PKSPARLEMEN EDISI I SEPTEMBER 2O21 No.20

PKSPARLEMENENEWSLETTER FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR - RI KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF Edisi September III Tahun 2021 No. 19 H. Alifudin, S.E.,M.M Pujian Penanganan Pandemi oleh Sejumlah Menteri Jauh Panggang dari Api

CATATAN REDAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 19 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Hati-hati Percayalah suara kritik itu akan Jebakan memilih jalan lain, langkah yang Pujian dan tidak biasa. Jalur formal estetis Kekuasaan sejengkal goresan Mural yang viral. Mural itu adalah salah satu bentuk perlawanan publik terkait kondisi yang ada, sedang terjadi pada dirinya dan apa yang ada di sekitarnya. Pujian itu seringkali melenakan jadi berangkat dari kegelisahan sekalipun tidak boleh dilakukan dalam ruang hampa, kepemimpinan tersebut ke seseorang, karena disaat bersa- dan rasa kasihan. Agar tidak menggoyahkan bingkai foto maka suara resah dan parau dalam satu situasi yang pada maan menutup diri terhadap semakin jauh terjerembab, orang yang dipuji. dari luar tidak akan terdengar. akhirnya dia tidak bisa keluar berbagai kritikan atau masukan kemudian sulit menarik kembali Kedap. dari situ. Layaknyanya pasir his- dari orang-orang yang tidak ke titik normal. Awalnya pujian Pujian itu hadir dari orang- ap yang akan semakin menarik sependapat. Sudah dibuktikan bagai lantai yang mulus dan orang yang mengharapkan se- Percayalah suara kritik itu kuat. Kita juga khawatir pujian dalam banyak torehan sejarah. gaun yang halus, akhirnya tidak suatu dan mendapatkan manfa- akan memilih jalan lain, lang- akan menyandera karena Pujian disaat berkuasa, lebih jarang bisa membuat tergelincir. at. Tidak mengapa sejatinya kah yang tidak biasa. Jalur for- memunculkan perasaan punya terasa dibandingkan saat tak karena begitulah tabiat hidup; mal estetis sejengkal goresan hutang budi. Terhadap orang punya daya. Kala itu mimpi le- Pujian itu sejatinya hanya berharap dan takut kehilangan. Mural yang viral. Mural itu yang memuji kemudian akan bih nyaman diisi dengan halusi- melihat satu sisi dari Tapi jika tidak sesuai kenyataan adalah salah satu bentuk berpikir 12 kali atau bahkan nasi harapan, dibandingkan kepemimpinan, karena dia tidak dan hanya sekedar sedang perlawanan publik terkait ratusan kali untuk mengambil amputasi keinginan. Maka jika butuh alternatif pesan yang berwenang, maka akhirnya kondisi yang ada, sedang terjadi keputusan yang terkait pada ada yang mencoba menghenti- berbeda. Bahkan jika perlu akan jadi persoalan. pada dirinya dan apa yang ada orang-orang memuji. Sehingga kan pujian, lebih baik disakralkan, glorifikasi dan di sekitarnya. tidak bisa tegak berdiri dan diamankan. dilembagakan. Awalnya pujian Seorang pemimpin lantang bersuara berjalan bisa berupa kata-kata, akhirnya mungkin dipuji telah berhasil Oleh karenanya hati-hati dengan baik. Tidak selamanya kritikan seringkali menyangkut marwah melakukan penanganan dengan jebakan pujian karena dimulai dengan kebencian, bisa dan kharisma. Bahkan angin pandemi wabah covid 19 oleh pada akhirnya dia hanya akan kolega-kolega politiknya. Tapi semakin menenggelamkan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA UTAMA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 1 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Soroti Pujian Penanganan Pandemi oleh Sejumlah Menteri, Aleg PKS: 'Jauh Panggang dari Api’ KUTIPAN dari harapan. Terlebih, ada pejabat yang sudah vaksin Jakarta (31/08) --- Anggota Fraksi PKS booster, namun banyak Alifudin menegaskan, partainya tetap masyarakat yang belum vaksin istiqomah sebagai oposisi meski partai- dosis pertama. partai yang berjalan bersama pada Pilpres 2019 lalu menyatakan bergabung ke Untuk itu, Alifudin koalisi pemerintahan. mengajak masyarakat agar sama-sama mengawal \"PKS tetap bersama rakyat lihat, banyak mural yang kebijakan pemerintah dan H. ALIFUDIN, S.E.,M.M serta terus melayani rakyat beredar, apa rakyat memuji menyuarakan aspirasinya Anggota Komisi IX DPR RI sebagai oposisi pemerintah. juga?,\" sindir Alifudin. tentang penanganan pandemi Karena kekuasaan itu perlu di Covid-19. “Masih banyak kekurangan pemerintah kritik dan diawasi, agar tidak Legislator Kalimantan dalam menyelesaikan penanganan Covid- adanya kekuasaan absolut Barat itu menilai, masih banyak \"Jangan takut kalau benar 19 di Indonesia. Bahkan terkesan sangat pada rezim sekarang ini,\" ujar kekurangan pemerintah dalam dan sesuai data, karena lambat dalam mengambil kebijakan sejak Alifudin kepada wartawan, menyelesaikan penanganan keadilan serta kebenaran akan awal virus itu menyebar di tanah air. Kalau Senin, (31/08). Covid-19 di Indonesia. Bahkan selalu menang,\" tegasnya. terkesan sangat lambat dalam mau di urut satu-satu, banyak sekali Anggota Komisi IX DPR mengambil kebijakan sejak Sebelumnya, dalam kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat bidang kesehatan itu pun awal virus itu menyebar di pertemuan Presiden dan para apalagi percepatan penanganan Covid-19” menyikapi biasa soal banyak tanah air. ketum parpol, Ketua Umum ketum parpol yang memuji Partai Gerindra Prabowo presiden dalam menangani \"Kalau mau di urut satu- Subianto menilai keputusan pandemi Covid-19. Salah satu, banyak sekali kebijakan Presiden Jokowi dalam satunya, Ketua Umum Partai yang tidak pro terhadap rakyat penanganan pandemi Covid-19 Gerindra, Prabowo Subianto. apalagi percepatan sudah tepat dan efektif. penanganan Covid-19,\" tambah \"Sah-sah saja para ketua Alifudin. umum Partai koalisi memuji pemerintah dalam penanganan Salah satunya, kata Covid-19, karena bagian dari Alifudin, yakni percepatan koalisi pemerintah. Tapi kita vaksinasi. Menurutnya, kebijakan vaksinasi masih jauh fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI



BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jum’at 27 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Mimbar Demokrasi Kebangsaan, Ketua Fraksi PKS: Wujud Komitmen PKS terhadap NKRI KUTIPAN Proklamasi Mirip Suara Soekar- no setiap tahun adalah untuk Jakarta (27/08) --- Ketua Fraksi DPR RI, membangkitkan pemahaman Jazuli Juwaini memberikan sambutan da- kepada generasi Indonesia agar tetapi memahami komitmen lam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan tentang nilai kebangsaan. Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA yang diselenggarakan secara virtual. Jazuli “Tujuan kedua adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI mengatakan acara ini memiliki nilai spesial untuk membangkitkan pema- haman kepada generasi Indo- nesia agar tetap memahami dan istimewa karena bertepatan dengan dan memiliki komitmen besar “Lomba ini diselenggarakan sebagai wujud bulan kemerdekaan Indonesia. tentang nilai nilai kebangsaan dan semangat pengorbanan “Mimbar Demokrasi yang ke- # para pahlawan,” tutur Jazuli. komitmen kebangsaan keluarga besar PKS enam ini memiliki nilai spesial Perkembangan teknologi terhadap NKRI. Untuk menjaga NKRI, perlu dan informasi, Menurut Jazuli dan istimewa karena kita DEM KRASI berkembang begitu pesat, PKS ditanamkan hati seluruh anak bangsa rasa laksanakan bertepatan dengan KEBANGSAAN sebagai salah satu komponen cinta dan rasa bangga kepada bangsa bulan kemerdekaan Republik FRAKSI PKS DPR RI bangsa memiliki tanggung Indonesia yang kita cintai. jawab untuk mengokohkan nilai Indonesia. Perlu terus dikumpulkan nilai Dirangkai dengan penganu- nilai spirit kebangsaan, semangat pengor- gerahaan dan penyerahan kebangsaan keluarga besar nilai kebangsaan agar tidak PKS terhadap NKRI. Untuk men- terkikis dengan globalisasi. hadiah bagi para pemenang jaga NKRI, perlu ditanamkan “Kalau kita tidak memiliki banan dan kita berupaya untuk menela- Lomba Baca Teks Mirip Suara hati seluruh anak bangsa rasa komitmen yang kuat tentang Soekarno,” kata Jazuli. cinta dan rasa bangga kepada kebangsaan kita, bisa jadi nilai dani para pahlawan” Ketua Fraksi PKS ini bangsa Indonesia. Perlu terus kebangsaan akan terkikis menyampaikan bahwa Lomba dikumpulkan nilai nilai spirit dengan nilai globalisasi yang Baca Teks Proklamasi Mirip kebangsaan, semangat merupakan efek perkembangan ten II ini berharap penyelengga- PKS dalam menjaga prinsip Suara Soekarno ini merupakan pengorbanan dan kita berupaya teknologi. Disinilah pentingnya raan Mimbar Demokrasi Keba- kebangsaan agar tidak wujud komitmen keluarga besar untuk meneladani para semua komponen bangsa, ngsaan ini dapat menjadi ruang menyimpang dari dasar negara PKS terhadap Negara Kesatuan pahlawan,” pungkas Jazuli. harus berusaha bahu membahu untuk bertukar pikiran dan alat Pancasila dan UUD 1945. Republik Indonesia. Jazuli menambahkan tu- untuk mengokohkan nilai kontrol agar nilai kebangsaan Selengkapnya kunjungi “Lomba ini diselenggara- juan Fraksi PKS DPR RI menye- kebangsaan,” pungkas Jazuli. semakin berkualitas. Program fraksi.pks.id kan sebagai wujud komitmen lenggarakan Lomba Baca Teks Anggota DPR RI dapil Ban- ini merupakan salah satu upaya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jum’at 27 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Mimbar Demokrasi Kebangsaan, Doktor Salim Ajak Masyarakat Bersatu Untuk Kemajuan Indonesia KUTIPAN besar dan maju bila kita saling Dr. SALIM bekerjasama, bersinergi dan Jakarta (27/08) — Ketua Majelis Syuro Par- berkolaborasi tanpa Ketua Majelis Syuro PKS tai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf memandang suku, ras, agama, Al-Jufri memberikan orasi kebangsaan golongan dan lainnya. “Bangsa Indonesia akan menjadi besar dan bertajuk ‘Proklamasi: Merdeka, Bersatu, maju bila kita saling bekerjasama, Berdaulat, Adil dan Makmur’ guna “Hakikat dari kemerdeka- bersinergi dan berkolaborasi tanpa memperingati hari kemerdekaan serta an adalah tegaknya kedaulatan anugerah lomba baca teks proklamasi suatu bangsa untuk mewujud- memandang suku, ras, agama, golongan mirip suara Bung Karno 2021. kan kepentingan nasional,” dan lainnya. Hakikat dari kemerdekaan tandasnya. adalah tegaknya kedaulatan suatu bangsa “Saya ingin mengajak kita # untuk mewujudkan kepentingan nasional? semua untuk menjadikan DEM KRASI Kedaulatan dalam bidang peringatan proklamasi ekonomi misalnya, Doktor Salim dalam demokrasi kerakyatan “Demokrasi kerakyatan kemerdekaan di bulan Agustus KEBANGSAAN menuturkan bahwa peru hadir misalnya, bukan hanya fokus adalah demokrasi yang berdiri ini sebagai momentum untuk FRAKSI PKS DPR RI sistem perekonomian yang untuk menang dalam pemilihan tegak diatas orientasi etis, daya mengokohkan komitmen memusatkan pada rakyat untuk suara, tetapi juga menganut rasa rasionalitas dan kearifan kebangsaan kita,” ujar Doktor mencapai kemajuan jika kita dapat merasakan manfaatnya. kerakyatan yang dipimpin oleh untuk mencapai konsensus,” Salim dalam webinar Mimbar memiliki komitmen kebangsaan Karena cita-cita dari kemerde- hikmat kebijaksanaan dalam tutupnya. Demokrasi Kebangsaan Fraksi yang kuat,” tuturnya. kaan Indonesia adalah hadirnya permusyawaratan perwakilan. PKS, Jumat (27/08). negeri yang adil dan makmur. Komitmen tersebut antara Mantan Menteri Sosial ini lain menjaga persatuan dan Adil dan makmur bisa menuturkan, tidak mudah kesatuan nasional, komitmen terwujud bilamana Indonesia menyatukan bangsa Indonesia untuk mengelola kohesivitas merdeka, bersatu, berdaulat. kecuali komitmen kebangsaan sosial ditengah beragam Meski demikian, Indonesia yang kuat untuk bersatu masalah yang berkelindan belum sepenuhnya merdeka. menemukan titik temu, yakni berbagai macam kepentingan. Doktor Salim memandang hal Pancasila sebagai negara. tersebut adalah tantangan Menurut Doktor Salim, bersama. “Bangsa Indonesia akan bangsa Indonesia akan menjadi “Demokrasi kita berge- mang sedemikian rupa, tapi sayangnya melupakan makna fundamental dari demokrasi itu sendiri, yaitu lahirnya kesejahteraan,” tukasnya. Doktor Salim melanjutkan, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jum’at 27 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Mimbar Demokrasi Edisi Kemerdekaan Ketua MPR RI: Masih Banyak yang Harus Kita Perjuangkan Bersama KUTIPAN terasa sangat sulit akibat pandemi yang masih terus Jakarta (27/08) --- Ketua MPR RI, Bambang berjalan. Tidak hanya kesehatan, pandemi juga Susatyo menjadi salah satu pembicara berdampak pada peningkatan dalam forum Mimbar Demokrasi Spesial jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 1,12 juta. Kemerdekaan, yang diselenggarakan oleh Namun begitu, Bambang berharap bahwa dengan Fraksi PKS DPR RI. Bambang mengatakan semangat kemerdekaan, bahwa forum ini dapat menjadi sarana segenap hadirin tetap berkarya penguatan kebangsaan rakyat Indonesia. dan membangun optimisme ditengah Covid-19. “Masih ada hikmah yang dapat kita syukuri, yaitu menguatnya solidaritas “Mimbar demokrasi dan kebangsaan kita. Kita juga kebangsaan ini dapat menjadi # patut bersyukur bahwa setelah H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A Ketua MPR RI sarana untuk mengingatkan DEM KRASI 9 bulan terpukul ekonomi, kita ktia semua bahwa KEBANGSAAN bisa keluar dari jurang resesi “Peringatan kemerdekaan adalah kemerdekaan bukanlah tujuan FRAKSI PKS DPR RI dengan pertumbuhan 7,07%” momentum sakral yang daripadanya dihadapkan pada tiga pertanyaan: Apa akhir tapi menjadi sarana untuk Tutur Bambang. yang telah kita pelajari dari sejarah masa lalu? Apa yang telah kita capai pada hari mewujudkan keadilan dan perjuangkan bersama. Selain itu, adanya bonus ini? Serta apa yang kita rencanakan kemakmuran bagi seluruh “Peringatan kemerdekaan demografi di Indonesia juga untuk masa depan?” rakyat Indonesia.” Ujar adalah momentum sakral yang merupakan kesempatan yang Bambang. daripadanya dihadapkan pada baik bagi Indonesia untuk tetap Peringatan kemerdekaan tiga pertanyaan: Apa yang telah tangguh menghadapi tantangan juga merupakan kesempatan kita pelajari dari sejarah masa kebangsaan dan bertumbuh untuk menjadi momentum lalu? Apa yang telah kita capai untuk menyongsong Indonesia perenungan. Lebih dari tiga per pada hari ini? Serta apa yang emas 2045. empat abad kita jalani sebagai kita rencanakan untuk masa bangsa yang merdeka, banyak depan?” Ucap Bambang. yang sudah kita raih dan masih Perjuangan Indonesia banyak juga yang harus kita pada umurnya yang ke-76 akan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI



BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 6 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Banggakan Ekonomi RI Sudah Pulih, Aleg PKS: Oversimplifikasi! KUTIPAN 2021 ini bahkan dibawah rata- rata negara yang dikategorikan Jakarta (06/09) --- Menteri Keuangan RI Sri ASEAN-5 (4.9%) seperti Filipina Mulyani pada Kongres ISEI XXI menyatakan (6.9%), Malaysia (6.5%), dan ekonomi Indonesia pulih ke level sebelum Vietnam (6.5%). pandemi pada kuartal kedua tahun ini, bahkan lebih baik dibandingkan negara \"Indonesia hanya berada tetangga seperti Malaysia dan Singapura. diatas Thailand (2.6%), tetapi juga masih jauh berada Klaim Menkeu tersebut berda- positif 1,5 persen sejak kuartal I dibawah rata-rata negara- Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si sarkan data pertumbuhan eko- 2021, di saat yang sama negara berkembang di Asia Anggota Komisi XI DPR RI nomi Indonesia kuartal II diban- Indonesia masih minus 0,7 (Emerging and Developing Asia) dingkan periode yang sama persen” kata Ketua Bidang dan negara-negara berkembang “Pemerintah harus fokus kepada tahun lalu, lebih baik dari pada Ekonomi dan Keuangan DPP dan berpendapatan menengah tantangan ekonomi jangka panjang yang negara tetangga Malaysia dan PKS di Jakarta (05/09/2021). umumnya (Emerging Market tidak bisa hanya dengan membanggakan Singapura yang belum melebihi and Middle-Income Economies) pertumbuhan ekonomi kuartal yang semu. PDB sebelum pandemi. Anis juga menjelaskan yang diproyeksikan akan Tantangan kedepan lebih berat, adanya Singapura, Malaysia, dengan tumbuh masing-masing 8.6% Anggota DPR RI dari FPKS Indonesia secara basis dan 6.9%,\" sebutnya. tapering off bank sentral AS, risiko Anis Byarwati menyebut bahwa ekonominya berbeda. imported inflation (inflasi karena harga perbandingan yang dikatakan Wakil Ketua BAKN DPR RI Menkeu tidak komprehensif. “Singapura basis ekonomi ini menyayangkan pemerintah barang impor naik), dan pemulihan perdagangan internasional, se- sibuk pada data pertumbuhan ekonomi tidak merata di semua sektor” \"Pemerintah mengambar- mentara kita dominan didorong ekonomi jangka pendek, seda- kan pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga. Mere- ngkan berdasarkan proyeksi secara parsial, padahal secara ka pun merespon cepat varian IMF ekonomi Indonesia selalu alamiah PDB per kuartal paling delta dengan pembatasan turun di bawah proyeksi pertum- tinggi ada di kuartal III, perlu ketat, pun Malaysia lockdown buhan ekonomi dunia sekitar 6 dibuktikan dulu apakah nanti dari awal, prioritas mereka persen pada tahun 2021. kuartal ke III 2021 bisa tumbuh kesehatan” ujarnya. lebih tinggi dari kuartal II 2021 “Sayangnya proyeksi atau sebaliknya, jadi tidak bisa Anggota Komisi XI dari Par- pertumbuhan ekonomi oversimplifikasi kita sudah tai Keadilan Sejahtera ini meng- Indonesia justru turun terus pulih. Sebagai catatan ingatkan berdasarkan proyeksi menjadi 4.3 persen dari 4.8 Singapura itu sudah tumbuh terakhir IMF, pertumbuhan persen proyeksi bulan Januari ekonomi Indonesia untuk tahun dan turun lagi 3,9 persen proyeksi bulan Juli,” katanya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 6 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Berdampak Tak Maksimal pada Penanganan Pandemi dan Kesejahteraan Rakyat Fraksi PKS Kritisi Pelaksanaan APBN Pemerintah Tahun 2020 KUTIPAN Anggaran 2020, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan. Jakarta (06/09) --- Fraksi Partai Keadilan H. ECKY AWAL MUCHARAM Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat \"Pertama, Fraksi PKS Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ekonomi dan Keuangan (DPR) RI menggelar konferensi pers yang berpendapat buruknya kinerja dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Pemerintah dalam pengelolaan “Jumlah pengangguran tahun 2020 juga Jazuli Juwaini, utang dan diperparah pada memecahkan rekor dengan jumlah Tingkat masa pandemi Covid-19. Juga dihadiri Wakil Ketua FPKS pandemi dan peningkatkan Tercatat total utang Pemerintah Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat Bidang Ekuintek, Ecky Awal kesejahteraan rakyat. pada tahun 2020 mencapai 2,67 juta orang, sehingga total TPT Mucharram, Wakil Ketua FPKS Rp6.080,08 triliun atau 39,4 Bidang Polhukam, Sukamta, \"Fraksi PKS berpendapat persen terhadap PDB. Tinggi- menjadi sebanyak 9,77 juta jiwa atau Wakil Sekretaris FPKS, Suryadi bahwa APBN menjadi wujud nya utang juga diiringi dengan 7,07% dari angka angkatan kerja. Pada Jaya Purnama dan Anggota nyata hadirnya Negara dalam melonjaknya beban bunga yang 2020 pengangguran usia muda Indonesia Komisi XI FPKS yang juga Ketua perekonomian, sehingga APBN dibayarkan,\" terang Ecky. menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. DPP PKS Bidang Ekuin, Anis harus menjadi instrumen Pengangguran usia muda di Indonesia Byarwati, terkait Rancangan strategis dan jangkar kebijakan Nilai tersebut, imbuh Ecky, meroket di angka 20,5%, padahal rata-rata Undang-Undang tentang ekonomi utama untuk mewu- menjadi sejarah baru bahwa pengangguran angkatan kerja muda di Pertangungjawaban Atas judkan kesejahteraan dan akumulasi utang, persentase Pelaksanaan APBN Tahun keadilan sosial bagi seluruh peningkatan dalam satu tahun Dunia sebesar 13,7%,\" Anggaran 2020. rakyat Indonesia sebagaimana anggaran, dan rasio utang amanat konstitusi,\" tegas Ecky. terhadap PDB tahun 2020 Dalam keterangan yang menjadi yang tertinggi. Tren disampaikan Wakil Ketua Fraksi Pelaksanaan APBN, lanjut penambahan utang pemerintah PKS bidang Ekuin, Ecky Awal Ecky, juga perlu terus memper- dan biaya bunga melampaui Mucharram mengatakan, seca- hatikan aspek kesinambungan pertumbuhan PDB dan Pener- ra umum kinerja Pemerintah fiskal dan keadilan antar imaan Negara yang memuncul- dalam pelaksanaan APBN generasi. Selanjutnya, dalam kan kekhawatiran terhadap Tahun 2020 masih kurang me- menyikapi hasil pembicaraan penurunan kemampuan muaskan, sehingga berdampak terkait RUU Tentang pemerintah untuk membayar tidak optimalnya penanganan Pertanggung-jawaban Atas utang dan bunga utang. Pelaksanaan APBN Tahun Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 30 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Ingatkan Pemerintah agar Tak Terlena Pujian, Aleg PKS: Kontras dengan Kritik Mural Rakyat KUTIPAN Sayangnya, ujar Netty, saat rakyat mengekspresikan Jakarta (30/08) --- Anggota Komisi IX DPR keresahannya melalui kritik RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mural (berupa lukisan dan meminta pemerintah agar tidak terlena tulisan di tembok), aparat dengan pujian koalisi bahwa penanganan pemerintah justru melakukan pandemi sudah on the track. penghapusan. \"Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat di- “Harus dianalisa dulu semua pejabat dan kelompok lain yang hapus, tapi puja-puji yang min- Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si core indikator penanganan tidak berhak,\" jelasnya. im data itu justru dipublikasikan Anggota Komisi IX DPR RI pandemi, benarkah statistiknya luas di media,\" tambahnya. sudah membaik? Bahaya jika Selain itu, menurut Netty, “Sektor kesehatan kasus kita masih pemerintah sampai terlena de- pencairan insentif nakes dan Oleh karena itu, menurut tinggi, positivity rate masih di atas ngan pujian yang tidak berda- pembayaran klaim rumah sakit Netty sudah saatnya pemerin- standar WHO. Kita juga pernah jadi juara sarkan data valid. Ini bisa me- juga masih bermasalah. tah fokus penanganan Covid & kematian akibat Covid-19 di dunia. ngaburkan kondisi sebenarnya,“ jangan sampai terbuai pujian. Distribusi vaksin belum merata dan katanya dalam keterangan \"Bahkan sejumlah daeràh target harian vaksinasi sering meleset. media, Senin, (30/08). masih berada pada zona \"Pastikan semua sektor Bahkan terjadi kasus salah sasaran merah atau PPKM Level 4. Jadi berkolaborasi mengendalikan penggunaan booster vaksin untuk nakes Meskipun kasus harian pujian keberhasilan penangan- pandemi dengan standar yang oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain Covid-19 sudah menunjukkan an pandemi berdasarkan sama. Jangan sampai di satu penurunan, namun, kata Netty, indikator apa?” tambahnya. sisi dilakukan pengetatan, yang tidak berhak,” Indonesia masih berada di sementara di sisi lain masih masa krisis pandemi. Ketua DPP PKS ada program spsialisasi mengatakan, pujian oleh tokoh- kementerian dan lembaga yang “Dari sektor kesehatan tokoh politik kontras dengan mensyaratkan kehadiran kasus kita masih tinggi, positivi- fakta di lapangan. sejumlah peserta,\" ujar Netty. ty rate masih di atas standar WHO. Kita juga pernah jadi “Rakyat banyak yang geli- Terakhir, Netty meminta juara kematian akibat Covid-19 sah, susah dan tidak tahu harus pemerintah untuk tidak di dunia. Distribusi vaksin berbuat apa. Jumlah pengang- menutup telinga atas kritik dari belum merata dan target harian uran dan PHK meningkat, ang- rakyat atau dari siapa pun. \"Tu- vaksinasi sering meleset. Bahk- ka kemiskinan bertambah, usa- juan kritik itu untuk memperba- an terjadi kasus salah sasaran ha rakyat banyak yang tutup a- iki kinerja pemerintah guna me- penggunaan booster vaksin tau kembang kempis, sementa- nyelamatkan rakyat. Jadi jang- untuk nakes oleh sejumlah ra bansos dengan jumlah kecil an dianggap angin lalu bahkan untuk rakyat pun dikorupsi,\" disebut sebagai upaya memper- jelas Netty. keruh keadaan. Kita semua cin- ta Indonesia dan ingin bangsa ini melewati krisis,\" tandasnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | SKabmtuis 42 September 2021 REPUBLIK INDONESIA HANngWgoDtuakFuPnKgSSPikeartpanAyliaaknasni APespneyekleKnegagdialraanPdeanndidikan SPoeaml eDraantaaaBnODSAdKaFnisDieksak PKaeraidwiliasantAanggaran untuk MaKUTIdPANrasah harus dirasakan setiap daerah tanpa menganak tirikan daerah JakaKrUtaTIP(A0N2/09) --- Politikus Perempuan lain. Justru daerah-daeah yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil kbaenrapdeandtindganeyraakhe3aTdihlaanruasngga- rmaennsdeahpinagtkgaanaploekrahsaitiaannglgeabriahn SJauklawrteas(i0T4e/n0g9ah) ,--S- AankgingaohtaADljuPfRri,RI yang dsearniuDsa. na BOS bagi Kemen- dikbuDdadlaamn Kraepmaetndaegngbaenrsifat mjugeamWpearktialnKyeatkuaanMkPomR iRtmI deanriPFermakesrinPtKahS, Kadeiml deanntepriraonpoPrasrioiwniasla,tnaadmaunn EhiknogngoamkiinKirbeeartbifaingai pi ausnpSiraaksiinah dHaidlaamyatmNeumr aWjuakhaidn mekeonndoumkui dnagesriakha.p Alian- bdearnhkariatipk ategrasrembuatsbyaerluamkatjuygaang adkiraenalmisaesnigkaknsoelsehbaPnetmuaenrinBtIaPh. si Organisasi Penyelenggara Pendidikan bagi p“eSlaaykaudeukkounnogmkirkitrikeaNtiUf , Dr. HH.jM. S. HAIKDIANAngYAgoAtHa KToAmNisLiUXJDURPRFRWRI IA, HS.IADg, M.A ySHaaaklnitnegarshemdbaueltadrmiuurnpagpakaaktpdakeannngagnabund1e2gnaKgaanbnudopearstgteinanadnsaiinpsa1ariKswoiistaata lMebuihhadmipmearmdiuyadha,hP. GRI dan Anggota Komisi VIII DPR RI lainny“aJasgoaanl jtuemrlalaluhdsipsewrasulit, pMeenntedriiPdairkiwaisnataddialningkungayanngMtiduakhkaalmah mindaahdniyyaah, kmaimnimi inail dsei Sbuaglaawi essyai Traetngah Pjuedkpdml“BiemaeakUtIlakml“PiabeUadJunhanmaeDha,SnedgrkambuijykaahnaeralaouipPnaatdlnikaanksaelwiitlshmoatredameikmtmkrtnatsaualiiesadneidilnaemdlTanksaunsseickidrkseusgenodkiknwmsgkhabgieruapabaaiatapemhhierunhfaanasi.rdyinudegsnnspKanuiba6uaebnadtmlad/sreigbumatsg2iari,eaknnyaudi0hkmnakmibald2amatrsapeluiam1aneesnareat”mkgnrhainrnia-rdhaninuaindbmarapgliaayaaepteiadipnntnnaknuniygattadarugk.snaiak-inn NE(0k1Uo/n0,o9mP/i2eK0rr2se1aa)t.itf,uRaabnu,Guru ReKdpeanmugibamnliepkrraosIvnainhdsei-oprarnonveainpssaiialyaainng. spuednaehrimseariDnagnmaeBnOdSa,pagtkaar n cteorbjaadainkbeearduilan gd-aunlatnidg.aPkelaku dan“Hlaariininni syaaya, dan seluruh menjadi kendala, sehingga edkisoknroimmini karteifa, stief kuanltiguuks kembali mendgianpgaattkkaannBPIePmhearriunstah soal masyarakat Sulawesi Tengah pemerintah tidak melirik mkreitmikednaunhsi aprearnsykaarmatiaunnytaunkg bpeanytiankgndyaankseuasdaihla.nKanmgigaran ysaenteglamhemnoelnadkeantguarranpebmaraupaDraanna Ssiudlaawlaemsi aTteunrgaanhb,\"aurungPkearpmneynad. i- bdearnhatirdaapkpteemrjaedrintyaah tidak hdiasnkyraimmineamsipaelrohkaatsikiaDnana BOS BdarnitpuaaknmOpeenrtearsiiotandail sSeekkaollialahgi kbudA6n/g2g0o2ta1 Ksomalisyi aXraDtPmRiRniI- panentagruaslaehmabyaagnagpbeensdairdsikaajan tdaipi jbuagwaahhaKruesmmenedmikpbeurhdadtieknagnan h(BaOruSs) dmaelanmgePluesrmdaednad.ikKbaurdena imniajlu6g0a pmeesmerptaerdtaidniykadkialnemba- pKenmgeunsagh.aSkeemciol.gKaakreednuaadari sNaoamt oinri6daTanhsuanm2p0a2i 1tasheubna2g0ai22 kgoampeitnmdeidnikPaenmuenritnutkahmdeanldaampat- nataunrtainmyaasnygardaikskartimSuinlaawtiefsdiaTne- mkaenlaDkasnaanaBkOaSn, aHsNaWs kjeuagdailmaneng- ntidgahk tmideamkemneunhdi arapsaatkkaenadailloakna- dkraitnispi eamdaenrayatakaent.idakadilan sioDsiAaKl. Pariwisata,” ungkapnya. anggaArsapnekankteaaradiAlaPnBdNaunntuk KHaNlWuaskaiptaaamnealikhraatbnya pSemkoelaraht-asaenkoilnaihsadni bgatwpaehnting pmeemnailapiaDraannayaBnOgSdisseahmapruasiknayna aKgeamretinddaikbteurdjaddeinkgeatinmSpeaknoglanh- ypaenrsgokaelacnil itneirsInedbountebsisaaia akan pengusaha yang besar saja tapi juga harus pdaibkeMrlaeknutkearintesrekcaaitradeandgilatnanpa dseaknoklaehceKmembuernuagn, yang mditeunndtapskaatknasnekgeebraerdkalhaamn,” ldoikskarsiimDinAKasbi isdearntag mpaerniwjaisdai thaak asenbtaargdiaenrnayha,“tetructeurrmAinngdgaoltaam pkournidgokar spneyma.enuhan keadilan, Anggomta eDPmR-pRIeKrohmaisti iVkIIaI n penTrgiliuunsyaanhgadibkeerickainl.kKepaadraena tsaehtiuanp 2m0u2r2id,tedradlaapmatra9n3gka DdiPsRkriRmI iynaansgi soealalkpuemkobnasgisiatenn sesuai dengan Pancasila serta mmeemnjebliadsaknadgnia,uprruaisdyaanataanhgguanmk2ae0in2ci1il ind2a1i r6Iin.S6Dd6,2oSsnMatPeu,saSnaMpAiea,nSdaMidkKik,aadnnan KNaebgaurpaatmenel/aKkostaanyaaknagntkeerlweatajikb- dDeanngaaBnOaSspdiirasnitaDraapkilendyau,a\"nya. UUD NRI 1945,” ujar Hidayat misalkan, alokasmi DeannadBaOpS atkaSnLBk. eberkahan” dani 2m0ePnrcoevrindsais.kTaenntkuenhyiadukpaamni ujarnyFara. ksi PKS, kata HNW, dalam keterangannya, Sabtu sbangasta.merasa prihatin. saat RDaiskterirbduesni dgan Kaleomkaesniag, (04/09). untuk sekolah di bawah Selengkapnya kunjungi \"BSauhlakwane,ssi eTelaningadhistkerridmaipnat- DsuadnaahAbloekrualsainKghkuaslui sm(eDnAyKu)ara- Hidayat yang merupakan Kemendikbud sebesar Rp 52,5 fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kreatif, Atraktif, Substantif Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T Ketua Fraksi PKS DPR RI Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 1 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua Komisi I FPKS: Pemerintah Perlu Lakukan Audit, Tes, dan Pemeriksaan Siber Berkala KUTIPAN untuk dilakukan. “RUU PDP semakin perlu Jakarta (31/08) --- Wakil Ketua Komisi I Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan untuk segera disahkan, karena Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari, berkaitan dengan kewajiban mendorong pemerintah untuk melakukan proses audit terhadap pengelola tes, audit dan pemeriksaan siber secara data, termasuk instansi milik berkala di Indonesia. pemerintah Proses audit tersebut akan mewajibkan Hal ini, menurut Kharis, konten judi online” ujar Kharis, seluruh pihak dan pengelola “RUU PDP semakin perlu untuk segera berkaitan dengan peningkatan yang berasal dari Daerah data untuk menerapkan sistem disahkan, karena berkaitan dengan serangan siber yang terus Pemilihan Jawa Tengah V ini. pencegahan kebocoran data.” menunjukkan peningkatan ujar Anggota Fraksi Partai kewajiban proses audit terhadap pengelola akhir-akhir ini. Kharis menegaskan bahwa Keadilan Sejahtera ini. data, termasuk instansi milik pemerintah Keamanan siber, khususnya Proses audit tersebut akan mewajibkan “Pemerintah perlu secara bagi website-website yang me- Kharis juga berpendapat seluruh pihak dan pengelola data untuk rutin memonitor dan memeriksa miliki fungsi pelayanan publik bahwa pada era pandemi keamanan siber, dalam rangka harus terlindungi dan terjaga COVID-19 ini, masyarakat sang- menerapkan sistem pencegahan meningkatkan keamanan siber dengan baik, karena menyang- at membutuhkan keamanan kebocoran data.” di Indonesia” ujar Kharis dalam kut kepentingan masyarakat dan kenyamanan dalam keterangan tertulis kepada luas. berkegiatan di dunia maya. tinggi negeri (68 situs), 13 lainnya. Situs web perguruan Media, Selasa (31/08). persen sekolah (38 situs), tinggi menjadi sasaran utama \"Ini jadi catatan bagi kami “Ironisnya, sebagian dari pemerintahan (37 situs), dan 51 dari peretasan untuk dijadikan Abdul Kharis menyoroti di Komisi 1 DPR RI bagaimana website yang diretas itu adalah persen situs milik pemerintah situs judi online. fakta di mana badan pemerin- keamanan siber menjadi lembaga pendidikan dan tahan di Indonesia rentan prioritas terutama Website yang pelayanan publik, jadi ini sangat menjadi korban peretasan di berkaitan dengan data pribadi mengkhawatirkan” pungkas sepanjang tahun 2021. dan pelayanan kepada Abdul Kharis. Masyarakat\" tegas Kharis. “Berdasarkan laporan Sebagaimana diketahui Badan Siber dan Sandi Negara Selain itu, Abdul Kharis sebelumnya, Badan Siber dan (BSSN) terdapat 291 website melanjutkan, pengesahan Sandi Negara (BSSN) milik pemerintah yang terkena Undang-Undang Pelindungan melaporkan bahwa terdapat peretasan dan disusupi konten- Data Pribadi juga semakin perlu 291 situs milik pemerintah disusupi konten judi online oleh para peretas sepanjang tahun ini. Adapun peretasan tersebut terdiri dari 23 persen perguruan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 29 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Syaikhu Kunjungan Kerja DPR ke Korem 074 Warastratama Surakarta KUTIPAN Solo Raya sempat tinggi diduga H. AHMAD SYAIKHU karena varian Delta yang terde- Anggota Komisi I DPR RI Surakarta (29/08) --- Anggota Komisi I DPR teksi pertama di daerah Kudus. RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu “Kita juga butuh kolaborasi. TNI tidak bisa melakukan kunjungan Kerja Spesifik Berkat kerja keras semua sendirian bagaimana harus berkolaborasi Komisi I ke Komando Resor Militer (Korem) pihak, ujar Deddy, saat ini dengan pemangku jabatan lainnya baik 074 Warastratama di Surakarta, Jawa kasus aktif tinggal 1,99 persen Polri dan Pemerintah Daerah. Termasuk Tengah, Jumat (27/8/2021). yakni 2.995 kasus aktif per 25 Agustus 2021. dengan tokoh masyarakat guna Korem 074 Warastrama mem- belum merata di tujuh mengantisipasi penolakan vaksinasi dan bawahi tujuh kota/kabupaten di kota/kabupaten di wilayah Solo Deddy menyebut TNI di wilayah Solo Raya. Raya. Belum meratanya vaksin bawah komando Kodim per upaya penanggulangan lainnya,\" di Solo Raya berpotensi sema- kabupaten/kota di Solo Raya Syaikhu mengatakan data kin tertundanya tercapainya telah melakukan beberapa aksi paparan kasus aktif di Solo kekebalan kelompok. untuk membantu menekan Raya termasuk baik dengan kasus penularan Covid-19 di turunnya kasus aktif. Meski \"Kita juga butuh kola- wilayah Solo Raya. begitu, Syaikhu mengingatkan borasi. TNI tidak bisa sendirian adanya ancaman kasus kembali bagaimana harus berkolaborasi \"Korem 074 Warastrama naik jika masyarakat mulai dengan pemangku jabatan lain- bersama tujuh Kodim di Solo mengganggap Covid-19 bisa nya baik Polri dan Pemerintah Raya ikut menggelar proses dikendalikan. Daerah. Termasuk dengan vaksinasi, dukungan obat untuk tokoh masyarakat guna meng- masyarakat, pembagian beras \"Sejauh mana TNI khusus- antisipasi penolakan vaksinasi dan sembako dengan peran nya Korem 074 melakukan dan upaya penanggulangan Babinsa di setiap desa dan antisipasi adanya ancaman lainnya,\" ujar Syaikhu. kelurahan membantu upaya penyebaran kembali massif jika dalam penanggulangan Covid- publik merasa sudah aman. Danrem 074 Warastra- 19,\" papar Deddy. Apalagi saat ini varian Delta dan tama, Kolonel (Inf) Deddy kemungkinan adanya varian Suryadi mengatakan Korem 074 lain susah diprediksi,\" ungkap Warastrama turut berperan aktif Syaikhu. dalam menanggulangi kasus Pandemi Covid-19. Syaikhu juga menyoroti laporan vaksinasi yang masih Deddy menyebut wilayah fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 31 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Data Pengguna Aplikasi eHAC Bocor Wakil Ketua FPKS: Lagi- lagi Pemerintah Teledor Lindungi Data Pribadi KUTIPAN \"Maraknya kasus penipuan H. SUKAMTA, Ph.D online, saya yakin terkait Anggota Komisi I DPR RI Jakarta (31/08) --- Aplikasi eHAC yang dengan bocornya data pribadi dibuat olehh Kementerian Kesehatan (Ke- masyarakat. Artinya keamanan “Pemerintah bertanggung jawab penuh menkes) untuk menampung data telusur data pribadi yang kuat akan dengan data pribadi masyarakat yang Covid-19 serta berisi identitas lengkap se- menutup banyak celah dikumpulkan dan dikelola. Mestinya seorang yang hendak bepergian, ditemu- kejahatan cyber.\" kan alami kebocoran. Temuan ini disampai- disiapkan secara matang sistem kan oleh Tim peneliti vpnMentor, Noam Lebih lanjut Wakil Ketua perlindungannya. Ini bisa mengakibatkan Rotem dan Ran Locar. Fraksi PKS ini meminta kerugian ekonomi tetapi boleh jadi berefek pemerintah untuk melakukan Terkait kebocoran data ini, Kenyataannya bobol lagi, ini kan proses audit terhadap semua pada keamanan. Maraknya kasus Anggota Komisi 1, Sukamta konyol. Sementara selama ini sistem penyimpanan data serta penipuan online, saya yakin terkait dengan menyatakan kehabisan kata- kasus kebocoran data yang mendorong kerjasama terpadu bocornya data pribadi masyarakat. Artinya kata atas ketelodaran pemerin- sudah pernah terjadi, tidak jelas antar pengelola data maupun tah dalam perlindungan data penanganannya seakan ahli TI supaya kebocoran data keamanan data pribadi yang kuat akan pribadi. Mengingat kejadian menguap dan dilupakan. Jika tidak terus berulang dan menutup banyak celah kejahatan cyber” serupa telah sering terjadi seperti ini terus yang terjadi, merugikan masyarakat. seperti bocornya 279 data masyarakat sangat dirugikan,\" peserta BPJS belum lama ini. ungkap Sukamta. \"Jangan sampai ada pembiaran soal keamanan \"Baru Senin kemarin kami Menurut Sukamta, peme- data. Kominfo dan BSSN harus rapat dengan Kominfo, kami rintah bertanggung jawab pen- proaktif melakukan audit sistem ingatkan soal keamanan data uh dengan data pribadi masya- keamanan data secara berkala. pribadi warga dalam aplikasi rakat yang dikumpulkan dan Di Indonesia ada banyak ahli TI peduli lindungi. Pak Menteri dikelola. Mestinya disiapkan yang mestinya bisa dilibatkan dengan semangat meyakinkan secara matang sistem perlindu- untuk memperkuat pengaman- soal pengelolaan keamanan ngannya. Ini bisa mengakibat- an data,\" ujar Sukamta. data yang hebat dan dijamin kan kerugian ekonomi tetapi bo- tidak bocor, dalam eHac. leh jadi berefek pada keamanan Pada akhirya Sukamta mengingatkan pemerintah pentingnya untuk segera disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI II FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Kunker ke Kepri, Aus Hidayat Nur Kedaulatan NKRI Harus Dijaga dengan UU Kokoh dan Pemerintah Kuat KUTIPAN kepulauan, bahkan 96 persen wilayahnya merupakan \"UU Landas Kontinen yang dalam proses perairan. Berbatasan dengan KH. AUS HIDAYAT NUR revisi ini diharapkan bisa menjaga negara lain. Jadi kita berharap Anggota Komisi III DPR RI kedaulatan NKRI dan potensi kekayaan dari kunjungan ini bisa bawah laut. Sehingga seperti perikanan di mendapatkan informasi- “Revisi UU ini mungkin juga akan wilayah batas kontinen terjaga untuk informasi baru terkait melahirkan polemik perbatasan. Sehingga kepentingan bangsa Indonesia,\" ungkapnya kebutuhan di batas wilayah kita juga berharap pemerintah harus bisa disela kunjungan ke Kantor Gubernur Kepri NKRI,\" lanjutnya. (06/09/2021). tampil dengan kuat bila nanti muncul Namun begitu, Anggota sengketa batas. Jangan hanya kencang Kepulauan Riau (08/09) --- kedaulatan NKRI dan potensi DPR RI Dapil Kalimantan Timur menggaungkan cinta NKRI, tapi harus Dalam kunjungan kerja ke kekayaan bawah laut. Sehingga dari Fraksi PKS ini juga benar-benar berani menjaga batas-batas Kepulauan Riau bersama seperti perikanan di wilayah mengingatkan, perlunya rombongan Panitia Khusus batas kontinen terjaga untuk memperkuat performance kedaulatan NKRI” (Pansus) Revisi Undang-Undang kepentingan bangsa Indonesia,\" Pemerintah. Sehingga UU yang Landas Kontinen, Anggota DPR ungkapnya disela kunjungan ke dihasilkan pada akhirnya bisa RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Kantor Gubernur Kepri dilaksanakan oleh pemerintah Nur menegaskan bahwa wilayah (06/09/2021). yang kuat. NKRI perlu dijaga bukan sekadar dengan semangat Rombongan yang diterima \"Revisi UU ini mungkin juga nasionalisme namun juga oleh Wakil Gubernur Kepri ini, akan melahirkan polemik dengan landasan hukum yang melakukan lawatan untuk perbatasan. Sehingga kita juga kokoh. menyerap aspirasi dari berharap pemerintah harus bisa pemerintah daerah yang tampil dengan kuat bila nanti \"UU Landas Kontinen yang memiliki batas wilayah dengan muncul sengketa batas. Jangan dalam proses revisi ini negara lain. hanya kencang menggaungkan diharapkan bisa menjaga cinta NKRI, tapi harus benar- \"Kepri ini termasuk wilayah benar berani menjaga batas- batas kedaulatan NKRI,\" tutup Anggota Komisi II yang biasa disapa Kyai Aus ini. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOLASE KUTIPAN BOOSTER DPR - RI VAKSIN HANYA UNTUK NAKES Fraksi PKS menyayangkan penggunaan booster vaksin tidak tepat sasaran. Padahal dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 disebutkan bahwa booster vaksin hanya untuk nakes. Ramai diberitakan sejumlah pejabat non-nakes mengaku sudah disuntik booster vaksin ini. Netty: Harus Segera Lakukan Evaluasi Mulyanto: Mardani : Fokus Vaksinasi Semua harus \"Kemenkes harus segera melakukan Masyarakat Umum ikut aturan evaluasi terkait distribusi dan “Sebaiknya sekarang ini kita fokus “Semua harus ikut aturan, dosis pelaksanaan booster vaksin di menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan ketiga adalah untuk tenaga lapangan. Jangan salah gunakan 2 untuk masyarakat umum. Kalau kesehatan. Mestinya kita malu wewenang yang membuat rakyat sudah selesai barulah berikan vaksin mendapatkan yang ketiga sementara marah. Untuk dapat vaksin reguler, dosis ketiga bagi siapapun yang masih banyak rakyat Indonesia di rakyat harus rela antre berjam-jam, membutuhkan. Itu baru adil,\" beberapa tempat belum dapat sementara ada pihak yang tidak vaksin pertama. Pak @Jokowi perlu berhak malah sudah mendapatkan menegaskan aturan dengan tegas.” booster dengan cara mudah, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI III FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Rmol.id | Senin 30 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Habib Rizieq Batal Bebas, Nasir Djamil: Ada Kesan Kuat Hakim Diintervensi Kekuasaan KUTIPAN Jakarta (30/08) --- Mantan Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab batal bebas dari hukuman yang menjerat- nya atas kasus kerumunan yang terjadi tahun lalu saat kepulangannya dari Saudi. Banyak kalangan yang kecewa RMOL, Minggu (29/8). H.M. NASIR DJAMIL, M.Si dengan keputusan hakim tsb. Legislator asal Aceh ini Dapil Nangroe Aceh Darussalam II Merespons hal itu, menambahkan, dalam kasus “Sudah selayaknya Habib Rizieq dibebaskan. Bangsa ini anggota Komisi III DPR RI Nasir yang menjerat HRS idealnya akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil, karena Djamil langsung mengingatkan hakim wajib menggali. tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung. dalam kasus majelis hakim yang mengadili yang menjerat HRS idealnya hakim wajib menggali. Selain Habib Rizieq Shihab (HRS). Selain itu hakim harus itu hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum mengikuti dan memahami nilai- Kata politisi PKS itu, Indo- nilai hukum dan rasa keadilan dan rasa keadilan yang di hidup di dalam masyarakat. nesia adalah negara hukum, yang hidup di dalam masyrakat. bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, semua warga Ia mengingatkan bahwa negara memiliki kedudukan hukum dasarnta bukan yang sama di hadapan hukum. pertimbangan atau tekanan dari yang punya kuasa. Dalam pandangan Nasir Djamil, sudah selayaknya Habib \"Terus terang saya miris Rizieq dibebaskan. mengikuti pemberitaan persidangan HRS. Ada kesan \"Bangsa ini akan runtuh yang sangat kuat di tengah manakala hakim bertindak masyarakat bahwa hakim yang tidak adil, karena tidak ada lagi mengadili HRS sepertinya yang layak menjadi pelindung,” diintervensi pihak-pihak lain kepada Kantor Berita Politik yang berpengaruh,” tandasnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI III FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 30 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Rapat Bersama Mahkamah Agung, Habib Aboe Berikan Beberapa Catatan Terkait Penggunaan E-Court KUTIPAN seperti kemampuan cloud penyimpan data yang dimiliki Jakarta (30/08) --- Pimpinan DPR dan oleh Mahkamah Agung, apakah Komisi III melaksanakan rapat konsultasi ini sudah memadai dengan dengan Mahkamah Agung, Senin, (30/08). banyaknya perkara yang masuk Kegiatan ini adalah bagian dari fungsi di saat pandemi ini,\" terang pengawasan DPR RI. Bendahara FPKS DPR RI ini. Pada kegiatan ini, dilakukan Tentunya ini harus diantisipasi Kemudian, lanjutnya, juga HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI diskusi mengenai isu terkait dengan baik Mahkamah Agung kita ingatkan bagaimana tingkat Anggota Komisi III DPR RI pelaksanaan tugas Mahkamah keamanan datanya. Termasuk Agung. Utamanya berkenaan \"Kami mengapresiasi juga Siapa yang menyimpan “Jika dilihat pada tahun 2019, perkara dengan tugas ditengah Mahkamah Agung yang telah dan dimana disimpannya, Tentu yang teregister di Mahkamah Agung pandemi covid-19, seperti meluncurkan fasilitas e court ini ini perlu diperhatikan. kendala dan hambatan pada 19 Agustus 2019. Artinya, mencapai 20 ribuan perkara. Tentunya, pelaksanaan e-court di sebelum ada pandemi \"Termasuk pengarsipan begitu memasuki masa pandemi Covid-19 Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah dan pemeliharaan data menyiapkan infrastruktur e tersebut, Karena semakin lama akan lebih banyak perkara yang Anggota Komisi III DPR court ini dengan baik,\" pungkas akan semakin banyak data yang kemudian menggunakan fasilitas e-court. dari Fraksi PKS, Aboebakar Al- Sekjen DPP PKS ini. harus diarsipkan, dan tentunya Habsy yang hadir dalam memerlukan biaya juga, ini Tentunya ini harus diantisipasi dengan kesempatan tersebut Sehingga, imbuhnya, semu harus direncanakan baik Mahkamah Agung” mengatakan jika dilihat pada ketika pada saat pandemi ada dengan baik oleh Mahkamah tahun 2019, perkara yang tuntutan untuk menggunakan Agung,\" tutup Ketua Mahkamah teregister di Mahkamah Agung fasilitas internet dalam Kehormatan Dewan DPR RI ini. mencapai 20 ribuan perkara. administrasi persidangan, Mahkamah Agung telah Tentunya, lanjut pria yang memiliki persiapan yang baik. akrab disapa Habib Aboe, begitu memasuki masa \"Namun tentu ini perlu pandemi Covid-19 akan lebih dievaluasi, oleh karenanya pada banyak perkara yang kemudian kesempatan ini saya menggunakan fasilitas e-court. mengingatkan hal terkait penguatan layanan ecourt, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI III FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Dinilai Tak Efektif Awasi Lapas Terbakar di Tangerang, Politisi PKS Desak Pejabat Terkait Mundur KUTIPAN kita bisa cari alasan seperti over kapasitas yang menurut Jakarta (10/09) --- Anggota Komisi III DPR saya sudah klise ya, tinggal RI dari Fraksi PKS, Dimyati Natakusumah bagaimana membuat peraturan menyoroti kasus terbakarnya Lembaga yang jelas di lapangan seperti Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kota 'restoratif justice' atau Tangerang yang menyebabkan 41 penempatan yang tepat,\" urai narapidana meninggal dunia dan puluhan Dimyati. lainnya luka-luka, Rabu, (08/09/2021). Yang lebih miris lagi, Menurut Dimyati, kebakaran ini berulang-ulang dan bosen ini imbuh Dimyati, kejadian terjadi DR. H. R. A. DIMYATI yang terjadi dinihari tersebut kejadian lagi\", terang Anggota pada sel tahanan kasus NATAKUSUMAH, SH, MH adalah bukti tidak DPR dari Dapil Banten I dalam narkoba yang menyulitkan profesionalnya kinerja petugas acara PKS Legislative Corner petugas untuk mengidentifikasi Anggota Komisi III DPR RI dalam mengawas dan yang diadakan Fraksi PKS DPR para korban jiwa. mengelola lembaga RI. “Polisi harus mengusut tuntas ini, ada pemasyarakatan. \"Polisi harus mengusut apa dibalik kebakaran yang terjadi di Dimyati menegaskan tuntas ini, ada apa dibalik tahanan yang mayoritas narkoba. Kita \"Ini kita melihat kurang kejadian kebakaran Lapas kebakaran yang terjadi di gak ada yang tau apakah ada tahanan profesional dalam mengelola Kelas 1 Kota Tangerang ini tahanan yang mayoritas yang kabur atau ada tuker tahanan. Ini rumah tahanan. Jadi kalau kita harus diusut tuntas dan dicari narkoba. Kita gak ada yang tau melihat kejadian seperti ini kan apa penyebabnya apakah ada apakah ada tahanan yang harus diusut tuntas,\" sudah berkali-kali. Dari mulai unsur kesengajaan atau tidak. kabur atau ada tuker tahanan. rekrutmen, penempatan dan Ini harus diusut tuntas,\" tegas juga manajemen yang ada. \"Tapi diusut dengan benar. Anggota Badan Urusan Rumah Kesalahan kan bisa jadi dari Kalau di Luar Negeri baik di Tangga (BURT) DPR RI ini. yang bawah atau juga dari yang Eropa maupun di Amerika, jika atas. Jadi saya melihat seperti terjadi seperti ini pemimpinnya mengundurkan diri. Kalau di fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FOTO DPR - RI BEURLTAEMMAUDPAENRWHAABKAILIBAN Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani bersama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Sekjen DPP PKS yang juga Bendahara Umum FPKS, Aboebakar Al-Habsy, Anggota FPKS DPR RI, Almuzzammil Yusuf dan Wakil Ketua PPP Amir Uskara dan Sekjen PPP Arwani Thomafi bertemu perwakilan Ulama dan Habaib yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (07/09). fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Terbakarnya Kapal Hentri GT 195, Aleg PKS: Segera Selamatkan Belasan ABK! KUTIPAN Barat, desa Tanimbar Kei. Hingga berita ini diturunkan Jakarta (09/09) --- Belasan warga Sukabu- korban selamat bertambah mi menjadi korban musibah terbakarnya menjadi 10 orang. kapal KM Hentri GT 195 di perairan Maluku Utara. Menurut data yang diperoleh belas- Menurut Slamet, saat ini an nelayan (ABK) asal Sukabumi tersebut pihaknya belum mengetahui berangkat ke Muara Angke, Jakarta pada kondisi pasti dan bagaimana 15 Agustus dan pada 18 Agustus mulai keadaan seluruh ABK asal berangkat ke perairan Merauke mengguna- Sukabumi. Ia juga menegaskan kan KM Hentri GT 195. akan mengawal seluruh proses yang terkait dengan Namun naas pada 3 September sudah berkoordinasi dengan perlindungan hak-hak para ABK drh. H. SLAMET kapal tersebut terbakar di Dirjen Ruang Laut Kementerian termasuk akan mencari tahu perairan Maluku Utara. Kelautan dan Perikanan (KKP) kondisi terkini para korban. Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV serta struktur dan Aleg PKS dari Anggota komisi IV DPR RI Dapil Maluku. “Saya selaku wakil rakyat “Saya selaku wakil rakyat Sukabumi akan Fraksi PKS Dapil kota dan Sukabumi akan berikhtiar berikhtiar secara maksimal untuk bisa kabupaten Sukabumi, Slamet Berdasarkan data secara maksimal untuk bisa membantu dengan mengerahkan meminta agar semua pihak terbakarnya kapal ikan tersebut membantu dengan kemampuan yang ada termasuk jejaring bergerak cepat untuk melaku- terjadi pada 3 September 2021, mengerahkan kemampuan yang yang saya miliki untuk mengawal proses kan kontak dengan pihak-pihak artinya peristiwa tersebut sudah ada termasuk jejaring yang saya terkait demi keselamatan para terjadi seminggu yang lalu. miliki untuk mengawal proses pencarian maupun perlindungan hak-hak Anak Buah Kapal (ABK). Sedangkan info kejadian pencarian maupun para nelayan tersebut” tersebut baru mencuat pada 7 perlindungan hak-hak para “Saya akan segera meng- September yang bersumber dari nelayan tersebut,\" tegasnya. hubungi pemerintah daerah salah satu ABK kapal KM Hentri Sukabumi untuk bersama- 195. Korban yang selamat Sebelumnya, diketahui sama mencari tahu dan mem- sementara baru 5 orang Belasan warga kabupaten berikan bantuan kepada warga termasuk dirinya. Sukabumi yang menjadi ABK Sukabumi yang menjadi korban kapal ikan tersebut, kapal ikan tersebut,\" ujarnya, Mereka yang selamat saat berdasarkan data sementara saat dihubungi, Kamis (09/09). ini berada di kabupaten Maluku yang berasal dari Cibadak (13 Tenggara, kecamatan Kei Kecil orang), Jampang tengah (5 Slamet juga mengaku orang) dan Caringin (1 orang). Dalam Daftar nama ABK dari KM Hentri GT 195 yang didapatkan dari Basarnas ada sejumlah nama dengan identitas Sukabumi. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Uluputty : Hasil Perikanan Maluku Tidak Sepadan dengan Penerimaan Daerah KUTIPAN infrastruktur sarana dan prasarana perikanan Maluku Ambon (10/09) — Anggota Komisi IV DPR kala itu. SAADIAH ULUPUTTY, S.T RI Saadiah Uluputty mengungkapkan kon- Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku tribusi Maluku sebagai daerah penghasil “Saat ini kondisi perikanan ikan selama ini tidak menguntungkan bagi Maluku pun tak jauh berbeda daerah, terutama bagi kesejahteraan dengan di tahun 1968. nelayan di Maluku. Padahal, perairan Maluku memberikan sumbangan ikan “Meskipun Maluku selalu rakyat Maluku di Senayan, ke negara sebesar 26 hingga “Pemerintah pusat harus bekerjasama memberikan kontribusi besar dirinya memastikan akan terus 30 persen untuk stok ikan dengan Pemprov Maluku dalam kepada negara melalui sektor berupaya menyampaikan hajat Nasional. Lalu hasil dari perikanan, namun Pemerintah masyarakat saat rapat komisi sumbangan itu pun masuk memastikan partisipasi dan pelibatan Pusat memberikan APBD dengan mitra kerja, bahkan dalam APBN,” urainya. masyarakat, dalam proses rencana Maluku hanya sekitar Rp. 2,8 dalam sidang Paripurna triliun saja. Anggaran ini Istimewa sekalipun. Dampak Anggota DPR RI dapil Mal- pembuatan kebijakan publik dan proses dipastikan tak mampu dari upaya ini, diharapkan dapat uku ini juga meminta Pemprov pengambilan keputusan, karena meru- mengimbangi kebutuhan memberikan kesejahteraan Maluku dalam pengembangan pakan salah satu ciri dari penyeleng- nelayan di Maluku,” kata politisi nelayan. sektor perikanan melalui PKS Maluku ini saat berbicara Program Lumbung Ikan garaan negara demokratis. pada Bimtek dan Pelatihan “Pastinya kami akan Nasional (LIN), harus dilakukan Perikanan Tangkap di Balai berjuang untuk kemajuan dan dengan merangkul dan “Saya berharap pemerin- Sumber Daya Manusia Kelautan Pelatihan dan Penyuluhan kesejahteraan masyarakat (Ne- melibatkan nelayan lokal dan tah harus mencatat dan me- dan Perikanan (BRSDM KP) Perikanan (BPPP) di Negeri layan) di Maluku,” tandasnya. masyarakat pesisir. Tujuannya mastikan hak perlindungan ma- Kustiantoro, Kepala Pusat Tulehu, Ambon, Jumat agar pemerintah mengetahui syarakat nelayan lokal, terma- Pelatihan dan Penyuluhan (03/09/2021). Mantan Ketua Komisi D lalu mendalami kebutuhan suk perlindungan ekosistem Perikanan Ambon, Lily Aprilya DPRD Maluku itu menjelaskan, masyarakat. dan keberlanjutannya,” Pregiwati, Kepala Dinas Bimtek itu merupakan di tahun 1968 Indonesia pungkasnya. Perikanan dan Kelautan hasil kerjasama dengan mitra pernah bekerjasama dengan Pemerintah pusat, kata Kabupaten Malteng La Masiuda kerja Komisi IV, yakni Balai Jepang (Banda Sea Agreement) Uluputty, juga harus Kegiatan Bimtek ini juga dan, Kepala Balai Ambon Abu Pelatihan dan Penyuluhan untuk mengeksploitasi ikan bekerjasama dengan Pemprov dihadiri secara virtual oleh Plt. Bakar Perikanan (BPPP) di Negeri tuna di laut Banda Maluku. Maluku dalam memastikan Kepala Badan Riset dan Tulehu, Ambon. Namun, hasil dari kerjasama partisipasi dan pelibatan tersebut tidak meningkatkan masyarakat, dalam proses Uluputty mengaku, sebagai sektor pembangunan rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan, karena merupakan salah satu ciri dari penyeleng- garaan negara demokratis. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 30 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota FPKS: Pemerintah Tidak Sejalan dalam Impor Beras KUTIPAN Kementerian lain yang memberi izin impor beras secara diam- Padang (30/08) --- Anggota Komisi IV DPR diam, sehingga beras tersebut dari Fraksi PKS, Hermanto beredar di pasar dalam negeri,\" mengungkapkan, belakangan ini secara ucap Hermanto. diam-diam beras impor masuk ke Indonesia. Hermanto mendesak agar Pemerintah menyelesaikan Akibatnya, kata Hermanto, surplus beras dari hasil panen ketidakharmonisan hubungan Dr. HERMANTO, S.E., M.M petani dalam negeri dirugikan. petani dalam negeri sehingga antar Kementerian/Lembaga Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto pun meminta cukup untuk kebutuhan seluruh yang terkait impor beras dalam Pemerintah terbuka masyarakat Indonesia. Namun rapat terbatas sehubungan ’Impor beras tersebut bisa terjadi karena menjelaskan hal tersebut agar disisi lain, data BPS tidak sinkronnya antara menteri-menteri terkait tidak seirama rakyat tahu apa terjadi. menunjukkan tahun 2021 ini kebijakan pembatasan dan dalam mengimplementasikan arahan terjadi impor beras\", tutur implementasi impor beras. Presiden Jokowi. \"Satu sisi, Menteri \"Sejauh ini Presiden legislator dari FPKS DPR ini. Pertanian dan Dirut Bulog mengatakan Jokowi sudah mewanti-wanti \"Apalagi sekarang sudah terjadi surplus beras dari hasil panen bahwa Indonesia tidak perlu BPS melaporkan, secara terbentuk Badan Pangan petani dalam negeri sehingga cukup melakukan impor beras di kumulatif sepanjang Januari Nasional. Gonjang ganjing untuk kebutuhan seluruh masyarakat tahun 2021 ini. Tetapi kejadian hingga Juli 2021, Indonesia masalah impor beras dan Indonesia. Namun disisi lain, data BPS di lapangan, secara diam-diam sudah melakukan impor beras cadangan beras yang berasal menunjukkan tahun 2021 ini terjadi beras impor masuk ke sebanyak 242,9 ribu ton dari impor yang umurnya sudah impor beras\", Indonesia,\" ujar Hermanto dengan nilai mencapai US$ tiga tahun, mestinya sudah dalam Rapat Dengar Pendapat 110,2 juta. Realisasi impor dapat diatasi,\" papar Hermanto. Komisi IV dengan Bulog, Senin beras pada Januari-Juli 2021 (30/08/2021). tersebut lebih tinggi Hermanto berharap, dibandingkan dengan realisasi kebijakan pangan Impor beras tersebut, kata impor beras pada periode yang menguntungkan petani dalam Hermanto, bisa terjadi karena sama tahun lalu, baik secara negeri. menteri-menteri terkait tidak volume dan nilai, di mana pada seirama dalam tahun lalu volumenya mencapai \"Caranya: batasi impor, mengimplementasikan arahan 185 ribu ton dengan nilai tingkatkan kualitas beras petani Presiden Jokowi. \"Satu sisi, sebesar US$ 108,13 juta. dan serap beras petani saat Menteri Pertanian dan Dirut panen raya untuk stabilisasi Bulog mengatakan terjadi \"Ini berarti ada harga beras dan kesejahteraan petani,\" pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Harga Cabai Anjlok, Aleg PKS Desak Pemerintah Lakukan Sebaran Produksi dan Perbaiki Industri KUTIPAN yang bisa menguntungkan petani. Jakarta (08/09) --- Anggota Komisi IV DPR H. JOHAN ROSIHAN, S.T RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan ikut \"Untuk itu, saya Anggota Komisi IV DPR RI prihatin, dengan anjloknya harga cabai di mendorong pemerintah agar pasaran dimana banyak petani gelisah membantu petani dalam “Saya usulkan pemerintah membuat kebi- bahkan marah karena harga cabai yang menghadapi berbagai kesulitan jakan dengan menentukan harga dasar merosot tajam. karena menurutnya para petani cabai yang wajar, yang bisa mengun- selalu mengalami kerugian tungkan petani dan tidak memberatkan Menurut Johan, melonjaknya konkret untuk stabilisasi harga dalam berusaha tani cabai dan konsumen, penentuan harga dasar ini harga cabai harus segera cabai serta membuat kebijakan selalu mengalami harga jual harus mempertimbangkan break event disikapi pemerintah, agar harga agar harga cabai bisa mengun- yang rendah , serangan OPT point (BEP) cabai secara nasional serta segera stabil pada saat panen tungkan petani. (organisme pengganggu bersikap tegas untuk tidak impor” cabai. tanaman) dan modal yang \"Saya berharap ada desain terbatas,\" ungkapnya. yang bisa menguntungkan para selalu terjadi setiap tahun dan \"Saya minta pemerintah strategi supaya pemerintah petani,\" tutur Johan. hal ini selalu merugikan petani segera stabilkan harga cabai melakukan sebaran produksi Wakil Rakyat dari Dapil produsen. karena jika dilihat dari data cabai dan memperbaiki industry NTB ini melihat bahwa Johan menandaskan agar Pusat Informasi Harga Pangan cabai nasional karena terjadi- pemerintah mesti membantu pemerintah bersikap tegas Selengkapnya kunjungi Strategis Nasional maka telah nya disparitas harga cabai antar para petani dalam hal untuk menstabilkan harga cabai fraksi.pks.id terjadi kemerosotan harga daerah disebabkan karena pemasaran karena menurutnya sebab merosotnya harga cabai cabai besar sebanyak 3,38% pusat produsi cabai terkonsen- rantai pasok komoditi cabai dan cabai rawit merah juga trasi di Pulau Jawa dan saya yang terlalu panjang, yang hal merosot 1,83% demikian juga minta segera perbaiki industry ini juga berakibat tingginya untuk cabai merah kriting harga cabai agar dinamika produksi kerusakan yang menyebabkan turun sebesar 2,77%\", papar dan volatilitas harga cabai harga sangat fluktuatif. Johan sembari merasakan dapat terkendali,\" ujar Johan. beban berat yang dihadapi \"Salah satu cara mengem- petani ketika harga anjlok pada Legislator Senayan dari bangkan industry cabai, peme- saat panen. Pulau Sumbawa ini menilai rintah mesti aktif menghubung- sampai saat ini belum ada kan kemitraan petani dengan Politisi PKS ini mendesak solusi konkret dari pemerintah perusahaan pengolah cabai se- pemerintah menyiapkan solusi untuk menstabilkan harga cabai hingga harga bisa stabil, kemit- raan ini harus dikembangkan dengan model berkelanjutan untuk meningkatkan produkti- vitas dan nilai tam-bah ekonomi fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 31 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA RDP dengan Bulog, Aleg PKS: Bentuk Lembaga Khusus Operator Badan Pangan Nasional yang Tak Cari Untung KUTIPAN menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional seperti Jakarta (31/08) --- Anggota Komisi IV DPR beras, jagung, kedelai, gula Dr. H. ANDI AKMAL RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin konsumsi, bawang, telur PASLUDDIN, S.P.,M.M pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) unggas, daging ruminansia, dengan Bulog menyampaikan, Peraturan daging unggas, dan cabai Anggota Komisi IV DPR RI Presiden (Perpres) No 66/2021 yang terbit dimasa yang akan datang dapat 29 Juli 2021 mesti di ikuti pada terkendali mulai dari distribusi “Selama BULOG masih dualisme dalam transformasi lembaga operatornya. hingga tata niaganya. menjalankan amanat kerjanya, saya yakin, Operator BPN (Badan Pangan subsidi yang berasal dari APBN. \"Dan yang paling penting, persoalan pangan untuk melayani Nasional), mesti menjalankan Akibatnya, berbagai persoalan setelah adanya BPN, jangan masyarakat akan terbentur kepentingan fungsinya tanpa melibatkan yang ada, hingga kini tak ada lagi polemik Impor yang kepentingan mencari keuntu- pernah ada solusinya\", tutur nantinya menjadi petani yang tidak akan pernah selesai” ngan. Jadi ketika Bulog menjadi Akmal. bergejolak. Selama petani operator BPN, kata Akmal, terakomodir dan ternyata masih tidak akan pernah selesai. Jadi, BUMN yang lain dapat mestinya BULOG menjadi Secara skema, lanjut ada kekurangan, saya kira sebaiknya lembaga yang cari melakukan fokus kerja bisnis lembaga seperti sebelum Akmal, keberadaan BPN akan impor bukan hal yang tabu\", keuntungan, seraahkan saja pangan milik pemerintah\", tutup menjadi Perum di bawah BUMN. mengubah skema penugasan tegas Akmal. pada holding pangan di bawah Andi Akmal Pasluddin. kepada Perum Bulog menjadi RNI dimana mereka melalui \"Fungsi Bulog yang saat ini satu arah dan tidak melibatkan Legislator Asal Sulawesi dualisme, menyalurkan PSO banyak instansi pemerintah. Selatan II ini mempertanyakan, dan Mencari Keuntungan kemungkinan BULOG menyatu dalam satu lembaga. \"Tapi posisi Bulog yang melakukan pilihan, mau fokus Persoalan ini akan mirip dengan tetap berkoordinasi dengan menjadi badan yang mencari Pupuk Subsidi, dimana PT PI BUMN akan tetap menjadi keuntungan, atau badan yang selain berproduksi pupuk persoalan di kemudian hari,\" menjadi tangan pemerintah dengan mencari keuntungan ungkapnya. untuk melakukan kinerja PSO. penuh juga berproduksi Pupuk Politisi PKS ini berharap, \"Selama BULOG masih Sembilan jenis pangan yang dualisme dalam menjalankan amanat kerjanya, saya yakin, persoalan pangan untuk melayani masyarakat akan terbentur kepentingan yang fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI



KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 1 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Penggunaan Public Service Obligation (PSO) untuk Kapal Isoter, Anggota FPKS: Berpotensi Langgar Aturan KUTIPAN juga berpotensi melanggar per- aturan lainnya seperti PP 20/ Jakarta (31/08) --- Anggota Komisi V DPR 2010 Tentang Angkutan Perair- Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo an, PP No. 31/2021 tentang Anggota Komisi V DPR RI mempertanyakan pembiayaan operasional Penyelenggaraan Bidang Kapal Public Service Obligation (PSO) Pelayaran dan Permenhub No. penumpang milik PT Pelni untuk kapal 10/2021 tentang Komponen isolasi terpusat (isoter) terapung untuk Biaya Pendapatan yang diperhi- pasien Covid-19. tungkan dalam penyelenggar- aan kewajiban pelayanan publik Sigit menilai ada potensi dengan angkutan perintis. bidang angkutan laut. “Soal PSO ini pemerintah harus transparan. pelanggaran peraturan jika \"Dalam pasal 24 UU Setiap tahun anggaran PSO naik, tapi anggaran PSO angkutan laut \"Pasal 75 PP 20/2010 selama 2 tahun ini penumpang anjlok. digunakan untuk isoter Pelayaran, pemerintah wajib (pasal ini dinyatakan tetap dan terapung. memberikan PSO sebagai tidak cabut dalam PP 31/2021) Kami paham selama PPKM penumpang bentukan pelayanan publik menegaskan kembali bahwa anjlok. Tapi jangan sampai, hanya karena Hal itu disampaikan Sigit untuk angkutan perintis dengan pemerintah dapat memberikan mengejar penyerapan dana PSO pemerin- menyusul penempatan enam rute wilayah tertinggal dan penugasan kepada perusahaan tah sampai membuat program yang berpo- kapal PSO Penumpang milik PT terpencil. Kalau anggaran PSO angkutan laut nasional untuk tensi bermasalah dan melanggar aturan” Pelni sebagai tempat isolasi ini digunakan untuk membiayai melayani daerah tertinggal dan terpusat pasien covid 19 di operasional kapal isoter tera- terpencil dengan mendapat perjalanannya,\" Kata Sigit. 2020 BPK juga sudah enam provinsi. pung bisa jadi akan berpotensi kompensasi berupa PSO. Arti- Sigit yang juga anggota memberikan catatan untuk melanggar peraturan. Mohon nya, harus ada rute yang dila- penyelenggaran PSO yang Menurut Sigit, sesuai de- pemerintah berhati-hati dan yani untuk bisa mendapatkan Badan Anggaran (Banggar) diterima oleh PT Pelni. ngan UU No. 17/2009 tentang taat aturan dalam mengguna- PSO. Kalau digunakan untuk mengingatkan pemerintah Pelayaran yang sudah direvisi kan PSO. Jangan sampai nanti isoter, rute apa yang dilalui untuk berhati-hati dan taat Selengkapnya kunjungi menjadi UU No. 11/2020 ten- menjadi temuan BPK,\" Kata karena posisi kapalnya aturan dalam menggunakan fraksi.pks.id tang Cipta Kerja, PSO sebagai Sigit. portstay? Dan sesuai dengan PSO mengingat pada tahun bentuk pelayanan publik yang Permenhub No. 10/2021, diberikan pemerintah untuk Selain berpotensi melang- pendapatan yang diterima memperlancar konektivitas di gar UU, pengalihan PSO angkut- penyelenggara PSO diberikan daerah tertinggal dan terpencil an laut untuk program isoter berdasarkan dari penjualan tiket ekonomi. Kalau melayani isoter, bagaimana nanti pembuktian tiket fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 28 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Rencana Penerapan Aplikasi Peduli Lindungi di Moda Transportasi, Aleg PKS: Harus Efektif dan Efisien KUTIPAN utama yang kerap ditemui adalah tidak munculnya Tasikmalaya (28/08) --- Aplikasi Peduli sertifikat vaksin, pada Lindungi akan diterapkan di seluruh moda pengguna yang sudah divaksin. transportasi, baik darat, laut, udara, dan Mengalami error saat pengguna perkeretaapian, Sabtu (28/8/2021). hendak melakukan scan barcode untuk syarat keluar Kementerian Perhubungan digital ini memiliki beberapa dari pusat perbelanjaan. Hal ini KH. TORIQ HIDAYAT, Lc (Kemenhub) menyebutkan manfaat, di antaranya bisa sangat disayangkan,” ujarnya. Anggota Komisi V DPR RI bahwa aplikasi ini menjadi membantu petugas memas- syarat perjalanan. tikan proses validasi dokumen Toriq pun menyarankan “Titik kumpul moda transportasi publik, kesehatan di titik kumpul pemerintah pada umumnya dan seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan Menurut Anggota Komisi V transportasi secara digital. Kemenhub secara khusus agar bandara menjadi salah satu bagian penting DPR RI Toriq Hidayat, titik segera memperbaiki masalah dari filtrasi untuk melakukan pencegahan kumpul moda transportasi “Proses validasi secara yang ada. Pasalnya, jika aplikasi penyebaran Covid-19. Moda transportasi publik, se-perti terminal, digital, dianggap lebih aman, PeduliLindungi masih juga error stasiun, pelabuh-an, dan cepat, mudah dan sederhana, maka akan merugikan masyara- publik menjadi salah satu sektor yang bandara menjadi salah satu serta meminimalkan kontak kat yang menggunakannya. penting untuk mengatur mobilitas di masa bagian penting dari filtrasi fisik karena tidak harus mem- pandemi Covid-19. Oleh karenanya dengan untuk melakukan pencegahan bawa dokumen kertas hasil tes “Kemudian hendaknya penyebaran Covid-19. Covid-19 atau kartu vaksinasi. seluruh operator sarana dan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini Juga, lebih aman dari pemalsu- prasarana transportasi harus diharapkan dapat mengelola mobilitas “Moda transportasi publik an hasil tes swab,” sebutnya. terus mempersiapkan diri, baik masyarakat menjadi lebih efektif dan menjadi salah satu sektor yang secara sistem maupun penting untuk mengatur mobil- Namun bukan berarti prosedur, supaya penerapan efisien,” itas di masa pandemi Covid-19. aplikasi ini tidak memiliki aplikasi PeduliLindungi ini bisa Oleh karenanya dengan mene- kekurangan tambah Toriq. berjalan dengan baik,” ujarnya. rapkan aplikasi PeduliLindungi Kinerja aplikasi PeduliLindungi ini diharapkan dapat mengelola masih belum memberikan Selain itu, pada awal pene- mobilitas masyarakat menjadi layanan yang optimal. Hal itu rapan aplikasi PeduliLindungi di lebih efektif dan efisien,” ujar diketahui dari banyaknya titik kumpul transportasi publik, Politisi PKS. masyarakat yang mengeluh soal Toriq meminta para operator aplikasi PeduliLindungi. untuk membantu masyarakat Toriq menyebutkan bahwa pengguna jasa transportasi menurut Kemenhub aplikasi “Salah satu permasalahan yang masih belum mengetahui pemberlakuan aturan ini deng- an cara yang baik dan simpatik. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 2 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota FPKS: Kebocoran Data Ancam Pertumbuhan Ekonomi Digital KUTIPAN peneliti situs peneliti siber, VPN Mentor, terungkap bahwa eHAC Jakarta (01/09) --- Kasus kebocoran data tidak memiliki protokol AMIN AK,M.M. kembali terjadi, setelah Juli 2021 lalu keamanan data yang andal. Anggota Komisi VI DPR RI terjadi kebocoran data 297 juta orang milik Akibatnya, sekitar 1,3 juta data BPJS Kesehatan, diduga terjadi kebocoran pribadi pengguna eHAC di data publik yang terekam dalam aplikasi server mudah terekspos dan Electronic Health Alert Card (eHAC) digunakan oleh pihak lain. Kementerian Kesehatan. Kelengahan dari developer Anggota Komisi VI DPR RI dari memakai layanan e-commerce ini bisa mengakibatkan pemilik “Ada beberapa pasal krusial dalam RUU Fraksi PKS, Amin Ak prihatin untuk membeli produk tertentu akun e-HAC bisa menjadi target PDP, diantaranya kelalaian oleh pengelola dengan pencurian data berula- dalam beberapa bulan terakhir,\" profiling dan penipuan dengan data yang menyebabkan kebocoran harus ng seperti itu karena mengan- ujarnya. modus covid terutama, seperti cam masa depan pertumbuhan telemedicine palsu maupun dikenakan sanksi hukum tegas. Dan ekonomi digital di Indonesia. Wakil Rakyat dari Dapil semacamnya. Kemenkes seba- kelemahan dalam sistem keamanan data Jatim IV itu menyayangkan gai walidata juga seharusnya “Ditengah boomingnya lambannya pemerintah dalam mengamankan server dan individu juga harus dianggap sebagai pemanfaatan e-commerce di mengambil langkah signifikan protocol akses ke system yang kelalaian” Indonesia, terlebih lagi Indone- untuk menjamin data digunakan agar tidak semba- sia baru saja meratifikasi kependudukan. rangan orang bisa masuk. Karena itu, Anggota Badan merusak target pemerintah perjanjian e-commerce Asean. Legislasi DPR RI itu mendesak untuk menjadikan ekonomi Maka lemahnya keamanan data \"Dalam kasus kebocoran Lemahnya aturan hukum, agar RUU Perlindungan Data digital menjadi salah satu motor di Indonesia sangat merugikan data eHAC, BPJS Kesehatan, imbuh Amin, menyebabkan Pribadi bisa disahkan dalam pertumbuhan produk domestic konsumen dan mengancam maupun kebocoran data kelalaian pengelola sehingga tahun ini juga. bruto (PDB)\", tuturnya. masa depan perdagangan digi- sebelumnya, terungkap terdapat kelemahan pada keti- tal di Indonesia,” beber Amin. penyebab mudahnya pencurian adaan authentication sistem. \"Jangan sampai krisis Selengkapnya kunjungi data akibat kelalaian Deteksi kelemahan ataupun keamanan data pribadi fraksi.pks.id Hasil survey We Are Social developer/vendor maupun kerawanan juga bisa dilakukan pada April 2021 menyebutkan, lembaga atau perusahaan secara dini jika dilakukan persentase penggunaan e-com- sebagai wali data yang terlibat pengecekan secara berkala. merce Indonesia merupakan dalam layanan aplikasi yang tertinggi di dunia. tersebut,\" pungkas Amin. “Ada masalah keamanan data serius yang dikumpulkan \"Sebanyak 88,1% Merujuk pada penjelasan oleh lembaga publik. Krisis pengguna internet di Indonesia Noam Rotem dan Ran Locar perlindungan data pribadi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah,” tegas Amin. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 1 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS: Demi Bangkitnya Perekonomian, Pemerintah Harus Jaga Momentum Penurunan Covid-19 KUTIPAN lebih intens dan humanis dalam menyosialisasikan kebijakan. Jakarta (01/09) --- Anggota DPR RI dari H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman “Bagaimanapun kita Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan Pemerintah untuk bisa merasakan bantuan untuk menjaga kondisi penurunan positif Covid- masyarakat dari Pemerintah 19 secara berkesinambungan dan harus dirasakan masih minim, dalam dimaknai sebagai hasil dari kedisiplinan upaya mengurangi dampak menjaga Protokol Kesehatan. pandemi ini. Namun kita juga sadar kemampuan Anggaran Menurut Mahfudz, wajib,\" ucap Mahfudz. negara memang sedang sangat Saat ini kita bersama harus mampu perekonomian sudah mulai Bendahara Umum DPP terbatas,\" tandasnya. menjaga momentum yang sudah baik ini. menggeliat, pihaknya berharap Penurunan Positif Covid-19, tingkat rawat secara perlahan situasi akan PKS ini selanjutnya Jika perekonomian sema- inap karena Covid-19 semakin menurun membaik dengan Normal Baru,\" menyampaikan bahwa keadaan kin membaik, kata Mahfudz, demikian disampaikan Anggota sulit pasca libur lebaran Pemerintah tidak perlu tajam, gencarnya Vaksinasi dan Komisi VI DPR RI ini. kemarin, jangan lagi ditemui. mengeluarkan anggaran besar pelonggaran untuk berusaha di beragam untuk bantuan kepada Masyarakat, imbuh Mah- \"Semua merasakan masyarakat. sektor tentu cukup menggembirakan fudz, patut bersyukur, saat ini kesulitan yang sangat besar. situasi sudah semakin memb- Semua sektor nyaris kolaps, \"Saat ini kita bersama Bekasi ini. \"Keadaan yang sudah baik aik, penurunan positif Covid-19 pengangguran meningkat taj- harus mampu menjaga Pemerintah, ujar Mahfudz, ini harus dijaga, supaya yang dibarengi dengan mulai am. Sektor UMKM pun terdam- momentum yang sudah baik ini. perekonomian kita semakin bergeraknya sektor pak berat, pembatasan waktu Penurunan Positif Covid-19, dengan segenap perangkatnya meningkat kea rah yang positif, perekonomian. berdagang membuat mereka tingkat rawat inap karena Covid- harus mampu menjaga situasi dan berujung pada penciptaan kesulitan berjualan,\" ujarnya. 19 semakin menurun tajam, yang kondusif ini, komunikasi lapangan kerja baru. Tingkat \"Penghargaan kepada gencarnya Vaksinasi dan dan koordinasi antar instansi, pengangguran harus bisa seluruh masyarakat, yang Tidak jarang, lanjut pelonggaran untuk berusaha di baik di pusat dan di daerah diturunkan,” tegas Mahfudz mampu menjalankan Prokes Mahfudz, terjadi konflik antara beragam sektor tentu cukup harus terus ditingkatkan. dalam setiap aktifitasnya. Kita pedagang dengan petugas. Ini menggembirakan,\" ungkapnya. tidak boleh lalai dan lengah, tentu membuat prihatin, karena kedisiplinan menjadi hal yang hal yang sebenarnya tidak perlu \"Disiplin Prokes harus terjadi kalau saja pemerintah dilaksanakan dan perlu kete- gasan terhadap pelanggaran. Itu perlu dilakukan semata- mata untuk kebaikan Bersama,\" imbuh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 29 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Bersama BUMN, Rafli Fasilitasi Pengembangan Usaha Kelompok Ternak dan Budidaya Perikanan di Aceh KUTIPAN ekonomi dan tentu saja menciptakan lapangan kerja,\" Banda Aceh (28/08) --- Anggota DPR RI dari ujar seniman kondang yang RAFLI Fraksi PKS asal Aceh Rafli, memfasilitasi juga Politisi PKS asal Aceh. Kelompok Ternak Penggemukan Sapi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NAD I Budidaya Perikanam sebagai upaya Senada itu, Ketua pemberdayaan masyarakat menuju Himpunan Forum Komunikasi “Setelah melihat di lapangan, masyarakat kemandirian ekonomi dan mendukung BUMN, Feri Hariayan, kita berpengalaman dan potensial. Sangat program pengentasan kemiskinan. mengatakan legalitas kelompok tani masyarakat akan dikaji. perlu perhatian dari banyak pihak, teru- Pertemuan berlangsung di usaha, yaitu Penggemukan tama Pemerintah untuk pengembangan kawasan Kabupaten Aceh Besar Sapi, dari kelompok Meukon \"Untuk kemudian usaha yang kemudian kita harap mampu pada Sabtu 28 Agustus 2021 Droe Teuh. Sementara Budidaya diteruskan ke atasan, Bantuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan Ikan Keramba Jaring Apun dan yang disalurkan kemungkinan tentu saja menciptakan lapangan kerja, Anggota Komisi VI DPR RI Resto dipaparkan oleh dalam bentuk barang peralatan ini mengatakan Kehadirannya kelompok Donya Ekonomi setelah verifikasi dan survey hanya memfasilitasi pertemuan Aceh,\" ungkap Rafli. dinyatakan layak,\" ucap Feri antara Kelompok Ternak usai merespon presentasi Penggemukan Sapi dan Rafli menambahkan Kelompok Tani. Budidaya Ikan, dengan bahwa setelah melihat di sejumlah Perusahaan BUMN lapangan, masyarakat kita Hadir pada pertemuan, yang ada di Aceh. Untuk berpengalaman dan potensial. Anggota DPR RI Rafli, Ketua kemudian dilakukan pembinaan Forum Komunikasi BUMN, Ferry pengembangan usaha yang \"Sangat perlu perhatian Hariayan yang juga perwakilan ( digagas oleh masyarakat kita. dari banyak pihak, terutama PT Pegadaian ), Perwakilan Pemerintah untuk sejumlah perusahaan BUMN \"Ada dua kelompok pengembangan usaha yang lainnya, Tafaul Rijal (PT SBA), masyarakat kita yang sudah kemudian kita harap mampu Soni ( PT Pegadaian), dan presentasikan proyeksi rencana mendongkrak pertumbuhan Mulkan ( PT Jasa Raharja ), serta mayarakat yang tergabung dalam kelompok ternak dan budidaya perikanan tersebut. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Kemenperin Perlu Antisipasi Dua Potensi ‘Ledakan’ Pasca- Pandemi di Masyarakat KUTIPAN terutama kepada Pak Agus (Menperin) saat menjadi Jakarta (09/09) --- Anggota Komisi VII DPR menteri, kita bisa mendobrak Ir. H. TIFATUL SEMBIRING RI Tifatul Sembiring meminta pemerintah, ini. Negara India saja kalau Dapil Sumatera Utara I khususnya Kementerian Perindustrian RI, menerima tawaran investasi untuk mengantisipasi dua potensi dari negara lain, misalnya lima “Bahan baku obat kita ini, menurut ‘ledakan’ yang terjadi pascapandemi Covid- tahun setelahnya harus diserah- laporan yang saya baca, 96 persen itu 19 di masyarakat. kan untuk dikelola oleh orang impor. Sehingga apa-apa kita beli. Buat India. Nah, ini 96 persen bahan obat turun panas aja, kita beli bahan Karena itu, Tifatul berharap pe- melonjaknya penyakit yang baku obat di kita itu impor,” ningkatan program perindustri- tidak menular tapi sangat serius kritisi politisi Fraksi PKS ini. bakunya. Saya pikir kalau kita ingin an yang dijalankan Kemenperin di masyarakat, seperti diabetes menciptakan legacy, terutama kepada Pak pada tahun 2022 dapat atau TBC. Beberapa penyakit Potensi ledakan kedua, menjawab persoalan tersebut, ini, menurut Tifatul, tidak sambung Tifatul, adalah yaitu Agus (Menperin) saat menjadi menteri, untuk menghadirkan solusi di terpantau dengan baik karena terkait pengangguran. Menurut kita bisa mendobrak ini. Negara India saja tengah masyarakat. energi masyarakat saat ini lebih laporan yang diterimanya, ang- fokus kepada penanganan ka pengangguran di Indonesia kalau menerima tawaran investasi dari “Ada peningkatan industri pandemi Covid-19. meningkat sampai di atas 30 negara lain, misalnya lima tahun ini penting dan program-prog- persen. Meningkatnya angka ram di Kemenperin itu mudah- Karena itu, Tifatul memin- pengangguran itu disebabkan setelahnya harus diserahkan untuk mudahan sukses dan lancar. ta Ditjen Industri Kimia Farmasi karena pandemi yang berkepan- dikelola oleh orang India. Nah, ini 96 Karena ada prediksi yang dan Tekstil (IKFT) Kemenperin jangan. Sehingga, banyak yang persen bahan baku obat di kita itu impor, menyebutkan bahwa pasca- RI, harus serius menjalankan terkena Pemutusan Hubungan Covid ini sangat berat, akan ada salah satu rekomendasi kebija- Kerja (PHK) atau pemotongan banyak hal yang terpendam kan dalam rangka penumbuhan gaji yang tidak cukup untuk yang tidak tertangani selama dan pengembangan industri hidup di kota dan bermigrasi ke Covid-19 ini akan meledak bahan baku obat. kampung halaman. begitu, atau terungkap,” jelas Tifatul dalam Rapat Kerja “Bahan baku obat kita ini, “Karena itu, lapangan bersama Menteri Perindustrian menurut laporan yang saya ba- kerja kita dalam bentuk industri RI, di Gedung DPR RI, Senayan, ca, 96 persen itu impor. Sehing- dan pengembangan lapangan Jakarta, Rabu (8/9/2021). ga apa-apa kita beli. Buat obat kerja lainnya, harus ditingkat- turun panas aja, kita beli bahan kan. Dua hal ini menyangkut Potensi ledakan pertama, bakunya. Saya pikir kalau kita masa depan generasi kita menurut Tifatul, adalah ingin menciptakan legacy, mendatang. Tapi, show must go on. Pak Menteri harus banyak berkorban banyak untuk bangsa dan negeri ini,” harapnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 25 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Terkait Anggaran Riset, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Ingkar Janji KUTIPAN anggaran Riset dan Inovasi Iptek dengan total anggaran Jakarta (28/08) --- Anggota Komisi VII DPR hanya Rp 5 triliun,\" ungkapnya. RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menganggap Pemerintah ingkar janji terkait rencana Padahal pada tahun-tahun konsolidasi anggaran riset di berbagai sebelumnya, menurut data kementerian-lembaga Pemerintah. Kemenristek, anggaran riset mencapai Rp 15 triliun dari total Faktanya, kata Mulyanto, ang- merosot. Beberapa kementerian anggaran iptek (goverment Dr. H. MULYANTO, M.Eng garan riset dalam RAPBN 2022 yang telah melikuidasi budget on research and Anggota Komisi VII DPR RI susut hingga sepertiganya. Balitbang-nya tidak punya lagi development/GBORD) yang mata anggaran Riset dan sekitar 36 triliun Rupiah. “Postur anggaran riset yang kecil ini Menurut Mulyanto, postur Inovasi Iptek. Tersisa hanya 9 menunjukan komitmen Pemerintah anggaran riset yang kecil ini me- Kementerian yang mempunyai \"Kalau angka-angka untuk mengembangkan kegiatan riset nunjukan komitmen Pemerintah anggaran riset. tersebut akurat, maka tidak terbukti. Padahal sebelumnya, saat untuk mengembangkan merosotnya anggaran riset ingin membentuk BRIN, Pemerintah kegiatan riset tidak terbukti. Namun naasnya, anggaran nasional ini cukup signifikan, mengatakan anggaran riset akan Padahal sebelumnya, saat ingin riset dari kementerian yang dari Rp 15 T menjadi hanya Rp dikonsolidasikan dalam satu lembaga. membentuk BRIN, Pemerintah melikuidasi balitbang nya 5 T. Tersisa hanya sepertiga- Tujuannya agar efisien dan efektif. Janji mengatakan anggaran riset berganti dengan nomenklatur nya,\" jelas Sesmenristek era Pemerintah ingin mengkonsolidasikan akan dikonsolidasikan dalam mata anggaran lain, anggaran Presiden SBY ini. anggaran riset melalui BRIN ternyata satu lembaga. Tujuannya agar riset tersebut tidak dipindah on efisien dan efektif. top masuk menjadi anggaran \"Jadi sangat wajar kalau cuma janji kosong” riset di BRIN. kita mempertanyakan janji \"Janji Pemerintah ingin Pemerintah untuk mengkonsolidasikan anggaran Akibatnya secara mengkonsolidasikan anggaran riset melalui BRIN ternyata cu- konsolidatif nasional, dengan riset di balik pembentukan BRIN ma janji kosong,\" kata Mulyanto terbentuknya BRIN, alih-alih ini,\" imbuh Mulyanto. dalam Rapat Dengar Pendapat anggaran riset nasional (RDP) Komisi VII DPR RI dengan bertambah, yang terjadi justru Untuk diketahui anggaran Kepala BRIN dan Kepala LPNK sebaliknya, melorot. Iptek berdasarkan Data Ristek, (24/8/2021). Kemenristek untuk tahun \"Dalam RUU APBN tahun 2018, 2019 dan 2020 masing- Mulyanto melihat, dalam 2022 ada 13 Kementerian dan masing adalah sebesar Rp 33 T, APBN 2021 dan RAPBN 2022, 6 LPNK Ristek (termasuk BRIN), Rp 35 T, dan 36 triliun. ternyata anggaran riset semakin yang memiliki nomenklatur Dari anggaran Iptek tersebut dialokasikan anggaran riset sebesar 50 persennya. Selebihnya untuk gaji dan dukungan manajemen lainnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI PKS MENDESAK PEMERINTAH PERPANJANG KERINGANAN PAJAK BURUH INDUSTRI KUTIPAN PKS minta Pemerintah untuk tidak memperlebar jurang ketidakadilan terkait pajak ini. Apalagi sekarang Pemerintah dengan DPR tengah membahas reformasi perpajakan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU itu disusun untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, fleksibel dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dr. H. MULYANTO, M.Eng Anggota Komisi VII DPR RI fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Tolak Terorisme dan Radikalisme, HNW: Bahasa Arab Bukan Cara Penyebarannya, Pancasila Serap Kosakata Bahasa Arab KUTIPAN Republik Indonesia. “Bukankah dalam Jakarta (10/09) --- Anggota DPR sekaligus Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Pancasila tetap ada kata 'Adil' Anggota Komisi VIII DPR RI mengkritisi dan mengoreksi pengaitan dalam sila kedua dan kelima, Bahasa Arab sebagai cara penyebaran 'rakyat' pada sila keempat dan Radikalisme kelima, 'adab' pada sila kedua, serta 'hikmat', 'musyawarah', sebagaimana pernah dinya- atau salah amatan itu tidak dan 'wakil' pada sila keempat, “Perlu rasional dan kritis juga, apabila takan oleh mantan Menteri dikoreksi atau dicabut, padahal dan itu semua serapan dari penyebaran terorisme dikaitkan dengan Agama, Fachrul Razi atau kesalahan penilaiannya teramat bahasa Arab?!” ujar HNW penyebaran Bahasa Arab, lalu bagaimana memperbanyak bahasa Arab nyata,\" ungkap Hidayat. melalui siaran pers di Jakarta, sebagai sarana penyebaran Jumat (10/09). dengan fakta penyebaran tindakan Terorisme sebagaimana dinukil HNW sapaan akrabnya terorisme di Indonesia dan di dunia yang dari pengamat militer dan mengingatkan, seandainya Terorisme dan intelijen Susaningtyas Kertopati. benar amatan itu, maka apa Radikalisme, imbuhnya, juga tidak terkait bahasa Arab.” mungkin Indonesia yang pasti bertentangan dengan HNW mengingatkan justru memerangi terorisme dan demokrasi yang simbolnya ada tersebut patut ditolak dan Bahasa Arab disebut sebagai ungkapan serapan yang berasal radikalisme akan tetap di Parlemen. dikritisi, selain karena tidak salah satu ciri penyebaran dari Bahasa Arab banyak meminta atau mengajari anak- sesuai dengan fakta, tetapi juga terorisme, disadari atau tidak disebut dalam Pancasila, yang anak Sekolah dan warga \"Sementara parlemen di karena framing negatif itu itu bisa jadi bentuk 'teror' membuktikan bahwa Bahasa umumnya untuk menghafalkan Indonesia yaitu MPR, DPR dan mendowngrade nilai-nilai dalam terhadap Pancasila dan Arab (kemahiran maupun dan mengamalkan Pancasila ? DPD, masih tetap saja Pancasila dan kehidupan Parlemen Indonesia yang memperbanyak penyebutannya) mempergunakan istilah dasar berdemokrasi dengan simbol banyak ungkapannya diserap tidak terkait dengan Bukankah dalam yang bahkan semuanya Parlemennya. dari bahasa Arab,” ujarnya. radikalisme maupun terorisme. Pancasila, lanjut HNW, terdapat merupakan serapan dari banyak kosakata dalam Bahasa bahasa Arab : Majelis, “Jadi, apabila ada Selengkapnya kunjungi \"Memang sudah ada Arab yang diserap ke dalam Musyawarat, Dewan, Wakil, pernyataan memperbanyak fraksi.pks.id klarifikasi, tetapi tidak memadai Pancasila yang tetap menjadi Rakyat, Daerah. Bukankah itu karena stigma dan tuduhan dasar dan ideologi negara semua berasal dari bahasa Arab ?!,\" tanyanya. Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa tuduhan dan framing tendensius fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 7 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Tolak Klaim Menag soal Anggaran Sosialisasi Batal Haji Hasil Kesepakatan dengan DPR KUTIPAN Legislator daerah pemili- han Jawa Tengah 1 ini menga- Jakarta (07/09) --- Anggota Komisi VIII DPR takan, salah satu dampak dari KH. BUKHORI, Lc., M.A. RI Bukhori Yusuf menolak pernyataan UU No. 2 Tahun 2020 adalah Anggota Komisi VIII DPR RI Menteri Agama soal anggaran diseminasi perubahan Anggaran Penda- pembatalan haji senilai Rp 21,7 Miliar patan Belanja Negara (APBN) “Bagi kami, itu hanya 'lip service', karena merupakan hasil kesepakatan dimungkinkan diatur hanya sesungguhnya Kementerian Agama tetap Kementerian Agama dengan Komisi VIII dengan Peraturan Presiden DPR RI. Menurut Bukhori, klaim sepihak (Perpres) kendati secara bisa mengeksekusi anggaran tersebut tersebut tidaklah tepat. konstitusional menegasikan tanpa bersepakat dengan DPR sekalipun, kewenangan DPR. Artinya, perlu saya luruskan, bahwa tidak Sebelumnya pada Rapat Kerja sosialisasi pembatalan haji, tepat jika mata anggaran yang disampai- antara Komisi VIII DPR RI dan disamping soal program Untuk diketahui, Menteri Agama RI tertanggal 30 prioritas Kementerian Agama pemerintah telah menerbitkan kan Kementerian Agama tersebut Agustus 2021, Bukhori dan yang tidak mencantumkan Perpres No 72/2020 untuk merupakan hasil kesepakatan dengan anggota Komisi Agama yang penjelasan rinci ihwal merevisi Perpres No 54 Tahun lain sempat menyorot anggaran peruntukannya. 2020 tentang Perubahan Atas Komisi VIII DPR: senilai Rp 21,7 Miliar yang Postur APBN Tahun Anggaran dialokasikan untuk kegiatan Merespons hal itu, Menteri 2020. Pemerintah berdalih “Fraksi PKS menjadi satu- secara sepihak oleh pemerintah Diseminasi terkait Pembatalan Agama Gus Yaqut mengaku payung hukum ini dibentuk satunya fraksi di parlemen yang tanpa pengawasan ketat oleh Keberangkatan Jemaah Haji keberadaan mata anggaran demi mengakomodir kebutuhan menolak Perppu Covid yang DPR selaku wakil rakyat Tahun 2021. soal sosialisasi pembatalan haji belanja negara yang meningkat kemudian disahkan menjadi UU lantaran kewenangan kami adalah 'hasil kesepakatan'. untuk penanganan pandemi No 2 Tahun 2020. Salah satu yang diamputasi melalui UU Selain itu, anggaran senilai dan pemulihan ekonomi pertimbangannya, kami itu,” tuturnya. Rp 76 Miliar untuk Program Lebih lanjut, dihadapan nasional. khawatir dengan pengelolaan Prioritas Kementerian Agama para Anggota Komisi VIII DPR, uang rakyat yang dikerjakan Selengkapnya kunjungi juga menimbulkan pertanyaan. Gus Yaqut juga berjanji tidak Selain itu, perpres ini fraksi.pks.id akan melanggar hasil disebut sebagai payung hukum Sebagian anggota Komisi kesepakatan dengan dengan untuk outlook peningkatan Agama DPR menganggap nilai DPR. Walhasil, pernyataan defisit perubahan APBN Tahun anggaran itu terbilang fantastis janggal ini yang akhirnya Anggaran 2020 yang untuk sebuah kegiatan menuai protes dari Bukhori. sebelumnya defisit 5,07 persen terhadap PDB sebagaimana dalam Perpres yang lama, kemudian meningkat menjadi 6,34 persen terhadap PDB. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BKOERMIITSAI VFRIIAI KSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | SKabmtuis 42 September 2021 REPUBLIK INDONESIA RAankgegrodtaenFgPaKnS MPerntaagn,yAalkeagn PAKspSe: kAnKgegaadrialannPdeanndidikan KPemernaatgaaFnanDtAasKtiFsi,sTikapi BPaerluiwmisMataaksimal KUTIPAN dhiaarnugsgdairkaasnakKaenmseentiaagp, dbaehrkaahn ittaunmpaenmyenragpanhaakmtpiriirk8an0 d%aderaarhi Jakarta (032/09) --- PAnolgitgikoutas KPoemreimsipVuIIaInDPR tlaoitna.l Jaunsgtgruardaanekraehm-deaneaaghpyearng tbaehruadnanydai,dteatearpaihk3itTa hbaisrauslihat PRaI rdtaariiKFerakdsiliaPnKSSedjaahlatemraR(aPpKaSt)dDeanpgial r fmaektnadnaypaadtki alanppaenrghaant,iasnekleoblaih- sekrioulsa.h madrasah pesantren SPeunladwaepsaitT(eRnDgPa)hd, eSnagkainnaMh eAnljutefri,Agama maupDuanlapmergraupruaat ndetinnggagni belum tKeermdigeintatelirsiansi Psaerciawriasabtaikd.an memnypaemrtpaanikyaknabnakhowmaitpmeneynePleenmgegarirnatanh bEakohnkoamn mi KarseiahtibfainiyapkunyaSnagkinah tbeerrthinagrgaapl,a”guanrgmkapsnyayara.kat yang dpeanladmidmikaenmpaajudkaajnenejkaonngoPmaiudda,eMraahd.rasah, akan “mYaennggakkitsaeisngbiannktaunansaBaItPini H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. abdagailaphelpaekruceepkaotnaonmsiisktreematif Dapil Sumatera Utara II Pesantren hingga Perguruan Tinggi hingga dleibgithadlisipaesrimdauldaamh.dunia Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sSHaaakl aitnetarshiendbauiltabdmeiurnlaugpkmaatpdkjeaunnggaan terdd1e2ignKgiaatabnuldpiesastateinnsadis.ai npa1riKwoistaata pendi“dJiakgaannistelarmlal,uadgaipresresukolilta, h Anggota Komisi X DPR RI akatamuilienmi dbiaSgualapweensdiidTieknagnaihslam Menteri Pariwisata dan yang tidak kalah indahnya isnuidbaishasleerbinihg mmoednedranpdaatknan Digitalisasi itukan segala sesuatunya harus mcoebnagainkubtei pruelraknegm-ublang.aPnelaku m“aJadgeain tinertelarlnuedt iaptearusukloitm, kpaumteiri.nNi adhi , E“TkroannosmfoirmKraesaitdifi,gRitabl dua, lam djaedniglamn bparotvlainusni-parkoavninmsialatiins.uri, zeakmonaonm. Mi kurleaaitpifeunnuthuikfasilitas- fmaesinlidtaaspasetkpaenrtBi kIPomhapruutser, disiniSsualyaawteidsai Tkemngealihastundyaahssaemrinagsekali d(0u1n/ia09p/e2n0d2id1ik).an itu sangat Kteargmeirmuseoralesha mheordaenrnaipsasyiang lmabeomraentourhiuimpe, rdsaynarjatrainngyaannwgifi mareanhdkaepbaitjakakanncoitbua. aJandbi,emrualaknsug-dulsaanyga. nbyaan.yKakemdaundisaunsSaDh.MKsaempierti pentin“Hg,aarikianni smayeamduadnahsekalunruh mdigeintajaldyiaknegnddiatalaw,asrekhainngogleah Gbeurrhuadraitpinpgekamtekarintkaohmtipdeatkensi- Pehlarkuusenkyoankoembiijkarkeaantifuumnutmukdmaennrdeaplisaatksai n nhyaan,yma emneymedpiearkhaantipkraonyektor hBaIPruhsamruastcmheinmg.eJnaunhgiapnerhsaynayratbaenrhyaenngti smeagsaylarnaykaadtaSnuldaawlaemsi Tengah pleemmbearginataphentiddiadkikmaneluirmikum. bpeangigguusrauhamyeannggajbaer,spaar psanjattualipsi padbaanisytailkahdadnigsituasl asha.jaKtaemrtiubliesr,htaprai pkita ijungtearahkatriuf,sdmanemkopnetrehnaptiekamnbela- psetneglahwamseandjeunggaaarkpaenmrealpaatirfan Sulaw“eTesinTtuenagmaha,t\"duisnagykaanpgnkyaan. jpaernagnudsiaghitalkyeacnilg. Kinatererankatidf.ari lipheamt deirpinrtoaghratmidaPkahuadn, yMaamdreamsapher,hbaatihkkaann Hyainggkaepcialdinai fIansdeonsesluariuahakan pseanmgupsaaihPaerygaunrguabnesTainr gsgaijatidtaapki ajudgaa. Jhaadrui,s ldeabriihpaakkumnteanbtelr.iItnatdi idsaerikali lagi jika hAanl gingiottearjKadomi, misieXngDinPgRaRt I kmuernikdualupmatksaundakhebbeerrkbaahsaisn,I”CT mempsearyhaaitnikgainnhpaelnitguusaehmaukaehcailr.uKsarena (pIunnfogrkmaastnioyan.and Communica- diaktduaarliisyansigdkaelaciml inpiroIngdraomne-psaroiagraakmanpada hdiagriutaslimsaesnigaedluasladhada. Karena iMniajdurgaasamhe, mPepsearntatrneynakdaann tion Technologies)”, tegas Iskan. fungsi pmeennddidaipkaatnkadni kkeembernktaehriaann”agama smaeamt ipnrioddaunkssiakmepcearidtahsaun 2022 kPoemrgiutmrueann PTeinmgegiriInstlamh dmaleammiliki Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id ndalnatmi minatseyranreatk.aSteSmuulaawbeasriaTneg- mpeerlaankasnanpaeknatningasdaaslakmeadilan ndaganhjatsidaaykamngenddiparpoadtukkasni aloka- dmaennpcetmakermatoaraanl .anak bangsa sdieDnAgaKnPbaarinwtiusaantai,n”teurnngektappansytai. yang Absepr-eakkhkleaakduilaknardimanah,\" akanKjaadlui atreknitda gmloebliahla. tKita saat pjeelamseIrsaktaana.n ini sangat penting pineimsaanpgaarat nteyratinggdaisl admarpi abiaknaynak agar tLiedgaiksltaetrojar daiskael tSimumpauntgIIainni pnaekgaMraenlatienriutnetrukkaiut rduesnagnan djuagnakmeecenmjeblausrkuaannbahwa ldoikgaitsail,DbAaKikbdidaarinsgispiaerkiwonisoamtai, antgagradraaenrafuhn,“gstui tpuernAdnidgigkoatna di tsaohsuianl,2in0d2u2streirmdaapuaptu9n3dunia DKePmR eRnItyearniagnsAeglaakmuaksoannsgisatet n Kpeanbduipdaiktean/,\"KtouttauryaIsnkgante.rletak dbesnagra,ntaapsipmirasihDmapinilinmyau,\"ntuk di 20MPeronvuinrusti.ITseknatnu,nsyaaakt ainmi i umjaernngyaan.ut sistem pendidikan sLaenmgbaatgmaepreansdaidpirkihaantins.lam yang Dteirsdtrigibituaslisdaasni. alokasi sema\"kSiunlakwaleashi pTeanmgoarhdtaenrdbaipsat Dana“Aldoaka5s2i KTrhiluiusnusle(bDihAKy)ang fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 28 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggaran Penanganan 2021. Padahal, fokus dan Covid 2022 Turun 42,4 Persen sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam Aleg PKS : Jangan membebaskan Indonesia dari Covid lebih besar dan beragam. Korbankan Insentif “Target dan fokus diantaranya adalah testing, Nakes dan Jaminan tracing, treatment, perawatan pasien Covid-19, vaksinasi, obat Covid-19, insentif nakes, Keluarga Nakes penanganan kesehatan daerah. yang Meninggal Namun sangat disayangkan justru anggarannya menurun sangat drastis hingga 42,4 persen. Saya tidak paham mengapa pemerintah justru Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. menurunkan anggaran KUTIPAN demikian besar, yang Anggota Komisi IX DPR RI berbanding terbalik dengan Jakarta -- Anggota Komisi IX DPR RI target yang besar,” tegas “Jujur saya mempertanyakan anggaran Kurniasih Mufidayati menyoroti anggaran Anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 2 yakni Jakarta Selatan, dalam penanganan Covid-19 tahun 2022 Jakarta Pusat dan Luar Negeri. tersebut pastinya nanti berpotensi akan yang turun 42,4 persen Menurut Mufida, target korbankan insentif nakes. Bisa-bisa insentif yang ambisius dari pemerintah agar seluruh masyarkat nakes akan berkurang karena anggaran semakin menipis, selain itu jaminan Mufida mengingatkan pemerin- Covid mencapai Rp201,2 triliun Indonesia divaksin sepertinya tah agar turunnya anggaran dengan fokus pada vaksinasi akan mengendor bila anggaran penanganan Covid jangan dan testing/tracing. Sedangkan penanganan vaksin tahun 2022 keluarga nakes yang gugur apa akan sampai korbankan insentif direalisasikan tahun 2022 karena anggaran tenaga Kesehatan (nakes) dan pada RAPBN 2022 anggaran akan dikurangi. Faktanya di penanganan Covid akan lapangan masih banyak juga jaminan keluarga nakes dianggarkan Rp115,9 Triliun masyarakat Indonesia yang penanganan Covid semakin kecil,” yang meninggal dunia dalam dengan fokus penanganan yang belum divaksin dan banyak berjuang melawan Covid lebih variatif banyak,” kata daerah yang masih kekurangan sebagaimana yang dijanjikan. Mufida, Jumat (27/8/202). stok vaksin. Sehingga target “Dalam penanganan Dikatakan Mufida, pada vaksininasi sampai sampai Covid-19 APBN 2020 RAPBN 2022 dalam anggaran akhir 2021 pesimis bisa dicapai mengangani Covid. jaminan keluarga nakes yang menganggarkan Rp60,6 triliun penanganan Covid target yang dengan kondisi yang ada, yang “Jujur saya mempertanya- gugur apa akan direalisasikan dengan fokus mengurangi dicapai lebih besar dalam artinya akan bergeser ke 2022. kan anggaran tersebut pastinya tahun 2022 karena anggaran penyebaran (protokol rangka Indonesia keluar dari Selain itu, tutur Mufida, nanti berpotensi akan penanganan Covid semakin Kesehatan, alat Kesehatan, pandemi covid-19. Namun turunnya anggaran Covid 2022 korbankan insentif nakes. Bisa- kecil,” ujarnya. testing, klaim perawatan dan sangat disayangkan anggaran jangan mengorbankan insentif bisa insentif nakes akan Selengkapnya kunjungi insentif nakes). Pada APBN malah meluncur tajam dan nakes dan juga keluarga nakes berkurang karena anggaran fraksi.pks.id 2021 anggaran penanganan turun 42,4 persen dari tahun yang gugur dalam berjuang semakin menipis, selain itu fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 2 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Kebocoran Data Terulang, Aleg PKS: Pemerintah Tak Peduli dengan Jaminan Keamanan Data Rakyat KUTIPAN pemerintah mengeluarkan ang- ka kematian dari indikator Jakarta (01/09) --- Anggota Komisi IX DPR penanganan Covid-19 dengan Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani alasan input data tidak valid. Anggota Komisi IX DPR RI menilai adanya dugaan kebocoran data Lalu, bagaimana jika ada pada aplikasi eHAC Kementerian Keseha- kebocoran data dan kemudian \"Jika rakyat enggan berpartisipasi tan akan berdampak pada menurunnya disalahgunakan untuk membu- mengisi data maka upaya pemantauan kepercayaan masyarakat pada aplikasi at kekacauan?\" tanya Netty. sejenis yang dikeluarkan pemerintah. mobilitas masyarakat untuk Oleh karena itu, Netty mengendalikan penularan kasus akan \"Dugaan kebocoran data dapat memberikan bukti adanya meminta pemerintah agar semakin sulit dilakukan. Begitu juga menurunkan kepercayaan jaminan keamanan, bukan menyelesaikan kasus tersebut terkait dengan pantauan orang sudah masyarakat terhadap aplikasi cuma janji-janji. Jangan dan melakukan evaluasi besutan pemerintah. Rakyat salahkan jika rakyat curiga dan terhadap sistem aplikasi data tervaksin atau belum” dipaksa secara administratif enggan menggunakan aplikasi secara menyeluruh. untuk menggunakan aplikasi pedulilindungi,\" katanya. lah pada rakyat. Perbaiki sistem Selain itu, kata Netty, tertentu, tapi keamanan data \"Kebocoran data rakyat dengan melibatkan tenaga libatkan aparat keamanan mereka tidak dijamin oleh \"Jika rakyat enggan berpar- sudah terjadi beberapa kali. expert yang mampu melindungi untuk mengusut kejahatan pemerintah,\" kata Netty dalam tisipasi mengisi data maka Sejak 2020 kita mendengar keamanan sistem aplikasi. Ada siber ini agar peretasnya keterangan medianya, Rabu upaya pemantauan mobilitas tentang kebocoran data BPJS, banyak anak bangsa yang tertangkap dan dihukum. (01/09). masyarakat untuk mengenda- data NIK, data nomor Hp dan cerdas dan pintar,\" ujarnya. likan penularan kasus akan data lainnya. Mengapa bisa Netty juga mempertanya- semakin sulit dilakukan. Begitu terjadi berulang? Apakah kan keamanan data di aplikasi juga terkait dengan pantauan pemerintah tidak belajar dari pedulilindungi yang menjadi orang sudah tervaksin atau pengalaman? Jangan-jangan syarat melakukan perjalanan belum,\" tambahnya. selama ini pemerintah memang selama PPKM. 'cuek bebek' saja dengan Menurut Netty, kebocoran kegelisahan rakyat soal jaminan \"Bagaimana kemananan data jika disalahgunakan tentu kemanan data,\" ungkapnya. data di aplikasi pedulilindungi? dapat menimbulkan kekacauan Apakah ada jaminan data tidak pada validitas data Covid-19. Sebagai bentuk pertang- bocor? Pemerintah harus gungjawaban publik, kata Netty, \"Beberapa waktu lalu seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat. \"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOLASE KUTIPAN KEBOCORAN DATA E-HAC DPR - RI PEMERINTAH TAK PEDULI KEAMANAN DATA RAKYAT Aplikasi eHAC yang Sukamta: Keaman- lemahnya keamanan data di Mufida: Harus dibuat olehh an data tutup celah Indonesia sangat merugikan ada tindakan Kementerian Kejahatan Cyber konsumen dan mengancam yang tegas Kesehatan (Kemenkes) masa depan perdagangan digital untuk menampung data “Maraknya kasus penipuan di Indonesia e-Hac erat kaitannya dengan telusur Covid-19 serta online, saya yakin terkait dengan sistem penaganan Covid-19 di berisi identitas lengkap bocornya data pribadi masyara- Netty: Menurunkan Indonesia. Terlebih sistem yang seseorang yang hendak kat. Artinya keamanan data Kepercayaan Apli- baru terhubung dengan aplikasi bepergian, ditemukan pribadi yang kuat akan menutup kasi Pemerintah Pedulilindungi yang memuat data alami kebocoran. banyak celah kejahatan cyber vaksinasi. Meski sudah ada Temuan ini “Dugaan kebocoran data dapat jaminan data di PeduliLindungi disampaikan oleh Tim Amin: Merugikan menurunkan kepercayaan aman, lewat kasus ini peneliti vpnMentor, masa depan masyarakat terhadap aplikasi seharusnya ada tindakan tegas Noam Rotem dan Ran Indonesia besutan pemerintah. Rakyat guna memulihkan kepercayaan Locar. dipaksa secara administratif publik. “Ditengah boomingnya untuk menggunakan aplikasi pemanfaatan e-commerce di tertentu, tapi keamanan data Indonesia, terlebih lagi Indonesia mereka tidak dijamin oleh baru saja meratifikasi perjanjian pemerintah” e-commerce Asean. Maka fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

KOMISI X FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 7 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua Komisi X FPKS Tolak Aturan Sekolah Penerima BOS Harus Minimal Punya 60 Murid KUTIPAN kemanfaatan belajar bagi seluruh peserta didik yang Semarang (06/09) --- Wakil Ketua Komisi X bersekolah di jenjang Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih Pendidikan dasar dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI menolak beleid PermendikbudRistek nom- menengah, sesuai dengan or 6 tahun 2021 yang mensyaratkan seko- amanat program wajib belajar. “Pada dasarnya BOS digunakan untuk lah penerima Bantuan Operasional Sekolah kemanfaatan belajar bagi seluruh peserta (BOS) minimal harus memiliki 60 murid. “Jadi bukan semata untuk sekolahnya, tapi untuk murid didik yang bersekolah di jenjang “Aturan ini mendiskriminasi mengikuti pendidikan dasar dan yang bersekolah di situ, karena Pendidikan dasar dan menengah, sesuai hak dasar anak-anak Indonesia pemerintah wajib membiayainya basis perhitungan besaran BOS dengan amanat program wajib belajar. Jadi untuk bersekolah dan melang- berdasarkan jumlah murid,” gar konstitusi kita,” tegas Fikri “Kewajiban ini secara urai dia. bukan semata untuk sekolahnya, tapi di Jakarta, Senin (06/09). leterlijk atau harfiah, sehingga untuk murid yang bersekolah di situ, BOS menjadi hak setiap anak Diskriminasi atas sekolah karena basis perhitungan besaran BOS Politisi Partai Keadilan sekolah di Indonesia untuk dengan jumlah murid di bawah Sejahtera ini menyatakan, menikmatinya tanpa kecuali,” 60 orang juga berpotensi berdasarkan jumlah murid” aturan yang membatasi sekolah jelasnya. menimbulkan kesenjangan penerima BOS harus memiliki yang tajam bagi daerah-daerah tidak dapat digabungkan BOS regular. siswa minimal 60 orang Adanya persyaratan jumlah pada kondisi tertentu. dengan sekolah lain. Namun, “Padahal prinsip dasar tersebut menyalahi konstitusi murid bagi sekolah penerima menurut Fikri penetapan negara secara umum. dana BOS tertera dalam Per- “Misalnya di daerah sekolah dengan kondisi Konstitusi kita adalah bagaima- mendikbudRistek nomor dengan geografi dan biografi khusus/ tertentu itu hanya akan na pemerintah menyelenggara- Preambule (pembukaan) 6/2021 Pasal 3 ayat (2) huruf d yang tidak menguntungkan,” memperpanjang jalur birokrasi kan pendidikan yang merata UU Dasar menegaskan tujuan tentang Sekolah Penerima Dana kata dia. bagi sekolah-sekolah yang dan berkeadilan , termasuk negara salah satunya untuk BOS Reguler. berhak untuk menerima dana dalam alokasi dana BOS,” mencerdaskan kehidupan Walaupun di pasal 3 ayat tutupnya. bangsa,” imbuhnya. Ketentuan tersebut (3) PermendikbudRistek no.6/ berbunyi, 'memiliki jumlah 2021 tersebut mengecualikan Fikri menambahkan, tuju- peserta didik paling sedikit 60 sekolah dengan kondisi an alokasi dana BOS sudah (enam puluh) peserta didik tertentu, antara lain sekolah di sesuai dengan amanat UUD selama 3 (tiga) tahun terakhir'. daerah khusus yang ditetapkan 1945 Pasal 31 ayat (2), bahwa oleh kementerian, dan sekolah Setiap warga negara wajib Fikri menyatakan, pada yang diselenggarakan dasarnya BOS digunakan untuk pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI X FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 10 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Permendikbud Dana Bos Tuai Polemik, Komisi X FPKS: Pendidikan Adalah Hak Setiap Anak Bangsa! KUTIPAN berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk Jakarta (09/09) --- Anggota Komisi X DPR yang rendah dan secara RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah mendesak Menteri Pendidikan tidak menentukan buruknya lain berdasarkan usulan kepala H. MUSTAFA KAMAL, S.S. dan Kebudayaan (Mendikbud) kualitas suatu sekolah. Jika Dinas kepada Menteri. Anggota Komisi X DPR RI Nadiem Makarim untuk meru- tidak dirubah akan banyak bah ketentuan pada Peraturan sekolah yang tutup karena “Apalagi sekolah yang “Itu bisa berdampak pada drop out nya Menteri Pendidikan dan menurunnya kesempatan berada di daerah 3T (terdepan, peserta didik dan para guru menjadi Kebudayaan (Permendikbud) mendapatkan dana BOS. terluar dan tertinggal), ini akan Nomor 6 Tahun 2021 tentang semakin memperpanjang jalur pengangguran. Apabila memang benar Petunjuk Teknis Pengelolaan “Itu bisa berdampak pada birokrasi bagi sekolah-sekolah karena kualitas yang buruk, seharusnya Dana Bantuan Operasional drop out nya peserta didik dan tersebut karena mereka berhak Pemerintah hadir meningkatkan kualitas Sekolah (BOS) Reguler. para guru menjadi penganggur- menerima dana BOS regular, sekolah-sekolah kecil tersebut. Bukan an. Apabila memang benar seharusnya kita mempermudah Ketentuan tersebut, kata karena kualitas yang buruk, anak bangsa mendapatkan malah menghentikan dukungan, ini Mustafa, adalah syarat sekolah seharusnya Pemerintah hadir pendidikan yang berkeadilan” tindakan tidak bertanggung jawab” penerima dana BOS reguler meningkatkan kualitas sekolah- tambah Mustafa. harus memiliki jumlah peserta sekolah kecil tersebut. Bukan didik paling sedikit 60 (enam malah menghentikan Terakhir Mustafa juga puluh) peserta didik selama 3 dukungan, ini tindakan tidak mengapresiasi langkah Aliansi (tiga) tahun terakhir. bertanggung jawab,” tegas Organisasi Penyelenggara Mustafa yang juga Anggota Pendidikan yang terdiri dari “Ketentuan ini akan sema- Fraksi PKS ini. Majelis Dikdasmen PP kin memperlebar kesenjangan Muhammadiyah, LP Ma'arif pendidikan antar anak bangsa. Disebutkan juga dalam PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Apalagi saat ekonomi sulit di pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 pada dan Majelis Nasional masa pandemi seperti ini. Saya aturan tersebut tentang Pendidikan Katolik yang minta Mendikbud untuk pengecualian jumlah bagi menolak aturan tersebut karena merubah ketentuan tersebut,” sekolah yang berada di Daerah dinilai diskriminatif dan dan kata Mustafa Kamal pada Khusus yang ditetapkan oleh tidak memenuhi rasa keadilan Selasa (07/09/2021). Kementerian dan sekolah yang sosial. diselenggarakan oleh Selain itu, menurut Musta- Pemerintah Daerah yang Selengkapnya kunjungi fa, sedikitnya jumlah siswa fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI X FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 2 September 2021 REPUBLIK INDONESIA BSNP Dibubarkan, Anggota Komisi X FPKS: Mubazir dan Sembrono KUTIPAN Pendidikan merupakan turunan Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T amanah UU Sisdiknas di pasal Anggota Komisi X DPR RI Jakarta (01/09) --- Terbitnya Permendik- 35 yang menyebutkan: budristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang 'pengembangan standar “Penyelenggara pendidikan di negeri ini Organisasi dan Tata Kerja Kementerian nasional pendidikan serta tidak hanya dinaungi oleh Kemendikbud- Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekno- pemantauan dan pelaporan ristek. Ada sekolah dan kampus di bawah logi memunculkan reaksi keras dari anggo- pencapaiannya secara nasional Kementerian Agama, juga ada sekolah dan ta Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah. dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan kampus di bawah Kementerian dan Pasalnya, menurut Ledia, pada dan berencana menggantinya pengendalian mutu pendidikan.' Lembaga lain, semisal sekolah dan kampus pasal 334 menyatakan dengan pembentukan Badan yang berada di bawah Kementerian Kese- mencabut peraturan-peraturan Standar, Kurikulum, dan Selanjutnya pada bagian hatan. Maka semua urusan pengembang- terkait kedudukan BSNP yang Asesmen Pendidikan yang penjelasan dinyatakan bahwa sesungguhnya merupakan turu- berada di bawah unit kerja 'badan standardisasi, an, pemantauan, pengendalian Standar nan amanat Undang-undang Kemendikbudristek dan penjaminan, dan pengendalian Nasional Pendidikan menjadi amanah Sistem Pendidikan Nasional bertanggung jawab kepada mutu pendidikan bersifat BSNP ini. Tidak bisa diatur oleh badan yang (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003. Menteri sebagaimana mandiri pada tingkat nasional tercantum di Pasal 233. dan propinsi.' hanya ada di level unit kerja “Mas Menteri coba belajar Kemendikbudristek,\" . dulu soal tata aturan “Tidak hanya persoalan Maka menghapuskan ba- perundangan negara, nanya labrak tata aturan perundangan dan mandiri ini adalah menga- deh sama staf ahlinya sebelum yang ini merupakan kesalahan baikan amanah UU yang nota- keluarkan regulasi. Biar nggak mendasar dari seorang Menteri bene secara hierarki perunda- bikin regulasi yang sembrono, dalam menjalani kegiatan ngan lebih tingggi kedudukanya labrak tata aturan. Amanah bernegara, ketentuan yang dari Peraturan Menteri. Undang-Undang mau dimentah- dikeluarkan Mas Menteri ini kan sama Permendikbudristek, juga punya beberapa masalah Kedua, ketika bicara gimana ceritanya,” kata Ledia yang bisa menghambat Bicara Standar Nasional mengkritik dengan pedasnya. pemberian dukungan pada Pendidikan, maka sifat peningkatan kualitas sistem cakupannya adalah lingkup Lewat Permendikbudristek pendidikan kita,\" ungkapnya. pendidikan secara nasional. Nomor 28 Tahun 2021, Nadiem Baik lingkup pendidikan yang Makarim membubarkan Badan Pertama, kata Ledia, berada di bawah Kemendikbud- Standar Nasional Pendidikan Badan Standar Nasional ristek, Kemenag maupun Kem- enterian dan Lembaga lainnya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI X FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 2 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota FPKS Pertanyakan Aspek Keadilan dan Pemerataan DAK Fisik Pariwisata KUTIPAN harus dirasakan setiap daerah tanpa menganak tirikan daerah Jakarta (02/09) --- Politikus Perempuan lain. Justru daerah-daeah yang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil berada di daerah 3T harus Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, mendapatkan perhatian lebih mempertanyakan komitmen Pemerintah serius. dalam memajukan ekonomi daerah. Dalam rapat dengan Hal tersebut diungkapkan 12 Kabupaten dan 1 Kota Kementerian Pariwisata dan Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag Sakinah dalam rapat dengan dengan destinasi pariwisata Ekonomi Kreatif ini pun Sakinah Anggota Komisi X DPR RI Menteri Pariwisata dan yang tidak kalah indahnya berharap agar masyarakat yang Ekonomi Kreatif, Rabu, dengan provinsi-provinsi lain. akan mengakses bantuan BIP “Jagan terlalu dipersulit, kami ini di (01/09/2021). Kami merasa heran apa yang bagi pelaku ekonomi kreatif Sulawesi Tengah sudah sering menjadi kendala, sehingga lebih dipermudah. “Hari ini saya dan seluruh pemerintah tidak melirik mendapatkan cobaan berulang-ulang. masyarakat Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah,\" ungkapnya. “Jagan terlalu dipersulit, Pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan setelah mendengar pemaparan kami ini di Sulawesi Tengah dari pak menteri tadi sekali lagi Anggota Komisi X DPR RI sudah sering mendapatkan BIP harus memenuhi persyaratan yang harus mengelus dada. Karena ini juga mempertanyakan cobaan berulang-ulang. Pelaku banyak dan susah. Kami berharap saat ini dan sampai tahun 2022 komitmen Pemerintah dalam ekonomi kreatif untuk nanti masyarakat Sulawesi Te- melaksanakan asas keadilan mendapatkan BIP harus pemerintah tidak hanya memperhatikan ngah tidak mendapatkan aloka- dan pemerataan. memenuhi persyaratan yang pengusaha yang besar saja tapi juga harus si DAK Pariwisata,” ungkapnya. banyak dan susah. Kami memperhatikan pengusaha kecil. Karena Aspek keadilan dan berharap pemerintah tidak Kalua kita melihat pemerataan ini sangat penting hanya memperhatikan dari yang kecil ini Indonesaia akan pemaparan yang disampaikan agar tidak terjadi ketimpangan pengusaha yang besar saja tapi mendapatkan keberkahan” pak Menteri terkait dengan dan kecemburuan juga harus memperhatikan lokasi DAK bidang pariwisata antardaerah,“ tutur Anggota pengusaha kecil. Karena dari tahun 2022 terdapat 93 DPR RI yang selaku konsisten yang kecil ini Indonesaia akan Kabupaten/Kota yang terletak dengan aspirasi Dapilnya,\" mendapatkan keberkahan,” di 20 Provinsi. Tentunya kami ujarnya. pungkasnya. sangat merasa prihatin. Distribusi dan alokasi \"Sulawesi Tengah terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI X FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 8 September 2021 REPUBLIK INDONESIA Legislator PKS Soroti Kebijakan BOS yang ‘Diskriminatif’ KUTIPAN jumlah peserta didik per sekolah yang terdaftar di Data Jakarta (08/09) --- Anggota DPR RI dari Pokok Pendidikan (Dapodik). Dr. H. FAHMY ALAYDROES, Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menanggapi MM, M.Ed kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan \"Dana BOS ini sangat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). membantu pihak sekolah untuk Anggota Komisi X DPR RI melancarkan operasional Menurut Fahmy, Permendikbud sekolah tertentu. sekolah sehari-hari. Terlebih di “Dana BOS ini sangat membantu pihak Nomor 6 Tahun 2021 tentang \"Adanya ketentuan ini saat pandemi yang sudah ber- sekolah untuk melancarkan operasional Petunjuk Teknis Pengelolaan langsung 1,5 tahun, memaksa Bantuan Operasional Sekolah dimaksudkan untuk ‘memaksa’ sekolah untuk menyiapkan sekolah sehari-hari. Terlebih di saat (BOS) Reguler, khususnya sekolah yang jumlah peserta segala perangkat TIK dan alat- pandemi yang sudah berlangsung 1,5 Pasal 3 ayat (2) huruf d telah didiknya sedikit hendaknya alat penunjang lainnya guna menuai kegaduhan. bergabung dengan sekolah lain menunjang pembelajaran jarak tahun, memaksa sekolah untuk demi alasan efisiensi. Besarnya jauh ataupun pembelajaran menyiapkan segala perangkat TIK dan alat- \"Sejumlah ormas besar dana BOS di tahun 2021 tatap muka-terbatas,\" urai menolak dan menganggap sebesar Rp 53,4 triliun yang Anggota DPR RI Dapil Jawa alat penunjang lainnya guna menunjang kebijakan (penyaluran BOS) akan dibagi kepada 216.662 Barat V ini. pembelajaran jarak jauh ataupun tersebut tidak memenuhi rasa sekolah di jenjang SD, SMP, keadilan sosial, alias SMA, SMK dan SLB di Selain itu, kata Fahmy, da- pembelajaran tatap muka-terbatas.” diskriminatif. Peraturan Menteri Indonesia. Dana tersebut na BOS juga sangat diperlukan tersebut menyebutkan bahwa berasal dari Dana Alokasi untuk membantu menambah oleh masyarakat (Yayasan), sebelum Indonesia merdeka. dana bantuan sekolah (BOS) Khusus (DAK) non fisik, APBN kesejahteraan para guru, ter- atau oleh ormas-ormas Mereka tetap konsisten dan hanya diberikan kepada 2021,\" papar Fahmy. utama yang berstatus honorer. keagamaan yang sangat peduli bersemangat menyelenggara- sekolah yang memiliki jumlah kepada Pendidikan. kan Pendidikan, meskipun peserta didik paling sedikit 60 Besaran dana BOS yang \"Hakikatnya Dana BOS itu jumlah muridnya tidak banyak,\" orang selama tiga tahun diberikan kepada sekolah pada diberikan untuk membantu \"Bahkan ormas semisal tandasnya. terakhir,\" ungkap Anggota tahun ini, kata Fahmy, sekolah-sekolah yang Muhammadiyah sudah ber- Komisi X DPR RI ini. disesuaikan dengan kondisi mengalami kesulitan dalam hal khidmat di bidang Pendidikan Selengkapnya kunjungi sekolah penerima, tergantung keuangan, dan kebanyakan sejak awal mereka berdiri, jauh fraksi.pks.id Dengan perkataan lain, dari daerahnya yang dihitung sekolah-sekolah yang berada di imbuh Fahmy, dana BOS tidak berdasarkan dua metode, yakni: daerah tertinggal,\" pungkasnya. akan diberikan kepada sekolah Indeks Kemahalan Konstruksi yang jumlah muridnya kurang (IKK) dari Badan Pusat Statistik, Diantara sekolah-sekolah dari 60 orang, dengan dan Indeks Besaran Peserta yang patut mendapat bantuan pengecualian bagi sekolah- Didik (IPD) yaitu berdasarkan itu, kata Fahmy, tentu saja ada sejumlah sekolah yang jumlah muridnya tidak banyak. Kebanyakan sekolah-sekolah yang muridnya sedikit dikelola fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI XI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 29 Agustus 2021 REPUBLIK INDONESIA Rapat dengan OJK, Aleg PKS Dorong Keberadaannya Bisa Dirasakan Lebih Luas oleh Bank Kecil dan UMKM KUTIPAN lim, tetapi belum terkoneksi de- ngan keberadaan bank syariah Jakarta (28/08) --- Komisi XI DPR RI di hati masyarakat,” ujar Anis. Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si melakukan rapat dengan Ketua Dewan Anggota Komisi XI DPR RI Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ketua DPP PKS Bidang pada Kamis (26/8/2021). Ekonomi dan Keuangan ini memberikan saran kepada OJK Dalam rapat yang dilakukan rangka untuk mengakselerasi agar bisa mengkaji lebih dalam SDM yang dibutuhkan bank Syariah tentu secara virtual ini, OJK mema- peran-peran bank umum. mengenai strategi OJK untuk berbeda dengan SDM yang dibutuhkan parkan 3 Peraturan OJK (POJK) mencapai manfaat-manfaat bank konvensional. Tidak hanya aspek yaitu POJK No.12/POJK.03/ “Saya juga tertarik dengan yang menjadi sasarannya. manajerial saja yang perlu dikuasai akan 2021 tentang Bank Umum, salah satu manfaat dari tetapi karena karakteristik bank syariah POJK No.13/POJK.03/2021 Peraturan OJK (POJK) ini yaitu Enam manfaat yang di- dengan karakteristik bank konvensional tentang Penyelenggaraan manfaat yang pertama keseta- sampaikan OJK dari POJK yang berbeda, maka penguasaan akan nilai- Produk Bank Umum dan POJK raan antara bank konvensional diluncurkannya adalah Keseta- nilai syariah itu juga sangat dibutuhkan. No. 14/POJK.03/2021 tentang dan Syariah,” kata Anis. raan antara Bank Konvensional Peningkatan kualitas SDM ini juga belum Perubahan atas POJK No. dan Syariah, Mendorong Konso- nampak signifikan” 34/POJK.03/2018 tentang Menurut Anis, POJK ini lidasi dan Sinergi antar Bank, Penilaian Kembali Pihak Utama mempercepat transformasi Konektifitas dan Kolaborasi, mukan sejumlah kendala. Apa- Indonesia sebanyak 64,2 juta Lembaga Jasa Keuangan. digital yang berlaku untuk bank Mendorong Efisiensi Ekonomi, lagi jika bicara tentang UMKM. unit. Dan baru 10 juta unit yang syariah dan konvensional. Pemberdayaan Bank Skala Kecil sudah go digital. Anggota Komisi XI DPR RI dan Meningkatkan Inklusi Menurut data yang di rilis dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, Sebagaimana diketahui Keuangan. oleh Kementerian Koperasi dan Selengkapnya kunjungi menyampaikan catatan dan bersama bahwa perkembangan UMKM, jumlah UMKM di fraksi.pks.id masukan untuk OJK. bank syariah masih belum Menanggapi manfaat yang sepesat bank konvensional. pertama, Anis mengatakan Membuka Karenanya, bank Syariah belum “OJK perlu memperdalam kajian pembicaraannya, Anis yang juga bisa berlomba dengan bank dan perencanaan mengenai menjabat sebagai wakil ketua konvensional. Hal ini dapat strategi yang akan dilaksanakan Badan Akuntabilitas Keuangan dilihat dari tingkat literasi dan agar bisa mempercepat trans- Negara (BAKN) DPR RI ini inklusi keuangan syariah yang formasi digital yang berlaku memberikan apresiasi kepada belum mencapai 10%. untuk bank syariah dan bank OJK yang responsif menerbit- konvensional.” kan aturan-aturan dalam “Ini mengakibatkan market share bank syariah yaitu warga Anis juga menyampaikan negara kita yang mayoritas mus- bahwa persoalan digital untuk bank-bank kecil & Bank Perkre- ditan Rakyat (BPR) masih mene- fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BKOERMIITSAI XFRI AKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | JKuammaist 23 SSeepptteemmbbeerr 22002211 REPUBLIK INDONESIA ALenggigsloattaorFPKS:PPeermtaenryinaktaahn HAsaprueskEKxetaradiWlanasdpaanda dPaenmRereadtaamanKDeAinKgiFnisaink PTearrhiwadisaaptaUtang KUTIPAN pheamruesrdinirtashamkaenngsaeltoiakpasdiakaenrah staenbpeasamr eRnpg4an0a5k,8t7iritkrailinundauenrtauhk LJaekgaisrltaato(0r 2Fr/a0k9s)i -P--KPSoliintikmusenPgearetamkpaunan lpaeinm. bJuaysatrruandabeurnagha-duateaanhg.yang berad\"aIndi mi deanejraadhi r3eTkohradruasn bisa pPeamrtaeiriKnetahdijluagnaSmejeamhtpeerarh(aPtKikSa)nDbaepbilan mlebeinhdbaepsaatkr alangpi edrihtahtiuan lebih skerdieups.annya ditengah posisi SbunlagwaeustiaTnegngyahn,gShaakriunsahditAaljnugfrgiu, ng APBN utangDyaalanmg trearupastmdenignagnkat,\" uKnegmkeanpteJurinaanidPia. riwisata dan myaenmg pmeerrtaunpyaakkaannukaonmgidtmareinraPkeymatedrianltaamh EkonoOmleihKkraeraetnifainiyap,uPnrSiaaaksinaal h Lbaemrhpauranpg aingiamr menagsinyagraatkatnyang djaanlagkma mpaenmjaanjugkdaannetkidoankommiedmapeerarhi.tung- kaekpaandmaepnegmakesrienstabhatnetrukaanitBIP dbagmippaeklankeugeaktiofndoemngi aknreatif kan dengan cermat tingkat produktivitas mlebeilhondjiapkenrymauudtahn.g terhadap Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sSHaaekltitneiaarshpedbaurltuadmpiuirnaagphkaatpydkaeannngagndiked1le2unKagaarbnkudapeansttei.nnadsai npa1riKwoistaata kesin“aJmagbaunngtearnlafliuskdaipl.eArlsouklaits, i Anggota Komisi X DPR RI bkaemlani ijnaiudni tSuuklabwaeyasri Tbeunnggaah Menteri Pariwisata dan yang tidak kalah indahnya usutadnaghbseerrbinagndminegndluarpuastkdaenngan “Jagan terlalu dipersulit, kami ini di tceorbuasamnebneirnuglakantgn-uyalajnugm. lPaehlaku Dr. ISru. lHaw. eAsi. TJeUnNgaAhIsDuIdAahUsLeYri,nMg .M. EJakkoanrotam(i0K3r/e0a9tif),-R--aKbeum, enterian dteernugsabneprurotavningsiju-pgraovainksainlain. uektaonngompeimkreeraintitfauhn. tuk mendapaAtnkgagontacKoombisai XaI DnPRbReI rulang-ulang. mend\"aBpeabtaknanbuBnIPgahaurtuasng yang Pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan K(0e1u/a0n9g/a2n0(2K1e)m. enkeu) Kbearmbai mhaeyraaspaadhaersaitnuapsia yang amkeamnednibuahyiapreprseymaeraritnatnahyatnaghun “BBIPebhaanrubsumngeamuetnaunhgiypaenrgsyaakraantadnibyaaynagr dbaepnyaankadkaann smuesnaghu. rKaanmgi menc“aHtatriuintainsgayPaedmaenrisnetaluhruh mpeenndjadpiaktaendnaelgaa, rsaehyainngggma akin fblekrhsaibrialiptapsebmeelarinnjtaafhistkidaal kyang bapneymakerdinatnashutsaahhu.nKdaempiabnearhkaarnap dhiamnayanfmaaetmkapneruhnattuikkan pmemenegriunrtaanhgtiidflaekkshiabniliytaasmbeemlapnejarhfaistikkaaln hminagsgyarakahtirSJulai w20es2i1Tetenlgaahh pteermpuerruinkt,a\" hujtaidr aJuknmaiedlirdikalam kpepnegnutsianhganyarankgybaet ssaerpseartjai tapi peynagnugsadhimaaynafnagatbkeasnarusnatujak tkaeppiejungtianghaanrus ajunggaghaararunskmeseemhaptearnh,atikan mermakpyearthasetipkearntipaennggguasraahnakkeesceihl.aKtaanre, na mseetenlcaahpmaiesnedbeensgaarrRppe6m.5a7pa0r,1a7n Sriluislaywaensgi dTeitnegriamha,\". uKnagmkaispnya. pendguidsiakhana,kdeacnil.pKearlrienndaundgaarni syaonsigalk,\"ectuiltiunpi IJnudnoanideis.aia akan pednadriidyaiknagnk, edcainl ipnei rInlinddonuensgaainasaoksaianl” tdrailriui npaaktamuennateikri0t,a2d3i speekrsaelinlagi (02/0A9n/g2g0o2ta1K) omisi X DPR RI mendapatkan keberkahan,” mendapatkan keberkahan” pungkasnya. dhariubsumlaennsgebluesludmadnaya. Kyairteuna ini jugLaebmihemlapnejurt,aLneyagiksalantor seabaet sinairdRapn6s.a5m5p4a,5i 6tathruilinun2.022 kFroamkistimPeKnSPinemi meeringtaahtadkaalnam nantiMmeansaynagragkaapti Shualaitwue,si Te- mpeemlaekrsinatnaahkjaungasas keadilan AnngaghgottiadaKkomeisnidXaI pDaPtRkaRnI,aloka- dmaenmppeemrhearatitkaaannb. eban bunga sJui nDaAiKdiPAaurliywmisaetnau,”tuurknagnkabpanhywa.a utangAysapnegk hkaeraudsiladnitadnagngung pemeKrianltuaahkhitaarumselihat pAePmBNeryaatnaagnmineriuspaankgant pueanntging pmeemnainpgakraatnkaynankgewdiassapmapdaiaknan adgaarirrtaidkayakttdearjlaadmi kjaentigmkpaangan pdakn Mmenretedraimterkkeainitgdineanngaunntuk dpanjakencgedmabnutriduakn ltoekruasibDeAruKtabnidga. ng pariwisata amnetmarpdearehriatuhn,“gtkuatnurdAenngggaonta tahun\"T2id0a2k2dtieprudnagpkaitri9b3ahwa DcePrRmRatI ytiannggkasteplarkoudukkotnivsiitsatsen Kbealbaunpjaatpeenm/Keoritnatayhanpgatdearlseetakktor dsetniagpanruapsipaihraysainDgadpiiklneyluaa,\"rkan. dkei s2e0hPartoavni,npsei.rTlienndtuunngyanksaomsial ujarnyDaa.lam Rancangan shanrugsattemruesradsiapeprrtiahhaatinnk. an AnggaDriasntriPbeunsdi adpaantalnokdaasni bahka\"SnudlaitwinegskiaTteknagna,htettearpdiapat DBealnaanjAaloNkeagsai rKah(uRsAuPsB(ND)A2K0) 22 fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI