PKSPARLEMEN EDISI I NOVEMBER 2O21

PKSPARLEMENENEWSLETTER FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR - RI KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF Edisi November Tahun 2021 No. 22 Drs. Hamid Noor Yasin, M.M. KA Cepat Jakarta-Bandung: Bukan Untuk Rakyat

CATATAN REDAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 3 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Kebijakan Kita benar-benar prihatin dan sedih para Yang Tidak pengambil kebijakan mengambil keuntungan di tengah pandemi. Dikala Bijak banyak keluarga kehilangan nyawa dan orang tua mereka mengatur strategi mencari sedikit cara menangguk laba. Di Hulu merumuskan peraturan, di hilir mencari peruntungan. Kebijakan lahir dari menjadi kewajiban yang berkeluh kesah atas kondisi Oktober 2021 mencapai Dikala banyak keluarga proses perumusan yang diterapkan secara massif. kehilangan nyawa dan orang panjang dan seksama, Terbukti kala itu upaya 3T atau tersebut \"Bagaimana membuat Rp2,27 triliun melonjak drastis tua mereka mengatur strategi meski pada akhirnya merespon tindakan melakukan tes COVID- mencari sedikit cara menang- tentang situasi yang terkini. 19 (testing) tidak maksimal, kebijakan tapi tidak dibandingkan dengan bulan guk laba. Di Hulu merumuskan Dalam kebijakan bukan sekedar padahal penelusuran kontak peraturan, di hilir mencari keputusan dan perintah, di erat (tracing), dan tindak lanjut dipublikasikan dengan baik. Juni senilai Rp 523 miliar. peruntungan. dalamnya ada kebijaksanaan berupa perawatan pada pasien serta berorientasi pada COVID-19 (treatment) adalah Harga tinggi, kasus rendah,\". Pembuat kebijakan mem- Publik bukan enggan menciptakan manfaat bagi salah satu upaya utama menunaikan keputusan dari publik. Rumitnya hari-hari ini penanganan COVID-19. Tentu kita semua ingin berikan penjelasan syarat tes kebijakan, namun jika 'janggal pembuat kebijakan seperti dan ganjil' tentu ada sejuta mengabaikan prosedur normal Tapi anehnya kini kala tetap selamat dan sehat dalam PCR untuk semua konsumen tanya yang berkecamuk. Terle- cara kerja tersebut, karena pandemi agak 'mereda' bih aktivitas tersebut menyang- lebih sering menghasilkan kebijakan PCR diterapkan pada mengarungi pandemi ini. kita pesawat bertujuan mencegah kut angka dan terikat dengan sesuatu yang kontraproduktif seluruh moda transportasi, data yang tidak transparan, dengan apa yang dibutuhkan. padahal seharusnya mendorong juga sadar bahwa pandemi ini penularan pada libur Natal dan maka menjadi wajar publik kebijakan vaksinasi yang lebih mengernyitkan dahi dan mena- Belum lama ini gaduh massif. Tentu saja ini mengan- belum berakhir dan tidak tahun baru. Diperkirakan ada ruh curiga. proses perumusan kembali bergemuruh, kala dung tanya dan praduga, bahwa kebijakan yang kacau balau polymerase chain reaction kegiatan PCR ini lebih pada menutup kemungkinan lonjakan mobilitas pada masa seperti ini bukan sekali dua kali, (PCR) jadi beban karena orientasi bisnis semata, berkali-kali dan berulang kali kontraproduktif dengan daripada kebijakan kesehatan 'bergolak dan menggeliat' liburan itu. kita cukup terpera- dalam kurun waktu yang pan- kebijakan vaksinasi dan yang didasarkan pada kajian jang. Kita benar-benar khawatir kebijakan transportasi. Saat yang memadai. Sampai pada kembali seperti yang terjadi di ngah dan heran, ternyata dengan cara mengambil Pandemi mengganas, PCR tidak akhirnya Presiden Jokowi keputusan seperti ini... beberapa negara. Namun kebijakan PCR transportasi lahir kebijakan PCR yang tidak dari pada kepentingan terkoneksi dengan sistem pragmatis taktis bukan strategis kesehatan, sesungguhnya komprehensif. Setelah ada hanya akan melahirkan kesia- tekanan yang tinggi dari publik siaan karena semua berangkat pada akhirnya kemudian PCR dari motif dan proses yang tidak ditiadakan, terbukti bahwa ini sejalan. Data terpapar rupa dan jiwa tidak sejalan. disampaikan Direktorat Bea dan Kita benar-benar prihatin Cukai Kementerian Keuangan dan sedih para pengambil (Kemenkeu) yang mencatat nilai kebijakan mengambil impor alat tes PCR hingga 23 keuntungan di tengah pandemi. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat & Sukses Fraksi PKS DPR RI atas penganugerahan `Voices Of Democracy dan Rising Star of Democracy dalam Teropong Democracy Award 2021 fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 17 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA IKN Berpotensi Miliki Masalah Tanah, Aleg PKS Ingatkan BPN KUTIPAN Samarinda (17/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengingatkan kepada BPN terkait perlunya antisipasi potensi masalah pertanahan di lahan IKN yang akan dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut, disampaikan pria Kakanwil Kaltim Asnaedi dan KH. AUS HIDAYAT NUR yang akrab disapa Kang Aus Kakantah Samarinda Firman dalam Sosialisasi Program Ariefiansyah Singagerda, Aus Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur Strategis BPN di Hotel Aston Hidayat Nur yang merupakan Samarinda (16/10/2021). Anggota Komisi II DPR RI juga \"Lahan IKN berpotensi memiliki masalah pertanahan di mengingatkan terkait kawasan kemudian hari, ini harus menjadi perhatian sedini mungkin \"Lahan IKN berpotensi transmigrasi di Kutai memiliki masalah pertanahan Kartanegara. oleh BPN. Misalnya perkebunan kelapa sawit dan tanah di kemudian hari, ini harus garapan masyarakat, itu juga berpotensi konflik di lahan IKN” menjadi perhatian sedini \"Kawasan transmigrasi di mungkin oleh BPN. Misalnya Kukar berubah jadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan hutan, sementara para tanah garapan masyarakat, itu transmigran banyak yang sudah juga berpotensi konflik di lahan memiliki sertifikat. Ini juga IKN,\" ungkapnya. berpotensi konflik,\" ingatnya. Apalagi Kakanwil BPN Acara ini dihadiri oleh 75 Kaltim menjelaskan bahwa peserta dari Samarinda, Balik- payung hukum IKN belum ada. papan dan Kutai Kartanegara. Sebagai Anggota DPR RI Dapil \"Payung hukum IKN belum Kalimantan Timur, ada sehingga belum maksimal dalam pelayanan kepada Selengkapnya kunjungi masyarakat,\" jelas Asnaedi. fraksi.pks.id Selain itu, di hadapan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 13 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota DPR-RI bidang infrastruktur. Hamid Noor Yasin: Kecerobohan itu, tandas KA Cepat Jakarta- Bandung Bukan Hamid, nampak dari untuk Rakyat permasalahan yang membelit projek KA cepat saat ini. KUTIPAN Dimana konsorsium Indonesia, kekurangan setoran modal Jakarta (13/10) --- Anggota Komisi V DPR- karena cashflow yang berdarah- Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. RI Drs H Hamid Noor Yasin MM, darah akibat pandemi. Anggota Komisi V DPR RI menyatakan, Kereta Api (KA) cepat Jakarta- Bandung ternyata bukan untuk rakyat. Pembengkakan Di sisi lain, terjadi Meski demikian, untuk memper- asal Dapil IV Jateng (Wonogiri, ”Sejak awal, kami di Fraksi PKS telah taruhkan kredibilitasnya, Karanganyar, Sragen), menilai, pembengkakan kebutuhan menolak, walaupun pemerintah menjanji- pemerintah menyuntikkan dana projek KA cepat Jakarta Ban- anggaran dari perkiraan awal kan projek ini tidak akan menggunakan segar APBN agar projek dung tidak ada dalam rencana sekitar Rp 86 T sekarang APBN, sebab projek itu tidak mendesak”. tersebut tidak mangkrak dan induk perkeretaapian 2030. menjadi sekitar Rp 114 T, terus berjalan. akibat adanya penyesuaian sangat mempengaruhi aktivitas tor, tapi sekarang kenyataannya Kucuran Dana desain dan geografis. bisnis dan ekonomi di wilayah membebani APBN untuk ”Sejak awal, kami di Fraksi Ketika pemerintah mengingkari tersebut. Besarnya biaya mensubsidi investor. PKS telah menolak, walaupun janjinya dan meminta kucuran Hamid, menyebutkan, hal pembangunan KA cepat dan pemerintah menjanjikan projek dana bagi projek itu melalui semacam ini tentunya hanya kekhawatiran akan sedikitnya Terkait ini, Hamid, meng- ini tidak akan menggunakan PMN Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat terjadi karena penggunanya, mestinya harus ingatkan jangan sampai keua- APBN,” tegas Hamid sembari sebesar Rp 4,1 T, maka Fraksi perencanaan yang tidak menjadi perhatian serius. ngan negara terus terbebani menilai sebab projek itu tidak PKS dengan tegas kembali matang, sehingga butuh banyak oleh projek tersebut, dan juga mendesak. menolak. penyesuaian yang berakibat Membebani APBN jangan sampai BUMN strategis membengkaknya biaya hingga ”Tidak salah jika kemudian kita seperti PT KAI terseret masalah Karena, tambahnya, perge- ”Karena saat ini, sedang hampir 30 persen. memandang projek KA cepat ini keuangan, apalagi bila sampai rakan orang di lintas Jakarta- fokus berjuang melawan ternyata bukan untuk rakyat,” memicu kebangkrutannya. Bandung, masih bisa diako- pandemi Covid-19 dan Belum lagi prediksi saat tegas Hamid. Karena, pada modir menggunakan moda memulihkan ekonomi,” tegas operasional, nantinya ada awalnya akan dibangun inves- Selengkapnya kunjungi transportasi yang ada. Yakni KA Hamid, sembari menambahkan kekhawatiran KA cepat itu sepi fraksi.pks.id reguler maupun transportasi apalagi dengan utang BUMN peminat. Sebab tarifnya tidak darat lainnya melalui jalan tol yang semakin menggunung berpihak pada kemampuan dan jalan nasional. akibat banyaknya penugasan di rakyat. Tarip termurah (Kelas 2) sekitar Rp 300 ribu dengan Hamid, Anggota Legislatif waktu tempuh 45 menit. Tarip ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tiket KA reguler yang hanya Rp 90 ribu- Rp125 ribu, atau dibandingkan dengan moda lainnya seperti bus dan travel yang hanya Rp 65 ribu-Rp110 ribu, dengan waktu tempuh yang tidak berbeda jauh. Apalagi jika Ibu Kota Negara jadi pindah, tentunya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 9 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Legislator PKS: IKN Hanya Menambah Beban Negara KUTIPAN agenda prioritas, bukan yang lain. Pemerintah belum Jakarta (08/10) Anggota Komisi V Fraksi memenuhi standar prosedur PKS DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, aturan perundangan untuk memperjuangkan penolakan pemindahan memutuskan kebijakan krusial. ibu kota yang tercantum dalam Rancanan Kajian-kajian resmi yang Undang-Undang Ibu Kota Negara. melibatkan publik belum ada. Terutama kajian mengenai RUU IKN tersebut dipandang bersikap autis terutama Jakarta dan lokasi H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T oleh Suryadi bukan sebagai menyangkut kebijakan strategis. pemindahannya.” Suryadi Anggota Komisi V DPR RI agenda mendesak, terutama Semua masyarakat tentu ingin menambahkan. ditengah kondisi perekonomian mengetahui apa permasalahan “Dalam kondisi saat ini, pemulihan sektor Indonesia yang belum stabil di Jakarta? Apa dosa Jakarta?” Keputusan Fraksi PKS ekonomi dan kesehatan seharusnya akibat pandemi Covid-19. ujar Suryadi dalam wawancara sudah bulat untuk menolak PKS Legislative Corner RUU IKN tersebut setelah menjadi agenda prioritas, bukan yang lain. “Kalaupun kondisi (8/10/2021). mengkaji aspek permasalahan Pemerintah belum memenuhi standar pandemi ini menurun, secara makro dan mikro. Selain prosedur aturan perundangan untuk seharusnya itu menjadi Di sisi lain, PKS juga sudah dari segi prosedur yang mana memutuskan kebijakan krusial. Kajian- kesempatan pemerintah untuk melakukan kajian serta pembahasan kebijakan kajian resmi yang melibatkan publik ‘recovery’ perekonomian pendalaman terkait isu tersebut dilakukan secara tertutup, segi belum ada. Terutama kajian mengenai Indonesia, buat kebijakan yang dan belum melihat adanya substantif dari kebijakan Jakarta dan lokasi pemindahannya” tepat. Jangan gegabah dalam prioritas dan kepentingan tersebut juga menjadi melangkah” tandas Legislator untuk memindahkan ibu kota. pertimbangan. Yakni dalam Fraksi PKS tersebut. Ditambah dengan biaya mendiagnosa permasalahan anggaran yang tidak sedikit. secara objektif. Dalam pembahasan Angka 490 triliun barulah internal pemerintah, pemerat- itungan kebutuhan pemerintah, “Permasalahan dampak aan pembangunan menjadi sa- namun dalam realisasinya bisa pandemi masih belum lah satu alasan untuk memin- menjadi 2-3x lipat. Contohnya menemukan titik terang dan itu dahkan ibu kota. BAPPENAS dalam proyek kereta cepat menjadi kebutuhan mendesak. mengklaim bahwa pihaknya Bandung-Jakarta yang pada Maka apabila berdasarkan sudah melakukan kajian, perhitungan awalnya hanya 60 fakta empiris Jakarta masih namun sangat disayangkan, triliun namun kini realisasinya dianggap layak, mengapa harus naskah akademik tersebut mencapai lebih dari 100 triliun. melakukan pemborosan yang tersebut tidak dapat dipelajari berujung pada menambah terlebih dahulu oleh publik. “Dalam kondisi saat ini, beban negara?” tegasnya. pemulihan sektor ekonomi dan “Negara ini milik bersama, kesehatan seharusnya menjadi pemerintah seharusnya tidak fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 13 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Pendanaan Kereta Api Cepat dari APBN, Politisi PKS: Proyek ini Bermasalah! KUTIPAN (KCIC) sekarang. Legislator asal Sumbar ini Jakarta (12/10) --- Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menilai menegaskan, saat ini hampir ada persoalan besar dari proyek kereta semua anggota DPR, terutama cepat Jakarta Bandung. komisi VI dan V yang menjadi bagian dari pengawasan pelak- Bila dirunut kembali proses biaya sebesar 1,9 miliar dolar sanaan proyek kereta cepat ini Hj. NEVI ZUAIRINA persetujuan proyek ini, kata AS pada proyek kereta cepat. mendorong agar ada investigasi Anggota Komisi VI DPR RI Nevi, awalnya tidak ada jatah Yang menjadi Persoalan adalah, khusus terhadap proyek kereta modal negara untuk KAI tahun Negara mestinya menunaikan cepat Jakarta-Bandung. “Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta ini sesuai UU APBN 2021. janjinya untuk tidak melibatkan cepat dan lain-lain belum prioritas di masa sepeserpun APBN, dan coba \"Saya mengusulkan, kalo \"Seiring berjalannya waktu cari solusi lain. Ini dana Negara perlu digesa agar audit dan pandemi dan rakyat sedang menderita. dan pengerjaan proyek mulai sangat besar yang mestinya investigasi proyek kereta cepat Pemerintah seharusnya berani menunda dilakukan, di tengah jalan, dapat digunakan untuk segera dilakukan sehingga proyek-proyek yang belum prioritas, untuk pemerintah memasukkan mempercepat mengatasi persoalan yang terjadi cepat usulan PMN Rp 7 triliun untuk pandemi dan mengembalikan dapat diselesaikan. lebih fokus pada program kerakyatan KAI,\" ungkapnya. perekonomian rakyat yang Transparansi sangat penting menyelesaikan pandemi sampai tuntas mayoritas terpuruk terdampak dimunculkan agar rakyat pun dan mengembalikan perekonomian rakyat Kondisi ini, kata Nevi, pandemi\", urai Nevi. dapat membantu mengawasi yang semakin hari semakin terpuruk” memunculkan kontroversial dengan rigid proyek yang dimana, jatah PMN untuk KAI Nevi yang juga Anggota melibatkan negara luar masuk pandemi dan rakyat sedang menyelesaikan pandemi sampai langsung muncul dalam Badan Anggaran DPR dalam investasi ini\", tukas Nevi. menderita. Pemerintah tuntas dan mengembalikan dokumen Nota Keuangan APBN Perwakilan FPKS mengatakan, seharusnya berani menunda perekonomian rakyat yang 2022, bagian outlook PMN semestinya Investasi kereta Politisi PKS ini proyek-proyek yang belum semakin hari semakin 2021. Dari usulan awal, tidak cepat dapat diperhitungkan menegaskan, hampir setiap prioritas, untuk lebih fokus pada terpuruk\", tutup Nevi Zuairina. semuanya dipakai untuk proyek secara matang karena ini tahun dana PMN diberikan ke program kerakyatan kereta cepat. proyek yang sangat besar BUMN, tapi anggarannya menelan biaya. Jangan sampai menguap begitu saja. \"Kami di Komisi VI telah pemerintah turun tangan Menurutnya, BUMN seharusnya melakukkan Rapat Dengar menyelesaikan dengan mengge- memberikan keuntungan bagi Pendapat (RDP) dengan dirut PT lontorkan dana dari APBN keti- Negara melalui deviden sebagai KAI Pada 2 September, dimana ka bermasalah seperti kasus PT PNBP. Tapi pada kenyataanya, PT KAI menyampaikan PMN ke Kereta Cepat Indonesia China justru saat ini malah jadi beban Komisi VI sebesar Rp4,1 triliun keuangan negara. karena ada pembengkakan \"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 11 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Proyek Kereta Cepat Akhirnya Ambil Jatah Rakyat, Pemerintah Korbankan APBN yang Sudah ‘Berdarah’ KUTIPAN dalam memutuskan proyek kereta cepat ini menyebabkan Jakarta (12/10) --- Anggota DPR RI dari perhitungan dalam studi Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam memberi kelayakan kereta cepat tersebut kritikan keras terhadap dikeluarkannya menjadi tidak akurat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, \"Dalam proses pemba- ngunannnya, KCJB mengalami yang merupakan perubahan Ecky berpendendapat pembengkakan biaya (cost ove- H. ECKY AWAL MUCHARAM atas Perpres Nomor 107 Tahun bahwa Perpres baru hanya akal- rrun). Awalnya, estimasi biaya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI 2015, tentang Percepatan akalan Pemerintah untuk proyek kereta cepat berkisar Penyelenggaraan Prasarana menggunakan dana APBN US$6,1 miliar, kemudian terjadi “Penambahan beban pajak harus dan Sarana Kereta Cepat untuk menyuntik proyek KCJB. lonjakan sebesar US$4,9 miliar dirasakan masyarakat, karena kebijakan Jakarta Bandung (KCJB). atau setara dengan Rp69 trili- ekstensifikasi pajak akibat shortfall yang \"Skema pendanaan yang un. Lonjakan biaya yang muncul kian dalam. Artinya bahwa adanya alokasi Perpres terbaru, kata Ecky, tertuang dalam Perpres baru akibat perhitungan anggaran APBN untuk hal yang tidak esensial dan me-nyebutkan beberapa berupa penyertaan modal EPC yang tidak akurat, pengu- perubahan regulasi, negara kepada pimpinan kuran lahan tidak tepat, lebih kepada pemenuhan hasrat diantaranya menyebut-kan konsorsium badan usaha milik keterlambatan proyek, serta Pemerintah dalam membangun proyek proyek KCJB dapat dibiayai oleh negara dan/atau penjaminan biaya pendukung lainnya yang KCJB tersebut, akan mencederai asas atau Anggaran Pendapatan dan kewajiban pimpinan konsorsium luput dianggarkan di awal, Ecky Belanja Negara (APBN), hal ini badan usaha milik negara, akan menyebutnya sebagai bukti bu- nilai keadilan dalam UUD 1945.” berlawanan dengan peraturan membuat APBN semakin berat,\" ruknya perencanaan Pemerin- sebelumnya. jelas Anggota DPR dari Dapil tah dalam proyek ini,\" urainya. PC-PEN saja, APBN masih rakyat kecil masih harus Jabar III ini. berdarah-darah. Meskipun dipangkas dengan pengurangan \"Pada pasal 4 ayat 2 Selain itu, Ecky juga terdapat pelonggaran defisit berbagai subsidi. dinyatakan bahwa Pelaksanaan Legislator PKS ini menilai menuntut harus adanya audit yang mengakibatkan utang penugasan sebagaimana proyek infrastruktur KCJB investigasi terhadap proyek melonjak tajam, beberapa hak Selengkapnya kunjungi dimaksud dalam Pasal 1 tidak memiliki perencanaan yang yang disinyalir akan merugikan fraksi.pks.id menggunakan dana dari tidak matang. Seperti tidak keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan masuknya proyek ini dalam Belanja Negara serta tidak Rencana Induk Perkeretaapian \"Kondisi tersebut jelas mendapatkan jaminan Nasional 2030, serta adanya ironi dengan kondisi APBN yang Pemerintah,\" terang Ecky. ketergesa-gesaan Pemerintah saat ini masih harus fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN),\" pungkasnya. Ecky menegaskan untuk fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 7 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Dinilai Tidak Berkeadilan PKS Tolak RUU HPP, Aleg PKS: Pandora Papers Bukti Penghindaran Pajak KUTIPAN RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan Jakarta (08/10) --- Anggota DPR RI dari maka imbasnya tax ratio Fraksi PKS Anis Byarwati mengomentari terancam tidak membaik, terkait data Pandora Papers yang dirilis padahal instrumen pencegahan International Consortium of Investigative ini sudah digunakan di 43 Journalis (ICIJ) terkait skema penghindaran negara dan direkomendasikan pajak yang diduga merugikan negara- OECD,\" katanya. negara asal. Menurut Wakil Ketua Menurut Anis, dengan berdasarkan LHKPN rasio pajak BAKN DPR RI ini maka praktik Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si terbukanya ke publik data kita hanya 9,8 persen di 2020 penghindaran pajak di Anggota Komisi XI DPR RI Pandora Papers menunjukkan dan 10,2 di 2019. Indonesia akan tetap muncul. bagaimana sebenarnya perilaku “Kuncinya sebetulnya kan pada para pejabat di negara ini. \"Perbaikan tax rasio ini Anis menekankan agar pemulihan ekonomi dan daya beli, ketika sangat penting mengingat RUU HPP jangan sampai ekonomi bergerak otomatis penerimaan \"Ini seolah membuka ko- kondisi fiskal kita yang semakin menguntungkan bagi sebagian tak pandora prilaku konglome- berat, apalagi dengan hutang pihak tertentu saja dengan pajak akan meningkat. Tetapi dengan rat dan pejabat yang melakukan negara yang semakin mengabaikan rasa keadilan kenaikan PPN ini justru akan berdampak penghindaran pajak, ada membengkak,\" katanya. bagi WP taat dan patuh. pada keseimbangan permintaan barang dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak Legislator PKS ini meng- \"Apalagi dengan program dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan tersebut hingga berkontribusi ingatkan dalam RUU Harmonis- pengungkapan sukarela wajib PPN yang membebani rakyat,\" terhadap rendahnya rasio asi Peraturan Perpajakan (HPP) pajak yang tarifnya mirip tax perpajakan,\" kata Anis (08/10). justru skema untuk mencegah amnesty jilid 1, tarifnya lebih penghindaran perpajakan rendah dari versi surpresnya. Menurut Anggota Komisi XI dengan instrumen Alternative Wajib pajak yang sudah patuh DPR RI ini rasio pajak Indonesia Minimun Tax (AMT) dan General jelas akan merasa dirugikan, tercatat lebih rendah dibanding Anti Avoidance Rule (GAAR) akan menurunkan kepatuhan dengan negara kawasan Asia justru dianulir dalam RUU wajib pajak secara umum,\" Pasifik yang mencapai 21 tersebut. jelasnya. persen, sementara Indonesia \"Fraksi PKS jelas menolak Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikan PPN juga dikritisi oleh Anis. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 14 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Fraksi PKS Tolak APBN Untuk Danai Kereta Cepat dan Makin Khawatir Proyek IKN Berakhir Sama KUTIPAN tertekan dan hutang negara Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA terus membengkak di periode Ketua Fraksi PKS DPR RI Jakarta (14/10) --- Fraksi PKS menolak pemerintahan ini, jangan terus dana APBN digunakan untuk mendanai bebani APBN, makin tak sehat “Dengan berkaca dari pengelolaan proyek proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung nanti bisa kolaps. Warning ini kereta cepat ini wajar jika Fraksi PKS sebagaimana bunyi Perpres terbaru yang tidak main-main,\" tandas Jazuli. mendesak evaluasi menyeluruh atas dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Perpres 93/2021). Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Dengan berkaca dari proyek-proyek infrastruktur, apalagi proyek- RI, Jazuli Juwaini, ada tiga alasan yang pengelolaan proyek kereta proyek yang mangkrak. Wajar juga jika melatari penolakan Fraksinya. cepat ini wajar jika Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh Fraksi PKS makin khawatir proyek Ibu Kota \"Pertama, prioritas utama APBN penting, apalagi menyangkut atas proyek-proyek infrastruktur, Negara (IKN) bisa bernasib sama dan saat ini adalah penanganan APBN yang merupakan hajat apalagi proyek-proyek yang akan membebani APBN secara besar- covid dan pemulihan hidup orang banyak dan seluruh mangkrak. Wajar juga jika besaran.” dampaknya bagi rakyat kecil. rakyat. Fraksi PKS makin khawatir Beban penanganan covid sudah proyek Ibu Kota Negara (IKN) sangat menekan APBN dan \"Proyek kereta cepat sejak bisa bernasib sama dan akan proyek-proyek infrastruktur jelas perencanaannya sudah membebani APBN secara besar- bukan prioritas utama di tengah menimbulkan polemik dan besaran. kondisi sulit ekonomi saat ini,\" dinilai cacat oleh banyak pihak. ungkap Jazuli. Semestinya pemerintah \"Untuk itu kita perintahkan menimbang hal itu, kenapa anggota Fraksi di Komisi yang Kedua, lanjut Anggota malah ditanggung APBN?,\" membidangi agar menolak Komisi I DPR ini, bentuk tanya Jazuli heran. penggunaan APBN yang tidak inkonsistensi Presiden sendiri cermat dan terkesan ugal- karena dulu mengatakan proyek \"Ketiga, saya dengar ada ugalan karena akan semakin ini murni investasi dan tidak kesalahan kalkulasi investasi. berat membebani rakyat dan menggunakan dana APBN Kalau salah kenapa jadi beban merugikan negara secara bahkan sekadar untuk jaminan. negara dan APBN? Ini namanya keseluruhan,\" pungkas Jazuli. Konsistensi kebijakan ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kita tahu APBN sudah sangat fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 14 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA PKS: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rusak Kredibilitas Proyek BUMN KUTIPAN Jakarta (14/10) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai keputusan pemerintah menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan inkonsistensi pemerintah dan berpeluang merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN “Dari awal sudah sesumbar 2015. Imbas dari studi Dr. H. MARDANI, M.Eng tidak akan menggunakan dana kelayakan yang terbur-buru Anggota Komisi II DPR RI APBN,” kata Mardani Ali Sera serta tidak memperhatikan dalam keterangannya, Selasa analisis mengenai dampak “Amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara (12/10/2021). lingkungan (amdal) secara justru menyimpang dari rumus tersebut. Imbas kebijakan menyeluruh. yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis Ia menduga penyebab pembengkakan biaya proyek “Amat disayangkan daripada perhitungan bisnis yang transparan dan tersebut karena unsur anggaran penyertaan modal komprehensif” ketidakhati-hatian dalam negara justru menyimpang dari pelaksanaan hingga merusak rumus tersebut. Imbas lingkungan. Selain itu, kebijakan yang cenderung perencanaan yang kurang mengutamakan kepentingan matang dan perhitungan biaya politik praktis daripada yang kurang komprehensif juga perhitungan bisnis yang perlu diceermati. transparan dan komprehensif,” pungkasnya. Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, proyek tersebut tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI



BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Dr. Salim: Penanggulangan Covid 19 Amanat Konstitusi UUD 1945 KUTIPAN yang dibutuhkan dalam menyediakan vaksin di seluruh Jakarta (05/10) --- Ketua Majelis Syura dunia. PKS berpendapat bahwa Fraksi PKS Habib Salim Segaf Aljufri bisnis vaksin memang sangat menyampaikan apresiasi kepada Fraksi menggiurkan, namun kita mem- PKS DPR RI dan usaha diplomasi dunia butuhkan rasa kemanusiaan dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. daripada bisnis semata. Dr. Salim secara resmi AMBASSADOR TALKS PKS juga menyerukan Dr. SALIM membuka acara Ambassador FRAKSI PKS DPR RI empat harapan yang dapat Talks Fraksi PKS DPR RI diambil atas Pandemi Covid-19. Ketua Majelis Syuro PKS bertajuk “'Diplomacy in Times of Diplomacy In Pertama, Pandemi Covid-19 COVID-19 Pandemic' yang Times of Covid-19 diharapkan mampu mendorong “Bentuk komitmen dan kepedulian PKS digelar secara virtual pada negara-negara dunia untuk juga merupakan bagian yang tidak Selasa (05/10/2021). Pandemic bersatu dalam mengerahkan terpisahkan dengan apa yang sudah ilmu, pengetahuan, dan Ketua Majelis Syura Fraksi kemaslahatan warga dunia teknologi dalam mengatasi dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu ikut PKS menyampaikan bahwa sebagaimana yang telah wabah ini. Kedua, Pandemi bersama-sama berkontribusi bagi upaya diplomasi yang dilakukan diamanatkan oleh konstitusi Covid-19 harus mendorong Indonesia dapat diterima Undang-Undang 1945,” ujar solidaritas, negara-negara dunia kemaslahatan warga dunia sebagaimana dengan baik dan dihormati oleh Salim. harus mampu bekerja sama yang telah diamanatkan oleh konstitusi berbagai negara. Hal tersebut dalam mengendalikan wabah di ditunjukan atas keikutsertaan Vaksin telah menjadi game masing-masing negaranya. Undang-Undang 1945,” Indonesia dalam memberikan of changer dalam mengatasi Ketiga, Pandemi Covid-19 harus bantuan kepada negara-negara Covid-19, namun di sisi lain mampu mentransformasi konflik dan peperangan antar semakin erat dalam rangka sahabat, yakni berupa alat pemenuhan vaksin seringkali struktur global dalam negara-negara di dunia. mewujudkan tata dunia yang kesehatan dan obat-obatan. menunjukan ketimpangan yang kesejahteraan warga dunia, lebih harmonis dan besar baik dalam riset, negara kuat harus bisa “Kita semua berharap berkeadilan,” ungkap Dr. Salim. “Bentuk komitmen dan teknologi, dan kapasitas menopang negara yang lemah. Pandemi Covid-19 segera kepedulian PKS juga ekonomi antara negara maju Dan keempat, Pandemi Covid- berakhir, kerja sama dunia merupakan bagian yang tidak dan berkembang 19 harus mampu mewujudkan terpisahkan dengan apa yang dunia yang lebih damai, sudah dilakukan pemerintah Diperkirakan lebih dari humanis, dan ber- Indonesia, yaitu ikut bersama- 350 Miliar USD atau setara prikemanusiaan yang adil dan sama berkontribusi bagi dengan Rp.4.576 Triliun biaya beradab. Dimana Pandemi Covid-19 diharapkan dapat menghindarkan dari adanya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA DSar.liSmalSimeg: aPfe: nKaenrjgagsuamlanagan CdaonviSdo1l9idAamritaansaGt lKoobnasl titusi UKuUnDc1i9P4e5nyelesaian PandemiKUTIPAN Covid 19 OyapnegndinibguStpuehekcahnndyalam JakaKrUtaTIP(A0N5/10) --- Ketua Majelis Syura menyeegdaisakkaannbvahkwsian pdai nsedleumruih FJarakkasrtiaPK(0S6H/1a0b)ib---SFarlaimksSi ePgKaSf DAlPjuRfrRi I kem- dinuinaidaa. lPaKhSubjiaenrpbeangdiadpuantibaahwa bmaelinmyaemnpyealieknagngaaprareksainasaickaerpaaAdma bFaraskssai- bkaisrneinsavabkuskiannmseamjaamngensgaanngcaatm dPoKrS'sDTPaRlksRdI deanngaunsatehmaadi'pDliopmloamsai cdyuinnia mkeesneghgaituarnkadna,nnnaymauwnakuimtaamt em- dTiamlaems Cmoevnida-n1g9gPualanndgeimPaicn' demi Covid-19. mbuatnuuhskiaantarapsi ajukgeamanusiaan kdeasriepjadhatebraisanniswsaermgaatdau.nia. BanyaPkKnSejugagraamteerndyaemrupkaakn memepnagat lhaamrai paenuyraunngadnaepkaotnomi diaanmbbeilrbaatagsaiPmanadseamlahi Csoovsiida-l19. Pbaerhtkaamnad, iPaamnbdaenmgirCeosveisdi-.19 Dder.nSgaalnimmseencgahradrierksamni AMBASSADOR TALKS dKiahraernaapnkyaanSmaalimpSuegmaefndorong Dr. SALIM nmaermasbuumkabearcMareanAtemribLausasrador FRAKSI PKS DPR RI nmeegnayrear-unkeagnareamdpuantiahaulnatugkar NTaelgkesrFi rRaIkRsiePtnKoSLDPPMRaRrsI udi, bdeurnsiatkuedluaalarmdamriepnagnedreamhki.an Ketua Majelis Syuro PKS Rberptraejusekn“t'aDsipi lWomHOacdyiiInndToimnesiaof Diplomacy In ilmu, \"pPeenrgtaemtaah,unaeng,adran-negara NCO. PVaIDra-1n9iePthaanrdaenm, dica'nyaDnugta Times of Covid-19 tdeuknniaolohgairudsalbaemrsmateungatasi “B“eNnetguakrak-onmegitamraendudnaina kheapreudsubleiarnsaPtKu S dBiegsealar rJesepcaanrgaUvnirttuukalInpdaodnaesia wmaebnagherianhi.kKaendkueam, Paamnpdueamni ilmu jumgaenmgeruaphakkaannkbemagaiamnpyuaanngiltmiduak SKelnajsi aKa(0n5a/s1u0gi/.2A0c2a1ra).dihelat Pandemic Cpeonvigde-1ta9hhuarnudsamnetnedknoroolongi secarKaevtiurtauMaladjealnisdSisyiuarrakaFnraksi smoelindaanrigtasn,i nweagbaarha.-nKeegdaura,dunia petenrgpeistahukan daengtaenknaoploagyiamngensaundgaahni PlaKnSgsmunegnydaimkapnaaiklaYnoubtauhbweaPKS knemgaarsal-anheagtaarna wdai drguanidau.nia hpanrudsemai hmaprusbmekeenrdjaosroanmga dwialabkauhk.aKnepdeuma,eprainntdaehmInidhoanreusiam, eynaditourioknugt udapnayFaradkipslioPmKaSsiDyPaRngpaddilakukan sebag\"Ianiimaadnaalayhaknogmteitlamhen PKS dkearlajamsammeandgaendsaolliikdaanritwaasbah di kerjbaesrasmama da-asnamsoalidbaeriktoanstgrilboubsail.bKaegtiiga, ISnedlaosnaes5iaOdkatopbaet rd2it0er2im1.a dseiabmagaaniabtkaagniaonledharki oknosmtiutunsitias mgloabsainl.gK-meatisgian,gpnaengdaermani yhaa.rus kpeamndaesmlaihhaatarunswmaragmapduunmiaensterabnasgfaoirmmaansai dengaKnetbuaaikFrdaaknsidPihKoSrmJaaztui loi leh Uglnodbanl gu-nUtnudkamngen1y9e4le5s,a”iukajanr Kmeatmigpa,uPmanendetrmani sCfovrmid-a1s9i harus Jbuewrbaaingiadi anleagmarsaa.mHablutearnsneybaut Spanlimde.mi melalui diplomasi mstuakmtuprudmaennstirsatnesmfogrlmobaasli untuk yangsttueklatuhrddiamn asinsatetkmanglolbeahl kuonntusktitusi mditeunngjautkaaknaantAams kbeaisksuatsdeorrt'saan internVaaskiosinnatleulanhtumk emnejanddiogroanmge sktersuekjtauhrteglroabaanl wdalragma dunia. keUsenjdaahntegr-Uaanndawnagrg1a94d5un,”ia. TInadlkosnekasilai indiailnagminmmeemnbgehrimikapnun okef rcjhaasanmgear danlasmolmideanrigtastaasni tar kKeeseemjaphatte,rpaandweamrgi ahadrunsia, gbagnatusan,kpeepmadikairnaengdaaran-negara Cneogviadr-a19d,i nduamniau.nSdeimsiesni tlairna, di nmeegnagrhaeknutaiktahnaarumsbbisisia psaehnagbaalatm, yaankndiipbleormupaasiadlaltam pleevmelennaushioanavlaPkKsSintseelarhinmgkeallai - mpeernmoupsaunhgane, gkaornafliyka,nbgalhekmaanh. keonsetehkastapnendyaenleosbaaiat-nobpaatnadne. mi mkueknaunnbjuekrbanagkaeituimpapyaangmaunlayiang Dpeapnekraeenmgapna,\"t,uPnagnkdaepmSiaCliomv.id- covid“1B9enytaunkgkmomenitgmanecnadman bdeasriaarkbsaiiskodsaialal mlayraisneatn, ambu- 19 haDrualsamapmapnudamnegwanujPuKdkSan ukempaetdmulaiannusPiKaSdijudguania. Fraksi tlaenkcneo,lopgein, dgadnakaanpasasintaitsazer, dpaundiaeymaintgidlaekbibhisdaamdiasei,lesaikan PmKeSruspeankdainri btealgaihanmyeannegrbtidtkaakn edkisoinfoemktiaann,tAaPraDn, teagbaurangmgaajsu hseucmaaranipsa, rdsaianlbdearn- sendiri- kdoicnefgliakhd.aKnapreenpaenrayangbauntuahntar nsemgaarkainmearjaut/kdaylamderanngagkna tBeurpkuisaPhuktiahnPdeennagnagnanaapna yang dgraantibsehriknegmgabapnogtong gaji pserinkdeimriaonleuhsisaeatniaypaneggaadrial .dan knergjarsaa-mneaggalroabdail duanlaiam. nmeegwaurajubdekraknemtabtaandgu.nia yang PsuadnadhemdiilaCkouvkida-n19pedmenegrianntah lebih Shealremnognkaispdnayan kunjungi anggoDtiapedrekwiraank,a\"nunlegbkiahpdJaarzi uli. bNeergaadrabt.idDaimk manuangPkainndemi penga“Kdaitansevamkusainbdearhnaorbaapt- Ibnedrobnaegsaias,kyeanitauriokutet rbmerassaumka- 350 MKeilitauraUMSaDjealtisauSysuertoarPaKS Cmoevnidg-i1so9ladsihi adriraipskealanmdaanpyaat, oPbaantdaenmyiaCnogvsida-a1t9insi edgirearsaakan fbrearkksei.apdkisla.ind,” ungkap Dr. Salim. sbaemrkacbaerdkaorni tpreibnugsailabmagain dSeanlimganSeRgpa.f4A.5lj7u6friTdrialiulanmbiaya meobniglihtainsdgalrokbaanl dtiadraikamdaunnygakin sbaenragkahtitri,mkeprajnagsagampanydaunainatara fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Ketua Fraksi PKS DPR RI: Kesehatan adalah Hak Seluruh Rakyat di Dunia KUTIPAN COVID-19 melalui jalur “Dari berbagai pertemuan parlemen Jakarta (28/10) — Ketua Fraksi PKS DPR RI dunia yang saya ikuti melalui Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA Jazuli Juwaini menyampaikan pentingnya BKSAP selama pandemi COVID, Ketua Fraksi PKS DPR RI peran PKS sebagai salah satu elemen termasuk beberapa hari yang bangsa dalam melihat dan mengatasi lalu, muncul usulan-usulan dari “Dari berbagai pertemuan parlemen dunia persoalan yang berkembang di Indonesia beberapa negara tentang yang saya ikuti melalui BKSAP selama maupun dunia. bagaimana caranya negara- negara besar ikut bersama- pandemi COVID, termasuk beberapa hari Ia menyampaikan hal tersebut AMBASSADOR TALKS sama mewujudkan keadilan yang lalu, muncul usulan-usulan dari dalam acara Ambassador Talks FRAKSI PKS DPR RI dalam distribusi vaksin kepada beberapa negara tentang bagaimana Fraksi PKS DPR RI bertajuk negara-negara dunia ketiga. caranya negara-negara besar ikut “Diplomacy in Times of COVID- Diplomacy In Kesehatan adalah hak seluruh bersama-sama mewujudkan keadilan 19 Pandemic” yang digelar Times of Covid-19 rakyat di dunia. Prinsip keadilan secara virtual pada Selasa dalam mendistribusi vaksin dari dalam distribusi vaksin kepada negara- (5/10/2021) siang. Pandemic negara maju kepada negara negara dunia ketiga. Kesehatan adalah dunia ketiga itu perlu, dan saya “Sejak awal COVID ini, bantu masyarakat selama tahu betul Ibu Menlu adalah hak seluruh rakyat di dunia. Prinsip Fraksi PKS membentuk satgas. pandemi, salah satunya adalah salah satu pejuangnya,” ungkap keadilan dalam mendistribusi vaksin dari Satgas ini terdiri dari lintas ko- memotong gaji anggota PKS Anggota Komisi I DPR tersebut. negara maju kepada negara dunia ketiga misi di Fraksi PKS, bahkan juga dari pusat hingga daerah itu perlu, dan saya tahu betul Ibu Menlu menghadirkan para pakar dan selama tujuh kali dengan tujuan Ambassador Talks ini me- ilmuwan dari berbagai macam meringankan beban warga nghadirkan banyak pembicara adalah salah satu pejuangnya,” perguruan tinggi dan akademis Indonesia, khususnya secara dari berbagai negara, termasuk untuk mencoba mencari solusi- ekonomi. Potongan gaji anggota dari pihak WHO. Harapannya, solusi mengatasi COVID untuk PKS tersebut disalurkan kepada terdapat berbagai pandangan, kemudian ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk sem- terobosan, dan pengalaman pemerintah melalui kemente- bako, makanan, serta layanan yang dapat diambil oleh PKS rian yang terkait. Sampai kita antar-jemput RS secara gratis. untuk merumuskan dalam melahirkan satu buku namanya mengatasi pandemi dengan Buku Putih dalam Mengatasi Jazuli juga menyampaikan cepat dan efektif di tengah COVID-19 ini,” ujar Jazuli. apresiasi kepada Menteri Luar kasus COVID-19 di Indonesia Negeri Retno Marsudi dalam yang mulai landai, sehingga PKS telah melakukan ber- usahanya mengatasi pandemi kemudian pandemi ini dapat bagai upaya nyata untuk mem- berakhir baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia.diplomasi. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Menlu Retno Apresiasi Kegiatan Ambassador Talk dihelat PKS KUTIPAN ‘adjust’ dimasa kenormalan baru ini”. Ujar Menteri Luar Menlu RI memberikan semangat baru Negeri Republik Indonesia. dalam menjalin ikatan baik untuk Tidak lupa Retno mengingatkan mengenai berdiplomasi dengan berbagai negara di kegiatan vaksinasi bagi seluruh dunia yang sama-sama fokus rakyat Indonesia agar terciptanya kekebalan komunal menanggulangi virus corona. yang memadai di negara ini. \"Manifestasi mengenai segala macam usaha AMBASSADOR TALKS kebiasaan baru untuk penanggulanagn virus corona di FRAKSI PKS DPR RI menunjang aktivitas kehidupan seluruh dunia harus dilakukan Diplomacy In masyarakat Indonesia. dengan kerja sama\". Tegas Times of Covid-19 Tentunya, Retno Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pandemic berpendapat bahwa ini merupakan hal yang positif karena semua sendi kehidupan mulai kembali beraktivitas RETNO MARSUDI Menteri Luar Negeri RI Jakarta (05/10) - Menteri seperti sedia kala walau dengan Luar Negeri Retno Lestari Prian- protokol kesehatan yang ketat sari Marsudi menyampaikan dan harus selalu diterapkan. bahwa kegiatan diplomasi Indo- “Kita lihat adanya satu nesia saat ini berfokus pada tren yang bagus di seluruh kasus pandemi Virus Corona ke- dunia terjadi penurunan kasus “Poin pokok dalam kegiatan ini sangatlah vital karena berkaitan tika menghadiri kegiatan secara Covid-19 rata-rata sebesar 9%”. dengan perkembangannya yang sudah memasuki era virtual yang diselenggarakan Ungkap Retno dalam Pidatonya. oleh FPKS DPR RI dalam acara Menlu RI memberikan kebiasaan baru untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya ini merupakan hal yang positif Ambassador Talks dengan tema semangat baru dalam menjalin “Diplomacy in Times of COVID- ikatan baik untuk berdiplomasi 19 Pandemic” pada Selasa dengan berbagai negara di karena semua sendi kehidupan mulai kembali beraktivitas seperti sedia kala walau dengan protokol kesehatan yang ketat (05/10/2021). dunia yang sama-sama fokus Poin pokok dalam kegiatan menanggulangi virus corona. ini sangatlah vital karena berka- “Penyelenggaraan dan harus selalu diterapkan.” itan dengan perkembangannya Ambassador Talks merupakan yang sudah memasuki era salah satu cerminan bahwa kita fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Ambassador Talks FPKS, WHO Sebut Diplomasi Vaksin Efektif Tangani Covid-19 di Indonesia KUTIPAN Perwakilan WHO tersebut juga memberikan gambaran Jakarta (05/10) - Representatif World bahwa apabila tahun depan Health Organization (WHO) untuk Indone- sia, Dr. N. Paranietharan mengungkap Indonesia ingin bebas dari apresiasinya kepada partai PKS yang telah mewadahi ruang diskusi terkait pandemi pandemi, maka setiap orang Covid-19 yakni Ambassador Talks harus dapat memanfaatkan diplomasi dan kepemimpinan politiknya untuk mengupayakan vaksin Covid-19 kepada minim- al 70% dari konstituennya. Paranietharan menegaskan bahwa politik merupakan sektor Dalam acara yang digelar AMBASSADOR TALKS penting yang dapat mendorong secara virtual tersebut, FRAKSI PKS DPR RI Paranietharan memaparkan kemudahan akses vaksin untuk Dr. N. PARANIETHARAN bahwa tantangan yang dihadapi Diplomacy In seluruh masyarakat Indonesia. oleh Kementrian Kesehatan Times of Covid-19 Sebagai contoh, di Jakarta Representatif World Health Organization (WHO) untuk Indonesia Indonesi saat ini adalah memastikan dosis vaksin dapat Pandemic sendiri vaksin dosis pertama tersebar secara merata ditiap kabupaten atau kota. Ruang diskusi yang bertajuk sudah mencapai 90% populasi. “Apabila tahun depan Indonesia ingin ‘Diplomacy in Times of Covid-19 “Tidak akan ada yang “Sebagai negara berkem- Pandemi’ tersebut dihadiri oleh bang, Indonesia telah menga- lebih dari 300 partisipan. aman sampai semua orang bebas dari pandemi, maka setiap orang mankan dosis vaksinnya. aman. Indonesia tidak akan Diplomasi vaksin merupakan Dalam kesempatan strategi kunci yang tepat dan tersebut, Paranietharan juga aman sampai seluruh provinsi, harus dapat memanfaatkan diplomasi dan efektif dalam kondisi saat ini” menyampaikan bahwa sejauh ujar Paranietharan. ini Indonesia sudah mencapai seluruh kota dan masyarakat kepemimpinan politiknya untuk jumlah dosis vaksin yang bisa lokal mendapatkan dosis Ambassador Talks merupa- dibilang luar biasa. Menuru- kan salah satu program unggul- tnya, Vaksin merupakan ‘game vaksin” tegas Paranietharan. mengupayakan vaksin Covid-19 kepada an Fraksi PKS DPR RI yang me- changer’, dan saat ini di Tidak hanya manajemen minimal 70% dari konstituennya” nghadirkan beberapa narasum- Indonesia sendiri terdapat 170 ber internasional seperti duta juta dosis vaksin yang tersedia. kesehatan, namun politik yang besar dan menteri luar negeri. sehat dan baik akan sangat membantu upaya penyelesaian pandemi Covid-19 ini. Diplomasi kerjasama internasional yang untuk menghadapi tantangan bilateral Indonesia-Jepang dibangun antara Indonesia pandemi baik di masa ini mau- dalam pertukaran pengetahuan dengan negara lain dapat pun di masa yang akan datang. dan diplomasi vaksin. menjadi salah satu cara terbaik Sebagai contoh, kerjasama fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Ambassador Talks FPKS, Jepang siap bantu Indonesia Hadapi Pandemi KUTIPAN Pemerintah Jepang telah menyediakan sekitar 23 juta Jakarta (05/10) - Duta Besar Jepang H.E vaksin Skema Covax dan 2,1 H.E KENJI KANASUGI Kenji Kanasugi menyampaikan bahwa juta dosis astrazeneca yang di Duta Besar Jepang jepang mengapresiasi usaha diplomasi produksi oleh Jepang sendiri. Indonesia dalam menghadapi tantangan Vaksin tersebut akan lebih “Jepang dan Indonesia saling mendukung pandemi COVID-19 di acara Ambassador efektif apabila masyarakat tetap satu sama lain, jepang juga berkontribusi Talks Fraksi PKS DPR RI bertajuk patuh pada prokes yang telah “Diplomacy in Times of COVID-19 ditetapkan masyarakat. terhadap alat-alat kesehatan untuk Pandemic” yang digelar secara virtual pada diberikan pada pemerintah Indonesia. Selasa (05/10/2021). “Jumlah kasus akan terus Distribusi vaksin kami pastikan sampai ke meningkat apabila PPKM negara berkembang khususnya Indonesia” Jepang dan Indonesia memiliki AMBASSADOR TALKS dihapuskan, maka disamping hubungan persahabatan yang FRAKSI PKS DPR RI memprioritaskan prokes Jepang Selanjutnya, Jepang solusi dengan berbagai praktik erat, sehingga jepang akan juga mengatur aktifitas menjadi tuan rumah olimpiade dan dan kerjasama interna- selalu mendukung Indonesia Diplomacy In manusia agar tidak menganggu dan paraolimpiade, dan terjadi sional. Seperti, menciptakan dalam memerangi virus COVID- Times of Covid-19 keberlangsungan kegiatan eko- peningkatan kasus positif buku atau pedoman kesehatan. 19. Dalam hal ini Jepang turut nomi”, ujar H.E Kenji Kanasugi. COVID-19. membantu Indonesia dengan Pandemic Selengkapnya kunjungi memberikan bantuan oksigen, Terkait dengan sistem Oleh sebab itu, Jepang fraksi.pks.id ventilator, dan menyediakan Kenji Kanasugi dalam program kesehatan Indonesia, Jepang tetap berusaha untuk mencari alat kesehatan kepada Ambassador Talks yang disele- siap membantu untuk pemerintah Indonesia serta nggarakan Fraksi PKS DPR RI. meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi kesehatan melalui JICA. kemanusiaaan. Dalam hal ini, Vaksin merupakan senjata utama guna “Lebih dari 9.000 tenaga “Jepang dan Indonesia menghadapi COVID-19 sehingga kesehatan telah berpartisipasi saling mendukung satu sama perlu adanya konferensi tingkat dalam seminar tersebut”, ucap lain, jepang juga berkontribusi tinggi. H.E Kenji Kanasugi terhadap alat-alat kesehatan untuk diberikan pada pemerin- “Distribusi vaksin kami Tidak hanya itu, Jepang tah Indonesia”, ungkap H.E pastikan sampai ke negara turut serta menyediakan pin- berkembang khususnya Indo- jaman berbunga ringan untuk nesia” ujar H.E Kenji Kanasugi membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dilaku- kan sebagai bentuk dukungan dan komitmen Jepang untuk membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID- 19. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kreatif, Atraktif, Substantif Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T Ketua Fraksi PKS DPR RI Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 5 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Peringatan HUT ke-76 TNI, Wakil Ketua Komisi I FPKS: TNI Bersatu dan Berjuang untuk Rakyat KUTIPAN militer juga diterjunkan inilah yang dimaksud manunggal TNI Jakarta (05/10) --- TNI memperingati Hari bersama rakyat,\" kata Kharis. Ulang Tahun ke-76 hari ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari Politisi Fraksi Partai menegaskan TNI lahir dari rakyat Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga menyoroti kesejahteraan karena itu, kehadiran TNI harus menjaga kedaulatan NKRI prajurit, yang juga menjadi Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI benar-benar dirasakan rakyat. dapat tercapai jika kita semua bagian penting untuk terus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Kharis mengatakan HUT TNI elemen anak bangsa bersatu ditingkatkan. Karena itu, Kharis yang ke-76 ini adalah masa dan bersama-sama berjuang memandang harus bersinergi “Tema peringatan HUT ke-76 TNI pada yang tepat untuk Indonesia, tidak sendiri-sendiri agar tujuan dan seimbang antara profesio- 2021 adalah “Bersatu, Berjuang Kita Pasti bersatu, berjuang bersama tercapai yaitu kebaikan untuk nalisme dan kesejahteraan rakyat bangkit dari NKRI,\" ujar Kharis dalam seperti dua sisi dari mata uang. Menang” ini momentum untuk kita keterpurukan pandemi Covid-19 keterangan persnya kepada bersama bahwa kemenangan kita dan memenangkan segala media, selasa (05/10). “Sulit menuju kemenangan melawan pandemi dan menjaga ancaman dari luar terhadap kalau TNI yang profesional dia- kedaulatan NKRI dapat tercapai jika kita kedaulatan NKRI. Kharis mengapresiasi baikan aspek kesejahterannya, semua elemen anak bangsa bersatu dan kesungguhan dan keseriusan karena itu DPR terus berupa bersama-sama berjuang tidak sendiri- Termasuk juga TNI untuk sinergi TNI dengan berbagai agar jaminan pelayanan sendiri agar tujuan tercapai yaitu kebaikan saling bahu-membahu dalam elemen bangsa. Salah satunya kesehatan bagi prajurit TNI dan kerangka profesional dalam upaya TNI dalam membantu anggota keluarganya juga untuk NKRI,\" menjalankan tugas dan Pemerintah dan rakyat melawan diperhatikan. Terakhir saya fungsinya sesuai dengan dan memutus persebaran mengucapkan Dirgahayu TNI semangat yang terkandung pandemi Covid-19. Ke-76. Kami dan rakyat dalam Undang-Undang (UU) TNI. Indonesia mendoakan agar TNI \"TNI bersama Polri, ASN, menjadi semakin profesional, “Tema peringatan HUT ke- tenaga kesehatan menjadi tangguh, dan kita semua bisa 76 TNI pada 2021 adalah garda terdepan menjaga, melewati dan melalui dengan “Bersatu, Berjuang Kita Pasti mengingatkan agar masyarakat selamat pandemi ini, 'Bersatu, Menang” ini momentum untuk mematuhi protokol kesehatan Berjuang Kita Pasti Menang,' ” kita bersama bahwa kemenang- bahkan ratusan rumah sakit tandas Legislator dapil Jawa an kita melawan pandemi dan militer, ribuan tenaga medis Tengah V itu. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 16 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Kasus Pinjaman Online Marak, Wakil Ketua FPKS: Perlu Diselesaikan dari Hulu KUTIPAN pada akhirnya terlibat dengan pinjol ilegal ini. Lebih baik tidak Jakarta (16/10) --- Banyak kasus pinjaman membeli kebutuhan sekunder online (pinjol) / peer to peer lending ilegal atau tersier, daripada terjebak yang memakan korban masyarakat. Pihak pinjol. Polri melakukan penggrebekan seperti yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. \"Lebih baik menghindari riba karena membuat sengsara. Kementerian Kominfo juga Wakil Ketua Fraksi PKS ini Jika memang benar-benar but- H. SUKAMTA, Ph.D sejak 2018 telah memblokir menjelaskan aspek kasus ini. uh, ya tentunya perlu pengelo- Anggota Komisi I DPR RI (memutus akses) 4.873 konten Pertama, aspek masyarakat. laan kebutuhan yang disesuai- fintech ilegal yang tidak Ada kebutuhan dari masyarakat kan dengan kemampuan “Saya apresiasi kesigapan pemerintah terdaftar di OJK. terhadap pinjaman. menyicil pinjol. Ini literasi untuk memberantas pinjol ilegal ini. keuangan,\" terang Sukamta. Anggota Komisi I DPR RI, \"Kebutuhan disini ada Kominfo juga sejak 2018 telah memblokir Sukamta, melalui telepon selu- yang memang benar-benar Selain itu, imbuhnya, perlu (memutus akses) 4.873 konten fintech ler menyatakan, pihaknya me- kebutuhan, sudah kepepet juga masyarakat memahami dan aplikasi-aplikasi fintech ilegal yang ngapresiasi kesigapan pemer- karena terdampak pandemi, literasi digital di bidang fintech banyak memakan korban masyarakat. intah memberantas pinjol ilegal. ada juga yang butuh karena ini. Teknologi seperti apa yang Saya juga mendorong pemerintah agar konsumtif. Mereka ditolak digunakan pinjol, agreement terus menegakkan hukum. Tapi tindakan \"Saya apresiasi kesigapan pengajuannya oleh Pinjol ilegal dan permission apa saja yang pemberantasan di hilir seperti ini belum pemerintah untuk atau bank resmi yang memang dipersyaratkan oleh pinjol cukup, kita juga perlu selesaikan pokok memberantas pinjol ilegal ini. memiliki persyaratan yang terhadap nasabahnya. masalahnya di hulu.” Kominfo juga sejak 2018 telah ketat. Lalu mereka tergiur oleh memblokir (memutus akses) Pinjol ilegal yang menawarkan \"Masyarakat harus pintar 4.873 konten fintech dan kemudahan dalam mengajukan dan berhati-hati dalam memilih aplikasi-aplikasi fintech ilegal pinjaman mampu menarik alpikasi pinjol. Edukasi kepada yang banyak memakan korban banyak masyarakat, meskipun masyarakat ini menjadi tugas masyarakat. Saya juga bunganya mencekik. Lintah kita bersama. Selama ini sudah mendorong pemerintah agar darat versi online,\" pungkasnya. berjalan, di antaranya lewat terus menegakkan hukum. Tapi program Kementerian Kominfo, tindakan pemberantasan di hilir Karenanya, lanjut Sukam- tapi perlu digalakkan lagi,\" seperti ini belum cukup, kita ta, masyarakat harus menger- tegasnya. juga perlu selesaikan pokok em diri untuk mengurangi masalahnya di hulu.\" konsumsi yang tidak perlu, jika Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI II FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 10 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Tarik Ulur Jadwal Pemilu 2024, Aleg PKS Tegaskan Presiden Jokowi Sebaiknya Ikut KPU KUTIPAN Ketua DPP PKS ini. Namun, imbuhnya, jika Mardani mengingatkan agar berhati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dilihat usulan Mei 2024 lebih dibuat pemerintah, ada yang kurang berisiko, waktunya mepet deng- memperhitungkan tahapan mulai dari an proses Pilkada Serentak verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk 2024 yang sudah diikat UU paslon perorangan di Pilkada, hingga Pilkada pada November 2024. verifikasinya. \"Dan memang ini domain Jakarta (09/10) --- Anggota DPR ungkapnya. KPU untuk menetapkan karena Dr. H. MARDANI, M.Eng RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Tapi, Anggota Komisi II ini mereka yang akan menanggung Anggota Komisi II DPR RI Sera menanggapi jadwal beban penyelenggaraan Pemilu pelaksanaan pemilihan umum menyarankan, baiknya, Presi- 2024,\" ujarnya. “Semua opsi yang ada memang (Pemilu) 2024 yang kembali den Jokowi mengikuti jadwal mempunyai kelebihan dan kekurangan. ditunda diputuskan oleh pihak KPU, karena simulasi yang Mardani mengingatkan pemerintah, DPR, dan dilakukan sudah matang dan agar berhati-hati dengan jadwal, Pemilu Februari 2024, kelebihannya penyelenggara Pemilu. punya waktu persiapan yang dari berbagai simulasi yang memberi waktu dan masa persiapan yang cukup agar pemilu berkualitas. dibuat pemerintah, ada yang cukup bagi penyelenggara tapi berpotensi Menurut Mardani, kurang memperhitungkan persoalan belum diputuskannya \"Semua opsi yang ada tahapan mulai dari verifikasi anggaran membengkak dan sejak awal jadwal Pemilu ini lantaran memang mempunyai kelebihan parpol, waktu pendaftaran terjadi kerumunan. Sedangkan Pemilu munculnya usulan jadwal dan kekurangan. Pemilu Febru- untuk paslon perorangan di Mei 2024 memudahkan dan menurunkan pelaksanaan Pemilu pada ari 2024, kelebihannya mem- Pilkada, hingga verifikasinya. anggaran tapi kualitas bisa terganggu,” tanggal 15 Mei 2024. beri waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara \"KPU sendiri mengusulkan \"Opsi Pemerintah itu tapi berpotensi anggaran di Februari 2024 dan sudah sebenarnya baik agar tidak membengkak dan sejak awal menyatakan berat jika jumlah terlalu awal ada pergerakan dan terjadi kerumunan. Sedangkan pekerja persiapan tidak tidak terlalu lama waktu jeda Pemilu Mei 2024 memudahkan ditambah (jika Mei). Sekali lagi, antara Presiden terpilih dan dan menurunkan anggaran tapi pelaksanaan di Februari 2024 waktu pelantikannya,\" kualitas bisa terganggu,\" ujar akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai,\" pungkasnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI II FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 13 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota FPKS Ingatkan BPN, Klaim Tanah Rakyat sebagai Wilayah Kehutanan Sangat Meresahkan KUTIPAN wilayah kehutanan,\" tambahnya. Selain itu, sebagai evaluasi pelaksanaan Anggota DPR RI Dapil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pelaksanaan Kalimantan Timur ini Program Pemetaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pertanahan, Aus Hidayat Nur mencontohkan hal serupa yang meminta Kementerian ATR / BPN segera menyelesaikan Sarana dan Prasarana sangat banyak terjadi di seperti Kanwil dan Kantah yang saat ini tidak memiliki Kantor permanen di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Kalimantan Utara. \"Bahkan di Ibukota KH. AUS HIDAYAT NUR Kaltara, Kabupaten Bulungan, Anggota Komisi II DPR RI kawasan yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan belum diizinkan dibangun,\" ujar “Klaim tanah-tanah rakyat sebagai Kang Aus, sapaan akrabnya. Selain itu, sebagai evaluasi wilayah kehutanan sudah sangat pelaksanaan Program meresahkan dan dapat menimbulkan Pendaftaran Tanah Sistematis Manado (13/10) --- Dalam itu sebagai wilayah kehutanan. Lengkap (PTSL) serta konflik yang memprihatinkan, Presiden, kunjungan kerja Komisi II \"Klaim tanah-tanah rakyat pelaksanaan Program (11/10/2021) ke Sulawesi Utara, Aus Hidayat Nur sebagai wilayah kehutanan Pemetaan dan Penanganan Kemensekkab atau Kemensetneg bisa mengingatkan kepada BPN agar sudah sangat meresahkan dan Kasus-Kasus Pertanahan, Aus menegur Kementerian Lingkungan Hidup cepat mengantisipasi dapat menimbulkan konflik Hidayat Nur meminta keresahan masyarakat karena yang memprihatinkan,\" kata klaim atas tanah-tanah rakyat Politisi PKS ini saat bertemu Kementerian ATR / BPN segera yang memasukkan tanah-tanah rakyat itu, sebagai wilayah kehutanan. Kanwil Pertanahan se-Sulawesi menyelesaikan Sarana dan bahkan sebagian pulau Bunaken ke Utara di Hotel Luansa. Prasarana seperti Kanwil dan Bahkan lebih jauh lagi, hendaknya Presiden dan \"Presiden, Kemensekkab Kantah yang saat ini tidak dalam wilayah kehutanan” segenap mitra Komisi II seperti atau Kemensetneg bisa memiliki Kantor permanen di Kemensekkab dan menegur Kementerian Kemensetneg bisa menegur Lingkungan Hidup yang Sulawesi Utara. Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan tanah-tanah yang memasukkan tanah-tanah rakyat itu, bahkan sebagian \"Termasuk di Kalimantan pulau Bunaken ke dalam Utara agar diprioritaskan SDM pertanahan. berwibawa dan SDM-nya pembangunannya,\" ungkapnya. \"Produk hukum yang diindikasikan banyak yg terlibat Dan tentunya membenahi dikeluarkan oleh BPN sering permainan Mafia tanah, HGU, produk hukum dengan menjadi masalah karena HPL,\" pesannya. meningkatkan integritas para Kementerian ini dianggap tidak fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI III FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jum’at 8 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Nasir: Keadilan Hukum Masih Berpihak Kepada HRS KUTIPAN Jakarta (07/10) --- Penolakan permohonan kasasi jaksa oleh Mahkamah Agung terkait pidana kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS), dinilai anggota Komisi Hukum DPR RI, Nasir Djamil, sebagai bukti bahwa hukum masih memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Penolakan ini dinilai akan membuka peluang bebasnya HRS dalam kasus kebohongan di RS Ummi Bogor. Menurut Nasir, apa yang oleh HRS dalam kasus H.M. NASIR DJAMIL, M.Si dialami oleh HRS dan sejumlah kerumunan, karena Anggota Komisi III DPR RI pengurus teras FPI lainnya, pelaksanaan pernikahan menunjukkan di mata penegak putrinya, cukup diberi sanksi “Apa yang dialami oleh HRS dan sejumlah pengurus teras FPI hukum, kedudukan hukum berupa administrasi dan denda. lainnya, menunjukkan di mata penegak hukum, kedudukan seorang warga negara belum Hal itu pun, kata dia, sudah tentu sama. “Hak diperlakukan dilaksanakan oleh HRS. hukum seorang warga negara belum tentu sama. “Hak sama di depan hukum, seolah - diperlakukan sama di depan hukum, seolah -olah lumpuh saat olah lumpuh saat hukum “Semoga penolakan upaya dilakukan oleh orang yang kasasi jaksa terkait kasus hukum dilakukan oleh orang yang dekat dengan penguasa dekat dengan penguasa,” kata kerumunan HRS menjadi Nasir dalam siaran persnya, //best practice bagi majelis Rabu (6/10). hakim lainnya yang mengadili soal tuduhan kebohongan HRS Lebih lanjut Nasir juga di RS Ummi Bogor,” kata dia. mengatakan, apa yang dialami fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI



KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 11 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Minta Pemerintah Berkomitmen Tidak Impor Beras Hingga Dua Tahun Kedepan KUTIPAN penurunan 38,6%, dimana nilai impor beras pada Juni 2021 Jakarta (12/10) --- Kecukupan dan mencapai US$ 30,12 juta,\" ketahanan pangan yang diklaim oleh ungkapnya. Pemerintah melalui kementerian pertanian mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR Impor beras yang dilaku- RI, Andi Akmal Pasluddin. kan Indonesia pada Juli 2021 terbanyak diimpor dari India de- Berkaitan dengan ketahanan seiiring dengan kemampuan ngan volume mencapai 29,52 Dr. H. ANDI AKMAL pangan di Indonesia meningkat negara kita yang memiliki ribu ton dengan nilai US$ 12,2 PASLUDDIN, S.P.,M.M selama pandemi COVID-19 hi- potensi besar sebagai penghasil juta. Disusul oleh Vietnam deng- ngga Ekspor beras Indonesia- pangan untuk seluruh an volume impor sebesar 8.850 Anggota Komisi IV DPR RI pun meningkat 15,4 persen di mayarakat Indoensia\", tuturnya. ton dengan nilai US$ 4,4 juta. 2020, dan 2021 memiliki tren “Saya menaruh harapan besar kepada yang mirip, Akmal akan terus Akmal mengatakan, \"Selain India dan Vietnam, kementerian pertanian khususnya, meski- mengingatkan kepada pemerin- Pemerintah perlu evaluasi Indonesia juga melakukan tah agar pegang pegang komit- bahwa tahun 2021 ini masih impor beras dengan Thailand pun anggarannya telah berkurang lebih men tidak impor beras hingga ada importasi beras yang terjadi dengan volume sebanyak 2.150 setengah dibanding dari tahun 2015 silam, dua tahun karena pemerintah meski di rapat-rapat antara DPR ton dengan nilai US$ 1,4 juta. namun begitu strategisnya sektor ini, men- sendiri yang mengklaim dengan pemerintah termasuk Juga Pakistan dengan volume ketersediaan pangan cukup dan Bulog, tidak ada importasi impor sebesar 1.000 ton jadi harapan bangsa ini seiiring dengan solid untuk memenuhi seluruh beras tahun 2021. dengan nilai US$ 390.00,\" ujar kemampuan negara kita yang memiliki kebutuhan rakyat Indonesia. Akmal. potensi besar sebagai penghasil pangan Kenyataannya, lanjut \"Saya menaruh harapan Akmal, berdasarkan data yang Legislator asal Sulawesi untuk seluruh mayarakat Indoensia” besar kepada kementerian didapat Indonesia telah mela- Selatan II ini mengapresiasi pertanian khususnya, meskipun kukan impor beras sebanyak cara pandang Mentan bahwa anggarannya telah berkurang 41,6 ribu ton dengan nilai pertanian itu bukan cuma ma- lebih setengah dibanding dari mencapai US$ 18,5 juta atau kanan. Akan tetapi pertanian tahun 2015 silam, namun setara dengan Rp266,4 Miliar. itu merupakan lapangan kerja, begitu strategisnya sektor ini, pertanian adalah ekonomi menjadi harapan bangsa ini \"Jika dibandingkan dengan dasar, pertanian adalah nutrisi bulan Juni 2021, realisasi nilai yang berkait dengan tumbuh impor pada Juli mengalami kembang, kesehatan, stunting, dan lain-lain. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 13 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA PNBP Naik Nelayan Terjepit, Politisi PKS Desak Jokowi Batalkan PP 85/2021 KUTIPAN PNBP perikanan tahun 2020 drh. H. SLAMET sebesar Rp600,4 miliar yang Anggota Komisi IV DPR RI Jakarta (14/10) --- Anggota Komisi IV DPR merupakan realisasi PNBP RI asal Fraksi PKS, Slamet, menolak tertinggi sejak tahun 2016. “Pungutan PNBP, KKP perlu lebih berhati- dengan tegas Peraturan Pemerintah (PP) Dengan rincian Rp521 miliar di hati penerapannya. Pasalnya kenaikan yang dikeluarkan presiden Joko Widodo 2019, Rp448 miliar (2018), target PNBP dipastikan akan menekan nomor 85 tahun 2021 terkait Jenis dan Rp491 miliar (2017), dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp357 miliar (2016). pendapatan nelayan kecil dan Anak Buah (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kapal (ABK) yang bekerja pada kapal- Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan terkait PNBP kapal perikanan. Saya meminta tersebut mendapatkan respon pemerintah dalam hal ini KKP untuk \\\"Saya tegaskan menolak PP potensi Penerimaan Negara beragam dari masyarakat khu- nomor 85 tahun 2021 yang Bukan Pajak pada bidang susnya nelayan. Para nelayan memperhatikan gejolak terkait penerapan dikeluarkan presiden. Kalo perikanan tangkap yang selama beranggapan bahwa kebijakan PP 85 ini di lapangan. Karena secara tidak bisa membuat nelayan ini kontribusinya dianggap tersebut akan mengerek sejahtera, jangan malah masih sangat kecil. pungutan yang harus mereka eksplisit kenaikan pungutan PNBP akan membuat kebijakan yang hanya keluarkan. Tidak tanggung- mendorong menurunnya pendapatan menambah beban penderitaan Berdasarkan data tanggung nilai kenaikannya nelayan kecil dan ABK” rakyat. Saya minta presiden Kementerian Kelautan dan hingga berkali lipat. untuk membatalkan PP Perikanan (KKP), nilai produksi tersebut,\" ujarnya di Jakarta, perikanan tangkap tahun 2020 Politisi senior PKS ini me- Rabu (13/10/2021). berada pada kisaran Rp224 ngatakan pungutan PNBP, KKP triliun. Sedangkan, 4 tahun perlu lebih berhati-hati penera- Presiden Joko Widodo sebelumnya masing-masing pannya. Pasalnya kenaikan resmi mengeluarkan PP nomor Rp219 triliun (2019), Rp210 target PNBP dipastikan akan 85 tahun 2021 mengenai Jenis triliun (2018), Rp197 triliun menekan pendapatan nelayan dan Tarif Penerimaan Negara (2017), dan Rp122 triliun kecil dan Anak Buah Kapal Bukan Pajak (PNBP) yang (2016). Realisasi PNBP pada (ABK) yang bekerja pada kapal- berlaku di Kementerian tahun tahun tersebut tidak kapal perikanan. Kelautan dan Perikanan (KKP). mencapai 1% dari nilai produksi perikanan pertahunnya. “Saya meminta pemerin- Tujuan dikeluarkannya PP tah dalam hal ini KKP untuk ini adalah untuk maksimalisasi Secara berturut-turut memperhatikan gejolak terkait penerapan PP 85 ini di lapa- ngan. Karena secara eksplisit kenaikan pungutan PNBP akan mendorong menurunnya pendapatan nelayan kecil dan ABK” pungkasnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 7 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Desak Tim Khusus KLHK Segera Bekerja Selidiki Pencemaran Laut Jakarta KUTIPAN \"Ditjen Gakkum LHK jangan hanya mengusut Jakarta (06/10) --- Anggota Komisi IV DPR kejahatan kehutanan. Usut juga RI Hermanto mendesak Kementerian kasus pencemaran di laut Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta ini,\" pungkas legislator segera merealisasikan pembentukan tim dari Dapil Sumbar I ini. khusus untuk menyelidiki kasus pencemaran di laut Jakarta. Kandungan Paracetamol di laut Jakarta menjadi sorotan Setelah terbentuk, lanjut paracetamol yang termasuk usai muncul dalam penelitian Dr. HERMANTO, S.E., M.M Hermanto, segera bekerja agar emerging pollutant. Emerging Konsentrasi Tinggi Paracetamol Anggota Komisi IV DPR RI segera diketahui dengan pasti pollutant atau emerging di Wilayah Perairan Teluk sumber utama pencemaran dan contaminants adalah bahan- Jakarta, Indonesia. Peneliti “Hasil penelitian ahli menginfokan teluk penanggulangannya. bahan pencemar baru. Contoh Pusat Penelitian Oseanografi Jakarta mengandung paracetamol emerging contaminants adalah LIPI, Wulan Koagouw, Zainal \"Hasil penelitian ahli produk farmasi, antibiotik, Arifin, dan sejumlah peneliti konsentrasi tinggi. Ini harus segera ada menginfokan teluk Jakarta sampah plastik dan sebagainya. internasional lain menerbitkan aksi untuk menanggulanginya. Ditjen mengandung paracetamol penelitian tersebut dalam Jurnal Gakkum LHK jangan hanya mengusut konsentrasi tinggi. Ini harus KLHK, kata Hermanto, Marine Pollution Bulletin, kejahatan kehutanan. Usut juga kasus segera ada aksi untuk jangan terlalu lama beretorika. sciencedirect.com, pada pencemaran di laut Jakarta ini,\" menanggulanginya,\" ucap \"Masalah ini tidak bisa Agustus 2021 lalu. Hermanto menanggapi rencana diselesaikan hanya dengan KLHK yang akan membentuk retorika,\" ujar legislator dari Konsentrasi tertinggi tim khusus menyelidiki kasus FPKS DPR ini. parasetamol ditemukan di pencemaran di laut Jakarta. Angke dengan kadar 610 Lebih jauh Hermanto nanogram per liter dan Ancol Tim khusus KLHK tersebut meminta Direktorat Jenderal dengan 420 nano gram per liter. rencananya tidak hanya Penegakan Hukum Lingkungan menyelidiki, tetapi juga Hidup dan Kehutanan (Ditjen merumuskan kebijakan baru Gakkum LHK) tidak tinggal diam untuk mengatur limbah dalam masalah ini. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selamat Datang DIAHIbu Dipl. Ing. Hj. NURWITASARI, MI. Pol Semoga dapat memperkokoh Kinerja Fraksi PKS DPR RI sesuai visi dan misi dalam rangka Melayani Rakyat Daerah Pemilihan : Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 7 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Landasan Pacu Amblas, HNY Desak Kemenhub Segera Investigasi dan Mengoperasikan Lagi Bandara Samarinda KUTIPAN tersendat-sendat. Menurut sejarahnya, ujar anggota Komisi Jakarta (06/10) --- Anggota DPR RI Dapil IV V DPR RI dari Fraksi PKS ini, Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. Jawa Tengah (Wonogiri, Karanganyar dan Bandara APT Pranoto sudah Anggota Komisi V DPR RI Sragen), Hamid Noor Yasin (HNY) meminta mulai direncanakan pada tahun Kementerian Perhubungan melakukan 1987 dengan kegiatan survei “”Jika pemeliharaan dan inspeksi investigasi penyebab terjadinya amblas untuk mencari lokasi pengganti dilakukan secara berkala, maka dengan pada landas pacu Bandara APT Pranoto ini. bandara Temindung. kondisi pemakaian yang ada saat ini Apakah penyebab amblasnya pilot Pesawat Batik Air ketika Lebih lanjut Hamid, menje- seharusnya kerusakan ini tidak terjadi landas pacu tersebut akibat bergerak menuju landas pacu laskan dimana pembebasan la- karena pengoperasian bandara masih spesifikasi teknis yang dibawah melalui landas hubung. han baru dilakukan pada tahun standard atau karena 1995/1996 yang dilanjutkan dibawah kapasitas maksimalnya” pemeliharaan dan pelaksanaan Pilot kemudian dengan studi analisis mengenai inspeksi yang kurang baik atau berkomunikasi dengan petugas dampak lingkungan (Amdal) Bandara ini diresmikan oleh Udara (SBU) pada 15 Mei karena faktor-faktor lainnya. lalu lintas udara serta petugas serta pembuat rencana induk Presiden Jokowi pada 25 Okto- 2018,” tegas Hamid. Permintaan Hamid terkait kabar layanan darat untuk melakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara. ber 2018 setelah sebelumnya amblasnya landas pacu pengecekan yang kemudian Kementerian Perhubungan Selengkapnya kunjungi bandara tersebut, Rabu, 6 terkonfirmasi adanya bagian “Pengerjaannya sendiri menerbitkan Sertifikat Bandar fraksi.pks.id Oktober 2021. yang amblas pada landas pacu. dimulai pada tahun 2007 oleh Hamid mengaku kaget Pemkot Samarinda, namun Hamid menyatakan mendengar hal tersebut. kemudian terhenti karena Selasa, 5 Oktober 2021 telah sengketa kontrak antara terjadi kerusakan landasan “Bandara APT Pranoto ini Pemkot dengan kontraktor pada pacu Bandara APT Pranoto sepertinya baru diresmikan oleh tahun 2011. Sengketa ini Samarinda, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo pada 25 berlanjut hingga tingkat kasasi Oktober 2018”, katanya. dimana pada tahun 2013 Dampaknya bandara Pemkot Samarinda dinyatakan tersebut harus ditutup Hamid menambahkan, kalah dalam sengketa tersebut. pengoperasiannya lebih awal. berdasarkan data yang ada Pengerjaan Bandara APT Kerusakan ini diketahui oleh pengerjaan Bandara APT Pranoto kemudian diambil alih Pranoto Samarinda ini memang oleh Pemprov Kaltim dan dengan sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat akhirnya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 11 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Desak Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Kepala Desa Daripada Beasiswa S3 KUTIPAN lagi, Adanya 'predator desa' berkedok oknum wartawan, “Predator desa adalah realitas. Sementara LSM, organisasi KH. TORIQ HIDAYAT, Lc belum ada payung hukum dana operasio- kemasyarakatan yang memalak Anggota Komisi V DPR RI nal desa. Maka agar program desa dapat aparat desa. Dengan modus berjalan, terpaksa mereka menggunakan menawarkan jasa “Gaji sebesar Rp.2,8 juta per bulan untuk koceknya sendiri. Kasihan kepala desa, pendampingan struktural seorang kepala desa di dapilnya kalau seperti ini terus,” sebut Toriq. kepada kepala desa. Selain itu, pungutan liar oleh oknum sangatlah kecil. Tugas seorang kepala Tasikmalaya (12/10) --- Menteri pengelola desa dengan segala yudisial dengan menawarkan desa tidaklah mudah, tanggung jawab Desa Pembangunan Daerah dinamikanya, jauh lebih program bimbingan teknis atau sebagai pemimpin di wilayahnya sangat Tertinggal dan Transmigrasi mendesak,” sebut politisi PKS. bimtek. (Mendes PDTT) berencana berat. Seorang kepala desa harus memberikan peluang kepada Menurut Toriq, gaji sebesar “Predator desa adalah menyiapkan waktu 24 jam bagi pelayanan kepala desa berprestasi untuk Rp.2,8 juta per bulan untuk realitas. Sementara belum ada melanjutkan pendidikannya seorang kepala desa di dapilnya payung hukum dana masyarakat, agar optimal. sebagai hingga S3. sangatlah kecil. Tugas seorang operasional desa. Maka agar pemerintahan terkecil, kepala desa dan kepala desa tidaklah mudah, program desa dapat berjalan, perangkatnya merupakan ujung tombak Anggota Komisi V DPR RI tanggung jawab sebagai terpaksa mereka menggunakan Toriq Hidayat menganggap pemimpin di wilayahnya sangat koceknya sendiri. Kasihan pekerjaan dan koordinasi dengan wacana beasiswa S3 untuk berat. kepala desa, kalau seperti ini pemerintah kota/kabupaten bahkan kepala desa berprestasi sah terus,” sebut Toriq. saja. Namun ada perkara yang “seorang kepala desa pusat” lebih mendesak dari itu. Yakni harus menyiapkan waktu 24 Oleh karenanya Toriq meningkatkan kesejahteraan jam bagi pelayanan masyarakat, menilai, bentuk apresiasi yang Kepala desa itu sendiri. agar optimal. sebagai paling tepat pada saat ini. pemerintahan terkecil, kepala Kemendes wajib “Boleh saja memberikan desa dan perangkatnya meru- merealisasikan payung hukum beasiswa S3 untuk kepala desa pakan ujung tombak pekerjaan untuk dana operasional bagi berprestasi ke depannya. dan koordinasi dengan Kepala Desa. Besarannya bisa Namun untuk saat ini, mening- pemerintah kota/kabupaten berdasarkan tingkat prestasi katkan kesejahteraannya, bahkan pusat,” tutur Toriq. masing-masing desa atau yang sebagai ujung tombak lainnya. Belum lagi, tambah Toriq fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 13 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Kunjungan Komisi V DPR RI, Aleg PKS: Banyak Catatan yang Harus Diselesaikan KUTIPAN menyampaikan beberapa usulan program untuk tahun Pekanbaru (13/10) - Anggota Komisi 2022 yang telah diusulkan. Dia melaksanakan Rapat Koordinasi dengan berharap usulan tersebut dapat Pemprov Riau, Bupati/Walikota, Mitra terwujud. Komisi V di Kediaman Gubernur Riau. \"Semoga usulan-usulan ini Kegiatan ini banyak mem- Menanggapi hal ini, dapat terwujud,\" harap Gubri. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A. berikan catatan dan evaluasi Gubernur Riau menyampaikan Anggota Komisi V DPR RI atas pembangunan dan ke anggota Komisi V bahwa Syahrul Aidi Maazat me- rencana pembangunan di Riau. para kepala daerah telah nyampaikan bahwa dia selalu “Saya selalu menyampaikan posisi Riau menyiapkan anggaran untuk itu, menyampaikan posisi Riau dalam menambah pendapatan negara. Beberapa catatan dari namun belum direalisasikan. dalam menambah pendapatan Namun apa yang Riau dapatkan tidak sesuai Anggota Komisi V dan Mitra Dia berjanji dalam waktu dekat negara. Namun apa yang Riau dengan kontribusi yang diterima. Bahkan di Komisi V diantaranya, pertama akan segera berkoordinasi dapatkan tidak sesuai dengan Komisi V kita sepakat dan menyampaikan terkait pembangunan Roro dengan kepala daerah. kontribusi yang diterima. aspirasi bahwa jalan daerah dapat dibangun Dumai Melaka, menurut kementerian. Selama ini pembangunan Perwakulan Dirjen Hubungan Kemudian dari mitra \"Bahkan di Komisi V kita dibatasi oleh pembatasan kewenangan. Ada Laut, belum terlihat keseriusan Komisi V menyoroti masih sepakat dan menyampaikan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten pihak Malaysia dalam adanya pembebasan lahan ruas aspirasi bahwa jalan daerah kerjasama ini. tol Pekanbaru-Bangkinang yang dapat dibangun kementerian. Riau dalam rangka mengawasi Basarnas. belum dibayarkan. Pada kasus Selama ini pembangunan diba- pelaksanaan pengembangunan \"Selain itu juga menjawab Melihat kurang antusias ini, ada dua persoalan yang tasi oleh pembatasan kewena- yang telah dilaksanakan oleh ini, mereka akan menahan terjadi yaitu status lahan yang ngan. Ada kewenangan pusat, Kementerian PUPR, Kemente- aspirasi Pemerintah Provinsi progres pembangunan Roro masih termasuk HPT dan juga provinsi dan kabupaten.\" rian Perhubungan, Kementerian Riau terkait pembangunan in- Dumai-Melaka ini hingga adanya perbedaan harga yang tegasnya. Desa, Pembangunan Daerah frastruktur yang pembiayaannya adanya kejelasan MoU dengan mencolok. Sehingga beberapa dan Transmigrasi, BMKG, serta melalui APBN,\" tambahnya. Pihak Melaka. ruas belum dapat dikerjakan. Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Ketua Tim Kemudian ada juga Namun itu, pihak PT. Huta- Komisi V DPR RI, Syarief Abdul- persoalan status serah terima ma Karya sebagai kontraktor lah Alkadrie berharap pandemi lahan dari pemerintah daerah menyatakan optimis ruas segera berakhir sehingga ke pihak kementerian. Jika Pekanbaru-Bangkinang akan pembangunan juga bisa serah terima lahan ini selesai selesai pada akhir tahun 2021. dilaksanakan dengan normal. maka ada beberapa pembangunan yang dapat Gubernur Riau, Syamsuar, \"Terkait usulan dari pak dikerjakan di tahun 2024. dalam kesempatan tersebut gubernur tentu nanti akan kita lihat dan akan kita tidak lanjuti,\" ujar Syarief. Ia juga mengatakan Kun- ker Komisi V DPR RI ke Provinsi fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 11 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Soroti Penjualan Ruas Tol untuk Bayar Hutang yang Kian Membengkak KUTIPAN pada akhirnya harus ditolong melalui mekanisme PMN. Lombok (11/10) --- Anggota DPR RI dari Sehingga akhirnya membebani Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama kas negara yang seharusnya menyoroti penjualan ruas tol Cibitung- dapat digunakan untuk kebu- Cilincing senilai Rp 2,44 triliun yang tuhan lainnya,\" pungkasnya. dilakukan kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (API). Fraksi PKS, kata SJP, berpendapat bahwa seharusnya Berdasarkan laporan keuangan Cibitung-Cilincing senilai Rp Pemerintah berhati-hati dalam H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T Waskita pada akhir kuartal ke- 2,44 triliun yang dilakukan melakukan percepatan pemba- Anggota Komisi V DPR RI dua, kata pria yang akrab dis- kepada PT Akses Pelabuhan ngunan infrastruktur melalui pe- apa SJP, total utang perusahaan Indonesia (API) selaku nugasan BUMN yang pembia- “Segala bentuk pembangunan berbasis mencapai Rp 89,72 triliun, pemegang saham 45% dari yaannya berbasis utang BUMN. utang harus memperhatikan tingkat dimana sebesar Rp 48,55 jalan tol tersebut,\" ungkapnya. pemanfaatan jangka pendek maupun triliun diantaranya merupakan \"Segala bentuk kewajiban jangka pendek. Sebetulnya, kata SJP, pembangunan berbasis utang jangka panjang dan skema pengemba- penjualan kepemilikan saham harus memperhatikan tingkat liannya harus dibuat sesuai dengan \"Sementara itu dari aset di beberapa ruas tol bisa saja pemanfaatan jangka pendek perusahaan sebesar Rp dilakukan, akan tetapi FPKS maupun jangka panjang dan skenario pemanfaatannya. Selain itu juga 105,34, ternyata hanya Rp menyoroti besarnya utang skema pengembaliannya harus dibutuhkan perencanaan yang matang 33,54 triliun yang tercatat BUMN Karya tersebut. Karena dibuat sesuai dengan skenario berdasarkan hasil survei yang kredibel” sebagai aset lancar dimana strategi menggenjot pemanfaatannya. Selain itu juga nilainya lebih kecil dari pembangunan infrastruktur dibutuhkan perencanaan yang menjadi sekitar Rp 110T. akan menjadi beban bagi kewajiban jangka pendek menggunakan utang tentu matang berdasarkan hasil \"Dengan perencanaan anggaran belanja negara,\" perusahaan,\" terangnya. bukan tanpa resiko. survei yang kredibel,\" ujarnya. tegas SJP mengakhiri. pembangunan dan pembiayaan Sehingga, ujarnya, akibat \"Dengan besarnya Sehingga, imbuh Suryadi, yang matang diharapkan tidak utang yang menggunung kewajiban jangka pendek akibat tidak terjadi kesalahan tersebut, kata SJP, Waskita penugasan pembangunan perhitungan yang menyebabkan terpaksa menjual sebagian infrastruktur tersebut, maka jika terjadinya pembengkakan kepemilikannya di beberapa kemudian tidak berhasil seperti yang telah terjadi pada ruas tol. menjual kepemilikan sahamnya, proyek tol Cibitung-Cilincing dari BUMN tersebut berpotensi semula diperkirakan sekitar \"Yang terbaru adalah mengalami kebangkrutan dan Rp4,6T menjadi RP10,8T penjualan saham di ruas tol ataupun seperti proyek Kereta Cepat yang semua diperkirakan menelan biaya Rp 80T tetapi kemudian membengkak fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI XI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 24 Maret 2021 REPUBLIK INDONESIA KARaolepmgaiYttPmdoKeWuSennISgnneagytSnaaatGdtykaauaAlbynaemtArnHtuorPmBaIe,r,liament DPR - RI Pemulihan Ekonomi Nasional KUTIPAN mereka menaikkan suku bunga kredit. Pilihannya menempatkan Jakarta (24/03) --- Sejumlah catatan kembali dana mereka ke BI Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari atau membeli SBN. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan jajaran Gubernur “Kalau bank umum \"Peranan regulator yang terlihat hanya Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin menempatkan kembali dananya memberikan himbauan moral atau moral (22/03/2021). ke Bank Indonesia, artinya suasion perlunya melakukan suku bunga kebijakan BI tidak efektif lebih rendah untuk menyambut pemulihan Persoalan-persoalan terkait da- meninjau ulang pelaksanaan mendorong fungsi intermediasi ekonomi. Semestinya regulator menjalan- mpak Covid-19 yang dirasakan burden sharing yang dilakukan perbankan. Situasi ini harus kan peran yang lebih strategis sehingga masyarakat, pelaksanaan BI di tahun 2020, dan bagaima- diperbaiki,” kata Anis. mekanisme pergerakan suku bunga kredit vaksinasi yang berlangsung na dampaknya bagi neraca BI. panjang hingga tahun 2023, Hal lain yang menjadi tidak selalu mengikuti pasar,” evaluasi program Pemulihan “Seberapa kuat neraca catatan Anis, mengenai Ekonomi Nasional (PEN) tahun Bank Indonesia mampu kekuatan Bank Indonesia, OJK dalam penyediaan data UMKM masuk go digital. Tetapi 2020, angka kemiskinan yang menampung Surat Berharga dan LPS dalam upaya menekan yang lebih akurat. bagaimana UMKM masuk go tinggi dan belum pulihnya daya Negara (SBN) underlying asset? suku bunga kredit. Anis digital sementara data yang beli masyarakat, menjadi Apalagi BI masih menanggung menyayangkan peranan “Ketersediaan dan akurasi akurat saja belum punya,” catatan Anis. underlying asset dari krisis regulator yang tidak terlihat. data UMKM menjadi persoalan tuturnya. ekonomi 1997-1998,” ujar Anis. krusial hari ini,” papar Anis. Ketua DPP PKS Bidang \"Peranan regulator yang Mengutip data dari Ekonomi dan Keuangan ini Kemudian, Anis meminta terlihat hanya memberikan Anis mengkhawatirkan Kementerian Koperasi, Anis mengingatkan agar BI memiliki BI untuk memperbaiki system himbauan moral atau moral ketertinggalan UMKM dalam go menyampaikan bahwa UMKM komitmen yang tegas dalam yang diterapkannya terkait suasion perlunya melakukan digital mengingat tidak yang bisa masuk go digital baru pemulihan ekonomi nasional. dengan dampak kebijakan suku bunga lebih rendah untuk tersedianya data yang akurat sebanyak 10 juta dari 64,2 juta moneter yang diambil BI menyambut pemulihan ekono- tentang UMKM. unit yang ada di Indonesia. Sejumlah fakta yang terutama yang bertujuan untuk mi. Semestinya regulator merupakan dampak pandemi, relaksasi liquiditas bank umum. menjalankan peran yang lebih “Kalau kita sudah masuk imbuhnya, mencerminkan strategis sehingga mekanisme dalam go digital, UMKM juga beratnya kondisi ekonomi Menurut pengamatan Anis, pergerakan suku bunga kredit nasional Indonesia. Anis juga fakta yang terjadi saat ini, liqui- tidak selalu mengikuti pasar,” mengingatkan BI untuk ditas bank umum relatif longgar tegasnya. namun tidak mendorong Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini juga mendorong BI agar lebih banyak berkontribusi fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 10 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Bentuk Holding Perusahaan Pemerintah Bidang Wisata, Aleg PKS: Komisaris dan Direksi Harus Profesional KUTIPAN kan solusi untuk pariwisata terkoneksi dari sabang sampai Jakarta (10/10) --- Anggota DPR RI Komisi mereuke dengan biaya murah. Hj. NEVI ZUAIRINA VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina meminta Anggota Komisi VI DPR RI Pengangkatan jajaran Komisaris dan Nevi menambahkan, Direksi pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia koneksitas berbagai hal mesti agar memperhatikan aspek kapasitas dan dapat terealisasi karena profesionalitas. Karena menurutnya, Holding membawahi begitu merupakan amanah Pasal 28 UU No.19 besar perusahaan-perusahaan tahun 2003 tentang BUMN. negara yang saling berhubungan. Seperti diketahui Nevi menguraikan, dari dengan prestasi yang PT Aviasi Pariwisata Indonesia “Dalam RUU BUMN yang saat ini masih penyampaian kementerian ditorehkan dalam perusahaan (Persero) merupakan BUMN dalam proses meminta masukan dari BUMN diketahui, bahwa Jajaran plat merah itu. Peningkatan yang akan memimpin Holding pakar, pengangkatan Direksi dan Komisaris Komisaris dan Direksi PT Aviasi kinerja BUMN, harus dapat Pariwisata. Adapun BUMN yang perlu dilakukan melalui uji kelayakan dan Pariwisata Indonesia (Persero) memberikan manfaat bagi tergabung dengan Holding kepatutan lewat mekanisme fit and proper telah diputuskan oleh Menteri rakyat dan negara\", tutur Pariwisata antara lain: PT Hotel test di DPR dan terbuka untuk publik” BUMN. Hal itu tertuang dalam Anggota DPR RI dari Faksi PKS. Indonesia Natour (Persero) atau Surat Keputusan Menteri BUMN INA, PT Sarinah (Persero), PT pengangkatan direksi dan Kementerian BUMN mesti ada Nomor: SK-336/MBU/10/2021 Legislator asal Sumatera Taman Wisata Candi Borobudur, komisaris BUMN dilakukan oleh payung hukum yang mengatur untuk jajaran direksi, dan Surat Barat II ini menekankan, bahwa Prambanan & Ratu Boko Menteri BUMN\", ujar Nevi. pengangkatan Komisaris dan Keputusan Menteri BUMN kinerja BUMN Pariwisata (Persero) atau TWC, PT Angkasa Direksi BUMN dalam UU BUMN. Nomor: SK-337/MBU/10/2021 kedepannya mesti dapat Pura I (Persero), PT Angkasa Kedepannya, tambah Nevi, untuk jajaran komisaris. menggenjot sektor pariwisata Pura II (Persero), PT pengangkatan Komisaris dan Selengkapnya kunjungi dengan tujuan Indonesia Pengembangan Pariwisata Direksi BUMN yang dilakukan fraksi.pks.id \"Pengangkatan Dony Oska- sebagai destinasi internasional. Indonesia (Persero) atau ITDC, ria menjadi Dirut dan Triawan Tujuan wisatawan mesti dijaga dan PT Garuda Indonesia Munaf menjadi Komut PT Aviasi merata ke seluruh Indonesia (Persero) Tbk. Pariwisata Indonesia yang me- yang berpotensi besar menarik rupakan induk Holding BUMN wisatawan sehingga tidak hanya \"Saya meminta, jangan Pariwisata harus dibuktikan wilayah tertentu juga memberi- sampai Kementerian BUMN mengedepankan pertimbangan politis, bukan integritas dan profesionalitas. Karena potensi ini ada yang disebabkan pada UU BUMN saat ini, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 11 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Desak Erick Thohir Tuntaskan Penanganan Korupsi di BUMN KUTIPAN 30% diantaranya sudah menjadi tersangka,\" ungkapnya. budaya korupsi di perusahaan BUMN sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan Menurut Amin, korupsi di ratusan triliun karena pada akhirnya harus BUMN secara umum membail out (menalangi) kerugian melalui disebabkan dua hal. Pertama, penyertaan modal negara. buruknya tata kelola (GCG) di perusahaan pelat merah. Jakarta (12/10) --- Anggota di PT KS mencapai lebih dari 2 AMIN AK,M.M. Komisi VI DPR RI dari Fraksi miliar dollar AS. \"Kedua, BUMN terlalu Anggota Komisi VI DPR RI PKS, Amin Ak mendukung digelayuti berbagai kepentingan langkah Menteri Badan Usaha “Pak Erick jangan hanya politik dan perburuan rente “Pak Erick jangan hanya gimmick, segera Milik Negara (BUMN), Erick gimmick, segera melakukan yang membebani BUMN dengan melakukan audit menyeluruh dengan Thohir yang akan memberantas audit menyeluruh dengan proyek-proyek rugi dan tidak korupsi di perusahaan BUMN. melibatkan Badan Pemeriksa mendesak,\" jelas Amin. melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan (BPK) dan Badan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Amin pun mendesak Erick Pengawasan Keuangan dan Dalam kasus dan Pembangunan (BPKP). Jika terbukti me-realisasikan janjinya Pembangunan (BPKP). Jika membengkaknya biaya proyek ada korupsi, libatkan lembaga penegak tersebut demi penegakan good terbukti ada korupsi, libatkan kereta cepat Jakarta-Bandung, corpo-rate governance (tata lembaga penegak hukum untuk misalnya, Amin menengarai hukum untuk menuntaskannya,” kelola) BUMN secara menuntaskannya,” tegas Amin. adanya campur tangan para profesional. pemburu rente termasuk mafia Amin mengatakan, budaya lahan yang membuat biaya Belum lama ini, Menteri korupsi di perusahaan BUMN menjadi super jumbo. Proyek ini Erick menengarai adanya sangat mengkhawatirkan. tidak layak sejak awal, korupsi di PT Perkebunan Negara dirugikan ratusan triliun feasibility study-nya asal-asalan Nusantara (Persero) atau PTPN karena pada akhirnya harus dan bakal merugikan negara dan PT Krakatau Steel (Perse- membail out (menalangi) cukup besar. ro). Beliaupun melaporkan kerugian melalui penyertaan kasus dugaan korupsi tersebut modal negara. \"Oleh karena itu kami ke KPK. Di PTPN III misalnya, menolak proyek ini dibiayai selaku induk holding \"Masifnya korupsi di APBN. Selesaikan saja lewat perkebunan perusahaan pelat perusahaan BUMN terindikasi mekanisme business to busi- merah disebut memiliki utang dari banyaknya kasus hukum ness (B to B) sesuai rencana hingga Rp43 triliun, sedangkan yang menjerat direksi BUMN. awal agar tidak membebani Dari sekitar 160 kasus hukum, keuangan negara,\" pungkasnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 13 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Terkait Pelantikan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Aleg PKS: Pemerintah Jangan Asal Politisasi Riset KUTIPAN Presiden SBY ini. Mulyanto menambahkan, Jakarta (13/10) --- Pelantikan Megawati Dr. H. MULYANTO, M.Eng sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan jurnal sains terkenal Nature, Anggota Komisi VII DPR RI Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh dalam editorial tanggal 8/9/ Presiden Joko Widodo, Rabu (13/10), me- 2021 menulis kekhawatiran ngundang komentar beberapa kalangan. intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat Salah satunya adalah Anggota lumayan besar, termasuk (super agency) dengan reorga- Sepanjang sejarah pembangunan riset di Komisi VII DPR RI dari Fraksi membentuk satuan tugas nisasi yang ambisius, namun Indonesia, saat ini adalah titik yang krusial PKS, Mulyanto yang khusus,\" tegas Mulyanto. tidak jelas rencana kinerjanya. dalam kaitannya dengan intervensi ideologi- menyebutkan pelantikan tersebut membuka politisasi di Mulyanto menjelaskan, Peringkat inovasi politik di dunia riset dan inovasi. Hal ini dunia riset nasional. sebelumnya para ahli sudah Indonesia dalam laporan Global tercermin dari ditetapkannya Ketua Dewan minta Presiden agar meninjau Innovation Index tahun 2021 Pengarah Badan Pembina Ideologi Panca- Menurut Mulyanto, sepan- ulang kebijakan menjadikan (GII) semakin merosot. sila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua jang sejarah pembangunan Anggota Dewan Pengarah BPIP Dewan Pengarah BRIN. Dengan kondisi ini, riset di Indonesia, saat ini secara ex-officio sebagai Ketua Posisi Indonesia adalah titik yang krusial dalam Dewan Pengarah BRIN. Hal ini bertengger pada peringkat ke- menurut saya, terbuka lebar peluang kaitannya dengan intervensi perlu dilakukan sebagai upaya 87 dari 132 negara. Dari segi politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan ideologi-politik di dunia riset pencegahan politisasi riset di skor terus merosot. Faktor yang pengarah BRIN memiliki kewenangan yang dan inovasi. Hal ini tercermin dalam BRIN. terutama lemah adalah aspek lumayan besar, termasuk membentuk dari ditetapkannya Ketua 'kelembagaan' (peringkat ke- Dewan Pengarah Badan \"Ternyata Presiden Joko 107). Bahkan di bawah satuan tugas khusus Pembina Ideologi Pancasila Widodo tidak memperhatikan Vietnam dan Brunei. (BPIP) secara ex-officio sebagai masukan para ahli tersebut dan \"Dengan masalah yang kelembagaan ini berjalan baik,\" Ketua Dewan Pengarah BRIN. tetap melantik Ketua Dewan Indonesia hanya di atas besar dan mendasar itu saya tegas Mulyanto. Pengarah BRIN dari Dewan Laos dan Kamboja di kawasan pesimis konsolidasi \"Dengan kondisi ini, Pengarah BPIP. Menurut saya Asean. menurut saya, terbuka lebar Pemerintah memaksakan diri, peluang politisasi riset. Apalagi karena pembangunan riset dan Selain itu tugas-fungsi Ketua Dewan pengarah BRIN inovasi terpaut jauh dengan BRIN yang campur aduk memiliki kewenangan yang BPIP,\" jelas Sesmenristek era sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN). fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 16 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Dorong RUU Bank Makanan Masuk Prolegnas Prioritas 2022, HNW Didukung Sejumlah Praktisi Terkait KUTIPAN tingginya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan Jakarta (16/10) --- Anggota Komisi VIII DPR pangan antar penduduk, Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A yang juga Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur mengubah laku masyarakat Anggota Komisi VIII DPR RI Wahid saat reses mengadakan Focus yang boros dan mubazir, serta Group Discussion bersama sejumlah menguatkan komitmen gotong- praktisi lembaga Bank Makanan, dalam royong dan kesetiakawanan rangka menyerap aspirasi mereka terkait Nasional,\" ungkap HNW. substansi dan urgensi dari RUU Bank Makanan. Karena, imbuh HNW, Indonesia dengan jumlah warga Seluruh praktisi Bank Makanan sudah berada di Prolegnas long miskin makin meningkat hingga “Saya berharap dengan dukungan dari yang hadir menyatakan sangat list 2020-2024 tersebut bisa 1,12 juta orang selama pande- para praktisi ini RUU Bank Makanan itu mendukung dorongan tersebut. masuk ke dalam Prolegnas mi (data BPS), tapi dikenal bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Bahkan, melihat keperluan dan Prioritas tahun 2022. sebagai Negara yang warganya luas, dan segera bisa dibahas dan dipu- manfaatnya, mereka turut men- boros/mubadzir dengan tuskan oleh DPR bersama Pemerintah” desak bahwa kehadiran RUU itu \"Hal ini dalam rangka peringkat ke-2 sedunia sebagai sudah masuk kategori harus. merealisasikan aspirasi Publik penghasil limbah pangan Fraksi PKS di DPR-RI berupaya yang bisa menjadi solusi bagi dalam memberikan dukungan (laporan The Economist). memperjuangkan aspirasi dua masalah sekaligus, yakni Hidayat menyambut legal terhadap Bank Makanan Warga aktivis bank makanan, kelebihan pangan dan ketimpa- sangat baik aspirasi, dukungan yang sudah berdiri dan aktif Namun di waktu yang sa- dengan mengajukan RUU yang ngan pangan,” disampaikan dan kesepakatan mereka. membantu masyarakat, serta ma, kata HNW, Indonesia juga memberikan payung hukum Hidayat dalam acara FGD RUU Apalagi menurut Bappenas, memicu pendirian Bank dikenal sebagai Negara paling bagi para relawan dan lembaga Bank Makanan secara virtual, masalah makanan ini juga Makanan di seluruh wilayah di dermawan di dunia berdasar- Bank Makanan sebagai bentuk Jumat (15/10/2021). sudah menjadi perhatian Indonesia sehingga bisa kan World Giving Indeks yang proteksi dan dukungan terha- Pemerintah dan masuk dalam 5 membantu warga dan dirilis oleh Charities Aid dap kegiatan Bank Makanan Selengkapnya kunjungi sub-sektor prioritas Nasional. pemerintah terdampak covid- Foundation. Untuk itu dirinya fraksi.pks.id 19. Dukungan pada Bank mengajak para praktisi dan Sebagai pengusul inisiatif Makanan juga bisa menjadi lembaga Bank Makanan untuk RUU Bank Makanan di Baleg solusi atas permasalahan bersama-sama mendorong dan DPR-RI, HNW sapaan akrabnya makanan berlebih sekaligus mengawal agar RUU Bank mendorong agar RUU yang Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini bisa segera dibahas di DPR dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. “Saya sebagai legislator fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 10 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Umrah Kembali Dibuka, Aleg PKS: Pemerintah Jangan Beratkan Calon Jemaah Indonesia KUTIPAN tidak memberatkan para jemaah kita,” tegasnya. Jakarta (10/10) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku Lebih lanjut, Legislator Da- bersyukur atas kabar dibukanya kembali pil Jawa Tengah 1 ini menging- penyelenggaraan ibadah umrah di Arab atkan pemerintah untuk mem- Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia. perhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut Lebih lanjut, Politisi PKS ini bawa konsekuensi terhadap kedatangan jemaah umrah KH. BUKHORI, Lc., M.A. meminta Pemerintah Indonesia pembengkakan biaya, salah Indonesia sepulang dari Tanah Anggota Komisi VIII DPR RI menyiapkan protokol kesehatan satunya adalah munculnya Suci. Pasalnya, Bukhori menilai (prokes) bagi calon jemaah komponen biaya karantina bagi kasus pandemi global belum “Itu kabar baik bagi kita semua. Kendati yang hendak beribadah umrah calon jemaah apabila didapati sepenuhnya membaik lantaran demikian, penyelenggaraan perlu demi menghindari risiko ada yang tidak memenuhi stan- penambahan kasus global penularan virus Covid-19. dar kesehatan yang disyaratkan masih terus terjadi. dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan “Itu kabar baik bagi kita Merespons hal itu, \"Maka, ketika sampai di semua. Kendati demikian, pe- menurut Bukhori, Pemerintah Tanah Air, juga harus ada proto- Umrah (PHU) Kementerian Agama nyelenggaraan perlu dipastikan juga perlu menyiapkan skema kol yang jelas dan tidak mere- mengambil tanggung jawab dalam memperhatikan (prokes) yang penyelenggaraan umrah yang potkan dengan tetap menyadari menyiapkan penegakan prokes bagi warga optimal. Ditjen Penyelengga- tidak memberatkan calon bahwa saat ini pandemi belum negara kita dengan sebaik-baiknya.” raan Haji dan Umrah (PHU) jemaah dari segi biaya. usai. Ini semata-mata demi Kementerian Agama mengambil mengantisipasi risiko terjadinya tanggung jawab dalam “Selain dari segi kesehat- gelombang ketiga pandemi menyiapkan penegakan prokes an, intervensi pemerintah juga sekaligus memelihara kesela- bagi warga negara kita dengan dibutuhkan untuk mengatasi matan bersama,\" tuturnya. sebaik-baiknya,” ujar Bukhori di potensi pembengkakan biaya Jakarta, Minggu (10/10). yang harus dikeluarkan oleh Sebelumnya, Menteri Luar jemaah, khususnya untuk Negeri Retno Marsudi mengata- Anggota Komisi Agama kebutuhan karantina. Karena kan Pemerintah Arab Saudi DPR ini mengakui, penegakan itu saya mendorong peran kembali membuka penyeleng- prokes dalam penyelenggaraan pemerintah memastikan garaan ibadah umrah bagi umrah di masa pandemi mem- penyelenggaraan umrah yang calon jemaah asal Indonesia. Keterangan itu ia peroleh dari nota diplomatik yang disampai- kan oleh Pemerintah Arab Saudi pada 8 Oktober 2021 silam. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT www.dpr.go.id | Rabu 6 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota DPR Ingatkan Risma, Kalau Marah-marah Jangan ke Rakyat Kecil KUTIPAN Kalau mau marah, marah aja di DPR,” ujarnya. Jakarta (06/10) --- Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) memarahi sambil “Tapi enggak berani juga mengancam menembak pendamping dia berantem di DPR kan yang Program Keluarga Harapan (PKH), Fajar setingkat? Kalau orang di ba- Sidik Napu, di Gorontalo, masih menuai wah itu orang merasa tertekan. sorotan. Memang data Kemensos juga kacau, kan, bukan kesalahan Apalagi telah diklarifikasi oleh dulu ke dokter spesialis yang mereka di bawah,” imbuh dia. H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. Fajar bahwa Risma ternyata berhubungan dengan itu Dapil Sumatera Utara II mendapat informasi yang salah [karakter mudah marah],” kata Selain itu, Iskan menilai terkait data yang kemudian Iskan, Senin (4/10). Risma seharusnya bisa “Saya dulu pernah kritik Bu Risma, memicu amarah Mensos itu. berbicara lebih lembut karena perilaku dia harus diubah. [Tapi] dia bilang, “Kalau dibilang karakter, berasal dari Jawa. Apalagi 'ya ini masalah karakter saya’. Ya enggak Anggota Komisi VIII --mitra kan bisa diubah. Kalau seperti kepada sosok bawahan yang Kemensos--, Iskan Qolba Lubis, itu [terus] nanti bisa [berujung] belum tentu mendapat imbalan bisa dong, harus disisihkan dengan ja- mengaku sudah pernah meng- kekerasan juga. Apalagi di kerja yang ideal. batan. Atau kalau enggak dikonsultasikan ingatkan Risma untuk meng- negara ini kan orang bisa aja dulu ke dokter spesialis yang berhubungan ubah perilakunya tersebut. Buk- nuntut, kalau dia merasa “Dia kan dari Jawa, yah, an sekali dua kali Risma melon- dipermalukan di publik, boleh Mataram itu kan halus. Kalau dengan itu [karakter mudah marah],” tarkan amarahnya di tengah mereka minta ganti rugi,” imbuh kita lihat Suharto persaingan- publik saat kunjungan kerja. politikus PKS itu. nya dengan Sukarno saja gitu pendamping PKH tersebut menegur Mensos itu soal kan masih dianggap Bapak,” ‘disemprot’ Risma di depan perilakunya yang kerap Tetapi kepada Iskan, Lebih lanjut, Iskan memin- terang dia. umum. Di sisi lain, ia berharap emosional. Risma menjawab bahwa ta Risma lebih bijak melihat du- Risma dapat introspeksi diri, perilaku tersebut adalah bagian duk persoalan sebelum marah- “[Lagipula] justru ke sementara Presiden Jokowi Selengkapnya kunjungi dari karakternya. marah. Ia pun berharap Risma bawah itu kan perlu dia dekati, fraksi.pks.id dapat melemparkan amarahnya ‘apa kabar dek, apa ada “Saya dulu pernah kritik ke sosok yang lebih tepat. masalah?’, biar mereka juga Bu Risma, perilaku dia harus semangat. Apalagi misal gajinya diubah. [Tapi] dia bilang, 'ya ini “Apa kesalahannya, [mereka] di bawah UMR, terus masalah karakter saya’. Ya sebesar apa? Lagian kan bukan [tunjangan[ transport-nya eng- enggak bisa dong, harus hanya kesalahan orang itu, gak ada. Jadi jangan mengha- disisihkan dengan jabatan. Atau pasti ada di atasnya dia. rapkan [hasil] terlalu ideal kalau enggak dikonsultasikan Dengan rakyat kecil jangan gitu. juga,” tambahnya. Iskan meminta Kemensos menyampaikan maaf terbuka terkait kesalahan informasi data yang menyebabkan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

#Tetap JagaDPR - RI Prokes MInudloani eMseiambaik #TeNraimkeasKBPaahnalgaswsaanih fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI Image : BBC

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 11 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Jabar Pimpin Klasemen Medali PON XX Papua, Netty: Jaga Kemenangan dengan Tetap Prokes KUTIPAN membanggakan. \"Dunia internasional tentu Jakarta (11/10) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani ikut mengamati dan menilai. meminta pimpinan kontingen Jawa Barat Indonesia harus memastikan ke PON XX Papua agar tetap menjaga mendapat poin positif di mata kemenangan dan tetap disiplin prokes, dunia, jangan malah mendapat testing dan tracing di tengah kemenangan celaan akibat lalai dan abai pimpin klasemen sementara. dalam penanganan Covid-19,\" katanya. \"Ditemukannya 43 kasus Covid- XX Papua. Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si 19 beberapa waktu lalu harus \"Tingkatkan terus testing Netty juga meminta Anggota Komisi IX DPR RI menjadi alarm bagi setiap pemerintah melalui Satgas kontingen, khususnya Jawa dan tracing dengan prioritas setempat agar para pasien “Testing dan tracing adalah langkah Barat, untuk disiplin prokes. pemeriksaan pada atlet, ofisial, Covid-19 ditangani dengan baik. prioritas yang harus dilakukan berkala Kita tidak ingin sportivitas dan para petugas di stadium oleh Satgas setempat. \"Para atlet dan semarak PON XX serta maupun hotel,\" katanya. “Meskipun hanya memiliki semua anggota kontingen harus bekerja kebahagiaan Jawa Barat gejala ringan, namun mereka memimpin klasemen Menurut Netty, testing harus tetap dirawat dan sama dengan bersedia di-testing sementara ternodai karena dan tracing adalah langkah dipantau dengan baik. Jangan berulang kali demi keselamatan atlet atau anggota delegasi ada prioritas yang harus dilakukan sampai bebas berkeliaran yang yang terinfeksi,\" kata Netty berkala oleh Satgas setempat. akan memicu penularan,\" bersama” dalam keterangan medianya, \"Para atlet dan semua anggota ujarnya. Senin (11/10). kontingen harus bekerja sama dengan bersedia di-testing Terakhir, Netty meminta Menurut politisi nasional berulang kali demi keselamatan kontingen Jawa Barat agar tetap asal Jawa Barat ini, pemerintah bersama,\" katanya. semangat, berjuang keras dan dan Satgas Covid-19 setempat kembali ke tanah Pasundan harus sigap melakukan Dengan demikian, kata dengan membawa gelar Juara langkah-langkah antisipasi Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, PON XX. agar tidak terjadi klaster PON PON XX di Papua harus menjadi model penyelenggaraan event besar yang aman dan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 10 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Selidiki Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur, Aleg PKS: Jangan Cederai Kepercayaan Rakyat! KUTIPAN Oleh sebab itu, menurut Netty, agar kasus ini tidak Jakarta (09/10) --- Anggota DPR RI dari simpang siur, pihak aparat Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyoroti harus tegas dan berpihak pada Anggota Komisi IX DPR RI trending-nya tagar #PercumaLaporPolisi di korban yang memiliki hubungan media sosial akibat dihentikannya kasus personal dengan pelaku. \"Saya mendorong pihak kepolisian Luwu dugaan kejahatan seksual yang dilakukan Timur agar membuka kembali ayah kandung terhadap tiga anaknya di \"Beri dukungan pada ibu Luwu Timur. korban yang berani melaporkan penyelidikan terhadap kasus kejahatan kasus ini, jangan malah seksual ini secara transparan. Apalagi \"Saya mendorong pihak \"Lanjutkan penyelidikan, diviktimisasi sebagai Ibu yang korbannya anak-anak dan terduga pelaku kepolisian Luwu Timur agar jangan sampai mencederai rasa memiliki gangguan kejiwaan,\" membuka kembali penyelidikan kepercayaan rakyat pada katanya. adalah orang yang seharusnya terhadap kasus kejahatan lembaga kepolisian,\" ujar Netty. memberikan perlindungan dan rasa seksual ini secara transparan. Terakhir, Netty Apalagi korbannya anak-anak Mengutip laporan mengingatkan pemerintah agar aman pada keluarga,\" dan terduga pelaku adalah investigasi yang dilakukan oleh memberikan jaminan orang yang seharusnya media, menurut Netty, perlindungan dan dukungan memberikan perlindungan dan penanganan kasus tersebut pada keluarga untuk rasa aman pada keluarga,\" kata menyisakan banyak pertanyaan. membangun ketahanan Netty dalam keterangan media, keluarga. Sabtu (08/10). \"Misalnya, dalam prosesnya kurang melibatkan \"Beri akses dan dukungan Menurut Netty, trending- secara penuh kuasa hukum, pada keluarga agar tangguh nya tagar tersebut menjadi orang tua, dan pendamping dan berani melewati situasi bukti tercederainya sosial korban. Fasilitas rumah kritis, termasuk saat terjadi kepercayaan rakyat terhadap aman, konseling, dan dukungan kejahatan seksual atau KDRT,\" lembaga kepolisian. fasilitas lainnya pun kurang tutup Netty. memadai,\" tambahnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT kompas.com | Jumat 15 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Anggota DPR Minta Sanksi Tegas Diberikan untuk Pelanggar Karantina Kesehatan KUTIPAN semua pihak belajar untuk menaati protokol kesehatan Jakarta (15/10) --- Anggota Komisi IX DPR selama masa pandemi. H. ALIFUDIN, S.E.,M.M dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta siapa pun yang Menurutnya, protokol melanggar aturan karantina kesehatan kesehatan merupakan kunci “Siapa pun ketika sedang melakukan harus disanksi tegas, termasuk pihak-pihak untuk bangsa Indonesia keluar karantina kesehatan harus mengikuti yang membantu si pelanggar. dari pandemi Covid-19. prosedur dan tidak boleh kabur. Sekelas presiden pun seperti itu, karena protokol Hal tersebut disampaikannya mengingatkan kepada seluruh \"Maka kita semua harus kesehatan untuk semua. Ke depannya, untuk merespons kabar pihak bahwa Covid-19 berbicara belajar dari permasalahan ini,\" harus benar-benar diberikan sanksi selebgram Rachel Vennya yang tentang kemanusiaan. pungkasnya. tegas terhadap yang melanggar dan kabur dari karantina kesehatan di RSDC Wisma Atlet Oleh karena itu, berbagai Sebelumnya diberitakan, membantu kabur pun harus diberi Pademangan dan dibantu oleh aturan yang ada selama pande- kaburnya Rachel Vennya dari teguran tegas. Mau itu TNI, Polri atau oknum anggota TNI. mi Covid-19 harus dipatuhi karantina kesehatan di RSDC semua pihak tanpa terkecuali, Wisma Atlet Pademangan, Satgas Covid-19 sekalipun” \"Siapa pun ketika sedang termasuk aturan karantina Jakarta Utara dibenarkan oleh melakukan karantina kesehatan. Kodam Jaya selaku berinisial FS itu mengatur agar pelaksanaan karantina yang kesehatan harus mengikuti Kogasgabpad Covid-19. Rachel Vennya dapat harus dilalui setelah melakukan prosedur dan tidak boleh kabur. Kasus Rachel Vennya, me- menghindari prosedur perjalanan dari luar negeri. Sekelas presiden pun seperti nurut Alifudin, menjadi contoh Kepala Penerangan itu, karena protokol kesehatan bahwa pelonggaran protokol Kodam Jaya (Kapendam Jaya) untuk semua. Ke depannya, kesehatan telah terjadi di teng- Herwin BS mengatakan, harus benar-benar diberikan ah menurunnya kasus Covid-19. selebgram itu kabur dibantu sanksi tegas terhadap yang oleh oknum TNI yang bertugas melanggar dan membantu \"Sekarang Covid-19 di bagian pengamanan Satgas kabur pun harus diberi teguran sedang landai, dan belum Covid-19 bandara. tegas. Mau itu TNI, Polri atau sepenuhnya kembali pulih, tapi Satgas Covid-19 sekalipun,\" sudah ada yang tidak mengikuti \"Dari hasil penyelidikan kata Alifudin saat dihubungi. protokol kesehatan yang diatur,\" sementara, terdapat temuan heran Alifudin. bahwa adanya oknum anggota Politisi PKS itu TNI bagian pengamanan Satgas Atas kasus kaburnya di bandara yang melakukan Rachel Vennya itu, dia meminta tindakan non-prosedural,\" kata Kapendam dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/10/2021). Menurut dia, anggota TNI fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 19 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Kuota PBI BPJS Kesehatan Masih 9,7 Juta Aleg PKS: Segera Penuhi, Kondisi Rakyat Makin Sulit KUTIPAN dilakukannya pembatasan berbagai kegiatan,\" ujar dia. Jakarta (19/10) --- Kuota Penerima Bantu- Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. an Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih tersi- Mufida meminta agar Anggota Komisi IX DPR RI sa 9,7 juta usai Menteri Sosial Tri Rismaha- pemerintah segera melakukan rini menghapus 9 jutaan data PBI BPJS. pendataan kembali kondisi keluarga akibat pandemi covid- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PHK pada usia produktif. Angka- 19 untuk mendata keluarga “Kondisi pandemi yang sudah mulai mereda PKS Kurniasih Mufidayati angka ini menunjukkan tekanan miskin baru maupun keluarga harus dimanfaatkan masyarakat khususnya meminta agar segera dilakukan ekonomi ke masyarakat itu tidak mampu yang sebelumnya pemenuhan kuota 9,7 juta nyata dan mereka butuh jaring juga belum terdata sebagai PBI yang memiliki kondisi kesehatan kurang dengan pembiayaan dari APBN pengaman sosial salah satunya BPJS. baik dan penyakit lama/riwayat penyakit sebab selain amanat konstitusi PBI BPJS Kesehatan,\" ujar untuk kembali mendatangi faskes-faskes juga keadaan masyarakat Mufida dalam keterangannya, Apalagi beberapa daerah terdekat untuk memeriksakan kesehatan. semakin terhimpit. Senin (18/10/2021). juga sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran Pada saat yang sama, Faskes seperti Mufida menyebut, angka Mufida menekankan, (PBI) kelas 3 dalam rangka Puskesmas bersama Dinas Kesehatan di penduduk miskin pada Maret Pemerintah Pusat bersama program jaminan kesehatan daerah perlu kembali menggiatkan program 2021 mencapai 27,54 juta atau Pemda melakukan pendataan yang diselengarakan Pemda. preventif-promotif dan pola hidup bersih naik 0,36 persen dibanding keluarga dalam rangka Maret 2020. updating Data Terpadu \"Kondisi pandemi yang dan sehat di masyarakat” Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah mulai mereda harus Peningkatan penduduk mengingat banyak keluarga pra dimanfaatkan masyarakat selalu terkait data yang sering- tata kelola keuangannya, miskin terjadi di kota dan sejahtera akibat pandemi yang khususnya yang memiliki kali muncul sengkarut serta termasuk masalah fraud yang desa.Tingkat kemiskinan di kota berkepanjangan ini. kondisi kesehatan kurang baik pembayaran klaim ke RS teruta- masih sering muncul. Persiapan naik dari 7,38 persen pada dan penyakit lama/riwayat ma RSUD dan RS swasta kecil. pasca pandemi perlu Maret 2020 menjadi 7,89 per- \"Penduduk miskin baru ini penyakit untuk kembali difokuskan pada kedua hal sen pada Maret 2021. Begitu berasal dari keluarga yang kehi- mendatangi faskes-faskes \"Dua hal ini perlu menjadi tersebut,\" ujar dia. pula dengan jumlah orang langan tulang pungung pencari terdekat untuk memeriksakan fokus pembenahan BPJS miskin di desa naik dari 12,82 nafkah yang wafat karena pan- kesehatan. Pada saat yang sekaligus juga memperbaiki persen menjadi 13,1 persen. demi, penduduk yang mengala- sama, Faskes seperti mi sakit berkepanjangan mau- Puskesmas bersama Dinas \"Angka pengangguran ter- pun penduduk yang kehilangan Kesehatan di daerah perlu buka juga meningkat. Termasuk pekerjaan/mata pencaharian kembali menggiatkan program meningkatnya PHK ditandai maupun berkurang pendapatan preventif-promotif dan pola meningkatnya klaim Jaminan secara tajam akibat pandemi hidup bersih dan sehat di Hari Tua BPJS Kesehatan pada yang mengharuskan masyarakat,\" papar dia. Agustus 2021 yang didominasi Anggota DPR Dapil Jakarta II ini mengingatkan, permasala- han BPJS Kesehatan selama ini fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI XI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 18 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Nilai-Nilai Ekonomi Syariah bersifat Universal Aleg PKS: Sejalan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika KUTIPAN menjadi landasan pengaturan yang ajeg dan dapat Jakarta (18/10) --- Anggota DPR RI dari membentuk ekosistem yang Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si Fraksi PKS, Anis Byarwati menghadiri acara sehat, sehingga berdampak Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I Focus Group Discussion (FGD) Perkemba- optimal bagi kesejahteraan ngan Rancangan Undang-Undang Ekonomi rakyat dan keadilan sosial. “Ekonomi Syariah bisa menjadi solusi Syariah, yang merupakan bagian dari dalam menghadapi permasalahan ekonomi rangkaian acara Road to Indonesia Sharia \"Proses pembentukan UU bangsa, karena nilai-nilai Ekonomi Syariah Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021. merupakan proses yang terkait bersifat Universal atau Rahmatan Lil 'Aala- dengan substansi dan proses Acara ini diselenggarakan oleh (RUU) Ekonomi Syariah yang yang terkait dengan politik, min. Bukan untuk kepentingan kelompok Bank Indonesia (BI) yang menjadi jawaban permasalahan sehingga keduanya harus tertentu tetapi untuk mewujudkan kebaikan berkerjasama dengan Ikatan dan solusi ekonomi di dijalankan secara baik agar bersama bagi kesejahteraan dan keadilan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Indonesia. sebuah RUU yang diusulkan seluruh masyarakat Indonesia yang sejalan (IAEI) dan Komite Nasional dapat terbentuk\", tegasnya. Ekonomi dan Keuangan Syariah Anis juga menambahkan dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan (KNEKS). bahwa RUU Ekonomi Syariah Anis juga menekankan Bineka Tunggal Ika” yang komperhensif dan imple- bahwa, Ekonomi Syariah bisa Acara ini juga dihadiri oleh mentatif dapat meningkatkan menjadi solusi dalam mengha- Prolegnas 2022 harus sama- tinggi agar bisa sampai pada Astera Primanto Bhakti, selaku ekonomi nasional, maka dapi permasalahan ekonomi sama kita perjuangkan. terbentuknya RUU tersebut, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli masuknya RUU Ekonomi bangsa, karena nilai-nilai Eko- untuk itu kami memohon Ekonomi Islam Indonesia(IAEI), Syariah dalam Program nomi Syariah bersifat Universal \"Berjalan secara beriringan doanya agar seluruh proses para narasumber, dan Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Rahmatan Lil 'Aalamin. bersamaan dengan para panjangnya mendapatkan dimoderatori oleh Prof. Dr. Nurul prioritas menjadi urgen. stakeholder, dan harus kemudahan\", pungkasnya. Huda selaku Dewan Pimpinan \"Bukan untuk kepentingan mempunyai komitmen yang Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Menurut Wakil Ketua kelompok tertentu tetapi untuk Islam Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan mewujudkan kebaikan bersama Negara (BAKN) DPR RI ini, bagi kesejahteraan dan Pada kesempatan ini, Anis perkembangan Ekonomi keadilan seluruh masyarakat yang juga Anggota Komisi XI Syariah yang cepat, Indonesia yang sejalan dengan DPR RI, memaparkan tentang membutuhkan pengembangan UUD 1945, Pancasila, NKRI, Rancangan Undang-Undang dasar hukum agar dapat dan Bineka Tunggal Ika\", tandasnya. Menutup pemaparannya, Anis Byarwati menyampaikan bahwa RUU Ekonomi Syariah yang sudah masuk long list fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

BALEG FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 7 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Politisi PKS: Revisi ngan sehat dan tidak mengh- UU BUMN Pijakan ambat pertumbuhan entitas Strategis Perbaiki bisnis swasta serta tidak berge- Kinerjanya rak ke arah state capitalism. KUTIPAN \"Menghadapi penurunan kinerja BUMN, reformasi meni- Jakarta (08/10) --- Dewan Perwakilan tikberatkan pada modernisasi AMIN AK,M.M. Rakyat (DPR) RI saat ini tengah menggodok tata kelola perusahaan, RUU tentang Perubahan atas Undang- peningkatan pengawasan aset Anggota Badan Legislasi DPR RI Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang negara, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN termasuk menghapus “Penerapan good governance dan sumber perusahaan zombie. Investasi daya manusia yang andal tersebut Anggota Badan Legislasi DPR mengubahnya menjadi perusa- dari luar dimungkinkan untuk mempercepat transfer teknologi dari RI, Amin Ak. mengungkapkan, haan kelas dunia,” ujarnya. meningkatkan kapasitas BUMN, revisi UU BUMN harus mampu namun pada saat yang sama, negara-negara maju sehingga kualitas menciptakan ekosistem yang Lebih lanjut Anggota Komi- kepemilikan negara terhadap BUMN pun meningkat,” mendorong perbaikan kinerja si VI itu mengatakan, reformasi BUMN tetap dijaga sebagai BUMN yang sampai saat ini BUMN dibutuhkan untuk meme- andalan perekonomian profesional untuk mengelola menekankan pentingnya masih jauh dari harapan. nuhi harapan rakyat terhadap SASAC, yang bersumber dari memperkuat pasal-pasal keberadaan BUMN. Pertama, Menurut Amin, Indonesia diaspora China yang berpenga- mengenai pengawasan Badan Amin mengatakan, kinerja BUMN harus memperbesar bisa belajar dari reformasi laman di Amerika dan Eropa. Usaha Milik Negara (BUMN). perusahaan BUMN saat ini kontribusinya sebagai sumber BUMN yang dilakukan China Jangan sampai ada celah bagi tengah menurun baik secara fiskal perekonomian nasional yang pada tahun 2003 “Penerapan good berulangnya kasus di BUMN produktivitas, efisiensi hingga sebagai salah satu sumber membentuk State-owned Assets governance dan sumber daya yang merugikan negara yang kemampuan mendorong pendapatan negara, baik Supervision and Administration manusia yang andal tersebut umumnya disebabkan moral profitabilitas. Oleh karena itu kontribusinya dalam bentuk Commission (SASAC), badan mempercepat transfer teknologi hazard pengelolanya. Revisi UU BUMN adalah mome- pajak maupun dividen. negara yang mengelola BUMN dari negara-negara maju ntum penting dan strategis yang bergerak di sektor riil. sehingga kualitas BUMN pun Selengkapnya kunjungi untuk mendorong perbaikan \"Kedua, BUMN harus Sedangkan perusahaan yang meningkat,” kata Amin. fraksi.pks.id struktural sehingga kinerja memberikan sebesar-besarnya berskala kecil dan menengah profitabilitas bisa meningkat. manfaat bagi kesejahteraan dikelola oleh Daerah. Amin pun kembali rakyat dan menjadi sandaran “Revisi UU BUMN harus bagi kebangkitan perekonomian “China berhasil merefor- menjadi pondasi untuk rakyat yang saat ini terdampak masi dan mentransformasi mereformasi perusahaan milik pandemi Covid-19,\" ungkapnya. BUMN mereka untuk menjadi negara dengan tujuan mening- lebih efisien, memberikan katkan daya saing BUMN dan Ketiga, imbuhnya, BUMN kontribusi yang maksimal untuk harus mengedepankan persai- masyarakat, dan menjadi pemain kelas dunia,” ujarnya. SASAC menjadi poin pen- ting dalam pengelolaan BUMN sehingga perusahaan-perusaha- an tersebut bisa menonjol kip- rahnya dalam dunia internasio- nal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengambil fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BAERLIETGA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT wfrawkwsi..dppkrs..gido.|idSe| lRaasabu5 6OkOtkotboebre2r0220121 REPUBLIK INDONESIA ADnr.gSgaolitma :DPPeRnaSnogrogtui langan ICnodveidpe1n9dAemnsainPaet sKaonntsretintusi dUaUlDam19U4U5 No. 18 Tahun 2019 KUTIPAN tyearnhgadaibpuUtuUhkPaensadnatlraemn nmaenntyineydaia, kBaunkhvarkisbinerdhiasrealpuruh Jakarta (056/10) --- KAnegtugaotMa aKjoemlisisSiyVuIrIIaDPR dpeusnaian.tPreKnSbbisearplebnidhakpoaktobhahdwana KH. BUDKrH. OSARIL,ILMc., M.A. RFrIaBkuski hPoKrSi mHaebmibeSrai lsimejuSmelgaahf cAaljtuaftrai n bdisankiusi voalekhsinemgaermaatenrgksaaitnpgeartan AngKgeotuaaBMadaajenliLseSgyiusrlaosPi DKSPR RI pmeenntyinagmdpaaliakmanUaUprNeosmiaosri k1e8pTaadhauFnra2k0s1i 9 mdaernipgagdiuarkpaens,anatrmenunitukistaenmdeirmi. - tPeKnStaDnPgRPeRsIadnatnreuns,ashaaladhipslaotmunaysai dteurnkiaait butuh\"kKaanrernaasasekpeemratinyuasnigaaknita pdearlasmoamlaneninadnegpgeunladnegni sPiapnedseamntirCenov. id-19. dtaahruipapderaabnispneisasnetmreantale.bih besarPdKaSnjulegbaihmkeonnyterirbuuktaifn DMre. nSuarluimtnsyeacjartai drierispmeisantren dengaAnMmBaAsSuSkAaDnO-mRaTsAuLkKaSn etemrhpaadtahparnaepgaanray,asnegrtdaampaetnjadi ““BSeanytaumk keonmguitsmuleknandasnupkaeypaedadualiaknaPjiaKnS hmaermusbduikjagaac,ahraal Ainmi baesrasratdi or yang suFdRaAhKSdIihPimKSpDunP.R RI dkaiawmabhiluanttauskPmaennddeimdikCaonvaidk-19. lebijhugdaalmameruteprakkaaitndbeanggian UyaUnNg otimdaokr 18 jTaanlkgsanFrsaakmsipPaKi SadDaPnRyaRI Pbaerntgasmaak,itPaamndeenmjaidCi ocvaildo-n1-9calon ibnetretravjeunks“i'Ddaiprliopmihaacky-pinihTaikmleasinof tineirThmiameADdnnadgpieupgUkoslUutoanobgFmifsraaagCkaatseoricrPreveyKavilSiidIssnDia-sP1iR9RI diahraipradpakapnemaimmppinu smeertnadorong teTarphiusanh2k0a1n9dteenngtangaPpaesyaanntgresnudinai.h dCiOlVuIaDr-1pe9sPaanntrdeenm. ic' yang dan menPgausnuldkaen madaincya nbergkaornat-nriebguasriatedruhnaidaaupnntuegkara diMlakisuaklnaynappeumnearidnatapheIrnbdaoiknaens-ipae, rybaaitiukaiknut digela“rPeserscoaaralavnirytaunagl ppaadliang bdei wrsaaktutudyaalnagmamkaenngdeartaahnkga,\"n sayabuesruslabmisaa-scaumkuapbderidkiosntrtirbibuussikiabnagkie PP. sSueblasstan(s0i5a/l 1it0u/a2d0a2la1h). tentang kajian lebih dalam terkait itlumtuur,npyean. getahuan, dan UkeUm-nayaslashuadtaahnawdaargbaisdaubneiralaskeub,atgaapiimtiadnaak indepKeentdueanMsiaPjeolnispeSsyudraalaFmraksi dengan UU tentang Pesantren teknoSloegbiedluamlanmyampeandgaatasi myeanugttueplakhedmiaumngakninataknanadoalephekrboanisktaitnuskie PmKeSmmbaenngyuanmkparikaakntebr adhawnajati kteermseabsulathaagtaarnswesaurgaai mduanrwiaah wkeasbeamhpinait.aKneydaunag, sPaamndae, mpiihak udiprai pyaesdaipnltoremna,\"siuynagnkgapdiBlaukkuhkaarni, sdeabriapgeasimanatnreany.ang telah Cdaorviidp-o1n9dhoakrpuessmanetnrdeonrRoniygadlul depan, Udanndadnagla-Umndmaenngja1l9a4n5ka,”nnya itu Iunsdaoinmeesniaddeanpgart dseitjeurmimlaah ma- diama\"Snaaytakamneonleghuskuolnkastnitusi smoelinddaeristask,angeagraprae-mnegrianrtaahdunia harus sesuai dengan jiwa dan usulan para dsueknagnandabnairkedspaonnddihaorrimpartai okleyahi sUunpdaaynaga-Udnadkaanjgia1n9le4b5i,h” duajalar m hmaernuusnmdamppemu bekrlearkjauasnamUUa bdearnbsaegjauimnleaghapraih. aHkapl teesrasnetbruetn tSearlkimai.t dengan UU Nomor 18 dPaeslaamntmreennbgeernikduatliskealnurwuahbah di kyai dan para pengasuh Ponpes” dmiteunnyjiukkaapni iamtpalsekmeeiknutatsseirUtaUan TahunVa2k0s1in9 tteelnathamngePnejasdaingtaremne matausrainngn-ymaausnintugknkeegmaruadniyaan. IPnedsoannetrseian,ddaalalammmKeumnjbuenrgikaann ionfi.cMhaisnaglenryadapluanmamdaenpgeartbaasiik- Kdielatikguak, aPnanpdeemmbiaChoavsiadn-1u9lahnagrus lingkungan pesantren. arah kebijakan yang mengadop- bKaenrjtauaSnpekseipfikadKaonmeigsiaVraII-InDePgaRra aCno-vpide-r1b9a,iknaanmsuanyadiusiusli blaisina mseacmarpauumtuehndtraannsmfoernmyealsuiruh konfli\"kSdecaanrapefopremrailndgan manattaerriil sei nmilaaki idnaenrantodrmalamyarnagnbgekarlaku sRaI hkaebPaotn, ydaokknPi ebsearunptraenalRatiyad- cpuekmuepnduihdaisntrvibauksiknasnekriengPkPa. lUi U- smtreulikbtautrkgalnobpaelsdaanltarmen- UneUgPaeras-annetgreanratiddiadkumnieam. perha- dmieliwnugkjuudnkgaanntpaetasadnutnreian.yang lkuelsJeahnantaahn, dMaonjookbeartt-oo,bJaatwaan. nmyeansuundjuakhaandkaebtiimsapabnegrlankuy,ang kpeseajnathretenrasaenlawkuarpgiahadkuynaian,g tikan“dKaintamsemupaerbtiemrhbarnagpkan lebih Shealremnognkaispdnayan kunjungi Timur“,BKeanmtuisk (k3o0m/i9tm/2e0n2d1a).n tbaepsiatridbaakikmdeanlaumtupriskeetm, ung- nmeegnajraadikoubajtehkapruesmbbiesralakuan kPeasnedleumruihCaonvaids-p1e9k skeegpeernating- fbrearkksei.apdkisla.ind,” ungkap Dr. Salim. kepedDualriai nsePjuKmSljauhgamasukan kteinkannolaodgia, dpaenrbkaaikpaansiktaesdepan, mUUenpoepsangtrenne.gUarnatuykang lemah. abner,aakshpiirr,aksei,rjkaeshaemndaadku, ndiaan ymaenrgupdaihkiamnpbuang, itaenruynagnkgatpidpaihkak dekaonndoamlaimanmtaernajanleagna-kraanmnayjauitu Dsealnankjeuetnmypaadti,laPkaunkdaenmrieCviosviid- pteerspaisnatehnkasnandgeantgmanenagphaeynadnagki hdanrubsesrekseumabi adnegngan jiwa dan 1te9rhhaadraups UmUamPepsuamnterewnujudkan usundtuakh ddiillaakkuukkaannnpyaemreevriisnitathau usulaDnipearkairkaykaai ndalenbpihardaari dbeurndiasyaarnkganlekbaihjiadnamyaani,g telah pInedrobnaeiksaian, tyearihtuadikaupt UbUersama- p3e5n0gMasiluiahrPUoSnDpeast,a\"uusnegtkaarpanya. hmuemmapneirsh, adtaiknabnekr-eseluruhan Psaemsaanbtreernkotenrtsriebbuusti sbeasgui ai dengaUnntRupk.4it.u57d6arTi rpileiurbnabikiaayna pasripkekmkaenpuesniatianngayann, agsapdiriladsai,n bkehraednadba.kD, idmaannaaraPhankedbeimjaikan Cyaonvgidm-1e9ndgiahdaorappsiknainladi adpaant mnoernmgahiynadnagrkbaenrladkauri daidanya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BALEG FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 7 Oktober 2021 REPUBLIK INDONESIA Serap Aspirasi di Ponpes Jatim, Aleg PKS Soroti Isu Independensi Pesantren dalam UU Pesantren KUTIPAN terkait dengan UU Pesantren ini. Pun misalnya ada sejumlah Surabaya (07/10) --- Anggota Komisi masukan untuk perbaikan, saya Agama DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori usulkan agar cukup diakomodir Yusuf memberi catatan penting terkait melalui produk hukum Peratu- penerapan Undang-Undang Nomor 18 ran Pemerintah (PP),\" jelasnya. Tahun 2019 tentang Pesantren, yakni terkait persoalan independensi pesantren. Undang-undangnya, demikian Bukhori melanjutkan, Menurutnya jati diri pesantren RI ke Pondok Pesantren Riyadlul sudah ada dan berlaku, tetapi KH. BUKHORI, Lc., M.A. harus dijaga, salah satunya de- Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan Anggota Badan Legislasi DPR RI ngan mengantisipasi masuknya Kamis (30/9/2021). akan ada perbaikan ke depan. intervensi terhadap pesantren Namun demikian, perlu “Seperti yang kita ketahui, peran yang datang dari pihak-pihak Dari sejumlah masukan ditegaskan bahwa penerapan pesantren begitu besar dan kontributif lain di luar pesantren. yang dia himpun, terungkap UU Pesantren harus sejalan terhadap negara melalui kiprahnya dalam pihak pesanten sangat dengan jiwa dan usulan para mendidik anak bangsa kita untuk menjadi “Persoalan yang paling menghendaki dilakukannya kiai dan pengasuh ponpes. calon pemimpin yang akan mengisi ruang substansial itu adalah tentang revisi terhadap UU Pesantren independensi pondok sesuai dengan masukan- Lebih lanjut, anggota kontribusi di masa mendatang” pesantren (ponpes) dalam masukan yang sudah diperoleh. Komisi VIII DPR ini berharap membangun karakter dan jati pesantren bisa lebih kokoh dan diri pesantren,” ucap Bukhori, Anggota Fraksi PKS DPR RI diakui oleh negara atas peran usai mendengar sejumlah ini mendukung agar revisi dan sumbangsihnya dalam masukan dan respons dari para terhadap UU Pesantren bisa mencerdaskan kehidupan kiai dan pengurus pesantren terealisasi dan mengusulkan bangsa. menyikapi implementasi adanya kajian lebih mendalam Undang-Undang No. 18 Tahun terkait dengan UU Pesantren “Seperti yang kita ketahui, 2019 tentang Pesantren (UU tersebut agar sesuai dengan peran pesantren begitu besar Pesantren) dalam Kunjungan marwah dari pesantren. dan kontributif terhadap negara Kerja Spesifik Komisi VIII DPR melalui kiprahnya dalam men- “Saya mengusulkan didik anak bangsa kita untuk supaya ada kajian lebih dalam menjadi calon pemimpin yang akan mengisi ruang kontribusi di masa mendatang,” ujarnya Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI