapkan dapat mencegah efek fatal Covid-19. Irjen Pol Fadil Imran selaku Kapolda Metro Jaya menyebutkan, 60 persen angka kematian akibat Covid-19 disebabkan karena pasien belum menjalani vaksinasi. Selain itu, penyebab kematian Covid-19 lainnya adalah pasien yang merupakan lansia dan memiliki riwayat penyakit bawaan. Hal tersebut disampaikan Fadil ketika meninjau langsung percepatan akselerasi vaksin dengan video conference bersama Presiden RI Joko Widodo di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dirinya mengingatkan agar seluruh warga Jadetabek agar tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Apalagi, kasus Covid-19 varian Omicron sudah mengalami peningkatan. Dia juga mengajak masyarakat yang belum vaksin atau belum menjalani vaksinasi secara lengkap untuk segera melakukan vaksinasi. Juru Bicara Satgas penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan kekebalan yang ditimbulkan vaksi memang memiliki banyak peran dalam mencegah keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, hinggga kematian. Meski demikian, dirinya mengatakan masih terdapat risiko long Covid-19 atau gejala Covid-199 yang berkepanjangan meski sudah mendapatkan vaksinasi dan hingga saat ini masih terus diteliti. Oleh sebab itu, Wiku mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meski sudah mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Vaksinasi sendiri merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati, bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 43 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Tetapi, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan cara vaksinasi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan progam vaksinasi Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 berfokus pada aspek kesehatan, bantuan sosial dan penyelamatan ekonomi di daerah masing-masing terutama UMKM, baik mikro maupun ultra mikro. Hudori menegaskan, Kepala daerah memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerahnya, terutama melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing. Dirinya menjelaskan dalam pelaksanaan vaksinasi, pemda provinsi dan kabupten/kota juga dapat memberikan dukungan dalam hal penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik dan transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan /stok piling, keamanan dan sosialisasi dan menggerakkan masyarakat. Hudori berujar, jadi penanganan Covid-19 itu dirinya ingin garis bawahi kepada rekan- rekan sekda. Ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tentu saja masyarakat tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin yang hendak disuntikkan telah melalui uji klinis serta layak untuk diberikan kepada masyarakat. )* Penulis adalah Pemerhati Kesehatan Masyarakat 44 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Rapor Hijau Penanganan Covid-19 di Indonesia Oleh: Lisa Pamungkas )* Penanganan Covid-19 di Indonesia meraih rapor biru. Fakta inilah yang patut dibanggakan, dibandingkan negara lain. Sehingga memperbesar angka kesembuhan pasien covid sekaligus meminimalisir angka kematian. Penanganan yang baik ini terjadi karena semua pihak gotong royong dalam mengatasi pandemi. Selama dua tahun kita dipaksa beradaptasi dan menjaga gaya hidup sehat gara-gara virus bernama Corona. Pandemi yang terjadi secara global membuat dunia terasa seperti jungkir balik. Untung saja sudah ada kecanggihan teknologi pengobatan sehingga lebih banyak yang selamat daripada yang kehilangan nyawa. Juru bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, penanganan Corona di Indonesia jauh lebih baik daripada negara lain. Penyebabnya karena ada koordinasi yang matang (antara tim satgas, tenaga kesehatan, dan juga relawan). Selain itu, semua pihak (juga masyarakat), bekerja sama untuk penanganan Corona. Penanganan Corona di Indonesia menjadi lebih baik daripada yang lain, karena kita menjadi pionir dalam menjalankan program vaksinasi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika vaksin cepat dimulai maka juga akan cepat selesai, dengan begitu maka kekebalan kelompok akan cepat terbentuk dan situasi pandemi lekas diakhiri. Vaksinasi juga digratiskan oleh pemerintah bahkan disediakan slot bagi tiap WNI yang berusia di atas enam tahun untuk disuntik sampai tiga kali (booster). Pemerintah juga menjamin keamanan dan kehalalan vaksin sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 45 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Bandingkan dengan negara-negara lain yang masih mematok harga untuk vaksinasi. Pemerintah tidak ingin membebani rakyat, sehingga vaksin masih digratiskan. Presiden Jokowi mengerti bahwa kemampuan ekonomi warga sedang menurun saat pandemi, sehingga memutuskan untuk tidak mematok harga sepeser pun untuk membayar vaksin. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan 3T, yakni testing, tracing, and treatment. Penyebabnya karena treatment (pengobatan) saja tidak cukup, tetapi wajib dilengkapi dengan pengetesan (testing) dan tracing. Testing dilakukan secara acak tetapi teratur (berpindah-pindah tempat) untuk mengetahui berapa persen masyarakat yang positif Corona. Testing memang digencarkan lagi karena makin banyak orang tanpa gejala yang berkeliaran, apalagi jika kena Corona ringan rasanya hanya kena flu biasa. Jika jumlah OTG bisa dikenali maka mereka akan cepat diselamatkan dan diobati sehingga lekas sembuh. Dengan begitu akan mengurangi penularan Corona, apalagi omicron lebih menular daripada varian delta. Sementara proses treatment juga sangat dibantu oleh pemerintah, dan masih digratiskan (ditanggung oleh BPJS). Ketika ada yang positif Corona maka juga bisa isolasi di tempat yang disediakan dan masih gratis, malah di sana juga mendapat obat-obatan. Ketika ada yang isolasi mandiri di rumah maka bisa memanfaatkan layanan telemedicine dan menelepon dokter untuk konsultasi. Pemerintah berkomitmen untuk menangani Corona sebaik mungkin dan berbagai usaha dilakukan. Selain menangani di bidang kesehatan, juga menangani dampak Corona di bidang ekonomi dengan memberi berbagai bantuan, mulai dari bantuan langsung tunai hingga keringanan suku bunga kredit. Saat pemerintah Indonesia berjuang untuk menangani Corona dan dampaknya maka kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung program-program pemerintah, seperti vaksinasi dan 3T (testing, tracing, and treatment). )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute Jakarta 46 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19