E-BOOK KST PAPUA

BUNGA RAMPAI MENDUKUNG TINDAKAN TEGAS TERHADAP GERAKAN SEPARATIS GUNA MENCIPTAKAN PAPUA DAMAI PERIODE AGUSTUS 2022



BUNGA RAMPAI MENDUKUNG TINDAKAN TEGAS TERHADAP GERAKAN SEPARATIS GUNA MENCIPTAKAN PAPUA DAMAI Penulis : Ahmad Jatmiko Editor : Agung Wijayanto ©2022 by PUSTAKA INDONESIA All right reserved

DAFTAR ISI Bersinergi Menghentikan Kekerasan KST terhadap Rakyat Sipil ............................................... 1 Masyarakat Kecam Pembunuhan Tokoh Agama oleh KST Papua ............................................ 4 Motif Ekonomi di Balik Aksi Teror KST Papua ............................................................................... 7 Mendukung Tindakan Tegas terhadap KSTP Demi Keberlanjutan Pembangunan di Papua 10 Mewaspadai KST Menyebarkan Hoaks dan Provokasi.............................................................. 13 Tokoh Papua Kecam Aksi Keji KST Papua.................................................................................. 15 KST Papua Melanggar HAM dan Ganggu Kondusifitas ............................................................. 18 KST Papua Identik dengan Boko Haram ...................................................................................... 21 KST Sumber Konflik Bagi Papua ................................................................................................... 24 Mendukung Komnas HAM dan Amnesty Internasional Mengusut Kasus Kekerasan KST Papua ................................................................................................................................................ 26 Bersinergi Menghentikan Kekerasan KST terhadap Rakyat Sipil ............................................. 29 Tindak Tegas Aksi Brutal KST Papua ........................................................................................... 32 Keberadaan KST Papua Penghambat Utama Pembangunan dan Kesejahteraan Papua .... 35 Mengapresiasi Penanganan Konflik di Papua ............................................................................. 38 KST Papua Melanggar HAM dan Ganggu Kondusifitas ............................................................. 41 Masyarakat Mendukung Penangkapan Anggota KST Papua.................................................... 44 KST Papua Penghambat Pembangunan dan Pelanggar HAM Berat....................................... 47 KST Papua Provokator Pantas Diberantas .................................................................................. 50 Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua.............................................................. 52 Petinggi OPM Insyaf Setelah Tahu Dicurangi Kolonial Belanda ............................................... 54 Bersinergi Menghentikan Kekerasan KST terhadap Rakyat Sipil ............................................. 57 Pemekaran Wilayah Bukti Pemerintah Utamakan Kesejahteraan Papua................................ 60 Generasi Muda Papua Masa Depan Indonesia ........................................................................... 63 Otsus Bentuk Perhatian Pemerintah Demi Memajukan Papua ................................................. 66

Bersinergi Menghentikan Kekerasan KST terhadap Rakyat Sipil Oleh : Levi Raema Wenda)* Sinergitas memang sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen mulai dari masyarakat, Pemerintah hingga seluruh aparat penegak hukum jika hendak benar-benar ingin menghentikan kekerasan yang dilakukan KST Papua hingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Tindakan yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua memang sangat meresahkan masyarakat bahkan bisa saja menebar ancaman berupa ketakutan akibat bagaimana brutalnya mereka hingga melakukan pembantaian kepada rakyat sipil. Hal tersebut tentunya tidaklah bisa dibiarkan begtu saja sehingga seluruh masyarakat harus mampu bersinergi untuk menghentikannya. Sebelumnya, diketahui bahwa tepat pada hari Sabtu (16/7) lalu memang telah terjadi aksi pembantaian yang dilakukan oleh KST Papua terhadap warga sipil, tepatnya terjadi di Kampung Nagolait, Kabupaten Nduga hingga mengakibatkan sebanyak 11 orang meninggal dunia bahkan termasuk di dalamnya terdapat tokoh agama yang menjadi korban. Petugas yang berwajib pun sempat mengalami sedikit kesulitan tatkala hendak melakukan evakuasi pada salah satu korban lantaran memang lokasinya yang cukup jauh dari titik awal pembantaian bahkan hingga personel gabungan TNI-Polri yang berangkat sempat mengalami kontak senjata dengan kelompok KST tersebut. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 1 Guna Menciptakan Papua Damai

Namun pada akhirnya memang evakuasi berhasil dilakukan setelah KST terpukul mundur dan melarikan diri. Pihak berwajib langsung turun tangan untuk menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengumpulkan beberapa kesaksian dari warga di sekitar TKP. Hasilnya cukup mengejutkan lantaran memang para korban sejatinya sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak mengetahui bahwa KST akan melakukan aksi tersebut di kampung mereka. Kombes Achmad Mustofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua juga menjelaskan bahwa sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara warga sipil dengan KST ketika warga melihat mereka menggunakan senjata. Sontak warga sempat kabur untuk lari ke hutan akan tetapi dikejar oleh KST tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa memang aksi dari kelompok separatis dan teroris ini seakan dengan sengaja akan melakukan pembunuhan dan mencari korban. Dengan kejadian yang terjadi tersebut, catatan panjang yang dimiliki oleh KST Papua kembali bertambah lantaran mereka terus dengan aktif menggelar aksinya sejak enam bulan terakhir ini. Bahkan data menunjukkan bahwa sejak semester pertama di tahun 2022 saja sudah terdapat 44 kasus yang mengakibatkan sekitar 20 orang kehilangan nyawa mereka. Lebih lanjut, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri memberikan imbauan langsung kepada seluruh masyarakat untuk tidak sekali-kali menginjakkan kaki pada daerah yang memang rawan konflik, namun karena memang adanya tuntutan ekonomi demi bisa mencari nafkah, maka mereka terpaksa harus mengunjungi daerah rawan tersebut. Dengan adanya peningkatan kasus yang dilakukan dari aksi KST Papua tersebut, tentu keamanan dan keselamatan masyarakat sangat rawan sehingga pihak Polda Papua melakukan rapat gabungan bersama dengan TNI dan menegaskan akan terus melakukan pola penanganan bahkan akan lebih ditingkatkan pula. Kapolda Fakhiri menyatakan bahwa memang sinergitas harus benar-benar diiakukan dengan sangat baik ketika berada di lapangan antar petugas gabungan tersebut. Kemudian dari sudut pandang masyarakat sendiri, beliau berharap supaya warga juga mampu untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terutama ketika berada di kawasan Pegunungan Papua saat melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin meningkatnya aksi brutal yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut juga membuat Panglima Kodam VXII/Cendrawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh dan bersiap dalam melakukan penanganan pada KST Papua ini bersama pihak Polda Papua. Beliau juga sependapat bahwa memang sinergitas dari seluruh pihak menjadi salah satu elemen paling penting untuk terus ditingkatkan. 2 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Sementara itu, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD turut berkomentar mengenai kasus pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut. Menurutnya mereka adalah musuh bagi seluruh rakyat. Kemudian beliau menegaskan bahwa Pemerintah juga tidak akan tinggal diam dan akan menindak dengan sangat tegas hal tersebut. Mahfud MD juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KST tersebut sama sekali melenceng dan tidak mencerminkan bagaimana masyarakat Papua sejati yang sebenarnya sangat cinta damai dan beradab. Meski begitu, Menko Polhukam ini juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan secara sembrono mengambil tindakan dengan langsung melakukan operasi militer di Bumi Cendrawasih, melainkan justru upaya yang ditempuh oleh pihak Pemerintah adalah dengan pendekatan kesejahteraan untuk bisa membangun Papua lebih baik lagi. Tindakan tegas memang sangat patut untuk dilakukan, selain supaya mampu dengan segera mengungkap kasus hingga menangkap KST Papua yang terlibat pada pembantaian, namun juga pastinya akan memberikan efek peningkatan rasa aman di masyarakat serta tentunya terjadi penegakan hukum sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang. Di sisi lain, sebenarnya Mahfud MD sendiri menilai bahwa secara universal kondisi yang terjadi pada Papua bahkan sampai detik ini masih terbilang kondusif lantaran kejadian yang ada seperti pembantaian KST tersebut hanyalah terjadi disedikit lokasi saja dan sama sekali tidak bisa jika dianggap seolah itu merepresentasikan seluruh kondisi di Papua. Seluruh aparat penegak hukum mulai dari Polri hingga TNI bertekad akan terus meningkatkan sinergi di lapangan demi bisa segera melakukan penangkapan dan mengusut tuntas pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua pada warga sipil. Pemerintah pun memberikan komitmen yang sama, hingga masyarakat terus diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan diri. Jika semua elemen mampu bersinergi dengan baik, maka tentu KST Papua akan dengan mudah dikalahkan. )* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 3 Guna Menciptakan Papua Damai

Masyarakat Kecam Pembunuhan Tokoh Agama oleh KST Papua Oleh : Rebeca Marian )* Masyarakat mengecam dengan sangat keras kasus pembunuhan dan pembantaian yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terhadap warga sipil tak bersalah bahkan hingga membuat dua tokoh agama meregang nyawa. Rakyat Papua juga sepenuhnya mendukung aparat penegak hukum untuk tegas menindak KST. Kebrutalan yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua memang semakin menjadi-jadi dan korbannya tidaklah sedikit jumlahnya, kabar terkini sudah ada 13 warga sipil yang terbunuh lantaran aksi pembantaian di Nduga tersebut, yang mana termasuk di dalamnya adalah terdapat tokoh agama yaitu Pendeta Elias Serbaye dan juga Ustadz Daeng Marannu. Sontak akibat kekejaman yang mengakibatkan tidak hanya warga sipil meninggal, namun juga menyebabkan tokoh agama menjadi kehilangan nyawanya, sehingga para tokoh agama juga mengecam keras perbuatan dari KST Papua tersebut. Pendeta Petrus Bonyadone selaku Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) menyatakan dengan tegas bahwa KST Papua adalah sebuah kejahatan berat. 4 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Lebih lanjut, Pendeta Petrus menyatakan bahwa para tokoh agama tersebut sama sekali tidak memiliki kepentingan tersembunyi apapun dan memang murni melayani umat dan berada di tengah masyarakat sehingga justru seharusnya dilindungi, bukan malah dijadikan korban. Padahal kedua tokoh agama yang telah menjadi korban itu bagi Pendeta Petrus Bondanye telah berusaha untuk membela warga sipil dan berusaha untuk terus bersikap netral serta merangkul semua pihak, akan tetapi justru menjadi salah satu korban jiwa. Bahkan bukan hanya sekedar untuk pihak berwajib seperti TNI-Polri saja, melainkan Pendeta Petrus Bondanye menerangkan bahwa benar-benar seluruh pihak tanpa terkecuali harus ikut serta dalam menjaga perdamaian dan mampu bekerja sama untuk segera menyelesaikan kasus tersebut termasuk para tokoh adat hingga Pemerintah juga. Tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya pembantaian yang telah dilakukan dengan sangat kejam oleh KST Papua di Nduga itu akan sangat berdampak termasuk juga bisa saja menghambat masyarakat Papua sendiri. Bukan hanya datang dari Pendeta Petrus saja, melainkan kecaman keras juga datang dari tokoh adat Papua bernama Yanto Eluay menyatakan bahwa alasan apapun sama sekali tidak bisa dipakai termasuk juga di manapun lokasinya, tetap saja kasus pembunuhan, apalagi sampai pembantaian yang mengakibatkan banyak korban jiwa harus dikecam dengan keras. Yanto Eluay juga menyatakan bahwa seharusnya meski memiliki perbedaan pendapat atau ideologi sekalipun, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermartabat seperti itu. Lebih lanjut dirinya juga berpesan kepada seluruh aparat keamanan untuk bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik supaya bisa sesegera mungkin mendeteksi apabila ada ancaman gesekan dan tindak kekerasan utamanya di daerah yang rawan. Di sisi lain, Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati juga menegaskan bahwa kasus pembantaian tersebut harus benar-benar bisa diusut sesegera mungkin dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Bahkan dirinya sempat menerangkan bahwa salah satu cara pergerakan yang selama ini dilakukan oleh KST Papua untuk menarik simpatisan adalah dengan terus melakukan propaganda, melakukan konstruksi sosial-politik hingga membentuk opini publik melalui media lokal hingga media internasional untuk terus menghembuskan isu ketimpangan pembangunan, referendum dan juga pelanggaran HAM. Justru seharusnya Pemerintah juga harus mampu untuk menyaingi seluruh propaganda dari KST Papua tersebut. Terlebih sebenarnya jaringan KST Papua menurut Susaningtyas ini ternyata sama sekali tidak memiliki struktur pasti dalam gerakannya, sehingga bisa dikatakan sangatlah fragmented dan bahkan setiap kelompok bisa jadi memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Maka dari itu, justru sebenarnya dengan ketidakpastian komando Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 5 Guna Menciptakan Papua Damai

atau struktur yang mereka miliki, harusnya akan menjadi kelemahan mereka juga sehingga menjadi lebih mudah ditangkap. Menurut analisa Susaningtyas, ternyata KST Papua ini memiliki sumber utama pengadaan senjata melalui hasil rampasan dan juga pencurian dari aparat TNI/Polri, termasuk juga mereka melakukan pembelian dengan jaringan penjualan senjata Papua Nugini dan Filipina Selatan. Sehingga sebenarnya jika setidaknya suplai senjata yang mereka miliki dihambat, maka tentu akan menyulitkan pergerakan mereka juga. Perlu diketahui, bahwa sebelumnya telah terjadi peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua, tepatnya pada hari Sabtu (16/7) pagi hari waktu setempat. Kombes Ahmad Mustofa selaku Kabid Humas Polda Papua menyatakan bahwa salah satu korban dari kejadian itu adalah Ustadz Daeng Marannu, yang mana sebenarnya dirinya berusaha untuk melerai aksi KST Papua kepada warga sipil. Akibat pembantaian yang terjadi tersebut, saat ini situasi di Kampung Nogolait terus dijaga oleh aparat demi mengantisipasi seandainya tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Kombes Ahmad Mustofa juga menambahkan bahwa sampai saat ini kasus KST Papua masih terus dalam penyelidikan dan menyatakan komitmennya untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menangkap para pelaku. Kasus pembantaian yang telah terjadi bahkan hingga membuat tokoh agama seperti pendeta dan juga seorang ustadz menjadi korban jiwa, diharapkan menjadi kasus yang terakhir terjadi di Papua. Masyarakat pun diharapkan terus bersinergi dengan TNI/Polri untuk ikut menjaga stabilitas keamanan di Papua dan menolak keberadaan KST Papua. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 6 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Motif Ekonomi di Balik Aksi Teror KST Papua Oleh : Saby Kosay )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan musuh rakyat yang selalu menghambat pembangunan. Mereka ditengarai memiliki motif ekonomi sehingga mau melakukan serangan brutal dan tega menghabisi saudara sukunya sendiri. KST adalah kelompok pemberontak di Papua, yang merupakan anak buah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Mereka adalah kelompok perusuh yang kerap menyerang aparat keamanan maupun warga sipil. Bahkan tidak jarang ada korban luka-luka hingga korban jiwa, padahal korbannya juga sesama orang asli Papua. KST membuat onar dengan menembak 10 warga di Nduga pada bulan Juli 2022 lalu, dan salah satu korbannya adalah seorang pendeta. Mereka tak peduli status korban, masyarakat biasa atau seorang pendeta, tetap dihabisi dengan kejam. KST juga bertindak brutal dengan membunuh seorang pendulang emas di tambang ilegal, dan memamerkan kepala korbannya yang dipenggal. Tokoh adat Papua Yanto Eluay menyatakan bahwa anggota KST juga anak adat Papua wilayah pegunungan. Mereka seharusnya tidak melakukan kekejaman seperti pembunuhan dan lain-lain. Yanto menduga ada motif ekonomi di balik aksi teror KST, karena saat ini keadaan finansial banyak orang sedang sulit. Aksi KST bukan murni pembelotan, tetapi lebih cenderung ke ekonomi. Dalam artian, bisa jadi karena pandemi dan ada kegoncangan ekonomi, maka KST mendatangi pemukiman warga dan menyerbu suatu toko di Nduga sebelum melakukan pembunuhan massal. Toko kelontong itu diacak-acak dan bisa jadi Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 7 Guna Menciptakan Papua Damai

mereka berniat untuk merampok isinya. Namun malah berubah haluan menjadi penyerbuan besar-besaran. Motif ekonomi yang ditengarai menjadi penyebab KST makin brutal, adalah sebuah kewajaran. Mereka merasa hidup makin sulit, terlebih di masa pandemi. Belum diketahui bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di hutan, entah dengan bertani atau cara lain. Ada sebuah video yang viral di Papua, dimana seorang anggota KST yang masih baru memalak kepala kampung (yang tidak disebutkan daerahnya). Anggota KST itu pura-pura meminta minum, lalu mengancam dan meminta bantuan berupa beras dan uang, yang akan diberikan kepada teman-temannya yang sedang berjuang di hutan. Dia berjanji akan kembali lagi untuk mengambilnya. Kepala kampung yang pura-pura menyetujuinya lalu menghubungi aparat keamanan. Setelah itu, di hari yang dijanjikan, ia dan warga mengungsi dan meletakkan kardus di depan honainya. Anggota-anggota KST tertipu karena kardus itu berisi sampah, bukan makanan. Mereka tidak bisa menyerbu karena sudah diserang oleh aparat yang bersembunyi. Dari video tersebut terlihat bahwa KST benar-benar terdesak saat hidup di dalam hutan. Video tersebut bukan berdasarkan skenario film, tetapi kejadian nyata. Terbukti KST makin kesulitan untuk makan dan berusaha survive di masa pandemi, dan semakin sering merampok masyarakat. Motif ekonomi yang dinyatakan oleh Yanto Eluay juga terlihat ketika KST membunuh seorang pendulang emas di tambang ilegal. Mereka marah karena mengklaim bahwa tambang tersebut adalah milik KST, dan menganggap orang lain adalah saingan dan harus dilenyapkan. Padahal sudah jelas bahwa tambang tersebut ilegal dan bukan milik perseorangan, apalagi milik KST. Selama ini diduga ada dalang di balik KST yang menyuplai mulai dari senjata api hingga uang/dana tunai. Sumber dana KST memang masih diselidiki dan ketika mereka tertangkap, ada bukti transfer dari Lekagak Telenggen, untuk dibelikan senjata api. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Humas Satgas Damai Cartenz AKBP Arief Fajar. Pengamat politik Al Chairi meragukan siapa penyumbang-penyumbang KST, karena bisa jadi mereka terpaksa melakukannya, karena takut kehilangan nyawa. Jika memang penyumbang terungkap maka seharusnya mereka lapor ke aparat keamanan. Bukannya terus menyumbang, karena ini justru menyuburkan aksi KST di Papua. Motif ekonomi KST memang masih ditelusuri, apakah benar mereka semakin merana di hutan, atau penyumbangnya mulai mengundurkan diri satu-per satu. Yang jelas mereka merasakan sendiri sengsaranya bergerilya sehingga untuk sekadar minum air putih harus meminta ke penduduk setempat. 8 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Lebih baik KST bertobat dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, daripada menenteng senjata api, kelaparan dan akhirnya merampok harta warga sipil dengan brutal. Sudah saatnya aparat keamanan tegas menindak kelompok yang terbukti tidak memiliki komitmen untuk memajukan sesama rakyat Papua. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 9 Guna Menciptakan Papua Damai

Mendukung Tindakan Tegas terhadap KSTP Demi Keberlanjutan Pembangunan di Papua Oleh : Sherina Lokbere )* T indakan tegas harus diberikan kepada Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua atas segala teror yang terus dilakukannya di Papua. Penindakan tegas kepada KST Papua harus dilakukan karena segala bentuk teror yang dilakukannya dapat menghambat keberlanjutan pembangunan di Papua. Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin dalam kesempatannya memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua di Istana Wapres pada 27 Juli 2022 yang lalu. Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan sejumlah pembahasan mengenai Papua. Isu yang dibahas pada rapat ini adalah masalah kondisi keamanan, implementasi Undang-Undang (UU) Daerah Otonomi Baru (DOB), dan dana otonomi khusus Papua. Pada rapat tersebut, Wapres meminta kementerian, lembaga, dan semua pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah komprehensif terkait keamanan di Papua. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan untuk memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan sebelumnya. Pemanfaatan dana otonomi khusus Papua yang tepat sasaran juga menjadi bahasan utama dalam rapat ini. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyaluran dana otonomi khusus yang tepat, maka pembangunan di Papua dapat dilaksakan secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai informasi, DOB Papua resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan pada tanggal 30 Juni 2022 yang lalu. Dengan diresmikannya UU DOB ini, maka Indonesia resmi memiliki 37 provinsi dari yang sebelumnya berjumlah 34 provinsi. 10 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

UU DOB akan membuat Papua memiliki lima provinsi, dari yang sebelumnya dua provinsi. Provinsi baru yang ada di Papua adalah Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire, Provinsi Papua Selatan dengan ibukotanya Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Jayawijaya. Dengan adanya DOB ini, diharapkan terdapat adanya lompatan kemajuan untuk kesejahteraan di Papua. Peningkatan kesejahteraan di Papua dapat diupayakan dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam meningkatkan pembangunan di Papua, Wapres berharap tercipta langkah-langkah yang komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua, dalam rangka terciptanya percepatan pembangunan di Papua. Upaya menciptakan rasa aman di Papua dilakukan untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan dengan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan dirinya sebagai KST Papua. Menkopolhukam mengaskan bahwa KST Papua merupakan musuh kita bersama, karena KST Papua tidak merepresentasikan Papua. Hal ini karena Masyarakat Papua merupakan orang- orang yang beradab, bukan seperti KST Papua yang kerap kali melakukan aksi tak beradab. Dalam menghadapi KST Papua, Pemerintah Indonesia selalu beruapaya untuk menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Pemerintah juga tetap dengan komitmennya untuk tidak melakukan operasi militer di Papua, melainkan melakukan penindakan tegas untuk menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum sesuai aturan perundang-undangan. Semua dilakukan Pemerintah Indonesia demi menghormati HAM di Papua, karena Papua adalah bagian dari Indonesia. Menkopolhukam kembali menambahkan bahwa kondisi keamanan di Papua pada saat ini cukup kondusif. Kekerasan keji yang dilakukan KST Papua hanya terjadi di beberapa wilayah, seperti di wilayah Pegunungan Tengah jadi tidak merepresentasikan keadaaan Papua secara keseluruhan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan aksi kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh KST Papua didasari oleh ketakutan pihak mereka terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di sana. Hal ini semata-mata karena kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Wilayah Papua yang tertuang dalam Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 11 Guna Menciptakan Papua Damai

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menyampaikan tanggapannya mengenai penanganan KST Papua. Panglima TNI menegaskan bahwa untuk menghadapi KST Papua tidak bisa hanya sekedar menyerbu markas mereka saja, namun diperlukan strategi dan akurasi agar membuahkan hasil yang diharapkan. Penting sekali untuk mengetahui anggota-anggota KST Papua secara benar, agar penindakannya dapat dilakukan secara tepat sesuai prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Penindakan tegas kepada KST Papua adalah hal mutlak yang harus dilakukan demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua. Pembangunan di Papua akan dapat terlaksana secara berkelanjutan apabila faktor-faktor penghambat pembangunan dapat diatasi secara optimal. Dukungan kepada aparat penegak hukum harus terus digalakkan, agar mereka dapat secara optimal menjalankan segala tugasnya untuk menjaga keamanan di Papua. Semoga suatu saat, mereka yang telah menjadi anggota KST Papua memiliki kesadaran atas semua kesalahan yang dilakukannya, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena mereka adalah masyarakat Papua, dan juga Warga Negara Indonesia. Pada dasarnya masyarakat di Papua menginginkan terjadinya kemajuan di Papua dalam Bingkai NKRI. )* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua. 12 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Mewaspadai KST Menyebarkan Hoaks dan Provokasi Oleh: Alfred Jigibalom )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua menggunakan segala macam cara guna mewujudkan cita-citanya, salah satunya dengan menebar hoaks dan provokasi. Masyarakat diharapkan untuk selalu mewaspadai setiap aksi KST Papua Hoaks adalah hal yang berbahaya karena bisa meracuni pemikiran banyak orang, sehingga mereka terpengaruh dan akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Bahaya hoaks ini yang dimanfaatkan oleh KST, sehingga mereka meyebarkan berita palsu serta memprovokasi warga di Bumi Cendrawasih. Apalagi hoaks bisa dengan mudah di-share di media sosial, dan mereka mengetahui serta memanfaatkannya yag sayang sekali untuk tujuan negatif). Salah satu hoaks yang santer terdengar adalah berita tentang pembakaran rumah warga di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Oleh KST dinarasikan bahwa pelakunya adalah aparat. Padahal itu hanya bohong alias hoaks, karena tidak mungkin aparat yang menjadi sahabat rakyat malah melakukan tindakan yang negatif seperti itu. Darem 172/PWY Brigen TNI Izak Pagemanan memastikan bahwa berita pembakaran di Kiwirok dan penangkapan KST adalah hoaks. Tidak benar jika ada peristiwa tersebut, seperti yang ada di media sosial. Dalam artian, KST memelintir Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 13 Guna Menciptakan Papua Damai

dan membuat berita palsu, serta menuduh aparat agar masyarakat memusuhi mereka. Pembakaran yang dilakukan oleh aparat adalah hoaks karena justru KST yang melakukannya, di Kiwirok dan Yahukimo. Bahkan yang dibakar bukan hanya rumah warga, melainkan fasilitas umum dan gedung sekolah. Namun sayang sekali mereka malah lempar batu sembunyi tangan dan menuduh pihak lain sebagai pelakunya. Akibat ulah KST, maka ada kerugian material yang sangat besar, oleh karena itu mereka masih menjadi buronan hingga saat ini. Satgas Nemangkawi bekerja keras untuk menangkap para anggota kelompok separatis tersebut, agar tidak menebar kekacauan baik di dunia nyata maupun dunia maya. KST sudah benar-benar meresahkan dan wajib diburu. Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai jika ada berita yang sensasional di media sosial, karena bisa jadi itu hanya hoaks. Ketika ada tuduhan bahwa aparat melakukan hal negatif, maka jangan terbakar emosi dan men-share berita tersebut. Konfirmasi sangat diperlukan karena jika masyarakat asal share, akan sangat fatal akibatnya. Jangan malah jadi penebar hoaks dan menyebabkan banyak orang jadi ikut-ikutan antipati terhadap aparat. Padahal aparat adalah sahabat rakyat dan tidak tega untuk melakukan hal yang negatif seperti pembakaran, justru banyaknya jumlah aparat di Papua adalah untuk menjaga masyarakat sipil. Pasalnya, bukan kali ini saja KST menyebar hoaks dan provokasi di media sosial. Beberapa waktu lalu mereka pernah membuat berita palsu yang menyatakan bahwa keberadaan aparat di Papua adalah untuk memberantas ras melanesia. Padahal ini jelas salah, karena justru aparat datang untuk membantu rakyat dan melindungi mereka dari keganasan KST. Oleh karena itu kita wajib memakai logika dan jangan bersumbu pendek ketika ada hoaks yang menyebar di media sosial. Pikirkan terlebih dahulu, apakah itu benar atau bohong belaka? Jangan sampai semuanya jadi runyam dan KST tertawa karena banyak yang terjebak provokasi. Masyarakat, khususnya yang tinggal di Papua, harap waspada akan hoaks yang ada di media sosial. KST amat licik dengan menebar informasi palsu dan menarasikan bahwa aparat datang untuk merugikan, padahal hal ini sama sekali salah. Jangan asal percaya hoaks dan periksa terlebih dahulu kebenarannya, agar tidak terprovokasi oleh KST. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 14 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Tokoh Papua Kecam Aksi Keji KST Papua Oleh : Levi Raema Wenda )* T okoh masyarakat di Papua mengecam aksi keji yang kerap kali dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Hal ini karena aksi kejam yang tak kunjung usai terus dilakukan oleh KST Papua demi mencapai tujuan utama mereka, memisahkan Papua dari Indonesia. KST Papua seolah tidak pernah merasa cukup dan jera dalam melancarkan serangan terornya di Papua. Teror yang tidak pandang bulu kepada siapapun targetnya, baik itu TNI/Polri, masyarakat pendatang, ataupun Orang Asli Papua (OAP) sekalipun. Teror seakan sudah menjadi wujud identitas yang dapat disematkan kepada KST Papua, karena rentetan aksinya kepada Masyarakat Papua. Kali ini aksi keji KST Papua menyasar warga di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua. Serangan sadis yang dilakukan oleh KST Papua kali ini dilakukan dengan menganiaya dan menembak 10 orang masyarakat sipil, dengan dua diantaranya merupakan tokoh agama yakni seorang Ustadz, dan seorang Pendeta. Wakil Ketua Satuan Tugas (Wakasatgas) Hubungan Masyarakat (Humas) Operasi Damai Cartenz, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Arif Irawan dalam keterangan Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 15 Guna Menciptakan Papua Damai

persnya memberikan informasi seputar kronologi kejadian. Diketahui kejadian bermula saat seorang anggota KST Papua memasuki kios milik salah seorang warga berinisial H pada Sabtu 16 Juli 2022 yang lalu. Pihak KST Papua kemudian meminta orang di dalam kios untuk keluar sambil menghamburkan barang-barang yang ada di kios. AKBP Arif menambahkan saat kejadian tiba-tiba datang 20 orang anggota KST Papua ke lokasi tersebut sambil menenteng senjata laras panjang. Pihak KST Papua kemudian memukul dan melepaskan tembakan kepada lima pria yang sebelumnya berada di kios, hingga kelima pria tersebut meninggal dunia. Aparat yang menerima informasi pembantaian keji itu kemudian tiba di lokasi kejadian, hingga akhirnya menemukan 10 orang telah meninggal dunia, dengan dua orang lainnya mengalami luka berat. Dari peristiwa keji yang dilakukan KST Papua tersebut, diketahui bahwa Ustadz Daeng Marannu, dan Pendeta Elias Serbaye turut menjadi korban jiwa. Keduanya menjadi korban saat hendak melerai penganiayaan yang dilakukan oleh KST Papua, demikian keterangan dari Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) Ahmad Musthofa Kamal. Kombes Ahmad Musthofa menyampaikan bahwa mendiang Ustadz Daeng Marannu terakhir melakukan pengabdiannya dengan mengisi khutbah Idul Adha di Mesjid Kenyam. Sementara itu Pendeta Elias sehari-hari sibuk sebagai pelayan gereja di Kampung Yereitama, Ditrik Pija, Kabupaten Nduga. Kejadian yang menimpa Ustadz Daeng Marannu, Pendeta Elias Sarbaye, serta korban-korban lainnya turut mendapat simpati dari berbagai pihak. Kecaman juga turut diberikan oleh banyak tokoh-tokoh di Papua, hingga warganet di dunia maya. Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Pendeta Petrus Bonyadone sangat menyayangkan peristiwa pilu itu terjadi. Dirinya mengatakan bahwa Pendeta bekerja dan melayani umat dengan berada di tengah-tengah masyarakat tanpa memiliki kepentingan tertentu. Sudah semestinya mereka dilindungi, bukan dijadikan korban. Pendeta Petrus menambahkan bahwa kejadian ini merupakan kasus kejahatan yang harus ditangani dengan serius oleh pihak berwajib. Dirinya berharap semua pihak dapat bekerjasama menyelesaikan kasus tersebut, mulai dari tokoh adat, agama, hingga pemerintahan juga aparat TNI-Polri. Tokoh Adat Papua, Yanto Eluay turut memberikan tanggapannya terhadap teror keji KST Papua ini. Yanto Eluay menyebutkan bahwa KST Papua tidak seharusnya melakukan tindakan keji dan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Dirinya mengecam tindakan KST Papua sekaligus menyayangkan dan prihatin atas peristiwa yang terus berulang ini. Kemudian dirinya menyampaikan rasa duka cita yang mandalam kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berharap keluarga diberikan ketabahan. 16 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Sebagai tokoh adat, Yanto Eluay menegaskan kepada Orang Papua yang berbeda pemikiran atau yang tidak mengakui status politik Papua dalam NKRI untuk menyikapinya dengan cara-cara yang bermartabat. Aksi keji dan tidak berkeperimanusiaan dari KST Papua pimpinan Egianus Kogoya ini juga mendapat sorotan dan kecaman dari warganet di platform sosial media Twitter. Tercatat jumlah postingan mencapai 8.797 tweet telah disematkan oleh netizen untuk mengomentari dan mengutuk kejadian biadab tersebut. Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau Letnan Kolonel Penerbang (Letkol Pnb) Slamet Suhartono mengatakan bahwa semua korban penembakan telah dievakuasi menggunakan empat armada, yaitu satu pesawat milik Rimbun Air dan tiga helikopter milik TNI-Polri, yakni helikopter Caracal TNI-AU, helikopter Bell milik Penerbang Angkatan Darat (Penerbad), dan helikopter Polri. Tak terhitung banyaknya aksi keji dan mengerikan yang dilakukan KST Papua di Bumi Cenderawasih. Teror tidak berdasar dengan dalih memperoleh kemerdekaan adalah suatu hal yang tecela dan sepatutnya dilawan. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir kepada aparat penegak hukum untuk terus menindak tegas perilaku biadab dari KST Papua. Semoga suatu saat pihak KST Papua sadar bahwa upaya mereka selama ini hanya akan merugikan Papua, dan kelak mereka akan kembali kepada Indonesia untuk membangun Papua dengan jalan damai, bukan dengan kekerasan. )* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 17 Guna Menciptakan Papua Damai

KST Papua Melanggar HAM dan Ganggu Kondusifitas Oleh : Robert Patiray )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan gerombolan keji yang sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengganggu kondusifitas di Papua. Mereka patut ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang Anda ingat tentang Papua? Kawasan paling timur di Indonesia ini seharusnya diingat karena keelokan alamnya, atau Puncak Jayawijaya yang bersalju. Namun alangkah sayangnya ketika ada yang mengingat Papua karena identik dengan pemberontak alias KST, karena mereka memang sering membuat kerusuhan di Bumi Cendrawasih. KST lagi-lagi membuat kerusuhan di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan melakukan kontak senjata, tanggal 26 oktober 2021. Pada peristiwa itu Serka Asep, anggota Satgas Mandala tertembak. Beruntung sang prajurit masih sadar dan selamat, walau mengalami luka tembak di tangan kiri yang tembus ke perut, dan ia langsung dievakuasi ke RS terdekat. 18 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Kolonel Arm Reza Nur Patria, Kapendam XVII/Cedrawasih menyatakan bahwa pukul 13.50 WIT, prajurit TNI melakukan patroli di Distrik Sugapa, Papua. Mereka melihat ada anggota KST lalu teradi kontak senjata dan berakhir dengan 1 korban luka-luka, yakni Serka Asep. Satgas lalu siaga dan melakukan pegejaran terhadap anggota KST. Penembakan yang dilakukan oleh KST tentu dikutuk oleh masyarakat, karena mereka telah lancang. Bagaimana bisa TNI yang menjadi sahabat rakyat malah diserang dengan brutal? KST sudah lepas kontrol dan bagai hilang akal karena menembak seenaknya sendiri. Aksi KST jelas mengganggu kondusivitas karena masyarakat bisa takut untuk beraktivitas di luar, terutama mereka yang bermukim di sekitar Sugapa. Mereka khawatir KST akan datang lagi untuk membalas dendam dan malah menyerang masyarakat. Namun aslinya mereka tidak usah takut karena prajurit TNI tentu meningkatkan penjagaan di Sugapa, sampai keadaan benar-benar tenang. Sementara itu, warga Papua di daerah lain juga waswas dan khawatir bahwa KST akan menyerang daerahnya, misalnya di Yahukimo yang juga pernah panas akibat kerusuhan. Sudah diteror corona, masyarakat juga takut akan KST, sehingga menjadi tidak nyaman. Apalagi bagi masyarakat pendatang di Papua, mereka yang paling takut akan teror KST, karena selama ini khawatir ada diskriminasi berdasarkan ras dan suku. KST merasa pendatang hanya bisa merusuh, padahal para pendatang datang untuk ikut memajukan Papua. Penyebabnya karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tentu wajib untuk dimodernisasi. KST juga terbukti melanggar HAM karena sudah berkali-kali melakukan penyerangan, mulai dari penembakan jarak dekat dan jauh (dengan sniper), pembakaran, dll. Ketika mereka dengan sengaja menyerang maka sama saja melanggar hak asasi. Apalagi yang jadi korban bukan hanya aparat tetapi juga warga sipil, yang berarti tidak punya senjata untuk membela diri. Salah besar jika ada yang menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM ketika terjadi penangkapan terhadap anggota KST, karena sebenarnya KST yang bersalah. Bagaimana bisa ada pihak yang nyinyir dan menganggap KST sebagai korban? Sudah jelas mereka menyerang dan melakukan pembunuhan, jadi tidak usah playing victim. Oleh karena itu penangkapan terhadap anggota-anggota KST dilakukan makin intensif oleh Satgas Nemangkawi. Mereka dengan tekun melakukan penyisiran hingga ke pelosok Papua, untuk menemukan markas-markas KST. Penyebabnya karena markas KST ada banyak dan masih tersembunyi. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 19 Guna Menciptakan Papua Damai

Penyerangan yang dilakukan oleh KST adalah pelanggaran HAM kelas berat, karena mereka dengan sengaja menembak warga sipil. Mereka jelas melanggar hak asasi dan melakukan kasus kriminal kelas berat. Selain itu, KST juga merusak kondusifitas, sehingga wajib dibasmi. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang 20 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

KST Papua Identik dengan Boko Haram Oleh : Alfred Jigibalom )* K ST Papua ternyata memiliki kesamaan dari kelompok teroris bernama Boko Haram yang ada di Nigeria lantaran mereka tidak segan untuk melakukan tindakan sangat terkutuk berupa pembantaian warga sipil hanya supaya tujuan politis serta ideologis mereka bisa tercapai. Ulah dari para Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua kembali menggemparkan setelah terjadinya pembantaian di Kabupaten Nduga dan juga di Pegunungan Bintang. Bahkan jumlah korban pun terus bertambah setelah pihak Kepolisian sedang menyusuri Tempat Kejadian Perkara (TKP). Seketika, Kombes Faizal Ramadhani selaku Direskrimum Polda Papua langsung melakukan upaya evakuasi jenazah yang baru saja ditemukan tersebut. Diduga kuat bahwa jenazah itu adalah merupakan salah satu korban dari pembantaian yang mengakibatkan 10 orang kehilangan nyawanya beserta dengan dua orang lain yang mengalami luka. Kejadian pembantaian sadis itu terjadi pada Sabtu (16/7) lalu. Mengenai hal tersebut, Ketua Pemuda Adat Saireri II Nabire Ali Kabiay menyatakan dengan tegas bahwa ulah yang dilakukan oleh KST di Nduga itu mirip seperti apa yang telah dilakukan oleh kelompok teroris Boko Haram di Nigeria. Dirinya menegaskan bahwa tindakan pembantaian bahkan hingga pemenggalan kepala yang dilakukan kepada warga sipil yang memang tidak tahu apa-apa merupakan tindakan keji dari para teroris. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 21 Guna Menciptakan Papua Damai

Ali Kabiay mengaku sangatlah prihatin dengan kejadian semacam itu harus terjadi di tanah Papua karena warga sipil yang sama sekali tidak berdosa dan niatnya datang ke sana untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka namun malah harus dibunuh dengan sangat sadis seperti itu. Pembunuhan yang mengakibatkan salah seorang penambang emas itu menjadi korban ternyata terjadi sejak Selasa (19/7). Sebagaimana keterangan dari Komandan Korem 172/PWY, Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring yang mengungkapkan kalau ternyata di lokasi penambangan sama sekali tidak memiliki petugas keamanan, bahkan untuk bisa mencapai lokasinya yang cukup rumit itu harus menggunakan helikopter. Lebih lanjut, Ali Kabiay juga menambahkan bahwa besar kemungkinan kalau tindakan yang telah dilakukan oleh KST di Nduga itu memiliki motif tertentu, yakni seperti halnya pada tindakan kelompok teroris Boko Haram di Nigeria, bahwa mereka ternyata akan melakukan segala cara demi bisa memenuhi kepentingan politik serta ideologis mereka terpenuhi bahkan tidak akan segan jika memang harus mengorbankan warga sipil. Ketua Pemuda Adat Sairei ini juga menyatakan bahwa perilaku yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris ini sama sekali tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi karena dampaknya akan menjadi rentetan panjang bagi kestabilan berjalannya negara bahkan bisa saja mempengaruhi dan menghambat proses pembangunan yang sudah diupayakan oleh Pemerintah, sehingga memang harus sesegera mungkin ditindak. Bukan hanya sekedar proses pembangunan saja, melainkan tentunya menurut Ali Kabiay bahwa dengan adanya tindakan keji seperti pembantaian semacam itu akan berpengaruh pula pada bagaimana pengembangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua sendiri lantaran seolah akan membuat citra jelek diantara warga Papua. Padahal dirinya menegaskan bahwa masyarakat Papua sendiri merupakan sebuah masyarakat yang sangat cinta damai dan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh KST tersebut sama sekali tidak mewakili orang Papua asli. Untuk itu, dirinya berharap semoga dengan adanya kejadian semacam ini seluruh aparat bisa segera menangkap dan menindak tegas sampai ke akarnya bahkan kalau perlu diadakan kerja sama pula kepada beberapa pihak agar pengusutan kasus ini bisa sesegera mungkin diselesaikan lantaran memang sudah sangat meresahkan. Sebagai salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pihak TNI, jajaran dari Brigadir Jenderal JO Sembiring bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melakukan pendataan mengenai jumlah warga yang melakukan penambangan. Hal tersebut tentu sangat berguna supaya ke 22 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

depan setidaknya mampu melakukan upaya preventif supaya kejadian pembunuhan warga sipil penambang tidak lagi terjadi. Sementara itu, terkait dengan pembantaian yang terjadi di Nduga, Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk langsung melakukan penyelidikan pada kasus pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut. Dirinya juga menegaskan bahwa semua orang tidak boleh menghilangkan hak hidup orang lain tanpa terkecuali. Moeldoko juga menyampaikan bahwa Pemerintah mengutuk dengan sangat keras mengenai aksi biadab berupa pembantaian yang telah dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Maret 2022 Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua juga telah melakukan sejumlah tindakan keji hingga mengakibatkan 8 orang tewas. Bahkan bukan hanya sekedar warga sipil saja, namun aparat TNI juga beberapa harus menjadi korban dari penembakan yang dilakukan oleh KST Papua. Tentunya meski mereka menggunakan dalih apapun dan juga pembenaran apapun, tetap bahwa pembunuhan manusia adalah hal keji yang harus ditolak dan ditiadakan. Apalagi jika hanya berharap agar tujuan politis mereka bisa tercapai kemudian harus mengorbankan nyawa orang lain, tentu itu membuat gerakan dari KST Papua sangat identik dengan kelompok teroris Boko Haram yang patut untuk ditumpas hingga keakarnya. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 23 Guna Menciptakan Papua Damai

KST Sumber Konflik Bagi Papua Oleh : Rebeca Marian )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan sumber konflik Papua. Keberadaan pelu ditumpas habis karena tidak saja menimbulkan korban jiwa namun juga menghambat pembangunan di Papua. Kelompok Separatis Teroris (KST) ditengarai menjadi biang kerok penembakan Pesawat Smart Air yang hendak mendarat di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ulah brutal KST tersebut mengakibatkan sayap pesawat di sebelah kiri berlubang. Saat pesawat hendak terbang kembali ke Oksibil, pesawat mengalami serangan tembakan berulang. Diketahui pesawat Smart Air yang terbang dari Timika Menuju Kiwirok yang dipiloti oleh Guntardi tersebut membawa bahan makanan dan juga tiga orang penumpang dari aparat keamanan. Belum diketahui dari kesatuan atau instansi mana maupun identitas dari ketiga aparat keamanan yang ikut dalam pesawat. Saat ini pesawat sudah dilaporkan kembali ke Oksibil Ibukota Pegunungan Bintang. Kol Arm Reza Nur Patria selaku Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih menuturkan belum mendapat informasi terkait keberadaan aparat keamanan di dalam pesawat yang mendapatkan serangan tembakan tersebut. Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) Sebby Sambom menuturkan, pesawat tersebut ditembak karena diketahui membawa personel TNI. Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan. 24 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KST merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata. Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur. Ketika negara bertindak tegas dan anggota KST menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah. Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST. Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusia oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua. KST memang tidak henti-hentinya menyuarakan narasi untuk berpisah dari NKRI, kelompok tersebut juga menghalalkan segala cara seperti membuat kerusuhan, membakar fasilitas umum hingga melakukan penyerangan kepada aparat keamanan. Perlu kita ketahui bahwa PBB telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 25 Guna Menciptakan Papua Damai

Mendukung Komnas HAM dan Amnesty Internasional Mengusut Kasus Kekerasan KST Papua Oleh : Rebecca Marian )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali menggemparkan Indonesia karena mereka bertindak sangat kejam, dengan memenggal kepala warga sipil. Masyarakat pun mendukung agar Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) dan Amnesty Internasional untuk mengusut kasus kekerasan ini agar gerombolan tersebut dapat diadili. Kelompok Separatis dan Teroris (KST) adalah kelompok yang menjadi kaki-tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka bertugas di lapangan untuk menyelesaikan misi pemberontakan dan membentuk Republik Federal Papua Barat. Masyarakat membenci KST karena sering melakukan tindakan kekerasan dan merugikan warga sipil. Salah satu kejadian yang membuat masyarakat murka adalah ketika KST dengan teganya memenggal kepala warga sipil bernama Azis. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Papua, Kombes Faizal Ramadhani menyatakan bahwa kejadiannya tanggal 20 Juli 2022, di Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pembunuhnya bernama Bocor Sobolim, yang merupakan anak buah KST Yahukimo pimpinan Elkius Kobak. Masyarakat Papua marah dan meminta Komnas HAM untuk mengusut kasus ini, karena KST menuduh Azis sebagai mata-mata aparat. Padahal dia hanya warga sipil biasa yang mencari nafkah sebagai pendulang emas. Namun ketika sedang berada di tambang emas ilegal, ia malah kehilangan nyawa akibat ulah KST. Warga sipil yang kena tindak kekerasan oleh KST selalu difitnah mata-mata dan tuduhannya terus berulang, menunjukkan ketidakpercayaan mereka. 26 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Komnas HAM wajib mengusut kasus ini karena jangan sampai ada serangan selanjutnya. KST terbukti hanya bisa menuduh dan mengecap warga yang jadi korban adalah mata-mata. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berpikir picik dan sempit. Padahal korbannya adalah warga sipil biasa yang tidak membawa senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Bisa jadi tuduhan mata-mata hanya alasan yang dibuat- buat. Hak asasinya diambil oleh KST dan ia kehilangan nyawa dengan sia-sia. Oleh karena itu kasus ini harus dikawal terus oleh Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga yang mengurus hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Jika ada kasus di Papua maka mereka juga menanganinya, karena mereka mengatasi kasus pelanggaran HAM tak hanya di Jakarta atau Jawa saja. Keberadaan Komnas HAM sangat berarti agar ada penegakan hak asasi manusia di Papua. Apalagi ada rekaman video amatir di mana para anggota KST sesumbar dan dengan bangganya menunjukkan kepala almarhum Azis yang sudah terpenggal. Mereka berkata bahwa kepala tersebut disimpan di Honai. Hal ini sudah melanggar batas hak asasi manusia secara besar-besaran. KST menunjukkan bahwa mereka seenaknya mengambil hak asasi orang lain dan berhati batu. Jika Komnas HAM turun tangan maka akan ada penyuluhan, pengkajian, dan penelitian mengenai kasus pelanggaran hak asasi di Papua. Kasus ini akan terangkat dan netizen seluruh Indonesia membaca beritanya. Mereka paham bahwa pembunuhan yang kejam selalu dilakukan oleh KST dan mereka melanggar hak asasi berkali-kali. Selain Komnas HAM, maka kasus ini juga perlu mendapat perhatian dari Amnesty Internasional. Lembaga ini bertugas untuk memperjuangkan ketidak-adilan dan hak asasi manusia dan telah memgatasi lebih dari 10 juta kasus di seluruh dunia. Meski Amnesty Internasional memiliki Kantor Pusat di London, Inggris, tetapi mereka juga punya kantor di Indonesia. Mengapa sampai memangil Amnesty Internasional dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Papua? Penyebabnya karena kasus ini juga perlu diangkat ke dunia internasional. Pihak KST selalu menuduh bahwa pemerintah Indonesia yang melanggar hak asasi manusia di Papua. Padahal kenyataannya merekalah yang jadi tersangka utama dalam kasus pelanggaran HAM, dan sudah dilakukan bertahun- tahun. KST mengangkat isu pelanggaran HAM ke dunia internasional demi mewujudkan cita-citanya yaitu berpisah dari Republik Indonesia. Jika Amnesty Internasional menangani kasus ini maka akan di-blow up oleh media-media di luar negeri. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 27 Guna Menciptakan Papua Damai

Akibatnya netizen di seluruh dunia paham bahwa KST sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia berkali-kali. Jika kasus KST viral di kalangan dunia internasional maka diharap akan menghapus dukungan dari pihak-pihak yang mendesak kemerdekaan Papua. Mereka telah dihasut oleh KST dan kelompok pemberontak tersebut playing victim dengan berpura-pura diserang hak asasinya. Padahal mereka yang tega membunuh dengan kejam dan melanggar HAM di Papua selama bertahun-tahun. Dengan begitu maka dunia internasional tidak akan terpengaruh oleh propaganda KST dan mereka mendukung penuh Indonesia, karena Papua adalah bagian dari NKRI yang sah secara hukum nasional dan internasional. KST tidak akan mendapat bantuan, baik dari negara-negara di kawasan Pasifik maupun negara lain. Kekejaman KST sudah melampaui batas kemanusiaan dan mereka jelas melanggar HAM. Kasus ini sangat berat karena yang dibunuh adalah warga sipil dan ia diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dengan adanya keterlibatan lembaga hak asasi manusia, maka kasus kekerasan HAM di Papua yang selama ini dilakukan KST dapat segera dituntaskan. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 28 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Bersinergi Menghentikan Kekerasan KST terhadap Rakyat Sipil Oleh : Levi Raema Wenda)* Sinergitas memang sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen mulai dari masyarakat, Pemerintah hingga seluruh aparat penegak hukum jika hendak benar-benar ingin menghentikan kekerasan yang dilakukan KST Papua hingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Tindakan yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua memang sangat meresahkan masyarakat bahkan bisa saja menebar ancaman berupa ketakutan akibat bagaimana brutalnya mereka hingga melakukan pembantaian kepada rakyat sipil. Hal tersebut tentunya tidaklah bisa dibiarkan begtu saja sehingga seluruh masyarakat harus mampu bersinergi untuk menghentikannya. Sebelumnya, diketahui bahwa tepat pada hari Sabtu (16/7) lalu memang telah terjadi aksi pembantaian yang dilakukan oleh KST Papua terhadap warga sipil, tepatnya terjadi di Kampung Nagolait, Kabupaten Nduga hingga mengakibatkan sebanyak 11 orang meninggal dunia bahkan termasuk di dalamnya terdapat tokoh agama yang menjadi korban. Petugas yang berwajib pun sempat mengalami sedikit kesulitan tatkala hendak melakukan evakuasi pada salah satu korban lantaran memang lokasinya yang cukup jauh dari titik awal pembantaian bahkan hingga personel gabungan TNI-Polri yang berangkat sempat mengalami kontak senjata dengan kelompok KST tersebut. Namun pada akhirnya memang evakuasi berhasil dilakukan setelah KST terpukul mundur dan melarikan diri. Pihak berwajib langsung turun tangan untuk menggelar Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 29 Guna Menciptakan Papua Damai

olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengumpulkan beberapa kesaksian dari warga di sekitar TKP. Hasilnya cukup mengejutkan lantaran memang para korban sejatinya sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak mengetahui bahwa KST akan melakukan aksi tersebut di kampung mereka. Kombes Achmad Mustofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua juga menjelaskan bahwa sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara warga sipil dengan KST ketika warga melihat mereka menggunakan senjata. Sontak warga sempat kabur untuk lari ke hutan akan tetapi dikejar oleh KST tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa memang aksi dari kelompok separatis dan teroris ini seakan dengan sengaja akan melakukan pembunuhan dan mencari korban. Dengan kejadian yang terjadi tersebut, catatan panjang yang dimiliki oleh KST Papua kembali bertambah lantaran mereka terus dengan aktif menggelar aksinya sejak enam bulan terakhir ini. Bahkan data menunjukkan bahwa sejak semester pertama di tahun 2022 saja sudah terdapat 44 kasus yang mengakibatkan sekitar 20 orang kehilangan nyawa mereka. Lebih lanjut, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri memberikan imbauan langsung kepada seluruh masyarakat untuk tidak sekali-kali menginjakkan kaki pada daerah yang memang rawan konflik, namun karena memang adanya tuntutan ekonomi demi bisa mencari nafkah, maka mereka terpaksa harus mengunjungi daerah rawan tersebut. Dengan adanya peningkatan kasus yang dilakukan dari aksi KST Papua tersebut, tentu keamanan dan keselamatan masyarakat sangat rawan sehingga pihak Polda Papua melakukan rapat gabungan bersama dengan TNI dan menegaskan akan terus melakukan pola penanganan bahkan akan lebih ditingkatkan pula. Kapolda Fakhiri menyatakan bahwa memang sinergitas harus benar-benar diiakukan dengan sangat baik ketika berada di lapangan antar petugas gabungan tersebut. Kemudian dari sudut pandang masyarakat sendiri, beliau berharap supaya warga juga mampu untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terutama ketika berada di kawasan Pegunungan Papua saat melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin meningkatnya aksi brutal yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut juga membuat Panglima Kodam VXII/Cendrawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh dan bersiap dalam melakukan penanganan pada KST Papua ini bersama pihak Polda Papua. Beliau juga sependapat bahwa memang sinergitas dari seluruh pihak menjadi salah satu elemen paling penting untuk terus ditingkatkan. Sementara itu, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD turut berkomentar mengenai kasus pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut. Menurutnya mereka adalah musuh bagi seluruh rakyat. Kemudian beliau 30 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

menegaskan bahwa Pemerintah juga tidak akan tinggal diam dan akan menindak dengan sangat tegas hal tersebut. Mahfud MD juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KST tersebut sama sekali melenceng dan tidak mencerminkan bagaimana masyarakat Papua sejati yang sebenarnya sangat cinta damai dan beradab. Meski begitu, Menko Polhukam ini juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan secara sembrono mengambil tindakan dengan langsung melakukan operasi militer di Bumi Cendrawasih, melainkan justru upaya yang ditempuh oleh pihak Pemerintah adalah dengan pendekatan kesejahteraan untuk bisa membangun Papua lebih baik lagi. Tindakan tegas memang sangat patut untuk dilakukan, selain supaya mampu dengan segera mengungkap kasus hingga menangkap KST Papua yang terlibat pada pembantaian, namun juga pastinya akan memberikan efek peningkatan rasa aman di masyarakat serta tentunya terjadi penegakan hukum sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang. Di sisi lain, sebenarnya Mahfud MD sendiri menilai bahwa secara universal kondisi yang terjadi pada Papua bahkan sampai detik ini masih terbilang kondusif lantaran kejadian yang ada seperti pembantaian KST tersebut hanyalah terjadi disedikit lokasi saja dan sama sekali tidak bisa jika dianggap seolah itu merepresentasikan seluruh kondisi di Papua. Seluruh aparat penegak hukum mulai dari Polri hingga TNI bertekad akan terus meningkatkan sinergi di lapangan demi bisa segera melakukan penangkapan dan mengusut tuntas pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua pada warga sipil. Pemerintah pun memberikan komitmen yang sama, hingga masyarakat terus diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan diri. Jika semua elemen mampu bersinergi dengan baik, maka tentu KST Papua akan dengan mudah dikalahkan. )* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 31 Guna Menciptakan Papua Damai

Tindak Tegas Aksi Brutal KST Papua Oleh : Rebecca Marian )* Masyarakat mendukung tindakan tegas aparat keamanan terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga kedamaian Papua menjelang Natal dan Tahun Baru. Kelompok Separatis Teroris tampaknya tidak bosan mengganggu keamanan di Papua. KST masih saja menunjukkan aksi brutalnya yang membuat Orang Asli Papua terusik. Kebrutalan yang diakibatkan oleh ulah KST tentu saja harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dari Sabang sampai Merauke. Jika KST sudah menggunakan senjata dalam aksinya menyerang masyarakat, negara harus hadir, dengan mengerahkan aparat TNI-Polri yang dipersenjatai untuk melindungi masyarakat. Pada akhir Oktober 2021 lalu, KST melancarkan serangan yang ditujukan kepada Polsek Sugapa pada pukul 15.00 WIT. Saat itu TNI dan Polri terlibat kontak tembak dengan KST selama 30 menit. Selain menyerang kantor Polsek, KST Papua juga menyerang pos Satgas 521 dan personel BKO Brimob. Usai baku tembak, KST Papua melanjutkan aksinya dengan membakar sejumlah rumah yang berada di sekitar Bilorai Sugapa.Aksi tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan, aksi pembakaran fasilitas umum tersebut telah menjadi bukti bahwa KST memang teroris yang harus ditumpas. 32 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi teror dan kekerasan KST. Dari jumlah tersebut 59 diantaranya merupakan warga sipil. Selain menyebabkan puluhan orang meninggal dunia, teror yang dilancarkan oleh KST juga menyebabkan ratusan korban luka-luka. Gangguan keamanan ini tentu saja mengganggu jalannya pembangunan yang sedang digadang-gadang oleh pemerintah. Sebelumnya, Gubernur telah mengajak segenap jajaran di Provinsi Papua Barat untuk mendukung Visi Indonesia 2019-2024 dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, kabupaten/kota dengan program nasional. Pembangunan di Papua tentu mencakup infrastruktur dan SDM, di mana keberadaan infrastruktur akan mendukung aktifitas perekonomian, sedangkan pembangunan SDM akan meningkatkan daya saing masyarakat Papua di era globalisasi, harapannya kesejahteraan di tanah papua dapat mengalami akselerasi. Tindakan yang dilakukan oleh KST memang sudah sangat keji dan biadab. Sebab mereka tidak hanya menyebarkan teror, tetapi juga merusak fasilitas milik negara seperti sekolah dan puskesmas. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU Terorisme.Selain itu, berkaitan dengan label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, dimana penyematan label tersebut hanya khusus ditujukan kepada KKB saja. Pasalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar kepada warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.Paulus juga menuturkan, saat terakhir kali ke Yakuhimo, dirinya mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako mendapatkan serangan panah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak. Ia mengatakan, KKB sudah memiliki senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka melakukan hal tersebut kepada warga Papua, bahkan dengan membakar rumah warga.Selaku tokoh Papua, dirinya menilai bahwa konflik di Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapapun wajib taat pada aturan negara. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, kelompok tersebut mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga otak di belakang layar. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 33 Guna Menciptakan Papua Damai

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta kepada anggota Polri dan Prajurit TNI untuk mewaspadai adanya ancaman dari KST yang aktivitasnya diprediksi akan menguat jelang akhir tahun.Ia mengatakan TNI-Polri akan memantau pergerakan kelompok-kelompok yang berusaha mengacaukan acara akbar di Papua seperti PON dan Peparnas. Sebelumnya Sigit juga menjelaskan, bahwa siapapun yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di Papua, bakal ditindak secara tegas. Dirinya meyakini bahwa Satgas Operasi Nemangkawi mampu meyakinkan masyarakat Papua jika mereka dicintai seluruh bangsa. KST ibarat benalu yang merusak tatanan sosial di Papua, demi kepentingan politik mereka lantas menyerang dan merusak fasilitas umum layaknya teroris. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, karena menjaga keamanan Papua adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 34 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Keberadaan KST Papua Penghambat Utama Pembangunan dan Kesejahteraan Papua Oleh: Levi Raema Wenda )* Keberadaan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua akan menjadi penghambat utama dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraann di Papua. Hal ini dikarenakan teror keji yang kerap kali dilakukannya menyasar banyak pihak baik itu masyarakat asli Papua, pendatang, ataupun aparat TNI/Polri. KST Papua adalah sebuah kelompok separatis yang lahir pada tahun 1960an dengan tujuan utama memisahkan Papua dari Indonesia. Dalam mencapai tujuan akhirnya, kelompok ini sering sekali melakukan berbagai aksi teror yang sangat keji dan tidak berkeperimanusiaan kepada orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh perjuangan. KST Papua inilah yang juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah untuk membangun Papua. Selama Bulan Juli ini sudah terdengar beberapa kasus kekejaman KST Papua kepada masyarakat. Dimulai dari penembakan yang dilakukan KST Papua dengan menewaskan 10 orang warga di Nduga, hingga yang terbaru mengenai beredarnya video amatir pemenggalan kepala kepada seorang pendulang emas tradisional di Yahukimo. Seolah aksi-aksi mengerikan ini tidak pernah kunjung usai, dan sering kali dilakukan tanpa alasan yang jelas. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 35 Guna Menciptakan Papua Damai

Aksi teror yang dilakukan oleh KST Papua ini secara tidak langsung mengganggu kerja Pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Diketahui bahwa Presiden Jokowi dengan program Nawacita berkeinginan besar untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bila aksi teror terus berlanjut, akan sangat sulit untuk mencapai cita-cita tersebut karena ancaman bahaya yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pekerja proyek, petugas kesehatan, atau fasilitator pendampingan program- program pemerintah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai . Yorrys mengatakan bahwa KST Papua melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya Orang Asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang mencari nafkah di Papua. Yorrys yang juga merupakan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) for Papua ini menambahkan aksi KST Papua pimpinan Egianus Kogoya sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI karena aksi-aksi sporadis lainnya yang sering terjadi di Papua. Hal ini sangat disayangkan mengingat saat ini tengah dilakukan upaya dari Pemerintah dan Masyarakat Papua dalam membangun Papua melaui Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. Ketua Komisi II DPD RI ini meminta Pemerintah melalui aparat yang berwenang untuk secara serius dan konsisten memberangus KST Papua hingga ke akar- akarnya. Menurutnya hal ini sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas di tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik. Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh KST Papua ini juga harus teliti, cermat dan tidak boleh gegabah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengibaratkan KST Papua dalam melakukan aksinya selalu menggunakan hukum rimba, dan di sisi lain penanganan yang dilakukan oleh aparat selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Dirinya menambahkan pemerintah menghormati hukum yang berlaku kareakselena Papua merupakan bagian dari Indonesia, dan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di sana. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun tangan mengusut dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan KST Papua kepada masyarakat di Papua. Dirinya pun menegaskan bahwa negara tidak akan pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebar teror dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban dunia. 36 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memberikan tanggapannya mengenai kekerasan yang dilakukan KST Papua. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan masalah di Papua harus diselesaikan lewat jalur hukum, bukan semata- mata militer. Hal ini dikarenakan Papua memiliki kompleksitas sosial demografinya harus mengedepankan pendekatan penanganan konflik yang sistematis. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno berpandangan bahwa masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif, bukan dengan mengangkat senjata. Dirinya berpendapat bahwa diperlukan usaha-usaha dari pemerintah untuk melakukan pendekatan ke masyarakat, bukan hanya sebatas pendekatan ekonomi, tetapi juga pendekatan kultural hingga agama. Hal ini diperlukan agar pemerataan pembangunan akses pendidikan terus berjalan. Bila pendidikan di Papua merata, maka Masyarakat Papua lebih siap untuk menghadapi dunia tenaga kerja bila dilakukan secara berkesinambungan. Harus diakui keberadaan KST Papua sangat merugikan dan mengancam keamanan di segala lini kehidupan di Papua. KST Papua yang kerap kali melakukan aksi teror berupa tindak kekerasan dan juga pembunuhan menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua. Penanganan KST Papua dengan melibatkan pendekatan sosial kultural dan keagamaan harus terus digalakkan. Penanganan yang tepat sesuai kaidah hukum yang berlaku oleh aparat juga harus terus diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Papua. Karena Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan akan menindak tegas segala perbuatan yang mengancam kedaulatan negara sesuai hukum yang berlaku di negeri ini. )* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 37 Guna Menciptakan Papua Damai

Mengapresiasi Penanganan Konflik di Papua Oleh : Toni Ervianto )* Pemerintah terus mengoptimalkan penyelesaian konflik di Papua, baik melalui upaya penegakan hukum maupun pendekatan kemanusiaan. Masyarakat pun mengapresiasi upaya penanganan konflik tersebut yang diharapkan dapat segera mengakhiri kekerasan di Papua. Konflik di Papua merupakan masalah yang serius, hal ini disebabkan karena konflik di Papua berdampak pada pengrusakan fasilitas umum hingga hilangnya nyawa warga sipil, sehingga aparat keamanan TNI-Polri haruslah memiliki strategi untuk menangani konflik di Bumi Cenderawasih. Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto mengatakan Polri sedang menyusun pola penanganan terbaik bersam TNI untuk menangani konflik di Papua. Sebab, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak memakai pendekatan perang dalam menangani konflik di Bumi Cenderawasih. Saat ini dirinya mengatakan, TNI dan Polri tergabung dalam Operasi Nemangkawi yang berakhir pada Desember 2021. Hingga akhir tahun, TNI-Polri masih menggunakan cara yang sama untuk menumpas masalah di tanah Papua, seperti teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB). Biasanya, Operasi Nemangkawi bakal diperpanjang setiap 3 bulan. Di situ dirinya mengatakan bahwa pola penanganannya yang baru pada awal Januari 2022 pada masa operasi satgas diperpanjang. 38 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrich Paulus mengatakan Andika berencana untuk tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebutkan bahwa Andika akan memakai pendekatan yang lunak. Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI akan lebih mengedepankan komunikasi. Lodewijk mengatakan, andalan Andika bukan satuan tempur, tetapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai dari Babinsa, Tamtama dan Kodim dan itu yang diperkuat. Lodewijk mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berharap agar Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua. Dengan pendekatan yang lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf Amin meyakini bahwa Panglima yang baru memiliki konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Hal itulah yang kita harapkan. Ma’ruf juga menegaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, dirinya berharap akan ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi dalam menangani masalah keamanan di Papua. Wapres Ma’ruf Amin juga mengatakan agar Andika kelak dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM. Dirinya juga menuturkan bahwa saat ini pembangunan di Papua memerlukan harmonisasi bidang kesejahteraan dan keamanan. Sementara itu, Aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua berharap ke depan TNI lebih bisa memberikan perlindungan pada warga sipil di sana. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifa Anum Siregar dalam menyikapi keputusan DPR secara bulat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dalam Rapat Paripurna. Harapan yang sama juga diutarakan oleh Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem. Dirinya ingi agar TNI bisa mengedepankan dialog ketimbang militeristik untuk menyelesaikan konflik Papua. Hesegem juga berpesan kepada Jenderal Andika Perkasa agar nantinya dapat mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, pihak gereja, LSM serta dewan adat. Pada kesempatan berbeda, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap akan adanya kebijakan baru guna mendukung Polri dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Frits berujar, sosok Jenderal Andika Perkasa telah Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 39 Guna Menciptakan Papua Damai

mendapat persetujuan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI. Dan beliau harus bersedia membangun komunikasi dengan semua stakeholder lain di Papua. Sebelumnya juga diberitakan, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menceritakan, isu Papua telah menjadi salah satu fokus dalam uji kelayakan dan kepatutan jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Hal tersebut diceritakan Andika secara tertutup setelah pendalaman visi dan misinya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Menurut Bobby, Andika memastikan pengamanan di Papua akan dilakukan secara lebih humanis dengan memenangkan hati dan pikiran. Langkah yang akan ditempuh oleh Andika Perkasa menunjukkan bahwa penanganan konflik tidak harus dengan pelatuk senjata, melainkan pendekatan komunikasi secara humanis sehingga meminimalisir kontak senjata. )* Penulis adalah Pemerhati masalah Papua tinggal di Jakarta 40 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

KST Papua Melanggar HAM dan Ganggu Kondusifitas Oleh : Robert Patiray )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan gerombolan keji yang sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengganggu kondusifitas di Papua. Mereka patut ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang Anda ingat tentang Papua? Kawasan paling timur di Indonesia ini seharusnya diingat karena keelokan alamnya, atau Puncak Jayawijaya yang bersalju. Namun alangkah sayangnya ketika ada yang mengingat Papua karena identik dengan pemberontak alias KST, karena mereka memang sering membuat kerusuhan di Bumi Cendrawasih. KST lagi-lagi membuat kerusuhan di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan melakukan kontak senjata, tanggal 26 oktober 2021. Pada peristiwa itu Serka Asep, anggota Satgas Mandala tertembak. Beruntung sang prajurit masih sadar dan selamat, walau mengalami luka tembak di tangan kiri yang tembus ke perut, dan ia langsung dievakuasi ke RS terdekat. Kolonel Arm Reza Nur Patria, Kapendam XVII/Cedrawasih menyatakan bahwa pukul 13.50 WIT, prajurit TNI melakukan patroli di Distrik Sugapa, Papua. Mereka melihat ada anggota KST lalu teradi kontak senjata dan berakhir dengan 1 korban luka-luka, yakni Serka Asep. Satgas lalu siaga dan melakukan pegejaran terhadap anggota KST. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 41 Guna Menciptakan Papua Damai

Penembakan yang dilakukan oleh KST tentu dikutuk oleh masyarakat, karena mereka telah lancang. Bagaimana bisa TNI yang menjadi sahabat rakyat malah diserang dengan brutal? KST sudah lepas kontrol dan bagai hilang akal karena menembak seenaknya sendiri. Aksi KST jelas mengganggu kondusivitas karena masyarakat bisa takut untuk beraktivitas di luar, terutama mereka yang bermukim di sekitar Sugapa. Mereka khawatir KST akan datang lagi untuk membalas dendam dan malah menyerang masyarakat. Namun aslinya mereka tidak usah takut karena prajurit TNI tentu meningkatkan penjagaan di Sugapa, sampai keadaan benar-benar tenang. Sementara itu, warga Papua di daerah lain juga waswas dan khawatir bahwa KST akan menyerang daerahnya, misalnya di Yahukimo yang juga pernah panas akibat kerusuhan. Sudah diteror corona, masyarakat juga takut akan KST, sehingga menjadi tidak nyaman. Apalagi bagi masyarakat pendatang di Papua, mereka yang paling takut akan teror KST, karena selama ini khawatir ada diskriminasi berdasarkan ras dan suku. KST merasa pendatang hanya bisa merusuh, padahal para pendatang datang untuk ikut memajukan Papua. Penyebabnya karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tentu wajib untuk dimodernisasi. KST juga terbukti melanggar HAM karena sudah berkali-kali melakukan penyerangan, mulai dari penembakan jarak dekat dan jauh (dengan sniper), pembakaran, dll. Ketika mereka dengan sengaja menyerang maka sama saja melanggar hak asasi. Apalagi yang jadi korban bukan hanya aparat tetapi juga warga sipil, yang berarti tidak punya senjata untuk membela diri. Salah besar jika ada yang menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM ketika terjadi penangkapan terhadap anggota KST, karena sebenarnya KST yang bersalah. Bagaimana bisa ada pihak yang nyinyir dan menganggap KST sebagai korban? Sudah jelas mereka menyerang dan melakukan pembunuhan, jadi tidak usah playing victim. Oleh karena itu penangkapan terhadap anggota-anggota KST dilakukan makin intensif oleh Satgas Nemangkawi. Mereka dengan tekun melakukan penyisiran hingga ke pelosok Papua, untuk menemukan markas-markas KST. Penyebabnya karena markas KST ada banyak dan masih tersembunyi. Penyerangan yang dilakukan oleh KST adalah pelanggaran HAM kelas berat, karena mereka dengan sengaja menembak warga sipil. Mereka jelas melanggar hak asasi dan melakukan kasus kriminal kelas berat. Selain itu, KST juga merusak kondusifitas, sehingga wajib dibasmi. 42 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 43 Guna Menciptakan Papua Damai

Masyarakat Mendukung Penangkapan Anggota KST Papua Oleh : Barisen Wanggai )* Beberapa minggu yang lalu, Polres Yakuhimo bersama Satgas Nemangkawi berhasil mengakhiri pelarian dalang kerusuhan yang terjadi di Yakuhimo, Morume Keya Busup. Setelah ditelusuri lebih lanjut, morume merupakan salah satu orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPOI) Polisi. Tidak hanya DPO, Morume juga menjadi aktor utama dalam penyerangan suku Yali yang berujung pada kerusuhan di Yakuhimo. Morume berhasil dibekukg pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 03.40 WIT. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa pihak kepolisian juga menangkap satu orang lain bernama beto Ordas. Menurutnya, kedua tersangka dibawa ke Polres Yakuhimo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perlu diketahui 44 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai

bahwa, Morume merupakan kepala suku umum Kimyal yang melakukan serangan terhadap suku Yali. Sementara itu, Polda Papua telah menciptakan 22 orang sebagai tersangka kericuhan di Kabupaten Yakuhimo, Papua. Tersangka kasus penyerangan suku terhadap sukuk Yali. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kapak, satu unit ponsel, perangkat elektronik, hingga identitas diri lain milik tersangka. Setelah penyerangan tersebut, aparat kepolisian langsung bergerak untuk menangkap 52 terduka pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang ditangkap, 22 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas kericuhan yang mengakibatkan 41 orang luka-luka dan enam orang meninggal dunia. Pasca penyerangan, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri meninjau kondisi kamtibmas Yakuhimo, Papua, pasca-penyerangan masyarakat Yali oleh Suku Kimyal. Mathius memastikan kondisi Yakuhimo Aman. Tindakan yang dilakukan oleh KST memang sudah sangat keji dan biadab. Sebab mereka tidak hanya menyebarkan teror, tetapi juga merusak fasilitas milik negara seperti sekolah dan puskesmas. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU Terorisme. Selain itu, berkaitan dengan label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, dimana penyematan label tersebut hanya khusus ditujukan kepada KKB saja. Pasalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar kepada warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Paulus juga menuturkan, saat terakhir kali ke Yakuhimo, dirinya mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako mendapatkan serangan panah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak. Ia mengatakan, KKB sudah memiliki senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka melakukan hal tersebut kepada warga Papua, bahkan dengan membakar rumah warga. Selaku tokoh Papua, dirinya menilai bahwa konflik di Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapapun wajib taat pada aturan negara. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 45 Guna Menciptakan Papua Damai

Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, kelompok tersebut mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga otak di belakang layar. Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan upaya dialog untuk kedamaian di Papua sudah dilakukan kepada banyak pihak, hanya saja KST tidak kooperatif. Dirinya mengatakan, bahwa pemerintah telah berkali-kali melakukan dialog. Bukan saja dengan tokoh gereja, tetapi juga semua unsur lembaga organisasi di Papua, seperti masyarakat adat, DPRD, maupun Majelis Rakyat Papua. Ia menegaskan, bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga Papua agar tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI, baik secara politik, konstitusi dan hukum internasional. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk tetap membangun Papua secara damai, karena hal tersebut telah tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020. Beragam provokasi KST terus dihindari oleh masyarakat Papua, masyarakat juga tidak takut menolak provokasi tersebut karena semakin banyaknya anggota TNI yang berjaga. KST harus ditumpas selama aksinya mengganggu kedamaian di Papua, tindakan brutal mereka telah terbukti merusak perdamaian serta menghambat pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah. KST telah terbukti menyebarkan teror dan merusak fasilitas yang dibangun pemerintah, demi terwujudnya HAM dan perdamaian, KST memang pantas ditumpas. )* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya 46 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai