E-BOOK PEMILU

panggungnya dan bahkan telah difasilitasi dengan sangat baik serta lengkap oleh banyak pihak, termasuk Pemerintah RI. Bahkan bukan hanya sekedar penyediaan panggung dan fasilitas saja, melainkan juga sudah ada seperangkat aturan yang dengan jelas mengatur keberlangsungan Pemilihan Umum tersebut. Kemudian, tatkala sebuah persaingan memang telah dibingkai dengan aturan yang jelas, termasuk juga adanya wasit yang adil, tentu Kyai Marsudi menilai bahwa kontestasi tersebut akan bisa menjadi sebuah persaingan yang sehat. Dirinya menambahkan bahwa di dalam Kitab Suci Al-Qur’an sendiri juga sebenarnya telah diajarkan agar senantiasa Umat Islam dalam menjalankan persaingan atau kontestasi dalam hal apapun termasuk Pemilu, harus bisa diwujudkan dengan cara yang sehat. Lebih lanjut, Pjs Ketum MUI itu menambahkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejatinya dalam setiap persaingan akan selalu ada sebuah ancaman atau potensi akan terjadinya perpecahan. Terlebih, potensi adanya konflik atau perpecahan secara horizontal tersebut bisa dikatakan cukup berisiko di negara seperti Indonesia lantaran memang bangsa ini sendiri terdiri dari beragam sekali latar belakang masyarakat, mulai dari suku yang berbeda, bahasa, hingga agama yang beragam. Namun dengan seluruh perbedaan yang telah ada itu, hendaknya memang semua elemen bangsa mampu untuk terus bertekad dan bersatu menjadi ummatan wahidah atau bangsa yang satu, persis dengan semboyan yang juga telah dikemukakan oleh para pendiri bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu jua. Untuk mewujudkan kontestasi yang sehat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa konstestasi politik juga dapat berisiko nantinya akan menimbulkan masalah, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi melalui semua komponen bangsa yang tak boleh pasif. Artinya bahwa, semua komponen bangsa baik dari Pemerintahan, TNI-Polri, ulama, hingga seluruh lapisan masyarakat wajib untuk menjaga persatuan bangsa dengan terus membangun kesadaran penuh agar tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang memberikan dampak negatif pada bangsa dan Tanah Air. Pasalnya, dengan terbentuknya Pemilu yang sehat di masa mendatang akan memberikan kesan positif bagi pemimpin berikutnya. Selain itu, Pemilu sehat dapat menyelamatkan keadaan oligarki seperti oknum politisi yang bermain uang untuk membeli suara. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |95

Indonesia tentunya tidak menginginkan adanya oligarki di Bumi Pertiwi karena hal tersebut bertentangan dengan dasar negara kita yakni Pancasila. Seperti yang termaktub dalam sila ke-2 yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mana pada pasal ini seluruh komponen bangsa wajib memiliki sifat yang tidak hanya adil saja namun juga mengedepankan budi pekerti dengan pertarungan yang sportif. Sila ke 3 Pancasila dengan jelas berbunyi Persatuan Indonesia, yang mana dalam dasar negara Indonesia sudah diwanti-wanti agar menjaga serta terus membangun persatuan dan kesatuan NKRI. Jangan sampai, hanya karena kontesasi politik ini justru memecah bangsa dan negara, justru dengan adanya perbedaan inilah yang dapat menyatukan berbagai pikiran dengan saling menghormati. Kemudian, bagian paling penting untuk diselenggarakannya Pemilihan Umum Presiden 2024 mendatang untuk mewujudkan pasal ke-4 dari dasar negara kita Pancasila yang berbunyi ‘Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilian’, jelas bahwa Pemilu harus menjunjung tinggi kebijaksanaan hingga nantinya akan memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Contoh paling sederhana dalam mewujudkan Pemilu Sehat 2024 mendatang salah satunya yaitu dengan tidak menyebarkan atau membuat berita-berita palsu baik secara langsung maupun dalam bermedia sosial. Bagi seluruh lapisan masyarakat, juga perlu menyaring kembali terkait dengan berita yang beredar agar tidak termakan kebohongan semata yang bertujuan untuk memecah belah bangsa kita. Indonesia telah memiliki dasar negara Pancasila dengan simbol Bhineka Tunggal Ika yang amat jelas, keduanya memiliki peran besar dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang Sehat. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, karena seluruh komponen bangsa juga harus andil di dalamnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Inti Media 96| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Seluruh Pihak Sepakat Pemilu 2024 Tidak Ditunda dan Berjalan Sesuai Jadwal Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Seluruh pihak telah bersepakat bahwa berjalannya pesta demokrasi Pemilu 2024 tidak akan ditunda dan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Lantaran kelancaran Pemilu sendiri juga akan berpengaruh sangat baik bagi semua elemen masyarakat di Tanah Air. Banyak dampak yang bisa saja terjadi apabila ternyata Pemilu 2024 dinyatakan untyk ditunda dan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, maka dari itu, banyak pihak yang kemudian dengan sangat tegas menolak adanya wacana tersebut. Bagaimana tidak, pasalnya apabila Pemilu ditunda, maka hal tersebut sudah jelas bertabrakan dengan UUD 1945. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Bahtiar memastikan bahwa berjalannya pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar sesuai dengan jadwal yang berlaku dan telah disepakati, yakni pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Seluruh persiapan juga sudah dilakukan oleh banyak stakeholder termasuk oleh pihak penyelenggara Pemilu dan juga para perangkat hukum. Tidak ketinggalan, Pemerintah Republik Indonesia (RI) juga telah berkomitmen untuk mendukung pendanaan berjalannya pesta demokrasi tersebut. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |97

Sehingga bukan hanya para penyelenggara Pemilu saja yang sudah siap melaksanakan pesta demokrasi, namun menurut Bahtiar juga seluruh pihak di luar penyelenggara pun sudah sangat siap menyambut gelaran Pemilu 2024. Pemerintah RI sendiri setidaknya dalam 3 (tiga) tahun terakir ini sudah melakukan banyak hal terkait dengan persiapan penyelenggaraan pesta demokrasi. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri juga telah banyak melakukan proses rekrutmen dari berbagai macam tingkatan termasuk pada level kecamatan dan kelurahan. Seluruh hal yang dilakukan tersebut demi bisa terus mendukung kesuksesan Pemilu. Mengenai dengan pendanaan pesta demokrasi tersebut, Bahtiar menjelaskan bahwa pihak KPU sudah memiliki upaya dan inovasi untuk bisa melakukan penghematan anggaran sehingga seluruhnya akan mencukupi. Pihak Kemendagri bahkan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah akan tetap berjalan dengan lancar ketika Pemilu dan prosesnya bisa dilaksanakan dengan lancar pula. Pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk bisa tetap menjaga angka inflasi dan juga terus memantau dan mengupayakan adanya pertumbuhan perekonomian di tengah gejolak ekonomi dunia seperti sekarang ini. Ketika penyelenggaraan Pemilu bisa sukses, tentunya semua pihak akan mampu merasakan hasilnya. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Baharni juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berjalan sesuai dengan jadwal. Bahkan, dalam pelaksanaan Rapat Paripurna, pihaknya sudah menyetujui akan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk bisa disahkan menjadi UU. Pada kesempatan lain, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz juga turut memastikan bahwa seluruh tahapan dan kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik oleh pihaknya. Maka dari itu, dengan sudah berjalannya seluruh tahapan dan kesiapan dengan baik, dirinya sangat meyakini bahwa penyelenggaraan Pemilu memang akan digelar dengan tepat waktu, yakni pada 14 Februari 2024 mendatang. Terlebih, sebelumnya Perppu Pemilu juga memang telah disahkan oleh DPR RI menjadi UU. Menurut August, dengan adanya pengesahan aturan tersebut oleh DPR RI, maka mampu menjadi bukti nyata untuk bisa mematahkan banyaknya isu mengenai penundaan Pemilu 2024 yang sempat banyak beredar di publik dan memancing adanya pro dan kontra di masyarakat. Dengan adanya UU Pemilu tersebut, Anggota KPU itu berharap keberadaan aturan tadi mampu untuk meyakinkan publik bahwa memang pelaksanaan pesta demokrasi 98| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

akan dikerjakan sesuai dengan jadwal, karena memang seluruh instrumen hukumnya juga sudah lengkap. Perlu diketahui bahwa beberapa dinamika yang selama ini terjadi seperti adanya putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang justru memenangkan tuntutan dari Partai Prima untuk bisa melajukan penundaan Pemilu, seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Banyaknya dinamika yang sempat terjadi di Tanah Air dan juga berbagai macam isu mengenai penundaan Pemilu diharapkan tidak mengganggu apapun dalam proses dan berjalannya semua tahapan Pemilu. Bahkan, August menegaskan bahwa meski ada pihak yang tidak suka, namun sudah kewajiban KPU untuk terus mengawal berjalannya Pemilu untuk terus on the track dan tepat waktu. Maka dari itu, sangat penting adanya ketepatan waktu dalam menjalankan pesta demokrasi Pemilu 2024. Memang semua pihak sudah memastikan bahwa pemilu sama sekali tidak akan ditunda dan berjalan sesuai dengan jadwal. )* Penulis adalah alumni Fisip Unair Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |99

Tokoh Agama Berperan Penting Amankan Pemilu 2024 Demi Terciptanya Situasi Kondusif Oleh : Haikal Fathan Akbar)* Terciptanya kedamaian seluruh umat manusia dapat dirasakan apabila penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan solid. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak terlepas dari peran penting dari tokoh agama di Indonesia, mengingat masyarakat kita yang bersifat heterogen. Tidak lama lagi Indonesia akan menyelenggarakan acara yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan Tanah Air yakni Pemilu tahun 2024 mendatang. Pada tahun tersebut, selain pesta demokrasi tentunya menjadi kontestasi politik nasional dengan berbagai dinamika yang dapat memicu berbagai macam potensi perpecahan. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi dengan kesadaran dan kekompakan antar umat manusia di Tanah Air, mengingat masyarakat kita memiliki sifat heterogen. Menjelang keberlangsungan Pemilu 2024, keamanan perlu diperketat untuk meminimalisir adanya konflik tersebut. Pasalnya, sebuah persaingan tidak bisa dipungkiri bahwa akan menimbulkan beberapa gesekan ideologi bahkan hingga menjadi ancaman perpecahan. Adanya berbagai macam masyarakat dengan latar belakang yang berbeda membuat pemikiran masing-masing individu tidaklah sama. Namun, justru poin positifnya yaitu dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya bisa menyatukan segala perbedaan yang ada. Demi terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang sehat, para tokoh agama memiliki peran yang penting untuk mengamankan proses pencoblosan yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, mengingat ideologi Negara Kesatuan Republik 100| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Indonesia (NKRI) yang termaktub dalam Pancasila pada sila pertama yakni mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka masyarakat harus mewujudkan hidup yang selaras, seimbang, dan serasi antar manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sangat penting bagi semua elemen masyarakat di Tanah Air untuk bisa membangun kesadaran untuk bisa melakukan persaingan secara sehat dan juga tetap mempertahankan adanya ukhuwuah islamiyah, yakni persaudaraan antar sesama Umat Muslim, yang mana kemudian berkembang menjadi ukhuwah wathaniyah, yakni adanya persaudaraan kebangsaan. Seluruh kesadaran akan persaudaraan dan kesatuan tersebut hendaknya mampu untuk terus menjadi perekat di tengah memanasnya kontestasi Pemilu 2024. Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur untuk turut serta dalam mengamankan proses Pemilu di tahun 2024 mendatang. Lebih lanjut, Mahfud MD meyakinkan kembali bahwa diadakannya Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai jadwal dan tidak ada yang dibatalkan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu karena itu adalah khittah negara dan khittah negara ada di Pemilu. Seperti yang diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjunjung tinggi demokrasi, bahkan untuk pergantian kekuasaan pemilu menjadi kunci forum musyawarah masyarakat dalam menentukan Pemimpinnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Marsudi Syuhud turut menyampaikan bahwa ia merasa bangga dan beruntung berada di negara ini lantaran sudah ada panggung untuk kontestasi politik yang difasilitasi dengan baik, sehingga dengan adanya ini bisa menjadi sebuah persaingan yang sehat dan yang terpenting tidak menimbulkan perpecahan antar saudara. Sementara itu, dalam pidatonya di Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Mahfud MD mempertanyakan sekaligus memberikan arahan terkait dengan tujuan Pemilu untuk memperjuangkan apa. Apakah untuk memperjuangkan perekonomian? Apabila benar begitu tujuan Pemilu, ia mengingatkan bahwa masyarakat haruslah memilih wakil yang dapat dipercaya, memilih pemimpin yang baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di daerah masing-masing hingga di pemerintahan agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Bahkan, sejumlah tokoh agama mendeklarasikan komitmen untuk memastikan keberlangsungan Pemilu 2024 dengan aman, rukun, damai, dan solid. Hal tersebut tentunya sejalan dengan dasar negara kita yakni Pancasila, bahwasanya adanya Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |101

diskriminasi dan berbagai macam upaya yang dapat menimbulkan perpecahan tentu saja akan melahirkan disintegrasi bangsa. Tidak hanya para ulama yang serta mengamankan Pemilu, pihak Kapolri pun turut membantu mempersiapkan pengamanan menjelang tahun Pemilu 2024 mendatang dengan menghadirkan personel Brimob yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat (PRC). Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pasukan Brimob Polri akan dibagi dalam VII zonasi, di mana masing-masing zonasi akan saling back up namun tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dalam rangka Pemilu 2024. Di samping itu, adapun tujuan kerja sama yang dilakukan oleh Polri dalam mengamankan Pemilu 2024 ini yaitu demi mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas dan berintegritas dan menjaga persaudaraan umat bersaudara. Oleh sebab itu, dalam hal ini tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga menjadi bagian penting yang turut serta dalam mengamankan Pemilu 2024 mendatang selain tim Polri agar terciptanya kedamaian dan meminimalisir terjadinya perpecahan di seluruh umat manusia di Tanah Air tercinta ini. )* Penulis Kontributor Vimedia Pratama 102| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Wapres RI Yakini Pemilu 2024 Tidak Akan Buat Perpecahan Oleh : Putri Dewi Nathania )* Wapres RI sangat meyakini bahwa perhelatan pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang sama sekali tidak akan membuat dan memicu terjadinya konflik hingga perpecahan di kalangan masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya, lantaran di dalamnya memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari bahasa, ras, suku hingga agama dan kebudayaan. Tidak sampai di sana, bangsa ini juga menganut sistem pemerintahan demokrasi sehingga memungkinkan rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan suara mengenai siapa yang akan memimpin bangsa. Tentunya, dengan menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, maka juga sangat memungkinkan terjadi perbedaan pendapat dan juga perbedaan suara mengenai siapa yang hendak didukung untuk menjadi calon pemimpin ke depan oleh masyarakat di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri pula ketika masyarakat memiliki perbedaan suara dan pendapat, maka bisa saja hal tersebut memicu terjadinya konflik atau perpecahan secara horizontal hingga polarisasi diantara masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin justru meyakini bahwa meski memang terjadi perbedaan pandangan dan juga Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |103

pilihan politik pada kontestasi pesta demokrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Menurutnya perbedaan pandangan tersebut tidak akan menimbulkan perpecahan diantara masyarakat. Pasalnya, K.H. Ma’ruf Amin menilai bahwa sampai detik ini, tali persaudaraan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih kuat. Maka dari itu, dengan tali persaudaraan yang kuat tersebut, sehingga membuat masyarakat di Tanah Air tidak mungkin mudah untuk terhasut dalam narasi-narasi perpecahan. Sehingga baginya tidak mungkin terjadi perpecahan di tengah masyarakat Indonesia jika hanya dikarenakan permasalahan perbedaan pada pandangan politik saja. Terlebih, dengan adanya peringatan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah pada Sabtu 22 April 2023 lalu, maka dengan adanya momentum Hari Lebaran tersebut menjadi ajang untuk semakin memperkuat tali silaturahmi dengan sanak saudara dan juga para kerabat untuk bisa secara bersama-sama merayakan hari kemenangan, khususnya untuk Umat Muslim. Wapres RI kemudian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menjadikan perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023 ini sebagai sebuah momentum terbaik dalam upaya saling merekatkan persaudaraan. Lebih lanjut, dirinya menekankan bagaimana pentingnya terus menjaga tali persaudaraan melalui ajang dsilaturahmi, tidak terkecuali khususnya dalam menghadapi ajang pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Selanjutnya, Wakil Kepala Negara tersebut menuturkan bahwa perhelatan Pemilu 2024 memang sudah disepakati dalam penyelenggaraan negara di Indonesia karena juga sudah sesuai dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka tentunya penyelenggara Pemilu sendiri bukanlah sebuah hal yang baru bagi masyarakat dan memang sudah berkali-kali dilakukan di Tanah Air sehingga publik sendiri pun juga sudah sangat terbiasa akan hal itu. Dengan alasan terbiasanya publik menghadapi penyelengaraan Pemilu 2024 di Indonesia, maka membuat K.H. Ma’ruf Amin sangat meyakini bahwa masyarakat Tanah Air sendiri akan dapat menyikapi perbedaan pada pilihan politik dengan sangat berbesar hati. Dirinya menambahkan bahwa memang adanya sikap yang legowo menjadi hal yang sangat diperlukan pula dalam menghadapi kontestasi Pemilu. Beliau kembali menekankan dan menegaskan bahwa sama sekali tidak boleh dan jangan sampai ada permusuhan yang ditimbulkan di masyarakat akibat hanya karena adanya perbedaan pandangan politik di Tanah Air saja. Baginya, sebuah perbedaan akan merupakan sebuah kewajaran dan juga dapat disikapi dengan cara yang bijaksana. 104| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Terlebih, adanya perbedaan akan pandangan politik dari masyarakat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Meski berbeda adalah hal yang sangat wajar, namun adanya perbedaan sama sekali tidak boleh menimbulkan permusuhan sehingga harus terus bisa disikapi dengan rasa kekeluargaan dan kedamaian. Sementara itu, pihak penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa sejatinya pesta demokrasi tersebut memang memiliki fungsi sebagai perekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Justru ajang Pemilu sendiri menurut Anggota KPU Kabupaten Nunukan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kaharuddin, hal tersebut mampu menjadi pemersatu karena justru tanpa keberlangsungan Pemilu justru bangsa ini akan bisa tercerai berai karena banyaknya kepentingan. Sangat penting terus mempromosikan ajang Pemilu yang sesuai dengan semboyan negara ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memang sejak awal telah digagas oleh para pendiri bangsa dan diharapkan justru dengan adanya pelaksanaan Pemilu maka akan menjadi sarana integrasi bagi Tanah Air. Untuk itu, senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Wapres RI, bahwa memang ajang Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang sama sekali tidak akan mampu membuat dan menimbulkan terjadinya konflik hingga perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Perkasa Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |105

Wujudkan Pemilu Damai Bebas Hoaks Oleh : Ananda Prameswari )* Pemilu harus disiapkan agar tidak ada kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Saat Pemilu wajib untuk memberantas hoaks dan propaganda agar tidak ada black campaign serta kekacauan di dunia maya. Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Masyarakat berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar Pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu perdamaian wajib dijaga dengan memberantas hoaks dan propaganda yang bisa menyesatkan dan membuat panas hati masyarakat, karena mereka diperdaya oleh provokator yang membuat berita palsu tersebut. 106| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Hal ini disampaikan saat mengisi acara 'Jagongan' bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, Kamis 22 Desember 2022 di Burza Hotel Yogyakarta. Sumadi melanjutkan, ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan. Dalam artian, menjelang Pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks Pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh yang bukan-bukan. Hoaks tentang Pemilu yang sudah beredar sejak beberapa bulan ini adalah isu presiden 3 periode. Hal ini dibantah keras oleh Presiden Jokowi karena beliau tidak ingin dipilih kembali. Masyarakat perlu sadar bahwa hoaks ini sangat menyesatkan dan pemerintah tetap menegakkan aturan bahwa seorang presiden hanya bisa dipilih maksimal 2 kali. Kemudian juga ada hoaks Pemilu yang sangat parah karena membawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para calon legislatif dan calon presiden seakan-akan ‘diadu’ berdasarkan SARA dan hal ini mengesalkan, karena mereka tidak pernah mengeluarkan statement yang berkaitan dengan SARA. Jangan sampai Pemilu jadi ajang adu domba gara-gara tersebarnya hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu mendeklarasikan Pemilu damai dan membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) serta pemerintah untuk mengabaikan hoaks dan mencegah penyebarannya. Untuk menjaga perdamaian Pemilu dan mencegah hoaks maka diperlukan kecerdasan dalam berliterasi, terutama di media sosial. Jika ada kawan yang men- share suatu berita maka wajib dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai terlanjur tersebar baru ketahuan jika itu hoaks semata. Masyarakat perlu memahami ciri-ciri berita hoaks yang beredar di media sosial maupun grup WA. Pertama, memakai judul yang bombastis atau bahkan click-bait demi menggaet viewers, padahal isinya hanya berita ‘sampah’. Kedua, berita itu hanya plintiran atau suatu pernyataan tokoh politik yang ‘digoreng’, maksudnya adalah ia bicara tentang A tetapi dibuat seolah-olah bicara B dan yang sebaliknya. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |107

Berita hoaks dan propaganda biasanya diberi pengantar berupa kata-kata “awas, urgent, harap disebar”, atau yang semacamnya. Masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam memilah informasi di dunia maya. Tujuannya agar mereka tidak terjebak hoaks dan Pemilu 2024 nanti berlangsung dengan damai. Sementara itu, Henri Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Pemerintah rupanya cukup direpotkan dengan kemunculan hoaks yang seolah tanpa henti. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan membentuk satuan tugas khusus, yang diberi nama Drone 9 untuk memantau konten di Internet, termasuk hoaks. Henri melanjutkan, satgas ini sudah mengumpulkan 700 lebih konten yang teridentifikasi sebagai hoaks. Konten-konten semacam, baik tulisan maupun foto, diberi penanda khusus oleh Kominfo dan diumumkan sebagai hoaks agar tak lagi disebarkan masyarakat. Dalam artian, pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dengan membentuk satgas khusus pemberantas hoaks. Namun masyarakat juga diminta untuk membantu kinerja satgas dengan berhenti menyebarkan hoaks dan lebih mengamati suatu berita yang sudah tersebar dari 1 grup WA ke grup yang lain. Jangan sampai hoaks tersebar dan menyebabkan Pemilu jadi kacau-balau. Pemerintah ingin mewujudkan Pemilu damai dan bebas hoaks. Propaganda dan berita hoaks harus diberantas agar tidak ada berita palsu yang menyesatkan masyarakat dan berpotensi mengacaukan Pemilu. Pemilihan umum harus disukseskan dan seluruh warga negara Indonesia diharap ikut menjaga Pemilu damai yang bebas hoaks. )* Penulis adalah Kontributor Ruang Media 108| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Media Massa Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai 2024 Oleh : Barra Dwi Rajendra )* Media massa memiliki peran sentral untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai. Selain melalui pemberitaan yang positif, media massa diharapkan dapat membantu masyarakat menyaring berita bohong yang berkembang di masyarakat. Dalam mensukseskan Pemilu 2024 diperlukan komitmen berbagai pihak karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024. Selain masyarakat, media massa juga berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu damai 2024. Penyebabnya karena mereka menyebarkan berita ke masyarakat. Berita yang ditampilkan harus yang sebenarnya dan berisi edukasi serta perdamaian. Jangan malah membuat media cetak atau online yang menyebar hoaks karena akan merusak Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon mengajak media massa untuk mewujudkan pemilihan umum damai pada 2024. Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Supriyan, mengatakan, sebagai salah satu pilar demokrasi, peran media massa sangat dibutuhkan dalam Pemilu. Pihaknya mengajak seluruh media massa di Kota Udang untuk bersama-sama Bawaslu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |109

Supriyan melanjutkan, jajaran pengawas Pemilu di tingkatan kecamatan hingga kelurahan di Kota Cirebon sangat terbatas, sehingga butuh peran serta media massa. Harus diakui, dugaan pelanggaran Pemilu biasanya didapat dari pemberitaan media massa. Pasalnya, SDM yang tersedia di Bawaslu Kota Cirebon juga tidak cukup untuk mengkaver untuk mengawasi Pemilu 2024 di semua wilayah. Media jangan menyebar hoaks tetapi perdamaian saat Pemilu. Dalam artian, kesuksesan Pemilu berawal dari pengawalan media massa yang meliput acara pencoblosan dan penghitungan suara hingga ke desa-desa terpencil. Dari liputan tersebut maka terkuaklah banyak fakta di lapangan. Mulai dari pelanggaran berupa penggelembungan suara, pemaksaan pemilihan calon legislatif, hingga serangan fajar alias pemberian uang sogokan sebelum Pemilu dimulai. Media massa harus berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu damai. Penyebabnya mereka adalah corong masyarakat sehingga problem yang ada di tengah lapangan bisa terkuak. Ketika ada jurnalis maka pihak yang akan berbuat kecurangan akan takut karena akan ketahuan dan dilaporkan ke pihak berwajib. Sebaliknya, jika media massa menyebarkan hoaks maka Pemilu damai tidak akan terwujud. Janganlah demi menambah jumlah pembaca malah menuliskan berita yang tidak sesuai fakta, atau yang dibesar-besarkan judulnya. Berita yang click-bait adalah sebuah bentuk penipuan dan menyengsarakan masyarakat, karena mereka bisa skeptis terhadap Pemilu. Saat ini sudah ada UU ITE sehingga media massa harus hati-hati. Mereka wajib bekerja dengan hati nurani yang jernih dan menjaga perdamaian saat Pemilu. Jangan malah menyebar hoaks dan akan dilaporkan sebagai pihak yang bersalah, karena membuat kerusuhan di dunia maya saat Pemilu. Jangan menulis berita sembarangan karena bisa kena pasal di UU ITE. Sementara itu, politisi Surya Paloh menyatakan bahwa media massa wajib mengawal Pemilu dan menjaga perdamaiannya. Ajang ini butuh perhatian semua pihak, termasuk para jurnalis. Dalam artian, saat Pemilu semua pihak berhak mengawal. Tidak hanya KPU dan Bawaslu tetapi juga para jurnalis. Media massa berperan penting dalam mensukseskan Pemilu. Penyebabnya karena masyarakat harus antusias dan partisipatif pada Pemilu 2024. Jangan masa bodoh dan golput (golongan putih) alias tidak menggunakan haknya dalam memilih calon presiden dan calon legislatif gara-gara ulah media massa. Mereka menyebarkan berita negatif tentang Pemilu dan para calon legislatif, sehingga masyarakat skeptis dengan Pemilu di Indonesia. 110| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Surya Paloh melanjutkan, masyarakat, tokoh agama, dan elite politik juga wajib berperan agar tidak ada residu Pemilu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga merugikan negara. Jika elite politik berdamai dan saling silaturahmi maka akan diikuti oleh masyarakat. Dalam artian, masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu. Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia. Media massa memiliki kontribusi pending dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Berita yang ditampilkan harus jujur dan sesuai dengan fakta. Jangan malah menyebar hoaks dan propaganda karena akan memanaskan Pemilu dan mengacaukan situasi sosial masyarakat. )* Penulis adalah Kontributor Angkasa Media Satu Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |111

Dukung Sinergitas Aparat Keamanan Wujudkan Ketertiban sebagai Kunci Kesuksesan Pemilu Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Seluruh masyarakat hendaknya memberikan dukungan secara penuh terhadap bagaimana upaya sinergitas para aparat keamanan TNI, Polri dan BIN untuk bisa mewujudkan ketertiban sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Mahfud MD menegaskan bahwa pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada tahun 2024 mendatang sudah masuk pada tahapan-tahapan yang memang telah ditentukan sebelumnya. Dirinya menyatakan bahwa Pemerintah RI juga telah siap untuk melakukan sinergi dan juga memberikan fasilitas untuk bisa menunjang kelancaran jalannya Pemilu. Lebih lanjut, menurutnya memang sinergitas merupakan hal yang sangat penting sehingga beberapa pihak tidak bisa saling mengintervensi, akan tetapi bisa solid dalam posisi mereka masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya sinergitas yang terjalin dengan baik, maka setiap pihak kemudian akan memiliki kewajiban untuk bisa saling menguatkan, karena memang sudah menjadi tugas dari seluruh stakeholder untuk bisa mengupayakan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan tepat tujuan. Diketahui bahwa dalam rapat koordinasi (rakor) telah dibahas pula berbagai macam isu mengenai kesiapan Pemilu 2024, baik dari sisi potensi permasalahan yang mungkin bisa saja akan terjadi, khususnya pada pihak polhukam, kemudian melakukan identifikasi provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada 112| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

penyelenggaraan Pemilu, selanjutnya melakukan penyiapan akan anggaran kebutuhan Pemilu, kemudian melakukan perencanaan keamanan dan antisipasi berbagai fasilitas yang memang harus disiapkan. Menko Polhukam kemudian berharap supaya sinergitas tersebut, dalam rangka memastikan berbagai tahapan Pemilu bisa terlaksana dan juga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bukan hanya itu, namun juga mampu mengantisipasi seluruh kendala yang ada sehingga berjalannya pesta demokrasi bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Seluruh unsur penyelenggara Pemilu memang perlu untuk bekerja dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan juga kewajiban yang mereka miliki dalam setiap tahapan Pemilu 2024, termasuk juga unsur pengamanan dan peserta Pemilu Serentak. Tidak lupa pula, unsur lainnya seperti masyarakat umum harus bisa berpolitik secara lebih dewasa, profesional dan patuh serta taat kepada aturan yang sudah diberlakukan. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu untuk segera mengeluarkan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu. Dengan indeks tersebut, maka nantinya akan terdapat pedoman dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat. Untuk bisa menjaga keamanan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, Polri kemudian menggunakan sebuah strategi bernama Cooling System. Menurut Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang kontestasi politik nasional. Dalam kontestasi itu, akan banyak terjadi promosi program, janji kontestasn hingga akan mengangkat berbagai macam isu penting termasuk isu sensitif yang dampaknya bisa memicu ketidakstabilan keamanan di masyarakat. Adanya pemicu tersebut dikarenakan terjadinya perbedaan daya nalar dari masyarakat, persepsi serta interprestasi dan juga potensi konflik pada semua aspeknya. Konflik yang berpotensi terjadi pun bisa berupa konflik terpendam maupun konflik terbuka. Untuk meredam itu, Polri menggunakan strategi Cooling System yang berprinsip prediktif, responsibilatas, transparansi, tuntas dan netralitas. Prinsip tersebut diwujudkan melalui kecepatan dalam mengetahui masalah, kecepatan mengidentifikasi dan menganalisis prediksi dan kecepatan menyelesaikan masalah. Pada kesempatan lain, Panglima TNI, Laksamana TNI, Yudo Margono menerima Audiensi dari Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja untuk meminta dukungan kepada pihaknya dalam sistem keamanan untuk seluruh tahapan Pemilu serentak pada tahun 2024 dan juga melakukan sinkronisasi data terkait pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) anggota TNI. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |113

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengungkapkan bahwa memang sangat penting adanya sinergitas dari TNI dan Polri dalam mengawal Pemilu sebagai bagian dari manifestasi institusi keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat. Bahkan adanya sinergitas tersebut untuk mendirikan pilar penting yang memang harus ada dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Tentunya seluruh pihak mengharapkan agar Pemilu bisa berjalan dengan sukses, kolaboratif dan juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab secara bersama-sama untuk keamanan pemilu diantara seluruh pemangku kepentingan dan mampu saling menunjang dengan tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam keamanan pemilu. Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah ketika pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan penuh rasa aman dan tertib serta kondusif. Untuk itu, adanya sinergitas dari seluruh aparat keamanan mulai dari TNI, Polri dan BIN menjadi hal yang tidak kalah pentingnya untuk bisa terus didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. )* Penulis adalah alumni Fisip Unair 114| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Wujudkan Pemilu Damai dan Tangkal Hoaks Oleh : Naomi Leah Christine )* Pemilu 2024 harus berlangsung dengan damai. Masyarakat dihimbau untuk menjaga persatuan dan perdamaian saat Pemilu tanpa terpengaruh oleh berita hoaks. Jangan termakan oleh hoaks dan mengacaukan Pemilu, serta menggagalkannya karena akhirnya golput. Pemilihan umum (Pemilu) memang masih 1 tahun lagi tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain berkomitmen untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang damai dan aman. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga situasi sebelum dan sesudah Pemilu, serta tidak termakan mentah-mentah oleh berita hoaks. Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat masyarakat makin waspada dalam menyaring berita di internet. Salah satu program pemerintah yang terancam hoaks adalah Pemilu 2024. Pada pemilihan umum tahun depan, masyarakat wajib untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena bisa berpotensi mengobarkan permusuhan. Provokator sengaja membuat hoaks dan propaganda agar rakyat Indonesia terpecah-belah, sesuai dengan keinginan mereka. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |115

Menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan kehadiran hoaks dan propaganda yang umumnya beredar di media sosial. Hoaks sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran hoaks harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat mendeklarasikan Pemilu damai bersama berbagai komponen masyarakat seperti partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pers. Alni, Ketua Bawaslu sumbar, menyatakan bahwa pendeklarasikan Pemilu damai memiliki tujuan menghindari hal- hal yang tidak diinginkan seperi pemberitaan hoaks, politik uang, dll. Alni menambahkan dalam deklarasi Pemilu damai itu disebutkan ikrar mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, berkomitmen mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang, yang biasanya terjadi jelang kampanye hingga hari pencoblosan. Dalam artian, masyarakat diminta untuk menuruti Bawaslu dalam deklarasi Pemilu damai dan sekaligus menghindari berita hoaks. Penyebabnya karena hoaks bagaikan racun yang mematikan, yang bisa mengancam gagalnya Pemilu. Hoaks pertama yang muncul jelang Pemilu adalah presiden 3 periode, padahal Presiden Jokowi sendiri menolak keras untuk dipilih kembali. Hoaks tersebut muncul untuk menurunkan elektabilitas beliau. Kemudian, hoaks yang berikutnya adalah kabar bahwa hasil Pemilu 2024 sudah ada dan diatur oleh KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah keras hoaks tersebut karena bohong belaka. Ia tidak pernah mengatur hasil Pemilu dan berniat mempermainkan rakyat. Masyarakat diminta untuk tetap menaati imbauan KPU dan menjalani Pemilu dengan tertib. Masyarakat diminta untuk tenang dan tetap mempercayai pemerintah, serta menolak percaya pada hoaks apapun. Hoaks sangat berbahaya karena bisa mengacaukan masa kampanye dan Pemilu 2024. Ketika ada hoaks maka yang dikhawatirkan adalah penambahan jumlah warga Indonesia yang melakukan golput (golongan putih) alias tidak memberikan hak suaranya saat Pemilu. Ketika Pemilu 2019 lalu, jumlah WNI yang golput mencapai 25%. Jumlah ini tentu mengkhawatirkan dan jangan ditambah lagi, oleh karena itu masyarakat diminta untuk menghindari hoaks dan memberikan pengertian kepada orang di sekitarnya untuk tak terpengaruh berita bohong dan provokasi. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan bahwa Polri bakal mengawasi media sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pesta demokrasi 116| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

harus berlangsung dengan damai. Langkah ini diambil setelah pengalaman di Pemilu 2019 lalu saat media sosial menjadi medium sangat aktif pada masa Pemilu Dalam artian, jelang Pemilu Polri melakukan pengamanan tak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Penyebabnya karena masyarakat Indonesia sangat aktif di media sosial. Dengan pengamanan maka diharap dunia maya jadi lebih tertib dan tidak ada kericuhan, jelang maupun ketika Pemilu 2024. Pada awalnya, media sosial diciptakan untuk mencari teman di dunia maya dan menemukan kawan lama yang telah lama menghilang. Namun sejak tahun 2014 media sosial berubah drastis menjadi tempat peperangan dan persebaran hoaks. Kata-kata buruk dan hate speech seolah-olah menjadi santapan sehari-hari bagi netizen. Padahal media sosial bukanlah tempat bagi kaum barbar, dan seharusnya digunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai memori buruk tahun 2014 dan 2019 terulang ketika banyak hoaks yang tersebar di dunia maya. Mulai dari nama palsu capres atau caleg tertentu, isu mengenai keluarganya, dan lain sebagainya. Hoaks sangat meresahkan karena bisa menyulut permusuhan antar warga dan memicu tawuran di dunia maya. Masyarakat dihimbau untuk mensukseskan Pemilu dan menjaga perdamaian, serta tak terpengaruh oleh berita hoaks. Ketika ada hoaks jangan dipercaya begitu saja tetapi harus diperiksa kebenarannya. Pemilu 2024 wajib disukseskan dan salah satu caranya adalah dengan menghalau hoaks dan propaganda. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |117

Agenda Pemilu 2024 Jangan Sampai Merusak Persaudaraan Oleh : Mayang Dwi Andaru )* Pemilu 2024 sudah di depan mata dan masyarakat diminta untuk menciptakan pemilu damai. Jangan sampai perbedaan pilihan partai dan calon presiden bisa merusak persaudaraan. Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi, perbedaan adalah hal yang biasa dan tak perlu dibesar-besarkan sampai menghancurkan perdamaian di negeri ini. Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partaitertentu. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Politisi Tuan Guru Bajang (TGB) Dr Muhammad Zainul Majdi mengingatkan untuk berhati-hati jelang pesta politik 2024. Dia berharap persaudaraan bangsa bisa tetap terjaga. Masa politik selama berlangsungnya pemilu dan pilkada kerap membuat 118| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

hubungan antar pribadi rusak karena perbedaan pilihan. Dr TGB Zainul Majdi mewanti-wanti atas hal tersebut. TGB melanjutkan, jangan sampai persaingan di atas itu kemudian merobek sampai kepada jaringan ukhuwah yang paling esensial, yaitu persaudaraan sebagai sesama bangsa. Dalam artian, pemilu jangan sampai merusak persaudaraan. Jangan sampai perbedaan yang ada bisa merusak hubungan pribadi antar perorangan atau kelompok sampai selamanya. Masyarakat harus ingat bahwa Indonesia berdiri di atas perbedaan dan ada ajaran ‘Bhinneka Tunggal Ika’, berbeda-beda tapi satu jua. Perbedaan sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Tak seharusnya dipermasalahkan dan dibesar-besarkan dan membuat pemilu jadi panas karena saling menghina Capres yang berbeda. Indonesia adalah negara demokratis. Masyarakat perlu memahaminya dan sadar bahwa perbedaan itu indah. Meski memiliki perbedaan pandangan politik dan calon presiden yang didukung, bukan berarti bisa saling menghina. Mereka harus sadar bahwa hinaan bisa merusak hubungan dan sangat merugikan, karena tidak bisa bekerja sama lagi ke depannya. Lagipula, masyarakat juga ingat bahwa sekarang sudah ada UU ITE. Ketika media sosial dijadikan tempat untuk saling menghina antar capres dan partai, maka selain merusak persaudaraan juga merusak diri sendiri. Sang penghina bisa tersangkut UU ITE dan dipenjara karena melakukan hate speech dan hinaan kepada politisi tertentu saat pemilu. Masyarakat berperan besar untuk menciptakan pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu perdamaian wajib dijaga dengan cara menghormati pilihan politik satu sama lain, meski berbeda-beda. Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2023-2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan. Dalam artian, menjelang pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh yang bukan-bukan. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |119

Hoaks tentang pemilu yang sudah beredar sejak beberapa bulan ini adalah isu presiden 3 periode. Hal ini dibantah keras oleh Presiden Jokowi karena beliau tidak ingin dipilih kembali. Masyarakat perlu sadar bahwa hoaks ini sangat menyesatkan dan pemerintah tetap menegakkan aturan bahwa seorang presiden hanya bisa dipilih maksimal 2 kali. Kemudian juga ada hoaks pemilu yang sangat parah karena membawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para calon legislatif dan calon presiden seakan-akan ‘diadu’ berdasarkan SARA dan hal ini mengesalkan, karena mereka tidak pernah mengeluarkan statement yang berkaitan dengan SARA. Jangan sampai pemilu jadi ajang adu domba gara-gara tersebarnya hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu mendeklarasikan pemilu damai dan membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) serta pemerintah untuk mengabaikan hoaks dan mencegah penyebarannya. Masyarakat juga diminta untuk membantu menciptakan pemilu damai dengan berhenti menyebarkan hoaks dan lebih mengamati suatu berita yang sudah tersebar dari 1 grup WA ke grup yang lain. Jangan sampai hoaks tersebar dan menyebabkan pemilu jadi kacau-balau. Perdamaian harus diwujudkan saat masa kampanye maupun pasca pemilu, dengan menjaga kondusivitas di dunia maya dan menghindari hoaks. Pemilu jangan sampai merusak persaudaraan antar WNI dan sangat merugikan, karena bisa merusak bangsa. Bukankah ‘bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saat pemilu, masyarakat diminta untuk mewujudkan pemilu damai dan tidak terpicu oleh perbedaan, meski mendukung partai atau capres yang berbeda-beda. )* Penulis adalah kontributor Sadawira Utama 120| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Jaga Kerukunan dan Persatuan Jelang Pemilu 2024 Oleh : Lukman Keenan Adar )* Jelang Pemilu 2024 masyarakat dihimbau untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Meski rakyat memiliki calon presiden idola yang berbeda-beda tetapi bukan jadi alasan untuk bertikai. Pemilu harus berjalan dengan lancar dan meminimalisir pertikaian. Masyarakat wajib menjaga perdamaian dan tidak terpengaruh oleh ulah provokator. Pemilu 2024 adalah agenda wajib di Indonesia yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Masyarakat senang karena setelah masuk ke era reformasi bisa memilih sendiri presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR/MPR RI. Pemilu jadi ajang yang mendebarkan karena banyak yang penasaran siapa pemimpin Indonesia yang berikutnya. Penyanyi sekaligus politisi, Rhoma Irama, memberikan pesan soal Pemilu yang sebentar lagi akan terlaksana. Jangan sampai Pemilu menjadi alat pemecah umat. Saat ini memasuki tahun politik, dalam politik, dalam era demokrasi, berbeda itu satu kewajiban, wajib berbeda. Dalam politik itu ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, ada macam-macam warna. Rhoma Irama menambahkan, masyarakat jangan sampai saling bermusuhan karena adanya Pemilu. Apalagi dalam berdemokrasi pasti akan ada sebuah perbedaan dalam memilih, sehingga ia mengingatkan agar masyarakat bisa terus bersatu. Kalau tidak ada perbedaan itu namanya otokrasi. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |121

Sementara kalau demokrasi harus berbeda. Ketika kita berbeda wajib bersatu. Oleh karena itu pemerintah wajib mengedukasi masayarakat bahwa politik bukan alat pemecah belah bangsa. Pemilu harus disiapkan agar tidak ada kesalahan maupun kecurangan dalam prosesinya. Perdamaian juga harus dijaga karena masa kampanye para capres (calon presiden) bisa meningkatkan emosi dan membuat situasi makin panas. Oleh karena itu masyarakat harus ingat agar Pemilu dan pra Pemilu dijalankan secara damai. Kerukunan dan persatuan harus dijaga jelang Pemilu 2024. Masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu. Jika berkaca dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang karena seharusnya masyarakat sudah dewasa dan meninggalkan permusuhan. Pemilu harus Jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia. Permusuhan wajib dihapuskan karena bisa dimanfaatkan oleh provokator maupun oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai ada kekacauan sosial gara-gara ulah mereka. Oleh karena itu masyarakat wajib berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai, agar tidak ada kerusuhan yang berujung pada tawuran dan bisa memakan korban. Dalam mensukseskan Pemilu 2024 memang diperlukan komitmen berbagai pihak karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar Pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika Pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024. Sementara itu, politisi Nurdin Halid menyatakan bahwa tidak ada satu elite politik pun yang memiliki pemikiran untuk tidak menciptakan Pemilu yang damai dan bermartabat. Kebersamaan dan komunikasi antar politisi sangat penting. Dalam artian, para politisi juga bertekad untuk mewujudkan Pemilu yang damai karena mereka ingin menjaga Indonesia dari resiko kerusuhan pasca Pemilu. Pemilu adalah gelaran besar dan wajib dijaga keamanan dan perdamaiannya, dan Pemilu akan menentukan masa depan bangsa. Perdamaian wajib dijaga baik oleh politisi maupun elemen lain. Masyarakat akan mengikuti jejak para politisi untuk menjaga perdamaian Pemilu. Caranya dengan menjaga diri, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dan tidak membuat status yang mencurigakan atau menyerang pihak lain. Jangan sampai 122| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

media sosial jadi panas saat dan setelah Pemilu gara-gara fanatisme yang berlebihan terhadap satu capres atau calon legislatif tertentu. Fanatisme yang berlebihan akan memunculkan cinta buta dan hal ini tidak baik serta tidak sehat bagi kondisi psikis masyarakat, baik pendukung capres maupun yang bukan pendukungnya. Memiliki rasa cinta boleh saja tetapi jangan keterlaluan sampai menuduh capres lain berbuat buruk atau mengorek kesalahan-kesalahannya. Masyarakat perlu diingatkan untuk menjaga perdamaian jelang dan ketika Pemilu 2024, bukannya mengobarkan permusuhan. Kerukunan dan persatuan harus diutamakan demi kejayaan Indonesia. Tetaplah bersatu walau mendukung calon presiden atau partai yang berbeda-beda karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kerukunan dan persatuan harus dijaga walau Pemilu masih diadakan tahun depan. Ketika masa kampanye masyarakat terus dihimbau untuk menjaga perdamaian, bukannya saling mencaci di media sosial. Persatuan wajib dijaga demi kemajuan Indonesia. Jangan sampai terpengaruh oleh hasutan provokator dan akhirnya menggagalkan penyelenggaraan Pemilu 2024, gara-gara banyak orang yang memutuskan untuk golput (golongan putih) saja. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |123

Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Isu SARA Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) sangat berbahaya karena bisa mengacaukan Pemilu 2024. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk mewujudkan Pemilu yang damai tanpa isu SARA. Jangan mudah terpengaruh oleh provokasi yang memanaskan suasana dan memicu permusuhan berdasarkan perbedaan keyakinan, suku, dan lain-lain. Menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan isu SARA yang umumnya beredar di media sosial. Isu SARA sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran propaganda yang berujung perpecahan SARA harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai. Politisi Ato’ Ismail menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang perlu dijaga agar Indonesia tetap damai. Segenap bangsa Indonesia diajak ikut berperan dalam menjaga Pemilu 2024 berjalan damai. Salah satu caranya adalah menghindari politisasi agama. Artinya tidak melakukan politik identitas diskriminatif atas nama agama. Ato’ melanjutkan, konflik beberapa negara yang terjadi akibat kepentingan politik yang dibungkus politisasi suku, agama, dan ras (SARA). Seperti terjadi di Suriah, Libia, Yaman, Afganistan, Somalia, dan lainnya. Ato’ bersyukur bangsa Indonesia dijauhkan dari konflik internal karena memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan asas negara. Kedamaian bernegara 124| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

merupakan syarat agar rakyat bisa sejahtera dan untuk mencapai tujuan bersama rakyat Indonesia, yakni masyarakat yang adil dan makmur lahir batin. Dalam artian, konflik internal di Indonesia memang sanagt minim. Namun jangan sampai terjadi konflik gara-gara perbedaan keyakinan dan isu SARA. Ketika isu SARA makin berkobar maka Pemilu damai tidak akan terwujud. Salah satu pemicu isu SARA yang beredar pada Pemilu 2024 adalah ketika ada kampanye partai politik atau calon legislatif di rumah ibadah. Jangan sampai rumah ibadah yang suci bergeser menjadi tempat kampanye politik dan memicu isu SARA. Rumah ibadah harus dijaga kesakralannya dan pengurusnya harus tegas untuk menolak kunjungan politisi yang ingin meraih simpati di sana. Kemudian, konflik SARA terjadi ketika calon presiden dan calon wakil presiden dipertanyakan dari mana asalnya. Masyarakat diharap untuk berdamai dan tidak terpengaruh oleh provokator, yang mempertanyakan suku asli dari capres atau cawapres tersebut. Meski mereka berasal dari wilayah dan suku yang berbeda-beda tetapi jangan dipermasalahkan, karena sama-sama orang Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku, mulai dari Jawa, Sunda, Minang, hingga Melanesia. Keberagaman suku dan latar belakang adalah hal yang wajar karena sejak sebelum merdeka, sudah berikrar untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda. Persatuan Indonesia menjadi salah satu Sila dalam Pancasila dan menjadi kunci utama dalam mendamaikan masyarakat Indonesia. Masyarakat perlu mengingat bahwa Indonesia berdiri di atas semua perbedaan suku, keyakinan, dll. Oleh karena itu jangan terprovokasi oleh isu SARA yang sengaja diembuskan oleh provokator. Isu SARA bisa memicu permusuhan antar warga, mengacaukan Pemilu, dan berpotensi menggagalkannya. Contohnya ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai warga keturunan, meski berstatus WNI. Ia bisa diserang oleh provokator dan membuat masyarakat tidak memilihnya. Jangan terpengaruh oleh isu SARA karena bisa membuat Pemilu 2024 kacau-balau. Sementara itu, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq menyatakan bahwa ia dan segenap pihak lain menyelenggarakan Simposium Kebangsaaan demi Pemilu damai. Kedamaian berbangsa perlu diciptakan menuju Pemilu 2024 tanpa politisasi agama. Isi deklarasinya adalah: Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, tanah air Indonesia menjadi rumah bagi sebuah bangsa besar dan majemuk, dengan populasi lebih dari seperempat miliar jiwa. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan keragaman penghuni tidak kurang dari 1.300 suku, ratusan agama Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |125

dan atau kepercayaan, dengan sebanyak 715 bahasa serta budaya yang jumlahnya ratusan pula. Tak ada kekuatan yang dapat menghimpun bangsa yang demikian raksasa kecuali atas kehendak Tuhan dan kesadaran bersama sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Sejarah bangsa telah membuktikan bahwa Pancasila telah benar-benar menjadi ideologi yang telah mempersatukan kesadaran masyarakat sebagai satu bangsa, dalam sebuah Negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka peserta Simposium Nasional Umat Beragama, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa. Semua diwujudkan tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama. Penyebabnya karena diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila. Masyarakat dihimbau untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai tanpa ada isu SARA. Isu ini sangat berbahaya karena bisa menggagalkan Pemilu dan memicu banyaknya golput. Oleh karena itu isu SARA sekecil apapun jangan dipercaya. Ingatlah bahwa Indonesia berdiri di atas berbagai perbedaan suku, keyakinan, dan latar belakang. Jadi Pemilu harus diselenggarakan dengan damai dan penuh persatuan. )* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 126| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |127